Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Sosialisasikan Aplikasi Stunting Kota Kediri, Diskominfo Sebut Beberapa Keunggulannya

    Sosialisasikan Aplikasi Stunting Kota Kediri, Diskominfo Sebut Beberapa Keunggulannya

    Kediri (beritajatim.com) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri selaku leading sector Manajemen Data Penanganan Stunting Kota Kediri menggelar sosialisasi pengoperasian Aplikasi Stunting Kota Kediri, Selasa (20/5).

    Pertemuan tersebut dihadiri Perangkat Daerah (PD) yang tergabung dalam Tim Percepatan Pengendalian Stunting (TPPS), yakni: Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Kecamatan Kota, kecamatan Mojoroto, dan Kecamatan Pesantren.

    Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar PD mengetahui perkembangan data balita stunting Kota Kediri setiap bulannya cukup dengan melihat aplikasi. “Tujuan kami untuk mensosialisasikan Aplikasi Stunting Kota Kediri yang mana aplikasi tersebut sebagai alat bantu untuk memonitor perkembangan data balita stunting Kota Kediri tiap bulan,” jelas Chevy Ning Suyudi, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri saat dihubungi secara terpisah.

    Ia menambahkan, data-data yang diperlukan dalam intervensi stunting Kota Kediri sudah tersaji dalam aplikasi yang diluncurkan tahun 2024 tersebut. “Dengan melihat aplikasi tersebut bisa mengetahui salah satunya Buku Nota Balita (BNBA) stunting juga mengatahui proses penanganan balita stunting di seluruh bulan tahun berjalan maupun tahun sebelumnya,” ucapnya.

    Chevy mengungkapkan, keunggulan dari aplikasi tersebut ialah PD terkait tidak perlu menginput data ke dalam aplikasi Stunting Kota Kediri mengingat fungsi dari penciptaan aplikasi tersebut ialah sebagai alat bantu yang mempermudah TPPS. Melainkan PD bisa langsung mengetahui data sehingga dalam melaksanakan intervensi stunting dapat akurat dan tepat sasaran.

    Dia berharap melalui pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat BAPPEDA Pemkot Kediri ini, ke depannya penanganan stunting di Kota Kediri bisa termonitor secara menyeluruh dan tuntas, sehingga penanganan balita stunting tidak ada lagi yang terlewatkan. “Harapan kami mudah-mudahan seluruh balita stunting yang terekam di aplikasi benar-benar tiap bulannya mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan dari seluruh PD Kota Kediri,” tutupnya. [nm/ted]

  • Lamongan Jadi Kabupaten Pertama di Jatim yang Luncurkan Program Pesiar dan Srikandi

    Lamongan Jadi Kabupaten Pertama di Jatim yang Luncurkan Program Pesiar dan Srikandi

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan menjadi kabupaten pertama di Provinsi Jawa Timur, yang terpilih untuk meluncurkan Program Srikandi (Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN) dan Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi). Peluncuran dilakukan pada Selasa (20/5/2025).

    Pada peluncuran yang dilaksanakan di Gedung Pemkab Lamongan itu, Dinas Kesehatan dan Camat se-Kabupaten Lamongan menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan Cabang Gresik dan 9 Badan Usaha di Lamongan.

    Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, mengatakan terpilihnya Lamongan sebagai yang pertama di Jatim ini merupakan suatu kebanggaan.

    Dirham pun mengajak seluruh stakeholder untuk turut serta menyukseskan Program Pesiar dan Srikandi, untuk merekrut dan mereaktivasi peserta JKN di Lamongan, agar memenuhi target Nasional.

    “Program Srikandi ini adalah upaya untuk memberikan jaminan kesehatan khusus bagi masyarakat kurang mampu, ini memang harus didukung. Sehingga saya titip kepada Camat dan Stakeholder untuk turut mendorong dan menyukseskan Program Srikandi dan Pesiar ini dengan mulai mensosialisasikan dan mengampanyekan kepada masyarakat,” ujar Dirham.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lamongan dr. Mohammad Chaidir Annas, menyampaikan bahwa saat ini jumlah penduduk Kabupaten Lamongan yang terdaftar menjadi peserta BPJS sejumlah 1.188.981 jiwa dari total penduduk 1.365.408 jiwa

    Sedangkan capaian UHC (Universal Health Coverage) Kabupaten Lamongan masih berada di angka 86,95 persen. Angka tersebut masih di bawah target nasional sebesar 98 persen, dengan keaktifan 66,38 persen dari target keaktifan 80 persen.

    “Untuk meningkatkan capaian UHC ini, Pemkab Lamongan dengan pihak ketiga melakukan sharing pembiayaan untuk Program Srikandi dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3,” ujarnya.

    Menurut Annas, saat ini Dinas Kesehatan Lamongan sudah menjalin komunikasi dengan 9 pihak ketiga, yang bersedia mengikuti Program Srikandi.

    “Ada MPS Brondong KUD Minatani, KUD Tani Mulyo, PT Maju Melaju, Yayasan Masjid Namira, Wisata Bahari Lamongan, PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan, Laziznu Ranting Sekaran, Bumdes Sekaran, dan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan,” kata Annas.

    Pada kesempatan yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo, mengatakan bahwa Program Pesiar diperuntukkan bagi masyarakat yang mampu, untuk mengadvokasi dan mengedukasi masyarakat untuk mendaftar JKN secara mandiri.

    “Sedangkan Srikandi merupakan kontribusi dari Pemerintah Daerah bersama Badan Usaha yang ikut mengambil bagian dalam pembiayaan JKN masyarakat yang dianggap perlu untuk dibantu,” ucapnya. (fak/ian)

  • Satpol PP Gresik Razia ASN Nongkrong di Warkop saat Jam Kerja, 17 Pegawai Terjaring

    Satpol PP Gresik Razia ASN Nongkrong di Warkop saat Jam Kerja, 17 Pegawai Terjaring

    Gresik (beritajatim.com) — Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gresik menertibkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan nongkrong di warung kopi (warkop) saat jam kerja. Razia ini dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.

    Sebanyak sepuluh warkop yang kerap menjadi lokasi kongkow para ASN disasar petugas Satpol PP dalam razia yang digelar Selasa (20/5/2025). Beberapa warkop tersebut di antaranya AGP, Warkop Ambon, Warkop Recas, You Dewi, Pojok Bunder Asri, Soja, Rindang Jati, Pule ABR, Warkop Embeth, serta sejumlah warkop di sekitar Jalan Arief Rahman Hakim Gresik.

    Razia ini dilakukan secara terpadu bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, dan Ketua Komisi I DPRD Gresik. Kepala Dinas Satpol PP Gresik AH Sinaga menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan agar para ASN menaati ketentuan yang berlaku.

    “Mereka yang terjaring razia langsung didata, kemudian diserahkan kepada instansinya masing-masing agar diberi teguran secara tertulis,” katanya.

    Sebanyak 17 ASN tercatat terjaring razia. Rinciannya, tujuh pegawai berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), tiga dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), dua ASN Dinas Kesehatan (Dinkes), dua pegawai Dinas Pendidikan (Disdik), serta tiga guru dari SMAN 1 Gresik.

    AH Sinaga juga menegaskan bahwa razia serupa akan dilakukan secara berkala sebagai upaya pembinaan dan penegakan kedisiplinan di lingkungan pemerintahan. “Nantinya razia seperti ini dilakukan secara kontinyu supaya para ASN tidak seenaknya meluangkan waktunya hanya minum kopi dan kongkow-kongkow,” ungkapnya.

    Langkah ini menjadi peringatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Gresik agar lebih disiplin dan memanfaatkan waktu kerja sesuai aturan yang telah ditetapkan. [dny/suf]

  • Kepulauan Seribu merutinkan penyuluhan pencegahan penyebaran TBC

    Kepulauan Seribu merutinkan penyuluhan pencegahan penyebaran TBC

    Melalui berbagai upaya, kami optimistis kasus TBC di Kepulauan Seribu dapat terus ditekan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu merutinkan kegiatan penyuluhan serta skrining (pemeriksaan) kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran Tuberkulosis (TBC) di enam kelurahan.

    “Kegiatan ini dalam rangka upaya menurunkan kasus TBC di Kepulauan Seribu,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu dr Murniasi Hutapea saat dihubungi, Selasa.

    Ia mengatakan skrining dan penyuluhan TBC ini merupakan kegiatan rutin bersama kader kesehatan di wilayah Kepulauan Seribu yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan menghapus stigma masyarakat terhadap kasus TBC.

    “Selain di lingkungan warga, kami juga mengadakan edukasi di lingkungan sekolah dan asrama,” kata dia.

    Ia menyebutkan kasus TBC di wilayah Kepulauan Seribu pada Januari-April 2025 berjumlah 17 kasus atau menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 23 kasus.

    Menurut dia penurunan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan secara intensif seperti pemberian terapi pencegahan TBC (TPT), serta pembentukan Pengawas Minum Obat (PMO) di lingkungan keluarga pasien.

    Ia mengatakan dalam upaya penurunan kasus TBC, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) terkait pembiayaan dan pembinaan kader secara rutin untuk memperkuat penemuan kasus di lapangan.

    Selain itu, pada saat ini telah terbentuk tujuh Kampung Siaga TBC di Kepulauan Seribu yang menjadi pusat komunitas yang melibatkan berbagai unsur seperti kelurahan, puskesmas, RT atau RW, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian TBC.

    “Melalui berbagai upaya, kami optimistis kasus TBC di Kepulauan Seribu dapat terus ditekan dan pengendalian penyakit menular ini menjadi lebih efektif,” ucapnya.

    Sementara itu, warga Pulau Untung Jawa, Hapijin mengaku terbantu dengan adanya layanan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan tersebut.

    Menurut dia melalui layanan ini masyarakat dapat semakin sadar untuk menjaga kesehatan.

    “Saya tadi ikut periksa pengecekan gula darah, kolesterol, dan lainnya. Terima kasih kepada Sudin Kesehatan Kepulauan Seribu sudah mengadakan kegiatan ini, semoga bisa terus berlanjut,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Munjirin gencarkan sanitasi berbasis masyarakat untuk cegah BABS

    Munjirin gencarkan sanitasi berbasis masyarakat untuk cegah BABS

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Timur (Jaktim) Munjirin terus menggencarkan deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mencegah perilaku warga yang Buang Air Besar Sembarang (BABS) di wilayahnya.

    “Pentingnya deklarasi, kesepakatan bersama, untuk menjaga kebersihan lingkungan dan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di lingkungannya,” kata Munjirin saat deklarasi STBM di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur, Senin.

    Dia mengatakan, para ketua RW, lurah, dan camat yang telah bersama-sama mendeklarasikan STBM ini hendaknya dapat merawat dan menjaga kebersihan lingkungannya.

    Komitmen tidak ada lagi warga yang BABS ini, menurut dia, harus diimplementasikan dengan baik.

    “Ini deklarasi kedua setelah Kelurahan Dukuh yang saya hadiri. Setelah deklarasikan STBM ini, saya mohon kepada pak RT, RW, FKDM, tokoh masyarakat, dan kader untuk memastikan pelaksanaan dengan baik,” ujarnya.

    Munjirin menyebut, proses sosialisasi dan edukasi agar masyarakat tidak BABS ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun.

    “Saya berpesan kepada semuanya agar ini semua terus dijaga jangan sampai ada lagi masyarakat yang BABS di kali,” ucap Munjirin.

    Dia menegaskan, masyarakat yang terbukti melakukan BABS dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Lingkungan Hidup maupun Perda Ketertiban Umum.

    “Mari sama-sama kita jaga kebersihan lingkungan. Kalau bisa berikan sanksi itu tutup saluran jamban warga yang mengalir ke kali. Sehingga warga membuat tangki septik di rumahnya,” katanya.

    Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy mengatakan, deklarasi STBM hari ini merupakan kelurahan ke-27 dari total 65 kelurahan yang ada di Jakarta Timur.

    “Saya berharap kelurahan lain juga bisa segera melakukan deklarasi STBM karena BAB sembarangan bisa memberikan dampak negatif bagi kesehatan,” kata Herwin.

    Sementara itu, Kepala Puskes Kecamatan Ciracas, Wiwi Sahiyatun mengaku, pihaknya sempat memberikan saran untuk warga membuat septic tank di ruang tamu atau dapur, namun warga banyak menolak karena takut gas septic tank meledak.

    “Itu jadi kendala kami karena banyak yang lihat di media sosial meledak,” kata Wiwi.

    Dia mencatat pada 2023 masih ada sekitar 87 kepala keluarga (KK) yang masih BAB sembarangan. Namun, pada 2024 mulai berkurang dan sisa sekitar 25 KK.

    Setelah verifikasi ulang pada April 2025, seluruh KK di Kelurahan Ciracas sudah memiliki septic tank dan berkomitmen tidak ada lagi yang BAB sembarangan.

    “Kami akan melakukan pengawasan dengan melibatkan dasawisma dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK),” ucap Wiwi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Begini cara agar bisa dapatkan layanan dari “Pasukan Putih”

    Begini cara agar bisa dapatkan layanan dari “Pasukan Putih”

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengemukakan warga Jakarta yang ingin mendapatkan layanan kesehatan dari Pasukan Putih bisa melapor pada kader dasawisma di wilayah masing-masing.

    “Lapor saja ke kader dasawisma, supaya bisa didata. Nanti, datanya itu akan diteruskan ke puskesmas pembantu, atau puskesmas,” kata perwakilan Subkelompok Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Robin Andrianto di Jakarta, Senin.

    Robin dalam talkshow Tanggap Bencana Kentongan, mengatakan warga Jakarta juga bisa langsung mendatangi puskesmas atau puskesmas pembantu terdekat untuk mendaftarkan diri dalam program layanan.

    “Kami di Provinsi DKI Jakarta, bersama dengan perangkat daerah lain, saling berkoordinasi dalam pendataan warga. Untuk pendataan, kami melibatkan koordinator kelompok dasawisma,” ujarnya.

    Saat ini, sudah ada 88 kelurahan dari 267 kelurahan di Jakarta yang memiliki “Pasukan Putih” untuk melaksanakan program Layanan Kesehatan Warga Jakarta ke rumah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan layanan kesehatan dari pasukan ini bisa dirasakan warga di semua kelurahan pada Agustus 2025.

    Adapun layanan kesehatan yang diberikan yakni skrining kesehatan, pemantauan kesehatan, perawatan diri atau membantu mobilitas, mendampingi atau dukungan emosional, edukasi kesehatan, dan pemberdayaan keluarga.

    Tim ini akan secara aktif mendatangi warga, terutama lansia dan penderita penyakit kronis seperti stroke dan diabetes, untuk memberikan edukasi dan pendampingan kesehatan secara langsung.

    Syarat warga yang bisa mendapatkan layanan ini antara lain memiliki KTP DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta.

    Layanan kesehatan ini menyasar warga yang memiliki persoalan kesehatan dengan tingkat ketergantungan berat atau tidak bisa menjalani aktivitas dasar secara mandiri.

    Karena itu, kriteria lain bisa ikut program ini yakni memiliki anggota keluarga atau pendamping tetap yang membantu di rumah. Ini mengingat ada kriteria ketiga, yaitu ketergantungan berat atau total.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Satpol PP Jaksel tindak toko obat tanpa izin usaha di Mampang Prapatan

    Satpol PP Jaksel tindak toko obat tanpa izin usaha di Mampang Prapatan

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Administrasi Jakarta Selatan menindak toko obat tanpa izin usaha di kawasan Mampang Prapatan dengan memberikan surat peringatan.

    “Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka pengawasan terhadap peredaran Obat-obatan Tertentu (OOT) yang berpotensi disalahgunakan,” kata Kepala Seksi Operasional Satpol PP Jakarta Selatan, Ali Haryanto di Jakarta, Senin.

    Ali mengatakan pengawasan di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan difokuskan pada Kelurahan Bangka, Tegal Parang, dan Kelurahan Pela Mampang.

    “Kami menyisir sejumlah toko obat dan dari hasil pengawasan, ada empat lokasi yang kami periksa,” ujarnya.

    Selain memberikan peringatan, Satpol PP Jaksel juga mengimbau kepada para pemilik usaha untuk segera mengurus perizinan resmi yang telah dipermudah oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Diharapkan para pemilik usaha segera memenuhi izin usahanya, jika tidak nantinya Satpol PP akan lakukan penertiban bersama instansi terkait.

    “Kami juga akan terus melakukan edukasi mengenai obat-obatan yang masuk dalam kategori yang dapat membahayakan masyarakat jika disalahgunakan, khususnya di kalangan remaja yang marak saat ini, seperti tawuran,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut turut melibatkan berbagai instansi terkait lainnya, seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, dan Polri.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tidak terjadi kenaikan kasus TBC di Kepulauan Seribu

    Tidak terjadi kenaikan kasus TBC di Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, menyatakan tidak terjadi kenaikan kasus Tuberkulosis (TBC) di wilayah tersebut sejak Januari hingga April 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

    “Sejak Januari hingga April 2025 tercatat ada 17 kasus TBC di Kepulauan Seribu sementara di tahun 2024 di periode yang sama tercatat ada 23 kasus,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan dr Murniasi Hutapea di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan, kasus TBC pada periode yang sama jika dibandingkan tahun 2024 dengan 2025 mengalami penurunan. Sedangkan sepanjang 2024 kasus TBC yang ditemukan dan diobati sebanyak 86 kasus.

    Dalam penanganan TBC, pihaknya fokus melakukan pembinaan kader kesehatan untuk mendukung penemuan kasus dan investigasi kasus TBC di masyarakat.

    Pihaknya juga membentuk “Kampung Siaga TBC” di setiap pulau. Sebanyak tujuh “Kampung Siaga TBC” telah terbentuk.

    Ia mengatakan, “Kampung Siaga TBC” tersebut melibatkan kelurahan, Puskesmas, RW, RT, karang taruna, PKK, kader kesehatan dan lain-lain untuk mencegah serta menanggulangi TBC di wilayahnya.

    Pihaknya juga melakukan kerja sama dengan komunitas Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) terkait pembiayaan dan pendanaan kader TBC di Kepulauan Seribu dalam rangka pengendalian penyakit TBC di Kepulauan Seribu.

    “Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran kader di Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Suku Dinas Kesehatan melalui Kepulauan Seribu melakukan sejumlah upaya dalam menekan penyebaran kasus TBC di wilayah kepulauan yang ada di Provinsi DKI Jakarta tersebut.

    “Upaya pertama yang dilakukan adalah melakukan investigasi kasus TBC yang ditemukan minimal delapan kontak per kasus,” katanya.

    Ia mengatakan, Penanggungjawab (PJ) Program TBC bekerjasama dengan kader kesehatan dalam melakukan investigasi kontak serumah dan kontak erat kasus TBC.

    “Dari pelaksanaan investigasi kontak tersebut diharapkan mampu menjaring terduga TBC serta kasus tersebut,” kata dia.

    Kemudian memberikan terapi pencegahan TBC pada kontak kasus sesuai dengan petunjuk teknis serta pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis sebagai langkah preventif penularan penyakit di sekitar kasus TBC.

    “Kegiatan ini melibatkan peran kader kesehatan, Puskesmas serta RT dan RW apabila diperlukan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepulauan Seribu lakukan sejumlah upaya untuk tekan penyebaran TBC

    Kepulauan Seribu lakukan sejumlah upaya untuk tekan penyebaran TBC

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan sejumlah upaya untuk menekan penyebaran Tuberkulosis atau TBC di kepulauan yang ada di Provinsi DKI Jakarta tersebut.

    “Upaya pertama yang dilakukan adalah melakukan investigasi kasus TBC yang ditemukan minimal delapan kontak per kasus,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu, Murniasi Hutapea di Jakarta, Senin

    Ia mengatakan, Penanggungjawab (PJ) Program TBC bekerjasama dengan kader kesehatan dalam melakukan investigasi kontak serumah dan kontak erat kasus TBC.

    “Dari pelaksanaan investigasi kontak tersebut diharapkan mampu menjaring terduga TBC serta kasus tersebut,” kata dia.

    Kemudian memberikan terapi pencegahan TBC pada kontak kasus sesuai dengan petunjuk teknis serta pemberian terapi pencegahan tuberkulosis sebagai langkah preventif penularan penyakit di sekitar kasus TBC.

    Kegiatan ini melibatkan peran kader kesehatan, puskesmas serta RT dan RW apabila diperlukan, kata dia.

    Kemudian membentuk Pengawas Minum Obat (PMO) di setiap keluarga pasien TBC agar dapat mengingatkan sekaligus memastikan bahwa pasien sudah benar menelan obat TBC sesuai dengan dosis yang ditentukan.

    Selanjutnya melakukan kegiatan skrining, “community outreach” (penyuluhan) dan edukasi Tuberkulosis kepada masyarakat oleh Puskesmas dan kader.

    Dalam hal ini dapat diberikan pengetahuan dasar tentang TBC serta menghilangkan stigma negatif di lingkungan masyarakat.

    “Pada tahun 2024 di beberapa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sudah melaksanakan kegiatan ini di sekolah dan asrama siswa, pegawai kelurahan (PPSU) serta kegiatan edukasi langsung di masyarakat,” kata dia.

    Pihaknya juga melaksana “active case finding” (ACF) TBC menggunakan “portable x-ray” untuk mempermudah menemukan kasus dan terduga TBC dengan bekerja sama dengan Poltekkes dengan sasaran orang dengan imunokompromais seperti penyandang diabetes melitus, ODHIV, anak dengan stunting dan lainnya.

    “Kegiatan ini melibatkan petugas kesehatan puskesmas, petugas Poltekkes, Sudinkes dan kader,” kata dia.

    Kemudian melakukan penguatan komitmen dengan pihak terkait dalam pengendalian TBC di Kepulauan Seribu.

    Semua ini sudah tertuang dalam keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu serta komitmen pembentukan Kampung Siaga TBC melalui SK Lurah tahun 2024.

    “Sejumlah upaya ini dilakukan agar angka penyebaran kasus TBC ini dapat ditekan melalui pemetaan yang tepat,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelepasan 71 Calon Jemaah Haji Kloter 56 Asal Bojonegoro, Bupati Setyo Wahono Titip Doa untuk Kemajuan Daerah

    Pelepasan 71 Calon Jemaah Haji Kloter 56 Asal Bojonegoro, Bupati Setyo Wahono Titip Doa untuk Kemajuan Daerah

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebanyak 71 calon jemaah haji asal Kabupaten Bojonegoro dari Kloter 56 diberangkatkan ke Asrama Haji Embarkasi Sukolilo (AHES) Surabaya pada Minggu pagi, 18 Mei 2025. Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di Pendopo Malowopati, yang menjadi titik awal keberangkatan. Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, hadir langsung untuk melepas para jemaah.

    Para jemaah dijadwalkan tiba di AHES Surabaya pukul 06.20 WIB. Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menyampaikan doa dan harapan terbaik untuk kelancaran ibadah seluruh jemaah selama di tanah suci. Ia juga menitipkan doa khusus bagi kemajuan Kabupaten Bojonegoro.

    “Jaga niat, hati, dan keimanan selama menjalankan ibadah haji. Tetaplah sabar, ikhlas, dan khusyuk dalam setiap prosesi ibadah di tanah suci,” pesan Bupati kepada para jemaah.

    Ia juga menambahkan harapan agar seluruh jemaah diberi kelancaran dan keselamatan mulai dari keberangkatan, selama menjalankan rangkaian ibadah haji, hingga kepulangan ke tanah air dalam keadaan sehat dan membawa predikat haji mabrur. “Kami mendoakan keselamatan dan kelancaran bapak ibu semua,” imbuhnya.

    Selain memberikan sambutan, Bupati Setyo Wahono juga memohon doa dari para jemaah agar berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

    Turut hadir dalam prosesi pelepasan tersebut, Wakil Bupati Nurul Azizah, istri Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Mereka secara langsung menyapa dan mengantar para jemaah menuju armada bus yang telah disiapkan.

    Untuk diketahui, pada musim haji tahun 2025 ini, Kabupaten Bojonegoro memberangkatkan total sebanyak 1.675 calon jemaah haji yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang (kloter). [lus/suf]

    Jadwal pemberangkatan sebagai berikut:

    Kloter 63: 19 Mei 2025
    Kloter 64, 65, 66, dan 67: 20 Mei 2025
    Kloter 83: 25 Mei 2025
    Kloter 86: 26 Mei 2025
    Kloter 87 dan 88: 27 Mei 2025