Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Pemprov DKI berupaya naikkan tipe RSUD Tanah Abang 

    Pemprov DKI berupaya naikkan tipe RSUD Tanah Abang 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menaikkan kelas atau tipe Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanah Abang dari saat ini tipe D menjadi C seiring tingginya kebutuhan rumah sakit tipe C di Jakarta.

    “Tingkat hunian di atas 65 (persen). Untuk rumah sakit tipe D, itu termasuk yang tinggi. Mudah-mudahan RSUD Tanah Abang akan naik kelas menjadi rumah sakit tipe C,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Senin.

    Pramono mengatakan kebutuhan rumah sakit tipe C di wilayah, khususnya Jakarta Pusat tergolong tinggi. Sementara saat ini hampir semua rumah sakit tipe C di wilayah itu rata-rata milik swasta.

    “Di Jakarta Pusat ini ada enam rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI. Kecuali RSUD Tarakan lima-limanya tipe D,” kata dia.

    Adapun kelas atau tipe ditentukan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit.

    Rumah sakit umum kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit empat pelayanan medik spesialis dasar dan empat pelayanan spesialis penunjang medik.

    Kriteria, fasilitas dan kemampuan rumah sakit umum kelas C meliputi pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik dan pelayanan medik spesialis gigi mulut.

    Kemudian pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik dan pelayanan penunjang nonklinik.

    Selanjutnya, pelayanan medik umum serta pelayanan gawat darurat harus dapat memberikan pelayanan gawat darurat 24 jam dan tujuh hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar.

    Lalu, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan medik spesialis gigi mulut minimal satu pelayanan, pelayanan spesialis penunjang medik terdiri dari pelayanan anestesiologi, radiologi, rehabilitasi medik dan patologi klinik.

    Kemudian, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pelayanan penunjang klinik terdiri dari perawatan intensif, pelayanan darah, gizi, farmasi, sterilisasi instrumen dan rekam medik.

    Lalu, untuk meningkatkan kelas rumah sakit, satu upaya yang dilakukan yakni pemanfaatan lahan kosong untuk pengembangan rumah sakit.

    “Saya sudah meminta kepada Wali Kota (Jakarta Pusat), Asisten Kesra dan juga Dinas Kesehatan, di belakang (RSUD Tanah Abang) ada 775 m2 lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan rumah sakit ini,” kata Pramono.

    Pemanfaatan lahan ini untuk menambah kapasitas kamar dan keperluan lainnya terkait upaya peningkatan kelas rumah sakit.

    “Percuma kalau rumah sakit baik tetapi kamarnya terbatas sehingga saya akan mengundang mereka semua untuk datang ke balai kota menyelesaikan persoalan utama,” ujar Pramono.

    Adapun kapasitas tempat tidur di RSUD Tanah Abang saat ini 50 dan diharapkan bisa bertambah menjadi 100 ke depannya. “Jadi kalau tipe C itu 100, tipe D itu 50 (kapasitas tempat tidur),” kata Pramono.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Surakarta harus tindak cepat terkait kasus Ayam Widuran

    Pemkot Surakarta harus tindak cepat terkait kasus Ayam Widuran

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai Dinas Perdagangan setempat harus bertindak cepat untuk menindak restoran Ayam Widuran di Surakarta, Jawa Tengah, yang setelah berpuluh tahun ternyata terungkap tidak halal.

    “Dinas Perdagangan setempat pun harusnya bertindak cepat, untuk memberikan sanksi (pencabutan izin) administratif pada resto tersebut,” kata Tulus, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia menambahkan, penting bagi regulator setempat seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan.

    Selain itu, Tulis menilai kasus seperti ini perlu untuk dilihat secara holistik.

    “Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan sistemik, khususnya dari aspek pengawasan, baik pengawasan pra pasar (pre-market), maupun pengawasan pascapasar (post-market),” kata dia.

    Tulus menambahkan, kejadian ini juga dapat menjadi bentuk evaluasi terkait pelanggaran produk halal oleh pelaku usaha, yang harus diperketat regulasinya.

    “Tersebab dalam UU tentang Cipta Kerja, masalah sertifikasi halal boleh dilakukan secara self declaration, khususnya untuk pelaku usaha level UKM-UMKM,” kata Tulus.

    “Self declaration sangat berpotensi disalahgunakan oleh sektor usaha, dan karena itu model seperti ini sangat lemah dari sisi perlindungan konsumen, dan publik secara luas, apalagi di era digital economy seperti sekarang ini,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Tulus mengajak konsumen yang dirugikan atas kasus tersebut, untuk mengadukannya melalui surel resmi FKBI pengaduan@konsumenindonesia.org.

    Sebelumnya, jagad maya diramaikan dengan status nonhalal dari restoran legendaris Ayam Goreng Widuran, yang sudah berdiri sejak tahun 1973.

    Meski dikenal karena menu ayam kampung berbumbu dan kremesan renyahnya, baru diketahui oleh pelanggan bahwa kremesan di Ayam Goreng Widuran menggunakan minyak babi.

    Pihak manajemen restoran pun hanya memberikan permintaan maaf, tapi banyak konsumen mengaku merasa dirugikan sebab telah mengonsumsi produk yang tidak sesuai standar, serta dinilai melanggar berbagai produk hukum, khususnya UU Perlindungan Konsumen, UU tentang Pangan, dan UU Jaminan Produk Halal.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gibran: Program CKG bentuk komitmen negara jamin kesejahteraan rakyat

    Gibran: Program CKG bentuk komitmen negara jamin kesejahteraan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menekankan bahwa hadirnya program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui akses kesehatan yang inklusif.

    Hal itu dikatakan Gibran saat meninjau pelaksanaan program CKG di Puskesmas Margadadi, Jl. Letnan Sutejo No. 10, Margadadi, Indramayu, Jawa Barat, Jumat.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Jumat, Wapres menegaskan bahwa layanan kesehatan bukanlah fasilitas tambahan bagi masyarakat, tetapi hak dasar setiap warga negara.

    Dengan demikian, negara wajib hadir dan memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari akses layanan medis yang memadai.

    Gibran mengatakan bahwa program CKG menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia Emas 2045, yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

    Wapres pun menyampaikan apresiasi atas kerja keras para tenaga kesehatan dan tingginya partisipasi masyarakat mengikuti program ini.

    Gibran tiba di puskesmas pada pukul 08.30 WIB, didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Bupati Indramayu Lucky Hakim. Wapres memantau langsung seluruh alur layanan CKG, mulai dari proses pendaftaran hingga pemeriksaan dan konsultasi medis.

    Gibran juga menyempatkan berdialog dengan tenaga kesehatan dan menyapa warga yang tengah mengantre untuk memperoleh layanan gratis dari negara tersebut.

    Kepala Puskesmas Margadadi dr. Nurkhasanah menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program CKG terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan saat ini mencapai 20 hingga 30 orang per hari.

    Dia menambahkan bahwa pihaknya terus aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti melalui Posyandu maupun media sosial.

    “Kami memang setiap bulan itu ada pertemuan lintas sektor. Di situ ada camat, kuwu, lurah, serta kepala OPTD lain. Jadi kami informasikan di situ tentang CKG,” ujarnya.

    Senada, Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan pentingnya upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan.

    Dia menyampaikan bahwa sosialisasi program CKG saat ini terus digencarkan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui dinas kesehatan ke seluruh fasilitas layanan kesehatan.

    “Banyak masyarakat yang dulu mengira ini hanya untuk yang berulang tahun. Tapi kini mereka tahu bahwa CKG bisa diakses siapa saja, anytime, dan bisa di manapun,” tutur Lucky.

    Lucky menambahkan bahwa banyak kasus orang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi parah. Padahal, apabila dicek lebih awal, pengobatan bisa lebih ringan.

    Untuk itu, dia mengajak para kepala daerah lain untuk lebih gencar menyosialisasikan program CKG dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti program prioritas Presiden Prabowo ini.

    “Saya berharap seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk ramai-ramai mensosialisasikan program yang sangat bagus, sesuai dengan asta cita dari Pak Prabowo dan Pak Gibran, artinya bahwa periksa sebelum kenapa-napa, sedia payung sebelum hujan,” kata dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Utang RSUD Mardi Waluyo Blitar Capai Rp12 M, Wali Kota Diminta Turun Tangan

    Utang RSUD Mardi Waluyo Blitar Capai Rp12 M, Wali Kota Diminta Turun Tangan

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar meminta agar Wali Kota Syauqul Muhibbin turun tangan menyelamatkan keuangan RSUD Mardi Waluyo yang sedang mengalami kolaps. Pasalnya, saat ini RSUD Mardi Waluyo masih memiliki utang sebesar Rp12 miliar.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Blitar, Agus Junaidi. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin lebih konsen untuk mengurus RSUD Mardi Waluyo yang kondisinya kini tengah kritis secara keuangan.

    “Saran saya, Wali Kota turun kepada tingkat bawah mulai dari tukang parkir karena hak-haknya pegawai itu masih terutang Rp12 miliar,” ungkap Agus Junaidi, Jumat (23/5/2025).

    Utang sebesar Rp12 miliar itu merupakan tunggakan terhadap hak-hak pegawai selama ini. Semakin berkurangnya pendapatan RSUD Mardi Waluyo membuat tunggakan tersebut terus membengkak setiap tahunnya.

    “Hak-haknya pegawai itu terutang Rp12 miliar, Wali Kota kami minta untuk turun dan konsen ke ini, karena ini satu-satunya pendapatan tertinggi itu dari sini,” imbuhnya.

    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar saat ini dalam kondisi kolaps dari segi keuangan. Hal itu terjadi lantaran pengeluaran serta utang RSUD Mardi Waluyo Blitar lebih banyak dibandingkan pendapatan yang diterima.

    Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar, dr. Muhammad Muchlis mengungkapkan pengeluaran RSUD untuk pelayanan terus meningkat. Sementara, kata Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar itu, setiap tahun pendapatan yang diterima oleh RSUD Mardi Waluyo Blitar terus berkurang sehingga terjadi defisit anggaran.

    “Sejak 2 tahun ini rumah sakit mulai ada tanda-tanda defisit, pendapatan itu kalah dengan pengeluaran, akhirnya kalah dengan pengeluaran artinya kita kalah bisnis,” ucap Muchlis, Jumat (23/5/2025).

    Berkurangnya pendapatan ini disebabkan oleh turunnya tingkat kunjungan pasien ke RSUD Mardi Waluyo Blitar. Sehingga pendapatan RSUD Mardi Waluyo Blitar terus mengalami penurunan setiap tahun hingga akhirnya bangkrut.

    “Kalah bisnis, sehingga lama-lama utangnya semakin banyak ya namanya hidup rumah tangga kalau hutangnya semakin banyak dan pendapatannya tetap atau semakin sedikit ya lama-lama tekor dan kolaps,” bebernya.

    Rata-rata pendapatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sendiri hanya mencapai Rp90-98 miliar per tahun. Angkat itu jauh lebih kecil dari biaya yang harus dikeluarkan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Imbasnya RSUD Mardi Waluyo Blitar pun mengalami kolaps.

    “Salah satu penyebabnya adalah, pendapatannya itu kan dari pasien yang datang kemudian klaim BPJS, BPJS bayar. Kalau yang datang sedikit berarti pembayaran nya sedikit,” ungkapnya. [owi/beq]

  • Khofifah: Sekolah Rakyat, Kopdes Merah Putih dan MBG Jadi Prioritas!

    Khofifah: Sekolah Rakyat, Kopdes Merah Putih dan MBG Jadi Prioritas!

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengingatkan para Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemprov agar segera memaksimalkan realisasi setiap program kerja yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat.

    Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah saat memimpin Rapat Pleno bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/5/2025) malam.

    “Saya mohon perspektif kita dalam membuat program-program di semua sektor, semua bisa berdampak, terutama berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di desa ,” ujar Khofifah.

    “Kita bukan bekerja demi IKU (Indikator Kinerja Umum). Saya tegaskan kita itu bekerja untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat serta pemerataan kesejahteraannya. Dan, yang menjadi ukurannya antara lain indeks gini ratio dan indeks Theil. Pastikan pemerataan kesejahteraan bisa kita maksimalkan,” tegasnya.

    Dalam menuntaskan kemiskinan di desa, Khofifah menekankan, perlu sinergi dan kolaborasi seluruh OPD. Bantuan akses permodalan KURsus petani tebu, katanya, merupakan salah satu contoh sinergi dalam mensejahterakan masyarakat desa. Maka Kadisbun harus bangun sinergi agar petani tebu dapat mengakses.

    Setidaknya banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Mulai dari Kementerian Koordinator Perekonomian, PT SGN, dan perbankan termasuk Bank Jatim. Serta Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Jawa Timur.

    Tak hanya itu, pertanian dan desa wisata yang dikembangkan Pemprov Jatim menurutnya tak akan bisa diakses oleh masyarakat jika jalan di desa masih rusak. Sehingga perlu sinergi bersama dalam mengatasi persoalan tersebut. Disini PU Bina Marga harus sinergi.

    Hal serupa juga berlaku pada penanganan stunting. Menurutnya Dinas Kesehatan baik kota/kabupaten, harus bersama berkoordinasi dengan PKK dan posyandu dalam mengatasi persoalan tersebut. Alhamdulillah capaian penurunan stunting kita sudah bagus dan harus kita genjot turun lebih signifikan lagi.

    “Kalau sinergi antara seluruh dinas, seluruh biro, seluruh UPT itu menyatu, saya kira ikhtiar kita dalam menyejahterakan masyarakat desa akan tercapai. Sehingga, tidak ada lagi disparitas antara kota dan desa,” katanya.

    Khofifah juga mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program yang ada dengan program strategis dari pemerintah pusat. Khususnya program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi desa.

    Menurut dia, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi desa Merah Putih dapat dipercepat implemantasi dan targetnya.

    Sejauh ini, pembentukan Kopdes Merah Putih di Jatim hingga 21 Mei 2025 telah mencapai 5.597 dari target 8.501. Jumlah ini tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan.

    Khusus untuk MBG, Pemprov Jatim saat ini tengah mengupayakan pembangunan Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) yang menjadi pusat control pengawasan dan pelaksanaan program tersebut.

    Saat ini, telah ada sekitar 79 lokasi SPPG yang telah tersedia dan tersebar di 38 kota/kabupaten. Dari jumlah tersebut, telah berhasil melayani MBG untuk 240.277 siswa.

    Sementara untuk SR, terdapat 12 Lokasi SR tahap 1 yang telah dibangun di Jatim. Pemprov Jatim juga mengusulkan 3 Lokasi Sekolah Rakyat yang disetujui masuk Sekolah Rakyat Tahap 1 yaitu UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang dan SMK Maritim Lamongan

    “Saya minta kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk percepat pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat,” katanya

    “Koperasi Merah Putih wujud nyata untuk memajukan desa, sementara MBG relevan atasi stunting dan gizi buruk anak-anak desa, dan Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pada kesempatan tersebut, juga dibahas terkait realisasi anggaran APBD 2025. Hingga 21 Mei 2025, realisasi pendapatan mencapai 35,05 persen atau sekitar Rp 9,9 triliun. Jumlah ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 6,349 triliun (37,86%), pendapatan transfer Rp 3,547 triliun (30,58%) dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp 5,256 triliun (18,81%).

    Sementara dari sisi belanja, realisasi berada di angka 22,86 persen atau sekitar Rp 6,87 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasi Rp 5,22 triliun (23,49%), belanja modal Rp90 miliar (3,6%), belanja tidak terduga Rp 27,6 miliar (8,04%), dan belanja transfer Rp 1,51 triliun (30,84%). [tok/aje]

  • Warga diminta siapkan data pasien sebelum gunakan layanan ambulans

    Warga diminta siapkan data pasien sebelum gunakan layanan ambulans

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Unit Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah DKI Jakarta, Winarto mengingatkan masyarakat agar menyiapkan data diri pasien sebelum menggunakan layanan ambulans melalui aplikasi JAKI untuk memudahkan proses administrasi.

    “Siapkan data-data terkait identitas pasien seperti KTP, kartu keluarga pasien untuk memudahkan (proses administrasi),” ujar Winarto dalam talkshow “Tim Medis Reaksi Cepat, Solusi Tepat Penanganan Gawat Darurat” yang diadakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Pusat Krisis Dan Kegawatdaruratan Kesehatan daerah DKI Jakarta, di Jakarta, Kamis.

    Warga Jakarta dapat memilih menu ambulans di aplikasi JAKI dan nanti akan terhubung dengan pusat layanan atau “command center”.

    Adapun saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki hampir 100 unit ambulans berbagai macam tipe seperti motor, sepeda listrik, dan kapal. Ambulans ini ditempatkan di lima wilayah Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

    “Contoh mungkin di Jakarta Pusat, jadi kita siapkan pos-pos ambulans dengan kurang lebih sekitar 15 sampai 20 pos, termasuk di wilayah yang lain juga seperti itu,” ujar Winarto.

    Ambulans juga ditempatkan di lokasi strategis di kegiatan tertentu seperti Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) untuk menangani kejadian kegawatdaruratan.

    Layanan ambulans yang ditujukan bagi warga Jakarta, tersedia 24 jam dan gratis. Walau layanan ditujukan bagi masyarakat DKI Jakarta, namun warga non-KTP DKI juga bisa memanfaatkan layanan kesehatan dari Tim Medis Reaksi Cepat.

    “Kalau bicara gawat darurat tidak pilih-pilih. Pastinya tetap kami fasilitasi, termasuk juga ketika bicara administrasi yaitu warga non-DKI Jakarta dan tidak mampu. Kami fasilitasi juga, dengan tidak kita pungut biaya kalau memang tidak mampu,” ujar Winarto.

    Masyarakat yang mengalami kendala dalam mendapatkan layanan ini, kata dia, dapat menghubungi nomor aduan pelanggan di nomor WhatsApp di 089666112119.

    “Atau nanti juga bisa istilahnya gunakan fasilitas media sosial jadi nanti bisa melalui kanal Instagramnya PK3D, yaitu @agdinkesdkijakarta, atau lewat X di @pk3ddinkesdki dan akun media sosial lainnya,” ujar dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada dua ambulans kapal di Kepulauan Seribu untuk kegawatdaruratan

    Ada dua ambulans kapal di Kepulauan Seribu untuk kegawatdaruratan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan dua ambulans kapal di Kabupaten Kepulauan Seribu untuk menangani kondisi kegawatdaruratan di sana sehingga pasien segera mendapatkan penanganan medis.

    “Saat ini baru ada dua (ambulans kapal). Satu untuk menjangkau di wilayah Kepulauan Seribu Utara dan satu lagi di wilayah Kepulauan Seribu Selatan,” ujar Kepala Unit Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah DKI Jakarta, Winarto di Jakarta, Kamis.

    Dia dalam diskusi bertajuk”Tim Medis Reaksi Cepat, Solusi Tepat Penanganan Gawat Darurat” yang diadakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Pusat Krisis Dan Kegawatdaruratan Kesehatan daerah DKI Jakarta mengatakan, ketika terjadi kondisi gawat darurat, maka terlebih dulu diluncurkan ambulans motor.

    “Kami siapkan motor Unit Reaksi Cepat (URC) di Kepulauan Seribu untuk lokasi di jalan-jalan kecil,” katanya.

    Ketika pasien memerlukan evakuasi, ada ambulans mini yang akan membawa dan mengevakuasi pasien ke fasilitas kesehatan seperti Puskesmas atau RSUD terdekat.

    Lalu, apabila pasien ternyata memerlukan rujukan, maka petugas akan memfasilitasi ambulans kapal menuju fasilitas kesehatan tujuan.

    “Rujukan untuk masyarakat Kepulauan Seribu, InsyaAllah juga akan kita fasilitasi, mulai URC atau ambulans mini, sampai dengan ambulans ‘advance’ yang akan membawa ke rumah sakit rujukan,” kata Winarto.

    Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D) yang mengelola penggunaan ambulans di Jakarta saat ini memiliki sekitar 100 unit ambulans berbagai tipe.

    Penggunaan mobil ambulans diperuntukkan untuk melayani orang sakit, bukan untuk mengangkut jenazah. Khusus untuk pengangkutan jenazah menggunakan mobil jenazah yang koordinasinya di bawah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cegah Stunting dari Akar! Kediri Gencarkan Mini Lokakarya di 3 Kecamatan

    Cegah Stunting dari Akar! Kediri Gencarkan Mini Lokakarya di 3 Kecamatan

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam rangka pelaksanaan kegiatan mekanisme operasional Program Bangga Kencana, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) melangsungkan kegiatan Mini Lokakarya Stunting Tingkat Kecamatan di Kecamatan Mojoroto, Rabu (21/5). Tak hanya di Kecamatan Mojoroto, kegiatan serupa juga akan digelar secara bergantian di dua kecamatan lainnya yakni Kecamatan Pesantren hari Kamis (22/5) dan Kecamatan Kota Selasa (27/5).

    Dijelaskan Arief Cholisudin Yuswanto, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, Program Bangga Kencana memiliki fokus utama pada perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pendidikan anak, dan pencegahan stunting. Guna mendukung program tersebut, Pemkot Kediri menghadirkan Mini Lokakarya dengan tujuan untuk melaksanakan pencegahan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan.

    Arief mengutarakan, camat serta lurah diharapkan melakukan organisir kepada seluruh TPK pada masing-masing kelurahan dan kecamatan untuk melakukan entry data balita stunting di aplikasi Stunting Kota Kediri. Menurutnya, data tersebut merupakan sesuatu yang krusial karena menjadi rujukan dalam menentukan sasaran upaya percepatan penurunan stunting.

    “Ke depannya akan dilakukan evaluasi rutin setiap bulan oleh DP3AP2KB, sehingga harapan kami camat beserta lurah sering-sering melakukan koordinasi dengan TPK agar bisa melakukan pendampingan dengan baik. Saat TPK ada kendala di lapangan mohon untuk dibantu agar penurunan stunting bisa maksimal sehingga Kota Kediri menjadi lebih MAPAN,” ungkapnya.

    Sementara itu, Bambang Tri Lasmono, Camat Mojoroto menerangkan wilayahnya menduduki ranking tertinggi kasus stunting yang mencapai angka 358 balita. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran Kecamatan Mojoroto memiliki wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi di antara dua kecamatan lainnya. “Ini bisa segera teratasi dengan upaya-upaya strategis sinergitas antara pemangku kebijakan. Dalam mengintervensi stunting itu perlu dilakukan penanganan dan pencegahan bagi anak-anak harus kita tangani segera bersama kader, ketua TP PKK dan stakeholder lain,” ucapnya.

    Pihaknya telah menyiapkan strategi untuk terus menekan angka stunting di Kecamatan Mojoroto dengan menjalin kolaborasi dengan tokoh setempat, pegiat perempuan dan anak untuk melakukan pendekatan secara religius kepada masyarakat. Selain itu, ia juga mengatakan akan menggelar bimbingan teknis kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) agar memiliki kemampuan konseling yang baik untuk memitigasi permasalahan yang ada di wilayah masing-masing.

    “Saya harapkan data Kecamatan Mojoroto yang meliputi beberapa kelurahan sudah menurun dan ke depan beberapa stakeholder terkait bisa terus mengawal upaya ini sampai dengan tuntas,” tandasnya.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut digelar di Aula Kecamatan Mojoroto dan dihadiri Camat, Lurah, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Koordinator Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), serta petugas Puskesmas se-Kecamatan Mojoroto. Agar materi dalam Mini Lokakarya dapat tersampaikan dengan baik, kegiatan tersebut diisi oleh narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, dan DP3AP2KB Kota Kediri. [nm/kun]

  • Tinjau CKG, Gibran ingatkan pentingnya akses layanan kesehatan dasar

    Tinjau CKG, Gibran ingatkan pentingnya akses layanan kesehatan dasar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengingatkan pentingnya layanan kesehatan dasar yang benar-benar dapat diakses dan dirasakan oleh masyarakat, saat meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis (CKG) di dua puskesmas di Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

    Sebagaimana dikutip dari keterangan yang diterima, di Jakarta, Rabu, Gibran mengunjungi dua puskesmas, yaitu Puskesmas Kecamatan Jatiasih, Jl. Swantatra IV No. 1, Bekasi, Jawa Barat dan Puskesmas Mekarmukti, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda peninjauan langsung program CKG di Jawa Barat, yang merupakan salah satu program prioritas Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Kawasan Cikarang dan Jatiasih dipilih karena mencerminkan tantangan khas wilayah transisi antara urban dan rural.

    Karakter sosial-ekonomi di wilayah ini cukup beragam, dengan campuran permukiman padat, lahan pertanian, serta populasi pekerja harian, buruh, dan warga pendatang dari berbagai daerah.

    Kompleksitas ini menjadikan penyediaan layanan dasar, khususnya kesehatan, memerlukan pendekatan yang inklusif dan adaptif. Di sinilah program CKG memiliki relevansi strategis.

    Dalam kunjungannya tersebut, Wapres juga menyoroti perlunya peningkatan literasi kesehatan di masyarakat. Menurutnya, pemahaman tentang pentingnya deteksi dini terhadap penyakit akan mendorong pola hidup sehat dan memperkuat efektivitas layanan kesehatan di tingkat dasar.

    Dia pun menegaskan bahwa keberhasilan program ini memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan elemen masyarakat sipil agar pelaksanaannya berkelanjutan dan berdampak nyata.

    Pada kesempatan itu, petugas di Puskesmas Mekarmukti Jejen Bustomi menyampaikan bahwa layanan CKG sangat diminati masyarakat. Layanan ini diberikan tidak terbatas kepada warga di wilayah kerja puskesmas, melainkan terbuka untuk siapa pun, bahkan dari luar daerah.

    “Perkembangan CKG di sini sangat baik. Untuk pelayanannya, kami menggunakan pelayanan yang paripurna buat pasien CKG, gratis di Puskesmas Mekarmukti. Jadi, setiap hari ada yang melakukan pemeriksaan CKG,” kata Jejen.

    Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Tata Usaha Puskesmas Kecamatan Jatiasih drg. Carolina Rizky. Menurutnya, warga dari luar wilayah kerja juga turut memanfaatkan program ini.

    “Tidak hanya dari wilayah kerja kami, tapi dari wilayah lain, bahkan dari DKI. Jadi, kami tidak memandang wilayah, tapi siapa pun bisa periksa gratis saat dia ulang tahun. Bahkan yang tidak (daftar) online pun, kalau memang dia ulang tahun, kami lakukan (CKG),” ucapnya.

    Dia menambahkan bahwa mayoritas pasien CKG adalah lansia dengan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi.

    Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Jatiasih Nurdin Hidayat mengakui bahwa koordinasi awal pelaksanaan program cukup menantang.

    Namun, dengan dukungan Dinas Kesehatan setempat, pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini sebaik mungkin.

    “Kalau saran saya, pendapat saya, ayo, warga masyarakat gunakan kesempatan ini, mumpung gratis, mumpung kami sudah memfasilitasi,” ujar Nurdin.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Viral, Warga Blitar Protes Diberi Bakso Sebagai Menu PMT Posyandu

    Viral, Warga Blitar Protes Diberi Bakso Sebagai Menu PMT Posyandu

    Blitar (beritajatim.com) – Dita Faisal, warga Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar curhat di media sosial terkait pemberian bakso sebagai menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) posyandu berupa bakso. Dalam unggahannya, warga tersebut menyebutkan bahwa dirinya kecewa atas menu yang diberikan oleh pihak posyandu.

    Warga tersebut pun khawatir kalau menu bakso tersebut mengandung Monosodium Glutamat (MSG). Sehingga ia kecewa dan memilih untuk mengembalikan bakso tersebut ke Posyandu.

    Unggahan itu pun kemudian viral di media sosial. Sejumlah masyarakat pun menanggapi unggahan itu.

    “Anak saya umur 1 tahun 9 bulan, dari kecil tidak saya beri makanan berperasa. Saya ajarkan makan alami, nasi lembut, ikan segar, telur rebus, hingga bubur kacang hijau. Semua ada di desa. Harusnya itu yang dipakai, bukan makanan instan seperti bakso dan mie,” ucap Dita Faisal, Rabu (21/5/2025).

    Menurut Dita biasanya menu PMT Posyandu adalah buah. Selain itu, ada bubur kacang hijau, bubur sumsum, dan puding. Menurutnya, puding mengandung gula yang tidak direkomendasikan untuk anak-anak.

    Namun, dia tidak melarang masakan itu untuk posyandu. Dita menelusuri bahwa menu PMT ditentukan oleh pihak desa, bukan kader posyandu yang dinilai lebih tahu tumbuh kembang anak. Dia ingin ibu-ibu kader posyandu ini dilibatkan dalam penentuan menu makanan tambahan.

    “Saya tidak melarang makanan seperti puding. Tapi kalau bisa dan saya berharap kembali ke makanan alami. Desa ini punya bahan segar dan sehat. Ada daun caon, santan alami, telur, hingga kacang hijau. Tinggal diolah saja. Anak umur 6 bulan sampai 2 tahun kan belum bisa makan bakso,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Desa Serang, Dwi Handoko mengatakan, pemberian menu bakso ini baru pertama dilakukan karena ingin ada inovasi agar tidak terkesan monoton. Biasanya, menu PMT posyandu itu ada kacang hijau, buah, dan jenang sumsum. Makanan ini juga berasal dari anggaran desa sebesar Rp8.800 per menu.

    Handoko menyebut pengadaan menu makanan tambahan posyandu ini menggunakan anggaran dari desa melalui penyedia jasa makanan. Meskipun begitu, menu PMT posyandu termasuk bakso ini dipastikan sudah dikonsultasikan dengan ahli gizi di puskesmas.

    “Memang dari puskesmas disarankan ada perubahan menu PMT posyandu. Bakso ini masih dianggap masuk untuk memenuhi gizi anak,” tutur Handoko.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr Christine Indrawati menyatakan, bakso diperbolehkan untuk PMT posyandu. Dalam petunjuk teknisnya, makanan untuk balita ini harus mengandung protein hewani atau nabati, ada karbohidrat, dan buah.

    Menurut Christine, menu bakso ini jarang diberikan sehingga membuat kaget anggota posyandu. Bahkan membuat mereka berpikiran makanan ini ada MSG (monosodium glutamat) dan penyedapnya. Tentu hal ini membuat mereka khawatir jika sang anak mengonsumsinya.

    “Namun, setelah saya konfirmasi kepada puskesmas, mereka telah memberi tahu pembuat PMT untuk tidak memberikan bahan tambahan seperti kimia. Jika benar, berarti bakso ini aman. Bahkan gorengannya ada wortel sebagai sayuran. Terpenting menu posyandu ini sudah melalui arahan puskesmas,” pungkasnya. [owi/beq]