Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • AJI Kediri Kecam Intimidasi terhadap Jurnalis Saat Liput SPPG Kasus Keracunan Massal di Ngawi

    AJI Kediri Kecam Intimidasi terhadap Jurnalis Saat Liput SPPG Kasus Keracunan Massal di Ngawi

    Ngawi (beritajatim.com) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri mengecam keras tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan terhadap sejumlah jurnalis yang tengah meliput kasus dugaan keracunan massal di Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi.

    Insiden tersebut terjadi pada Kamis (4/12/2025) dan menyasar jurnalis dari berbagai media yang melakukan peliputan terkait puluhan santri dan siswa yang diduga keracunan usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) .

    Dalam dokumen pernyataan sikap yang diterima redaksi, AJI Kediri menjelaskan bahwa para jurnalis mengalami hambatan serius saat menjalankan tugas peliputan.

    Jurnalis sempat dihadang ketika hendak meliput di RSUD Mantingan dan baru diperbolehkan masuk setelah melalui proses koordinasi yang berbelit dengan pejabat dinas kesehatan .

    Tindakan ini dinilai melanggar Undang-Undang Pers, khususnya Pasal 8 yang menjamin perlindungan hukum bagi wartawan ketika menjalankan profesinya.

    Situasi semakin memanas ketika para jurnalis mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bintang Mantingan untuk meliput proses pengambilan sampel.

    Seorang petugas SPPG melakukan pengusiran paksa dan tindakan intimidatif berupa dorongan, upaya mengejar dengan menjebol gerbang PVC, hingga mengangkat batu paving untuk dilempar ke arah jurnalis.

    Peristiwa ini menyebabkan liputan gagal dilakukan dan dinilai sebagai bentuk teror terhadap kebebasan pers. Salah satu jurnalis yang menjadi korban, Asep Saeful, tercatat sebagai anggota AJI Kediri .

    Menanggapi insiden itu, AJI Kediri menyatakan sikap tegas. “MENGUTUK segala bentuk intimidasi, ancaman, dan penghalangan terhadap kerja-kerja jurnalistik,” tulis Ketua AJI Kediri, Agung Kridaning Jatmiko dalam pernyataan sikap, Minggu (7/12/2025)

    Mereka menegaskan bahwa tindakan petugas SPPG Bintang merupakan pelanggaran terhadap UU No. 40/1999 tentang Pers, termasuk Pasal 18 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana hingga dua tahun atau denda Rp500 juta bagi pihak yang menghambat kerja wartawan .

    AJI Kediri juga mendesak Polres Ngawi untuk mengusut tuntas laporan para jurnalis, memberikan perlindungan hukum maksimal, serta memastikan tidak ada lagi ancaman terhadap kebebasan pers. Selain itu, Bupati Ngawi dan Badan Gizi Nasional (BGN) diminta memberi sanksi kepada penyelenggara MBG yang tidak transparan dalam memberi akses informasi kepada publik.

    AJI menegaskan bahwa informasi terkait program tersebut bersifat publik, terlebih peristiwa keracunan massal ini melibatkan 220 korban sehingga tidak boleh ada upaya menutup-nutupi informasi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat .

    Dalam pernyataan penutup, AJI Kediri menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan pondasi penting dalam negara demokrasi. “Membungkam pers sama dengan menyembunyikan kebenaran dari rakyat,” tegas mereka dalam dokumen resmi pernyataan sikap tersebut. [fiq/suf]

  • 584 Pasukan Putih Disiagakan Bantu Tangani Pasien Stroke di Jakarta Megapolitan 6 Desember 2025

    584 Pasukan Putih Disiagakan Bantu Tangani Pasien Stroke di Jakarta Megapolitan 6 Desember 2025

    584 Pasukan Putih Disiagakan Bantu Tangani Pasien Stroke di Jakarta
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiagakan ratusan Pasukan Putih dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta untuk membantu menangani pasien
    stroke
    di Jakarta.
    “Ada
    Pasukan Putih
    yang jumlahnya 584, dan Pasukan Putih ini memang secara khusus memberikan pelayanan kepada lansia dan difabel. Maka untuk itu, kita tambahkan (tugasnya). Pasukan Putih kita tugaskan secara khusus untuk berkaitan dengan
    stroke
    ini,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).
    Adapun Pasukan Putih merupakan julukan bagi petugas layanan kesehatan keliling dari Dinkes DKI Jakarta. Mereka bertugas untuk mendatangi langsung rumah warga rentan, di antaranya lansia dan penyandang disabilitas, untuk memberikan perawatan dasar, pendampingan, serta edukasi kesehatan.
    Menurut Pramono, dukungan Pasukan Putih sangat penting karena
    golden period
    atau masa kritis penanganan pasien
    stroke
    hanya berlangsung sekitar 4,5 jam.
    Ia mengakui, proses ini tidak mudah dilakukan di Jakarta yang memiliki banyak titik kemacetan.
    “Jakarta berkomitmen untuk penanganan siaga stroke ini dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga memberikan fasilitas tambahan kepada Dinas Kesehatan untuk Pasukan Putih dilengkapi dengan ambulans-ambulans, dan kami mulai sekarang punya ambulans yang listrik, mobil listrik,” kata Pramono.
    Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, angka kecacatan akibat stroke di Jakarta mencapai 21,4 persen.
    “Angka kecacatan akibat stroke di Jakarta cukup tinggi. Ada 21,4 persen dan 2,9 persen di antaranya berakhir dengan kematian,” ujar Ani di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat.
    Ia melanjutkan,
    stroke
    merupakan penyakit yang perlu ditangani dengan cepat, yakni kurang dari 4,5 jam sejak gejala pertama muncul.
    Penanganan yang cepat dan tepat, menurut Ani, juga dapat berkontribusi pada peningkatan Global City Index melalui perbaikan kualitas hidup (
    quality of life
    ) dan peningkatan produk domestik bruto (PDB) per kapita.
    Oleh karena itu, Dinkes mendorong Jakarta bisa menjadi kota siaga
    stroke
    .
    Ani menyebut, Jakarta telah memiliki berbagai sumber daya yang mendukung upaya tersebut, di antaranya Pasukan Putih (petugas pelayanan kesehatan keliling), puskesmas, rumah sakit, layanan ambulans gawat darurat, command center, JakAmbulans, JakConnected, dan JakWarehouse.
    Menurut dia, pelayanan bagi pasien
    stroke
    juga harus terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pencegahan, respons cepat, perawatan akut, hingga rehabilitasi dan pemulihan.
    “Sehingga sistem ini memastikan setiap warga mendapatkan layanan yang cepat, tepat dan terstandar,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabupaten Pasuruan Tambah 5 Ambulans Baru untuk Tingkatkan Layanan Puskesmas

    Kabupaten Pasuruan Tambah 5 Ambulans Baru untuk Tingkatkan Layanan Puskesmas

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali memperkuat fasilitas kesehatan dengan menambah armada ambulans untuk puskesmas. Penambahan ini bertujuan mengoptimalkan layanan rujukan dan kedaruratan medis bagi masyarakat.

    Sebanyak lima unit ambulans disiapkan tahun ini, dan seluruh anggaran pengadaannya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2025. Armada tersebut resmi diserahkan oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 di halaman Kantor Dinas Kesehatan, Sabtu pagi.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, dr Ani Latifah mengatakan lima ambulans baru tersebut dialokasikan untuk Puskesmas Prigen, Gempol, Bangil, Purwosari, dan Bulukandang. “Penentuan lokasi didasarkan pada tingkat kebutuhan layanan, terutama untuk puskesmas yang berada di jalur padat dan kawasan wisata,” jelasnya.

    Ani menambahkan bahwa sebagian ambulans digunakan sebagai pengganti armada lama, termasuk milik Puskesmas Bulukandang. Ia menyebut ambulans lama akan ditarik dan dapat dialihkan untuk kebutuhan lembaga masyarakat seperti pondok pesantren yang membutuhkan kendaraan kesehatan.

    “Tidak semuanya menggantikan armada lama, karena ada juga yang murni penambahan untuk memperkuat layanan darurat sehingga puskesmas bisa lebih sigap merespons pasien,” terangnya. Menurutnya, peningkatan fasilitas ini diharapkan mampu memangkas waktu penanganan kedaruratan.

    Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori menegaskan bahwa ambulans harus dimanfaatkan seefektif mungkin untuk pelayanan publik. “Tidak boleh ada alasan lagi untuk tidak mengantar pasien dalam kondisi mendesak, dan layanan ini harus diberikan tanpa biaya,” ujarnya.

    Selain penyerahan ambulans, rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional juga dimeriahkan dengan senam bersama dan pembagian hadiah bagi para peserta lomba. Acara turut disertai skrining kesehatan, donor darah, dan pengundian berbagai doorprize untuk masyarakat yang hadir. (ada/ian)

  • Melawan Batuk dan Diare Pasca-Banjir, Ini Keluhan Terbanyak Warga Tapteng yang Ditangani Tim Medis

    Melawan Batuk dan Diare Pasca-Banjir, Ini Keluhan Terbanyak Warga Tapteng yang Ditangani Tim Medis

    Liputan6.com, Jakarta – Layanan kesehatan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, dipastikan berjalan optimal. Hingga Jumat (5/12/2025), sebanyak 5.700 warga telah mendapatkan pelayanan medis dari tim kesehatan gabungan.

    Keluhan kesehatan yang paling banyak ditangani meliputi batuk, flu, gatal-gatal, mual, dan diare, yang umum muncul pascabencana.

    Plt Direktur RSUD Pandan, dr. Fadli Syahputra, menyampaikan bahwa RSUD Pandan tetap berfungsi maksimal karena tidak terdampak langsung oleh banjir. Rumah sakit juga menerima dukungan tambahan berupa enam dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU).

    Kepala Dinas Kesehatan Tapteng, Lisnawati Panjaitan, menegaskan bahwa tidak ada kendala berarti dalam pelayanan kesehatan di lapangan, meskipun dua puskesmas sempat terdampak dan kini sudah beroperasi kembali.

    “Kami langsung turun ke rumah-rumah warga dan membentuk posko. Sampai hari ini sudah ada 63 posko kesehatan di seluruh Kabupaten Tapteng,” kata Lisnawati dari Pusat Informasi Kemkomdigi di GOR Pandan, Jumat (5/12/2025).

    Pelayanan diberikan melalui sistem door-to-door, puskesmas, posko kesehatan, hingga layanan rujukan di RSUD Pandan. Untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi, tenaga kesehatan TNI diturunkan menggunakan helikopter.

    “Situasi warga Tapanuli Tengah yang terdampak banjir semua terlayani dengan baik. Di hari kedua setelah bencana, seluruh tenaga kesehatan sudah aktif di titik-titik lokasi banjir,” ujarnya.

     

    Misteri gelondongan kayu yang terbawa hanyut dalam bencana banjir bandang di Sumatra mulai terjawab. Kapolri, Jend. Listyo Sigit Prabowo mengungkap tim di lapangan menemukan bahwa ada bekas mesin gergaji di gelondongan kayu yang terseret banjir.

  • 18 Rumah Sakit Terdampak Bencana di Sumut, Sebagian Sempat Tak Beroperasi Medan 5 Desember 2025

    18 Rumah Sakit Terdampak Bencana di Sumut, Sebagian Sempat Tak Beroperasi Medan 5 Desember 2025

    18 Rumah Sakit Terdampak Bencana di Sumut, Sebagian Sempat Tak Beroperasi
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Dinas Kesehatan mengungkap data sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) yang terdampak bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumut, sejak, Senin (24/11/2025).
    Total ada 18 rumah sakit yang ikut terdampak.
    “Dinkes Sumut mencatat terdapat 18 rumah sakit, 19 puskesmas pembantu, 25 puskesmas dan sejumlah Poskesdes yang
    terdampak banjir
    dan longsor,” ujar Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rizal Lubis dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/12/2025).
    Hamid belum merinci fasilitas kesehatan mana saja yang terdampak.
    Namun, sebagian sempat tidak beroperasi karena ikut terendam banjir.
    “Sebagian diantaranya tak dapat beroperasi karena terendam hingga setinggi pinggang orang dewasa,” ujarnya.
    Lebih lanjut, dia juga pasca bencana alam terjadi, pihaknya terus menyiagakan tenaga medis ke sejumlah titik pengungsian untuk memberikan pelayanan langsung.
    “Hingga kini Dinkes Sumut telah menangani 1.890 korban luka ringan dan 94 korban luka berat di daerah terdampak seperti Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, Tapanuli Selatan (Tapsel), dan Langkat,” ujarnya.
    Dia juga mengatakan timnya juga berangkat ke wilayah yang paling parah dampaknya, dengan menurunkan tim kecil.
    Namun mereka sempat tertahan di Tapanuli Selatan karena akses jalan yang terputus. Mereka terpaksa melayani warga terdampak di Tapsel.
    “Kita turunkan dokter, perawat, tenaga farmasi, kesehatan lingkungan, dan surveilans. Besoknya (27/11/2025), kita tempatkan 3 dokter, 3 perawat, dan 2 petugas surveilans untuk membantu pelayanan kesehatan di sana,” ujarnya.
    Sementara itu di Kabupaten Langkat, Dinkes Sumut juga menurunkan tim medis lengkap dan melakukan rotasi petugas antar kecamatan agar pelayanan kesehatan tetap maksimal.
    Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan kolaborasi pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan berbagai pihak dalam penanganan bencana.
    “Pada fase pasca bencana akan muncul berbagai permasalahan kesehatan. Karena itu, upaya pencegahan sangat penting agar penyakit dapat kita tangani sedini mungkin,” jelas Hamid.
    Menurut Hamid, saat ini sejumlah penyakit berpotensi menjangkiti warga pasca bencana seperti gangguan kulit, diare, ISPA, dan demam.
    Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota segera menginventarisasi kebutuhan obat-obatan dan bahan medis habis pakai.
    “Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Kami juga minta dinkes kabupaten/kota mendata sarana dan prasarana kesehatan yang terdampak untuk kita kompilasikan dan laporkan ke pusat,” harapnya.
    Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara Jumat, (5/12/2025) pukul 17.00 jumlah korban meninggal banjir dan longsor meninggal di sana 314 orang serta 160 orang hilang.
    Lokasi terparah di Tapanuli Tengah, korban meninggal disana 89 orang, hilang 109 orang dan luka-luka 521 orang dan 8.774 mengungsi.
    Terparah kedua Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), korban meninggal 84 orang, 31 hilang, 69 luka-luka dan 6.971 orang dilaporkan mengungsi.
    Selanjutnya lokasi ketiga terparah di Kota Sibolga, di sana 53 orang dilaporkan meninggal, 45 luka luka dan 5 orang hilang serta 5181 orang mengungsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eksekusi Tanah di Belu NTT Ricuh, 1 Polisi dan Panitera Pengadilan Terluka

    Eksekusi Tanah di Belu NTT Ricuh, 1 Polisi dan Panitera Pengadilan Terluka

    Liputan6.com, Jakarta – Eksekusi dua bidang tanah di Halifehan, Kelurahan Tulamalae, Belu NTT, Jumat (5/12/2025), berlangsung tegang. Proses hukum yang dipimpin Pengadilan Negeri Atambua itu sempat mendapat penolakan dari pihak termohon hingga menyebabkan dua petugas terluka.

    Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan pengamanan dilakukan berdasarkan surat resmi Panitera Pengadilan Negeri Atambua Nomor 1443/PAN.PN.W26-U10/HK2.4/XII/2025, sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Atb yang telah berkekuatan hukum tetap.

    Untuk memastikan proses hukum berjalan aman, aparat mengerahkan kekuatan besar dari berbagai unsur dengan total 325 personel, terdiri dari, Polres Belu, TNI, Brimob, Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, Damkar dan instansi lainnya.

    Ia mengatakan Kapolres Belu memimpin langsung pelaksanaan pengamanan agar seluruh prosedur berjalan sesuai SOP dan potensi gangguan dapat dicegah sejak awal.

  • Pasuruan Masuk Status Waspada Bencana, Warga Diminta Siap Siaga

    Pasuruan Masuk Status Waspada Bencana, Warga Diminta Siap Siaga

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kabupaten Pasuruan resmi masuk kategori kawasan waspada bencana berdasarkan surat edaran BMKG Juanda, khususnya menghadapi puncak musim hujan. Pemerintah daerah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi agar potensi bencana dapat ditekan sejak dini.

    Bupati Pasuruan telah mengeluarkan surat edaran mengenai antisipasi bencana hidrometeorologi basah di seluruh wilayah kecamatan dan desa. Isinya menekankan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem yang berpotensi memicu banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, hingga petir dan rob.

    Pemerintah meminta camat dan lurah untuk menggerakkan kembali budaya kerja bakti di lingkungan, terutama membersihkan drainase dan selokan agar air tidak meluap. “Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai harus menjadi prioritas supaya risiko banjir bisa dikurangi,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi.

    Selain mitigasi berbasis masyarakat, dinas teknis juga diarahkan untuk menangani mitigasi struktural seperti perbaikan parapet sungai, normalisasi aliran air, dan perampingan pohon di titik rawan. Hal ini dilakukan untuk memastikan langkah pencegahan berjalan paralel dengan kesiapan fasilitas penunjang.

    Warga juga diimbau memanfaatkan aplikasi peringatan dini seperti BMKG, InaRisk, dan Indibidu BPBD agar informasi cuaca ekstrem bisa diterima secara real-time. Pelaporan kejadian bencana dapat dilakukan secepatnya ke Pusdalops BPBD atau layanan darurat 112.

    BPBD menegaskan seluruh personel siaga 24 jam untuk penanganan keadaan darurat dan pembukaan posko bencana. “Kami siap bergerak kapan pun diperlukan untuk membantu masyarakat dan memastikan respons cepat,” tegas Sugeng.

    Selain ancaman bencana alam, pemerintah juga mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang muncul akibat perubahan cuaca seperti ISPA dan DBD. BPBD bersama Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk fogging sesuai indikasi apabila terjadi peningkatan kasus di wilayah terdampak. (ada/kun)

  • Jakarta Siaga Stroke 2026: Dari Pasukan Putih hingga Ambulans Listrik Megapolitan 5 Desember 2025

    Jakarta Siaga Stroke 2026: Dari Pasukan Putih hingga Ambulans Listrik Megapolitan 5 Desember 2025

    Jakarta Siaga Stroke 2026: Dari Pasukan Putih hingga Ambulans Listrik
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Penanganan stroke di Jakarta mendapat perhatian serius dari pemerintah, mulai dari tingkat nasional hingga pemprov DKI Jakarta.
    Stroke menjadi salah satu penyakit kardiovaskular dengan angka kematian tinggi dan biaya kesehatan nasional yang besar.
    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, stroke merupakan salah satu penyakit penyebab kematian terbesar di Indonesia.
    Data Kementerian Kesehatan mencatat ada 330.000 kematian akibat stroke.
    “Dan salah satu yang membuat pembebanan (biaya) kesehatan nasional paling tinggi adalah stroke. Komitmen
    Jakarta
    Siaga Stroke 2026 membuat Jakarta harus lebih siap dan tanggap terhadap kejadian stroke,” ujar Dante di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    Dante menekankan pentingnya penanganan cepat, yakni dalam masa kritis 4,5 jam sejak gejala pertama muncul.
    “Kalau pasien dari awal ke jalan kemudian langsung diobati bisa menuju rumah sakit, dari symptom to needle, dari home to needle, sampai masuk jarum, sampai masuk obat 4,5 jam. Maka bisa selamat dan terhindar dari kecacatan,” tambahnya.
    Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung
    memberikan tugas baru kepada Pasukan Putih dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, yakni membantu penanganan pasien stroke di ibu kota.
    “Ada Pasukan Putih yang jumlahnya 584, dan Pasukan Putih ini memang secara khusus memberikan pelayanan kepada lansia dan difabel. Maka untuk itu, kita tambahkan (tugasnya). Pasukan Putih kita tugaskan secara khusus untuk berkaitan dengan stroke ini,” ujar Pramono.
    Pasukan Putih merupakan petugas layanan kesehatan keliling yang mendatangi rumah warga rentan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, untuk perawatan dasar, pendampingan, dan edukasi kesehatan.
    Pramono menekankan dukungan Pasukan Putih sangat penting karena golden period penanganan stroke hanya berlangsung sekitar 4,5 jam.
    Selain itu, Pramono meluncurkan Jakarta Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau JakSimpus, sistem informasi manajemen puskesmas digital yang terintegrasi untuk mendukung respons cepat pasien stroke.
    Ia juga menyebutkan adanya tambahan fasilitas ambulans, termasuk ambulans listrik.
    “Kami juga memberikan fasilitas tambahan kepada Dinas Kesehatan untuk Pasukan Putih dilengkapi dengan ambulans-ambulans, dan kami mulai sekarang punya ambulans yang listrik, mobil listrik,” jelas Pramono.
    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyebutkan, angka kecacatan akibat stroke di Jakarta mencapai 21,4 persen, dengan 2,9 persennya berakhir kematian.
    “Angka kecacatan akibat stroke di Jakarta cukup tinggi. Ada 21,4 persen dan 2,9 persen di antaranya berakhir dengan kematian,” ujar Ani.
    Ani menekankan pentingnya penanganan cepat dan terstandar, dari pencegahan, respons cepat, perawatan akut, hingga rehabilitasi dan pemulihan.
    “Sehingga sistem ini memastikan setiap warga mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan terstandar,” tambahnya.
    Ia juga menegaskan bahwa Jakarta sudah memiliki berbagai sumber daya pendukung, mulai Pasukan Putih, puskesmas, rumah sakit, layanan ambulans gawat darurat, command center, JakAmbulans, JakConnected, hingga JakWarehouse.
    (Reporter: Dian Erika Nugraheny | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Ingin RS Sumber Waras Berstandar Internasional, Sudah Diajukan ke Prabowo Megapolitan 5 Desember 2025

    Pramono Ingin RS Sumber Waras Berstandar Internasional, Sudah Diajukan ke Prabowo Megapolitan 5 Desember 2025

    Pramono Ingin RS Sumber Waras Berstandar Internasional, Sudah Diajukan ke Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana Rumah Sakit (RS) Sumber Waras akan dijadikan berstandar internasional.
    Namun, hal itu harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat untuk memasukkan
    RS Sumber Waras
    menjadi
    proyek strategis nasional
    (PSN).
    “Saya sedang menjajaki rumah sakit ini untuk kita bangun menjadi salah satu rumah sakit internasional, dan kami sudah mengajukan menjadi Proyek Strategis Nasional. Kementerian Kesehatan sudah menyetujui, Menko Perekonomian sudah menyetujui, dan sudah diajukan kepada Bapak Presiden,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    “Kalau itu bisa dilakukan, maka Jakarta dalam tahun-tahun dekat ini akan mempunyai rumah sakit yang berstandar internasional. Satu, Sumber Waras, yang kedua adalah Rumah Sakit Cakung,” lanjutnya.
    Jakarta sendiri saat ini sudah memiliki 31 rumah sakit.
    Tetapi menurut Pramono, hal itu belum cukup karena Jakarta akan berkembang menjadi kota global.
    “Komitmen kita untuk menjadi kota global sekaligus akan menjadi top twenty di tahun 2030, kesehatan menjadi kata kunci. Karena inilah yang kemudian menjadi ukuran. Maka persoalan-persoalan lapangannya harus ditangani secara baik,” tutur Pramono.
    Menurut dia, rumah sakit berstandar internasional harus bekerja sama dengan pemerintah.
    “Salah satu hal yang saya dorong betul kepada Ibu Kepala Dinas (Dinas Kesehatan) untuk segera mewujudkan rumah sakit internasional yang dikelola secara langsung oleh Pemda DKI Jakarta, yang mungkin juga bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
    Sebelumnya, Pramono telah membicarakan soal PSN RS Sumber Waras dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (10/11/2025).
    Selain RS Sumber Waras, Pramono juga membahas usulan Kota Tua masuk dalam PSN.
    “Kenapa kami usulkan menjadi PSN? Karena itu tadi supaya mendapatkan treatment di dalam proses pembangunannya menjadi lebih mudah, lebih baik,” terang Pramono usai bertemu Airlangga, Senin.
    Ia meyakini, pemerintah pusat akan mendukung kedua usulan Pemprov Jakarta, selagi pihaknya melengkapi kebutuhan administrasi untuk pembangunan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakut sediakan 35 layanan HIV

    Jakut sediakan 35 layanan HIV

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Utara telah menyediakan 35 layanan “Human Immunodeficiency Virus” (HIV) sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pengobatan dan pencegahan penularan penyakit tersebut.

    “Masyarakat diharapkan lebih terbuka untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di Puskesmas,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan saat Peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, deteksi dini dianggap penting serta memberikan penghargaan kepada para pendamping dan tenaga kesehatan yang telah bekerja keras.

    Ia meminta masyarakat jangan sungkan datang ke Puskesmas atau layanan kesehatan yang telah disediakan.

    Pihaknya juga memberikan penghargaan kepada pendamping dan pelayanan terbaik dari Puskesmas.

    “Semoga kerja keras semua pihak dapat menekan penyebaran dan meningkatkan penanggulangan HIV/AIDS di Jakarta Utara,” kata dia.

    Menurut dia, Peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 di Jakarta Utara sebagai wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kesadaran, mendorong pencegahan serta memperkuat layanan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).

    Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

    “Dukungan seluruh elemen menjadi bukti bahwa semangat pencegahan HIV/AIDS ditopang oleh semua pihak,” kata dia.

    Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Utara, dr Murniasih Hutapea menyebutkan, terdapat 35 layanan HIV di Jakarta Utara yang terdiri dari Puskesmas, RSUD, rumah sakit swasta dan klinik.

    Peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 ini dirangkai dengan beragam kegiatan seperti tes HIV, diskusi dan pemberian nutrisi untuk anak pengidap HIV dan pemberian sembako untuk orang dengan HIV.

    “Kami berharap acara ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan HIV AIDS dan menghilangkan stigma diskriminasi odhiv dalam masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.