Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • 24 Jenazah Korban Banjir Bandang Sumbar Dimakamkan Massal di Padang

    24 Jenazah Korban Banjir Bandang Sumbar Dimakamkan Massal di Padang

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat bersama Polda Sumbar akan menyelenggarakan pemakaman massal terhadap 24 jenazah korban bencana banjir bandang yang belum berhasil teridentifikasi.

    Prosesi penyalatan akan berlangsung di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, dilanjutkan pemakaman di TPU Bungus pada siang ini, Rabu (10/12/2025).

    “Siang nanti kita akan melakukan penyelenggaraan jenazah bagi 24 orang korban bencana yang tidak teridentifikasi. Kita akan salatkan di Masjid Raya dan setelah itu jenazah akan kita makamkan secara massal di Bungus,” kata Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, Rabu (10/12/2025).

    Menurutnya seluruh persiapan untuk salat jenazah telah dilakukan. Ia menyebut Forkopimda Sumbar, ASN, jajaran kepolisian, dan masyarakat diperkirakan akan hadir dalam prosesi ini.

    “Direncanakan penyelenggaraan salat jenazah nanti akan dihadiri oleh seluruh Forkopimda Sumbar, para ASN dan jajaran kepolisian serta masyarakat umum,” ujarnya.

    Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Syaifullah, menjelaskan bahwa 24 jenazah tersebut tidak memiliki tanda identitas dan belum ditemukan keluarganya.

    Keputusan pemakaman massal ini merupakan hasil rapat gabungan antara Dinas Sosial Sumbar, Dinas Sosial Agam, Kabid DVI Polri, Wadan DVI Polda Sumbar, Karumkit Bhayangkara, BPBD Sumbar, dan Dinas Kesehatan Sumbar.

     

  • Pemkot Jaktim gencarkan cek kesehatan gratis bagi kader dasawisma

    Pemkot Jaktim gencarkan cek kesehatan gratis bagi kader dasawisma

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) menggencarkan cek kesehatan gratis (CKG) bagi kader dasawisma di wilayah setempat.

    “Cek kesehatan gratis, sebagaimana dari Kementerian Kesehatan, dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kader dasawisma,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Herwin Mifenddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Salah satunya, seperti di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 150 peserta dari kader dasawisma, aparatur sipil negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) memanfaatkan layanan CKG yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Kramat Jati.

    Layanan CKG yang digelar dalam rangka menyambut Hari Ibu dengan tema ‘Karena Ibu Begitu Berharga’ itu melibatkan 11 tenaga kesehatan.

    Camat Kramat Jati Kamal Alatas mengatakan layanan CKG yang diikuti 150 orang peserta itu diharapkan dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen masyarakat.

    “Kegiatan ini hasil kolaborasi dengan Puskesmas Kramat Jati. Antusiasme peserta sangat tinggi. Mereka sudah berkumpul sejak pagi,” ujar Kamal.

    Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Inda Mutiara menjelaskan kader dasawisma merupakan garda terdepan dalam sosialisasi kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus menjadi contoh gerakan untuk program CKG.

    “Kita kerahkan 11 tenaga kesehatan untuk kegiatan CKG ini. Tentunya, ini untuk mendukung program baik dan mengedepankan kesehatan,” tutur Inda.

    Dia menuturkan jika dari hasil CKG itu ditemukan penyakit, maka peserta langsung diarahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Puskesmas Kecamatan Kramat Jati.

    “Jadi, langsung kami arahkan ke puskesmas agar penyakit yang diderita dapat segera terobati,” ucap Inda.

    Dalam kegiatan CKG tersebut, para peserta menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan, antara lain gula darah, kolesterol dan asam urat, serta pengukuran tinggi, berat badan dan lingkar perut.

    Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai CKG di sekolah di Jakarta pada tahun ajaran baru 2025, yang diawali di Sekolah Rakyat Sentra Handayani, Cipayung, pada 9 Juli 2025.

    Kemudian, kegiatan itu dilanjutkan di Sekolah Rakyat Sentra Mulya Jaya, Cipayung, serta Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Margaguna, Cilandak, pada 14 Juli 2025.

    Pemeriksaan itu dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh orang tua/wali murid/pelajar dan pemeriksaan pada hari H sesuai jenjang dan usia murid.

    Untuk Jenjang SD/sederajat (7-12 tahun), pemeriksaannya meliputi status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan jiwa, tuberkulosis serta diabetes melitus.

    Selain itu, terkait merokok, kebugaran (kelas 4-6), hepatitis B, kesehatan reproduksi dan riwayat imunisasi (kelas 1).

    Untuk jenjang SMP/sederajat (13-15 tahun), pemeriksaannya meliputi status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan jiwa, tuberkulosis, diabetes melitus, merokok dan kebugaran.

    Kemudian, terkait hepatitis B dan C, kesehatan reproduksi, skrining anemia dan talasemia (kelas 7 dan 9) serta riwayat imunisasi (kelas 9).

    Sementara untuk jenjang SMA/sederajat (16-17 tahun), pemeriksaannya meliputi status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan jiwa, tuberkulosis, diabetes melitus, merokok dan kebugaran, serta terkait hepatitis B dan C, kesehatan reproduksi, skrining anemia dan talasemia (kelas 10 dan 12).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penyebab Ratusan Siswa di Blora Keracunan Menu MBG: Bakteri E. Coli Regional 8 Desember 2025

    Penyebab Ratusan Siswa di Blora Keracunan Menu MBG: Bakteri E. Coli Regional 8 Desember 2025

    Penyebab Ratusan Siswa di Blora Keracunan Menu MBG: Bakteri E. Coli
    Tim Redaksi
    BLORA, KOMPAS.com
    – Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Blora mengungkap penyebab 444 siswa SMP keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari bakteri Escherichia coli.
    Sekretaris Dinkesda
    Blora
    , Nur Betsia Bertawati, mengatakan hasil laboratorium menunjukkan makanan yang dikonsumsi 25 November 2025 mengandung bakteri tersebut.
    “Berdasarkan hasil laboratorium bakteriologis air dan makanan, keracunan makanan disebabkan oleh bakteri E. coli yang terkandung di makanan,” ujarnya di kantornya, Senin (8/12/2025).
    Bakteri sama ditemukan pada tower air dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangjati 1, serta pada siswa yang mengalami keracunan.
    “Kemungkinan keracunan makanan ini disebabkan oleh pengolahan makanan yang tidak sempurna yang masih memungkinkan bakteri untuk tetap hidup,” jelasnya.
    Ia menjelaskan keberadaan E. coli sebenarnya normal dalam jumlah kecil, namun ketika jumlahnya berlebih dapat menyebabkan racun seperti dialami para siswa.
    Kasus terjadi usai siswa menyantap menu MBG pada 25 November 2025. Menu berasal dari dapur SPPG Karangjati 1.
    “Sebanyak 810 siswa yang makan, 444 siswa mengalami gejala sakit perut, diare, mual, muntah, demam dan pusing,” katanya.
    Lima siswa dirawat inap, 117 dirawat jalan, dan 322 mengalami gejala tanpa rawat inap.
    Dinkesda telah melaporkan hasil penyelidikan epidemiologi kepada Satgas MBG Kabupaten dan Korwil SPPG Blora.
    Koordinator Wilayah SPPG Blora, Artika Diannita, menyebut pihaknya telah menerima hasil laboratorium dan melaporkannya ke Badan Gizi Nasional (BGN).
    “Untuk dapur masih berhenti sejak kejadian keracunan, sedangkan untuk dana yang sudah cair akan dikembalikan ke BGN,” katanya.
    Artika menyebut 3.416 penerima manfaat sementara tidak menerima MBG dan meminta seluruh dapur meningkatkan pemeriksaan bahan makanan.
    Sejumlah siswa SMPN 1 Blora menceritakan gejala mulai mereka rasakan sehari setelah makan MBG.
    “Diare kayak apa ngulang-ngulang terus buang air besar baru gang 5 menit gitu,” ujar Chello Aslam.
    Ia mengaku memakan melon yang terasa basah dan kecut.
    Hal serupa dialami Anindita yang merasakan mual saat makan ayam.
    “Sudah mulai kayak ini ya asam gitu,” katanya.
    Wakil Bupati Blora sekaligus Ketua Satgas MBG, Sri Setyorini, menegaskan evaluasi dilakukan dan dapur dihentikan sementara hingga hasil pemeriksaan selesai.
    “Untuk SPPG bersangkutan dihentikan sementara. Per tanggal 28 November, sampai hasil dinyatakan lab keluar,” ujarnya.
    Satgas MBG juga mengunjungi para siswa yang dirawat di Rumkitban Blora.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek Kelaikan Natal 2026: Dishub Kediri Tilang Bus, 11 Sopir Tensi Tinggi Terdeteksi

    Cek Kelaikan Natal 2026: Dishub Kediri Tilang Bus, 11 Sopir Tensi Tinggi Terdeteksi

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan bersama berbagai pihak terkait melakukan ramp check angkutan umum secara masif pada Senin (8/12/2025), menjelang Hari Raya Natal dan libur Tahun Baru 2026. Upaya gabungan ini bertujuan krusial untuk memastikan seluruh armada angkutan umum benar-benar layak jalan serta memenuhi standar perizinan yang berlaku sebelum lonjakan penumpang tiba.

    Kegiatan yang berlokasi di Terminal Tipe A Tamanan Kota Kediri ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang kuat, termasuk UPT P3 Provinsi Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kediri, Satlantas Polres Kediri Kota, Dinas Kesehatan, Korsatpel Terminal Tamanan, Jasa Raharja, dan Subdenpom Kediri. Fokus utamanya adalah menciptakan keamanan dan keselamatan transportasi selama momen libur panjang Nataru.

    Arief Cholisudin, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, mengemukakan bahwa pemeriksaan terbagi menjadi dua aspek utama, yakni fisik kendaraan dan kesehatan pengemudi. Bagian kendaraan yang diperiksa oleh petugas meliputi rem, lampu sein, wiper, lampu, perangkat keselamatan, ban, dan administrasi. Sementara itu, dari segi kesehatan pengemudi dan kru angkutan umum, petugas juga melakukan pemeriksaan intensif, seperti: tekanan darah, asam urat, kolesterol, dan uji kandungan Napza.

    “Upaya ini kami lakukan sebagai upaya dalam memastikan angkutan orang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) siap untuk beroperasi khususnya menyambut Nataru,” ucap Arief Cholisudin.

    Ia menambahkan bahwa poin yang paling penting adalah meningkatkan keselamatan baik pengendara maupun penumpang. Harapannya, penumpang bisa selamat sampai tujuan untuk bersuka cita bersama keluarga. Pesan keselamatan ini sangat penting bagi Gen Z dan milenial yang sering memanfaatkan bus antarkota untuk mobilitas liburan.

    Hasil dari kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB menunjukkan adanya temuan signifikan. Dari total tiga belas bus AKAP maupun AKDP yang diperiksa, terdapat satu armada yang ditindak tilang karena ditemukan pelanggaran berupa buku uji yang sudah mati.

    Lebih lanjut, dari tes kesehatan yang dilakukan terhadap 21 supir dan kru, ditemukan 11 orang mengalami tensi tinggi. Selain itu, 3 orang terdeteksi memiliki kolesterol tinggi, dan 3 orang menunjukkan gula darah tinggi, serta 1 orang memiliki masalah mata minus. Seluruh supir dan kru yang diperiksa diketahui negatif Napza.

    Cholis berharap, melalui kegiatan ini, para pemilik armada dapat mempersiapkan angkutan dalam kondisi prima sehingga keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya menjadi prioritas utama. Kondisi kesehatan prima kru dan teknis kendaraan yang andal adalah syarat mutlak.

    Sementara itu, Iptu Murnianto, Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satlantas Polres Kediri Kota, sebelum dimulainya ramp check sempat memberikan arahan tegas kepada Tim Gabungan. Ia menyampaikan agar pengecekan dilakukan secara sungguh-sungguh dan sesuai kelayakan, menegaskan agar kendaraan yang tidak lolos uji kelaikan tidak boleh beroperasi.

    Dirinya juga menegaskan agar temuan di lapangan menjadi perhatian bersama dan segera ditindaklanjuti. Iptu Murnianto juga berharap pengemudi bus tidak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Kediri, demi menjaga ketertiban dan keselamatan bersama. [nm/kun]

  • Intervensi Stunting Berbasis Data, Bappeda Kediri Optimalkan Validasi Data Kesehatan Ibu dan Anak

    Intervensi Stunting Berbasis Data, Bappeda Kediri Optimalkan Validasi Data Kesehatan Ibu dan Anak

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menegaskan komitmennya dalam mengintervensi masalah gizi dan kesehatan masyarakat dengan menggelar Pendampingan Aksi Konvergensi Bina Bangda Kota Kediri Semester II Tahun 2025, yang berfokus pada validitas data.

    Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bappeda Kota Kediri mulai Senin (8/12/2025) hingga Selasa (9/12/2025), mengundang 20 perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengikuti materi dari narasumber Bappeda Provinsi Jawa Timur.

    Bertempat di salah satu hotel Kota Kediri, acara ini dimaksudkan untuk memberikan arahan jelas kepada OPD dalam pengisian dan pemutakhiran data, terutama yang digunakan untuk penyusunan dokumen penurunan stunting. Keberhasilan program pembangunan, khususnya penurunan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak, sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas data yang valid dan akurat.

    Kepala Bappeda Fery Djatmiko menerangkan secara terpisah bahwa data adalah pondasi utama intervensi yang efektif. ”Melaksanakan pembangunan tanpa didasari data yang benar itu hanya akan menghasilkan trial and error. Untuk itu pada semester II Tahun 2025 ini, fokus kita adalah memastikan kelengkapan dan validitas data sasaran dan data layanan,” terang Fery Djatmiko.

    Data yang menjadi fokus pemutakhiran ini sangat komprehensif, mencakup data kesehatan ibu dan anak mulai dari jumlah ibu hamil, ibu nifas, hingga anak usia 0-59 bulan. Data layanan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan, serta penanganan kasus gizi buruk dan gizi kurang.

    Tidak hanya itu, data lingkungan dan sosial juga menjadi elemen penting, meliputi akses air minum aman, sanitasi, kepemilikan jaminan kesehatan (JKN), hingga kepemilikan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

    “Data-data ini yang bersumber dari puskesmas, Dukcapil, PLKB, serta kecamatan dan kelurahan, akan menjadi landasan kita dalam mengevaluasi kinerja semester berjalan dan merencanakan intervensi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang,” jelasnya.

    Dalam keterangannya, Fery juga menyinggung keberhasilan Kota Kediri yang sangat membanggakan, yakni meraih juara 2 tingkat nasional dalam aksi penurunan angka stunting. Menurutnya capaian luar biasa ini merupakan hasil kolaborasi dan kerja sama lintas sektor yang harus disyukuri dan dipertahankan, sebuah contoh nyata bagi daerah lain di Jawa Timur dan nasional.

    “Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinsos, PUPR, Perkim, hingga pemerintahan kecamatan dan puskesmas yang telah bekerja keras mewujudkan prestasi ini. Semoga ke depan angka stunting di Kota Kediri terus menurun dan ke depan tidak ada lagi bayi yang lahir dengan kondisi stunting,” ujarnya.

    Ditanya perihal strategi yang telah dilakukan di balik keberhasilan tersebut, Fery mengatakan Kota Kediri memiliki sejumlah inovasi yang mendapat perhatian nasional. Salah satunya adalah program satu puskesmas satu dokter spesialis anak yang kini tengah dilirik oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) untuk diadopsi di daerah lain. Selain itu, Kota Kediri juga mengembangkan aplikasi pendukung pengelolaan data penurunan stunting.

    “Kita sudah didatangi Setwapres selaku penanggungjawab kegiatan penurunan stunting dan beliau sudah melihat sendiri pelaksanaan program tersebut dan berencana akan menerapkannya ke daerah lain,” tuturnya.

    Melalui kegiatan pendampingan ini, Fery berharap upaya konvergensi penurunan stunting semakin optimal, terarah, dan berbasis data yang valid. [nm/ted]

  • RSUD Kota Bogor Kirim Tim Medis hingga Tukang Urut Bantu Korban Bencana di Sumatera Megapolitan 8 Desember 2025

    RSUD Kota Bogor Kirim Tim Medis hingga Tukang Urut Bantu Korban Bencana di Sumatera Megapolitan 8 Desember 2025

    RSUD Kota Bogor Kirim Tim Medis hingga Tukang Urut Bantu Korban Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor menerjunkan tim medis ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
    Tim medis
    yang terdiri atas dokter dan perawat ICU ini direncanakan bertugas di lokasi bencana selama satu minggu.
    “Keberangkatan tim medis dari
    RSUD Kota Bogor
    ini bekerja sama dengan Yayasan Negeri Satu Bangsa dalam aksi Gerakan Anak Negeri, aksi kemanusiaan bencana Aceh, Sumbar, dan Sumut,” ucap Plt Direktur RSUD Kota Bogor Sri Nowo Retno, Senin (8/12/2025).
    Retno menyampaikan, selain dokter dan perawat, RSUD Kota Bogor turut mengirim tiga orang tukang urut dari daerah Cimande, Kabupaten Bogor, yang turut diperbantukan dalam misi kemanusiaan ini.
    “Setelah ini juga akan dilakukan pemberangkatan. Untuk pemberangkatan periode selanjutnya ini sedang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor,” sebutnya.
    Berdasarkan laporan tim medis RSUD Kota Bogor di posko Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, hasil pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan perawatan mencatat 24 kasus trauma, 211 kasus non-trauma, serta satu kasus perawatan luka.
    “Dari hasil kegiatan tersebut, total pasien yang telah dilayani hingga 5 Desember 2025 sebanyak 571 orang,” ucapnya.
    Berdasarkan data pada situs resmi Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor dari BNPB, jumlah korban tewas telah mencapai 961 orang per 8 Desember 2025, sebagaimana dikutip
    Kompas.com
    pada pukul 15.26 WIB.
    Adapun jumlah warga yang masih hilang tercatat sebanyak 234 orang. Sementara itu, sekitar 5.000 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat bencana yang terjadi pada akhir November.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RS Kapal Terapung IKA Unair Meluncur ke Aceh

    RS Kapal Terapung IKA Unair Meluncur ke Aceh

    Liputan6.com, Surabaya – Ancaman penyakit pascabencana mulai muncul di wilayah terdampak banjir Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kebutuhan air bersih, layanan trauma healing, serta tenaga medis spesialis menjadi prioritas di fase pemulihan awal. 

    Kondisi itu mendorong Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga (RSKKA) Ikatan Alumni Universitas Airlangga (Unair) bersiap meluncur ke wilayah terdampak pada pekan depan.

    Di Aceh Tamiang, satu klinik telah disiapkan sebagai basecamp layanan rawat jalan hingga rawat inap. Tim lapangan melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan bergerak cepat, mengikuti dinamika kondisi warga terdampak.

    “Kebutuhan di lapangan sangat dinamis dan berubah setiap hari,” kata Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Unair, Prof. Hery Purnobasuki, Minggu (7/12/2025).

    Kebutuhan mendesak saat ini meliputi lima dokter umum, 10 perawat, dua bidan, satu tenaga gizi, dua apoteker, satu tenaga kesehatan masyarakat, serta enam mahasiswa. Dukungan logistik berupa genset dan pasokan bahan bakar juga menjadi bagian dari kebutuhan utama tim.

    Sementara itu, RSKKA sendiri saat ini masih menyelesaikan layanan kesehatan rujukan proaktif di Pulau Sapuka, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. 

    Direktur RSKKA, dr. Agus Harianto menjelaskan kapal belum dapat langsung bergerak ke Sumatera karena jarak tempuh dari lokasi operasi saat ini mencapai belasan hari pelayaran.

    “Pelayanan di Bonerate juga akan kami tuntaskan terlebih dahulu sebelum kapal diarahkan ke wilayah terdampak banjir,” ujar Agus.

    Sebagai respon awal, relawan dokter terbang lebih dulu dikirim ke lokasi bencana. Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menjadi salah satu tujuan utama karena masuk daerah dengan dampak paling berat.

    Laporan Tim Rapid Health Assessment RSKKA dari Agam mencatat penanganan kasus trauma sebagian besar telah tertangani dan kini memasuki fase observasi pascaoperasi. Namun ancaman penyakit pascabencana mulai meningkat.

    Kepala Dinas Kesehatan Agam, dr. Hendri Rusdian meminta dukungan lanjutan untuk layanan trauma healing, pencegahan penyakit menular, serta percepatan penyediaan air bersih.

    “Kebutuhan air bersih sangat mendesak dan memerlukan alat penjernihan. Listrik mulai pulih meski belum stabil, sedangkan jaringan internet masih sering terganggu sehingga radio komunikasi masih dibutuhkan,” kata Hendri.

    Selain itu, pihaknya juga mengajukan kebutuhan dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak, psikiater, psikolog, dua dokter umum, satu perawat, satu bidan, serta dukungan obat-obatan. 

    Seluruh pemetaan lapangan tersebut akan menjadi dasar agenda pelayanan RSKKA saat berlayar melalui rute Bonerate–Padang sejauh sekitar 2.000 mil laut di tengah musim angin barat.

  • DKI kemarin, banjir Jakarta hingga Jekate running series

    DKI kemarin, banjir Jakarta hingga Jekate running series

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan di DKI Jakarta tersaji di kanal Metro pada Minggu (7/12) yang tampaknya masih menarik disimak kembali mulai dari banjir terjadi di Jakarta Timur dan Utara hingga Pemprov akan gelar ajang Jekate running series.

    Berikut sejumlah berita yang bisa Anda simak kembali untuk mengawali aktivitas pagi hari;

    1. Kali Ciliwung meluap, banjir rendam 15 RT di Jakarta Timur

    Jakarta (ANTARA) – Banjir merendam sedikitnya 15 rukun tetangga (RT) di Jakarta Timur akibat curah hujan tinggi dan meluapnya Kali Ciliwung.

    “Sampai pukul 09.00 WIB terdapat 15 RT yang terendam banjir,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Minggu.

    Selanjutnya

    2. Pemkot Jakut targetkan empat kelurahan bebas buang air sembarangan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Utara menargetkan empat kelurahan di kota setempat bebas dari aksi buang air sembarangan dan membuat masyarakat terbebas dari ancaman penyakit.

    Selengkapnya

    3. Banjir rob di Marunda, pemerintah salurkan bantuan ke warga terdampak

    Jakarta (ANTARA) – Kelurahan Marunda mendistribusikan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak banjir rob atau banjir pesisir yang menyapu pemukiman warga di sejumlah lokasi di kawasan Marunda, Kecamatan Cilincing, Minggu.

    Selanjutnya

    4. Jekate running series buka ruang olahraga di seluruh Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa Jekate Running Series (JRS) merupakan langkah pemerintah provinsi (pemprov) untuk membuka akses ruang olahraga secara merata di seluruh Jakarta.

    “Kegiatan ini akan menjadi gerakan kolektif untuk membangun kota Jakarta yang lebih aktif, lebih terhubung, dan lebih sehat,” kata Pramono di Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jakut targetkan empat kelurahan bebas buang air sembarangan

    Pemkot Jakut targetkan empat kelurahan bebas buang air sembarangan

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Utara menargetkan empat kelurahan di kota setempat bebas dari aksi buang air sembarangan dan membuat masyarakat terbebas dari ancaman penyakit.

    “Kami gencar melaksanakan sosialisasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebagai rangkaian dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di empat kelurahan yaitu Marunda, Kalibaru, Cilincing dan Penjaringan,” kata Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara, Ika Dewi Subandiyah di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan dalam waktu dekat, empat kelurahan tersebut akan segera mendeklarasikan komitmen Stop BABS.

    Pihaknya bersama Puskesmas Kecamatan Cilincing melaksanakan pemantauan dan sosialisasi kegiatan intervensi BABS di Marunda.

    “Kami ingin memastikan bahwa Marunda telah siap untuk mendeklarasikan komitmen penuntasan BABS,” kata dia.

    Menurut dia, dari hasil peninjauan di lapangan, dirinya menemukan beberapa kendala di salah satu RW Kelurahan Marunda yakni lahan yang terbatas dan lokasi yang kerap terjadi genangan rob.

    Namun, Pemkot Jakut terus berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menyediakan sarana yang layak untuk masyarakat.

    Sementara itu, Lurah Marunda, Victor Hotma Parulian Deo menyatakan kesiapannya untuk mendeklarasikan komitmen Stop BABS di wilayah Kelurahan Marunda.

    “Pembangunan septic tank mandiri dan komunal di RW 03 dan 04 Marunda sudah rampung dan masih tersisa satu RW lagi karena terkendala dengan lahan dan kerap diterjang rob. Namun, kami akan terus berupaya untuk mengatasi hal tersebut,” kata dia.

    Ia juga mengapresiasi dukungan warga Marunda terhadap pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Bahkan, ada warga yang secara mandiri membongkar WC terbuka dan membangun WC tertutup.

    “Kami juga membantu untuk memperbaiki WC yang masih terbuka, kolaborasi kelurahan dan pengurus wilayah untuk bantuan material dan tenaga,” kata dia.

    Sebelumnya, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Jakarta Utara Muhammad Andri mengatakan keterbatasan lahan menjadi penyebab sebagian warga di empat kelurahan di Jakarta Utara yang BABS.

    “Ada empat kelurahan yakni Kelurahan Penjaringan, Cilincing, Kalibaru dan Marunda,” katanya.

    Ia mengatakan, di empat kelurahan tersebut memang masih terdapat beberapa jamban terbuka.

    Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan lahan untuk membangun mandi cuci kakus umum atau tangki septik komunal.

    “Kendala memang lahan, karena lahan kan enggak banyak yang bisa dipakai buat umum,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BGN Ancam Pangkas Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG Nakal

    BGN Ancam Pangkas Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan memangkas insentif fasilitas Rp6 juta per hari bagi dapur penyedia Makan Bergizi Gratis alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional.

    Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyatakan setiap mitra, yayasan, maupun kepala SPPG harus mengelola fasilitas dapur sesuai standar operasional prosedur (SOP), sehingga terhindar dari insiden keracunan pangan.

    Pasalnya, Nanik menyoroti masih adanya dapur MBG yang tidak menunjukkan kinerja optimal meski telah menerima insentif fasilitas bernilai besar.

    “Anda jangan keenakan dengan insentif besar ini. Sudah dapat insentif Rp6 juta per hari kok malah ongkang-ongkang. Blender rusak nggak mau ganti, akhirnya Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan patungan beli blender. Gimana tuh,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

    Dia menjelaskan insentif fasilitas SPPG sebesar Rp6 juta per hari adalah pembayaran tetap sebagai kompensasi atas ketersediaan fasilitas yang memenuhi standar BGN. Adapun, pemberian insentif fasilitas SPPG ini untuk menjamin kesiapsiagaan (stand of readiness).

    “Besaran ini berlaku untuk 2 tahun pertama, selanjutnya akan dievaluasi,” jelasnya.

    Dia menambahkan, pemberian insentif fasilitas SPPG ini juga tidak bergantung pada jumlah porsi yang disajikan, melainkan pada kualitas fasilitas dan kepatuhan terhadap SOP.

    Ke depan, Nanik memastikan BGN melalui tim appraisal akan menerapkan prinsip keadilan kepada seluruh SPPG. Nantinya, tim ini akan mengevaluasi setiap dapur MBG, bahkan tidak ada toleransi bagi dapur yang tidak memenuhi standar.

    “Mereka akan menilai dapur-dapur Anda dengan adil. Kalau ternyata dapur Anda tidak sesuai standar, atau nilainya rendah, insentif fasilitas akan dipangkas. Jangan sembarangan,” ujarnya.

    Selain pemenuhan SOP, setiap SPPG harus mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan Sertifikat Halal. Selain itu, para relawan juga harus mengikuti Pelatihan Penjamah Makanan.

    Lebih lanjut, BGN juga meminta bagi pihak yang belum memiliki sertifikat untuk segera mendaftar. “Saya beri waktu satu bulan. Kalau dalam satu bulan belum juga mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan, saya perintahkan agar di-suspend,” pungkasnya.