Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Kronologi Kebakaran di Lenteng Agung Tewaskan 1 Wanita, Diduga karena Korsleting Listrik – Page 3

    Kronologi Kebakaran di Lenteng Agung Tewaskan 1 Wanita, Diduga karena Korsleting Listrik – Page 3

    Kebakaran menghanguskan tiga petak rumah kontrakan yang ditinggali 1 kepala keluarga (KK) atau 1 jiwa serta satu lapak barang bekas yang dihuni delapan jiwa.

    “Penanganan kebakaran selesai ditangani oleh 22 unit Disgulkarmat, P2B BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personil PSKB/Tagana Dinsos, Personil Polsek dan Personel Koramil,” kata Yohan.

    Sementara itu, kebakaran diakibatkan oleh arus pendek listrik (korsleting listrik). Sejauh ini, kata Yohan tak ada warga terdampak yang mengungsi imbas kebakaran tersebut.

    “Estimasi kerugian akibat kebakaran itu ditaksir mencapai Rp100 juta,” ujarnya.

  • Kebakaran RSUD Pulang Pisau Tak Ganggu Layanan, Stok Obat-obatan Aman

    Kebakaran RSUD Pulang Pisau Tak Ganggu Layanan, Stok Obat-obatan Aman

    Pulang Pisau, Beritasatu.com – Ruang instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng) terbakar, Sabtu (26/7/2025). Namun, stok obat-obatan dan pelayanan pasien disebut tidak terganggu.

    “Kami ingin masyarakat tenang, kebutuhan obat-obatan pasien tidak terganggu. Depo cadangan di belakang ruang gawat darurat mampu memenuhi kebutuhan obat untuk satu minggu ke depan,” kata Direktur RSUD Pulang Pisau Muliyanto Budihardjo, Minggu (27/7/2025), dikutip dari Antara. 

    Muliyanto menegaskan stok obat-obatan masih mencukupi, sehingga pelayanan rumah sakit tetap berjalan normal, dan tidak ada korban dalam insiden kebakaran di ruang instalasi farmasi tersebut.

    Menurutnya, pihak Rumah Sakit Kapuas, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau siap memberikan dukungan apabila diperlukan.

    Dugaan Penyebab Kebakaran

    Terkait penyebab kebakaran, Muliyanto menjelaskan berdasarkan pengamatan awal dari masyarakat dan pasien yang melihat, diduga sebelum terbakar terdapat sambaran listrik dan suara letupan dari dalam ruangan farmasi.

    Letupan ini dimungkinkan dari arus pendek yang percikannya menyambar bahan yang mudah terbakar, seperti alkohol dan bahan lain. Untuk penyebab pasti masih belum bisa dipastikan, karena masih menunggu hasil penyelidikan.

    “Dugaan sementara memang karena terjadi arus pendek listrik, tetapi kita belum bisa menyimpulkan sebelum ada hasil resmi dari kepolisian,” ujarnya.

    Manajemen RSUD Pulang Pisau, kata Muliyanto, juga langsung mengadakan rapat darurat internal bersama tim ahli farmasi guna merumuskan langkah cepat penanganannya.

    Tak Ada Korban Jiwa

    Muliyanto menegaskan tidak ada pasien yang terdampak akibat insiden tersebut dan semua pasien tetap mendapatkan pelayanan sesuai prosedur.

    “Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kami mengutamakan keselamatan seluruh orang di rumah sakit, baik pasien, tenaga medis maupun pengunjung,” katanya.

    Muliyanto mengungkapkan kerugian sementara akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Namun, jumlah pastinya belum dapat dipastikan, karena tim teknis nanti melakukan pendataan dan belum bisa memasuki seluruh area yang terbakar secara menyeluruh.

    “Kami belum bisa masuk ke semua bagian ruang farmasi, karena kondisi belum sepenuhnya aman. Tapi, estimasi awal kerugian memang cukup besar, karena menyangkut obat-obatan dan lain-lain,” kata Muliyanto.

    Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i sebelumnya menyampaikan keprihatinannya akibat insiden kebakaran tersebut. Ia mengajak semua pihak untuk lebih waspada dan tidak lalai agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

    “Yang terpenting saya meminta manajemen rumah sakit untuk segera memulihkan pelayanan, terutama memastikan seluruh pasien tetap mendapatkan perawatan yang layak dan seluruh pasien tetap terlayani dengan baik,” pungkas Ahmad Rifa’i.

  • Ada Daycare Anak Stunting di Semarang, Baru ‘Lulus’ kalau Sudah Sehat

    Ada Daycare Anak Stunting di Semarang, Baru ‘Lulus’ kalau Sudah Sehat

    Jakarta –

    Prevalensi kasus stunting di Kota Semarang terus menurun signifikan. Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) per 2024 prevalensinya sudah berada di bawah 20 persen.

    Bahkan, mengacu catatan Dinas Kesehatan Kota Semarang 2024, tersisa 1 persen balita yang mengalami stunting dari hasil survei operasi timbang rentang Februari dan Agustus 2024 di 81.739 balita.

    Salah satu ‘resep’ keberhasilan stunting di Semarang adalah penyediaan day care. Day Care Rumah Pelita di Semarang menjadi tempat asuh anak-anak yang mengalami masalah tumbuh kembang. Tidak hanya berkaitan dengan tinggi badan, tetapi perkembangan kognitif mereka.

    Menurut Subkoordinator Perencanaan Sosial Bappeda Kota Semarang, Johanes Adhi Nugroho, day care diberikan sebagaik layanan holistik bagi anak-anak stunting dari orangtua yang bekerja. Di tempat ini, balita tidak hanya dititipkan saat orang tuanya bekerja, tetapi juga mendapatkan pemantauan dan intervensi secara menyeluruh.

    Subkoordinator Perencanaan Sosial Bappeda Kota Semarang, Johanes Adhi Nugroho berbicara soal keberhasilan penanganan stunting di Kota Semarang. Foto: Nafilah Sri Sagita/detikHealth

    “Anak-anak yang dititipkan di day care mendapatkan pemenuhan kebutuhan gizi, pemantauan tumbuh kembang secara berkala, serta edukasi kesehatan. Bahkan, mereka tidur siang di ruang ber-AC yang nyaman. Artinya, dari pagi hingga sore, semua kebutuhan kesehatannya dipenuhi,” jelas Johanes saat ditemui di Kota Semarang, Jumat (25/7/2025).

    Hingga pertengahan 2025, Kota Semarang telah memiliki 11 day care yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari jumlah tersebut, 10 day care didanai melalui APBD, sementara satu lainnya di wilayah Kelurahan Bandara Jawa, Semarang Utara, dibangun melalui program Tanoto Foundation. Khusus untuk day care yang didukung Tanoto Foundation, juga tersedia ‘Rumah SIGAP’ sebagai pusat stimulasi dan pengasuhan anak usia 0 hingga 3 tahun.

    Setiap day care bisa menampung 12 sampai 20 anak, dengan rasio pengasuhan sekitar 1 pengasuh untuk setiap tiga hingga empat anak. Tenaga pengelola terdiri dari nutrisionis, tenaga kesehatan, hingga psikolog.

    “Layanan di day care ini progresif. Anak bisa keluar dari day care ketika status stunting-nya sudah tidak lagi ditemukan, terutama jika tinggi badannya sudah sesuai standar organisasi kesehatan dunia WHO. Namun, bila di kemudian hari hasil evaluasi menunjukkan ia kembali masuk kategori stunting, maka anak tersebut bisa kembali ditangani,” tambah Johanes.

    Anak-anak yang masuk ke day care sebelumnya terdeteksi mengalami stunting melalui Posyandu atau fasilitas layanan kesehatan lain. Selain memberikan intervensi pada anak, day care juga menjadi sarana edukasi bagi orang tua agar mampu mempertahankan status gizi anak usai keluar dari program.

    “Edukasi tidak hanya untuk anak, tapi juga keluarga. Kami tidak ingin anak kembali stunting setelah keluar dari day care. Jadi ada materi pengasuhan dan gizi keluarga yang disampaikan,” ujar Johanes.

    Keberhasilan program day care juga tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, termasuk akademisi, organisasi profesi, dan sektor swasta. Pemerintah Kota Semarang menggandeng organisasi profesi seperti Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) serta Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam audit kasus stunting dan kematian ibu-bayi.

    “Penanganan stunting ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Maka dari itu, ada pertemuan rutin tim percepatan penurunan Stunting yang melibatkan CSR, akademisi, hingga organisasi profesi. Bahkan Tanoto Foundation membantu monitoring dan evaluasi program edukasi perubahan perilaku melalui komunikasi efektif,” katanya.

    Johanes menambahkan, pendekatan yang digunakan pemerintah Kota Semarang adalah pola pembangunan kreatif. Tidak hanya fokus pada penurunan stunting, tapi juga menyentuh persoalan lain seperti kemiskinan ekstrem dan kematian ibu dan bayi.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • DPR Minta Kasus Keracunan Makanan MBG di NTT Diusut Tuntas

    DPR Minta Kasus Keracunan Makanan MBG di NTT Diusut Tuntas

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan kelalaian penyedia makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengakibatkan 215 siswa di Nusa Tenggara Timur mengalami keracunan massal. Nihayatul menegaskan bahwa kejadian tersebut bisa mencederai misi besar pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

    “Jangan sampai program baik pemerintah tercoreng hanya karena kelalaian dalam pemilihan dan pengawasan menu makanan,” ujar Nihayatul kepada wartawan, Jumat, 25 Juli.

    “Memberikan makanan sembarangan kepada siswa adalah bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi bangsa,” tegasnya.

    Legislator dari Dapil Jawa Timur III itu juga meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas/ BGN) agar lebih serius, teliti, dan bertanggung jawab dalam mengawasi setiap menu yang akan dihidangkan kepada siswa, terutama dalam program bantuan makan bergizi. Menurut Nihayatul pengawasan harus dilakukan tidak hanya di NTT, tetapi juga di seluruh daerah penerima program serupa.

    “Kami mendesak BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia makanan. Lakukan pengecekan menyeluruh ke daerah lain, jangan tunggu kejadian serupa terjadi. Ini soal keselamatan dan masa depan anak-anak kita,” kata perempuan yang akrab disapa Ninik itu.

    Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar standar kualitas dan keamanan pangan benar-benar dijaga ketat. Ninik meminta sinergi antara pengelola MBG dengan BPOM dan pihak terkait untuk ditingkatkan.

    “Program makanan bergizi adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai justru menjadi sumber penyakit karena lalai diawasi,” pungkasnya.

    Diketahui, dalam dua hari terakhir, sedikitnya 215 siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami gejala keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG.

    Insiden menyebar di dua wilayah, sebanyak 140 siswa SMPN 8 Kupang dan 75 siswa dari tiga sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya.

    Gejala yang dilaporkan mencakup mual, muntah, diare, pusing, dan gatal-gatal, hingga sejumlah siswa harus dilarikan ke berbagai rumah sakit di wilayah masing-masing.

  • Ini Pentingnya Legalitas Izin Edar Produk Perikanan – Page 3

    Ini Pentingnya Legalitas Izin Edar Produk Perikanan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggencarkan pembinaan dan pendampingan pengurusan legalitas izin edar guna menambah daya saing produk perikanan. Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk penerbitan sertifikat MD, serta dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam hal Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

    “Sinergi ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama lebih lanjut untuk mempermudah akses pelaku usaha terhadap proses perizinan sesuai jenis dan skala usahanya,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS), Tornanda Syaifullah dikutip Jumat (25/7/2025).

    Selain menjadi bagian penting dari sisi pemenuhan regulasi, izin edar juga menjadi bukti keamanan dan kualitas produk yang beredar di pasar domestik maupun ekspor.

    Tornanda mengatakan izin edar produk perikanan merupakan izin resmi yang diberikan kepada pelaku usaha baik produsen, pengolah, maupun distributor agar dapat mengedarkan produk seperti ikan segar, beku, atau olahan dengan standar keamanan pangan, mutu, dan sanitasi yang sesuai peraturan perundang-undangan.

    “Produk perikanan yang bermutu dan aman dikonsumsi akan punya daya saing yang tinggi, baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor. Apalagi dengan memiliki legalitas ini, pelaku usaha akan mendapatkan kepercayaan lebih besar dari konsumen dan mitra dagang,” terang Tornanda dikutip Jumat (25/7/2025).

     

  • Kembali Terjadi, Keracunan MBG Coreng Program Baik Pemerintah

    Kembali Terjadi, Keracunan MBG Coreng Program Baik Pemerintah

    GELORA.CO -Aparat penegak hukum didesak untuk mengusut tuntas dugaan kelalaian penyedia makanan MBG yang mengakibatkan 215 siswa di Nusa Tenggara Timur mengalami keracunan massal.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh,  menegaskan kejadian tersebut sangat memprihatinkan dan mencederai misi besar pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

    “Jangan sampai program baik pemerintah tercoreng hanya karena kelalaian dalam pemilihan dan pengawasan menu makanan. Memberikan makanan sembarangan kepada siswa adalah bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi bangsa,” tegas legislator asal Banyuwangi itu dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 25 Juli 2025.

    Ninik, sapaan akrabnya, juga meminta Badan Pangan Nasional agar lebih serius, teliti, dan bertanggung jawab dalam mengawasi setiap menu yang akan dihidangkan kepada siswa, terutama dalam program bantuan makan bergizi. 

    Menurutnya, pengawasan harus dilakukan tidak hanya di NTT, tetapi juga di seluruh daerah penerima program serupa.

    “Kami mendesak BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia makanan. Lakukan pengecekan menyeluruh ke daerah lain, jangan tunggu kejadian serupa terjadi. Ini soal keselamatan dan masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

    Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar standar kualitas dan keamanan pangan benar-benar dijaga ketat.

    “Saya minta sinergi antara pengelola MBG dengan BPOM dan pihak terkait ditingkatkan. Program makanan bergizi adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai justru menjadi sumber penyakit karena lalai diawasi,” pungkasnya.

    Dalam dua hari terakhir, sedikitnya 215 siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami gejala keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG.

    Insiden menyebar di dua wilayah: 140 siswa SMPN 8 Kupang dan 75 siswa dari tiga sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya. Gejala yang dilaporkan mencakup mual, muntah, diare, pusing, dan gatal-gatal, hingga sejumlah siswa harus dilarikan ke berbagai rumah sakit di wilayah masing-masing

  • Homesick Bikin Kabur Siswa Sekolah Rakyat, Mensos Siapkan Psikolog Nasional 25 Juli 2025

    Homesick Bikin Kabur Siswa Sekolah Rakyat, Mensos Siapkan Psikolog Nasional 25 Juli 2025

    Homesick Bikin Kabur Siswa Sekolah Rakyat, Mensos Siapkan Psikolog
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa alasan
    siswa sekolah rakyat
    tidak kerasan berada di lingkungan asrama adalah karena kangen rumah atau
    homesick
    .
    Sebelumnya, lima siswa sekolah rakyat Menengah Atas (SRMA) 16 di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, telah kabur.
    Dua sudah kembali, namun tiga dari lima dikabarkan menolak untuk kembali.
    Menyikapi hal ini, Mensos mengatakan telah melakukan kerja sama dengan
    Dinas Kesehatan
    (Dinkes) setempat, serta menghadirkan psikolog yang khusus berperan untuk mengatasi masalah-masalah homesick.
    “Kita memang punya kerjasama dengan Dinkes setempat ya, untuk mendatangkan psikolog misalnya, untuk mengajak mereka yang biasa menangani
    homesick
    seperti itu,” kata Gus Ipul, mengutip Sapa Malam KompasTV Kamis (25/7/2025).
    Gus Ipul mengatakan, upaya-upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil.
    Adapun masalah homesick yang telah teratasi diungkap Gus Ipul di salah satu sekolah rakyat di Bogor.
    “Ada yang berhasil, ya memang ada yang belum berhasil. Sebagian berhasilnya, di sini ada satu orang (siswa) di Bogor, yang hari pertama, kedua nggak bisa tidur dan menangis terus, inget sama neneknya,” ujar Gus Ipul.
    “Habis didatangkan psikolog, diajak dialog, kemudian ada kegiatan yang cukup, akhirnya sudah bisa tidur dengan baik,” tambahnya.
    Gus Ipul mengatakan, kasus kaburnya siswa sekolah rakyat di Temanggung, di mana tiga siswa enggan kembali, akan diberikan waktu selama sepekan untuk berpikir ulang.
    Jika memang tidak mau melanjutkan studi, maka Dinsos setempat akan melakukan audiensi dan meyakinkan orang tua serta siswa sekolah rakyat tersebut.
    “Kasus seperti di Temanggung itu kan ada yang kembali juga. Nah, yang tiga ini, masih kita coba seminggu lagi. Kalau memang seminggu lagi, nanti misalnya masih belum bersedia, yang tentu orang tuanya nanti kita ajak bicara lagi,” kata Mensos.
    Tapi jika upaya tersebut tetap tidak mendapat tanggapan positif, tiga siswa tersebut akan digantikan dengan calon siswa lainnya.
    Mensos meyakini bahwa ada banyak calon siswa yang masih antre untuk bisa masuk ke sekolah rakyat.
    “Dan Insya Allah akan digantikan siswa lain,” tegasnya.
    Mensos mengatakan bahwa sejak awal perekrutan, pihaknya sudah mempersiapkan mental siswa-siswa sekolah rakyat.
    Dia menjelaskan, hal ini penting karena tidak semua anak familiar dengan kehidupan di asrama atau
    boarding school
    .
    “Tidak semua anak familiar dengan boarding school ini, terutama di kalangan masyarakat miskin misalnya. Ya jelas ya, kita kan menjelaskan (sebelum) pendaftaran, kita bekerja menseleksi siswa berdasarkan data,” ujar dia.
    Mensos menjelaskan, dari Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) itulah kemudian tim pendamping dari Kementerian Sosial survei ke rumah siswa miskin dan meminta persetujuan orang tuanya, diiringi oleh Dinsos setempat dan Dinas setempat melakukan dialog.
    Kemudian ada persetujuan dari si anak dan orang tua, yang kemudian ditandatangani oleh bupati, walikota, atau gubernur.
    Gus Ipul menegaskan bahwa saat ini siswa-siswa sekolah rakyat secara umum telah mengikuti masa orientasi dengan sangat baik.
    Mereka dikenalkan dengan lingkungan sekolah dalam 10 hari terakhir ini dan sosialisasi proses belajar mengajar.
    “Demikian juga dengan penguatan disiplin siswa. Ini menjadi penting dan mereka dimotivasi untuk tetap bangga sama orang tuanya,” jelas Gus Ipul.
    “Mereka juga belajar disiplin, bisa mengikuti semua jadwal yang sudah diatur, semua tata tertib yang telah dibuat, sehingga anak-anak kita itu dalam satu hari penuh sudah bisa mengikuti jadwal-jadwal itu dengan baik,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator DKI tinjau penanganan pascabencana kebakaran di Tambora

    Legislator DKI tinjau penanganan pascabencana kebakaran di Tambora

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi meninjau penanganan pascabencana kebakaran di RW 02 Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Rabu.

    “Peninjauan hari ini di RW 2, RT 11 sampai RT 14 Duri Utara, Tambora yang terkena musibah kebakaran pada tanggal 21 Juli lalu. Tujuannya untuk memastikan apakah kondisi bantuan di lapangan itu cukup dan sudah memadai untuk korban kebakaran,” kata Hilda kepada wartawan di lokasi, Rabu.

    Dalam tinjauannya, Hilda menyebut bahwa instansi-instansi terkait sudah bergerak merespons bencana kebakaran dengan menyalurkan bantuan-bantuan logistik.

    “Sembako saya rasa sudah cukup banyak dari teman-teman Dinas Sosial, BPBD dan PMI. Warga sekitar cukup antusias bergotong-royong untuk memenuhi kebutuhan warga yang terkena dampak kebakaran,” ujarnya.

    Hilda mengatakan bahwa pihaknya masih mengasistensi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang belum tersalurkan, khususnya perlengkapan sekolah anak-anak.

    “Tentunya saya berduka, sedih melihat adik-adik ini yang sampai saat ini mungkin ada yang belum bisa sekolah karena buku-bukunya semua ikut terbakar. Kami juga mengumpulkan buku-buku tulis, kebutuhan-kebutuhan sekolah yang nantinya akan kita serahkan kepada warga yang membutuhkan,” tuturnya.

    Pantauan di lokasi, Hilda bersama timnya nampak membagikan bantuan berupa voucher dan makanan ringan kepada sebagian korban.

    Ratusan korban kebakaran pun masih menempati tenda-tenda pengungsian. Sejumlah instansi, seperti Baznas Bazis, BPBD, Dinsos, Dinkes, PMI serta warga sekitar juga berjibaku memenuhi kebutuhan para korban.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tanggapan Pramono soal temuan 62 persen ASN Jakarta alami obesitas

    Tanggapan Pramono soal temuan 62 persen ASN Jakarta alami obesitas

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan tanggapan terkait temuan 62,09 persen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI mengalami obesitas.

    “Pokoknya kalau obesitas, ikuti gubernurnya lah, supaya nggak obesitas. Gubernurnya tukang jalan, tukang sepeda-an, hidup sehat, walaupun bebannya banyak,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta melaporkan hasil skrining kesehatan dimana sebanyak 62,09 ASN DKI Jakarta mengalami obesitas.

    Dari 62,09 persen ASN DKI Jakarta yang mengalami obesitas, 40,03 persen ASN diantaranya obesitas I dan obesitas II sebesar 22,06 persen.

    Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan kondisi ini menjadi perhatian serius karena berkaitan erat dengan risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung.

    Setelah adanya temuan tersebut, Pramono menilai gaya hidup sehat harus menjadi bagian dari budaya kerja ASN khususnya di DKI Jakarta.

    Bukan hanya untuk menjaga penampilan, kata Pramono, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik.

    “Jadi saya meminta, kalau memang betul ada temuan itu, saya akan mulai mewajibkan untuk berolahraga,” kata Pramono.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama ini telah mengampanyekan gaya hidup aktif melalui berbagai kegiatan seperti car free day (CFD) hingga fasilitas olahraga di kantor.

    Namun, Pramono menilai upaya tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara disiplin oleh seluruh ASN. Untuk itu, Pramono berkomitmen untuk mendorong perubahan yang nyata di lingkungan kerja Pemprov DKI.

    Pramono mencontohkan gaya hidup pribadinya sebagai bentuk ajakan terbuka kepada para ASN.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banyak badan publik di DKI belum memadai terkait keterbukaan informasi

    Banyak badan publik di DKI belum memadai terkait keterbukaan informasi

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengimbau badan publik dari sektor lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan untuk lebih aktif mengikuti tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (E-Monev) Tahun 2025.

    Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban seluruh badan publik, termasuk lembaga penegak hukum.

    “Prinsip keterbukaan informasi tidak hanya berlaku bagi instansi pemerintahan administratif, tetapi juga wajib diterapkan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Agus menyebutkan, hal tersebut penting untuk membangun transparansi, akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

    “Berdasarkan data E-Monev 2024, tercatat sebanyak 7 badan publik dari jajaran Polres, 5 badan publik dari Kejaksaan Negeri dan 17 badan publik dari Pengadilan di wilayah DKI Jakarta,” kata Agus.

    Arsip foto – Sosialisasi bertema “Menuju Kota Global di Era Keterbukaan Informasi Publik” yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Auditorium Lantai 2, Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025). (ANTARA/HO-Komisi Informasi DKI Jakarta)

    Dia menyayangkan dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang berpartisipasi aktif dalam pengisian “Self Assessment Questionnaire” (SAQ), yakni hanya 1 Polres, 1 Kejaksaan Negeri dan 10 Pengadilan.

    “Masih terdapat pekerjaan besar bagi Komisi Informasi untuk mendorong badan publik di sektor penegakan hukum agar lebih aktif mengikuti E-Monev,” katanya.

    Secara keseluruhan, dari total 519 badan publik yang menjadi sasaran E-Monev 2024, tercatat hanya 488 badan publik yang mengisi SAQ. Dari jumlah tersebut, sebanyak 257 badan publik masuk dalam kategori tidak informatif.

    Artinya, hampir separuh dari badan publik di Jakarta belum menunjukkan kinerja yang memadai dalam hal keterbukaan informasi. “Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, termasuk bagi sektor penegakan hukum yang hingga saat ini belum optimal,” katanya.

    Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

    Agus menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan E-Monev, KI DKI Jakarta menggunakan enam indikator penilaian utama, yaitu kualitas informasi, jenis informasi, sarana dan prasarana, komitmen organisasi, pelayanan informasi dan digitalisasi.

    Enam indikator ini menjadi cerminan sejauh mana badan publik menjalankan prinsip transparansi secara sistematis. “E-Monev bukan hanya soal peringkat, tetapi tentang tanggung jawab terhadap hak publik atas informasi,” katanya.

    Sebagai langkah awal pelaksanaan E-Monev tahun 2025, KI DKI Jakarta akan menggelar “Kick-Off E-Monev 2025” pada 12 Agustus 2025. Agenda ini menjadi titik tolak pelaksanaan evaluasi keterbukaan informasi publik di wilayah DKI Jakarta.

    “Melalui ‘kick-off’ ini, kami mendorong seluruh badan publik, termasuk lembaga penegak hukum, untuk berkomitmen lebih baik. KI DKI siap melakukan pendampingan teknis, sosialisasi regulasi, hingga asistensi dalam pengisian SAQ,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.