Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Anak Sekolah yang Ketahuan Sakit saat CKG Bakal Dirujuk ke Puskesmas

    Anak Sekolah yang Ketahuan Sakit saat CKG Bakal Dirujuk ke Puskesmas

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal mengadakan program cek kesehatan gratis (CKG) khusus anak sekolah pada awal Agustus. Ini merupakan program lanjutan CKG untuk masyarakat umum yang sebelumnya sudah dimulai pada Februari 2025.

    Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI, dr Maria Endang Sumiwi, MPH menuturkan melalui program ini diharapkan masalah kesehatan pada anak-anak bisa dideteksi lebih dini. Jika dalam pemeriksaan ditemukan anak memiliki masalah kesehatan tertentu, ada dua tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kemenkes.

    Pertama adalah tindak lanjut secara individu. Jika ada anak yang mengalami kondisi medis tertentu, maka akan dirujuk ke puskesmas untuk tindakan lanjutan.

    “Secara individu, sesuai dengan hasil pemeriksaan kalau ditemukan masalah kesehatan itu akan dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan tatalaksananya atau kalau perlu obat akan diberikan pengobatan,” kata Endang dalam konferensi pers, Kamis (31/8/2025).

    Sedangkan tindak lanjut kedua adalah secara kelompok. Tindak lanjut ini dilakukan setelah analisis hasil CKG sekolah di setiap satuan pendidikan. Analisis dilakukan oleh puskesmas, dinas kesehatan, dan sekolah untuk melihat masalah kesehatan di wilayah kerja.

    “Kalau di sekolah tersebut ternyata anak-anaknya kurang bugar, atau anak di sekolah tersebut ternyata overweight, berat badan berlebih, atau obesitas cukup tinggi. Nanti, sekolah bersama puskesmas itu akan merancang bersama, ‘oh sebaiknya untuk peningkatan kesehatan di sekolah ini seperti apa’, ‘oh, anaknya banyak yang karies, mungkin perlu juga ada edukasi-edukasi secara kelompok sikat gigi seperti apa’, jadi ini untuk tindak lanjut dari CKG sekolah,” tandas Endang.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan yang sama menuturkan program CKG sudah mulai dicoba pada 14 Juli 2025 di 72 sekolah rakyat untuk 7.400 anak sekolah. Dari hasil pemeriksaan terdapat, masalah gigi menjadi masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan.

    Selain masalah gigi, masalah medis lain yang banyak ditemukan adalah kurangnya kebugaran anak hingga anemia.

    “Ini jadi di sekolah rakyat itu diadakan pada tanggal 14 Juli 2025 di 72 sekolah rakyat untuk 7.400 anak sekolah. Ini hasilnya memang masalahnya ini 49 persen itu gigi, jadi ada masalah gigi paling tinggi. Lalu, 33 persen itu tingkat kebugaran kurang, jadi anak-anak kita kurang berolahraga. Dan 26,6 persen itu anemia, artinya Hb-nya rendah, ini sangat penting untuk diperbaiki terutama wanita sebelum melahirkan,” ujar Menkes.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • BGN Hentikan Operasional SPPG di NTT Imbas Insiden Kasus Keracunan MBG

    BGN Hentikan Operasional SPPG di NTT Imbas Insiden Kasus Keracunan MBG

    JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Menyikapi kejadian tersebut, BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait.

    Pernyataan ini disampaikan Staf Khusus Kepala BGN, Redy Hendra Gunawan dalam Update Mingguan Akselerasi dan Evaluasi Program MBG yang disiarkan secara daring, Selasa, 29 Juli.

    “Kami telah menindaklanjuti beberapa keluhan terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Beberapa waktu ini, khususnya insiden yang terjadi di NTT, Badan Gizi Nasional telah mengambil langkah tegas dengan melakukan pemberhentian operasional SPPG terkait,” katanya mengutip dari kanal Youtube Badan Gizi Nasional.

    Investigasi tersebut, lanjut dia, dilakukan secara menyeluruh bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, serta lembaga-lembaga independen.

    BGN memastikan bahwa semua hasil investigasi akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang. Redy menambahkan, koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus dilakukan secara intensif untuk memastikan penanggulangan insiden berjalan cepat dan efektif.

    “Badan Gizi Nasional tidak menoleransi kelalaian dalam hal pengelolaan SPPG yang tentu sangat berbahaya bagi kesehatan penerima manfaat. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga telah dilakukan secara rutin demi penanganan insiden. Dan hari ini, semua pihak bergerak cepat dalam hal penanggulangan insiden tersebut,” tegasnya.

    BGN turut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 tentang Keamanan Pangan dalam menangani situasi yang dikategorikan sebagai kejadian luar biasa.

    “Berdasarkan PP 86 terkait dengan keamanan pangan, BGN juga telah melakukan penanggulangan terkait dengan kejadian luar biasa sehingga semua pihak terlibat di dalam penyelesaian dan penanggulangan insiden yang terjadi di NTT,” jelasnya.

    “Ini akan kami jadikan sebagai bahan perbaikan di masa depan. Tentu semua masukan, semua kritik, semua laporan yang berasal dari masyarakat sangat kami perlukan untuk perbaikan yang akan datang,” imbuh Redy.

    Insiden keracunan ini terjadi pada Selasa, 23 Juli lalu, ratusan anak sekolah SMP Negeri 8 Kota Kupang mengalami mual, muntah, disertai nyeri perut yang hebat sehingga menyebabkan kelemasan.

    Dugaan sementara, diduga akibat mengonsumsi MBG yang didistribusikan pada Senin, 22 Juli.

  • Lahan bekas RS Sumber Waras mulai dibersihkan

    Lahan bekas RS Sumber Waras mulai dibersihkan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membersihkan area lahan seluas 3,6 hektare bekas Rumah Sakit Sumber Waras di Jalan Kyai Tapa, Tomang, Jakarta Barat, pada Selasa.

    Dalam perencanaannya, lahan itu akan diperuntukkan bagi pembangunan layanan kesehatan yang lebih terpadu dan terintegrasi. Seperti layanan rumah sakit tipe A atau yang lebih luas lagi.

    “Seiriing dengan rencana kerja jangka pendek dan menengah Gubernur DKI Jakarta, kami akan mendalami pemanfaatannya untuk pengembangan rencana layanan yang lebih terpadu dan terintegrasi,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Purwadi di Jakarta.

    Namun demikian, peruntukan lahan itu masih dalam proses pembahasan. Pihaknya tengah fokus melakukan pembersihan.

    “Tapi, melihat perubahan demografi angka penyakit, seperti penyakit jantung, stroke, kanker, mungkin akan lebih fokus ke sana. Tapi, saat ini masih dalam pembahasan dengan tim kerja di Dinas Kesehatan DKI Jakarta,” kata dia.

    Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Setko Jakarta Barat, Amien Haji mengatakan bahwa pembersihan akan dilakukan lintas sektor.

    “Nanti dalam pelaksanaannya, Sudin Kesehatan serta Sudin Pertamanan dan Hutan Kota berkoordinasi untuk pembersihan. Karena banyak pohon yang sudah tumbuh rindang,” katanya.

    Berdasarkan hasil koordinasi, pembersihan lahan itu ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. “Mudah-mudahan, target bulan Agustus bisa kelar,” kata dia.

    Ketua Yayasan Sumber Waras, Safzen Noerdin mengatakan, pihaknya telah menawarkan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta terkait pemanfaatan lahan tersebut. Bila tidak diperuntukkan untuk rumah sakit, lahan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sarana pendidikan.

    “Bila nanti dianggap tidak mungkin buat rumah sakit, karena sudah kebanyakan rumah sakit, bisa dimanfaatkan untuk sarana pendidikan. Karena di sini, kami ada sekolah tinggi ilmu kesehatan,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat Nasional 29 Juli 2025

    BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat Nasional 29 Juli 2025

    BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar,
    Sarmuji
    , mendesak Pertamina untuk segera mengambil langkah cepat mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten
    Jember
    , Jawa Timur.
    Menurutnya, respons awal Pertamina sebenarnya sudah tampak, namun masih perlu percepatan di lapangan.
    “Saya yakin Pertamina sudah turun ke lapangan, tinggal aksinya harus lebih cepat,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).
    Sarmuji mengatakan, jangan sampai distribusi BBM yang tersendat ini membuat rakyat menanggung bebannya.
    “Pertamina harus segera turun tangan. Ini situasi darurat yang berdampak langsung pada masyarakat. Jangan sampai distribusi BBM tersendat terlalu lama karena masyarakat yang akan menanggung bebannya,” tuturnya.
    Sarmuji mengungkapkan, kondisi ini terjadi karena pasokan BBM ke Jember selama ini bergantung pada jalur distribusi dari Banyuwangi.
    Namun, dengan ditutupnya akses utama via Gumitir akibat perbaikan jalan, arus distribusi menjadi terganggu.
    “Kalau jalur dari Banyuwangi terhambat, harusnya bisa segera dikompensasi dengan pengiriman dari Surabaya dan sekitarnya. Ini bukan saatnya menunggu. Kebutuhan BBM masyarakat tidak bisa ditunda,” kata Sarmuji.

    Lalu, Ketua Fraksi Golkar DPR tersebut juga menyoroti lonjakan harga BBM di lapangan akibat kelangkaan tersebut.
    “Sekarang di sejumlah tempat, harga eceran BBM bisa tembus Rp 17.000 sampai Rp 22.000 per liter. Ini jelas memberatkan, apalagi bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha yang mengandalkan transportasi harian,” ucapnya.
    Sarmuji pun meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, ikut aktif memantau distribusi dan mencegah potensi penimbunan BBM di lapangan.
    “Langkah antisipatif harus dipercepat. Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat keamanan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah situasi krisis seperti ini,” imbuh Sarmuji.
    Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengambil langkah cepat menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.
    Mulai Selasa (29/7/2025), para pelajar di Jember diizinkan mengikuti pembelajaran daring atau belajar dari rumah.
    Keputusan ini disampaikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam konferensi pers di kantor DPRD Jember pada Senin malam.
    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan pada 28 Juli 2025.
    “Mulai besok, sampai kondisi normal kembali, para pelajar Jember boleh mengikuti pelajaran secara daring,” ujar Fawait, Senin malam.
    Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi dampak krisis BBM yang menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU Jember.
    Pemerintah daerah berharap, dengan mengurangi mobilitas warga, konsumsi BBM bisa ditekan dan situasi segera stabil.
    Tak hanya pelajar, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diperbolehkan untuk bekerja dari rumah alias work from home (WFH), sebagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember.
    Layanan kesehatan juga kena imbas. Ada mobil ambulans Dinas Kesehatan Jember ikut antre di SPBU yang kosong.
    Warga mencari BBM sampai ke luar Jember, misalnya sampai ke SPBU di Lumajang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakbar upayakan pengentasan BABS di dua kelurahan

    Jakbar upayakan pengentasan BABS di dua kelurahan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui kerja lintas sektor berupaya mengentaskan masalah buang air besar sembarangan (BABS) di Kelurahan Tomang dan Jembatan Lima.

    Dua kelurahan itu termasuk dalam sembilan kelurahan di Jakarta yang sebagian kecil warganya masih buang air besar sembarangan, seperti saluran air atau kali.

    “Wilayah Tomang dan Jembatan Lima itu yang BABS terbuka. Masih ada warga yang BABS di Banjir Kanal Barat dan saluran air,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Erizon Safari saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Untuk pencegahannya, kata Erizon, perlu dilakukan kerja sama antarsektor, mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

    “Upaya yang dilakukan, yaitu pembangunan sanitasi yang sehat seperti pembuatan jamban sehat atau tangki septik komunal serta sosialisasi,” ujarnya.

    Menurut dia, warga yang masih buang air besar sembarangan imbas tidak memiliki sanitasi yang layak.

    Kepala Sub Kelompok Kesehatan dan PPAPP Bagian Kesra Setko Jakarta Barat, Endang Tri Rahayu membenarkan adanya warga di Kelurahan Tomang dan Jembatan Lima yang masih buang air besar sembarangan.

    “Kalau di Tomang, masih ada kondisi buang air besar (WC) terbuka. Pembuangannya langsung ke Banjir Kanal Barat (BKB),” katanya.

    Terlebih tempat itu tidak dilengkapi sarana pendukung seperti air bersih dan sabun. “Ada empat lokasi WC terbuka di sepanjang anak kali Tomang Banjir Kanal yang pembuangannya langsung ke kali,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI kemarin, kebakaran Taman Puring hingga diskon pajak BBM

    DKI kemarin, kebakaran Taman Puring hingga diskon pajak BBM

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta, telah disiarkan ANTARA pada Senin (28/7), mulai dari Pasar Taman Puring Jakarta Selatan terbakar hingga Pemprov DKI berikan diskon pajak BBM 80 persen untuk kendalikan inflasi.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Pasar Taman Puring Jakarta Selatan terbakar

    Jakarta (ANTARA) – Pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terbakar pada Senin petang, sekitar pukul 18.00 WIB.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, kebakaran ini menghanguskan sejumlah kios yang berada dalam taman tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Pasar Taman Puring kebakaran, Gulkarmat pastikan tak ada korban jiwa

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI memastikan tidak ada korban jiwa dari kebakaran Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    “Alhamdulillah, informasi sampai dengan saat ini tidak ada korban jiwa. Demikian juga anggota kami 118 orang, Alhamdulillah tidak ada (korban),” kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara kepada wartawan di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Pemprov DKI luncurkan “Jakstar” untuk cegah diabetes di usia remaja

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program bertajuk “Jakstar” sebagai langkah preventif untuk mencegah penyakit tidak menular seperti diabetes melitus sejak usia remaja.

    “Kita akan mulai segera di beberapa SMA percontohan dulu di Jakarta, kita namakan program ini sebagai “Jakstar”. Karena ini bintang-bintang anak muda yang nanti ke depan kita harapkan sudah punya perilaku hidup sehat,” kata Wakil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Lies Dwi di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Kendalikan inflasi, Pemprov DKI beri diskon pajak BBM 80 persen

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringanan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) hingga 80 persen sebagai upaya mengendalikan inflasi dan mendukung daya beli masyarakat Jakarta.

    “Kami ingin mengontrol inflasi agar tidak naik tinggi. Pemerintah Jakarta sangat serius mengendalikan inflasi. Karena itu, kami putuskan memberikan pengurangan pajak BBM,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Rusunami Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sanitasi Belum Merata, Jakarta Utara Catat Kasus Terbanyak BAB Sembarangan – Page 3

    Sanitasi Belum Merata, Jakarta Utara Catat Kasus Terbanyak BAB Sembarangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih menjadi persoalan di Jakarta. Dinas Kesehatan atau Dinkes Jakarta mencatat, masih ada 850 kepala keluarga (KK) di sembilan kelurahan yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

    “Jadi masih ada 9 kelurahan yang masih ada locus buang air besar sembarangannya. Jadi di Jakarta Utara masih ada 4 lokasi, Jakarta Barat masih ada 2 lokasi, Jakarta Selatan ada 1 lokasi, Jakarta Timur ada 2 lokasi,” ujar Wakil Kepala Dinkes Jakarta Lies Dwi Oktavia di Rusunami Bidara Cina, Senin (28/7/2025).

    “Jadi total masih ada sekitar 850 kepala keluarga yang memang masih buang air besar sembarang,” sambungnya.

    Lies menjelaskan, salah satu penyebab warga BAB Sembarangan mayoritas karena keterbatasan lahan untuk dibuatkan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal hingga septic tank komunal.

    Dia menyebut, kebanyakan kasus BABS di Jakarta ditemukan di lokasi-lokasi yang pemukimannya padat, terus susah diintervensi karena tidak ada lahan yang cukup luas.

    Oleh karena itu, menurut Lies, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta siap menggunakan pendekatan lintas sektor dengan melibatkan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu warga mencari solusi persoalan BABS.

    “Jadi kita berusaha untuk bersama-sama warga mencari solusi. Mulai dari kalau ada lahan, kemudian bisa digunakan untuk dibuatkan MCK komunal, septic tank komunal, maka itu menjadi salah satu prioritas cara penyelesaian,” terang dia.

    Selain itu, lanjut Lies, Pemprov Jakarta juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa komitmen dari warga, sehingga diharapkan dapat mencapai status aman sanitasi.

    Ada pun, kata dia, sanitasi aman artinya BAB sudah dibuang ke septic tank dan dilakukan penyedotan secara rutin terhadap septic tanknya.

    “Di bawahnya sanitasi aman itu ada sanitasi layak. Sanitasi layak itu sudah berakhir di septic tank, tapi memang belum dilakukan penyedotan secara rutin. Kita harapkan jadi minimal mencapai dua (tujuan itu),” tandas Lies.

     

    Remaja wanita 18 tahun membantu mengatasi masalah sanitasi di dunia

  • Pemprov DKI dorong sanitasi aman dan layak imbas ratusan KK masih BABS

    Pemprov DKI dorong sanitasi aman dan layak imbas ratusan KK masih BABS

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong upaya peningkatan sanitasi aman dan layak bagi warga, menyusul masih adanya perilaku buang air besar sembarangan (BABS) oleh sekitar 850 kepala keluarga (KK) di daerah itu.

    “Pemprov DKI melalui kerja lintas sektor mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, lurah hingga pamong setempat mendorong berbagai solusi untuk sanitasi yang akan dan layak karena masih ada ratusan KK yang BABS,” kata Wakil Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Lies Dwi di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin.

    Solusi yang ditempuh mulai dari pembangunan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) dan tangki septik komunal di lahan yang tersedia, hingga intervensi berupa pemasangan tangki septik skala rumah tangga.

    “Kalau memungkinkan pasang tangki septik di rumah tangga, itu yang kita lakukan. Tapi kalau lahan ada dan bisa bangun MCK komunal, itu jadi prioritas,” ujar Lies.

    Saat ini, tercatat masih ada sekitar 850 kepala keluarga (KK) dari sembilan kelurahan di Jakarta yang belum memiliki akses sanitasi aman dan layak.

    “Ada sembilan kelurahan total, di Jakarta Utara ada empat lokasi, Jakarta Barat dua lokasi, Jakarta Timur dua lokasi dan Jakarta Selatan satu lokasi,” ujar Lies.

    Lies menyebut, mayoritas kasus BABS terjadi di kawasan padat penduduk yang minim lahan untuk pembangunan fasilitas sanitasi seperti MCK atau tangki septik komunal.

    “Kebanyakan memang di lokasi-lokasi yang permukiman padat, susah diintervensi karena tidak ada lahan yang cukup luas, baik itu oleh instansi pemerintah atau perorangan,” ujar Lies.

    Lebih lanjut, Lies menjelaskan, selain pembangunan fisik, Pemprov DKI juga mendorong komitmen warga untuk menyelesaikan persoalan sanitasi secara bertahap, termasuk kesepakatan tenggat waktu dalam mengakhiri praktik BABS.

    Targetnya yaitu tercapainya status sanitasi aman, yakni limbah dibuang ke tangki septik dan disedot secara rutin. Lalu, ada sanitasi layak yaitu limbah dibuang ke tangki septik, namun belum rutin disedot.

    “Kita harapkan minimal bisa tercapai sanitasi layak dulu, syukur-syukur bisa aman,” ucap Lies.

    Dalam kesempatan yang sama, Lies juga menyoroti potensi pemanfaatan teknologi tepat guna seperti biogas dari limbah domestik.

    Salah satu contohnya seperti yang dikembangkan di Rusunami Bidara Cina, Jakarta Timur, limbah diolah menjadi biogas yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

    “Ini membuka wawasan bahwa limbah pun bisa jadi sumber energi yang bernilai ekonomis bagi warga,” kata Lies.

    Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Pemprov DKI optimis angka BABS bisa terus ditekan hingga Jakarta mencapai sanitasi aman untuk semua warganya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng ahli biogas dalam pembangunan sistem sanitasi berbasis teknologi tepat guna untuk mengatasi praktik BABS, khususnya di Jakarta Timur (Jaktim).

    Persoalan BABS masih menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan program ini menargetkan 2.936 jiwa dari 921 kepala keluarga (KK) tidak lagi buang air besar (BAB) ke saluran atau sungai.

    Adapun 10 titik lokasi pembangunan tangki septik yang tersebar di sejumlah kelurahan, antara lain di Bidara Cina, Rawa Bunga, Kampung Rambutan, Pekayon, Pinang Ranti, Cipinang Melayu, Penggilingan, Kayu Manis, Cipinang, dan Klender.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Dinkes DKI Jakarta Ungkap Penyakit yang Jadi Tantangan Saat Ini

    Video: Dinkes DKI Jakarta Ungkap Penyakit yang Jadi Tantangan Saat Ini

    Jakarta – Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia menyebut penyakit yang menjadi tantangan saat ini yaitu penyakit yang tidak menular. Beberapa penyakit tersebut seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kanker.

    Dwi mengatakan risiko penyakit tidak menular bisa dikurangi melalui penerapan pola hidup sehat bagi masayatakat. Pemerintah juga melakukan kolaborasi antar lembaga melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk masyarakat RI.

    Tonton video-video menarik lainnya di 20detik.

    (/)

    penyakit tidak menular ptm dinkes dki dinkes dki jakarta penyakit jantung

  • DKI beri perhatian pada akses pangan yang baik bagi generasi muda

    DKI beri perhatian pada akses pangan yang baik bagi generasi muda

    Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menggelar gerakan sehat melalui Festival Berani Sehat yang digelar di Gedung Sarinah Thamrin Jakarta pada 26-27 Juli 2025. (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

    DKI beri perhatian pada akses pangan yang baik bagi generasi muda
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 16:35 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian pada akses pangan yang baik bagi generasi muda atau remaja agar kesehatan mereka terjaga di usia dewasa dan mampu mewujudkan Jakarta sebagai kota global urutan 20 tahun 2045. 

    “Target menjadi 20 kota global 2045 dan generasi emas 20245 bisa diwujudkan dengan memastikan anak muda mengonsumsi makanan yang sehat dan melakukan olahraga sehingga menjadikan mereka terhindar dari risiko penyakit tidak menular,” kata Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr Dwi Oktavia.

    Dia usai membuka “Festival Berani Sehat CISDI” di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa waktu 20 tahun menjelang 2045 itu sangat singkat dan generasi muda saat ini harus disiapkan kesehatannya agar mereka menjadi pelaku ekonomi dan pelaku pembangunan di masa mendatang yang sehat dan cerdas.

    Menurut dia, memberikan kemudahan akses makanan sehat dan aktivitas fisik akan mengurangi risiko penyakit menular yang saat ini sudah sangat berbahaya.

    Ada sejumlah penyakit tidak menular yang menjadi prioritas saat ini, yakni diabetes melitus, hipertensi, gagal jantung, stroke, gagal ginjal kanker dan lainnya.

    Penyakit menular ini dapat dikelola melalui mengurangi risiko terkena penyakit tersebut, mulai dari menerapkan pola hidup sehat dengan pola konsumsi sehat dengan mengonsumsi sayur, makanan tinggi serat, mengurangi makanan mengandung gula, garam dan lemak.

    Kemudian diikuti pola hidup dengan istirahat yang cukup dan mengelola stres dengan baik. Apabila ini diterapkan akan mengurangi risiko penyakit tersebut. 

    “Melalui kampanye, sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat untuk generasi muda yang semakin baik,” kata dia.

    Sementara CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah S Saminarsih mengatakan, masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan kesehatan serius karena berbagai masalah kesehatan termasuk penyakit tidak menular dan gangguan kesehatan mental, terus meningkat.

    Kementerian Kesehatan menyebutkan penyakit tidak menular seperti jantung dan stroke bertanggung jawab atas 75 persen kematian di Indonesia.

    Kemudian hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masyarakat Indonesia cenderung memiliki pola konsumsi tidak sehat, antara lain konsumsi makanan olahan, cepat saji, minuman berpemanis dalam kemasan, serta makanan tinggi gula, garam dan lemak (GGL).

    Kebiasaan merokok dan kurangnya aktivitas fisik memperbesar faktor risiko terkena penyakit tidak menular.

    Masyarakat dalam kesehariannya telah dikepung dengan berbagai produk makanan dan minuman tidak sehat,produk tembakau yang juga mudah diakses.

    “Akses informasi masyarakat ke kesehatan yang masih sangat terbatas mendorong CISDI untuk melaksanakan kegiatan ini,” kata Diah.

    Sumber : Antara