Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • 20 Anak di Jakarta Gagal Ginjal, Harus Cuci Darah Seumur Hidup Megapolitan 10 Agustus 2025

    20 Anak di Jakarta Gagal Ginjal, Harus Cuci Darah Seumur Hidup Megapolitan 10 Agustus 2025

    20 Anak di Jakarta Gagal Ginjal, Harus Cuci Darah Seumur Hidup
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Kasus gagal ginjal pada anak di Jakarta meningkat beberapa tahun terakhir.
    Ketua Yayasan Ginjal Anak Indonesia, Agustya Sumaryati mengatakan, saat ini tercatat ada 20 anak di Jakarta menderita gagal ginjal.
    “Dari total 60 anak yang kami dampingi di seluruh Indonesia, 20 di antaranya berasal dari Jakarta. Kemudian 30 di Jawa Barat, selebihnya ada di Banten. Ada juga satu di Jambi dan satu di Sumatera Selatan,” kata Agustya dikutip dari
    TribunJakarta.com, 
    Minggu (10/8/2025). 
    Agustya mengatakan, mayoritas dari anak-anak tersebut kini menjalani cuci darah secara rutin dua kali seminggu, termasuk anak-anak usia sekolah dasar.
    Kondisi ini berdampak pada aktivitas anak, termasuk pendidikan yang kerap terganggu.
    “Kebanyakan dari mereka jadi sekolahnya terganggu karena harus bolak-balik rumah sakit. Karena kita tahu kalau sudah cuci darah ya mereka harus menjalaninya seumur hidup,” kata dia.
    Lebih lanjut, Agustya menjelaskan, penyebab gagal ginjal pada anak belakangan ini bukan hanya karena kelainan bawaan.
    Akan tetapi juga dipengaruhi oleh pola hidup yang kurang sehat, seperti mengonsumsi minuman berpemanis dan kurang minum air putih.
    “Di awal-awal yayasan berdiri tahun 2016, banyak yang (gagal ginjal) karena kelainan bawaan sejak bayi. Tapi sekarang banyak yang karena gaya hidup. Termasuk di Jakarta,” katanya.
    Meskipun prosedur cuci darah ditanggung oleh BPJS Kesehatan, namun tidak semua kebutuhan pengobatan terpenuhi. Misalnya, obat-obatan jangka panjang, vitamin, susu, dan kebutuhan penunjang lainnya.
    “Yang dicover BPJS itu biasanya hanya untuk dua minggu, padahal kebutuhan anak-anak ini bisa untuk satu bulan penuh. Sisanya harus ditanggung keluarga,” jelas Agustya.
    Masih minimnya edukasi masyarakat soal penyakit ini juga disebut menjadi tantangan tersendiri.
    “Banyak orang masih mengira gagal ginjal itu hanya penyakit orangtua. Padahal anak-anak pun bisa terkena, bahkan sejak usia 4 tahun,” tegasnya.
    Pada 2025 ini, yayasan mencatat sebanyak 18 anak penderita gagal ginjal meninggal dunia, dengan setengah di antaranya berasal dari Jakarta.
    Pada 2024 lalu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah melakukan riset terhadap penyakit gagal ginjal yang diderita oleh anak-anak.
    Saat itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI, Ani Ruspitawati mengatakan, gagal ginjal anak disebabkan oleh kelainan kongenital (bawaan lahir) dan penyakit primer pada glomerulus ginjal seperti glomerulonefritis, sindroma nefrotik, obstruksi dan sebagainya.
    “Adapun gaya hidup atau perilaku konsumsi jajanan tidak sehat bukanlah penyebab utama gagal ginjal pada anak, namun dapat berkontribusi terhadap penyakit gagal ginjal pada anak secara tidak secara langsung,” ungkap Ani kepada
    Warta Kota.
    Menyusul hal tersebut, kata Ani, yang perlu diperhatikan adalah anak usia sekolah yang memiliki faktor risiko obesitas dan tekanan darah tinggi.
    Sebab, mengonsumsi jajanan mengandung gula, garam, dan lemak (GGL) yang tidak terkendali dapat mengakibatkan anak mengalami obesitas.
    “Obesitas inilah yang perlu dicegah dan dikendalikan melalui edukasi secara dini kepada anak dan orangtua terkait kandungan GGL pada makanan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 44 Puskesmas di Jakarta Bakal Punya Layanan Psikolog Tahun Ini Megapolitan 10 Agustus 2025

    44 Puskesmas di Jakarta Bakal Punya Layanan Psikolog Tahun Ini Megapolitan 10 Agustus 2025

    44 Puskesmas di Jakarta Bakal Punya Layanan Psikolog Tahun Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menargetkan semua puskesmas di Ibu Kota memiliki layanan psikolog tahun ini. 
    Kepala Dinas Kesehatan DKI, Ani Ruspitawati, mengatakan, dari total 44 puskesmas tingkat kecamatan di Jakarta, saat ini baru sebagian yang sudah memiliki tenaga psikolog.
    “Saat ini 28, target tahun ini seluruh puskesmas (44) semua ada psikolog,” kata Ani saat dikonfirmasi, Minggu (10/8/2025).
    Ani menjelaskan, tenaga psikolog penting untuk memperkuat layanan kesehatan mental di tingkat dasar.
    Nantinya, layanan psikolog di puskesmas akan terhubung dengan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit dan Jakcare, layanan konsultasi psikolog daring yang bisa diakses 24 jam.
    “Ini kita integrasikan, jadi masyarakat bisa mengakses layanan mana pun. Apalagi dalam keadaan darurat, karena psikolog di puskesmas tidak bisa melayani 24 jam,” jelas Ani.
    Layanan Jakcare ini dijalankan oleh psikolog profesional dan menjamin kerahasiaan identitas pengguna.
    Menurut Ani, kebijakan menghadirkan layanan psikologi di seluruh puskesmas sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
    UU tersebut menegaskan bahwa kesehatan mencakup keseimbangan fisik, mental, dan sosial, serta negara wajib menyediakan layanan kesehatan jiwa di semua tingkat, termasuk layanan primer.
    Menurut Ani, Dinkes DKI juga sudah melakukan beberapa langkah untuk mendukung kesehatan mental warga melalui edukasi, pemeriksaan kondisi mental melalui aplikasi e-Jiwa, pengobatan, dan rehabilitasi yang bekerja sama dengan Dinas Sosial.
    Dengan target pencapaian penuh pada akhir 2025, Pemprov DKI berharap layanan kesehatan mental bisa semakin mudah diakses masyarakat, sekaligus mengurangi stigma terhadap isu kesehatan jiwa di Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, dugaan malapraktik lalu rekayasa lalin zikir kebangsaan

    DKI kemarin, dugaan malapraktik lalu rekayasa lalin zikir kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita peristiwa di wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (9/8) antara lain diplomasi melalui kegiatan bersepeda, dugaan malapraktik di rumah sakit wilayah Duren Sawit, hingga rekayasa lalin saat Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara malam nanti.

    Berikut rangkumannya:​​​​​​​

    1. Pemprov DKI dorong diplomasi publik lewat kegiatan bersepeda

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong diplomasi publik dalam interaksi yang hangat dan baik antara pejabat pemerintah Indonesia dengan perwakilan asing di ibu kota lewat kegiatan bersepeda bernama Jakarta Diplomatic Cycling.

    “Kegiatan positif seperti bersepeda bersama ini perlu diteruskan. Melalui kegiatan ini, kita dapat memperkuat diplomasi publik dengan pendekatan yang inklusif dan santai,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menyambut para peserta Jakarta Diplomatic Cycling di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Diduga malapraktik, Pemkot Jaktim periksa RS di Duren Sawit

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) memeriksa salah satu rumah sakit (RS) di Duren Sawit karena diduga malapraktik terhadap pasien H (26).

    “Kami sudah meminta klarifikasi dari RS yang bersangkutan. Rumah sakit tersebut membuat kronologis dan audit medis yang ditujukan ke Sudin, Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Taman Bendera Pusaka dinilai jadi simbol ruang hijau-kebanggaan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan menilai bahwa pembangunan Taman Bendera Pusaka bukan sekadar menambah ruang terbuka hijau, tetapi menghadirkan ikon baru tentang sejarah dan kebanggaan Jakarta.

    “Pemulihan ruang terbuka hijau menjadi kunci membangun Jakarta yang berkelanjutan. Taman Bendera Pusaka akan menjadi simbol komitmen itu, sekaligus mengingatkan generasi mendatang pada sejarah kemerdekaan,” kata Pantas di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Ada Zikir dan Ikrar Bela Negara besok, Dishub siapkan rekayasa lalin

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Minggu (10/8) besok terkait penyelenggaraan Kegiatan Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara di lokasi tersebut.

    “Kegiatan Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara diselenggarakan di Masjid Istiqlal Kota Administrasi Jakarta Pusat pada hari Minggu pukul 19.00 WIB s.d selesai tanggal 10 Agustus 2025,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Jakarta Utara terpilih jadi Kota Layak Anak kategori utama 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara terpilih meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Utama 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.

    “Alhamdulillah, Jakarta Utara kembali mempertahankan penghargaan KLA 2025 dengan tingkat Utama,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asminra) Sekretaris Kota Jakarta Utara, Muhammad Andri di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • CKG jadi langkah awal transformasi kesehatan

    CKG jadi langkah awal transformasi kesehatan

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana saat sambutan pada Aktivasi GWB yang ke-12 di Pantai Karangria, Manado, Sulawesi Utara (8/8/2025). ANTARA/HO-Kementerian Pariwisata

    Menpar: CKG jadi langkah awal transformasi kesehatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 12:02 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut Cek Kesehatan Gratis (CKG) jadi langkah awal untuk melakukan transformasi kesehatan yang semula berfokus pada pengobatan menjadi pencegahan.

    “Melalui layanan kesehatan preventif ini diharapkan dapat mengubah paradigma kesehatan masyarakat dari upaya mengobati secara kuratif, menjadi mencegah atau preventif. Dari sakit dulu baru berobat, tetapi kini cek kesehatan terlebih dulu sebelum sakit,” kata Widiyanti dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

    Widiyanti menyampaikan CKG merupakan wujud Bakti Sosial Pengobatan Gratis sebagai komitmen dalam mendukung program quick win Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Program itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, melakukan deteksi dini penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Di sektor pariwisata, CKG dan bakti sosial pengobatan gratis diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya untuk mendukung pola hidup sehat serta menunjang aktivitas masyarakat dalam berwisata.

    CKG sendiri saat ini sudah digelar secara serempak di seluruh Indonesia pada siswa sekolah dasar (SD).

    Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Manado, Jumat (8/8), Widiyanti menyebut Kementerian Pariwisata bersama Dinas Kesehatan Kota Manado bekerja sama menghadirkan layanan kesehatan itu sebagai bagian dari rangkaian aksi Gerakan Wisata Bersih di Kota Manado.

    Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan fisik, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi, dan pemeriksaan THT. Cek Kesehatan Gratis di sekolah akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun ajaran baru.

    Kemudian, bakti sosial pengobatan gratis diperuntukkan bagi partisipan kegiatan Gerakan Wisata Bersih (GWB).

    Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan asam urat, hingga pemeriksaan gula darah. Usai pemeriksaan, para peserta akan diberikan obat sesuai dengan diagnosis.

    “Dengan adanya program ini, kami optimistis dapat meningkatkan peringkat Indonesia pada Travel and Tourism Development Index (TTDI) terutama pada pilar kesehatan dan higienitas,” kata Widiyanti.

    Hal lain yang ditekankan oleh Widiyanti yakni kebersihan tidak dapat diabaikan. Laporan pemeringkatan Travel and Tourism Development Index (TTDI) menyoroti tantangan Indonesia pada aspek health and hygiene. Indonesia mencatat skor 3,78. Angka tersebut masih di bawah rata-rata Asia Pasifik sebesar 4,53.

    Maka dari itu, langkah konkret dan kolaborasi yang kuat antar pihak-pihak terkait diperlukan untuk mempertahankan pilar penilaian yang telah memadai dan meningkatkan pilar-pilar yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, salah satunya melalui Gerakan Wisata Bersih.

    Gerakan Wisata Bersih menjadi gerakan perubahan yang hidup, membumi, dan terus tumbuh di setiap destinasi pariwisata Indonesia. Dengan kolaborasi dan komitmen dari seluruh elemen pentahelix, Gerakan Wisata Bersih diharapkan mampu menciptakan destinasi wisata yang lebih bersih, sehat, dan berdaya saing global.

    Sumber : Antara

  • Pemkot Jaktim periksa RS di Duren Sawit karena diduga malapraktik

    Pemkot Jaktim periksa RS di Duren Sawit karena diduga malapraktik

    Ilustrasi – Petugas menyiapkan alat Radioterapi Linear Accelerator, (LINAC) Elekta Versa HD di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww/am.

    Pemkot Jaktim periksa RS di Duren Sawit karena diduga malapraktik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 20:43 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) memeriksa salah satu rumah sakit (RS) di Duren Sawit karena diduga malapraktik terhadap pasien H (26).

    “Kami sudah meminta klarifikasi dari RS yang bersangkutan. Rumah sakit tersebut membuat kronologis dan audit medis yang ditujukan ke Sudin, Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Selain itu, Herwin menyebut, terkait sanksi atau tindak lanjut dari pihaknya saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan yang tengah berlangsung.

    “Masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut, saat ini masih berproses, itu saja dulu,” ujar Herwin.

    Sudin Kesehatan Jakarta Timur juga telah meminta rumah sakit untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan pasien terkait dugaan malapraktik tersebut.

    “Kami juga meminta pihak rumah sakit menyelesaikan dengan pihak pasien tersebut terkait permasalahannya,” ucap Herwin.

    Adapun Manajemen RS Islam di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim), memberikan klarifikasi terkait informasi viral dugaan malapraktik terhadap pasien berinisial H (26).

    Kepala Bagian Umum RS Islam di kawasan Jakarta Timur, Sulaiman Sultan Pangeran mengatakan pihaknya dan perwakilan dari pasien telah bersepakat menyelesaikan masalah terkait secara kekeluargaan.

    Keputusan damai itu diambil berdasarkan kesepakatan pihak rumah sakit yang sudah melakukan komunikasi dan mediasi dengan kuasa hukum pasien dalam mencari penyelesaian terbaik.

    Sebelumnya, viral di media sosial seorang pasien berinisial H (26) menjalani perawatan pada salah satu rumah sakit di Duren Sawit, Jakarta Timur dan diduga menjadi korban malapraktik.

    Pasien H harus kehilangan empat jari tangan kirinya usai diamputasi. Peristiwa ini terjadi pada Selasa (6/5), tak lama setelah pasien melahirkan.

    Pasien akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati dan diantar pihak rumah sakit menggunakan ambulans.

    Sumber : Antara

  • Jadi Tersangka Suap, Bupati Koltim Abdul Azis Minta Fee Proyek Rp9 Miliar

    Jadi Tersangka Suap, Bupati Koltim Abdul Azis Minta Fee Proyek Rp9 Miliar

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis sebagai tersangka suap proyek pembangunan peningkatan fasilitas RSUD Kelas D/Pratama menjadi Kelas C di Kabupaten Kolaka Timur. Terungkap, ia meminta fee proyek hingga Rp9 miliar.

    Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kejadian ini bermula pada Desember 2024. Saat itu, diduga terjadi pertemuan antara pihak Kemenkes dengan lima konsultan perencana untuk membahas Basic Design RSUD yang didanai oleh dana alokasi khusus (DAK). 

    Pihak Kemenkes kemudian membagi pekerjaan pembuatan basic design 12 RSUD ke para rekanan, dengan cara penunjukkan langsung di masing-masing daerah. Sedangkan, basic design proyek pembangunan RSUD Kab. Koltim dikerjakan oleh Nugroho Budiharto selaku pihak swasta dari PT Patroon Arsindo. 

    Lalu, pada Januari 2025 terjadi pertemuan antara Pemkab Koltim dengan pihak Kemenkes untuk membahas pengaturan lelang pembangunan rumah sakit tipe C di Kolaka Timur. 

    Diketahui, PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim, Ageng Dermanto (AGD) juga memberikan sejumlah uang kepada PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD, Andi Lukman Hakim. 

    Setelah itu, Abdul Azis bersama Kepala Bagian PBJ Pemkab Koltim Gusti Putu Artana, Kasubbag TU Pemkab Koltim Danny Adirekson, dan Kepala Dinas Kesehatan Koltim Nasri menuju ke Jakarta untuk melakukan pengkondisian agar PT PCP agar memenangkan lelang Pembangunan RSUD.

    “Pada Maret 2025, AGD selaku PPK melakukan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan RSUD Kab. Koltim dengan PT PCP senilai Rp126,3 miliar,” kata Asep. 

    “Pada akhir April 2025, Sdr. AGD berkonsultasi dan memberikan uang senilai Rp30 juta kepada ALH di Bogor. Kemudian, pada periode Mei Juni, PT PCP melalui DK (Deddy Karnadi) melakukan penarikan uang sekitar Rp2,09 miliar,” sambungnya.

    Asep menjelaskan, uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada Ageng Dermanto senilai Rp500 juta, di lokasi pembangunan RSUD Kab. Koltim. 

    Selain itu, Deddy Karnadi juga menyampaikan permintaan dari AGD kepada rekan-rekan di PT PCP, terkait komitmen fee sebesar 8 persen. Pada Agustus 2025, Deddy Karnadi kemudian melakukan penarikan cek Rp1,6 miliar yang selanjutnya diserahkan kepada Ageng Darmanto. 

    “AGD kemudian menyerahkannya kepada YS selaku staf saudara ABZ. Penyerahan dan pengelolaan uang tersebut diketahui oleh saudara ABZ, yang diantaranya untuk membeli kebutuhan saudara ABZ,” ucapnya. 

    Deddy Karnadi juga melakukan penarikan tunai sebesar Rp200 juta yang kemudian diserahkan kepada Ageng Dermanto. Selain itu, PT PCP juga melakukan penarikan cek sebesar Rp3,3 miliar.

    “Tim KPK kemudian menangkap saudara AGD dengan barang bukti uang tunai sejumlah Rp200 juta, yang diterimanya sebagai kompensasi atau bagian dari komitmen fee sebesar 8 persen atau sekitar Rp9 miliar, dari nilai proyek pembangunan RSUD Kab. Koltim sebesar Rp126,3 miliar,” tuturnya. 

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, salah satunya Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lain, yakni PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD, Andi Lukman Hakim (ALH); PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim, Ageng Dermanto (AGD); serta dua orang pihak swasta yang terdiri dari Deddy Karnadi (DK) dan Arif Rahman (AR). 

    Dalam perkara ini, tersangka DK dan AR sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, tersangka ABZ, AGD, dan ALH, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • 5 Fakta Kasus Pembangunan RSUD Rp 126 M yang Jerat Bupati Koltim Abdul Azis

    5 Fakta Kasus Pembangunan RSUD Rp 126 M yang Jerat Bupati Koltim Abdul Azis

    Jakarta –

    Operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Sulawesi Tenggara (Sultra) menjerat lima orang termasuk Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis. OTT itu ternyata terkait kasus dugaan korupsi Pembangunan RSUD di Kabupaten Kolaka Timur yang nilainya mencapai Rp 126,3 miliar.

    Dirangkum detikcom, Sabtu (9/8/2025), OTT ini dilakukan Sultra lalu bergerak ke Sulawesi Selatan (Sulsel). OTT di Sultra ini berkembang ke Jakarta. Dari OTT itu, KPK mengamankan tujuh orang.

    OTT di Sultra diketahui sempat memunculkan polemik terkait keterangan pihak yang ditangkap. Informasi OTT di Sultra ini awalnya disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Dia membenarkan adanya OTT di wilayah tersebut.

    Awak media lalu bertanya sosok pejabat yang ditangkap dalam OTT itu. Saat ditanyakan apakah Bupati Kolaka Timur Abdul Azis menjadi salah satu pihak yang ditangkap, Tanak lagi-lagi membenarkan.

    Abdul Azis pun membantah terjaring OTT. Namun, pada Jumat (8/8) KPK akhirnya mengamankan Abdul Azis di Sulsel.

    Penetapan tersangka terhadap Abdul Azis pun disampaikan dalam jumpa pers semalam. Berikut fakta-faktanya:

    1. Ada 5 Tersangka

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk Abdul Azis. Berikut daftarnya:

    Pemberi:

    – Deddy Karnady (DK), selaku pihak swasta-PT PCP
    – Arif Rahman (AR), selaku pihak swasta-KSO PT PCP

    Penerima:

    – Abdul Azis (ABZ) selaku Bupati Koltim
    – Andi Lukman Hakim (ALH), PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD
    – Ageng Dermanto (AGD) selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim

    2. Kasus Terkait Pembangunan RSUD Koltim

    Kasus yang menjerat Abdul Azis ini terkait dengan proyek pembangunan RSUD di Kelas C Kabupaten Koltim. Bermula pada Desember 2024, diduga terjadi pertemuan antara pihak Kemenkes dengan 5 konsultan perencana untuk membahas basic design RSUD yang didanai oleh dana alokasi khusus (DAK).

    Kemenkes kemudian membagi pekerjaan pembuatan basic design 12 RSUD ke para rekanan, dengan cara penunjukkan langsung di masing-masing daerah. Sementara, basic design proyek pembangunan RSUD Kabupaten Koltim dikerjakan Nugroho Budiharto dari PT Patroon Arsindo.

    Singkat cerita, pada Januari 2025 terjadi pertemuan antara Pemkab Koltim dengan pihak Kemenkes untuk membahas pengaturan lelang pembangunan rumah sakit tipe C di Kolaka Timur. Di sini, Ageng Dermanto selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim memberikan sejumlah uang kepada Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD.

    Selanjutnya, Abdul Azis bersama jajarannya di Pemkab Koltim terbang ke Jakarta. Abdul Azis diduga kongkalikong agar PT Pilar Cerdas Putra (PCP) memenangkan lelang Pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten Koltim, yang telah diumumkan pada website LPSE Koltim.

    “Selanjutnya, Saudara ABZ bersama GPA selaku Kepala Bagian PBJ Pemkab Koltim, DA, dan NS selaku Kepala Dinas Kesehatan Koltim, menuju ke Jakarta, diduga untuk melakukan pengkondisian agar PT. PCP memenangkan lelang Pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten. Koltim, yang telah diumumkan pada website LPSE Koltim,” ujar Asep.

    3. Abdul Azis Minta Fee Proyek Rp 9 M

    Pada Maret 2025, PPK melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Koltim dengan PT. PCP senilai Rp 126,3 miliar. Kata Asep, Abdul Azis meminta fee senilai 8% atau senilai Rp 9 miliar dari proyek itu.

    “AGD meminta commitment fee sebesar 8% saudara ABZ dengan saudara AGD yaitu kira-kira Rp 9 miliar,” ujar Asep.

    4. Abdul Azis Sudah Terima Rp 1,6 M

    Deddy Karnady dari PT Pilar Cerdas Putra kemudian melakukan penarikan cek Rp 1,6 miliar yang selanjutnya diserahkan kepada Ageng Dermanto. Kemudian Ageng menyerahkan uang itu ke Yasin staf Abdul Azis atas sepengetahuan Abdul Azis.

    “Pada Agustus 2025, Saudara DK kemudian melakukan penarikan cek Rp 1,6 miliar yang selanjutnya diserahkan kepada Sdr. AGD. Sdr. AGD kemudian menyerahkannya kepada YS selaku staf Saudara ABZ. Penyerahan dan pengelolaan uang tersebut diketahui oleh Saudara ABZ, yang di antaranya untuk membeli kebutuhan Saudara ABZ,” ujar Asep.

    Abdul Azis, Andi Lukman Hakim dan Ageng Dermanto (AGD) dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, Deddy Karnady dan Arif Rahman dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    5. KPK Sita Rp 200 Juta

    KPK menyita uang tunai Rp 200 juta saat OTT kasus ini. Barang bukti uang itu pun ditampilkan dalam konferensi pers. Terlihat ada 2 tumpuk uang pecahan Rp 50 ribu.

    “Tim KPK kemudian menangkap saudara AGD dengan barang bukti uang tunai sejumlah Rp 200 juta,” kata Asep.

    Kemudian ada 1 tumpukan uang pecahan Rp 100 ribu. Selain itu ada juga handphone yang diamankan sebagai barang bukti.

    Halaman 2 dari 5

    (whn/dhn)

  • KPK Sita Barang Bukti Duit Rp 200 Juta Terkait OTT Bupati Koltim

    KPK Sita Barang Bukti Duit Rp 200 Juta Terkait OTT Bupati Koltim

    Jakarta –

    KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pembangunan RSUD di Kabupaten Kolaka Timur. KPK menyita uang tunai Rp 200 juta saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus ini.

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan uang tersebut disita saat KPK melakukan OTT di Sultra. Dari OTT itu, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka termasuk Abdul Azis. Berikut daftarnya:

    Pemberi:

    – Deddy Karnady (DK), selaku pihak swasta-PT PCP
    – Arif Rahman (AR), selaku pihak swasta-KSO PT PCP

    Penerima:

    – Abdul Azis (ABZ) selaku Bupati Koltim
    – Andi Lukman Hakim (ALH), PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD
    – Ageng Dermanto (AGD) selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim

    Barang bukti uang itu pun ditampilkan dalam konferensi pers. Terlihat ada 2 tumpuk uang pecahan Rp 50 ribu.

    Kemudian ada 1 tumpukan uang pecahan Rp 100 ribu. Selain itu ada juga handphone yang diamankan sebagai barang bukti.

    Duduk Perkara

    Kasus yang menjerat Abdul Azis ini terkait dengan proyek pembangunan RSUD di Kelas C Kabupaten Koltim. Bermula pada Desember 2024, diduga terjadi pertemuan antara pihak Kemenkes dengan 5 konsultan perencana untuk membahas basic design RSUD yang didanai oleh dana alokasi khusus (DAK).

    Kemenkes kemudian membagi pekerjaan pembuatan basic design 12 RSUD ke para rekanan, dengan cara penunjukkan langsung di masing-masing daerah. Sementara, basic design proyek pembangunan RSUD Kabupaten Koltim dikerjakan Nugroho Budiharto dari PT Patroon Arsindo.

    Singkat cerita, pada Januari 2025 terjadi pertemuan antara Pemkab Koltim dengan pihak Kemenkes untuk membahas pengaturan lelang pembangunan rumah sakit tipe C di Kolaka Timur. Di sini, Ageng Dermanto selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim memberikan sejumlah uang kepada Andi Lukman Hakim selaku PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD.

    Selanjutnya, Abdul Azis bersama jajarannya di Pemkab Koltim terbang ke Jakarta. Abdul Azis diduga kongkalikong agar PT Pilar Cerdas Putra (PCP) memenangkan lelang Pembangunan RSUD Kelas C Kab. Koltim, yang telah diumumkan pada website LPSE Koltim.

    “Selanjutnya, Saudara ABZ bersama GPA selaku Kepala Bagian PBJ Pemkab Koltim, DA, dan NS selaku Kepala Dinas Kesehatan Koltim, menuju ke Jakarta, diduga untuk melakukan pengkondisian agar PT. PCP memenangkan lelang Pembangunan RSUD Kelas C Kabupaten. Koltim, yang telah diumumkan pada website LPSE Koltim,” ujar Asep.

    Pada Maret 2025, PPK melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Koltim dengan PT. PCP senilai Rp 126,3 miliar. Kata Asep, Abdul Azis meminta fee senilai 8% atau senilai Rp 9 miliar dari proyek itu.

    “AGD meminta commitment fee sebesar 8% saudara ABZ dengan saudara AGD yaitu kira-kira Rp 9 miliar,” ujar Asep.

    Deddy Karnady dari PT Pilar Cerdas Putra kemudian melakukan penarikan cek Rp 1,6 miliar yang selanjutnya diserahkan kepada Ageng Dermanto. Kemudian Ageng menyerahkan uang itu ke Yasin staf Abdul Azis.

    “Pada Agustus 2025, Saudara DK kemudian melakukan penarikan cek Rp 1,6 miliar yang selanjutnya diserahkan kepada Sdr. AGD. Sdr. AGD kemudian menyerahkannya kepada YS selaku staf Saudara ABZ. Penyerahan dan pengelolaan uang tersebut diketahui oleh Saudara ABZ, yang di antaranya untuk membeli kebutuhan Saudara ABZ,” ujar Asep.

    “Saudara DK juga melakukan penarikan tunai sebesar Rp 200 juta yang kemudian diserahkan kepada saudara AGD. Selain itu, PT. PCP juga melakukan penarikan cek sebesar Rp 3,3 miliar,” imbuh Asep.

    Abdul Azis, Andi Lukman Hakim dan Ageng Dermanto (AGD) dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, Deddy Karnady dan Arif Rahman dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    (ial/whn)

  • Pegawai Puskesmas Ungkap Adanya Pungli 15 Persen dari Insentif Dana Kapitasi di Pamekasan Surabaya 8 Agustus 2025

    Pegawai Puskesmas Ungkap Adanya Pungli 15 Persen dari Insentif Dana Kapitasi di Pamekasan Surabaya 8 Agustus 2025

    Pegawai Puskesmas Ungkap Adanya Pungli 15 Persen dari Insentif Dana Kapitasi di Pamekasan
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Pungutan liar (pungli) diduga terjadi di sejumlah puskesmas di Kabupaten Pamekasan.
    Pungutan dilakukan bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 15 persen dari nominal insentif petugas kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi.
    Salah satu petugas puskesmas di Pamekasan berinisial OD mengungkapkan pungutan liar untuk dana taktis di beberapa puskesmas.
    “Setelah insentif dana kapitasi cair, petugas kesehatan diminta menyetor ke oknum di sejumlah puskesmas masing-masing,” katanya, Jumat (8/8/2025).
    Pungutan setiap puskesmas berbeda, mulai dari 10 persen hingga 15 persen dari jumlah insentif yang diterima setiap petugas kesehatan, terutama petugas yang berstatus PNS.
    “Insentif jasa pelayanan petugas kesehatan dari dana kapitasi juga bervariasi nominalnya, sehingga besaran setoran yang harus dilakukan juga sama,” ujar OD.
    Ia mengatakan, pungutan itu sudah berlangsung cukup lama.
    Penarikan uang dilakukan dengan alasan untuk dana taktis kebutuhan puskesmas.
    Bahkan, menurutnya, uang tersebut tidak tercatat di kas puskesmas dan tidak dilaporkan.
    Oleh karena itu, penggunaannya tidak diketahui semua pihak di puskesmas.
    “Ini hampir terjadi di semua puskesmas di Pamekasan. Uangnya rata-rata dipegang oknum pegawai di masing-masing puskesmas,” katanya.
    Ia mengatakan, penerima insentif terpaksa memberikan uang setiap kali dana insentif dari dana kapitasi cair.
    Di setiap puskesmas, rata-rata tidak kurang dari 20 penerima insentif setiap bulan.
    “Harus mengikuti membayar. Karena sudah terjadi di puskesmas yang lain. Meskipun besaran nominalnya tidak sama,” katanya.
    Ia berharap, persoalan pungutan liar ini segera diatasi, sehingga tidak terjadi terus menerus dan menguntungkan salah satu oknum di setiap puskesmas.
    “Kami tidak mengetahui pasti dana taktis itu mengalir ke mana. Hanya saja yang saya tangkap untuk kebutuhan puskesmas di luar anggaran yang sudah direncanakan,” katanya.
    OD mengatakan bahwa insentif petugas kesehatan sudah dianggarkan pada jasa pelayanan (japel) pada dana kapitasi setiap puskesmas.
    Ada 21 puskesmas di Pamekasan yang terbagi di 13 kecamatan.
    Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Syaifuddin mengaku tidak mengetahui adanya pungutan tersebut. “Saya sudah meminta agar realisasi dana kapitasi dikelola sesuai aturan,” katanya.
    Pihaknya pun mengakui sudah mengingatkan semua kepala puskesmas di Pamekasan untuk tidak melakukan penarikan-penarikan dalam bentuk apa pun.
    “Saya minta tidak ada penarikan lagi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini tren kasus DBD di Jakarta Barat tiga bulan terakhir

    Ini tren kasus DBD di Jakarta Barat tiga bulan terakhir

    Jakarta (ANTARA) – Tren kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Jakarta Barat menunjukkan fluktuasi menurun dalam tiga bulan terakhir.

    “Tren kasus DBD wilayah Jakarta Barat tiga bulan terakhir, Mei 355 kasus, Juni 295 kasus dan Juli 282 kasus. Data itu sampai dengan 31 Juli pukul 14.00 WIB,” kata Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat, Arum Ambarsari di Jakarta, Kamis.

    Penurunan kasus itu terjadi meskipun prediksi sebelumnya menyatakan bahwa kelembaban serta suhu udara pada Juli 2025 berpotensi meningkatkan kasus DBD.

    Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kesesuaian iklim untuk DBD bulan Juli 2025 itu kelembaban 77 persen.

    Kelembaban optimum untuk nyamuk 71-83 persen, sementara suhu berkisar 25-32° Celsius. “Suhu rata-rata optimum untuk perkembangan nyamuk adalah berkisar 25-27°C,” kata Arum.

    Meskipun kasus DBD mengalami menurun dari angka prediksi, Sudinkes Jakarta Barat (Jakbar) terus menggencarkan pemantauan vektor atau jentik nyamuk DBD dengan melakukan sidak jentik nyamuk ke rumah-rumah warga melalui juru pemantau jentik (jumantik).

    “Pemantauan itu dilakukan dengan utamakan peran masyarakat dan meningkatkan promosi kesehatan tentang DBD,” katanya.

    Selain itu, hingga kini Sudinkes Jakbar terus mengawasi perkembangan bibit nyamuk ber-Wolbachia (metode untuk mengatasi DBD) yang telah rampung disebar di Kecamatan Kembangan.

    Kasudinkes Jakbar Erizon Safari menyebuty bahwa pemantauan dan pergantian telur dilakukan setiap dua minggu pasca penyebaran perdana di masing-masing kelurahan.

    “Tiap dua minggu dilakukan pemeliharaan atau pergantian telur. Tiap lokasi waktunya beda-beda, karena rilis nyamuk (perdana penyebaran bibit nyamuk ber-Wolbachia) juga beda-beda,” ujar Erizon di Jakarta, Jumat (23/5).

    Kemudian, setelah enam bulan, pihaknya bakal melakukan uji populasi nyamuk ber-Wolbachia di wilayah-wilayah (kelurahan) tersebut.

    “Menunggu perkembangan nyamuknya, kalau sudah bagus secara jumlah, (penyebaran) akan geser ke wilayah lain,” ujar Erizon.

    Erizon menuturkan bahwa penyebaran akan dilanjutkan ke kecamatan lainnya di wilayah Jakarta Barat pasca evaluasi setelah enam bulan implementasi.

    “Setelah enam bulan kan akan dievaluasi. (Titik implementasi selanjutnya) Belum ditentukan,” katanya.

    Adapun penyebaran bibit nyamuk ber-Wolbachia dilakukan di enam kelurahan di Kecamatan Kembangan, yakni Joglo, Kembangan Selatan, Kembangan Utara, Meruya Utara, Meruya Selatan dan Srengseng.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.