Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Respons Polisi Soal Video Viral Aparat Pukuli Demonstran Pemakzulan Bupati Pati

    Respons Polisi Soal Video Viral Aparat Pukuli Demonstran Pemakzulan Bupati Pati

    Seperti diberitakan kanal Liputan6.com sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat sebanyak 64 korban luka dalam demo di depan Kantor Bupati Pati Sudewo pada Rabu (13/8/2025). Sedangkan korban meninggal belum ditemukan.

    “Dari 64 korban luka tersebut, ada yang dirawat di RSUD RAA Soewondo, Klinik Marga Husada, Klinik Pratama PMI, RS Keluarga Sehat, dan perawatan di tempat,” kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Lucky Pratugas Nasrimo di Pati dikutip Kamis (14/8/2025).

    Untuk pasien yang dirawat di RSUD RAA Soewondo ada 40 orang, Klinik Marga Husada empat orang, Klinik Pratama PMI satu orang, RS Keluarga Sehat ada tujuh orang, dan perawatan di tempat ada 12 orang.

    Sebagian besar korban luka saat demo Pati menjalani rawat jalan. Sedangkan rawat inap enam orang. Selebihnya rawat jalan dan ada yang observasi. Terkait korban meninggal hingga saat ini nihil.

    Hal itu, juga dipertegas pernyataan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto bahwa setelah dilakukan konfirmasi hingga Rabu sore usai aksi massa, hasil penelusuran pihak Kepolisian nihil.

    “Tidak ada korban meninggal dunia dalam aksi anarkis tersebut,” tegasnya.

    Dari sejumlah korban luka, kata dia, aparat Kepolisian tercatat ada tujuh hingga delapan orang, sedangkan luka yang dialami aparat antara lain lebam, robek pada kulit, hingga luka di kepala akibat aksi anarkis.

    Sementara itu, Bupati Pati Sudewo menambahkan korban luka ditangani oleh pihak RSUD RAA Soewondo Pati. “Mereka yang sakit mudah-mudahan segera membaik dan sehat wal afiat kembali,” tukas Sudewo. 

  • Kanker Serviks Tembus 2.500 Kasus di Jateng, Vaksin HPV Dikebut hingga ke Sekolah Regional 14 Agustus 2025

    Kanker Serviks Tembus 2.500 Kasus di Jateng, Vaksin HPV Dikebut hingga ke Sekolah Regional 14 Agustus 2025

    Kanker Serviks Tembus 2.500 Kasus di Jateng, Vaksin HPV Dikebut hingga ke Sekolah
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 2.515 perempuan di Jawa Tengah terdiagnosis kanker serviks sepanjang tahun 2024, berdasarkan data dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah.
    Secara nasional, Kementerian Kesehatan memperkirakan lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks terdeteksi setiap tahun.
    Ironisnya, sekitar 70 persen dari kasus tersebut baru diketahui pada stadium lanjut, yang secara signifikan meningkatkan risiko kematian.
    “Di Indonesia, kasus kanker serviks cukup tinggi. Ini berada di urutan kedua sebagai penyebab kematian pada perempuan, dan penyebabnya adalah virus HPV yang biasanya menular melalui hubungan seksual,” ujar Kabid P2P Dinkes Jateng, Irma Makiah, saat dikonfirmasi pada Kamis (14/8/2025).
    Untuk menanggulangi masalah ini, Dinkes Jateng terus mengejar target vaksinasi Human Papilloma Virus (HPV) bagi pelajar SD kelas 5 dan 6 serta SMP kelas 9 sejak tahun 2023.
    Imunisasi dilakukan melalui kerja sama antara Dinkes, Dinas Pendidikan, puskesmas, dan sekolah-sekolah.
    “Ini nanti akan diintegrasikan dengan program Bias Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang dilaksanakan pada bulan Agustus dan November,” tambahnya.
    Capaian vaksinasi HPV pada tahun 2023 menunjukkan dosis pertama mencapai 106 persen dan dosis kedua 91 persen.
    Pada tahun 2024, capaian meningkat menjadi 132 persen untuk dosis pertama dan 90 persen untuk dosis kedua.

    “Yang HPV 1 tinggi capaiannya karena imunisasi yang dikejar untuk 9 SMP,” imbuh Irma.
    Irma juga menjelaskan bahwa sasaran vaksin HPV untuk perempuan kelas 5 SD di Jawa Tengah sebanyak 267.434 anak.
    Sedangkan sasaran vaksinasi bagi perempuan di bawah usia 15 tahun, yaitu kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, mencapai 252.473 anak.
    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa mulai tahun 2025, layanan skrining HPV DNA akan diintegrasikan dalam program cek kesehatan gratis.
    Namun, hingga kini, hal tersebut belum diterapkan dalam pelaksanaan CKG.
    “Untuk integrasi dengan CKG, kita masih menunggu petunjuk teknis dari Kemenkes. HPV DNA baru merupakan proyek percontohan tahun lalu di Dinkes Semarang,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Irma menambahkan bahwa anak laki-laki juga akan dicanangkan untuk menerima vaksin serupa agar pencegahan dapat lebih efektif.
    “Menurut rencana aksi nasional penanggulangan kanker, ini nanti akan berlanjut pada anak laki-laki. Karena penularan melalui hubungan seksual, berarti dari laki-laki juga ada target dalam road map nasional yang sedang diproses,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Jateng pastikan pelayanan publik di Pati sudah normal

    Gubernur Jateng pastikan pelayanan publik di Pati sudah normal

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Pati saat ini telah kembali berjalan dengan normal setelah aksi massa besar-besaran yang terjadi sehari sebelumnya.

    “Perkembangan situasi kita bahas secara detail. Saya sampaikan, situasi wilayah Pati kondusif,” katanya, usai rapat terbatas bersama jajaran Forkopimda, di Semarang, Kamis.

    Rapat terbatas tersebut digelar untuk membahas perkembangan situasi pasca aksi massa besar-besaran di Kabupaten Pati, Jateng, Rabu (13/8) kemarin.

    Ia menjelaskan bahwa seluruh kegiatan dan penyampaian aspirasi terkait tuntutan oleh masyarakat Pati agar Bupati Pati Sudewo mundur telah diwadahi di DPRD setempat.

    Pembahasan, kata dia, sedang dilakukan oleh DPRD Pati dan tinggal menunggu hasil, dan paling tidak dalam waktu 60 hari hasil tersebut akan diketahui bersama.

    “Kami tunggu dari DPRD-nya, jadi ini kan kewenangannya di DPRD Kabupaten Pati, bukan di Pemprov,” kata mantan Kapolda Jateng itu.

    Meski demikian, kata dia, Pemprov Jateng telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menurunkan tim ke Pati untuk memantau perkembangan situasi, dan memastikan seluruh pelayanan publik berjalan lancar tanpa gangguan.

    “Dari Biro Otonomi Daerah (Otda), Biro Ekonomi, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan juga melakukan bantuan di sana agar roda perekonomian dan investasi di wilayah Pati tetap berjalan,” katanya.

    “Biro Kesra juga sudah turun untuk koordinasi lintas sektoral dan tokoh masyarakat agar situasi lebih kondusif. Dinas Kesehatan juga diterjunkan agar layanan kesehatan berjalan baik,” kata Luthfi.

    Koordinasi dengan Kemendagri juga terus dilakukan, dan sifatnya berupa laporan terkait perkembangan situasi terkini, apalagi tim dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah turun.

    Ia menegaskan bahwa peristiwa di Kabupaten Pati harus menjadi pelajaran bersama, khususnya bagi seluruh bupati dan wali kota, terkait perkembangan situasi di wilayah masing-masing.

    Ia mencontohkan perihal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan tugas pemprov adalah memfasilitasi, melakukan koreksi, dan verifikasi.

    Berkaitan dengan kasus Pati, Sekda Pati mengirimkan surat untuk verifikasi ke Pemprov Jateng tanggal 12 April 2025. Selanjutnya pada 22 April 2025 Biro Hukum memanggil Pemkab Pati untuk rapat bersama terkait kenaikan PBB.

    Hasil rapat bersama tersebut ada tiga aspek yang harus dipenuhi. Pertama, harus ditunjuk pihak ketiga untuk melakukan asistensi atau kajian. Kedua, tidak membebani masyarakat. Ketiga, disesuaikan dengan kemampuan wilayah. Aspek-aspek tersebut harus dilaporkan dalam waktu satu minggu.

    “Sampai sekarang mungkin, ya, dari kajiannya belum sampai dan lain sebagainya. Ini menjadi teguran untuk tidak dilakukan kembali. Tetapi kan (kebijakan kenaikan PBB) sudah ditarik ya, sudah dicabut, tinggal kita melakukan pembinaan ke depan,” kata Luthfi.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gaduh Keluarga Pasien Paksa Dokter Buka Masker, PAPDI Dorong Pelaku Disanksi Hukum

    Gaduh Keluarga Pasien Paksa Dokter Buka Masker, PAPDI Dorong Pelaku Disanksi Hukum

    Jakarta –

    Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) mengecam keras tindakan kekerasan yang dialami anggotanya, dr Syahpri Putra Wangsa, SpPD, KGH, FINASIM, saat bertugas di RSUD Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

    Dalam pernyataan resmi, Rabu (13/8/2025), PAPDI menyebut perlakuan tersebut termasuk kriminalisasi lantaran keluarga pasien melontarkan perkataan kasar, ancaman, intimidasi, hingga tindakan fisik berupa memegang leher dan melepas masker medis yang digunakan dr Syahpri saat memeriksa pasien.

    Mengacu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, PAPDI secara tegas menekankan amanat perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya sesuai standar yang berlaku.

    PAPDI sepenuhnya mendukung kriminalisasi tersebut dilanjutkan ke ranah hukum demi keadilan anggota yang menjadi korban.

    “Mengharapkan aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi secara adil, profesional, dan sesuai ketentuan, agar perbuatan serupa tidak terulang,” demikian sorot PAPDI dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (14/8/2025).

    Berkaca pada kasus tersebut, PAPDI meminta sejumlah rumah sakit, dinas kesehatan, juga Kementerian Kesehatan RI bisa sepenuhnya menciptakan lingkungan kerja aman dan kondusif.

    “Dengan kerja sama dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi dokter dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” lanjut PAPDI.

    PAPDI berharap kasus yang menimpa dr Syahpri menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat perlindungan tenaga medis. Komunikasi yang sehat antara tenaga kesehatan dan pasien dinilai menjadi kunci terciptanya layanan kesehatan yang bermutu sekaligus aman.

    Belakangan, keluarga pasien RSUD Sekayu, Putra mengaku sudah dimediasi pihak RSUD Sekayu. Keluarga mengaku terkejut video potongan videonya ramai di media sosial.

    “Kami setelah kejadian langsung dimediasi, dan saya selaku keluarga pasien sudah meminta maaf. Saya akui pada saat itu emosi, tetapi kami terkejut mengapa video itu diviralkan di media sosial seolah-olah melakukan kekerasan kepada dokter,” kata dia.

    Pemkab Muba melakukan mediasi antara keluarga pasien dan dokter. Sekda Muba Apriyadi langsung mendatangi RSUD Sekayu untuk memediasi permasalahan intimidasi dan pengancaman keluarga pasien terhadap dokter. Pihaknya meminta keterangan dari kedua belah pihak.

    “Kita prihatin atas kejadian seperti ini, jangan sampai terulang,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

    Apriyadi mengaku, pelayanan di RSUD Sekayu belum sepenuhnya sempurna, tetapi tidak dibenarkan melakukan intimidasi apalagi mengancam tenaga medis.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Baru Pertama Kali Diperiksa, Banyak Siswa Bali Dinyatakan Kurang Sehat

    Baru Pertama Kali Diperiksa, Banyak Siswa Bali Dinyatakan Kurang Sehat

    JAKARTA – Kesehatan anak sekolah menjadi salah satu kunci untuk membentuk generasi yang cerdas dan produktif. Menyadari pentingnya deteksi dini masalah kesehatan pada usia sekolah, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah-sekolah.

    Program ini dirancang agar siswa dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan lengkap tanpa harus mengeluarkan biaya, sehingga tidak ada hambatan bagi mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. 

    Program CKG ini resmi diluncurkan menjelang peringatan HUT RI ke-80, dimulai dari SMKN 2 Denpasar dengan sasaran 292 siswa, dan sebelumnya telah menjangkau 2.120 anak di tingkat SD dan SMP di berbagai kabupaten/kota. Kepala Dinas Kesehatan Bali, I Nyoman Gede Anom, menyatakan meski momen peluncuran bertepatan dengan kemerdekaan, layanan ini akan terus berjalan secara berkelanjutan.

    Di seluruh Bali, program ini menargetkan sekitar 740 ribu siswa untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan di sekolah. Petugas puskesmas diturunkan untuk melakukan 17 jenis pemeriksaan dalam waktu rata-rata 10 menit per anak. Jika ditemukan indikasi penyakit, siswa akan diberikan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan.

    Menurut Anom, sebagian besar siswa baru pertama kali menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap. Hasil awal menunjukkan masalah yang sering ditemukan adalah kurangnya kebugaran fisik dan tekanan darah yang kurang ideal akibat minimnya aktivitas olahraga.

    “Sejauh ini belum kelihatan laporan keluhan dari siswa tapi yang kebugaran hampir rata-rata anak-anak pas ditanya sudah olahraga belum seminggu ini jawabnya belum nah dari situ artinya sudah dianggap tidak sehat ini,” ungkapnya, seperti dikutip ANTARA.

    Pelaksanaan CKG di sekolah tidak menemui hambatan berarti. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Bali sudah dilakukan untuk memastikan data siswa yang akan diperiksa. Pemerintah daerah juga mendorong agar program ini dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya oleh siswa tetapi juga oleh masyarakat umum.

    Menjelang perayaan kemerdekaan, cakupan program diperluas dengan melibatkan komunitas, sekolah, dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas. Anom menegaskan bahwa standar pemeriksaan di puskesmas setara dengan rumah sakit, sehingga masyarakat tidak perlu meragukan kualitas layanan.

    “Kami ingin memberikan contoh bahwa CKG yang dilaksanakan puskesmas itu standarnya sama dengan pemeriksaan di rumah sakit, supaya masyarakat tidak berpikir kok kami disuruh cek ke puskesmas tapi pegawai negeri tempat lain, jadi itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat bahwa cek kesehatan itu penting,” pungkasnya.

  • Pemprov DKI sebut MBG perkuat program kesehatan di sekolah

    Pemprov DKI sebut MBG perkuat program kesehatan di sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengatakan Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memperkuat program peningkatan kesehatan peserta didik di sekolah, salah satunya kantin sehat.

    “MBG ini akan memberikan penguatan yang luar biasa terhadap keseluruhan program. Kita tidak bicara bagaimana makanan yang diberikan, tetapi juga bagaimana kantinnya, bagaimana program-program aktivitas fisiknya,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu.

    Program kantin sehat di sekolah sudah dimulai sejak 2013 melalui Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 140 tentang Penyelenggaraan Kantin Sehat dan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Program tersebut merupakan upaya pemerintah mencegah terjadinya penyakit tidak menular pada usia muda, seperti diabetes, hipertensi, gagal ginjal, dan lainnya.

    Dalam program itu, Ani mengatakan pengelola kantin memperoleh pendampingan agar pangan yang dijual kepada peserta didik terjaga keamanannya. Di sisi lain, peserta didik mendapatkan edukasi terkait makanan sehat, termasuk batas maksimal kadar gula, garam, dan lemak harian.

    “Anak-anak ini kami edukasi makanan sehat seperti apa, kandungan kadar gula, garamnya. Kemudian, di kantin kami beri labelisasi terhadap makanan yang dijual, supaya mereka terbiasa melihat informasi gizi yang ada di setiap makanan yang dimakan,” jelas Ani.

    Selain makanan sehat, Pemprov DKI juga mengedukasi peserta didik agar beraktivitas fisik secara rutin melalui program JakStar. Dalam program itu, siswa diajak menjalani pola hidup sehat, seperti rutin berolahraga dan menjaga pola makan, kemudian mereka mendapatkan poin dari setiap aktivitas sehat yang dilakukan.

    “Nanti kami adakan satu acara untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah menerapkan gaya hidup sehat,” tutur Ani.

    Lebih lanjut, dia menambahkan melalui program MBG, masalah kesehatan yang menjadi perhatian serius di kalangan remaja, salah satunya anemia, diharapkan dapat diantisipasi sejak dini.

    “Jadi sampai hari ini, anemia pada remaja putri masih menjadi masalah yang cukup serius di kesehatan. Mungkin dikombinasikan antara tablet tambah darah dengan makanan yang sehat akan memberikan kontribusi yang positif terhadap penurunan angka anemia pada remaja putri,” kata Ani.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guru di Jakarta dilatih untuk memastikan makanan MBG aman

    Guru di Jakarta dilatih untuk memastikan makanan MBG aman

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melatih guru-guru di sekolah untuk memastikan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) aman dikonsumsi peserta didik sehingga risiko keracunan dapat dihindari.

    “Kami melatih guru yang di sekolah untuk bisa memastikan makanan yang dikirim ke sekolah, paling tidak fisiknya, kemudian tampilannya, tidak ada bau yang aneh,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu.

    Ani dalam seminar bertema “Pentingnya Pengelolaan Konsep Dapur Sehat untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis” menyampaikan upaya ini dilakukan karena Program MBG dilakukan setiap hari di banyak titik sehingga perlu melibatkan Dinas Pendidikan.

    “Dan sampai sekarang selalu diberikan porsi lebih untuk guru di sekolah agar bisa mencoba lebih dahulu sebelum dibagikan pada anak-anak,” ujar dia.

    Sebelum sampai pada penerima, Pemprov DKI Jakarta mengingatkan penjaminan keamanan pangan siap saji wajib diterapkan pelaksana dapur MBG meliputi penerapan cara higiene yang baik berupa pemenuhan persyaratan kebersihan dan sanitasi dalam seluruh proses penyelenggaraan makanan.

    Selain itu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Prosedur Sanitasi (SSOP).

    Hal ini untuk menjamin makanan tidak akan menimbulkan bahaya atau cedera bagi penerima, mencegah risiko terjadinya keracunan makanan atau penyakit yang berasal dari makanan.

    Kemudian, mengurangi dampak negatif dari proses produksi dan pengolahan makanan, baik terhadap lingkungan maupun penjamah pangan.

    Ani mengatakan, Program MBG bagi anak usia sekolah punya peranan penting bagi pemenuhan gizi mereka. Ini terutama pada mereka yang berusia di bawah usia lima tahun dan memiliki masalah gizi.

    “Sampai dengan usia lima tahun, pemberian makanan yang sehat memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah gizi termasuk stunting,” kata dia.

    Sementara pada anak sekolah di jenjang Sekolah Dasar (SD), asupan makanan bergizi akan membuat kesehatan mereka lebih baik sehingga lebih siap untuk mengikuti pembelajaran.

    Merujuk data Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga 27 Juli 2025, tercatat penerima Program MBG di DKI Jakarta mencapai mencapai 228.334 orang. Mereka ini menerima MBG dari 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di lima Kota Administrasi Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI sudah miliki 71 dapur MBG dengan penerima capai 200 ribu orang

    DKI sudah miliki 71 dapur MBG dengan penerima capai 200 ribu orang

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengemukakan hingga Juli 2025 terdapat sebanyak 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan total penerima manfaat mencapai 228.334 orang.

    Kepala Dinas kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati dalam seminar bertema “Pentingnya Pengelolaan Konsep Dapur Sehat untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis” di Jakarta, Rabu, merinci dari jumlah SPPG ini, sebanyak 36 di antaranya berada di Jakarta Timur dan merupakan lokasi terbanyak.

    “Memang yang paling besar di Jakarta Timur, penerima manfaatnya sampai dengan hari ini ada 115.578. Ini sejalan juga dengan memang dapur SPPG-nya yang paling banyak adalah di Jakarta Timur, 36,” kata dia.

    Untuk wilayah lainnya, yakni Jakarta Selatan dengan total 19 dapur MBG dan penerima manfaat 61.374 orang, diikuti Jakarta Utara dengan 9 dapur MBG dan 30.391 penerima manfaat.

    Selanjutnya, Jakarta Barat memiliki total lima dapur MBG dengan total penerima sebanyak 15.470 orang. Kemudian Jakarta Pusat dengan satu dapur MBG dan penerima sebanyak 3.633 orang.

    Sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu sudah ada satu dapur MBG dan penerima manfaat sebanyak 1.888 orang.

    “Sebarannya dari penerima manfaatnya, mulai dari kelompok TK, SD, SMP, SMA. Yang terbesar adalah kelompok SD, tetapi kelompok TK juga banyak,” katanya.

    Karena ketika bicara intervensi gizi, kata dia, sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap perbaikan status gizi adalah di kelompok TK.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya untuk menjaga agar pemberian makanan bergizi bermanfaat untuk anak-anak dan tidak menimbulkan efek samping seperti risiko keracunan.

    “Makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Ini benar-benar makanan yang baik, sehat, dan layak konsumsi baik secara standar makanannya sendiri maupun proses pengolahan,” kata dia.

    Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) termasuk dalam inspeksi fasilitas penyedia makanan, yakni dapur MBG.

    “Ini untuk memastikan sarana yang dibuat kemudian yang masak, penjamah makanannya semuanya sudah sesuai dengan standar kesehatan sehingga harapan untuk meminimalisir risiko dan ‘output’ yang dihasilkan makanan yang sehat dan higiene terstandar ataupun terjaga,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkes Bicara Kurikulum Kesehatan Dasar Jadi Materi Wajib di Sekolah

    Menkes Bicara Kurikulum Kesehatan Dasar Jadi Materi Wajib di Sekolah

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan tengah mengupayakan kurikulum kesehatan dasar masuk sebagai pelajaran wajib di setiap satuan pendidikan. Upaya tersebut dilakukan dengan membujuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

    “Kita sedang membujuk Pak Mendikdasmen agar menjadikannya kurikulum wajib,” kata Budi di Kota Padang, Sumatera Barat, dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2025).

    Budi menjelaskan, materi kurikulum ini antara lain mengajarkan cara bertindak ketika menghadapi situasi tidak terduga, seperti gempa bumi, cara menangani diri sendiri saat terluka, dan pentingnya menjaga kebersihan.

    “Bahkan anak didik juga diajarkan untuk menegur atau menjelaskan kepada masing-masing orang tua perokok terkait bahaya terpapar asap rokok,” ujar Budi.

    “Jadi, tujuannya agar setiap orang itu sejak dini sudah memahami pentingnya menjaga kesehatan,” lanjutnya.

    Budi menyampaikan, pendidikan kesehatan sebetulnya sudah mulai dikerjakan dan diimplementasikan Kementerian Kesehatan pada 2023, bekerja sama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang saat itu dijabat Nadiem Anwar Makarim.

    Ia meyakini, jika kurikulum kesehatan masuk ke ranah pendidikan, kesadaran masyarakat akan kesehatan akan jauh lebih baik.

    Di kesempatan yang sama, Budi menegaskan bahwa menjaga tubuh tetap sehat merupakan tindakan promotif dan preventif, sedangkan mengobati orang sakit adalah tindakan kuratif.

    Ia mendorong seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, termasuk dinas kesehatan di provinsi, kabupaten, dan kota, untuk terus menggerakkan pola hidup sehat, skrining kesehatan, dan langkah pencegahan lainnya agar masyarakat tidak jatuh sakit.

    Budi juga mencontohkan Singapura yang memiliki rata-rata usia penduduk 84 tahun, lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang rata-rata 79 tahun meski biaya kesehatan di AS jauh lebih tinggi. Menurutnya, keberhasilan Singapura tidak lepas dari pemahaman warganya terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

    (naf/naf)

  • Didemo Ribuan Warga, di mana Bupati Pati Sudewo?

    Didemo Ribuan Warga, di mana Bupati Pati Sudewo?

    Liputan6.com, Jakarta Massa dari berbagai elemen menggelar demonstrasi di depan Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8). Mereka menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari kursi kepemimpinan. Massa bergantian melakukan orasi. Lantas ke mana Bupati Sudewo?

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Liputan6.com di lokasi, Bupati Sudewo diketahui berada di dalam pendopo. Kapolres Pati AKBP Jaka Wahyudi bersama Dandim Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto juga berada di dalam pendopo.

    Keduanya berupaya membujuk Sudewo untuk menemui massa yang sudah menumpuk di depan pendopo.

    Sementara itu, kondisi demonstran mulai memanas. Tensi emosi mereka meninggi lantaran tidak kunjung ditemui bupati.

    Sebelumnya diberitakan, demo ini dikawal 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran, TNI, serta berbagai instansi untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.

    “Pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan,” kata Jaka Wahyudi.

    Adapun personel gabungan yang dilibatkan selain dari 14 polres jajaran, yakni Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, gabungan direktorat, bidang dan satker Mapolda Jateng, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Damkar, serta instansi terkait lainnya.

    Ia mengatakan seluruh petugas juga mendapat arahan teknis dan mental sesuai standar operasional prosedur, termasuk cara menghadapi potensi provokasi.

    “Kami ingatkan peserta aksi maupun masyarakat untuk tidak membawa barang terlarang, seperti minuman keras, narkoba, senjata tajam, senjata api, bahan peledak, petasan, maupun benda yang berpotensi digunakan untuk merusak fasilitas umum. Kami akan bertindak cepat jika ditemukan pelanggaran. Semua ini demi keselamatan bersama dan kelancaran kegiatan,” tegasnya.

    Sementara itu, Kordinator Lapangan Aksi Demo di Pati Ahmad Husein kepada Liputan6.com, Rabu (13/8/2025) mengatakan, pagi ini masyarakat sudah berkumpul, termasuk pedagang pasar.

    “Saya berterima kasih pada semua masyarakat, khususnya yang mendukung aksi kami,” katanya.

    Husein mengatakan, massa demonstran yang bakal datang mencapai 100 ribu orang. Sedangkan tuntutan terakhir yang dibawa masyarakat adalah lengserkan Bupati Sudewo.

    “(Misalkan nanti deadlock) kita tetap bertahan,” katanya.

    Husein yang mewakili masyarakat pendemo menegaskan, intinya masyarakat Pati sudah tidak butuh pemimpin yang arogan dan semena-mena.

    “Kami masyarakat gak butuh pemimpin yang arogan dan semena-mena,” katanya.