Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Dedi Mulyadi Beri Pesan ke Calon Dokter: Proses Rekrutmen Jangan Ditentukan Ekonomi Orang Tua

    Dedi Mulyadi Beri Pesan ke Calon Dokter: Proses Rekrutmen Jangan Ditentukan Ekonomi Orang Tua

    “Kita harus mulai menyadari bahwa penyelesaian problem kesehatan itu bukan hanya dengan obat. Bukan hanya dengan peningkatan teknologi atau sains di bidang kedokteran, tetapi juga cakupan dalam upaya melakukan pencegahan. Selalu bicara kesehatan, bicara pengobatan, tap bukan bicara bagaimana menciptakan manusia yang sehat,” kata dia.

    Dedi Mulyadi menambahkan, saat ini ada sebanyak 10 orang lebih telah dipilih untuk mendapatkan beasiswa dokter spesialis di Fakultas Kedokteran (FK) Unpad.

    Dia pun telah menugaskan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan seleksi kembali untuk mendapatkan beasiswa.

    “Saya bilang kadis kesehatan hari ini mulai menyeleksi di kabupaten kota, di desa-desa, di puskesmas-puskesmas, di rumah sakit-rumah sakit daerah untuk masuk ke dokter spesialis tahun depan. Yang berhak mengikuti program itu adalah mereka yang mengabdi di puskesmas, mengabdi di rumah sakit umum daerah, menjadi dokter di daerah terpencil, ada surat keputusannya,” jelas Dedi Mulyadi.

  • BBPOM Jakarta edukasi warga Pulau Tidung terkait gizi dan pangan aman

    BBPOM Jakarta edukasi warga Pulau Tidung terkait gizi dan pangan aman

    Jakarta (ANTARA) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta memberikan edukasi kepada warga Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu, mengenai gizi dan pangan yang aman dikonsumsi guna mencegah stunting.

    “Kami mengajak peserta secara langsung mempraktikkan cara membaca label pangan, mengecek izin edar lewat aplikasi BPOM Mobile, hingga menyusun menu “Isi Piringku” untuk kebutuhan gizi harian,” kata Kepala BBPOM di Jakarta Sofiyani Chandrawati Anwar setelah kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan stunting di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pencegahan stunting harus dimulai dari tingkat keluarga, dengan memperhatikan gizi dalam pangan yang dikonsumsi sehari-hari.

    Dia pun mengingatkan masyarakat agar selalu memilih makanan yang tepat, aman dan menyehatkan.

    “Mari bersama memastikan pangan yang kita konsumsi aman, bergizi, dan tepat sasaran,” ujar Sofiyani.

    Sementara itu, Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu Mery Aderita Romaulina menuturkan penguatan literasi gizi memerlukan kolaborasi lintas sektor.

    Dia menilai sinergi pengawasan obat dan makanan dengan edukasi gizi sangat penting agar masyarakat lebih cermat dalam memilih pangan.

    Dalam kegiatan KIE tersebut, peserta sepakat ilmu yang mereka dapatkan bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masa depan generasi sehat di Kepulauan Seribu.

    “Dengan pendekatan yang lebih praktis dan interaktif, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat Pulau Tidung untuk mencegah stunting,” ucap Mery.

    Salah satu warga Pulau Tidung Siti Aminah mengaku mendapatkan wawasan baru dalam kegiatan tersebut, dan akan lebih selektif dalam memilih makanan yang dikonsumsi.

    “Biasanya saya belanja jajanan anak tanpa lihat label. Setelah ikut kegiatan ini, saya jadi tahu cara cek izin edar di aplikasi BPOM. Jadi lebih tenang memilih makanan untuk anak,” papar Siti.

    Peserta lainnya, Rina (18) juga mengaku senang mengikuti kegiatan itu karena bisa langsung bertanya dan berkonsultasi seputar gizi.

    “Senang bisa langsung konsultasi, jadi tidak bingung lagi pilih makanan sehat,” ungkap Rina.

    Kegiatan edukasi itu digelar di Balai Pertemuan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, dengan melibatkan puluhan remaja, ibu hamil, dan ibu dengan balita.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Stafsus Menko Polkam tekankan rakyat berhak lingkungan bersih narkoba

    Stafsus Menko Polkam tekankan rakyat berhak lingkungan bersih narkoba

    “Kita harus buktikan bahwa negara hadir, bahwa pemerintah serius, dan bahwa rakyat berhak atas lingkungan yang bersih dari narkoba,”

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) bidang Media dan Hubungan Masyarakat Husain Abdullah menekankan bahwa rakyat berhak atas lingkungan yang bersih dari narkoba.

    “Kita harus buktikan bahwa negara hadir, bahwa pemerintah serius, dan bahwa rakyat berhak atas lingkungan yang bersih dari narkoba,” kata Husain dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (21/8), sebagai bagian dari implementasi program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

    “Kehadiran saya disini mewakili Menko Polkam untuk menguatkan komitmen bersama, menyatukan langkah, dan mempercepat sinergi lintas sektor pusat dan daerah,” ucapnya.

    Dia berharap rapat koordinasi ini mampu menjadi upaya konkret dalam menyelaraskan langkah dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pelaksanaan program P4GN secara terintegrasi di Sulawesi Selatan.

    “Kolaborasi antarinstansi dan dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan M. Ishaq Iskandar melaporkan bahwa pihaknya telah menjalankan program rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba melalui fasilitas kesehatan, baik rawat inap maupun rawat jalan.

    Dia mengatakan hingga saat ini terdapat 563 kasus yang telah ditangani, dengan jumlah terbanyak sebanyak 155 kasus berasal dari Kota Makassar.

    “Selain itu, Pemprov Sulsel telah memiliki regulasi berupa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang fasilitasi pelaksanaan P4GN dan sedang menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN 2025,” ujarnya.

    Dalam rapat tersebut hadir pula sejumlah narasumber dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel, serta perwakilan Ditresnarkoba Polda Sulsel.

    Adapun peserta berasal dari unsur kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Bone, Maros, dan Parepare.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Cacingan Bocah Raya: Dinkes Jabar Minta Maaf, Janji Perbaiki Pelayanan

    Kasus Cacingan Bocah Raya: Dinkes Jabar Minta Maaf, Janji Perbaiki Pelayanan

    Dedi Mulyadi menyampaikan rasa prihatin dan meminta maaf atas kondisi yang dialami Raya hingga akhirnya meninggal dunia.

    “Saya menyampaikan prihatin dan rasa kecewa yang mendalam, serta permohonan maaf atas meninggalnya seorang balita berusia 3 tahun, dan dalam tubuhnya dipenuhi cacing,” kata dia seperti dikutip dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71, Rabu (20/8/2025).

    Dedi mengaku sudah berkomunikasi dengan dokter yang menangani jenazah Raya. Dia juga mengaku sudah mendapatkan laporan soal kondisi keluarga Raya.

    Dedi Mulyadi akan memberikan sanksi baik itu ke tim penggerak PKK, Kepala Desa, maupun Bidan Desa akibat peristiwa tersebut.

    Reporter: Robby Bouceu/merdeka.com

    Sungguh ironi, seorang bocah berusia 3 tahun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang dipenuhi cacing. Penanganan kesehatan bocah yang terkendala birokrasi membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara.

  • Kemenkes Buka Suara Terkait Balita di Sukabumi Meninggal gegara Kecacingan

    Kemenkes Buka Suara Terkait Balita di Sukabumi Meninggal gegara Kecacingan

    Jakarta

    Buntut kasus kematian balita di Sukabumi pasca teridentifikasi lebih dari 1 kilogram cacing di tubuhnya, Kementerian Kesehatan RI sudah melakukan sejumlah upaya berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

    Puskesmas Kabandungan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi menggencarkan pemberian makanan tambahan untuk anak dengan gizi kurang. Pemberian obat massal cacingan dengan albendazol secara rutin, setahun dua kali.

    “Juga dilakukan penyelidikan epidemiologi, untuk menggali riwayat dan faktor risiko pada pengidap, agar tidak terjadi infeksi lagi,” tutur Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman, Rabu (20/8/2025).

    Kemenkes RI mengimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Selalu membiasakan mencuci tangan di waktu krusial seperti berikut:

    Setelah makanSetelah buang air besarSebelum menjamah makananSebelum menyusuiSetelah beraktivitas

    Masyarakat juga diimbau untuk tidak sembarangan buang air besar. Mengingat, kontaminasi larva cacing di tanah bisa bersumber dari BAB sembarangan, dan menjadi faktor risiko utama penularan.

    Hal yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan makanan, utamanya buah dan sayuran.

    “Mencuci buah dan sayuran sebelum dimakan, memasak makanan dengan baik, dan menggunakan sumber air bersih,” beber Aji.

    “Jika ada gejala cacingan segera berobat ke puskesmas, dan untuk anak usia satu sampai 12 tahun minum obat cacing yang diberikan oleh petugas puskesmas 2 kali
    setahun,” pesan dia.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Pemkot Denpasar ikuti verifikasi Kota Sehat Tingkat Nasional 2025

    Pemkot Denpasar ikuti verifikasi Kota Sehat Tingkat Nasional 2025

    Kota Denpasar tahun ini kembali diikutsertakan dalam verifikasi penilaian pada tingkatan Swasti Saba Wistara. Ini merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi Kota Denpasar

    Denpasar (ANTARA) – Pemerintah Kota Denpasar memaparkan berbagai inovasi dan upaya pembangunan kesehatan masyarakat saat mengikuti proses verifikasi lanjutan Kabupaten Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2025, Kategori Swasti Saba Wistara, secara daring.

    Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana dalam paparan kepada Tim Verifikator Pusat secara daring, Selasa, menjelaskan berbagai inovasi dan upaya pembangunan kesehatan masyarakat di Kota Denpasar yang meliputi sembilan tatanan sebagai indikator penilaian.

    Adapun sembilan tatanan fundamental tersebut terdiri dari, kehidupan masyarakat sehat mandiri, pemukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, perkantoran dan perindustrian, pariwisata, transportasi dan tertib lalulintas, perlindungan sosial, dan penanggulangan bencana.

    Arya Wibawa menjelaskan Kota Denpasar memiliki beberapa inovasi di berbagai tatanan tersebut antara lain inovasi yang meliputi layanan kesehatan bagi masyarakat, layanan fasilitas pemukiman dan fasilitas umum yang di dalamnya berisi layanan pengelolaan sampah, air bersih, dan lainnya.

    Tak hanya itu, Kota Denpasar juga memiliki inovasi yang meliputi layanan pada satuan pendidikan, yang di dalamnya juga berkaitan dengan penyelenggaraan Posyandu Remaja, gerakan anti-narkoba, UKS di sekolah, dan sebagainya.

    “Dari aspek tatanan pasar, inovasi yang telah ditempuh Kota Denpasar adalah salah satunya penyelenggaraan Pasar Tradisional yang ditata dengan bersih dan sehat,” katanya.

    Dirinya juga menyampaikan pada tatanan perkantoran dan perindustrian, Kota Denpasar juga memiliki inovasi antara lainnya adalah pameran Gema Tridatu yang mewadahi para pelaku IKM/UMKM di Kota Denpasar dalam mempromosikan produknya.

    Ada juga inovasi lain, seperti layanan Pojok Kebaikan dan Step Up di tatanan Perlindungan Sosial, inovasi ATCS pada transportasi, inovasi penataan kawasan Serangan pada tatanan pariwisata, inovasi pada penanggulangan bencana Bala Wisata Tirtha, dan lainnya.

    “Inovasi pada seluruh tatanan tersebut, merupakan upaya kami di Pemerintahan Kota Denpasar dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ungkap Arya Wibawa.

    Selanjutnya, dirinya juga mengungkapkan adapun Indeks Capaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) prioritas Kota Denpasar tahun 2023 mencapai Tuntas Utama dengan 1 sektor yaitu, pendidikan sebesar 98.65 persen, dan pada tahun 2024 IP SPM mencapai Tuntas paripurna dengan semua sektor sebesar 100 persen.

    “Indeks pembangunan manusia Kota Denpasar terus menunjukkan tren positif, meningkat dari 84,03 di tahun 2021 menjadi 85,11 pada tahun 2024, dan ini menjadikan Denpasar sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Bali,” imbuh Wawali Arya Wibawa.

    Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, mengatakan keikutsertaan Kota Denpasar pada penilaian tahun 2025 ini, merupakan kali keempat, setelah sebelumnya, Kota Denpasar telah berhasil sebanyak tiga kali meraih penghargaan pada kategori Swasti Saba Wistara, yakni pada tahun 2017, 2015 dan 2023.

    Sebagai informasi, dalam tingkatan penghargaan KKS, terdapat beberapa tingkat kategori yakni, Padapa, Wiwerda, dan Wistara,

    “Kota Denpasar tahun ini kembali diikutsertakan dalam verifikasi penilaian pada tingkatan Swasti Saba Wistara. Ini merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi Kota Denpasar,” kata dr. Agung Candrawati.

    Sementara itu, Tim Verifikator Pusat, pada kesempatan tersebut, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap jajaran Pemerintah Kota Denpasar dalam persiapan verifikasi lanjutan KKS ini.

    Pemerintah Kota Denpasar sendiri dinilai memahami apa yang menjadi indikator dalam penilaian sehingga tidak banyak catatan yang diberikan oleh para Tim Verifikator.

    “Kami berharap hal ini terus dapat dipertahankan, terutama dalam upaya pemenuhan layanan kepada masyarakat,” ujar Effendi, salah seorang Tim Verifikator Pusat.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ibu Gangguan Jiwa dan Ayah TBC, Bocah 4 Tahun Meninggal Tubuhnya Penuh Cacing, Bertelur Sampai Otak

    Ibu Gangguan Jiwa dan Ayah TBC, Bocah 4 Tahun Meninggal Tubuhnya Penuh Cacing, Bertelur Sampai Otak

    GELORA.CO –  Kasus kesehatan memprihatinkan terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang bocah usia 4 tahun meninggal dunia dengan tubuh yang dipenuhi oleh cacing.

    Bocah tersebut mengidap cacingan akut, bahkan cacing yang bersarang di tubuhnya sudah bertelur sampai ke otak.

    Peristiwa ini menimpa anak bernama Raya (4) di Desa Cinaga, Kecamatan Kabandunga, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

    Ia meninggal dunia setelah sempat koma dan beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit.

    Kisah Raya ini juga dibagikan oleh akun instagram @rumah_teduh_sahabat_iin. 

    Raya yang masih sangat kecil seringkali berada di kolong rumah bersama dengan ayam dan kotoran. Diduga, tubuhnya digerogoti ribuan cacing pita karena lingkungan yang tidak bersih.

    Ibu Raya, mengalami gangguan jiwa. Sementara ayahnya, mengidap penyakit TBC, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis.

    TBC alias Tuberkulosisatau sering juga disebut TB dan paling sering menyerang paru-paru.

    Ribuan cacing pita, bersarang dalam tubuh mungil Raya. Entah sudah berapa lama, dalam video yang dibagikan oleh Instagram @rumah_teduh_sahabat_iin, disebutkan berdasar hasil CT Scan telur cacing tersebut sudah sampai di otak.

    Cacing juga sampai keluar dari hidung, mulut, serta kemaluan bocah malang tersebut.

    “Setiap membayangkan, seumur hidupnya yang hanya 4 tahun itu, tubuhnya di gerogoti cacing dalam tubuhnya. Menyerap oksigen dan nutrisi yang sudah pas-pasan di tubuhnya… Remuk rasanya hati ini… Semoga Allah ampuni negeri ini, para pemimpin negeri ini, dan mengampuni kami saudara seimannya yg sangat terlambat membantunya…,” tulis caption dalam video yang dibagikan itu.

    Berdasar narasi dalam video, Raya sudah tidak sadarkan diri sejak dijenguk tim relawan tanggal 13 Juli 2025.

    Bocah tersebut lalu dibawa ke IGD rumah sakit untuk mendapat pertolongan.

    Akan tetapi Raya yang tinggal dengan keluarga penuh keterbatasan rupanya tak memiliki identitas.

    Sehingga saat dibawa ke rumah sakit Raya tak memiliki BPJS Kesehatan.

    “Dikasih waktu 3×24 jam (oleh rumah sakit) untuk urus identitas Raya. Dari hari pertama Raya masuk picu, relawan betul-betul di uji. Relawan di oper-oper dari satu dinas ke dinas lain untuk dapat bantuan BPJS subsidi,” ungkap penjelasan dalam video yang dibagikan @@rumah_teduh_sahabat_iin. 

    “Dari Dinsos Kota ke Dinsos Kabupaten, sampai juga ke Dinkes Kabupaten dan diarahkan lagi ke Kabid Limjamsos dioper lagi ke Dinkes. Kemudian dapat jawaban Dinkes Kabupaten tidak punya anggaran dan mou dengan RSUD Kota, mereka memberikan solusi agar Raya yang sudah berhari-hari dalam keadaan koma dipindahkan aja ke rumah sakit Kabupaten Jampang,” katanya.

    Setelah menjalani perawatan selama 9 hari, Raya akhirnya meninggal dunia pada 22 Juli 2025.

  • Menkes Sentil Angka Kematian Bayi di Indonesia Tinggi, Cuma Lebih Baik dari Laos-Myanmar

    Menkes Sentil Angka Kematian Bayi di Indonesia Tinggi, Cuma Lebih Baik dari Laos-Myanmar

    Jakarta

    Angka kematian bayi di Indonesia masih jauh lebih tinggi ketimbang banyak negara lain di ASEAN. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan menyoroti jumlahnya hanya lebih baik dibandingkan laporan kasus Laos dan Myanmar.

    Indonesia mencatat sedikitnya lebih dari 30 ribu bayi meninggal setiap tahun saat lahir. Angkanya disebut terus meningkat.

    “Kalau dibandingkan dengan Singapura, angka kematian bayi mereka hanya 2 per seribu kelahiran. Malaysia 6 sampai 7 per seribu, Thailand 7 sampai 8 per seribu kelahiran. Indonesia jauh lebih tinggi, bahkan Vietnam lebih baik dari kita,” beber Budi dalam peringatan World Patient Safety Day 2025, Selasa (19/8/2025).

    Menkes mewanti-wanti agar Indonesia jangan sampai tersalip negara-negara yang sebelumnya berada di bawah.

    Persoalan Data

    Menurutnya, angka kematian bayi yang tercatat masih belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Berkaca pada masa pandemi COVID-19, banyak kasus yang tidak terlaporkan. “Yang terecord di kita cuma 33 ribu. Tapi bisa jadi jumlah yang sebenarnya mencapai 100 ribu kasus per tahun,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran Kementerian Kesehatan hingga Dinas Kesehatan daerah memperkuat registrasi kelahiran dan kematian.

    “Yuk, dicatat yang benar. Ini sama seperti waktu COVID-19. Kalau pencatatan tidak rapi, kondisi kita akan makin lama makin jelek,” tegasnya.

    Kematian Terjadi di RS

    Budi juga menyoroti fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit, sebagai titik krusial. Data Kemenkes menunjukkan lebih dari 90 persen kematian bayi terjadi di rumah sakit, dengan sekitar 60 persen kasus disebabkan keterlambatan rujukan.

    “Kalau 92 hingga 95 persen kematian terjadi di rumah sakit, berarti memang sistem rumah sakitnya yang harus dibereskan. Mulai dari tata kelola melahirkan, penanganan infeksi, ruang operasi, sampai pelayanan neonatal,” ujarnya.

    Ia menambahkan, puskesmas dan bidan tetap perlu diperkuat. Namun, rumah sakit yang menjadi rujukan ibu dan anak justru harus menjadi prioritas perbaikan.

    Tiga penyebab utama kematian bayi di Indonesia adalah sepsis, gangguan pernapasan, dan kelainan bawaan (kongenital). “Masa ngurusin sepsis saja ruang operasi kita masih bermasalah. Kalau rumah sakit tidak dibereskan, sulit menurunkan angka kematian ini,” tegasnya.

    Budi mengingatkan bahwa isu angka kematian ibu dan bayi bukan sekadar angka statistik. “Coba bayangkan kalau yang meninggal itu keluarga kita sendiri. Jangan kita hanya rapat-rapat saja, tapi jumlah kematiannya tidak turun-turun,” katanya.

    Menkes meminta seluruh pihak dari pusat hingga daerah untuk serius menurunkan angka kematian ibu dan bayi. “Kalau kita bisa bereskan sistem pencatatan, rumah sakit, dan layanan rujukan, saya yakin angka kematian bisa kita tekan,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • Bertambah, 204 Bangunan Rusak Akibat Gempa Poso M 5,8

    Bertambah, 204 Bangunan Rusak Akibat Gempa Poso M 5,8

    Jakarta

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan kerusakan infrastruktur bertambah akibat gempa M 5,8 di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dilaporkan infrastruktur yang rusak menjadi sebanyak 204 bangunan akibat guncangan.

    “Hingga kini Tim Reaksi Cepat (TRC) terus melakukan pendataan lapangan dan data yang disampaikan masih dinamis,” kata Pejabat (Pj) Penanggulangan Bencana BPBD Poso, Sofyan, dilansir Antara, Senin (18/8/2025).

    Sofyan memaparkan 204 bangunan rusak terdiri atas 101 rumah rusak ringan, tiga rumah rusak sedang, 70 rusak berat, dan 30 fasilitas umum berupa sekolah, Polindes, kantor desa dan rumah ibadah.

    Dari peristiwa itu sekitar 14 desa/kelurahan terdampak, yakni Desa Tiwaa, Ueralulu, Masamba, Tokorondo, Lape, Bega, Towu, Masani, dan Kelurahan Tabaludi Kecamatan Poso Pesisir. Kemudian Desa Padalembara, Patiwunga, Tangkura Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Desa Kilo di Kecamatan Poso Pesisir Utara.

    “Laporan kami terima sembilan orang korban mengalami luka berat telah menjalani operasi di Rumah Sakit (RS) Poso, satu korban dalam keadaan kritis, dan satu orang lainnya meninggal dunia pada Minggu malam,” tutur Sofyan.

    Sementara tujuh korban luka ringan dalam perawatan di RS Poso, 10 korban luka ringan mendapat perawatan di Puskesmas Tokorondo, lalu 12 korban luka ringan telah di tangani di lokasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, dan delapan korban luka ringan lainnya ditangani di Puskesmas Tangkura.

    “Sekitar 89 pasien RS Poso terpaksa diungsikan di tenda BNPB di halaman RS itu karena gempa susulan masih terjadi,” ucapnya.

    BPBD setempat mengimbau warga tetap tenang dan pemerintah daerah (pemda) terus memperbarui informasi terkini situasi di lapangan.

    Adapun kebutuhan mendesak dalam kondisi darurat yakni tenda, terpal, lampu taktikal, selimut, alas tidur, makanan siap saji, perlengkapan bayi, obat-obatan dan kendaraan operasional pendukung.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/lir)

  • Bertambah, 204 Bangunan Rusak Akibat Gempa Poso M 5,8

    Korban Gempa M 5,8 Poso Bertambah Jadi 41 Orang, 2 Kritis

    Jakarta

    BPBD Sulawesi Tengah (Sulteng) melaporkan kini tercatat ada 41 korban jiwa akibat gempa magnitudo (M) 5,8 mengguncang Kabupaten Poso. Di antaranya dua korban mengalami kritis.

    “Total korban luka sebanyak 41 orang. Di mana sembilan luka berat, dua diantaranya kritis dan 32 luka ringan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Sulteng Akris Fattah Yunus dalam keterangan tertulis di Palu, dilansir Antara, Minggu (17/8/2025) malam.

    Dia menjelaskan berdasarkan laporan perkembangan hingga pukul 20.00 WITA, sembilan luka berat dan tujuh luka ringan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso. Selain itu, tujuh orang dirawat di Puskesmas Tokorondo, lalu 10 ditangani di lokasi oleh Dinas Kesehatan Poso dan delapan dirawat di Puskesmas Tangkura.

    Selain itu, sebanyak 62 pasien RSUD Poso juga terpaksa diungsikan ke tenda darurat BPBD, yang didirikan di halaman rumah sakit demi keselamatan mereka. BPBD bersama aparat desa setempat terus melakukan assessment dan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat.

    BPBD menyebut kebutuhan mendesak yang diperlukan warga meliputi tenda, terpal, lampu taktis, selimut, alas tidur, makanan siap saji, perlengkapan bayi, obat-obatan, serta kendaraan operasional untuk mendukung evakuasi dan distribusi bantuan.

    “BPBD Sulteng terus berkoordinasi dengan aparat desa dan pemerintah daerah, untuk mempercepat penanganan darurat. Kami juga mengimbau masyarakat tetap waspada karena gempa susulan masih berlangsung,” kata Akris.

    Gempa itu dimutakhirkan menjadi magnitudo 5,8 dengan episenter gempa terletak pada koordinat 1,27 derajat lintang selatan 120,75 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 13 kilometer arah barat laut Kota Poso pada kedalaman 10 kilometer.

    (azh/azh)