Kementrian Lembaga: Dinkes

Vaksinasi Campak di Sumenep Targetkan 3.346 Anak Per Hari Surabaya 26 Agustus 2025

Vaksinasi Campak di Sumenep Targetkan 3.346 Anak Per Hari
Tim Redaksi
SUMENEP, KOMPAS.com
– Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep, Jawa Timur merilis data resmi sasaran vaksinasi campak setelah dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB) per Agustus 2025.
“Penetapan status KLB membuat kami harus bergerak cepat. Vaksinasi massal ini langkah utama untuk menekan penularan,” kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes P2KB Sumenep, Achmad Syamsuri, Senin (25/8/2025).
Sebanyak 73.969 anak, lanjut Syamsuri, tercatat menjadi sasaran program imunisasi massal campak atau outbreak response immunization (ORI).
“Iya. Program ini mulai digelar hari ini, Senin,” ucap dia.
“Semua anak usia sasaran akan kita kejar agar bisa terlayani, baik yang di daratan maupun di kepulauan,” kata Syamsuri.
Ia juga mengatakan, vaksinasi massal akan berlangsung selama 21 hari.
Target capaian yang ditetapkan sebesar 95 persen atau setara dengan 70.271 anak.
“Target 95 persen itu, itu standar minimal agar kekebalan kelompok terbentuk,” ucapnya.
Setiap harinya, Dinkes P2KB menargetkan capaian vaksinasi sekitar 4,8 persen dari total sasaran.
Jumlah itu setara dengan 3.346 anak per hari.
Selain menetapkan target vaksinasi, Dinkes P2KB juga melaporkan adanya tambahan kasus campak di Sumenep.
Jumlah kasus terus bertambah dari waktu ke waktu. Hingga 24 Agustus 2025, kasus campak tercatat naik menjadi 2.105.
Sebelumnya, jumlah kasus masih di kisaran 2.035.
“Kenaikan kasus ini yang membuat vaksinasi harus dilakukan segera. Tanpa itu, risiko penyebaran bisa makin luas,” ujar Syamsuri.
Pelaksanaan vaksinasi massal digelar serentak di 26 puskesmas.
Layanan mencakup wilayah daratan maupun kepulauan Sumenep.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/08/2025 21:31
Kasus Kematian Campak di Sumenep Tembus 17, Usia Pasien Terbanyak 0-4 Tahun

Jakarta –

Sebanyak 78.569 anak di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menjadi sasaran vaksinasi campak massal. Langkah ini dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit yang sejauh ini telah menginfeksi sekitar 2.000 anak.

“Vaksinasi akan digelar di 26 puskesmas, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, serta di tiga rumah sakit. Pelaksanaan dimulai pada 25 Agustus 2025, sesuai hasil rapat lintas sektor,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-P2KB) Kabupaten Sumenep, Achmad Syamsuri, dikutip dari ANTARA, Selasa (26/8/2025).

Program vaksinasi massal atau Outbreak Response Immunization (ORI) tersebut berlangsung hingga 14 September 2025. Sasaran utama adalah anak berusia 9 bulan hingga 6 tahun.

Dalam pelaksanaannya, setiap anak akan mendapat satu dosis vaksin MR tanpa memperhitungkan riwayat imunisasi sebelumnya. Usai ORI, pemerintah daerah juga akan melaksanakan imunisasi kejar bagi anak-anak yang belum mendapatkan vaksin sesuai jadwal.

Kementerian Kesehatan RI merinci jumlah kasus kematian kasus suspek campak di Kabupaten Sumenep berdasarkan kecamatan.

Berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), sejak Januari hingga Agustus 2025 tercatat ada 2.035 kasus suspek campak di Sumenep. Dari jumlah itu, 17 pasien meninggal dunia.

Terbanyak ada di wilayah Rubaru dengan laporan tiga kasus. Berikut rinciannya:

Rubaru: 3 kasus suspekLenteng: 3 kasus suspekTalango: 2 kasus suspekDasuk: 2 kasus suspekManding: 2 kasus suspekAmbunten: 2 kasus suspekBluto: 1 kasus suspekPasongsongan: 1 kasus suspekGapura: 1 kasus suspekbaca juga

Usia anak yang meninggal

Dari total laporan tersebut, 16 di antaranya merupakan usia 0 hingga 4 tahun. Sementara sisa 1 kasus berada di rentang 5 hingga 9 tahun. Sebagian besar di antaranya adalah anak laki-laki.

Dari 17 kasus kematian, 16 di antaranya tidak diimunisasi. Sementara satu kasus hanya menjalani imunisasi campak rubella satu kali.

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan 3 kasus kematian yang dilaporkan positif terpapar campak. Namun, 14 kasus kematian lainnya belum sempat dilakukan pemeriksaan.

“Kecamatan Rubaru dan Kecamatan Lenteng melaporkan kematian kasus campak tertinggi, masing-masing tiga kasus. Kematian tertinggi terdapat pada balita yaitu sebanyak 16 kasus,” demikian lapor Kemenkes RI dalam grafik yang diterima detikcom Selasa (26/8).

“Mayoritas kasus tidak mendapatkan imunisasi dan tidak melakukan pemeriksaan spesimen di laboratorium,” lanjutnya.

Halaman 2 dari 2

(naf/kna)

26/08/2025 11:06
Apa Kabar Kasus 3 Orang Tewas di Acara Pernikahan Anak Dedi Mulyadi? Kompolnas Bilang Begini

Sebelumnya, pesta pernikahan Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, dengan Maula Akbar Mulyadi Putra, putra sulung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang semestinya berjalan gembira malah berujung duka.

Sebanyak tiga orang meninggal dunia, terdiri dari dua warga sipil dan satu anggota Polres Garut, menjadi korban berdesak-desakan di acara yang mengundang masyarakat untuk makan gratis tersebut.

“Laporan dari Dinas Kesehatan ada 26 orang, dan tiga orang di dalamnya meninggal dunia,” ujar Bupati Garut, Abdisy Syakur Amin, di Gedung Bakorwil, pada Jumat (18/7/2025) silam.

Menurut Syakur, peristiwa itu cukup mengagetkan masyarakat yang tengah menikmati pesta rakyat pernikahan Wabup Garut Luthfianisa Putri Karlina, terlebih jumlah korban cukup banyak.

“Dari jumlah itu sebagian sudah pulang, ada juga yang dirawat dan semua biaya di-cover pemerintah daerah Garut,” kata Syakur.

Syakur menyatakan, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan sebagian besar korban pingsan karena kekurangan oksigen akibat berdesakaan.

“Kalau anggota polisi itu mungkin karena mengamankan mungkin terjatuh dan juga terinjak-injak,” ujar Syakur.

Kapolres Garut Yugi Bayu Hendarto membenarkan anggota wafat saat tengah melaksanakan tugas untuk mengamankan acara pernikahan dan memberikan pertolongan bagi masyarakat.

“Informasi yang kami terima, Bripka Cecep sedang mengevakuasi korban-korban yang pingsan ke dalam mobil ambulans, tapi ternyata beliau sendiri pingsan kemudian dibawa ke rumah sakit dan ternyata sudah meninggal,” kata Yugi.

Diketahui, hajat pesta rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi dengan putri Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto di kawasan pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (18/7/2025), berakhir tragis. Tingginya animo masyarakat terhadap kegiatan itu menyebabkan petugas kewalahan membendung kehadiran warga.

Alhasil, penumpukan pengunjung yang berujung saling dorong tidak terelakkan hingga akhirnya menimbulkan korban jiwa.

26/08/2025 11:03
275 Warga Bangkalan Terkena Campak, Satu Balita Meninggal Dunia

Liputan6.com, Jakarta Kasus campak di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, meningkat drastis belakangan ini. Data dari RSUD Syamrabu Bangkalan mencatat, dari Januari hingga akhir Agustus, terdapat 275 pasien yang terjangkit campak. Bahkan, satu pasien meninggal dunia.

“Dari 275 pasien yang positif campak. Ada satu balita yang meninggal. Kejadiannya pada bulan Januari,” kata Dokter Spesialis Anak RSUD Syamrabu Bangkalan, dr. Mega Malynda, Senin (25/8).

Pasien campak di RSUD Bangkalan berasal dari berbagai kelompok usia, namun didominasi oleh balita berusia 2-3 tahun. Menurut Mega, Saat ini, pasien yang masih dirawat berjumlah 17 orang dan semuanya adalah balita.

Gejala penyakit campak biasanya diawali dengan demam pada hari pertama, diikuti munculnya bintik-bintik merah yang dimulai dari belakang telinga lalu menyebar ke seluruh tubuh. Gejala ini sering kali disertai batuk dan pilek.

“Bulan Agustus saja ada 50 pasien yang dirawat. Mereka umumnya berasal dari Kecamatan Geger,” terang dia.

Menurut Mega, kasus campak parah umumnya dialami oleh pasien yang belum mendapatkan imunisasi. Akibatnya, tubuh mereka tidak memiliki kekebalan untuk melawan virus campak.

“Mayoritas pasien campak di sini belum mendapat imunisasi campak. imunisasi ini seharusnya diberikan ketika anak berusia 9 bulan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, Nur Khotibah, membenarkan data tersebut. Dan telah mengambil langkah-langkah pencegahan melalui puskesmas di masing-masing kecamatan.

“Kita ada kasus positif campak, petugas puskesmas akan langsung mendatangi rumah pasien untuk memberikan vaksinasi dan vitamin,” katanya.

Nur Khotibah menambahkan, pihaknya secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke puskesmas setiap tiga bulan sekali. Kegiatan ini tidak hanya fokus pada imunisasi campak, tetapi juga mencakup program imunisasi lainnya.

25/08/2025 16:21
Wabah Campak di Sumenep Picu 17 Kematian, 78.569 Anak Bakal Divaksinasi Massal

Jakarta –

Sebanyak 78.569 anak di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menjadi sasaran vaksinasi campak massal untuk mencegah penyebaran penyakit yang sudah menginfeksi sekitar 2 ribu orang.

“Vaksinasi akan kami gelar di 26 puskesmas di daratan dan kepulauan se-Kabupaten Sumenep dan tiga rumah sakit pada 25 Agustus 2025, sesuai hasil keputusan rapat lintas sektor,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-P2KB) Kabupaten Sumenep Achmad Syamsuri dikutip dari ANTARA, Senin (25/8/2025).

Vaksinasi massal di Jawa Timur atau Outbreak Response Immunization (ORI) akan dilaksanakan 25 Agustus hingga 14 September 2025 melibatkan anak berusia 9 bulan hingga 6 tahun.

ORI dilakukan dengan pemberian 1 dosis MR tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Setelah ORI selesai, akan dilakukan imunisasi kejar pada anak-anak yang belum lengkap imunisasi campak sesuai usia untuk peningkatan kekebalan.

Berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), sejak Januari hingga Agustus 2025 tercatat ada 2.035 kasus suspek campak di Sumenep. Dari jumlah itu, 17 pasien meninggal dunia.

“Dari 17 kasus kematian, 16 di antaranya terkonfirmasi tidak pernah imunisasi. Satu terkonfirmasi pernah imunisasi, tapi tidak lengkap,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman mengatakan 17 kasus kematian campak di Sumenep mayoritas tidak memiliki riwayat imunisasi. Terkait tingginya kasus, masyarakat yang berada di wilayah sekitar diimbau segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala.

⁠”Isolasi sementara anak yang sakit campak di rumah (tidak masuk sekolah/tidak ikut kegiatan ramai) untuk mencegah penularan,” kata Aji.

Halaman 2 dari 2

(kna/kna)

25/08/2025 07:59
KLB Campak di Sumenep, 2.035 Orang Terinfeksi dan 17 Meninggal

Jakarta –

Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan status penyakit campak sebagai kejadian luar biasa di Sumenep. Infeksi campak di kabupaten paling Timur di Pulau Madura tersebut terdata sebanyak 2.035 kasus dengan 17 orang meninggal.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-P2KB) Kabupaten Sumenep Achmad Syamsuri mengatakan vaksinasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus campak tersebut.

Vaksinasi ini akan menyasar 78.569 anak dengan target berusia 9 bulan hingga 6 tahun. Pelaksanaan akan berlangsung selama 21 hari, yakni mulai 25 Agustus hingga 14 September 2025.

“Vaksinasi akan kami gelar di 26 puskesmas di daratan dan kepulauan se-Kabupaten Sumenep dan tiga rumah sakit pada 25 Agustus 2025, sesuai hasil keputusan rapat lintas sektor tadi,” kata Achmad Syamsuri, dikutip dari Antara Senin (25/8/2025).

“Kami sudah menginstruksikan kepada semua kepala puskesmas untuk mempersiapkan pelaksanaan program ini, dan mulai besok vaksin untuk masing-masing puskesmas kami kirim,” sambungnya.

Syamsuri menjelaskan, jumlah vaksin yang kini tersedia untuk program vaksinasi massal itu sekitar 18 ribu vial, setara dengan lebih dari 80 ribu dosis. Vaksinasi untuk menangani KLB kasus campak itu juga akan digelar di beberapa puskesmas pembantu di Sumenep.

Untuk diketahui, Campak merupakan penyakit yang disebabkan virus campak dan menular melalui percikan ludah saat batuk atau bersin. Penyakit ini memiliki laju reproduksi (R0) 17-18, artinya satu kasus positif dapat menularkan ke 17 atau 18 orang lainnya.

Halaman 2 dari 2

(dpy/kna)

25/08/2025 07:31
138 Warga di Sukabumi Diduga Keracunan Usai Santap Menu Pengajian Bandung 24 Agustus 2025

138 Warga di Sukabumi Diduga Keracunan Usai Santap Menu Pengajian
Tim Redaksi
SUKABUMI,KOMPAS.com –
Sebanyak 138 warga di Kampung Tugu, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban dugaan keracunan massal setelah menyantap makanan dari sebuah acara pengajian.
Akibat peristiwa ini, puluhan orang harus dirawat intensif di puskesmas dan rumah sakit hingga Minggu (24/8/2025).
Tatang Suratman, Kepala Tim Kerja Surveilans Imunisasi Dinas kesehatan Kabupaten Sukabumi mengungkap dugaan keracunan itu berawal dari warga yang mengkonsumsi makanan acara pengajian.
“Pasien diduga keracunan makanan. Sampai hari Minggu ada 138 orang,” kata Tatang dalam keterangannya kepada Kompas.com.
Dari 138 orang yang alami keracunan itu, 35 orang dirawat di Puskesmas, 102 orang hanya dilakukan tindakan observasi, dan 9 orang harus dirujuk ke RSUD Sekarwangi Cibadak.
Tim penanganan kemudian turut mengamankan sampel sisa makanan berupa nasi,sambal,ayam bakar,lalapan, bumbu, hingga beberapa jenis kue.
“Sisa sample makanan yang dikonsumsi akan dikirim untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium Labkesda provinsi,” tutur Tatang.
Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, pengajian 4 bulanan tersebut dilakukan pada Jumat (22/8/2025) malam, hingga kemudian pada dini hari sebagian masyarakat mengalami dugaan keracunan makanan itu.
Masyarakat yang mengalami gejala keracunan berupa muntah, mual, pusing, diare, hingga badan lemas.
Akhirnya pada Sabtu (23/8/2025) pagi, masyarakat yang merasakan gejala itu melakukan pemeriksaan di Puskesmas setempat.
Hingga Minggu pada sebagian masyarakat masih mendapatkan perawatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/08/2025 08:32
Cegah Stunting dan Kematian Ibu, 2.000 Ibu Hamil di Brebes Diperiksa Gratis Regional 23 Agustus 2025

Cegah Stunting dan Kematian Ibu, 2.000 Ibu Hamil di Brebes Diperiksa Gratis
Tim Redaksi
BREBES, KOMPAS.com –
Sedikitnya 2.000 ibu hamil di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjalani cek kesehatan gratis (CKG) serempak di tiga rumah sakit di Kota Bawang, Sabtu (23/8/2025).
Pemeriksaan massal tersebut salah satunya untuk mencegah angka kematian ibu (AKI) yang terbilang tertinggi di Jawa Tengah.
Dimana sejak Januari hingga Agustus 2025 sudah ada 19 kasus AKI. Sementara di sepanjang 2024 ada 54 kasus.
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menyebut pemeriksaan untuk memastikan semua ibu hamil di Brebes sehat dan nantinya bayinya bebas stunting.
“Brebes nomor satu angka kematian ibu hamil tertinggi. Angka stunting juga tinggi,” kata Paramitha saat pembukaan CKG bagi 1.000 ibu hamil di RSUD Brebes, Jawa Tengah, Sabtu.
Paramitha berkomitmen, bagaimana Pemkab Brebes bisa menghilangkan atau mengurangi angka kematian ibu dan balita stunting.
“Maka kami harus mengurusi ibu hamil yang akan melahirkan generasi penerus bangsa. Saya ingin lihat para ibu sehat, tidak ada risiko apapun, mudah-mudahan persalinannya lancar dan sehat,” kata Paramitha.
Direktur RSUD Brebes, dr. Rasipin, mengatakan selain pemeriksaan gratis, ibu hamil juga diberikan penyuluhan wawasan kesehatan.
“Pemeriksaan kesehatan, penyuluhan, bingkisan makanan tambahan, dan vitamin ini sebagai bentuk komitmen bupati dan wakil bupati agar para ibu selamat dan bayinya sehat. Demi generasi penerus yang sehat dan berkualitas,” pungkas Rasipin.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Brebes, Ineke Tri Sulistyowaty, mengatakan pemeriksaan 2.000 ibu hamil dilaksanakan serempak di tiga rumah sakit.
Di RSUD Brebes sebanyak 1.000 ibu hamil, kemudian di RSUD Bumiayu 500, dan RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan 500 ibu hamil.
“Jadi selain pemeriksaan kesehatan, juga ada edukasi. Para ibu hamil diberikan edukasi menjaga kesehatan dalam acara di momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini,” kata Ineke.
Sebelumnya, Dinkes juga mencatat bahwa sebanyak 12.808 anak berusia di bawah lima tahun (balita) teridentifikasi dalam kategori stunting.
Angka ini setara dengan 13,10 persen dari total 97.755 balita yang ditimbang pada Juni 2025.
Penanganan stunting di Kabupaten Brebes dilakukan melalui intervensi sensitif dan spesifik, tidak hanya oleh Dinas Kesehatan, tetapi juga melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga pemerintah desa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/08/2025 11:55
Fenomena Gen Z Ramai Minum Obat Cacing di Medsos, Dokter Ingatkan: Jangan Asal Konsumsi, Tiap Obat Pasti Ada Efeknya Bandung 23 Agustus 2025

Fenomena Gen Z Ramai Minum Obat Cacing di Medsos, Dokter Ingatkan: Jangan Asal Konsumsi, Tiap Obat Pasti Ada Efeknya
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
– Kasus kematian seorang balita akibat telat penanganan penyakit kecacingan membuat banyak kalangan masyarakat resah, terutama generasi muda.
Rasa takut akan bahaya cacingan kini ramai diperbincangkan di media sosial.
Bahkan, sejumlah konten memperlihatkan generasi Z berbondong-bondong membeli obat cacing dan mengkonsumsinya demi mencegah infeksi cacing gelang.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran baru, pasalnya, konsumsi obat cacing tanpa indikasi medis dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.
Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Infeksi Penyakit Tropik IDAI, DR Dr Riyadi,SpA Subs IPT (K) MKes mengingatkan masyarakat untuk tetap bijak dalam penggunaan obat cacing.
“Minum obat cacing kalau memang ada gejala itu boleh, dari umur 1 tahun sampai dewasa. Kalau di bawah 1 tahun, obat yang aman adalah pirantel pamoat. Namun, untuk anak di atas 1 tahun dan orang dewasa, konsumsi obat sebaiknya dilakukan atas saran dokter,” kata dr Riyadi dalam wawancara virtual, Jumat (22/8/2025).
Menurut dr. Riyadi, obat cacing termasuk dalam kategori obat antimikroba yang bekerja melawan mikroorganisme.
Sama seperti antibiotik, obat ini tidak boleh digunakan sembarangan.
Kalau digunakan secara berlebihan tanpa indikasi yang jelas, ada kemungkinan menimbulkan resistensi meskipun saat ini belum ada bukti nyata, tapi kita harus waspada.
“Selain itu, setiap obat tetap punya efek samping meski kecil. Jadi kalau tidak ada gejala, lebih baik jangan minum,” kata dia.
Ia juga menekankan pentingnya mengikuti rekomendasi resmi dari tenaga kesehatan atau dinas kesehatan setempat.
“Ikuti indikasi dan anjuran yang diberikan dokter atau otoritas kesehatan. Jangan hanya ikut-ikutan tren di media sosial,” tegasnya.
Lebih lanjut, dr. Riyadi menjelaskan cara kerja obat cacing.
“Rata-rata obat cacing bekerja dengan membuat larva terbunuh atau menghambat kemampuan cacing menyerap glukosa. Jadi cacing tidak mendapatkan gula, kemudian mati secara alamiah. Itu wajar jika cacing keluar bersama feses. Justru bagus, berarti obat bekerja, yang berbahaya kalau cacingnya malah mati dan menyumbat di dalam usus,” paparnya.
Kasus kematian balita akibat kecacingan ini diharapkan menjadi pengingat pentingnya deteksi dini dan penanganan medis yang tepat.
Cacingan bukanlah penyakit sepele, namun juga tidak bisa ditangani dengan konsumsi obat secara asal.
Peran orang tua dalam menjaga kebersihan anak, memperhatikan pola makan, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sangatlah penting untuk mencegah penyakit ini.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul
Fenomena Gen Z Ramai Konsumsi Obat Cacing di Medsos, Dokter Ingatkan Jangan Konsumsi Tanpa Indikasi
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/08/2025 11:28
Wali Kota Bogor naikkan pajak PBB, kecuali NJOP di atas Rp10 miliar

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. ANTARA/M Fikri Setiawan

Wali Kota Bogor naikkan pajak PBB, kecuali NJOP di atas Rp10 miliar
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Sabtu, 23 Agustus 2025 – 07:51 WIB

Elshinta.com – Wali Kota Bogor Jawa Barat Dedie A Rachim menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi 0,25 persen per tahun untuk seluruh lapisan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kecuali objek dengan NJOP di atas Rp10 miliar yang tidak mengalami perubahan tarif.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti di Bogor, Jumat, mengatakan penyesuaian tarif tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

“Pemerintah diberi ruang menaikkan tarif hingga 0,5 persen. Namun, DPRD bersama Pemerintah Kota Bogor sepakat menetapkan kenaikan hanya 0,25 persen agar tidak membebani masyarakat,” kata Endah.

Peningkatan PBB-P2 ini telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Raperda Kota Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Gedung DPRD Kota Bogor pada 15 Agustus lalu.

Ia menambahkan, penyesuaian tarif dilakukan seiring dengan berkurangnya bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Dengan adanya kebijakan baru ini, pemerintah daerah berharap kepatuhan wajib pajak meningkat dan dapat menopang pendapatan asli daerah.

“Harapannya semakin banyak wajib pajak yang patuh sehingga pendapatan daerah naik dan beban fiskal akibat berkurangnya subsidi bisa tertutupi,” ujarnya.

Berdasarkan aturan sebelumnya, tarif PBB-P2 bervariasi mulai dari 0,10 persen hingga 0,25 persen sesuai dengan besaran NJOP. Namun dengan regulasi baru, seluruh NJOP—mulai dari Rp100 juta hingga Rp10 miliar—ditetapkan seragam pada angka 0,25 persen. Selain itu, Endah menegaskan bahwa layanan ambulans di RSUD, puskesmas, dan Dinas Kesehatan kini dikategorikan sebagai layanan kesehatan, bukan layanan umum. Dengan pengaturan tersebut, pemerintah daerah tidak bisa menaikkan tarif layanan dasar tersebut.

“Pemkot tidak boleh menaikkan tarif yang dibebankan kepada masyarakat karena ini masuk dalam pelayanan dasar kesehatan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti rencana penarikan retribusi di kawasan GOR Pajajaran. Menurutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor diminta menyusun kajian lebih komprehensif sebelum penetapan tarif agar tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat. Endah berharap dengan penetapan Perda baru ini, pengelolaan pajak daerah semakin optimal. Data wajib pajak kini sudah terhubung secara digital sehingga pendapatan daerah bisa dipantau setiap hari.

“Harapannya pendapatan daerah meningkat tanpa harus memberikan beban tambahan yang berat bagi masyarakat,” katanya.

Sumber : Antara

23/08/2025 08:30

Previous Page
1 … 55 56 57 58 59 … 183
Next Page