Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Wali Kota Mojokerto Lantik 11 ASN, Tegaskan Jabatan sebagai Amanah

    Wali Kota Mojokerto Lantik 11 ASN, Tegaskan Jabatan sebagai Amanah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari melantik dan mengambil sumpah 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Pelantikan yang digelar di Pendapa Sabha Kridatama, Rumah Rakyat ini menjadi yang perdana di periode keduanya sebagai Wali Kota Mojokerto.

    ASN yang dilantik terdiri dari tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama dan empat pejabat fungsional. Dalam sambutannya, wali kota yang akrab disapa Ning Ita itu menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal wajar dalam birokrasi untuk mendorong peningkatan kinerja, inovasi, dan pelayanan publik.

    “Agar masing-masing pegawai dapat beradaptasi, menciptakan inovasi, dan berkontribusi secara berkelanjutan di unit kerja yang baru,” pesannya, Rabu (3/9/2025).

    Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini juga mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hak ASN, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, Ning Ita menekankan pentingnya pengamalan core value BerAKHLAK sebagai penguatan budaya kerja ASN.

    “Jika core value BerAKHLAK dapat diaplikasi dengan baik, maka tidak ada lagi ego sektoral. Setiap instansi dapat berkolaborasi dalam menciptakan harmonisasi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat,” tambahnya.

    Acara pelantikan ditutup dengan penandatanganan pakta integritas serta pemberian ucapan selamat dari Wali Kota kepada para pejabat yang baru dilantik.

    Adapun pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yaitu:

    Novi Raharjo sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,
    Muraji sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
    Ikramul Yasak sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
    Amin Wachid sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan,
    Ani Wijaya sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata,
    dr. Farida Mariana sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah,
    Abdul Rahman Tuwo sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

    Sementara itu, pejabat fungsional yang dilantik adalah:

    Ahmad Aris Effendi, S.H. sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah,
    Filudina Romsika sebagai Administrator Kesehatan Pertama pada Dinas Kesehatan P2KB,
    Duha Rosida sebagai Pengelola Sumber Daya Air pada Dinas PUPRPerakim,
    Emalia Kurniawati sebagai Penera pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. [tin/kun]

  • KJP Pelajar Jakarta Tak Akan Dicabut Imbas Aksi Demo, Kecuali Terbukti Lakukan Tindak Pidana 

    KJP Pelajar Jakarta Tak Akan Dicabut Imbas Aksi Demo, Kecuali Terbukti Lakukan Tindak Pidana 

    JAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nahdiana menegaskan Pemprov DKI tak akan mencabut kepemilikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) para pelajar dan mahasiswa Jakarta yang mengikuti aksi unjuk rasa.

    Namun, hal itu tak berlaku bagi pelajar dan mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pemeriksaan kepolisian.

    Menurut Nahdiana, hak bantuan pendidikan itu pasti akan dicabut bila terbukti melakukan pidana berupa perusakan atau tindakan anarkis lainnya saat mengikuti aksi demo.

    “Tentu saja, kami tidak akan gegabah (dalam mencabut KJP-KJMU. Kami akan menunggu sampai proses hukumnya berkekuatan tetap,” kata Nahdiana kepada wartawan, Selasa, 2 September.

    Nahdiana pun meminta semua sekolah di Jakarta untuk memberikan pembekalan, pendampingan dan pembinaan agar peserta didik tidak melakukan tindakan anarkis.

    “Penyampaian pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara, termasuk peserta didik. Tugas kita adalah membekali dan mendampingi mereka agar mampu menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan bertanggung jawab,” ujar Nahdiana.

    “Kami mengajak semua pihak, baik sekolah, orang tua, maupun masyarakat, untuk bersama-sama membimbing dan mendampingi anak-anak kita agar mereka bisa menyalurkan pendapat secara konstruktif,” tambahnya.

    Pemprov DKI Jakarta mencatat 2.829 sekolah menjalani PJJ mulai Senin, 1 September. Kemudian, sebanyak 2.439 sekolah di Jakarta tetap menjalankan kegiatan belajar-mengajar secara normal (luring) di satuan pendidikan masing-masing, serta 346 sekolah berjalan secara hybrid.

    Keputusan menerapkan PJJ pada sekolah-sekolah di Jakarta tertuang dalam surat pemberitahuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

    Di mana, satuan pendidikan yang berada dekat dengan lokasi unjuk rasa atau terkendala akses atau adanya permohonan dari wali murid, diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Direncanakan, kegiatan belajar mengajar di sekolah akan kembali normal mulai Rabu, 3 September.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan keputusan ini dilakukan sehubungan dengan aksi unjuk rasa pada beberapa titik yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan ditutup hingga berujung bentrokan.

    “Kenapa ini dilakukan? Karena bagaimana pun supaya proses pendidikan di Jakarta tidak terganggu,” ujar Pramono.

  • Pemkab Sampang Bentuk Satgas Awasi Program Makan Bergizi Gratis

    Pemkab Sampang Bentuk Satgas Awasi Program Makan Bergizi Gratis

    Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sampang resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tim pengawas ini dikomandoi langsung oleh Wakil Bupati Sampang Mahfud. Satgas melibatkan berbagai instansi lintas sektor, mulai dari Sekretaris Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI-Polri, Dinas Kesehatan hingga Dinas Pendidikan.

    Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanto menjelaskan, tugas utama tim ini adalah memastikan seluruh dapur pelaksana program MBG memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.

    “Laporan soal kualitas makanan, tim akan langsung melakukan verifikasi di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran standar, kami akan segera menggelar rapat dan mengambil langkah tegas,” jelasnya, Selasa (2/9/2025).

    Sudarmanto juga menambahkan, keterlibatan TNI dan Babinsa sangat penting di tingkat bawah karena mereka berperan aktif dalam pengawasan serta menyampaikan laporan kondisi lapangan kepada pimpinan daerah.

    “Jika sampai ada warga terdampak atau mengalami gangguan kesehatan akibat makanan, akan segera ditangani dengan serius. Kami juga libatkan puskesmas agar layanan medis cepat diberikan,” tegasnya.

    Saat ini, tercatat sekitar 25 Satuan Pelaksana Bahan Gizi (SPBG) di Kabupaten Sampang telah mengantongi izin resmi, sementara ratusan lainnya masih dalam proses pengajuan.

    Setiap SPBG, kata Sudarmanto, memiliki struktur organisasi lengkap yang mencakup kepala pelaksana, pengawas, tenaga gizi, hingga staf akuntansi untuk memastikan transparansi pelaksanaan program.

    “Satgas ini baru terbentuk tiga hari lalu. Sebelumnya, pengawasan program hanya melibatkan Kodim dan Badan Gizi Nasional. Kini, kami berkomitmen melakukan pengawasan menyeluruh agar masyarakat benar-benar mendapatkan makanan bergizi sesuai standar,” pungkasnya. [sar/but]

  • Kemenkes Jelaskan Situasi KLB Malaria di Parimo, Kasus ‘Ngegas’ Sejak Januari

    Kemenkes Jelaskan Situasi KLB Malaria di Parimo, Kasus ‘Ngegas’ Sejak Januari

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan RI buka suara terkait penetapan kejadian status luar biasa malaria di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Respons pemerintah daerah dinilai diperlukan demi mencegah peningkatan kasus terus meluas.

    Semula, Parimo dinyatakan bebas malaria Juni 2024. Namun, sejak Januari hingga Agustus 2025 kembali ditemukan peningkatan kasus hingga 168 orang yang positif terpapar.

    “Penularan pertama ditemukan kasus positif malaria indigenous dari pekerja tambang, sumber penularan dari kasus impor pekerja tambang berasal dari Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo,” tutur Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman, dalam pernyataan resminya, Selasa (2/9/2025).

    Pemda dan dinas kesehatan setempat disebut sudah melakukan tindak lanjut termasuk surveilans sebagai penyelidikan epidemiologi. Pada 15 Agustus 2025 Bupati Parimo mengeluarkan SK Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non alam KLB Malaria 2025 nomor 300.2.2/809/BPBD, selama 30 hari terhitung tanggal 14 Agustus hingga 12 September 2025.

    Status tersebut dapat diperpanjang melihat situasi di lapangan.

    Perlukah daerah lain waswas?

    “Kejadian di Parigi Moutong menjadi pengingat penting bagi daerah lain, khususnya yang memiliki riwayat kasus malaria dan eliminasi,” wanti-wanti Aji.

    Karenanya, perlu ada peningkatan kewaspadaan dini dengan memantau laporan kasus malaria konfirmasi mingguan dari puskesmas melalui SKDR dan e-sismal.

    Kemenkes RI juga disebutnya meminta setiap dinas kesehatan di daerah melakukan surveilans vektor yakni pemetaan daerah reseptif atau wilayah ditemukan nyamuk Anopheles dan habitat risiko lingkungan.

    “Pemetaan daerah rentan (wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi dari/ke daerah endemis). Surveilans migrasi untuk penemuan kasus impor dan segera tatalaksana penanggulangan,” tegasnya.

    Pemerintah juga meningkatkan kebutuhan obat antimalaria, alat diagnostik cepat (Rapid Diagnostic Test), dan kelambu di tingkat puskesmas.

    (naf/kna)

  • Pemprov DKI dan Warga Gotong Royong Pulihkan Jakarta – Page 3

    Pemprov DKI dan Warga Gotong Royong Pulihkan Jakarta – Page 3

    Selain pemulihan fasilitas, Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) juga memastikan layanan kesehatan bagi korban unjuk rasa berjalan dengan baik. Kepala Dinkes Ani Ruspitawati menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama.

    “Kami memastikan pelayanan medis tetap berjalan karena keselamatan petugas dan warga menjadi perhatian bersama,” ujarnya di Jakarta, Minggu (31/8).

    Data hingga Minggu pukul 07.00 WIB mencatat 469 orang telah mendapat layanan kesehatan. Dari jumlah tersebut, 371 pasien menjalani rawat jalan, 97 pasien rawat inap, dan 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kasus terbanyak yang ditangani meliputi konjungtivitis, luka terbuka, sesak nafas, serta trauma fisik lainnya.

    Untuk mempercepat penanganan, Dinkes menurunkan 24 unit ambulans dengan tenaga kesehatan lengkap yang disebar di titik-titik strategis, termasuk Senen, Tugu Tani, DPR/MPR, hingga kawasan GBK.

    Ketrin (36), penjual minuman keliling asal Jakarta Timur, memberikan apresiasi atas layanan ini.

    “Abang-abang ojol di sekitar sini banyak yang ikut aksi kemarin, tapi untungnya posisinya aman semua. Kalau bisa dapat layanan kesehatan cepat itu bagus ya, karena semisal ada yang terluka kan pastinya butuh penanganan cepat juga. Jadi biar keluarganya tenang juga. Kita sih harapannya semoga bisa cepat membaik ya,” ungkap Ketrin.

    Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau yang akrab disapa Chico Hakim, memberikan apresiasi besar kepada seluruh jajaran serta masyarakat yang turut berperan aktif dalam proses pembersihan dan pemulihan ini.

    “Kami bangga melihat bagaimana seluruh elemen Pemprov DKI Jakarta, dibantu oleh partisipasi aktif masyarakat, bergerak cepat untuk memulihkan kondisi kota kita tercinta. Ini adalah wujud nyata dari semangat #JagaJakarta, di mana kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kota ini tetap bersih, aman, dan nyaman bagi kita semua,” pungkas Chico.

  • Khofifah Bolehkan ASN Pemprov Jatim WFH sampai 3 Hari ke Depan, kecuali Sektor Esensial Surabaya 1 September 2025

    Khofifah Bolehkan ASN Pemprov Jatim WFH sampai 3 Hari ke Depan, kecuali Sektor Esensial Surabaya 1 September 2025

    Khofifah Bolehkan ASN Pemprov Jatim WFH sampai 3 Hari ke Depan, kecuali Sektor Esensial
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) menerapkan flexible working arrangement (FWA) mulai 1 September hingga 4 September 2025.
    Kebijakan ini mencakup kombinasi work from office (WFO), work from home (WFH), atau work from anywhere (WFA).
    Surat Edaran Nomor 11410 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN dan Non-ASN di Lingkungan Pemprov Jatim ditandatangani Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada Senin (1/9/2025).
    Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi keamanan pasca-aksi massa yang berujung pada pembakaran dan penjarahan di Surabaya akhir pekan lalu.
    Khofifah menegaskan bahwa kebijakan FWA hanya berlaku untuk ASN di instansi yang tidak memberikan pelayanan esensial kepada masyarakat.
    Ini tak berlaku bagi instansi sektor pelayanan esensial seperti Dinas Kesehatan (termasuk rumah sakit), Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan Bakesbangpol.
    “Instansi di sektor pelayanan esensial tetap WFO seperti biasa. Pemerintah harus menjadi teladan dalam menjaga stabilitas dan memastikan pelayanan publik berjalan baik. Karena itu, layanan esensial tidak boleh berhenti,” ujar Khofifah.
    Sementara itu, ASN di luar sektor esensial akan memiliki pengaturan kerja yang lebih fleksibel untuk menjaga keselamatan pegawai.
    Khofifah juga mengajak semua pihak menjaga suasana tetap kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah.
    “Perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam kehidupan berdemokrasi, tetapi harus disalurkan melalui jalur yang tepat, santun, dan bermartabat,” tambahnya.
    Aksi massa yang terjadi di Surabaya akhir pekan lalu menyebabkan pembakaran fasilitas umum, termasuk pos polisi lalu lintas, markas Polsek, dan sisi barat Gedung Negara Grahadi.
    Akibatnya, ruang kerja wakil gubernur Jatim serta ruang staf Biro Umum Provinsi Jatim turut menjadi sasaran pembakaran massa aksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Operasi Polisi Gerebek Kampus Unmul: 4 Mahasiswa jadi Tersangka dan 27 Molotov Diduga untuk Aksi Anarkis Disita

    Operasi Polisi Gerebek Kampus Unmul: 4 Mahasiswa jadi Tersangka dan 27 Molotov Diduga untuk Aksi Anarkis Disita

    Dari hasil pemeriksaan, empat mahasiswa berinisial MZ (alias F), MH (alias R), MAG (alias A), dan AF (alias F) ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga aktif dalam pembuatan dan penyimpanan bom molotov. Sementara itu, 18 mahasiswa lainnya dinyatakan tidak terlibat.

    “Dari hasil penyelidikan, 18 mahasiswa hanya kebetulan berada di sekitar sekretariat FKIP, khususnya Prodi Sejarah, saat penangkapan berlangsung. Karena tidak ditemukan keterlibatan, mereka akan dipulangkan ke pihak kampus,” jelas Hendri.

    Polisi menduga kelompok tersebut memiliki pembagian peran. Ada yang meracik bom, memotong kain untuk sumbu, hingga mengantar bahan baku menggunakan sepeda motor. Bom molotov itu kemudian disimpan di sekitar gedung FKIP untuk mengelabui aparat. 

    Polisi kini juga memburu dua orang luar kampus yang diduga sebagai pemasok bahan baku, yakni Mr. X dan Mr. Y. Selain bom molotov, aparat menemukan styrofoam bertuliskan “PKI” di lokasi kejadian. Namun, Hendri menegaskan temuan itu masih ditelusuri lebih lanjut. 

    “Kami berharap temuan ini bukan cerminan ideologi adik-adik mahasiswa. Masih perlu penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan asal-usul simbol tersebut,” ujarnya.

    Menjelang aksi unjuk rasa, hampir 1.000 personel gabungan dari Polresta Samarinda, TNI, Satpol PP, Dishub, Damkar, Dinkes, hingga relawan dikerahkan untuk menjaga keamanan. Kapolresta menegaskan, kebebasan berpendapat adalah hak warga, tetapi harus dilakukan secara damai dan sesuai aturan.

    “Kami ingin menunjukkan bahwa aksi penyampaian pendapat di Samarinda dapat berjalan tertib dan berpendidikan. Polisi siap memberikan pengamanan yang humanis agar suara masyarakat tersampaikan tanpa aksi anarkis,” ucapnya.

  • Dinkes DKI Pastikan Layanan Faskes Tak Terdampak Demo, Operasional Tetap Normal

    Dinkes DKI Pastikan Layanan Faskes Tak Terdampak Demo, Operasional Tetap Normal

    Jakarta –

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati memastikan layanan atau operasional di seluruh fasyankes tetap beroperasi dengan normal. Tidak ada dampak perubahan jadwal maupun pemindahan layanan di tengah ramainya aksi demo sejak pekan lalu.

    Ani juga menyebut hingga kini tidak ada fasilitas kesehatan yang ikut terdampak kerusuhan demo.

    “Seluruh fasilitas kesehatan tidak ada dampak akibat dari unjuk rasa,” tegasnya saat dihubungi detikcom Senin (1/9/2025).

    “Jam operasional juga tidak ada perubahan dan pelayanan berlangsung seperti biasa ya,” lanjutnya.

    Ani menekankan pembiayaan untuk korban aksi demo ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas dasar kemanusiaan. Mengingat, hingga Minggu (31/8), ada 469 korban yang membutuhkan perawatan, 97 orang di antaranya membutuhkan rawat inap, dan satu orang dilaporkan meninggal dunia.

    Selain 44 Puskesmas kecamatan dan 31 RSUD, Ani memastikan seluruh RS di Jakarta telah berkoordinasi untuk memberikan layanan darurat bila dibutuhkan. Dinkes DKI juga menyiagakan 24 unit ambulans yang beroperasi selama 24 jam.

    Dukungan kegawatdaruratan juga dilakukan yang dilaksanakan PK3D (Pusat Krisis Kesehatan dan Kegawatdaruratan Daerah), bersama Tim Gawat Darurat (Gadar) Puskesmas dan RSUD. Secara teknis, pihaknya menyiapkan tujuh dokter, 59 perawat, dan tujuh pengemudi ambulans.

    (naf/up)

  • Pemprov DKI Jakarta Tanggung Biaya Perawatan Korban Terdampak Unjuk Rasa

    Pemprov DKI Jakarta Tanggung Biaya Perawatan Korban Terdampak Unjuk Rasa

    Jakarta –

    Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat sekitar 469 orang menjalani perawatan karena terdampak demo. Beberapa pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut telah dirujuk ke berbagai rumah sakit di wilayah Kota Jakarta.

    “Atas dasar kemanusiaan, Pemprov DKI Jakarta menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan pasien terdampak unjuk rasa,” ucap Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangannya dikutip Senin (1/9/2025).

    Selain 44 Puskesmas kecamatan dan 31 RSUD, Ani memastikan seluruh RS di Jakarta telah berkordinasi untuk memberikan layanan darurat bila dibutuhkan. Dinkes DKI juga menyiagakan 24 unit ambulans yang beroperasi selama 24 jam.

    Dukungan kegawatdaruratan juga dilakukan yang dilaksanakan PK3D (Pusat Krisis Kesehatan dan Kegawatdaruratan Daerah), bersama Tim Gawat Darurat (Gadar) Puskesmas dan RSUD. Secara teknis, pihaknya menyiapkan tujuh dokter, 59 perawat, dan tujuh pengemudi ambulans.

    Data yang dihimpun Dinkes DKI hingga Minggu (31/8) pukul 07:00 WIB menunjukkan 469 orang korban demo dirawat dengan 371 di antaranya menjalani rawat jalan, 97 kasus rawat inap, dan satu orang meninggal dunia.

    Berikut keluhan yang dilaporkan:

    konjungtivitis (198 kasus)luka terbuka atau vulnus (90 kasus)sesak napas atau dyspnea (42 kasus)trauma fisikpatah tulangcedera kepalakeluhan medis lain.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/kna)

  • 469 Korban Aksi Demo Dirawat, Dinkes DKI Ungkap Keluhan Terbanyak

    469 Korban Aksi Demo Dirawat, Dinkes DKI Ungkap Keluhan Terbanyak

    Jakarta –

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati melaporkan sejumlah rumah sakit sudah disiagakan menjadi rujukan korban aksi demo. Beberapa di antaranya RS Hermina Kemayoran, RS Kramat 128, RSAL Mintohardjo, RSPAD Gatot Soebroto, RS POLRI, RSUD Koja, RSUD Budhi Asih, RS Pelni, dan RS Pusat Pertamina.

    Rujukan juga dikerahkan ke sejumlah puskesmas sekitar wilayah titik demo.

    Data yang dihimpun Dinkes DKI hingga Minggu (31/8) pukul 07:00 WIB menunjukkan 469 orang korban demo dirawat dengan 371 di antaranya menjalani rawat jalan, 97 kasus rawat inap, dan satu orang meninggal dunia.

    Berikut keluhan yang dilaporkan:

    konjungtivitis (198 kasus)luka terbuka atau vulnus (90 kasus)sesak napas atau dyspnea (42 kasus)trauma fisikpatah tulangcedera kepalakeluhan medis lain.

    Sebagai catatan, konjungtivitis adalah peradangan pada selaput transparan yang melapisi kelopak mata dan bola mata. Selaput ini disebut konjungtiva. Ketika pembuluh darah kecil di konjungtiva membengkak dan teriritasi, pembuluh darah tersebut akan lebih terlihat. Inilah yang menyebabkan bagian putih mata tampak kemerahan atau merah muda. Mata merah juga disebut konjungtivitis.

    Keluhan konjungtivitis yang dialami demonstran diduga terkait paparan gas air mata. Gas air mata bisa menimbulkan sensasi terbakar, perih, hingga sesak napas.

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi sebelumnya menekankan untuk tidak memakai odol saat mencegah kemungkinan paparan gas air mata, hal ini malah bisa memperberat iritasi.

    Sebaiknya, menjauh dari sumber paparan, dan bila terpapar, dibersihkan dengan cairan NaCl 0,9 persen atau ringer laktat selama 15 hingga 30 menit, dikompres dengan air dingin, atau diberikan obat tetes air mata.

    Paparan gas air mata juga bisa tersisa di pakaian, karenanya dr Nadia memgimbau untuk segera melepas pakaian yang terkontaminasi. Mengingat. sisa gas air mata bisa terhirup dan berdampak ke paru-paru.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)