Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli
Tim Redaksi
BANDUNG BARAT, KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi melantik 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lantai 3 Gedung Sekretariat Daerah, Kamis (11/9/2025).
Pelantikan pejabat eselon II itu dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail didampingi Wakil Bupati Asep Ismail.
Jeje menegaskan, rotasi dan mutasi ini dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
“Rotasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi amanah besar untuk memperkuat birokrasi yang profesional dan melayani,” kata Jeje Ritchie Ismail dalam sambutannya, Kamis (11/9/2025).
Menurut Jeje, pelantikan pejabat baru ini juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan program prioritas daerah dan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah.
“Harapan saya, para pejabat dapat segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas,” ujarnya.
Rotasi jabatan kali ini terbagi dalam tiga kategori, yakni satu orang dimutasi sebagai tindak lanjut putusan PTUN, tiga orang berdasarkan evaluasi kinerja, dan 10 orang melalui uji kompetensi.
Dari daftar pejabat yang dilantik, sejumlah nama menempati posisi baru strategis di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Drs. Meidi, M.Si kini menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Drs. Hasanuddin, M.Si yang sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja kini bergeser menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.
Duddy Prabowo, S.Sos., M.M. dari Kepala Badan Pendapatan Daerah kini dipercaya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Rini Sartika, S.Sos., M.Si bergeser dari Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan menjadi Asisten Administrasi Umum.
Ahmad Fauzan Azima, S.Sos., MH sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan kini menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Sementara Ricky Riyadi, S.Sos yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kini mengisi posisi Sekretaris DPRD.
Mochamad Ridwan Evi, BE., S.Sos., MM yang semula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan.
Yoppie Indrawan Iskandar, SE bergeser dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Akhmad Panji Hernawan, SH., M.Si dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
Drs. Tony Prihantoro, M.T yang sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Drs. Rony Rudyana bergeser dari Sekretaris DPRD menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Asep Dendih, S.Pd., M.M yang semula Kepala Dinas Pendidikan kini menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Drs. Asep Sehabudin dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kini menempati jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Terakhir, dr. Ridwan Abdullah Putra, Sp.OG yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan kini dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Dengan pelantikan ini, Jeje menegaskan komitmen Pemkab Bandung Barat untuk menghadirkan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Dinkes
-
/data/photo/2025/09/11/68c25f8e65819.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "6
Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli
Bandung")
6 Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli Bandung
-
6 Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli Bandung
Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli
Tim Redaksi
BANDUNG BARAT, KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi melantik 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lantai 3 Gedung Sekretariat Daerah, Kamis (11/9/2025).
Pelantikan pejabat eselon II itu dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail didampingi Wakil Bupati Asep Ismail.
Jeje menegaskan, rotasi dan mutasi ini dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
“Rotasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi amanah besar untuk memperkuat birokrasi yang profesional dan melayani,” kata Jeje Ritchie Ismail dalam sambutannya, Kamis (11/9/2025).
Menurut Jeje, pelantikan pejabat baru ini juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan program prioritas daerah dan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah.
“Harapan saya, para pejabat dapat segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas,” ujarnya.
Rotasi jabatan kali ini terbagi dalam tiga kategori, yakni satu orang dimutasi sebagai tindak lanjut putusan PTUN, tiga orang berdasarkan evaluasi kinerja, dan 10 orang melalui uji kompetensi.
Dari daftar pejabat yang dilantik, sejumlah nama menempati posisi baru strategis di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Drs. Meidi, M.Si kini menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Drs. Hasanuddin, M.Si yang sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja kini bergeser menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.
Duddy Prabowo, S.Sos., M.M. dari Kepala Badan Pendapatan Daerah kini dipercaya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Rini Sartika, S.Sos., M.Si bergeser dari Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan menjadi Asisten Administrasi Umum.
Ahmad Fauzan Azima, S.Sos., MH sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan kini menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Sementara Ricky Riyadi, S.Sos yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kini mengisi posisi Sekretaris DPRD.
Mochamad Ridwan Evi, BE., S.Sos., MM yang semula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan.
Yoppie Indrawan Iskandar, SE bergeser dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Akhmad Panji Hernawan, SH., M.Si dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
Drs. Tony Prihantoro, M.T yang sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Drs. Rony Rudyana bergeser dari Sekretaris DPRD menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Asep Dendih, S.Pd., M.M yang semula Kepala Dinas Pendidikan kini menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Drs. Asep Sehabudin dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kini menempati jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Terakhir, dr. Ridwan Abdullah Putra, Sp.OG yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan kini dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Dengan pelantikan ini, Jeje menegaskan komitmen Pemkab Bandung Barat untuk menghadirkan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/11/68c25744c926e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kejari Geledah Dinkes Kota Bengkulu Dugaan Korupsi Laboratorium
Regional
11 September 2025")
Kejari Geledah Dinkes Kota Bengkulu Dugaan Korupsi Laboratorium Regional 11 September 2025
Kejari Geledah Dinkes Kota Bengkulu Dugaan Korupsi Laboratorium
Tim Redaksi
BENGKULU, KOMPAS.com
– Sejumlah tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu menggeledah kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu, pukul 09.15 WIB, Kamis (11/9/2025).
Penggeledahan digelar menyusul naiknya status penyelidikan ke penyidikan dugaan korupsi pembangunan Gedung Laboratorium UPTD Dinkes Kota Bengkulu.
Tim penyidik dipimpin Kasi Intel Kejari Bengkulu, Fri Wisdom Sumbayak.
Penggeledahan dilakukan untuk mengamankan barang bukti serta memperkuat alat bukti pembangunan gedung laboratorium dengan anggaran miliaran rupiah pada tahun 2023.
“Sudah ada puluhan saksi yang dimintai keterangan dalam perkara ini. Untuk kerugian negara belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses melengkapi keterangan dan bukti,” ujar Fri Wisdom saat diwawancarai wartawan.
Saat ditanya mengenai keterlibatan pihak Dinkes, ia menegaskan pemeriksaan masih berjalan.
“Siapa pun yang terkait akan diperiksa, termasuk pihak dinas,” imbuh Kasi Intel.
Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait proyek pembangunan laboratorium tersebut.
Temuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan dilimpahkan ke Kejari Bengkulu untuk penyidikan lebih lanjut.
Kejaksaan Negeri Bengkulu lalu menaikkan status penyidikan dalam dugaan perkara pembangunan laboratorium Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dengan anggaran Rp 5 miliar.
Hal ini dikatakan Kasi Intel Kejari Bengkulu, Fri Wisdom Sumbayak, didampingi Kasi Pidsus Kejari Bengkulu, Ahmad Fariansyah, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/8/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Video: Dinkes DKI Catat Ada 218 Kasus Campak Pada Awal September
Video: Dinkes DKI Catat Ada 218 Kasus Campak Pada Awal September
-
Jombang Siap Terapkan MPPDN Versi Baru untuk Permudah Perizinan Tenaga Medis dan Kesehatan
Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang, di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi, terpilih sebagai salah satu pilot project untuk penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) versi baru.
Terobosan ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dilakukan oleh beberapa menteri di Ballroom Leimena, Gedung Adhyatama, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025).
Keputusan ini menandakan langkah maju Jombang dalam mendigitalisasi layanan publik, dengan fokus utama pada penyederhanaan proses perizinan bagi tenaga medis.
Bupati H. Warsubi mengungkapkan dukungannya terhadap inovasi ini, menyatakan bahwa digitalisasi perizinan sangat penting untuk mempercepat pelayanan publik.
“Proses yang lebih cepat dan transparan akan memungkinkan dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya di Jombang untuk lebih fokus pada pelayanan masyarakat, tanpa terbebani oleh administrasi yang rumit,” ujarnya.
Menurut Bupati, sistem digital ini dapat menghindari duplikasi data, mempercepat proses, serta mempermudah pelacakan perizinan yang lebih transparan.
Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Wor Windari, yang juga mengungkapkan kesiapan Jombang dalam mendukung implementasi MPPDN.
“Jombang optimis bahwa digitalisasi ini akan membuat layanan kesehatan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan,” tutur dr. Hexawan.
Dalam versi terbaru MPPDN, terdapat pembaruan teknologi serta perluasan akses melalui website dan aplikasi mobile, yang memungkinkan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mengurus perizinan seperti Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik dengan lebih mudah.
MPPDN juga mencakup layanan jaminan sosial pensiun serta pengaduan layanan publik, yang membuatnya lebih efisien dalam pelayanan publik.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengingatkan bahwa digitalisasi layanan publik adalah kebutuhan mendesak untuk menjawab ekspektasi masyarakat. “MPP Digital saat ini tidak hanya mencakup perizinan tenaga medis dan kesehatan, tetapi juga meningkatkan efisiensi layanan publik lainnya. Ini akan sangat mempercepat proses dan meningkatkan transparansi,” kata Rini.
Dengan adanya MPPDN, seluruh tenaga kesehatan di Indonesia diharapkan memperoleh kemudahan dalam pengurusan perizinan. Kehadiran sistem ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, mendorong pelayanan publik yang lebih modern berbasis digital, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Kabupaten Jombang menjadi salah satu dari tiga daerah di Jawa Timur yang ditunjuk sebagai pilot project MPPDN versi baru, bersama dengan Kota Mojokerto dan Kabupaten Banyuwangi. Ini menjadi bukti pengakuan terhadap komitmen Jombang dalam berinovasi dalam pelayanan publik.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Wor Windari, juga menambahkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi melalui aplikasi MPP Digital Nasional ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi pengguna layanan.
“MPP Digital ini memberikan efisiensi, keamanan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong transformasi digital pemerintahan,” pungkasnya. [suf]
-
DKI kemarin, kasus campak hingga target layanan air bersih di Jakarta
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting terjadi di Kota Jakarta pada Selasa (9/9), mulai dari angka penyakit campak yang mencapai 218 kasus tanpa ada kematian hingga target layanan air bersih 80 persen pada akhir 2025.
Berikut deretan berita yang menarik untuk disimak kembali:
Campak di DKI Jakarta capai 218 kasus tanpa ada kematian
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat terdapat sebanyak 218 kasus campak per awal September 2025, ditambah dengan 63 kasus rubella, tanpa ada kematian di wilayah Kota Jakarta.
“Kasus campak di DKI Jakarta itu sempat naik. Ada 218 kasus pada awal September, dan juga ada 63 kasus rubella yang sudah terkonfirmasi. Alhamdulillah, tidak ada kematian yang dilaporkan sampai dengan saat ini,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam seminar bertema “Cegah Campak dari Rumah Kita” di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
Pramono ingin rute MRT diperpanjang sampai Banten
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan keinginannya agar rute Mass Rapid Transit (MRT) nantinya dapat terus diperpanjang hingga masuk ke wilayah Banten.
“Cita-cita saya dengan Pak Andra Soni (Gubernur Banten) itu yang paling utama sebenarnya MRT segera masuk ke Banten. Makanya, berkali-kali saya sampaikan kepada Dirut MRT, gimana caranya, cari akal supaya disambungkan,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
Pengemudi ojol naik mimbar, ajak mahasiswa kawal semua tuntutan
Seorang pengemudi ojek daring (online/ojol) mengajak ratusan mahasiswa dari BEM UI dan UIN Jakarta di depan Gedung DPR/MPR untuk mengawal semua tuntutan rakyat.
“Ingat kepada semua yang ada di sini untuk tetap kawal tuntutan rakyat,” kata seorang pengemudi ojol saat berorasi di tengah-tengah ratusan mahasiswa di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
KAI Jakarta layani 329 ribu pelanggan selama libur Maulid Nabi
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta melayani 329.745 pelanggan selama periode libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2025.
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Selasa, mengatakan selama lima hari, 3-7 September 2025, rincian penumpang tersebut terdiri dari 166.491 orang berangkat dari stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta, 138.466 orang datang di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta, serta 24.788 penumpang KA Lokal.
Baca selengkapnya di sini.
Pram targetkan 80 persen layanan air bersih tercapai pada akhir 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan layanan air bersih di Jakarta sebesar 80 persen tercapai pada akhir tahun ini.
“Sampai hari ini, layanan air bersih di Jakarta sudah 74,24 persen. Ini adalah hal yang menggembirakan dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun bisa adalah 80 persen,” kata Pramono saat dijumpai di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Jumlah Siswa Diduga Keracunan MBG di Pamekasan Bertambah
Pamekasan (beritajatim.com) – Jumlah siswa yang diduga mengalami keracunan pasca mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Selasa (9/9/2025). Bertambah menjadi 20 siswa, dan mereka mendapatkan perawatan intensif dari tim medis.
“Terbaru ada 20 siswa yang harus mendapat perawatan, sembilan di antaranya dirawat dengan infus, delapan orang observasi rawat jalan, dan tiga siswa lainnya dirujuk ke RSUD Smart Pamekasan,” kata Kepala Puskesmas Tlanakan, dr Henny Setyowati.
Hanya saja pihaknya belum bisa memastikan penyebab dari gejala yang dialami para siswa, baik karena konsumsi MBG atau faktor lain. “Insya’ Allah nanti kami update ya, sekarang masih menangani pasien,” ungkapnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, dr Saifuddin juga menyampaikan jika saat ini masih fokus pada kondisi siswa agar bisa segera pulih. Terlebih mereka dilaporkan mengalami gejala seperti pusing, mual hingga muntah-muntah.
“Jadi fokus kami untuk saat ini memastikan kondisi kesehatan siswa segera pulih, dan kami kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Para petugas kesehatan juga kita fokuskan pada penanganan pasien,” ungkapnya.
Bahkan pihaknya bersama tim medis juga masih melakukan observasi sekaligus menelusuri penyebab pasti dugaan keracunan dari program MBG. “Untuk detail nama siswa, sekolah maupun teknis program MBG, akan kami sampaikan setelah ada hasil investigasi lebih lanjut,” pungkasnya.
Berdasar informasi yang dihimpun beritajatim.com, program MBG di kecamatan Tlanakan, Pamekasan, masih dalam tahap ujicoba yang dilakukan sejak Senin (8/2025) kemarin.
Diketahui, menu MBG yang mulai disalurkan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Tlanakan, masih dalam tahap uji coba selama tiga hari sejak Senin (8/9/2025). Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan. [pin/kun]
-
/data/photo/2025/05/14/682492c074bc4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Waspada Kenaikan Kasus Campak di Jakarta Awal September, Dinkes Berikan Cara Pencegahannya
Megapolitan
9 September 2025")
Waspada Kenaikan Kasus Campak di Jakarta Awal September, Dinkes Berikan Cara Pencegahannya Megapolitan 9 September 2025
Waspada Kenaikan Kasus Campak di Jakarta Awal September, Dinkes Berikan Cara Pencegahannya
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat adanya lonjakan kasus campak pada awal September 2025.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, terdapat 218 kasus campak dan 63 kasus rubella yang terkonfirmasi, tanpa adanya laporan kematian.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, dalam seminar “Cegah Campak dari Rumah Kita” di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
“Kasus campak di DKI Jakarta itu sempat naik. Ada 218 kasus pada awal September, dan juga ada 63 kasus rubella yang sudah terkonfirmasi. Alhamdulillah, tidak ada kematian yang dilaporkan sampai dengan saat ini,” ujar Ani, dikutip dari
Antara
.
Ani menjelaskan, salah satu titik kasus terbanyak ditemukan di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, dengan 38 kasus positif campak.
Untuk mencegah penyebaran lebih luas, Dinkes DKI bersama pemangku wilayah telah melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi massal sebagai bentuk penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Jadi, kami hitung ada sekian anak yang harus dilakukan imunisasi untuk mencegah agar kasus campaknya tidak bisa meluas. Kami isolasi kasusnya supaya tidak meluas,” kata Ani.
Target sasaran imunisasi massal mencapai 9.000 anak, dengan cakupan sekitar 77,22 persen hingga saat ini.
Program imunisasi masih berlangsung. Imunisasi campak rubella diberikan tiga kali pada anak, yakni saat berusia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD.
“Kalau di lingkungan kita ada bayi, balita yang berusia 9 dan 18 bulan, maka kita ajak, kita pastikan, kita dorong untuk mendapatkan imunisasi campak atau MR. Imunisasinya harus lengkap karena ini salah satu pencegahan yang sangat efektif,” tegas Ani.
Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dari genus Morbillivirus.
Penularannya terjadi melalui udara, percikan batuk, sekresi hidung, atau kontak dengan benda yang terkontaminasi.
“Penularannya cukup mudah dan cepat,” jelas Ani.
Campak berpotensi menimbulkan komplikasi serius pada anak-anak, di antaranya:
Karena itu, pencegahan melalui imunisasi dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) sangat penting dilakukan.
Ani mengimbau masyarakat untuk membiasakan PHBS, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
“PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungannya dibersihkan, dibiasakan mencuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun,” katanya.
Menurutnya, kebiasaan mencuci tangan sebelum makan atau setelah bepergian harus tetap dijaga, sebagaimana pola hidup sehat saat pandemi Covid-19.
Selain itu, keluarga juga diminta menjadi garda terdepan dalam memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal.
“Kami sangat membutuhkan kerja sama dan peran serta masyarakat, mulai dari camat, lurah, RT, RW, PKK, tokoh agama, hingga pendidik di sekolah, untuk bersama-sama menggerakkan masyarakat agar mendukung imunisasi campak rubella,” tutur Ani.
Ani optimistis, melalui kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan partisipasi masyarakat, penyebaran campak di Jakarta dapat ditekan.
“Dengan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, anak-anak, masyarakat, dan lingkungan dapat terbebas dari penyakit campak di masa mendatang,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3349000/original/050568800_1610606181-mosquito-1332382_1280.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "7.892 Kasus DBD Ditemukan di Lampung, 22 Orang Meninggal Dunia")
7.892 Kasus DBD Ditemukan di Lampung, 22 Orang Meninggal Dunia
Liputan6.com, Jakarta – Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat sebanyak 7.982 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2025. Dari jumlah tersebut, 22 pasien dilaporkan meninggal dunia.
“Data hingga minggu ke-31 atau akhir Juli 2025 menunjukkan sudah ada 7.982 warga terserang DBD. Sebanyak 22 di antaranya meninggal dunia,” kata Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Edwin Rusli, Selasa (9/9/2025).
Edwin bilang, ribuan kasus tersebut tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Lampung Utara menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi mencapai 1.913 kasus, disusul Lampung Tengah sebanyak 834 kasus.
“Kasus DBD menyerang warga dari berbagai kelompok usia. Berdasarkan data yang kami terima, kelompok usia 14-40 tahun mendominasi dengan 44,8 persen kasus,” ungkap dia.
-
Nestapa Pasien BPJS di Bekasi Dipaksa Pulang Walau Tidak Sadarkan Diri
GELORA.CO -Nestapa pasien BPJS di Kota Bekasi, sudah jatuh tertimpa tangga. Pasien berinisial AR dipaksa pulang oleh RS EMC Pekayon walaupun pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri.
Kasus ini kemudian viral di media sosial dan menuai berbagai komentar pedas. Menanggapi hal itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi secara resmi bakal memanggil manajemen RS EMC Pekayon.
Kepala Dinkes Kota Bekasi Satia Sriwijayanti menegaskan sedang mengumpulkan fakta dari kedua belah pihak untuk menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur tersebut.
“Hari ini kita berikan klarifikasi, karena nggak boleh kita hanya mendengar dari satu pihak saja. Kita tanya prosesnya bagaimana,” ujar Satia di hadapan awak media, Senin, 8 September 2025.
Insiden ini bermula ketika keluarga AR melaporkan bahwa pada Rabu, 3 September 2025, ibunya yang masih terbaring lemah dan tanpa perubahan signifikan sejak dirawat di ICU, diminta untuk pulang oleh pihak rumah sakit.
“Pihak rumah sakit menyatakan kondisi ibu saya sudah stabil. Tapi kenyataannya, beliau masih tidak sadarkan diri. Kami justru disuruh mengatur rujukan sendiri,” tutur AR, Sabtu, 6 September 2025.
Menanggapi hal ini, Satia mengingatkan kewajiban rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi dan sesuai standar.
“Setiap rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Jika ada pelanggaran, tentu ada sanksi administratif yang berlaku,” tegasnya.
Satia juga menekankan prinsip praduga tak bersaku tetapi berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua rumah sakit di Kota Bekasi untuk memperjelas Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan. Pemeriksaan oleh Dinkes akan memastikan apakah RS EMC telah melanggar ketentuan yang berlaku.
*Penulis adalah kontributor RMOL di Bekas