Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Dinkes Jatim dan Unicef Gelar Imunisasi Tambahan Serentak Atasi Campak, Sasar 53 Ribu Anak di Pamekasan Surabaya 12 September 2025

    Dinkes Jatim dan Unicef Gelar Imunisasi Tambahan Serentak Atasi Campak, Sasar 53 Ribu Anak di Pamekasan Surabaya 12 September 2025

    Dinkes Jatim dan Unicef Gelar Imunisasi Tambahan Serentak Atasi Campak, Sasar 53 Ribu Anak di Pamekasan
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur dan Badan PBB yang mengurusi masalah anak atau Unicef memutuskan untuk melakukan Imunisasi Tambahan Serentak (ITS).
    Keputusan itu dikakukan saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Kamis (11/9/2025) di Pendopo Ronggosukowati.
    Hasil dalam pertemuan, pemerintah bersama Unicef dan Kementerian Kesehatan akan menggelar imunisasi tambahan serentak pada 15–27 September 2025.
    Sasaran kegiatan ini adalah 58.013 anak usia 9 bulan hingga kurang dari 7 tahun dengan target cakupan minimal 95 persen.
    Health Specialist UNICEF Indonesia Wilayah Jawa Timur, Armunanto mengatakan perlu dilakukan imunisasi tambahan serentak untuk semua anak.
    “Anak yang sudah imunisasi dan yang sebelum imunisasi perlu dilakukan imunisasi tambahan,” kata Armunanto.
    Dia menegaskan, imunisasi tambahan adalah satu-satunya cara mengatasai campak.
    Menurutnya, Imunisasi tambahan dalam rangka memastikan capaian 95 anak tervaksin campak.
    “Kalau imunisasi sudah capai 95 persen, maka campak tidak bisa berkembang dan tidak menimbulkan kasus baru,” katanya.
    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jatim, Drg. Sulvy Angraeni mengatakan, campak adalah penyakit dengan tingkat penularan tinggi.
    Satu kasus dapat menularkan ke 12 hingga 18 orang melalui droplet seperti batuk atau bersin ketika berkumpul.
    “Sehingga penguatan imunisasi harus dktingkatkan untuk menekan angka Kematian. Salah satunya dengan imunisasi tambahan serentak,” kata Sulvy.
    Sementara Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin mengatakan akan menindaklanjuti keputusan dikaksanakannya imunisasi tambahan serentak.
    “Kami sudah menguraikan teknis imunisasi tambahan serentak dan dibantu semua pihak nantinya,” kata Saifudin.
    Dia mengatakan jika semua anak menjadi sasaran imunisasi tambahan serentak. Salah satu targetnya capaian imunisasi mencapai 95 persen.
    “Di Pamekasan sampai saat ini, imunisasi masih berkisar 80 persen,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dinkes Jatim dan Unicef Gelar Imunisasi Tambahan Serentak Atasi Campak, Sasar 53 Ribu Anak di Pamekasan Surabaya 12 September 2025

    Dinkes Jatim dan Unicef Gelar Imunisasi Tambahan Serentak Atasi Campak, Sasar 53 Ribu Anak di Pamekasan Surabaya 12 September 2025

    Dinkes Jatim dan Unicef Gelar Imunisasi Tambahan Serentak Atasi Campak, Sasar 53 Ribu Anak di Pamekasan
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur dan Badan PBB yang mengurusi masalah anak atau Unicef memutuskan untuk melakukan Imunisasi Tambahan Serentak (ITS).
    Keputusan itu dikakukan saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Kamis (11/9/2025) di Pendopo Ronggosukowati.
    Hasil dalam pertemuan, pemerintah bersama Unicef dan Kementerian Kesehatan akan menggelar imunisasi tambahan serentak pada 15–27 September 2025.
    Sasaran kegiatan ini adalah 58.013 anak usia 9 bulan hingga kurang dari 7 tahun dengan target cakupan minimal 95 persen.
    Health Specialist UNICEF Indonesia Wilayah Jawa Timur, Armunanto mengatakan perlu dilakukan imunisasi tambahan serentak untuk semua anak.
    “Anak yang sudah imunisasi dan yang sebelum imunisasi perlu dilakukan imunisasi tambahan,” kata Armunanto.
    Dia menegaskan, imunisasi tambahan adalah satu-satunya cara mengatasai campak.
    Menurutnya, Imunisasi tambahan dalam rangka memastikan capaian 95 anak tervaksin campak.
    “Kalau imunisasi sudah capai 95 persen, maka campak tidak bisa berkembang dan tidak menimbulkan kasus baru,” katanya.
    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jatim, Drg. Sulvy Angraeni mengatakan, campak adalah penyakit dengan tingkat penularan tinggi.
    Satu kasus dapat menularkan ke 12 hingga 18 orang melalui droplet seperti batuk atau bersin ketika berkumpul.
    “Sehingga penguatan imunisasi harus dktingkatkan untuk menekan angka Kematian. Salah satunya dengan imunisasi tambahan serentak,” kata Sulvy.
    Sementara Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin mengatakan akan menindaklanjuti keputusan dikaksanakannya imunisasi tambahan serentak.
    “Kami sudah menguraikan teknis imunisasi tambahan serentak dan dibantu semua pihak nantinya,” kata Saifudin.
    Dia mengatakan jika semua anak menjadi sasaran imunisasi tambahan serentak. Salah satu targetnya capaian imunisasi mencapai 95 persen.
    “Di Pamekasan sampai saat ini, imunisasi masih berkisar 80 persen,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 687 calon “pasukan putih” di Jakbar rampungkan tes tertulis

    687 calon “pasukan putih” di Jakbar rampungkan tes tertulis

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 687 calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai Petugas Layanan Kesehatan Warga (PLKW) di Jakarta Barat telah merampungkan tes tertulis dan skrining kesehatan jiwa pada Kamis (11/9).

    Kepala Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Barat, Erizon Safari menyebutkan bahwa proses selanjutnya adalah wawancara yang bakal dilaksanakan pekan depan.

    “Setelah semua tahapan seleksi selesai, nantinya akan dipilih sebanyak 134 orang untuk penempatan di wilayah Jakarta Barat,” kata Erizon di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan, 134 “pasukan putih” itu akan disebar ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Kelurahan yang ada di Jakarta Barat. Satu Pustu akan ditempati oleh dua “pasukan putih”.

    “Setelah kontrak akan ada pelatihan dasar dulu. Dilakukan oleh Puslat Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, mungkin ada sedikit magang juga,” katanya.

    Setelah itu, baru akan ditempatkan di wilayah Puskesmas Pembantu, mendampingi para perawat yang biasa melakukan kunjungan ke rumah warga.

    Erizon menjelaskan, mereka nantinya bertugas membantu warga yang memiliki keterbatasan fisik. “Prinsipnya membantu warga masyarakat yang ada keterbatasan dalam aktivitas fisik,” katanya.

    Misalnya, warga yang sulit untuk bergerak. “Diturunkan juga mungkin untuk membantu ke sehari-harinya,” kata Erizon.

    Selain pendampingan, kata Erizon, nantinya mereka juga akan membantu urusan administrasi. Mereka menjadi pendamping perawat, mengawasi minum obat, bahkan membantu untuk administrasi rujukan kalau ingin ke rumah sakit.

    “Seperti itulah, intinya membantu warga masyarakat yang ada keterbatasan secara fisik,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 160 Santri yang Diduga Keracunan Makanan di Depok Sudah Sembuh Megapolitan 12 September 2025

    160 Santri yang Diduga Keracunan Makanan di Depok Sudah Sembuh Megapolitan 12 September 2025

    160 Santri yang Diduga Keracunan Makanan di Depok Sudah Sembuh
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Dinas Kesehatan Kota Depok memastikan 160 santri yang diduga keracunan sudah dinyatakan pulih.
    “Sejak pekan lalu, Minggu (7/9/2025) sudah tidak ada yang dirawat (di rumah sakit), sudah pulang,” kata Kepala Dinkes Depok Mary Liziawati saat dikonfirmasi
    Kompas.com,
    Jumat (12/9/2025).
    Sebanyak 160 santri itu mengalami gejala pusing hingga muntah. Sebagian dari mereka dirawat di RS Bhayangkara Brimob.
    “Dari 160 orang, yang berobat ke RS Bhayangkara Brimob sekitar 90 dan sisanya pengobatan oleh puskesmas,” ujar Mary.
    “Yang rawat inap di RS Brimob 43 santri dan sisanya rawat jalan,” tambah dia.
    Sementara itu, Dinkes juga melakukan investigasi dengan mengambil sampel muntahan dan makanan terakhir yang dikonsumsi para santri.
    “Kita belum bisa memastikan apakah ini dari makanan atau dari air, atau dari mana saja,” jelas Mary.
    Terhitung sejak pengambilan sampel pada Rabu (3/9/2025) hingga sekarang, hasil pemeriksaan laboratorium belum keluar.
    Sebelumnya, para santri dari pesantren daerah Tugu, Cimanggis, Kota Depok, itu mengeluhkan beberapa gejala sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Brimob.
    Mereka diduga mengalami keracunan makanan dari santapan malam pada Jumat (29/8/2025).
    “Mengalami hampir sama gejalanya, yaitu dengan keluhan pusing, lemas, mual dan muntah, BAB dengan jumlah yang sangat sering,” ujar Kepala RS Bhayangkara Brimob AKBP Arinando Pratama dalam keterangan resmi, Rabu (3/9/2025).
    Tercatat, pasien mulai berdatangan ke RS Brimob sejak Senin (1/9/2025) yang semula 57 santri dengan gejala serupa.
    Setelah melalui proses penindakan di rumah sakit, sekitar 31 di antaranya diharuskan rawat inap dan sisanya diperkenankan pulang atau rawat jalan.
    Namun, pasien baru kembali datang ke rumah sakit hingga akumulasi santri yang masuk ke RS Brimob saat itu mencapai 72 orang.
    Sekitar 42 dari 72 pasien diharuskan menjalani rawat inap lantaran mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wabup Tuban Joko Sarwono Tekankan Pentingnya Gizi Pelajar Lewat SPPG

    Wabup Tuban Joko Sarwono Tekankan Pentingnya Gizi Pelajar Lewat SPPG

    Tuban (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Drs Joko Sarwono, menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemenuhan gizi pelajar melalui program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini mulai merata di sejumlah wilayah Kabupaten Tuban.

    Menurutnya, pembangunan sekaligus peresmian SPPG berjalan secara bertahap. Karena itu, ia meminta seluruh pengelola SPPG agar konsisten menjaga standar operasional serta melakukan pengawasan secara rutin.

    “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat ini harus dijaga bersama, baik dari sisi keamanan maupun kesehatan pangan. Saya minta pengelola berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Tuban untuk memastikan keamanan pangan,” ujar Wabup Joko Sarwono, Jumat (12/9/2025).

    Ia menambahkan, beberapa SPPG sudah mulai beroperasi. Salah satunya di SPPG Gesikharjo, Kecamatan Palang, yang baru saja diresmikan. Unit tersebut akan mendistribusikan paket makanan bergizi gratis untuk 2.800 pelajar dari jenjang PAUD hingga SMA yang tersebar di Desa Gesikharjo, Palang, Pucangan, hingga Glodok.

    “Sehingga, kami menekankan agar kebutuhan gizi dalam setiap paket makanan benar-benar diperhatikan,” imbuhnya.

    Selain itu, Wabup juga mengingatkan petugas gizi agar memastikan variasi menu yang diberikan, sehingga anak-anak sekolah tetap bersemangat mengikuti aktivitas belajar. Ia menekankan bahwa fasilitas SPPG juga harus dijaga dan dirawat bersama.

    “Semoga dengan adanya SPPG ini, anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Ikhtiar kita bersama ini semoga mendapat ridho Allah SWT dan membawa keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Tuban,” pungkasnya. (dya/ted)

  • Melonjak, Kasus Suspek Campak di Pamekasan Tembus 500 Orang

    Melonjak, Kasus Suspek Campak di Pamekasan Tembus 500 Orang

    Jakarta –

    Kabupaten Pamekasan di Jawa Timur mendadak melaporkan peningkatan drastis kasus suspek campak. Dari semula 103 kasus menjadi 520 orang yang diduga terpapar dalam sepekan.

    “Data sebanyak 520 orang ini per tanggal 10 September 2025 berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan,” kata Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin di Pamekasan, kepada wartawan, Kamis (11/9/2025), dikutip dari Antara.

    Menurutnya, dari 520 terduga kasus suspek, 177 di antaranya sudah terkonfirmasi positif campak menurut hasil pemeriksaan di laboratorium.

    “Saat ini, 83 pasien campak masih menjalani perawatan, sementara 5 balita dilaporkan meninggal dunia,” katanya.

    Mayoritas warga yang terpapar campak adalah mereka yang belum mendapatkan imunisasi, khususnya kelompok anak.

    “Sebanyak 74 persen suspek campak di Pamekasan tidak pernah mendapat imunisasi,” ujarnya.

    Sebaran kasus ditemukan di 13 kecamatan.

    Tiga wilayah dengan angka suspek tertinggi adalah:

    Kecamatan Proppo (79 kasus)Tlanakan (57 kasus)Pademawu (56 kasus).

    Melonjaknya kasus campak berbarengan dengan rendahnya cakupan imunisasi rutin measles rubella. Dari data per Agustus 2025, imunisasi di Pamekasan baru mencapai 57,14 persen dari seluruh sasaran.

    “Secara keseluruhan, capaian ini masih jauh dari target sehingga situasinya masih tergolong merah,” kata Saifudin.

    Meski begitu, beberapa kecamatan mencatat tren yang lebih baik terkait imunisasi.

    Batumarmar (69 persen)Pakong (65 persen)Pademawu (62 persen)Larangan (61 persen)Tamberu (60 persen).

    (naf/naf)

  • Ibu di Surabaya Lahirkan Bayi di Pinggir Jalan, BPBD dan Dinkes Bantu Persalinan

    Ibu di Surabaya Lahirkan Bayi di Pinggir Jalan, BPBD dan Dinkes Bantu Persalinan

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya bersama Tim Gerak Cepat (TGC) Dinas Kesehatan (Dinkes) menangani persalinan darurat seorang ibu muda di pinggir jalan ruas Jalan Dukuh Pakis, Jumat (12/9/2025) pagi. Peristiwa ini terjadi saat ibu berinisial SW, warga Kelurahan Pakis, mengalami kontraksi mendadak sekitar pukul 04.48 WIB, tepat di trotoar jalan hingga menjelang terbit fajar.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya, Linda Novanti, mengatakan proses persalinan berjalan lancar dengan penanganan cepat dari tim gabungan. “Pasien mendapat penanganan awal oleh TGC Selatan dan BPBD Kota Surabaya. Ibu yang melahirkan di pinggir jalan dalam proses persalinan berjalan dengan lancar dan normal,” kata Linda, Jumat (12/9/2025).

    Linda menambahkan, bayi yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki dan dalam kondisi sehat. Setelah melalui proses persalinan darurat yang menegangkan, ibu dan bayi segera dirujuk ke Surabaya Medical Service (SMS) Hospital untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. “Bayi berjenis kelamin laki-laki lahir dengan selamat dan sehat. Setelah proses persalinan ibu dan anak bayinya dirujuk ke RS SMS oleh Tim TGC dengan didampingi pihak keluarga,” ucapnya.

    Peristiwa ini menjadi bukti nyata kesigapan layanan darurat di Kota Surabaya. BPBD mengimbau masyarakat agar segera menghubungi layanan darurat jika menghadapi kondisi serupa. Warga dapat mengakses bantuan melalui Call Centre 112 atau nomor layanan 081131112112 agar segera mendapat penanganan.

    Kelahiran mendadak di lokasi tidak ideal seperti pinggir jalan ini memperlihatkan peran vital koordinasi cepat antara BPBD dan TGC Dinkes. Respons sigap petugas memastikan keselamatan ibu dan bayi meski dalam situasi yang penuh keterbatasan. [rma/beq]

  • KLB Campak di Sumenep Tak Pasti Kapan Berakhir Surabaya 12 September 2025

    KLB Campak di Sumenep Tak Pasti Kapan Berakhir Surabaya 12 September 2025

    KLB Campak di Sumenep Tak Pasti Kapan Berakhir
    Tim Redaksi
    SUMENEP, KOMPAS.com
    – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, belum dapat memprediksi kapan status kejadian luar biasa (KLB) campak akan dicabut.
    Hal ini disebabkan terus bermunculannya kasus baru campak, sehingga status KLB dinilai belum dapat dihentikan dalam waktu dekat.
    “KLB memang menunggu sampai kasus reda,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sumenep, Ellya Fardasyah, Jumat (12/9/2025).
    Menurutnya, penurunan kasus menjadi faktor penentu apakah status KLB dapat segera dicabut atau perlu diperpanjang.
    “Kalau sudah tidak ditemukan lagi (campak) dan penurunan kasus, itu kalau KLB,” tambahnya.
    Ellya juga menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi massal atau Outbreak Response Immunization (ORI) belum mencapai target yang ditetapkan.
    Dari total sasaran 73.969 anak, capaian vaksinasi baru mencapai 56.800 anak atau sekitar 76,8 persen.
    Hingga saat ini, masih ada lebih dari 17.000 anak yang belum divaksinasi, yang menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah (Pemkab) untuk segera mengakhiri status KLB.
    Dinkes P2KB bahkan telah mengajukan perpanjangan waktu vaksinasi karena belum memenuhi target.
    Salah satu penyebab rendahnya capaian vaksinasi adalah adanya penolakan dari sejumlah warga.
    Hingga 11 September 2025, jumlah suspek campak di Kabupaten Sumenep tercatat sebanyak 2.782 orang.
    Dari jumlah tersebut, 2.688 pasien telah sembuh, sementara 20 pasien dilaporkan meninggal dunia.
    Saat ini, 74 orang, yang mayoritas adalah anak-anak, masih dirawat intensif.
    Rinciannya, 23 pasien dirawat di RSUD dr H Moh Anwar, 10 pasien di RSI Kalianget, dan 10 pasien di RSU Sumekar.
    Di RSIA Esto Ebhu, RSUD Abuya, dan RS BHC tidak terdapat pasien campak.
    Selain itu, 31 pasien masih menjalani perawatan di sejumlah puskesmas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Sidoarjo Ajak Fatayat NU Bersinergi Cegah Stunting

    Bupati Sidoarjo Ajak Fatayat NU Bersinergi Cegah Stunting

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, mengajak kader Fatayat NU di seluruh ranting dan cabang se-Kabupaten Sidoarjo untuk bersinergi dalam upaya pencegahan stunting. Ajakan tersebut disampaikan dalam acara “Gerakan Cegah Stunting bagi Fatayat” yang diselenggarakan di Delta Graha Sekretariat Kabupaten Sidoarjo pada Kamis, 11 September 2025.

    Dalam sambutannya, Subandi menekankan pentingnya peran Fatayat NU yang, menurutnya, memiliki posisi strategis dalam pembinaan keluarga. Fatayat NU dianggap sebagai pondasi keluarga yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan rumah tangga, khususnya dalam aspek pola asuh, kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan gizi keluarga.

    “Fatayat NU adalah pondasi keluarga. Dari rahim keluarga yang sehat, akan lahir generasi yang sehat pula. Karena itu saya mengajak seluruh kader Fatayat NU di Sidoarjo untuk ikut serta memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu, agar sadar pentingnya gizi, pola asuh, dan kesehatan anak. Dengan kebersamaan ini, angka stunting di Sidoarjo bisa terus ditekan,” ungkap Subandi.

    Menurutnya, penanganan masalah stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

    Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, prevalensi stunting yang tercatat dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan angka 16,1 persen, namun berhasil diturunkan menjadi 8,4 persen pada tahun 2023. Pemkab Sidoarjo menargetkan penurunan angka prevalensi stunting hingga di bawah 10 persen pada tahun 2025, sesuai dengan target nasional.

    “Target ini tidak akan tercapai tanpa gotong royong. Peran Fatayat NU yang dekat dengan keluarga dan masyarakat adalah kunci. Bersama PKK, kader posyandu, dan tenaga kesehatan, Fatayat NU bisa menjadi motor penggerak pencegahan stunting di setiap desa,” lanjutnya.

    Subandi juga menegaskan bahwa kekuatan utama dalam pencegahan stunting terletak pada keluarga yang sehat dan kuat. “Jika Fatayat NU menjadi pondasi keluarga yang kokoh, InsyaAllah Sidoarjo akan melahirkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” katanya optimis.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua TP. PKK Kabupaten Sidoarjo, Hj. Sriatun Subandi, juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya menjaga nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ia menyebut periode ini sebagai masa yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

    “Seribu hari pertama kehidupan tidak boleh terlewatkan. Ibu hamil, bayi, dan balita harus mendapatkan asupan gizi seimbang, perhatian, dan pola asuh yang tepat. Jika pondasi keluarga kuat, maka generasi yang lahir akan menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing,” ujar Sriatun.

    Lebih lanjut, Sriatun juga mengingatkan bahwa selain Fatayat NU, seluruh pihak harus melaksanakan sosialisasi mengenai program edukasi gizi seimbang, serta pemanfaatan lahan rumah sebagai sumber pangan bergizi. “Langkah ini akan sejalan dengan peran Fatayat NU sebagai penguat keluarga dan penggerak masyarakat,” pungkasnya. [isa/suf]

  • Kasus Kekerasan Seksual di Pacitan Meningkat, DPRD Minta Pendampingan Korban Serius

    Kasus Kekerasan Seksual di Pacitan Meningkat, DPRD Minta Pendampingan Korban Serius

    Pacitan (beritajatim.com) – Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Pacitan tahun ini mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, meminta agar setiap kasus yang mencuat diproses secara transparan sekaligus memastikan adanya pendampingan bagi para korban.

    “Selain penanganan kasus, memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak yang menjadi korban juga sangat penting,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).

    Menurut Rudi, dia dalam waktu dekat akan memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan langkah yang sudah dilakukan, termasuk progres pencegahan di 12 kecamatan serta data wilayah dengan kasus terbanyak.

    Meski angka kasus terbilang tinggi, politisi Partai Demokrat itu mengapresiasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Perlindungan Pemberdayaan Perempuan Dan anak (PPKB,PPPA) Pacitan. Menurutnya, munculnya laporan kasus menunjukkan adanya keterbukaan masyarakat untuk berani melapor.

    “Kami memberikan apresiasi, artinya masyarakat sudah mulai berani bicara. Itu tidak mudah, karena banyak korban atau keluarga yang masih enggan melapor,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Rudi menekankan pentingnya keterlibatan semua elemen masyarakat dalam upaya pencegahan. Mulai dari kader IMP, Dharma Wanita, ibu-ibu PKK, remaja, hingga anak sekolah harus diberikan sosialisasi tentang bahaya dan pencegahan kekerasan seksual.

    Ia juga menyoroti pentingnya penguatan forum anak hingga tingkat kecamatan, kerja sama lintas sektor dengan dinas kesehatan maupun organisasi masyarakat, serta peran UPTD PPA dalam pendampingan korban.

    “UPTD PPA harus lebih dimaksimalkan, mulai dari penerimaan pengaduan, mediasi, hingga penanganan psikologis. Semua pihak harus bergerak bersama, tidak hanya dibebankan kepada Dinas PPKBPPPA,” tegasnya. (tri/ian)