Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • DPRD Surabaya: Jika Terbukti Cemari Udara, Pabrik Emas PT SJL Harus Disetop!

    DPRD Surabaya: Jika Terbukti Cemari Udara, Pabrik Emas PT SJL Harus Disetop!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya bidang hukum dan pemerintahan, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan pemerintah kota harus menghentikan aktivitas peleburan emas PT Suka Jadi Logam (SJL) jika terbukti mencemari udara dan mengganggu kenyamanan warga Wisma Tengger, RT 04 RW 06, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo.

    Menurutnya, pelanggaran seperti ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga bertentangan dengan sejumlah aturan hukum yang berlaku.

    “Jika terbukti bahwa asap yang mengganggu kenyamanan warga diduga dikeluarkan oleh aktivitas produksi peleburan emas dari PT SJL, maka aktivitas produksi ini harus dihentikan karena PT SJL sudah melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tegas Cak Yebe sapaan lekatnya saat sidak di lokasi, Senin (15/9/2025).

    Cak Yebe mengatakan, Dinas Kesehatan Kota Surabaya melalui Puskesmas setempat harus segera dilibatkan untuk mengambil sampel kesehatan warga yang terdampak. Menurutnya, hasil pemeriksaan medis bisa menjadi alat bukti yang sahih untuk menindak perusahaan tersebut.

    “Puskesmas harus mengambil sampel kesehatan warga. Jika terbukti mereka mengalami batuk atau efek samping lain akibat aktivitas peleburan, maka itu sudah cukup menjadi alat bukti untuk memproses perusahaan ini secara hukum,” jelasnya.

    Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menjelaskan, undang-undang tersebut mengatur bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia.

    Jika pencemaran ini melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, maka pemerintah memiliki dasar kuat untuk memberikan sanksi.

    “Selain itu, PT SJL juga berpotensi melanggar UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 6 Tahun 2023. Bahkan, Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 99 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang PPLH juga bisa dikenakan,” ujarnya.

    Menurut Cak Yebe, sanksi administratif tersebut bisa berupa pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin jika pelanggaran terus berlanjut.

    Jika ditemukan unsur pidana dalam proses investigasi, pihak perusahaan juga dapat dijerat pasal pidana.

    “Jika ditemukan unsur pidana, pemiliknya bisa dijerat Pasal 374 KUHP bahwa setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun,” jelasnya.

    Sebelumnya, warga Wisma Tengger, Benowo, melaporkan bau menyengat yang muncul sejak November 2024, diduga berasal dari aktivitas peleburan emas di PT SJL.

    Bau tersebut memicu keluhan kesehatan seperti batuk, sesak napas, dan iritasi tenggorokan, terutama pada anak-anak dan lansia.

    Pemkot Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah memberikan surat peringatan dan meminta PT SJL melakukan uji emisi serta memperbaiki sistem pengelolaan limbah. Namun, hasil sidak terakhir menunjukkan masih ada aktivitas di dalam pabrik meski Satpol PP sudah melakukan penyegelan pada awal Juli 2025.

    Cak Yebe berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini agar hak warga atas lingkungan yang bersih dan sehat tetap terjamin.

    Dia menegaskan, Pemkot harus segera mengambil langkah konkret demi melindungi kesehatan masyarakat. “Kami tidak ingin warga terus menjadi korban. Jika tidak ada ketegasan, ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan di Surabaya,” pungkas Cak Yebe.[asg/kun]

  • Ini langkah Sudinkes tangani KLB campak di Kapuk Jakbar

    Ini langkah Sudinkes tangani KLB campak di Kapuk Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat melakukan sejumlah langkah penanganan terkait temuan 38 kasus campak yang masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kelurahan Kapuk, Cengkareng.

    Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sudinkes Jakarta Barat Arum Ambarsari memaparkan langkah pertama, yakni penguatan pengawasan di wilayah Jakarta Barat dengan tata laksana kasus berupa pemantauan kontak erat serta pengiriman spesimen campak.

    “Kemudian, pelaksanaan Outbreak Respon Imunisasi (ORI) dan imunisasi kejar,” kata Arum melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, kata dia, mengingat campak merupakan penyakit yang dapat menular melalui udara, seperti percikan cairan dari mulut, sekresi hidung serta sentuhan dengan benda terkontaminasi, maka warga perlu melakukan sejumlah langkah pencegahan.

    Pihaknya pun menganjurkan untuk segera melakukan vaksinasi campak rubella sesuai jadwal yang telah ditentukan.

    “Lalu, menerapkan perilaku hidup bersih sehat dan datang ke fasilitas kesehatan jika bergejala ruam,” ujar Arum.

    Dia menambahkan terkait KLB campak di wilayah Kapuk, masyarakat diimbau agar lebih waspada.

    “Harus khawatir kalau belum imunisasi. Jadi, anaknya segera diimunisasi dan terapkan perilaku hidup bersih sehat,” ucap Arum.

    Sampai dengan saat ini, KLB campak masih terkonfirmasi di wilayah Kelurahan Kapuk, sementara wilayah lainnya masih dianalisis.

    “Saat ini masih di Kapuk, wilayah lain menunggu hasil analisis. Untuk yang KLB, ya,” pungkas Arum.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat sebanyak 218 kasus campak per awal September 2025, ditambah dengan 63 kasus rubella, tanpa ada kematian di wilayah Kota Jakarta.

    “Kasus campak di DKI Jakarta itu sempat naik. Ada 218 kasus pada awal September, dan juga ada 63 kasus rubella yang sudah terkonfirmasi. Alhamdulillah, tidak ada kematian yang dilaporkan sampai dengan saat ini,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam seminar bertema “Cegah Campak dari Rumah Kita” di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebutkan kasus tersebut, di antaranya ditemukan di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng dengan total 38 total kasus positif campak.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab sosialisasi program Wolbachia cegah DBD di Kepulauan Seribu

    Pemkab sosialisasi program Wolbachia cegah DBD di Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu menyosialisasikan program Wolbachia sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di daerah kepulauan tersebut.

    “Kegiatan sosialisasi ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk pencegahan terkait penyebaran penyakit DBD di wilayah Kepulauan Seribu,” kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Aceng Zaeni di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, hari ini pihaknya melakukan edukasi kepada puluhan Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang digelar di Gedung Mitra Praja, Jakarta Utara. Mobilisasi ini merupakan komitmen Pemkab Kepulauan Seribu untuk menekan penyebaran DBD.

    “ASN ini nanti akan menyampaikan pesan dari program ini kepada masyarakat dan juga ikut berperan dalam menyukseskan program ini.

    Menurut Aceng, kesadaran dan pengetahuan tentang penyebaran DBD di wilayah Kepulauan Seribu perlu dilakukan secara luas agar bisa mencegah penyebaran penyakit menular tersebut.

    “Tergetnya jelas agar tidak ada lagi kasus di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu drg Wenny Ichwaniah mengatakan kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memperkuat pengetahuan tentang penyakit DBD.

    Menurut dia, penyebaran DBD bisa berdampak pada kematian sehingga perlu menjadi perhatian dan diantisipasi semua pihak.

    “Kabupaten Kepulauan Seribu menyiapkan langkah melalui Wolbachia yang diharapkan bisa menekan penyebaran DBD,” kata dia

    Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan program penanggulangan DBD dengan nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia di Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, pada Oktober 2024.

    Kecamatan Kembangan dipilih sebagai lokasi pertama pelepasan atau penyebaran nyamuk ber-Wolbachia karena memiliki angka kasus DBD tertinggi pada 2023 dengan tingkat insiden (incidence rate) 54,1 per 100.000 penduduk.

    Adapun kasus DBD di Jakarta pada Januari hingga Maret 2025 ini sebanyak 1.416 kasus atau turun dibandingkan periode yang sama 2024, yakni 1.729 kasus. Kasus DBD terus melandai hingga Mei mendatang atau tak setinggi tahun lalu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Anung Tegaskan Kasus Campak di Jakarta Terkendali – Page 3

    Pramono Anung Tegaskan Kasus Campak di Jakarta Terkendali – Page 3

    Menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, langkah cepat yang diambil jajaran Dinkes DKI Jakarta untuk mencegah penyakit campak, salah satunya melalui respons penanggulangan bernama ORI (Outbreak Response Immunization). Ratusan anak diimunisasi agar kasus tidak menyebar.

    “Kalau ada kasus campak tidak boleh dibiarkan, kita harus melakukan suatu respons. Jadi kita hitung ada sekian anak yang harus dilakukan imunisasi agar kasusnya tidak meluas,” kata dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (10/9/2025).

    Ani menyampaikan, pelaksanaan ORI difokuskan di wilayah dengan peningkatan kasus campak tertinggi, yakni Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Sasaran imunisasi sekitar 9.000 anak, dengan cakupan yang sudah mencapai 77,22 persen.

    Ani menjelaskan, upaya ini harus terus dilakukan mengingat campak merupakan salah satu penyakit menular dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat ketimbang penyakit menular lainnya.

    “Virus penyebab campak adalah morbillivirus yang menular melalui udara, percikan batuk, sekresi hidung, atau barang-barang yang terkontaminasi. Ini cukup mudah dan cepat penularannya, dan campak bisa menjadi serius kalau menyerang anak-anak kita,” jelas Ani.

    Ani menyampaikan, kunci utama pencegahan campak adalah imunisasi. Dia bilang, imunisasi campak pertama diberikan pada usia 9 bulan, kemudian diulang pada usia 18 bulan, dan dosis ketiga diberikan saat anak memasuki usia sekolah dasar.

    “Imunisasi ini adalah salah satu tameng atau pencegahan yang sangat efektif untuk mencegah penularan penyakit campak,” ucapnya.

    Selain imunisasi, Ani juga menekankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Ani mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum beraktivitas.

  • Sido Muncul Gelar Operasi Katarak Gratis untuk 200 Pasien di Indramayu

    Sido Muncul Gelar Operasi Katarak Gratis untuk 200 Pasien di Indramayu

    Jakarta –

    PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) menggelar operasi katarak gratis untuk 200 pasien di RS MM Indramayu, pada Jumat (12/9/2025). Kegiatan ini merupakan kolaborasi bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Pusat.

    Bantuan senilai Rp 400 juta ini diserahkan secara virtual dalam bentuk simbolis oleh Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Dr. (H.C.) Irwan Hidayat kepada Direktur RS MM Indramayu dr. Suwardi Astradipura, MARS.

    Irwan mengatakan pelaksanaan operasi katarak gratis ini merupakan bagian dari komitmen Sido Muncul untuk membantu mengurangi jumlah angka penderita katarak di Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya.

    “Saya senang sekali, hari ini kami bisa melakukan operasi katarak di Rumah Sakit MM Indramayu bersama dengan para kawan-kawan Perdami. Saya berharap operasi ini akan memberikan manfaat bagi para pasien,” ujar Irwan saat menyalurkan bantuan Operasi Katarak Gratis secara virtual di Kantor Sido Muncul, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Terkait jumlah pasien, Irwan mengatakan pihaknya memberikan bantuan untuk 200 pasien di Indramayu. Adapun total bantuan Sido Muncul untuk para penderita katarak pada tahun 2025, sebanyak 664 pasien.

    “Hari ini yang akan dioperasi ada 200 pasien, tahun ini baru 664 pasien. Kenapa jumlahnya sedikit? Karena sebetulnya kami hanya mengisi celah-celah yang tidak bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Kalau dulu kan belum ada BPJS Kesehatan, kalau sekarang kan sudah ada, cuma masih ada (pasien) yang terlewat,” paparnya.

    Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat menyalurkan bantuan ke 200 pasien katarak di RS MM Indramayu (Foto: detikcom/Inkana Putri)

    Terhitung sejak tahun 2011, Sido Muncul bersama Perdami telah mengoperasi sebanyak lebih dari 57.000 mata di seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, Irwan berharap dapat meningkatkan taraf hidup sekaligus menekan angka kebutaan karena katarak di Indramayu.

    “Selain operasi katarak, kami juga memberikan bantuan untuk stunting sejak tahun 2023 dan operasi bibir sumbing sejak tahun 2018. Kami berharap operasi ini akan bermanfaat,” jelas Irwan.

    Selain membantu para pasien, Irwan mengungkapkan kegiatan operasi katarak ini juga bertujuan membantu Perdami mencetak dokter-dokter spesialis mata.

    “Operasi ini juga membantu Perdami menghasilkan dokter spesialis mata. Karena program ini bermanfaat bagi dokter mata yang sedang menempuh pendidikan. Mereka bisa ikut membantu dan belajar langsung dari para seniornya. Karena operasi itu kan butuh praktek, butuh dilakukan. Kalau nggak pernah praktek kan, nggak bisa. Jadi, kontribusi ini tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga mendukung pendidikan kedokteran,” paparnya.

    Di akhir sambutannya, Irwan berterima kasih kepada Rumah Sakit MM Indramayu dan Perdami dan berharap Sido Muncul dapat terus memberikan bantuan kepada masyarakat di Indonesia.

    “Terima kasih kepada Rumah Sakit MM Indramayu dan juga Perdami yang selama 14 tahun yang menjadi rekan kami dalam melakukan operasi ini. Dan mudah-mudahan kami akan tetap bisa membantu para pasien katarak dan bibir sumbing,” ungkapnya.

    Penyaluran bantuan operasi katarak dari Sido Muncul untuk 200 pasien di RS MM Indramayu (Foto: detikcom/Inkana Putri)

    Sementara itu, ⁠Direktur RS MM Indramayu dr. Suwardi Astradipura, MARS mengatakan kegiatan operasi katarak kali ini juga bertepatan dengan peringatan Satu Dekade RS MM Indramayu.

    “Dan perlu saya sampaikan bahwa operasi katarak ini dalam rangka satu dekade RS MM Indramayu di bulan Agustus,” ungkapnya.

    dr. Suwardi pun berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Sido Muncul. Sebab, berkat bantuan ini, operasi katarak tersebut bisa terlaksana.

    “Saya berterima kasih atas partisipasi dukungan dari Perdami, Sido Muncul dan Dinas Kesehatan pada kegiatan ini,” papar dr. Suwardi.

    “Ternyata pesertanya cukup banyak yang terdaftar lebih dari 300 sekian. Setelah diseleksi, sebanyak 200 pasien akan kita operasi katarak hari ini,” lanjutnya.

    Senada, Kabid. Yanmed Dinkes Indramayu, dr. Titin Ning Prihatin juga mengapresiasi bantuan yang diberikan Sido Muncul. Pasalnya, jumlah masyarakat penderita katarak di Indramayu masih cukup banyak sehingga dibutuhkan kolaborasi dari pihak swasta.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada Sido Muncul atas supportnya untuk kegiatan bakti sosial operasi katarak untuk masyarakat Kabupaten Indramayu. Ini kegiatan yang luar biasa karena masyarakat bisa melihat kembali. Bisa membantu orang yang tadinya tidak melihat, menjadi bisa melihat itu kan sesuatu yang luar biasa,” ucapnya.

    Ia berharap kedepan kegiatan ini dapat menginspirasi pihak lainnya. Terlebih saat ini, masih ada beberapa masyarakat penderita katarak yang belum mendapatkan layanan operasi dari BPJS Kesehatan.

    “Masyarakat kita kan memang masih banyak yang membutuhkan operasi katarak gratis. (Diharapkan) bisa berkolaborasi dan bisa berkesinambungan untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Apalagi kebanyakan yang katarak itu sudah lansia.

    “Jadi memang peran swasta dan rumah sakit swasta rumah juga masih dibutuhkan untuk operasi katarak ini karena BPJS Kesehatan kan ada keterbatasan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, selain operasi katarak gratis, Sido Muncul juga melakukan kegiatan sosial lainnya antara lain, penanganan stunting dan operasi bibir sumbing di berbagai wilayah Indonesia. Adapun untuk stunting, Sido Muncul telah memberikan bantuan kepada 744 anak sejak tahun 2023, sementara operasi bibir sumbing sebanyak 664 pasien sejak tahun 2018 sampai tahun 2025.

    (adv/adv)

  • Inspektur Pangan Cilik Ikut Awasi Jajanan Sekolah di Tangerang

    Inspektur Pangan Cilik Ikut Awasi Jajanan Sekolah di Tangerang

    Foto Health

    Agung Pambudhy – detikHealth

    Sabtu, 13 Sep 2025 21:00 WIB

    Jakarta – Petugas Dinkes Kota Tangerang bersama Inspektur Pangan Cilik memeriksa jajanan di SDN Cipondoh 3. Tujuannya memastikan makanan aman dari bahan berbahaya.

  • Renovasi RSUD Kepulauan Seribu telah capai 44 persen

    Renovasi RSUD Kepulauan Seribu telah capai 44 persen

    Jakarta (ANTARA) –

    Renovasi gedung RSUD Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka telah mencapai 44 persen dan langkah ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.

    “Kami memastikan pembangunan renovasi RSUD berjalan sesuai rencana dan prosedur,” kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kepulauan Seribu, Tri Indrawan di Jakarta, Sabtu.

    Pihaknya telah melakukan monitor dan supervisi pelaksanaan renovasi Gedung RSUD Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka pada Jumat (12/9).

    Menurut dia, kerja sama antara pihak pelaksana proyek dan pihak rumah sakit sangat penting untuk mengantisipasi kendala serta mencari solusi agar proyek tetap sesuai jadwal.

    Ia menekankan renovasi RSUD Kepulauan Seribu ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi nelayan dan masyarakat pulau-pulau lainnya.

    “Pengawasan ketat akan terus dilakukan agar pembangunan sesuai dengan anggaran dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” katanya.

    Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Purwadi menyebutkan, renovasi Gedung RSUD Kepulauan Seribu saat ini baru mencapai sekitar 44 persen.

    Menurut dia, ada penambahan ruang lingkup pekerjaan berupa penguatan struktur gedung yang telah ada (eksisting). “Hal ini membuat jadwal mundur, tetapi demi keamanan jangka panjang perlu dilakukan secara hati-hati,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Tangsel Tanggung Biaya Perawatan Korban Ledakan Gas Pondok Cabe Pamulang Megapolitan 13 September 2025

    Pemkot Tangsel Tanggung Biaya Perawatan Korban Ledakan Gas Pondok Cabe Pamulang Megapolitan 13 September 2025

    Pemkot Tangsel Tanggung Biaya Perawatan Korban Ledakan Gas Pondok Cabe Pamulang
    Penulis

    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan menjamin seluruh biaya perawatan rumah sakit bagi korban ledakan tabung gas di Pondok Cabe Ilir, Pamulang, yang terjadi Jumat (12/9/2025) dini hari.
    Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan memastikan pemerintah menanggung penuh pembiayaan medis korban, termasuk yang dirawat melalui BPJS.
    “Untuk seluruh korban yang terluka, insya Allah kami anggarkan, sudah melalui BPJS dan lain sebagainya. Itu untuk penanggulangan yang sakit dulu, itu yang paling penting,” kata Pilar di Tangerang, Sabtu (13/9/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Pilar menjelaskan, saat ini terdapat empat orang korban yang masih menjalani perawatan intensif.
    Salah satunya, seorang pasien dari RS Hermina Ciputat harus dipindahkan ke RS Tarakan Jakarta karena mengalami luka bakar serius.
    “Saat ini suaminya sudah kita rujuk ke RS Tarakan, karena itu luka bakar 100 persen,” ucap Pilar.
    Selain bantuan medis, Pemkot Tangsel juga menyiapkan dukungan logistik bagi warga yang mengungsi di posko Musala Daarun Naiim.
    “Alhamdulillah, oleh BPBD, Dinsos sudah disalurkan untuk beberapa minggu ke depan, seperti kebutuhan bayi, kebutuhan anak, popok bayi, susu dan lain sebagainya, serta makanan, juga ada dapur umum di sini,” katanya.
    Ia menambahkan, tenaga medis dari Dinas Kesehatan Tangsel telah dikerahkan untuk memantau kesehatan para pengungsi.
    Pemerintah juga berencana menyediakan hunian sementara bagi warga terdampak.
    “Sekarang mereka masih mengungsi di musala terdekat. Insya Allah nanti yang membutuhkan tempat untuk bernaung kita carikan tempat sementara, kita sewakan,” ujar Pilar.
    Tim Peneliti Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri menduga ledakan berasal dari tabung gas elpiji berukuran 12 kilogram dan 5 kilogram.
    Kasubdit Metalurgi Forensik Puslabfor Polri Kompol Heriyandi menjelaskan, tim menemukan satu tabung 12 kg dan tiga tabung 5 kg di lokasi kejadian.
    “Ada tabung gas 12 kilogram satu buah, kemudian tabung gas 5 kilogram itu tiga buah,” ucapnya.
    Selain itu, barang bukti berupa selang regulator, kompor gas, serta material yang terbakar turut diamankan.
    “Ada selang regulator sama kompor gas satu buah, kemudian ada bahan-bahan yang sudah bekas terbakar,” jelas Heriyandi.
    Meski demikian, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan sumber pasti ledakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Petaka Baru Hantam Thailand, Wabah Rabies Meluas-Ancam Manusia

    Petaka Baru Hantam Thailand, Wabah Rabies Meluas-Ancam Manusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wabah rabies menghantam Thailand. Departemen Peternakan Thailand telah menetapkan sebagian wilayah Bangkok dan Samut Prakan sebagai ‘zona epidemik’ sementara akibat hal ini. 

    Dengan status ‘zona epidemik’, otoritas setempat melarang pergerakan anjing, kucing, dan mamalia lainnya selama 30 hari. Adapun periodenya mulai 9 September hingga 9 Oktober mendatang. 

    Perintah itu dikeluarkan setelah kasus rabies terdeteksi di Kecamatan Nong Bon, Distrik Prawet, Bangkok. Wabah ini telah diklasifikasikan sebagai ancaman kesehatan serius yang dapat menyebar ke manusia, anjing, kucing, sapi, kerbau, dan mamalia lainnya.

    Zona epidemik meliputi Nong Bon di Distrik Prawet, yang berbatasan dengan Thap Chang, Bang Kaeo, Racha Thewa, dan Bang Chak.

    Pihak berwenang telah menerapkan langkah-langkah ketat, termasuk pembatasan pergerakan hewan dan bangkai, serta kewajiban pelaporan hewan sakit.

    Anjing, kucing, dan bangkainya tidak boleh dipindahkan masuk atau keluar dari area yang telah ditentukan tanpa izin tertulis dari dokter hewan yang berwenang.

    Pemilik harus melaporkan hewan yang sakit kepada pihak berwenang dalam waktu 12 jam. Hewan yang mati harus dibiarkan di tempat kematiannya sampai ada laporan kepada petugas veteriner.

    Pemilik hewan wajib mematuhi semua perintah yang dikeluarkan oleh dokter hewan resmi. Siapa pun yang melanggar atau tidak mematuhinya dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua tahun, denda tidak melebihi 40.000 baht (Rp20 jutaan), atau keduanya.

    Unit Pengendalian Rabies Dinas Kesehatan Hewan Bangkok juga telah mengeluarkan peringatan setelah hewan-hewan yang terjangkit rabies ditemukan di Chalerm Phrakiat Rama 9 Soi 49, Kecamatan Nong Bon.

    Warga di area tersebut dan masyarakat sekitar dalam radius 5 km diimbau untuk sangat berhati-hati.

    Selain Nong Bon, zona berisiko tinggi lainnya meliputi Dok Mai dan Prawet di distrik Prawet; On Nut dan Phatthanakan di distrik Suan Luang; Thap Chang; Lat Krabang; Bang Na Nuea; dan Bang Chak.

    Bang Kaeo dan Racha Thewa di Samut Prakan juga dianggap sebagai zona berisiko tinggi.

    Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk menghindari menyentuh hewan liar. Jika mereka digigit atau dicakar, mereka harus segera mencuci lukanya dengan sabun dan air dan segera mendapatkan vaksinasi rabies di rumah sakit.

    Menurut kesaksian warga, hewan rabies menunjukkan tanda-tanda seperti gelisah, menggigit tanpa sebab, kaku, mengeluarkan air liur, atau lidah terjulur. Bagi yang melihat tanda-tanda tersebut pada hewan, diwajibkan untuk melapor ke pihak berwenang di Bangkok.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Di Kota Pasuruan, Ada Pasien BPJS Meninggal Dunia Dapat Tagihan Rp 1 Juta dari BPJS Surabaya 12 September 2025

    Di Kota Pasuruan, Ada Pasien BPJS Meninggal Dunia Dapat Tagihan Rp 1 Juta dari BPJS Surabaya 12 September 2025

    Di Kota Pasuruan, Ada Pasien BPJS Meninggal Dunia Dapat Tagihan Rp 1 Juta dari BPJS
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Seorang pasien di RSUD R. Soedarsono Kota Pasuruan, Jawa Timur meninggal dunia setelah 1 jam setelah menjalani rawat medis.
    Tak hanya itu, keluarga pun dibuat kaget adanya tagihan dari BPJS Kesehatan senilai Rp 1 juta.
    “Saat masuk rumah sakit, BPJS pasien dalam kondisi non aktif, padahal yang bersangkutan termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Usai satu jam, pasien meninggal dunia. Tadi saya urus juga,” kata Machfud Syafi’i, anggota DPRD Kota Pasuruan yang turut mengurus jenazah korban, Jumat (12/9/2025).
    Pasien tersebut berinisial CZ (55) warga Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur.
    CZ meninggal dunia usai dirawat di RSUD dr. R. Soedarsono, Jumat (12/9/2025).
    Machfudz menjelaskan saat masuk RSUD status Jaminan Nasional (JKN) milik CZ tidak aktif.
    Padahal CZ merupakan peserta PBI JK yang masuk dalam Universal Health Coverage (UHC). Seharusnya iuran BPJS milik CZ terbayar otomatis oleh pemerintah.
    “Kalau UHC berarti yang bayar pemerintah. Kok bisa pasien BPJS-nya tidak aktif, padahal dia masuk UHC. Ini malah dapat tagihan Rp 1 juta,” kata dia.
    Setelah selesai mengeluarkan jenazah dari rumah sakit, dia menanyakan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial terkait permasalahan keluarga CZ.
    Ternyata, selain CZ terdapat peserta PBI JK di Kota Pasuruan sempat yang tidak aktif.
    “Jangan sampai ada kejadian warga miskin sakit, tidak tercover BPJS, berobatnya mengalami kendala, apalagi sampai meninggal. Padahal saat sistemnya sudah diperbarui melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” tegasnya.
    Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Shierly Marlena membenarkan kejadian yang dialami CZ.
    Dia menjelaskan pasien CZ masuk ke rumah sakit pukul 06.00 WIB dan meninggal dunia pukul 07.00 WIB.
    “Yang pasti, pasien ini sudah mendapatkan penanganan dari rumah sakit. Tidak ditolak, tetap mendapatkan perawatan medis dan semuanya sudah bebas tanggungan,” kata Shierly.
    Shierly menjelaskan, pembayaran iuran kepesertaan pada PBI JK ada dua metode, ada yang ditanggung oleh APBD dan yang ditanggung APBN.
    Sedangkan pasien CZ ini merupakan peserta PBI JK yang ditanggung APBN.
    “Yang sering terjadi, tahunya kalau non aktif ketika sudah di rumah sakit. Seperti yang dialami oleh pasien CZ,” terangnya.
    Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat peserta PBI JK segera melakukan pengecekan kepesertaan untuk mengetahui status kepesertaannya.
    Jika warga mendapatkan statusnon aktif segera melapor ke Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.