Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Sidak Jelang Nataru 2025, TKP2MO Kota Blitar Temukan Makanan Kedaluwarsa di Toko Modern

    Sidak Jelang Nataru 2025, TKP2MO Kota Blitar Temukan Makanan Kedaluwarsa di Toko Modern

    Blitar (beritajatim.com) – Tim Koordinasi Pengawasan Pembinaan Makanan dan Obat (TKP2MO) Kota Blitar menemukan sejumlah makanan kedaluwarsa dan kemasan rusak di berbagai toko retail modern dalam inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (11/12/2025). Temuan ini menjadi peringatan serius bagi konsumen agar meningkatkan kewaspadaan saat berbelanja kebutuhan pokok menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Petugas mendapati fakta di lapangan berupa produk roti yang masih terpajang meski telah melewati batas tanggal konsumsi. Beberapa produk bahkan diketahui sudah kedaluwarsa sejak November lalu, namun belum ditarik dari peredaran. Kondisi ini dinilai membahayakan kesehatan masyarakat yang berpotensi membeli tanpa mengecek tanggal pada kemasan.

    Selain masalah kedaluwarsa, tim gabungan juga menyoroti kondisi fisik produk susu dan minuman kemasan, termasuk dari merek-merek ternama. Sejumlah kaleng dan botol ditemukan dalam kondisi penyok. Kerusakan fisik pada kemasan seperti ini sangat berisiko memicu kontaminasi bakteri dan mempercepat pembusukan isi di dalamnya.

    “Barang yang rusak kita sampaikan kepada pemilik, kita juga akan melakukan pembinaan pengawasan kepada pemilik,” ungkap Endang Purwono, Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kota Blitar.

    Pejabat pengawas menekankan bahwa inspeksi ini tidak semata-mata mencari kesalahan pelaku usaha. Fokus utama kegiatan adalah memastikan seluruh bahan makanan, minuman, dan obat bebas yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi aman dan layak konsumsi.

    Tim TKP2MO langsung melakukan tindakan persuasif berupa pembinaan di lokasi temuan. Pengelola atau pemilik toko diminta segera menarik barang yang tidak layak jual dan wajib menunjukkan bukti pengembalian (retur) produk rusak maupun kedaluwarsa tersebut kepada petugas.

    “Kegiatan ini bertujuan melakukan pengawasan secara berkala, baik tiga bulan enam bulan dan event tertentu menjelang konsumsi masyarakat tinggi, menjelang Natal, hari raya, dan hari besar lain,” imbuhnya.

    Barang-barang bermasalah yang ditemukan akan diproses sesuai prosedur lebih lanjut. Produk tersebut rencananya akan dibawa ke Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai bagian dari bimbingan teknis, sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pengusaha untuk diretur ke pihak pemasok. [owi/beq]

  • KPK: Bupati Lampung Tengah Pakai Suap untuk Lunasi Utang Kampanye

    KPK: Bupati Lampung Tengah Pakai Suap untuk Lunasi Utang Kampanye

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik korupsi Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, yang menggunakan uang suap dan gratifikasi dari proyek pengadaan barang dan jasa untuk membayar utang kampanye Pilkada 2024. Jumlah dana yang dipakai untuk melunasi pinjaman bank mencapai Rp 5,25 miliar.

    Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungky Hadipratikto menyatakan uang hasil korupsi tersebut sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan pribadi Ardito, termasuk penyelesaian utang biaya politik.

    “Diduga digunakan untuk pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye pada 2024 sebesar Rp 5,25 miliar,” ujar Mungky dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

    Menurut KPK, jumlah uang suap dan gratifikasi yang diterima Ardito sepanjang Februari hingga November 2025 mencapai Rp 5,75 miliar. Selain untuk melunasi utang kampanye, sebagian dana disinyalir dipakai untuk menunjang operasional dirinya sebagai bupati.

    “Dana operasional bupati sebesar Rp 500 juta,” jelas Mungky.

    Modus korupsi Ardito dilakukan dengan mematok fee proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah sebesar 15-20 persen. Uang tersebut dihimpun dari berbagai rekanan pemerintah daerah yang terlibat dalam proyek pembangunan.

    Fee sebesar Rp 5,25 miliar diterima melalui adiknya, Ranu Prasetyo, yang berperan sebagai perantara. Selain itu, Ardito juga mendapatkan Rp 500 juta dari proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Tengah. Dengan demikian, total penerimaan suap mencapai Rp 5,75 miliar.

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima tersangka, yakni Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra (RHS), adik bupati Lampung Tengah Ranu Hari Prasetyo (RHP), Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Anton Wibowo (ANW), dan Direktur PT Elkaka Mandiri Mohamad Lukman Samsuri (MLS).

    Mungky menyebut seluruh tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari pertama, mulai 10 hingga 29 Desember 2025. Penahanan dilakukan di dua lokasi berbeda.

    “RHS dan MLS ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, tersangka AW, RNP, dan ANW ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK,” ungkapnya.

    KPK menegaskan penyidikan akan terus berlanjut, termasuk menelusuri aliran uang dan potensi keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi yang menyeret kepala daerah aktif tersebut.

  • KPK: Bupati Lampung Tengah Pakai Suap untuk Lunasi Utang Kampanye

    KPK: Bupati Lampung Tengah Terima Suap Rp 5,75 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah. KPK menduga total uang yang diterima Ardito mencapai Rp 5,75 miliar.

    Selain Ardito Wijaya, empat orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Riki Hendra Saputra (RHS), anggota DPRD Lampung Tengah; Ranu Hari Prasetyo (RHP), adik bupati Lampung Tengah; Anton Wibowo (ANW), plt kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah; serta Mohamad Lukman Samsuri (MLS), direktur PT Elkaka Mandiri.

    “Jumlah aliran uang yang diterima AW mencapai kurang lebih Rp 5,75 miliar,” ujar Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungky Hadipratikto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

    Mungky menjelaskan, uang tersebut diterima Ardito dari fee yang dipatok pada setiap proyek pengadaan barang dan jasa, sebesar 15-20 persen. Berdasarkan temuan KPK, rekanan yang dimenangkan dalam proyek-proyek tersebut memiliki keterkaitan dengan keluarga Ardito maupun bagian dari tim pemenangannya saat Pilkada Lampung Tengah periode 2025-2030.

    “Dalam pelaksanaan pengkondisian tersebut, AW meminta RHS untuk berkoordinasi dengan ANW dan ISW selaku sekretaris Bapenda yang selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD guna pengaturan pemenang PBJ,” jelas Mungky.

    Dari pengaturan itu, Ardito diduga menerima fee sekitar Rp 5,25 miliar dari sejumlah penyedia barang dan jasa melalui adiknya, Ranu Hari Prasetyo, selama Februari hingga November 2025.

    KPK juga menemukan pengaturan proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan Lampung Tengah. Dalam proyek tersebut, Ardito memerintahkan Anton Wibowo, yang merupakan kerabatnya, untuk mengatur pemenang pengadaan. Anton kemudian berkoordinasi dengan pihak internal Dinkes agar PT Elkaka Mandiri memenangkan tiga paket pengadaan alkes dengan total nilai Rp 3,15 miliar.

    “Atas pengkondisian tersebut, AW diduga menerima fee sebesar Rp 500 juta dari saudara MLS selaku pihak swasta, yaitu direktur PT EM melalui perantara ANW,” kata Mungky.

    Menurut KPK, uang yang diterima Ardito digunakan untuk kepentingan pribadi, antara lain dana operasional bupati sebesar Rp 500 juta dan pelunasan pinjaman bank terkait kebutuhan kampanye pada 2024 senilai Rp 5,25 miliar.

    Atas perbuatannya, Ardito Wijaya, Anton Wibowo, Riki Hendra Saputra, dan Ranu Hari Prasetyo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, Mohamad Lukman Samsuri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • ​Update Mobil MBG Hilang Kendali Masuk Halaman SDN Cilincing, 21 Orang Jadi Korban

    ​Update Mobil MBG Hilang Kendali Masuk Halaman SDN Cilincing, 21 Orang Jadi Korban

    Jakarta: Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menyebut sebanyak 20 siswa dan 1 guru menjadi korban tabrakan mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara.

    Dari total 20 siswa yang menjadi korban, sebanyak 11 orang merupakan siswa laki-laki, sembilan orang siswi perempuan. Selain siswa, satu guru laki-laki turut menjadi korban.

    “Data per 09.45 WIB, jumlah korban yang rawat jalan di RSUD Cillincing 16 orang, rujuk ke RS Koja lima orang,” jelas Chico dikutip dari Antara, Kamis 11 Desember 2025.

    Chico menjelaskan insiden itu terjadi saat anak-anak sedang berbaris untuk persiapan kegiatan literasi. Kemudian, mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) tiba-tiba menerobos pagar sekolah yang tertutup itu.

    Chico Hakim memastikan penanganan terhadap korban tabrakan mobil di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, sudah dilakukan.

    “Bapak Gubernur telah memerintahkan jajaran, khususnya Walikota Jakarta Utara untuk menangani yang perlu dilakukan untuk korban bersama dinas terkait, utamanya Dinkes (Dinas Kesehatan),” ujar Chico saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dia juga memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
     

    Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Utara mengatakan sejumlah siswa dan guru SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, menjadi korban tabrakan mobil yang menerobos pagar dan masuk ke halaman sekolah tersebut pada Kamis pagi.

    “Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 06.39 WIB, saat para siswa sedang mengikuti kegiatan literasi pagi di lapangan sekolah,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendiz di Jakarta, Kamis.

    Tiba tiba, sambung dia, kendaraan pengangkut MBG milik swasta dengan nomor polisi B-2093-UIU itu masuk dan merangsek ke area halaman sekolah, kemudian menabrak sejumlah siswa yang sedang berada di lokasi tersebut.

    “Insiden itu menyebabkan sejumlah siswa serta seorang guru mengalami cedera sehingga harus mendapatkan perawatan medis,” tutur Erick.

    Berdasarkan data awal kepolisian, terdapat 19 siswa dan seorang guru yang sudah dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan.

    Mereka mengalami beragam cedera, tanpa dirinci demi menjaga privasi korban yang masih di bawah umur.

    Jajaran Polsek Cilincing yang dipimpin oleh Kapolsek AKP Bobi Subasri langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa kendaraan beserta pengemudinya.

    “Kami juga berkoordinasi dengan pihak sekolah dan masyarakat sekitar untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman,” ungkap Bobi. 
     

    Jakarta: Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menyebut sebanyak 20 siswa dan 1 guru menjadi korban tabrakan mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara.
     
    Dari total 20 siswa yang menjadi korban, sebanyak 11 orang merupakan siswa laki-laki, sembilan orang siswi perempuan. Selain siswa, satu guru laki-laki turut menjadi korban.
     
    “Data per 09.45 WIB, jumlah korban yang rawat jalan di RSUD Cillincing 16 orang, rujuk ke RS Koja lima orang,” jelas Chico dikutip dari Antara, Kamis 11 Desember 2025.

    Chico menjelaskan insiden itu terjadi saat anak-anak sedang berbaris untuk persiapan kegiatan literasi. Kemudian, mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) tiba-tiba menerobos pagar sekolah yang tertutup itu.
     
    Chico Hakim memastikan penanganan terhadap korban tabrakan mobil di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, sudah dilakukan.
     
    “Bapak Gubernur telah memerintahkan jajaran, khususnya Walikota Jakarta Utara untuk menangani yang perlu dilakukan untuk korban bersama dinas terkait, utamanya Dinkes (Dinas Kesehatan),” ujar Chico saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
     
    Dia juga memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
     

     
    Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Utara mengatakan sejumlah siswa dan guru SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, menjadi korban tabrakan mobil yang menerobos pagar dan masuk ke halaman sekolah tersebut pada Kamis pagi.
     
    “Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 06.39 WIB, saat para siswa sedang mengikuti kegiatan literasi pagi di lapangan sekolah,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendiz di Jakarta, Kamis.
     
    Tiba tiba, sambung dia, kendaraan pengangkut MBG milik swasta dengan nomor polisi B-2093-UIU itu masuk dan merangsek ke area halaman sekolah, kemudian menabrak sejumlah siswa yang sedang berada di lokasi tersebut.
     
    “Insiden itu menyebabkan sejumlah siswa serta seorang guru mengalami cedera sehingga harus mendapatkan perawatan medis,” tutur Erick.
     
    Berdasarkan data awal kepolisian, terdapat 19 siswa dan seorang guru yang sudah dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan.
     
    Mereka mengalami beragam cedera, tanpa dirinci demi menjaga privasi korban yang masih di bawah umur.
     
    Jajaran Polsek Cilincing yang dipimpin oleh Kapolsek AKP Bobi Subasri langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa kendaraan beserta pengemudinya.
     
    “Kami juga berkoordinasi dengan pihak sekolah dan masyarakat sekitar untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman,” ungkap Bobi. 
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • KPK Tahan Bupati Lampung Tengah, Terima Uang Rp5,75 miliar terkait Suap Proyek

    KPK Tahan Bupati Lampung Tengah, Terima Uang Rp5,75 miliar terkait Suap Proyek

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

    Selain Ardito, KPK juga menahan dan menetapkan tersangka Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah, Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito, Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah, Mohamad Lukman selaku pihak swasta yaitu Direktur PT Elkaka Mandiri.

    “KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 sampai dengan 29 Desember 2025,” kata Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, Kamis (11/12/2025).

    Ardito meminta fee sebesar 15%-20% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah.

    Ardito melakukan pengkondisian sejak dirinya dilantik menjadi bupati. Dia memerintahkan Riki untuk mengatur Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), di mana perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut merupakan milik keluarga Ardito.

    Ardito meminta Riki berkoordinasi dengan Anton dan Iswantoro selaku Sekretaris Bapenda yang selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD untuk pengaturan pemenang PBJ.

    Ardito memperoleh Rp5,25 miliar pada periode Februari-November 2025 yang diberikan oleh sejumlah rekanan melalui Riki dan Ranu.

    Ardito juga mengkondisikan pengadaan jasa alat kesehatan di Dinas Kesehatan melalui Anton dengan memenangkan vendor pengadaan barang tersebut. Alhasil, PT Elkaka Mandiri dimenangkan memperoleh 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar.

    Dari pengadaan tersebut, Ardito diduga mendapat fee Rp500, juta dari Mohamad Lukman. Sehingga total uang yang diterima Ardito senilai Rp5,75 miliar.

    Riki dan Mohamad Lukman ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara, Ardito, Ranu, dan Anton ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK.

    Atas perbuatannya, terhadap Ardito, Anton, Riki, dan dan Ranu selaku pihak penerima, disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

    diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Mohamad Lukman selaku pihak pemberi, disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

    Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Bupati Lampung Tengah Terima Suap Rp 5,7 Miliar

    Bupati Lampung Tengah Terima Suap Rp 5,7 Miliar

    Jakarta

    KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi. Ardito diduga telah menerima fee Rp 5,75 miliar.

    Hal itu disampaikan Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, dalam konferensi pers penetapan tersangka di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025). Dia mengatakan Ardito awalnya diduga mematok fee 15%-20% untuk sejumlah proyek di Lampung Tengah.

    “Diketahui postur belanja berdasarkan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 mencapai sekitar Rp 3,19 triliun. Dari anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah,” ujar Mungki.

    Dia mengatakan Ardito telah meminta anggota DRPD Lampung Tengah bernama Riki Hendra Saputra (RHS) untuk mengatur pemenang pengadaan barang dan jasa di sejumlah dinas. Dia mengatakan pengadaan barang dan jasa harus dimenangkan oleh perusahaan milik keluarga atau milik tim sukses Ardito saat Pilkada Lampung Tengah.

    Singkat cerita, Ardito menerima fee Rp 5,25 miliar dari sejumlah rekanan melalui Riki dan Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito. Duit itu diterima dalam periode Februari-November 2025.

    “Pada periode Februari-November 2025, AW diduga menerima fee senilai Rp 5,25 miliar dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa melalui RHS dan RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Ardito sendiri baru dilantik sebagai Bupati Lampung Tengah pada Februari 2025. Artinya, permintaan dan penyerahan fee langsung terjadi.

    Selain itu, Ardito juga diduga meminta Plt Kepala Bapenda Lampung Tengah Anton Wibowo (ANW) untuk mengatur pemenang lelang alat kesehatan pada Dinkes Lampung Tengah. KPK menyebut Anton juga merupakan kerabat Ardito.

    “Atas pengkondisian tersebut, AW diduga menerima fee sebesar Rp 500 juta dari saudara MLS (Mohamad Lukman Sjamsuri selaku Direktur PT Elkaka Mandiri),” ujarnya.

    KPK pun menetapkan lima orang sebagai tersangka. Berikut daftarnya:

    1. Ardito Wijaya selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030,
    2. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah,
    3. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Bupati Lampung Tengah,
    4. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati,
    5. Mohamad Lukman Sjamsuri selaku pihak swasta atau Direktur PT Elkaka Mandiri.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/dhn)

  • Bupati Lampung Tengah Terjaring OTT, 2 Ruangan di Dinas Kesehatan Disegel KPK

    Bupati Lampung Tengah Terjaring OTT, 2 Ruangan di Dinas Kesehatan Disegel KPK

    Sebelumnya diberitakan, suasana kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah tampak lengang pada Kamis (11/12/2025), sehari setelah Bupati Ardito Wijaya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pantauan Liputan6.com di lokasi, menunjukkan area kompleks pemkab terlihat tidak seperti biasanya. Hanya beberapa kendaraan roda dua dan empat milik pegawai yang terparkir di halaman.

    Sejumlah bangunan di area pemkab tampak sedang dalam proses renovasi, termasuk gedung kantor bupati. Beberapa pekerja terlihat melanjutkan pengerjaan renovasi meski suasana kantor cukup hening.

    Saat awak Liputan6.com mengambil gambar situasi kantor, seorang pegawai berseragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendekat dan meminta agar tak berlama-lama berada di lokasi.

    “Lampung Tengah sedang berduka, kalau sudah ambil gambar sudah ya bang,” ujar pegawai berinisial AG tersebut.Meski demikian, AG memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

    “Alhamdulillah pelayanan masih berjalan seperti biasa,” katanya.

    Terkait keberadaan Wakil Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, AG menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak berada di kantor.

    “Pak Wakil Bupati sedang ada kegiatan di Bandar Lampung, tidak di kantor hari ini,” tuturnya.

    Secara terpisah, I Komang Koheri mengonfirmasi bahwa dirinya tengah menghadiri agenda bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung.”Izin masih acara sama Kajati,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.

    Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya bersama empat pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah, terkait dugaan suap proyek.

    “(Diduga) suap proyek,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Rabu (12/10/2025).

    Setelah diamankan, Ardito langsung diterbangkan ke Jakarta dan tiba di Gedung KPK menjelang pukul 21.00 WIB. Dia tampak tenang tanpa mengenakan masker, hanya menutup kepalanya dengan topi putih saat digiring masuk untuk menjalani pemeriksaan intensif.

    Ardito akan diperiksa selama 1×24 jam untuk menentukan status hukumnya, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa OTT itu merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaansejumlah pihak di Jakarta dan Lampung, sejak Selasa (9/12/2025).

    “Tim kemudian melakukan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu (10/12/2025),” kata Budi dikonfirmasi Liputan6.com.

    Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan lima orang di Lampung. Seluruhnya langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, termasuk Bupati Ardito.

    Saat ini para pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif. KPK menyatakan akan memaparkan konstruksi perkara secara lengkap dalam konferensi pers pada Kamis (11/12/2025).

  • BGN Serahkan ke Polisi soal Penyebab Mobil MBG Tabrak Siswa dan Guru SDN Kalibaru 01

    BGN Serahkan ke Polisi soal Penyebab Mobil MBG Tabrak Siswa dan Guru SDN Kalibaru 01

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyerahkan kepada aparat kepolisian soal penyebab mobil pengangkut makan bergizi gratis (MBG) merangsek masuk ke halaman sekolah dan menabrak siswa serta guru SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

    Insiden ini menyebabkan 21 orang luka-luka, termasuk siswa dan guru.

    “Terkait penyebab kami serahkan ke pihak berwajib,” kata Staf Khusus BGN Redy Hendra Gunawan saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (11/12/2025).

    Menurut dia, BGN fokus kepada penanganan korban yang mengalami luka-luka. Redy memastikan BGN akan menanggung biaya pengobatan para korban.

    “Sesuai arahan Pak Kepala, kami fokus ke penanganan korban. BGN menanggung semua biaya,” jelas Redy.

    Sebelumnya, polisi mengusut insiden mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merangsek masuk ke halaman sekolah dan menabrak siswa serta guru yang berkumpul di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025).

    “Kami menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen mengusut kasus ini secara menyeluruh,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendiz.

    Saat ini, dia menyebutkan pengemudi mobil MBG dari pihak swasta dengan nomor polisi B-2093-UIU itu telah diamankan di Polsek Cilincing.

    “Kami sedang lakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian, termasuk apakah ada unsur kelalaian atau faktor teknis kendaraan,” tutur Erick.

    Dia mengatakan pihaknya bersikap terbuka dan profesional apabila ditemukan unsur pidana, dan proses hukum akan dilanjutkan sesuai aturan.

    “Kami memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan secara cepat oleh jajaran kepolisian,” ujar Erick.

    Menurut dia, prioritas utama kepolisian saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan yang memadai. Petugas juga berkoordinasi dengan pihak sekolah dan dinas kesehatan, sementara korban sudah dibawa ke RSUD Cilincing dan RS Koja untuk memperoleh penanganan medis.

     

    Satu orang tewas menjadi korban tabrakan kendaraan MBG dengan kereta. Kerasnya benturan membuat kabin mobil terpental dan masuk ke saluran air di sisi kiri rel kereta.

  • Tak Pandang Hari Libur, Pengawasan Ibu Hamil di Gunungkidul Diperketat demi Kelahiran yang Aman
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        11 Desember 2025

    Tak Pandang Hari Libur, Pengawasan Ibu Hamil di Gunungkidul Diperketat demi Kelahiran yang Aman Yogyakarta 11 Desember 2025

    Tak Pandang Hari Libur, Pengawasan Ibu Hamil di Gunungkidul Diperketat demi Kelahiran yang Aman
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan pendataan ibu hamil dengan Hari Perkiraan Lahir (HPL) yang bertepatan dengan masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
    Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal meski sebagian tenaga kesehatan (nakes) menjalani cuti dan bertugas di posko siaga.
    Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Gunungkidul, Dyah Mayun Hartanti, mengatakan bahwa pendataan dilakukan secara rutin oleh puskesmas, khususnya untuk ibu hamil dengan HPL tujuh hari sebelum sampai tujuh hari setelah libur Nataru, yakni periode 25 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.
    “Jadi program rutin puskesmas memiliki bidan, sudah punya data pasien ataupun masyarakat hamil. Di situ sudah ada catatannya HPL-nya kapan. Nah di situ kita data, kita perhatikan, kita antisipasi jika persalinannya di hari tersebut (hari libur),” kata Dyah ditemui di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Kamis (11/12/2025).
    Menurut Dyah, saat libur hari besar keagamaan banyak nakes yang mengambil cuti atau bertugas piket.
    Meski begitu, pihaknya memastikan tenaga kesehatan yang tersedia akan dimaksimalkan untuk membantu masyarakat.
    “Harapannya dengan pelayanan maksimal bisa membantu ibu dan anaknya sehat. Kehamilan menjadi konsen yang harus kita perhatikan,” ujarnya.
    Saat momentum
    libur Natal dan Tahun Baru
    , petugas kesehatan dari Dinkes akan bersiaga di puskesmas, posko, hingga rumah sakit, dengan RSUD Wonosari sebagai rumah sakit rujukan.
    Dyah menambahkan, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan laporan kondisi wilayahnya kepada Dinas Kesehatan, terutama jika terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan atau kasus darurat lainnya agar bisa segera ditangani.
    Puskesmas yang berada di kawasan destinasi wisata juga diinstruksikan tetap memberikan layanan reguler sekaligus melakukan pemantauan di lokasi wisata yang ramai pengunjung.
    “Untuk yang bertugas di posko bersama dari petugas kesehatan puskesmas di wilayah tersebut ataupun petugas dari wilayah lain yang diperbantukan,” kata Dyah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Polisi Usut Dugaan Kelalaian Sopir dan Masalah Kendaraan

    Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Polisi Usut Dugaan Kelalaian Sopir dan Masalah Kendaraan

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi mengusut insiden mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merangsek masuk ke halaman sekolah dan menabrak siswa serta guru yang berkumpul di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (12/11/2025).

    “Kami menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen mengusut kasus ini secara menyeluruh,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendiz.

    Saat ini, dia menyebutkan pengemudi mobil MBG dari pihak swasta dengan nomor polisi B-2093-UIU itu telah diamankan di Polsek Cilincing.

    “Kami sedang lakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian, termasuk apakah ada unsur kelalaian atau faktor teknis kendaraan,” tutur Erick.

    Dia mengatakan pihaknya bersikap terbuka dan profesional apabila ditemukan unsur pidana, dan proses hukum akan dilanjutkan sesuai aturan.

    “Kami memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan secara cepat oleh jajaran kepolisian,” ujar Erick.

    Menurut dia, prioritas utama kepolisian saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan yang memadai.

    Petugas juga berkoordinasi dengan pihak sekolah dan dinas kesehatan, sementara korban sudah dibawa ke RSUD Cilincing dan RS Koja untuk memperoleh penanganan medis.

    “Kami mendoakan seluruh korban dapat segera pulih,” ungkap Erick.