Kementrian Lembaga: Dinkes

Klarifikasi Wali Kota Tangsel Usai Anggaran Pemkot Dikritik Leony
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie akhirnya buka suara setelah anggaran belanja Pemkot Tangsel tahun 2024 ramai disorot publik.
Sorotan itu muncul setelah mantan penyanyi cilik Trio Kwek Kwek, Leony Vitria Hartanti, melontarkan kritik melalui media sosial.
Dalam unggahannya, Leony mempertanyakan sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal dan fantastis. Ia menyoroti biaya perjalanan dinas yang mencapai ratusan miliar rupiah, belanja konsumsi, hingga alokasi untuk cenderamata.
Kritik tersebut memicu diskusi luas di kalangan warganet dan menjadi perbincangan serius di masyarakat Tangsel.
Namun, Benyamin menegaskan tidak akan membawa polemik ini ke ranah hukum. Ia justru menganggap kritik publik sebagai momentum untuk memperbaiki komunikasi pemerintah.
“Enggak, enggak akan melaporkan. Saya hanya ingin menjelaskan saja. Mudah-mudahan semuanya
clear
,” ujar Benyamin dalam konferensi pers di Rumah Dinas Wali Kota Tangsel, Serpong, Selasa (23/9/2025).
Salah satu pos yang paling ramai dipersoalkan adalah belanja makan dan minum sebesar Rp 60 miliar. Publik menduga dana itu hanya digunakan untuk konsumsi rapat pejabat.
Benyamin membantah hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut tersebar di 37 perangkat daerah, mulai dari sekolah, rumah sakit, hingga puskesmas.
“Belanja makan minum itu ada di enam TK negeri, 157 SD negeri, 24 SMP negeri, tiga RSUD, dan 35 puskesmas. Jadi ini makan minum secara keseluruhan,” jelasnya.
Benyamin mencontohkan, di RSUD Tangsel, anggaran tersebut dipakai untuk kebutuhan tenaga kesehatan. Lalu di dinas kesehatan, dana itu digunakan dalam kegiatan sosialisasi penyakit menular.
Menurut Benyamin, dana konsumsi juga digunakan dalam kegiatan sosialisasi kesehatan, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), serta berbagai kegiatan resmi Pemkot. Ia menambahkan bahwa penyediaan konsumsi selalu melibatkan UMKM lokal.
“Yang harus dicatat, makan minum ini dilaksanakan dengan melibatkan UMKM di sekitar wilayah kegiatan. Jadi uangnya berputar di masyarakat,” ujarnya.
Selain konsumsi, pos anggaran cenderamata sebesar Rp 20,48 miliar juga menuai kritik publik. Banyak yang menilai anggaran ini terlalu besar hanya untuk suvenir.
Benyamin meluruskan bahwa istilah “cenderamata” dalam dokumen anggaran tidak berarti hadiah pribadi. Menurut dia, alokasi ini termasuk belanja penunjang kegiatan yang tersebar di 34 perangkat daerah.
“Kalau dinas kerja mengadakan latihan jahit-jahit misalnya, ya kalau memang dianggarkan untuk mesin jahitnya, ya kami kasih mesin jahitnya juga,” kata dia.
Dengan begitu, kata dia, penggunaan istilah cenderamata tidak boleh ditafsirkan sempit sebagai hadiah pribadi, melainkan sarana pendukung pelatihan dan program pemberdayaan.
Leony juga sempat menyoroti angka Rp 731 juta dalam laporan keuangan yang dikira sebagai total anggaran perbaikan jalan. Angka itu dianggap terlalul kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat.
Benyamin menegaskan, angka tersebut bukan untuk perbaikan jalan secara keseluruhan, melainkan hanya untuk jaringan listrik di lingkungan Pemkot.
“Rp 731 juta itu enggak mungkin ngebenarin jalan sebesar itu. Itu hanya khusus perbaikan jaringan listrik, dan itu hanya di Pemkot saja, bukan se-Tangsel,” ujarnya.
Ia memastikan total anggaran perbaikan jalan di Tangsel pada 2024 justru mencapai Rp 538 miliar.
“Yang keseluruhan untuk jaringan jalan sih ya 538 miliar. Jadi untuk Rp 731 juta itu untuk satu kegiatan saja untuk jaringan listrik dan itu jaringan Pemkot,” jelas dia.
Meski kritik Leony sempat memicu polemik, Benyamin menegaskan Pemkot Tangsel tidak merasa terganggu. Ia bahkan membuka peluang untuk bertemu langsung dengan Leony jika diperlukan.
“Tergantung kebutuhan, beliau butuh enggak penjelasan dari kami. Kalau beliau butuh akan kami jelaskan, tapi kalau enggak, ya gimana ya,” ucapnya.
Menurutnya, kritik publik merupakan masukan berharga yang perlu ditindaklanjuti. Ia juga mengatakan akan memperbaiki cara komunikasi agar lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
“Saya sih jadi bahan koreksi saja soal pelayanan publik kita. Jadi ke depan bahasanya jangan terlalu kaku, jangan bahasa birokrasi,” jelas Benyamin.
Benyamin menegaskan bahwa seluruh dokumen laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dapat diakses publik melalui situs resmi Pemkot Tangsel.
Sejak 2019, laporan keuangan rutin diunggah sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“LKPD itu memang diarahkan untuk di-upload di website pemerintah daerah setelah diperiksa oleh BPK.
Uploading
website itu sudah kami lakukan sejak 2019, berdasarkan aturan transparansi,” kata dia.
Menurut dia, LKPD memuat tujuh kelompok laporan, mulai dari realisasi anggaran hingga neraca keuangan. Namun, rincian teknis yang lebih detail ada di dokumen pendukung lainnya.
“Kalau LKPD itu dijabarkan rinci, bisa lebih tebal lagi dua sampai tiga kali lipat. Karena rinciannya ada di dokumen lain,” ucap Benyamin.
Ia berharap penjelasan ini dapat membantu masyarakat memahami konteks penggunaan anggaran sekaligus menjadi bahan introspeksi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.