Kementrian Lembaga: Dinkes

BGN Targetkan Sertifikasi Dapur MBG Rampung dalam Sebulan

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa proses sertifikasi dapur penyedia makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang menyatakan bahwa sertifikasi yang diwajibkan mencakup aspek hygiene dan sanitasi sesuai standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Prosesnya dinilai tidak memakan waktu lama karena dapat langsung diajukan ke dinas kesehatan setempat.

“Kalau untuk sertifikasi halal sekarang bisa online. Sementara sertifikasi untuk hygiene dan sanitasi bisa langsung minta ke Dinkes datang, satu hari atau dua hari juga bisa kelar. Makanya kita kasih waktu satu bulan,” jelas Nanik.

Lebih lanjut, dia menerangkan, BGN sejak awal sudah memiliki petunjuk teknis (Juknis) yang substansinya sama dengan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes. Kontennya mencakup ketersediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem pengelolaan sampah, kualitas udara, hingga standar ruang produksi.

“Jadi sebetulnya ini tinggal formalitas saja. Hampir semuanya sudah ada. Tinggal Dinkes menyamakan dan mengeluarkan suratnya,” kata Nanik.

Polemik Data Sertifikasi

Terkait pernyataan sejumlah pihak yang menyebut baru 34 SPPG memiliki sertifikat, Nanik mengaku tidak mengetahui sumber data tersebut.

“Kan katanya siapa Pak [Kepala KSP] Qodari apa siapa itu nyebut. Saya juga nggak tahu data dari mana. Tapi dalam arti saya nggak tahu Pak Qodari ini datanya dari mana,” ujarnya.

BGN, lanjut Nanik, memiliki standar sendiri yang wajib dipenuhi semua mitra penyedia makanan.

“Kalau nggak ada IPAL ya nggak bisa jalan. Itu syarat mutlak,” tegasnya.

BGN menekankan bahwa percepatan sertifikasi ini penting untuk menjaga keamanan pangan sekaligus memastikan keberlangsungan program MBG yang menjadi prioritas nasional.

Nanik menambahkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kemenkes agar proses sertifikasi berjalan cepat tanpa mengurangi kualitas pengawasan.

“Nah hanya karena kemudian ini Pak Qodari menyoal SLHS, ya sudah kita minta aja. Satu bulan lo minta lah surat, wong kamu sudah punya bangunannya. Ini kan tinggal formalitas suratnya doang, masa lama ya kan? Kan tidak harus membangun wong dia sudah punya,” tandas Nanik.

27/09/2025 15:15
Alfamart dan Zwitsal Lanjutkan Program “Sahabat Posyandu” di Kediri

Kediri (beritajatim.com) – Alfamart bersama Zwitsal kembali menggelar program “Alfamart Sahabat Posyandu” yang menyasar ibu dan anak di 34 kota/kabupaten di Indonesia.

Sepanjang September 2025, ribuan keluarga berkesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sekaligus edukasi pentingnya menjaga kesehatan kulit bayi.

Program yang pertama kali diluncurkan pada 2023 ini terus berlanjut setiap bulan. Hingga kini, kegiatan tersebut telah menjangkau puluhan ribu keluarga melalui ribuan titik posyandu yang bekerja sama dengan kader posyandu dan dinas kesehatan setempat.

Untuk wilayah Cabang Madiun, pelaksanaan berlangsung di halaman gerai Alfamart Harinjing, Desa Kepung, Kabupaten Kediri, Jumat (26/9).

Corporate Communications General Manager Alfamart, Rani Wijaya, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kesehatan masyarakat.

“Alfamart berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama ibu dan anak. Melalui program Alfamart Sahabat Posyandu, kami ingin memastikan edukasi gizi, pelayanan kesehatan dasar, termasuk pengecekan kesehatan kulit bayi bisa diakses lebih dekat oleh keluarga,” ujarnya.

Dalam kegiatan yang digelar di halaman gerai Alfamart maupun posyandu sekitar, para ibu membawa anak-anak mereka untuk mengikuti berbagai layanan, mulai dari pemeriksaan tumbuh kembang, pengukuran tinggi dan berat badan, pemberian vitamin, imunisasi, pengecekan kesehatan kulit, hingga distribusi Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Senior Brand Manager Zwitsal, Niken Kinanti Suryanto, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Zwitsal untuk mendampingi ibu dalam menjaga kesehatan kulit bayi, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Dalam kegiatan Sahabat Posyandu, Zwitsal juga mengedukasi pentingnya melakukan pengecekan kesehatan kulit bayi secara teratur dengan ‘Analisis Kulit Si Kecil’ atau AKSI,” ungkapnya.

Niken menambahkan, “Selama lebih dari 50 tahun, Zwitsal dengan kelembutannya telah menemani perjalanan ibu bersama buah hati melalui rangkaian produk yang teruji hypoallergenic sehingga aman digunakan untuk kulit bayi yang sensitif sekalipun sejak hari pertama.

Melalui berbagai kampanye edukatif, Zwitsal ingin mendampingi ibu menjaga kesehatan kulit Si Kecil melalui edukasi 4 Langkah AKSI: cek ruam dan lecet, cek tekstur kulit, cek luka di kulit, dan cek tangisan si kecil.”

Program “Alfamart Sahabat Posyandu” tahun ini ditargetkan menjangkau lebih dari 3.400 ibu dan anak dari barat hingga timur Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi orang tua yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini.

Salah satu peserta, Siti Fatimai, mengaku sangat terbantu. “Anak saya bisa diperiksa kesehatannya tanpa harus jauh-jauh ke puskesmas. Lokasinya dekat rumah, di halaman Alfamart, jadi praktis sekali,” tuturnya.

Ketua Posyandu Desa Kepung, Umi Hanik, juga mengapresiasi sinergi antara sektor swasta dan komunitas kesehatan. “Respon masyarakat sangat positif, dan kegiatan ini menjadi contoh baik sinergi antara sektor swasta dan komunitas kesehatan,” ujarnya.

Dengan kolaborasi Alfamart dan Zwitsal, program ini tidak hanya mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa edukasi dan layanan kesehatan dapat dihadirkan lebih dekat ke masyarakat. (ted)

27/09/2025 12:39
BGN soal Cuma 34 Dapur MBG yang Punya Sertifikat Higienis: Data dari Mana? Nasional 27 September 2025

BGN soal Cuma 34 Dapur MBG yang Punya Sertifikat Higienis: Data dari Mana?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang merespons soal data yang menyebut hanya 34 dari 8.583 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menyoroti soal 8.583 SPPG yang disebutnya hanya 34 yang memiliki SLHS.
Nanik mengaku bahwa dirinya bingung dengan data itu. Dia pun mempertanyakan asal data yang disebutkan Qodari tersebut.
“Kan katanya, siapa, Pak Qodari apa siapa itu nyebut. Saya juga enggak tahu data dari mana. Tapi, dalam arti saya enggak tahu Pak Qodari ini datanya dari mana,” ujar Nanik di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Nanik menjelaskan, sejak awal, BGN sudah memiliki petunjuk teknis (juknis) untuk dapur umu atau SPPG.
Menurut dia, isi dari juknis BGN ini sama saja seperti SLHS yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).
Dia pun memastikan hampir seluruh dapur MBG sudah memenuhi juknis yang BGN berikan untuk bisa beroperasi.
“Jadi kontennya SLHS itu kan yang diperiksa juga IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), kemudian sampahnya berapa meter, bagaimana udaranya, ruangannya. Kemudian, dimasukkan dalam juknis yang harus dipenuhi oleh mitra. Jadi sebetulnya, kalau sekarang ini tinggal kayak Dinkes ngelihat saja, nyamain, tinggal mengeluarkan suratnya saja,” katanya.
Kemudian, terkait SLHS daripada dapur MBG, Nanik mengatakan bahwa masing-masing SPPG tinggal meminta ke Dinkes saja.
Sebab, menurut dia, SPPG sudah memiliki semuanya untuk menyediakan MBG, hanya minus surat formalitas yang diminta oleh Qodari saja.
Nanik pun kembali menekankan bahwa dia belum tahu berapa dapur MBG yang sudah memegang SLHS.
“Ya tanya Pak Qodari, kita belum menyelidiki, saya juga enggak tahu,” ujar Nanik.
Sebelumnya, Kepala KSP Muhammad Qodari menyoroti soal SLHS yang harus dimiliki oleh SPPG sebagai bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan.
Dikutip dari rilis resmi KSP, dari 8.583 SPPG atau dapur MBG, hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS sehingga 8.549 lainnya belum mengantongi SLHS hingga 22 September 2025.
“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” kata Qodari, Senin (22/9/2025), dikutip dari siaran pers.
Selain itu, Qodari juga menyoroti catatan Kemenkes terkait kesenjangan besar dalam penerapan standar keamanan pangan.
Berdasarkan data yang diperolehnya, dari 1.379 SPPG, ternyata hanya 413 yang memiliki prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) keamanan pangan.
Bahkan, hanya ada 312 di antaranya yang benar-benar menerapkan SOP tersebut.
“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan,” ujar Qodari.
Qodari pun menegaskan, setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional.
Berdasarkan hasil koordinasi KSP dengan kementerian terkait, sebetulnya sudah ada regulasi yang diterbitkan oleh BGN dengan dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Namun, aspek pengawasan dan kepatuhan masih menjadi tantangan terbesarnya.
“Bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM, PR (pekerjaan rumah)-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” kata Qodari.
Dalam kesempatan itu, Qodari menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam program MBG setelah banyaknya kasus keracunan di berbagai wilayah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/09/2025 08:23
1 BGN Sebut Keracunan MBG di Bandung Barat di Luar Nalar: Ayam Dibeli Sabtu, Dimasak Rabu Nasional

BGN Sebut Keracunan MBG di Bandung Barat di Luar Nalar: Ayam Dibeli Sabtu, Dimasak Rabu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat di luar nalar.
Nanik mengaku terheran-heran dengan petugas dapur MBG setempat yang menyediakan bahan baku, tapi tidak
fresh
.
Dia memaparkan, ayam yang kemudian dijadikan lauk untuk MBG sebenarnya sudah dibeli sejak Sabtu. Namun, ayam itu baru dimasak hari Rabu, atau empat hari kemudian.
“Saya juga tidak mentolerir bahan baku, bahan baku yang dipakai bila tidak
fresh
. Karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar,” ujar Nanik di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
“Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak
fresh
, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu,” katanya lagi.
Menurut Nanik, jika ayam itu disimpan di freezer rumah, mungkin tidak apa-apa, mengingat jumlahnya yang sedikit.
Akan tetapi, dalam kasus ini, ayam yang akan dimasak itu disimpan di sebuah freezer, yang mana jumlahnya mencapai 350 ayam.
“Memang kalau di rumah ya enggak apa-apa itu dua ayam kita nyimpannya. Tapi, kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Jadi ada berbagai hal, kami sudah mengeluarkan tindakan-tindakan,” ujar Nanik.
Diketahui, jumlah korban keracunan akibat program MBG di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terus bertambah.
Dari data yang dirangkum Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandung Barat hingga Kamis (25/9/2025) siang, total korban keracunan mencapai 1.333 orang yang terakumulasi dari tiga kejadian, dua kejadian di Cipongkor dan satu kejadian di Cihampelas.
Kasus pertama berasal dari klaster Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cipari yang terjadi pada Senin (22/9/2025) hingga Selasa (23/9/2025) dengan total 393 korban.
Kasus berikutnya, di Cihampelas terdapat 192 orang, terdiri dari 176 siswa SMKN 1 Cihampelas, tujuh siswa MA Al Mukhtariyah, delapan siswa MTs Al Mukhtariyah, dan seorang siswa SDN 1 Cihampelas.
Sementara itu, kasus bertambah dari dapur yang berbeda, 201 korban lainnya berasal dari klaster SPPG di Desa Neglasari, Citalem, dan Cijambu, Kecamatan Cipongkor.
Kemudian, satu hari berselang, kasus serupa kembali terjadi dengan jumlah korban yang lebih besar.
Hingga Kamis, 25 September 2025, tercatat 730 orang mengalami keracunan dari menu MBG yang berbeda dari kasus pertama.
“Kalau hari ini yang keracunan kedua, ada 730 orang,” kata Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotimah, saat ditemui di Posko Cipongkor, Kamis.
Sebagian besar korban merupakan pelajar dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Mereka mengalami gejala mual, pusing, hingga sesak napas setelah menyantap makanan MBG.
Petugas kesehatan menyebut sebagian besar pasien mengeluhkan mual, pusing, hingga sesak napas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/09/2025 06:41
Sederet Kasus Keracunan MBG: Dari Ikan Hiu di Kalbar hingga Ribuan Siswa di Jabar

Jakarta –

Program makan bergizi gratis (MBG) menuai sorotan setelah kasus keracunan terus bermunculan di berbagai daerah. Rentetan kasus ini terjadi di banyak provinsi, dengan ratusan hingga ribuan pelajar harus mendapatkan perawatan medis.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyerukan evaluasi total program makan bergizi gratis setelah memicu ribuan anak keracunan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, meski tujuan MBG untuk meningkatkan nutrisi anak sekolah, insiden keracunan massal yang berulang tidak bisa terus dibiarkan.

“Kami mengimbau dengan sangat pihak yang berwenang atau penyelenggara MBG supaya mengevaluasi menyeluruh dari berbagai tingkatannya supaya sudah cukup lah, enough is enough, berhenti sampai di sini keracunannya,” beber dr Piprim dalam konferensi pers, Kamis (25/9/2025).

Berikut sederet kasus keracunan MBG dari berbagai daerah.

1. Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus keracunan MBG terbanyak. Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Barat mengungkap bahwa penyebab utama kasus keracunan ini adalah makanan basi, pertumbuhan bakteri, serta kontaminasi silang dari dapur yang tidak higienis. Berikut beberapa di antaranya:

Bandung Barat (Cipongkor dan Cihampelas)

Kasus paling besar terjadi di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Cipongkor dan Cihampelas. Sebanyak 1.333 siswa mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG.

Korban melaporkan gejala mual, muntah, dan sakit perut. Investigasi menyebutkan makanan dimasak terlalu dini sehingga saat dibagikan sudah dalam kondisi tidak layak konsumsi.

Di Kabupaten Sumedang, sebanyak 164 siswa dilaporkan keracunan usai menyantap makanan MBG. Kasus ini membuat pemerintah daerah mengambil langkah investigasi tambahan terhadap dapur penyedia.

Ratusan siswa di Yayasan Al Bayyinah 2, Kadungora, Garut juga mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG. Dinas Kesehatan menyebutkan sampel makanan sudah dikirim ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut.

2. Provinsi Jawa Tengah: Banyumas

Kasus keracunan juga terjadi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ratusan siswa dari tingkat TK hingga SD dilaporkan mengalami mual, muntah, dan diare usai menyantap hidangan MBG di sekolah.

Per 26 September, jumlah korban terus bertambah hingga mencapai lebih dari 115 siswa.

3. Provinsi Sulawesi Tengah: Banggai Kepulauan

Di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, tercatat 335 siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG sampai tanggal 20 September 2025. Sebanyak 34 di antaranya masih harus menjalani perawatan intensif di fasilitas kesehatan setempat. Beberapa gejala yang dikeluhkan mulai dari sesak napas hingga kram otot.

Investigasi dari Balai POM setempat menyebutkan adanya masalah dalam kualitas bahan pangan serta kebersihan dapur penyedia MBG yang memicu insiden keracunan

4. Kalimantan Barat: Kabupaten Ketapang

Kasus yang paling menyita perhatian publik terjadi di Ketapang, Kalimantan Barat. Sebanyak 25 orang terdiri dari siswa dan guru SDN 12 Benua Kayong dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Menariknya, menu yang disajikan saat itu adalah ikan hiu goreng.

Sebagian korban mengeluhkan gejala mual, muntah, hingga sesak napas. Beberapa siswa harus dirawat di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang. Menu ikan hiu ini memicu sorotan tajam, karena selain berisiko tinggi mengandung merkuri, pemilihan bahan pangan tersebut dianggap tidak tepat untuk anak-anak.

Halaman 2 dari 3

(kna/kna)

27/09/2025 06:00
BGN Siap Bentuk Tim Investigasi Gabungan untuk Tangani Kasus Keracunan MBG

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pembentukan tim investigasi gabungan untuk mengusut kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

Nanik mengungkapkan, sebelum memasuki ruang konferensi dirinya baru saja berkomunikasi dengan Kepala BIN dan Kapolri. Keduanya menyatakan siap membantu proses investigasi.

“Memang tim investigasi ini kita bentuk dua. Pertama dari internal BGN melalui deputi pengawasan dan pemantauan, yang akan bekerja sama dengan kepolisian, BIN, Dinkes, BPOM, serta pemda setempat,” jelas Nanik.

Selain tim gabungan bersama aparat negara, BGN juga membentuk tim investigasi independen. Tim ini terdiri dari para pakar lintas disiplin ilmu, mulai dari ahli kimia, farmasi, hingga chef.

BGN menegaskan transparansi akan tetap dijaga dalam proses investigasi, meski ada aspek tertentu yang harus disesuaikan dengan pertimbangan keamanan nasional.

“Jadi ini sekumpulan dari yang independen, dari berbagai disiplin ilmu. Pertanyaannya apakah dibuka? Ya, nanti kalau tidak membahayakan keadaan negara, kami akan buka. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tandas Nanik.

27/09/2025 05:28
Dialami Santri di Riau, Kenali Gejala Awal Cacar Monyet yang Perlu Diwaspadai

JAKARTA – Belakangan masyarakat Riau, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, sempat dihebohkan isu warga terjangkit cacar monyet (mpox/monkeypox). Seorang santri berinisial BS mengalami demam, muncul bintik merah yang berkembang menjadi lesi, lalu meninggal dunia pada 20 September 2025.

Namun, hasil uji laboratorium Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan dua warga Meranti yang sebelumnya diduga terinfeksi negatif mpox.

Dinas Kesehatan setempat juga langsung melakukan langkah pencegahan, mulai dari penyemprotan disinfektan, pemberian vitamin, hingga penyelidikan epidemiologi di pondok pesantren.

Lantas apa Itu mpox?

Dilansir dari laman Cleveland Clinic, Mpox atau cacar monyet adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Gejalanya mirip cacar, meski biasanya lebih ringan.

Gejala yang Perlu Diwaspadai

– Demam, menggigil, dan nyeri otot.

– Kelenjar getah bening bengkak.

– Ruam atau luka pada kulit, bisa mulai dari wajah lalu menyebar ke tubuh, termasuk area genital.

Cara Penularan

– Kontak langsung dengan luka penderita.

– Cairan tubuh atau benda yang terkontaminasi.

– Kontak erat seperti ciuman, pelukan, atau hubungan seksual.

– Dari hewan terinfeksi ke manusia.

Meski bisa menyerang siapa saja, risiko lebih tinggi pada:

– Anak-anak, ibu hamil, dan orang dengan daya tahan tubuh lemah.

– Penderita penyakit kulit tertentu seperti eksim.

Pengobatan dan Pencegahan

Belum ada obat khusus untuk mpox. Sebagian besar pasien sembuh sendiri dalam 2–4 minggu. Pada kasus berat, dokter dapat memberikan obat antivirus tertentu.

Pencegahan bisa dilakukan dengan:

– Menjaga kebersihan diri.

– Menghindari kontak dengan penderita.

– Tidak berbagi barang pribadi.

– Vaksinasi untuk kelompok berisiko tinggi.

26/09/2025 22:31
BPKN RI Usul Evaluasi Total MBG, Imbas Ribuan Anak ‘Tumbang’ Keracunan

Jakarta –

Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI), Mufti Mubarok mengatakan harus ada evaluasi menyeluruh terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini setelah adanya ribuan anak yang ‘tumbang’ karena keracunan makanan.

“Kejadian ini harus menjadi alarm bagi semua pihak. Pengadaan makanan massal tanpa standar mutu, higienitas, serta rantai distribusi yang jelas, berpotensi besar menimbulkan risiko keracunan. Ribuan korban dari kasus MBG adalah tragedi yang tidak boleh terulang kembali,” ujar Mufti Mubarok dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/9).

Untuk informasi, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) telah merilis hasil pemantauan terbaru soal kasus keracunan massal yang diduga berasal dari program MBG. Hingga akhir September 2025, organisasi ini mencatat sedikitnya 6.452 anak mengalami keracunan.

Sebagai bentuk tindak lanjut, BPKN RI mendorong beberapa langkah konkret terkait MBG agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dapat berjalan dengan nol kasus keracunan.

1. Audit Keamanan Pangan Program MBG

Bersama BPOM dan Kementerian Kesehatan, BPKN RI mendorong audit menyeluruh terhadap penyedia makanan dalam program MBG, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi.

2. Standarisasi dan Sertifikasi Penyedia Makanan

Semua penyedia katering dan pelaksana program sejenis diwajibkan memiliki sertifikasi laik hygiene, izin edar dari BPOM, dan pengawasan rutin oleh Dinas Kesehatan setempat.

3. Sistem Monitoring Real-Time

BPKN mengusulkan penggunaan teknologi digital berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk melacak rantai pasok makanan massal. Dengan sistem ini, apabila ditemukan indikasi kontaminasi atau pelanggaran standar, dapat segera dilakukan pencegahan.

4. Peningkatan Edukasi Konsumen

BPKN RI akan memperluas kampanye “Konsumen Cerdas Pangan Sehat” agar masyarakat lebih kritis dalam menerima dan mengonsumsi makanan massal gratis, terutama dari pihak yang belum jelas legalitasnya.

5. Mekanisme Gugatan Kolektif

BPKN juga siap memfasilitasi korban keracunan melalui jalur class action atau gugatan kelompok terhadap penyelenggara program MBG yang terbukti lalai.

“BPKN RI berkomitmen untuk mengawal hak-hak konsumen. Negara tidak boleh abai terhadap keselamatan rakyat. Program sosial harus tetap berjalan, namun keselamatan konsumen harus ditempatkan sebagai prioritas utama,” tegas Mufti Mubarok.

Ajakan Kolaborasi Lintas Sektor

Lebih lanjut, BPKN RI mengajak Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPOM, Pemerintah Daerah, serta aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar program MBG ke depan tidak lagi menjadi ancaman, tetapi benar-benar menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat yang aman dan layak.

Halaman 2 dari 2

(dpy/up)

26/09/2025 16:02
Kasus Keracunan MBG, BGN Setop Operasional SPPG di Karimun Riau

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyetop sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sungai Lakam Timur 1 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Hal itu dilakukan menyusul adanya dugaan kasus keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami sejumlah penerima manfaat atau siswa di wilayah tersebut.

Koordinator BGN Regional Provinsi Kepulauan Riau, Anindita Ayu, dikonfirmasi dari Natuna, Jumat, mengatakan pada Kamis (25/9/2025) tercatat 14 siswa sekolah di Kabupaten Karimun diduga mengalami keracunan makanan MBG yang diproduksi oleh SPPG Sungai Lakam Timur 1.

Para siswa yang mengalami gejala tersebut sempat dilarikan ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

“Total penerima manfaat dari SPPG Sungai Lakam Timur 1 di Kabupaten Karimun mencapai 3.941 jiwa,” ucap dia dilansir dari Antara, Jumat (26/9/2025).

Sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan sudah dikirimkan kepada pihak berwenang untuk diuji lebih lanjut.

Ia menambahkan bahwa penghentian sementara ini merupakan langkah jangka pendek yang dilakukan BGN untuk meminimalisasi risiko.

“Sampel makanan juga telah diserahkan ke Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” katanya.

Menurut Anindita, peristiwa tersebut telah dilaporkan secara berjenjang, mulai kepada Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepolisian Resor Karimun, hingga Komando Distrik Militer (Kodim) 0317 Karimun pada Kamis (25/9).

“Kami juga sudah melaporkan kejadian ini ke Deputi Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I serta kepada Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Kepala Regional Kepri,” ujar dia.

26/09/2025 12:16
Menanti Ketegasan Penegak Hukum dalam Investigasi Kasus Keracunan MBG

Bisnis.com, JAKARTA – Kasus siswa mengalami keracunan usai menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjatuhan. Setidaknya 6.000 lebih siswa tercatat telah menjadi korban.

Mengacu data dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 46 kasus dengan 5.080 penderita per 17 September 2025. Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada 60 kasus dengan 5.207 penderita per 16 September 2025.

Adapun, BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 penderita per 10 September 2025. Di sisi lain, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) melaporkan angka 5.626 kasus keracunan makanan di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi akibat MBG.

Salah satu kasus keracunan massal MBG yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi sorotan nasional. Kejadian ini terjadi serentak di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas dalam waktu yang berdekatan.

Di Cipongkor, keracunan massal terjadi di SMK Karya Perjuangan, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) Syarif Hidayatullah. Sementara itu, puluhan siswa di SMKN 1 Cihampelas juga mengalami gejala serupa hingga harus dilarikan ke Puskesmas Cihampelas.

Terbaru, Kepala Puskesmas Cugenang Alit Sulastri mengatakan pihaknya mendapat laporan sekitar 30 orang siswa yang mengalami gejala keracunan mendapat penanganan langsung di sekolah dan puskesmas, termasuk tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur langsung turun ke lokasi.

“Kami langsung mengirim petugas ke sekolah guna melakukan penanganan medis terhadap puluhan siswa yang mengalami keracunan usai menyantap hidangan MBG, beberapa orang menjalani perawatan di Puskesmas Cugenang,” katanya.

BPOM Uji Sampel Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merespons insiden keracunan akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan monitoring ke beberapa daerah.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyampaikan BPOM juga sudah mengambil sampel MBG di beberapa daerah untuk diuji di laboratorium.

“BPOM melakukan monitoring insiden pangan sehingga dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada BGN. Di beberapa daerah kejadian insiden pangan sudah dilakukan pengujian,” katanya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).

Hasil uji lab akan dikirim ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti sebagai langkah evaluasi program MBG. Nantinya pengumuman hasil lab disampaikan oleh BGN.

Namun, BPOM tidak memerinci daerah mana saja yang telah dimonitoring dan pengambilan sampel makanan MBG. Taruna menjelaskan BPOM telah mengambil peran dalam pelaksanaan MBG seperti pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Taruna juga mengaku bahwa BPOM membantu pengolahan makanan yang menjadi menu MBG.

“Terkait dengan peran dalam program MBG, BPOM dilibatkan dalam pelatihan SPPI dan pengolah makanan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam mengolah pangan. BPOM juga melakukan pengujian sampel insiden pangan, apabila diminta oleh BGN,” tuturnya.

DPR Minta Investigasi Penegak Hukum

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mendesak Aparatur Penegak Hukum (APH) turun tangan untuk investigasi kasus massal keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja gitu kan,” katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (25/9/2025).

Hasil investigasi, kata Dasco, akan menjadi evaluasi untuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi pelaksanaan MBG sehingga kasus serupa tidak terulang dan program MBG berjalan lebih baik.

Dasco menyampaikan tidak menutup kemungkinan DPR memanggil kepala BGN Dadan Hindrayana untuk dimintai keterangan atas kasus tersebut.

“Tentunya komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG ini supaya kemudian tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Polri Tangani Kasus Keracunan MBG

Bareskrim Polri tengah memantau kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Indonesia dan bersama-sama dengan Polda untuk menangani kasus ini.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Helfi Assegaf menjelaskan kasus keracunan makanan MBG yang sempat viral di media sosial itu kini tengah ditangani oleh Polres dan Polda di setiap wilayah.

Kendati demikian, Helfi menegaskan bahwa Bareskrim Polri tetap akan memberi atensi kepada Polres maupun Polda yang tengah menangani perkara tersebut.

“Jadi untuk MBG yang keracunan itu akan ditangani oleh masing-masing Polres dan Polda. Kita akan melakukan atensi dari sisi penanganannya,” tutur Helfi di Bareskrim Polri, Kamis (25/9/2025).

Helfi juga minta Polres dan Polda untuk melakukan pendalaman terhadap kasus keracunan makanan MBG tersebut mulai dari hulu hingga hilir, sehingga Kepolisian bisa mengetahui pasti penyebab banyak siswa yang keracunan makanan beberapa hari terakhir.

“Jadi bagaimana proses keamanan dan pengamanan ketika makanan itu disajikan lalu bagaimana prosesnya dari hulu dan hilir,” katanya.

26/09/2025 12:00