Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Pantang Surut Program MBG, Tetap Lanjut Meski Ada Keracunan

    Pantang Surut Program MBG, Tetap Lanjut Meski Ada Keracunan

    Jakarta –

    Pemerintah melakukan rapat koordinasi dan konferensi pers sebagai tindak lanjut penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini karena MBG belakangan menjadi sorotan akibat ribuan anak-anak mengalami keracunan.

    Meskipun MBG tengah menuai kontroversi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini akan tetap berjalan. Sembari pihaknya melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.

    “Saya tetap diperintahkan oleh pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan kapan menerima MBG,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    “Di luar perintah itu, saya tetap melaksanakan (MBG), kecuali nanti pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” lanjutnya.

    BGN Perintahkan SPPG Obati Trauma Korban Keracunan

    Dadan mengatakan bahwa SPPG yang saat ini disetop sementara imbas kasus keracunan harus ikut membantu dalam hal pertanggungjawaban. Seperti mengobati trauma psikis dari pasien dan orang tua.

    “Karena setiap kali kejadian kan ada yang tersakiti ya, setiap kali kejadian kan ada orang tua yang khawatir, setiap kali kejadian kan juga ada kepercayaan publik yang terganggu, yang tergores,” beber Dadan

    “Oleh sebab itu, maka SPPG yang bersangkutan, baik itu kepala SPPG maupun mitranya, harus melakukan pendekatan-pendekatan terkait dengan trauma yang muncul di masyarakat,” lanjutnya.

    Pemerintah Tanggung Perawatan Korban

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, memastikan biaya perawatan rumah sakit bagi anak yang menjadi korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditanggung oleh pemerintah.

    Hal ini diungkapkannya saat menjawab pertanyaan di konferensi pers di Jakarta Selatan terkait Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis.

    “Nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah dan hal ini oleh BGN,” kata Menkes Budi.

    Ada dua mekanisme penanggulangan biaya. Bila Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah telah menetapkan KLB, maka mereka bisa mengklaim pendanaan tersebut ke asuransi. Sementara, daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB, maka biaya perawatan ditanggung oleh BGN.

    Menkes Budi tidak menampik bahwa ada kemungkinan kasus keracunan di program MBG jika tidak ditekan bisa naik statusnya menjadi KLB nasional.

    “Kalau KLB naik menjadi KLB nasional itu sudah ada aturannya ya di undang-undang dan sama peraturan presiden,” ujar Menkes.

    “Saya untuk jawab sekarang jadi KLB nasional itu memang harus ada beberapa provinsi beberapa banyak itu ya tapi sekarang belum masuk ya,” sambungnya.

    Update Harian Kasus Keracunan MBG seperti COVID-19

    Untuk mendapatkan data akurat dan sebagai upaya evaluasi, Menkes Budi mengatakan bahwa dirinya mendapatkan mandat untuk memperbaiki sistem pengawalan program MBG.

    Budi menyebut tidak menutup kemungkinan ke depan pencatatan laporan keracunan MBG akan mirip dengan catatan COVID-19 harian maupun mingguan. Hal ini menjadi standarisasi pelaporan angka, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Kementerian dan lembaga lain pada Kamis (2/10/2025).

    “Kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari puskesmas dan Dinkes, baik apakah itu setiap hari, setiap minggu ada dan angkanya akan dikonsolidasikan antara BGN dan Kemenkes,” katanya dalam konferensi pers.

    “Kalau perlu misalnya ada update harian mingguan bulanan seperti yang dulu kita lakukan saat COVID-19,” sambungnya.

    Percepat Sertifikat Higiene untuk SPPG

    Kemenkes ingin mempercepat proses sertifikasi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada dapur MBG. Hal ini sebagai upaya untuk menekan angka keracunan.

    “Kalau yang sertifikat layak higienis dan sanitasi ini, kan kemarin angkanya sekitar 20-an ya, jadi dalam waktu 2-3 hari, per kemarin tuh sudah 96, jadi naik dari 36 ke 96 dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya. Jadi angka itu sekarang per hari kita review,” ujar Menkes.

    “Kalau ditanya targetnya kapan, saya dan Pak Dadan (Kepala BGN) sudah menargetkan paling lama 1 bulan yang sudah ada surat resminya. Diharapkan semua SPPG-nya ini sudah mendapatkan SLHS,” sambungnya.

    Memantau Keberhasilan MBG

    Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan monitoring terhadap keberhasilan MBG setiap 6 bulan sekali. Pemantauan itu nantinya akan melengkapi data Cek Kesehatan Gratis (CKG). Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas program MBG apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak.

    “Di luar itu, memonitor program setiap 6 bulan para penerima MBG ini akan kita ukur tinggi badan dan berat badan dan itu akan masuk by name by address ke laporan melengkapi CKG anak sekolah supaya kita bisa tahu efektivitas programnya,” ujar Menkes.

    Pemantauan juga akan dilakukan melalui Survei Gizi Nasional (SGN) tiap tahun. Jika sebelumnya survei tersebut lebih fokus pada masalah stunting, SGN nantinya juga akan dilakukan untuk melihat perkembangan status gizi anak pasca mendapatkan MBG. Data tersebut nantinya bisa digunakan sebagai evaluasi hingga penetapan kebijakan kesehatan masyarakat.

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Video: Puluhan Pelajar di Lampung Keracunan Sosis Berjamur di MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/up)

  • BBPOM Periksa Sampel Nasi Goreng MBG Penyebab Keracunan di Agam Regional 2 Oktober 2025

    BBPOM Periksa Sampel Nasi Goreng MBG Penyebab Keracunan di Agam Regional 2 Oktober 2025

    BBPOM Periksa Sampel Nasi Goreng MBG Penyebab Keracunan di Agam
    Tim Redaksi
    PADANG, KOMPAS.com
    – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang telah menerima sampel makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan ratusan siswa keracunan di Agam, Sumatera Barat.
    Sampel tersebut mendapat pengawasan langsung dari Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar melalui tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
    “Sampel makanannya sudah kita terima dan diawasi tim Ditreskrimsus Polda Sumbar,” kata Ketua Tim Sertifikasi BBPOM Padang Aliya B Asgul kepada wartawan, Kamis (2/10/2025) di Padang.
    Aliya menyebutkan sampel berupa nasi goreng MBG yang disantap siswa pada Rabu (1/10/2025). Untuk mengetahui penyebab keracunan, pihaknya membutuhkan waktu pemeriksaan selama sepuluh hari.
    “Hasil pemeriksaannya akan keluar setelah 10 hari nanti,” jelas Aliya.
    Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sumbar Kombes Pol Andry Kurniawan mengatakan pihaknya juga mengawasi pemeriksaan sampel makanan, tinja, dan muntah korban.
    “Kita ikut mengawasi pemeriksaan sampel di BBPOM dan Labkesda Sumbar,” kata Andry.
    Menurut Andry, pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan hasil pemeriksaan yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi.
    Sebelumnya, puluhan anak TK, siswa SD, serta seorang guru mengalami keracunan usai menyantap MBG berupa nasi goreng di Agam pada Rabu (1/10/2025) sore.
    Kepala Dinas Kesehatan Agam, Lutfi, mengatakan korban awalnya menerima makanan MBG pada pukul 10.00 WIB. Sekitar pukul 14.00 WIB korban mulai mual dan sakit perut hingga harus dirawat di Puskesmas dan RSUD Lubuk Basung.
    Berdasarkan penelusuran, terdapat 2.699 porsi MBG nasi goreng yang didistribusikan pada Rabu itu oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampuang Tangah, Agam ke 27 sekolah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resmi Beroperasi, Sekolah Rakyat Trenggalek Jadi yang ke-50

    Resmi Beroperasi, Sekolah Rakyat Trenggalek Jadi yang ke-50

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sekolah Rakyat Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, resmi diluncurkan oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, pada Selasa (30/09/2025). Dengan adanya peluncuran ini, maka Sekolah Rakyat Trenggalek menjadi Sekolah Rakyat yang ke-50 di Indonesia.

    Dalam kegiatan peluncuran tersebut, Bupati Trenggalek bersama jajarannya ikut mengantarkan para peserta didik menuju Sekolah Rakyat Trenggalek. Para peserta didik pun diajak mengenali sekolah yang nanti menjadi tempat belajarnya.

    Pada tahap awal, pemerintah akan berupaya membuat para peserta didik Sekolah Rakyat betah belajar di sana. Sebab, para siswa yang belajar di sekolah tersebut harus tinggal di asrama yang telah disiapkan. Ada berbagai fasilitas yang bakal mendukung kegiatan belajar para siswa di Sekolah Rakyat.

    Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengungkapkan rasa syukurnya dengan kehadiran Sekolah Rakyat ini.

    “Saat ini ada 69 siswa-siswi, mulai dari yang umurnya dari 7 tahun sampai degan ada yang SMP juga,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2029).

    Lantaran Sekolah Rakyat memiliki sistem boarding school, maka terdapat asrama yang akan menjadi tempat tinggal para murid. Saat ini, pemerintah kabupaten Trenggalek juga sedang menunggu perkembangan untuk pembangunan sekolah permanen.

    Saat ini, tenaga pengajar Sekolah Rakyat Trenggalek ada yang berasal dari Dinas Pendidikan dan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan, hingga  Dinas Sosial. Bukan hanya pengajar, Sekolah Rakyat Trenggalek juga menyiapkan tenaga psikolog.

    “Dan tadi saya juga berpesan, sekolah ini juga menjadi sekolah inklusi. Nanti akan juga dibuka ruang untuk tenaga pendidik yang inklusi, karena nanti teman-teman difabel harapannya juga bisa sekolah di sini,” kata dia.

    Nur Arifin mengatakan Sekolah Rakyat Trenggalek juga menyediakan wali asuh dan wali asrama yang punya latar belakang sebagai pekerja sosial serta sudah terbiasa berkomunikasi dengan para wali murid. Kehadiran wali asuh dan wali asrama ditujukan untuk. menciptakan rasa nyaman sekaligus menenangkan para siswa apabila timbul gejala homesick.

    “Kita lihat tadi orang tua ngantar semua dan mancing responnya seperti apa tanya siapa yang berani maju dan semua maju, seneng. Kita lihat nanti perkembangannya dan kita evaluasi dan yang penting apa yang menjadi cita-cita Pak Presiden, wong cilik itu bisa ngguyu itu semoga bisa terlaksana,” ungkap dia.

    Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek, Christina Ambarwati menambahkan, Sekolah Rakyat Trenggalek menerima tiga rombongan belajar, yang terdiri dari dua rombongan belajar SD dan satu rombongan belajar SMP. Satu rombongan belajar idealnya diisi oleh 25 siswa.

    Berdasarkan konfirmasi terakhir, terdapat 69 siswa yang belajar di Sekolah Rakyat Trenggalek. Namun, ada beberapa siswa yang perlu konfirmasi ulang karena sejumlah alasan, baik dari sisi pribadi maupun orang tua.

    “Tenaga pendidikannya ada 16, 1 kepala sekolah, 2 guru agama, 2 guru SD dan 11-nya guru SMP,” kata dia.

    Para siswa Sekolah Rakyat Trenggalek akan langsung melakukan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Untuk hari ini, para siswa tersebut masih. didampingi oleh orang tua sekaligus dibantu tenaga kesehatan dari puskesmas yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis kepada para siswa. Setelah itu, para siswa akan langsung masuk asrama.

    “Insya Allah mulai besok mereka akan mulai MPLS dan kita belum masuk akademik. Pokoknya prinsipnya anak-anak belajar besenang-senang dulu untuk meminimalisir homesick dan seterusnya,” imbuh dia.

    Sementara itu, untuk sarpras yang disediakan dalam sekolah rakyat ini menurut Plt. Kadinsos itu menuturkan mulai dari laboratorium, ruang makan, asrama, ruang kelas semuanya dengan pendekatan teknologi, tetapi efektif semua barang-barang itu masih akan diterima pada awal Oktober nanti.

    “Pada tahap-tahap awal ini pokoknya mereka diatur supaya anak-anak krasan (betah) dulu. Termasuk ada konseling awal dari teman-teman konselor. Baik konseling kepada anak maupun konseling kepada orang tua, untuk memastikan seperti apa latar belakang situasi masing-masing anak,” tutur Christina.

    Salah satu siswa Sekolah Rayat ini, Dea Nanda Sari dari SMP 3 Munjungan menyampaikan kesannya hari pertama masuk Sekolah Rakyat. Menurutnya, “suasananya berbeda, terus mengenal banyak teman, senang,” katanya.

    Dea menambahkan, dirinya bisa masuk sekolah rakyat karena didata dari Dinas Sosial. Pertama masuk SR ia merasa nyaman dan senang karena temannya banyak.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • SPPG Kota Bekasi Bakal Dievaluasi Imbas Siswa SDN Kota Baru 3 Diduga Keracunan MBG Megapolitan 2 Oktober 2025

    SPPG Kota Bekasi Bakal Dievaluasi Imbas Siswa SDN Kota Baru 3 Diduga Keracunan MBG Megapolitan 2 Oktober 2025

    SPPG Kota Bekasi Bakal Dievaluasi Imbas Siswa SDN Kota Baru 3 Diduga Keracunan MBG
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi bakal mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk SDN Kota Baru 3 Kota Bekasi imbas enam siswa sekolah tersebut diduga keracunan.
    Kepala Dinkes Kota Bekasi Satia Sriwijayanti Anggraini mengatakan, 
    pihaknya akan kembali melakukan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap SPPG tersebut.
    “Tentunya, pasti dong (evaluasi). Pasti kan kita ambil sampelnya, kita juga nanti melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulangan untuk lokasi,” jelasnya saat ditemui di RS Ananda Bekasi, Kamis (2/10/2025).
    Meski demikian, Satia menegaskan pihaknya belum bisa memastikan soal kejadian yang menimpa enam siswa SDN Kota Baru 3 Kota Bekasi merupakan keracunan.
    Pasalnya, Dinkes Kota Bekasi masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan MBG yang disajikan kepada para siswa.
    “Jadi kan makanan yang diproduksi oleh SPPG akan disimpan tuh selama 2×24 jam. Kalau memang aman mereka buang. Nah, itu kan masih ada sampel itu, nah itu yang kita pakai, kita lakukan uji,” tuturnya.
    Hasil uji laboratorium tersebut diperkirakan akan keluar dalam beberapa hari ke depan.
    “Sehingga mungkin dalam waktu 2-3 hari bisa kita ketahui nanti penyebabnya apa, apakah penyebabnya dari makanan atau memang kondisi anak-anak yang sedang buruk,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak enam siswa SDN Kota Baru 3 Kota Bekasi diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (2/10/2025).
    Syamsudin mengatakan, keenam siswa itu dibawa ke Rumah Sakit Ananda Bekasi usai mengalami sakit perut dan muntah selepas menyantap menu MBG yang disediakan.
    “Gejalanya yang pertama itu ada anak yang memang perut sakit sama muntah. Nah ini saya coba kerja sama SPPG-nya bagaimana penanganannya dibawalah ke rumah sakit,” ucapnya saat ditemui di RS Ananda Bekasi, Kamis.
    Syamsudin mengaku sempat mencicipi hidangan MBG yang disajikan dan merasakan rasa asam pada makanan tersebut.
    Karena itu, ia meminta para siswa untuk tidak mengonsumsi makanan yang sudah terasa asam.
    Adapun hidangan MBG yang disajikan ke siswa sekolah tersebut pada hari ini di antaranya pasta, makaroni dan jagung.
    “Kebetulan ada beberapa makanan. Emang kita rasakan asam, contohnya buahnya semangka Terus pastanya asem. Ya itu akhirnya saya sampaikan ke anak-anak, kalau asem jangan dimakan. Karena kita khawatir,” ucap Syamsudin.
    “Nah si anak ini mencoba. Saya tanya, kenapa dimakan? Kan asem. Ya saya coba Pak, sedikit. Tapi karena dia enggak kuat, akhirnya kena ke perut lah dia seperti itu,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Kediri Jadi Rujukan Pematangsiantar Kelola DBHCHT

    Pemkot Kediri Jadi Rujukan Pematangsiantar Kelola DBHCHT

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Rombongan ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Zainal Siahaan, bersama dengan perwakilan sejumlah perangkat daerah yang meliputi Satpol PP, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Bappeda, Disnaker, Dinkes, BPKD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPJS Ketenagakerjaan dan RSUD dr. Djasamen Saragih.

    Dalam kesempatan tersebut Plh. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menyambut langsung rombongan di ruang Joyoboyo Balaikota Kediri. Turut mendampingi jajaran perangkat daerah Kota Kediri, di antaranya Bappeda, BPPKAD, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMTK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Satpol PP, RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, serta Bagian Administrasi Perekonomian.

    Dalam sambutannya, Ferry Djatmiko menyampaikan bahwa kunjungan lintas daerah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan sekaligus berbagi praktik baik dalam pengelolaan dana publik.

    “Kunjungan lintas daerah seperti ini penting untuk memperkuat hubungan sekaligus membuka ruang diskusi agar pengelolaan dana publik semakin transparan, efektif, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ferry.

    Ia menjelaskan bahwa DBHCHT merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Kota Kediri. Penerimaan DBHCHT terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan capaian ini, Kota Kediri menjadi penerima DBHCHT terbesar ketiga di Jawa Timur.

    Lebih lanjut, Ferry menjelaskan pemanfaatan DBHCHT diarahkan pada sejumlah bidang prioritas. Pada sektor kesehatan, dana digunakan untuk pembangunan dan pengembangan RSUD Gambiran, revitalisasi puskesmas, serta pengadaan obat-obatan dan sarana pelayanan kesehatan.

    Sementara, pada sektor kesejahteraan masyarakat, alokasi DBHCHT mendukung bantuan langsung tunai bagi buruh rokok, bantuan sosial untuk anak yatim, serta jaminan sosial ketenagakerjaan dan bidang penegakan hukum, dana dimanfaatkan untuk sosialisasi aturan cukai, pembinaan industri, dan peningkatan kapasitas aparat.

    Selain itu, sebagian dana digunakan untuk pembangunan daerah, seperti pengadaan mobil pemadam kebakaran, dump truck, serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.

    Ferry menambahkan bahwa meskipun jumlah DBHCHT cukup besar, tantangan utama adalah memastikan pemanfaatannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak nyata. Karena itu, Pemkot Kediri terus melakukan evaluasi berkala serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah agar pengelolaan semakin optimal.

    Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pematangsiantar, Zainal Siahaan, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemkot Kediri.

    Pemerintah Kota Kediri menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Ia menjelaskan bahwa Pematangsiantar hanya menerima sekitar 0,5 persen dari total dana DBHCHT yang diterima Kota Kediri. Meski relatif kecil, dana tersebut tetap dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Dana itu terutama mendukung para pekerja pabrik rokok PT STTC yang mempekerjakan sekitar 7.000 orang, melalui program pelatihan dan pemberian bantuan alat kerja. Program tersebut diharapkan memberi keterampilan tambahan sekaligus kepercayaan diri bagi pekerja dalam meningkatkan penghidupan.

    “Melalui kunjungan ini, kami ingin belajar dari Kota Kediri, khususnya terkait pemanfaatan DBHCHT yang lebih luas dan pengembangan layanan kesehatan serta rumah sakit yang telah berkembang baik di sini,” ujar Zainal.

    Selain membahas DBHCHT, rombongan juga menaruh perhatian pada pengembangan UMKM di Kediri. Produk batik karya siswa sekolah luar biasa menjadi salah satu contoh inspiratif karena mampu memberi nilai tambah ekonomi sekaligus memberdayakan masyarakat.

    Menutup sambutannya, Zainal berharap kerja sama dan pertukaran pengalaman antara kedua daerah dapat terus berlanjut.

    “Meski saya akan segera memasuki masa purna tugas, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan DBHCHT dan pengembangan sektor ekonomi akan diteruskan pemerintah daerah,” pungkasnya. [nm/but]

  • Bos BGN Respons Kematian Siswi SMKN 1 Cihampelas: Bukan karena MBG!

    Bos BGN Respons Kematian Siswi SMKN 1 Cihampelas: Bukan karena MBG!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar duka datang dari SMKN 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Seorang siswi kelas XII, Bunga Rahmawati (17), meninggal dunia pada Selasa (30/9/2025) kemarin. Ia menghembuskan nafas terakhir setelah mengalami gejala mual, muntah, hingga ditemukan tak bernyawa dalam keadaan mulut berbusa.

    Kematian Bunga sempat memicu spekulasi, karena beredar kabar ia meninggal akibat mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan tidak ada kaitan antara peristiwa ini dengan MBG.

    “Itu kan sudah dijelaskan (Dinas Kesehatan) bahwa itu tidak ada hubungan dengan MBG,” kata Dadan saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Dadan mengungkapkan pihaknya tidak melakukan investigasi lebih jauh lantaran keluarga menolak dilakukan otopsi.

    “Kemarin sebenarnya kita bertanya, tapi orang tuanya kan tidak boleh, tidak mengizinkan untuk otopsi. Jadi kita serahkan ke pemerintah setempat yang menyampaikan ya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandung Barat, Lia Nurliana Sukandar, telah memastikan hal serupa. “Bukan, bukan. Enggak ada kaitannya dengan itu (MBG),” kata Lia saat dikonfirmasi, Rabu (1/10/2025), dikutip dari detikJabar.

    Adapun dalam laporan kronologis resmi bernomor 400.7.7.1/X.1.1/P2P yang diterbitkan Dinkes Kabupaten Bandung Barat (KBB), Bunga diketahui masih beraktivitas seperti biasa setelah mengonsumsi MBG pada Rabu, 24 September 2025. Ia bahkan tetap sekolah hingga Senin, 29 September 2025, meski sempat mengeluhkan pusing.

    Pada Selasa dini hari, 30 September 2025, kondisinya menurun drastis. Ia mengalami muntah hingga lima kali, sesak napas, dan kejang dengan mulut berbusa. Keluarga sempat membawanya ke bidan praktik mandiri, lalu dirujuk ke RSUD Cililin. Namun pasien dinyatakan meninggal di perjalanan oleh dokter IGD RSUD Cililin.

    “Kesimpulannya, pasien meninggal bukan akibat dari mengonsumsi MBG pada hari Rabu, 24 September 2025. Pasien mengeluhkan gejala pada hari Senin, 29 September 2025 (lebih dari 2×24 jam dari mengonsumsi MBG),” demikian isi laporan yang ditandatangani Plt Kepala Dinkes KBB, dr. Lia Nurliana Sukandar, tertanggal 1 Oktober 2025.

    Pemerintah Pastikan Biaya Ditanggung

    Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan seluruh biaya perawatan pada kasus keracunan dalam program MBG akan ditanggung pemerintah melalui BGN.

    “Jadi memang (biaya perawatan pada kasus keracunan MBG) nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BGN (Badan Gizi Nasional),” kata Budi dalam konferensi pers di kantornya.

    Terkait desakan agar status kasus ini dinaikkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) nasional, Budi menyebut hal itu ada aturannya tersendiri.

    “Kalau KLB naik menjadi KLB nasional itu sudah ada aturannya di undang-undang dan peraturan Presidennya. Untuk jadi KLB nasional itu harus ada berapa provinsi, berapa lama,” ujarnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkes Wacanakan Update Rutin Kasus Keracunan MBG Seperti Data COVID-19

    Menkes Wacanakan Update Rutin Kasus Keracunan MBG Seperti Data COVID-19

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendapat mandat untuk memperbaiki sistem pengawalan program makan bergizi gratis, khususnya terkait korban keracunan pangan.

    Budi menyebut tidak menutup kemungkinan ke depan pencatatan laporan keracunan MBG akan mirip dengan catatan COVID-19 harian maupun mingguan.

    Hal ini menjadi standarisasi pelaporan angka, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Kementerian dan lembaga lain pada Kamis (2/10/2025).

    “Kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari puskesmas dan Dinkes, baik apakah itu setiap hari, setiap minggu ada dan angkanya akan dikonsolidasikan antara BGN dan Kemenkes,” katanya dalam konferensi pers.

    “Kalau perlu misalnya ada update harian mingguan bulanan seperti yang dulu kita lakukan saat COVID-19,” tandas dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah akan terus melakukan gerak cepat atas laporan kejadian luar biasa keracunan pangan.

    Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pemerintah terus menerus memastikan program MBG berjalan aman layak sesuai SOP dan tepat sasaran MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yg akan datang,” bebernya.

    “Program bapak presiden mendasar besar dan itu memberikan dampak yang luas juga tantangannya tidak ringan selalu ruang lingkupnya besar,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Ombudsman Temukan Sederet Penyebab Kasus Keracunan MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • Bupati Eman Tegas, Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene Tak Bisa Beroperasi di Majalengka Bandung 1 Oktober 2025

    Bupati Eman Tegas, Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene Tak Bisa Beroperasi di Majalengka Bandung 1 Oktober 2025

    Bupati Eman Tegas, Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene Tak Bisa Beroperasi di Majalengka
    Tim Redaksi
    MAJALENGKA, KOMPAS.com
    – Banyaknya kasus keracunan massal dalam program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah daerah membuat Pemerintah Kabupaten Majalengka menyiapkan langkah antisipasi.
    Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan, pihaknya segera membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi program MBG agar aman dijalankan.
    “Tim sedang dibentuk. Sudah mau naik ke saya rancangannya,” kata Eman saat dikonfirmasi, Rabu (1/10/2025).
    Satgas tersebut nantinya bertugas memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur pembuatan makanan MBG mematuhi standar operasional. Petugas akan rutin berkeliling melakukan pengawasan dari satu dapur ke dapur lain.
    “Saya ingin maksimal perannya, tim harus keliling ke setiap SPPG, memastikan semua kegiatannya sudah SOP. Nanti diatur siapa yang jadi ketua, dan struktur di bawahnya,” ujar Eman.
    Selain itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Majalengka mendapat penugasan khusus terkait kelayakan dapur dan menu makanan. Bupati mewajibkan semua SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan keamanan dan kebersihan makanan.
    “Saya berharap sepanjang untuk kebaikan kita bersama dan antisipasi kejadian, saya sangat setuju. Dan saya juga akan melakukan itu,” kata dia.
    Menurut Eman, program MBG merupakan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik.
    “Mudah-mudahan aman. Karena bagaimanapun, rencana Pak Presiden sangat luar biasa. Ingin anak-anak Indonesia sehat, diawali dengan nutrisinya,” ucap Eman.
    Di Majalengka sendiri, sejauh ini tidak ada laporan kasus keracunan terkait MBG. Pemkab Majalengka berupaya agar hal serupa tidak terjadi di wilayahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belum Ada Dapur MBG Bersertifikat Higienis di Tangsel Megapolitan 1 Oktober 2025

    Belum Ada Dapur MBG Bersertifikat Higienis di Tangsel Megapolitan 1 Oktober 2025

    Belum Ada Dapur MBG Bersertifikat Higienis di Tangsel
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyebut, belum ada satu pun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang secara resmi mengantongi sertifikat higienis.
    Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Tangsel Alin Hendalin Mahdaniar mengatakan, sertifikasi higienis memang belum menjadi persyaratan wajib dalam perizinan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
    “Belum ada (yang memiliki sertifikat), karena kan itu awalnya tidak di persyaratan,” ujar Alin dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).
    Meski demikian, sejumlah pengelola dapur mulai berkomunikasi dengan Dinkes untuk memproses sertifikasi higenis itu.
    Namun, hingga saat ini belum ada permohonan resmi yang masuk ke Dinkes Tangsel.
    “Secara resmi belum ada dapur yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat higienis,” kata dia.
    Alin menjelaskan, sertifikasi hanya bisa diterbitkan setelah dapur sudah melalui tahapan pemeriksaan.
    Pemeriksaan yang dimaksud, yakni mulai dari pemenuhan dokumen administrasi, inspeksi lapangan, hingga pemeriksaan laboratorium.
    “Yang pertama pastinya persyaratan administrasi harus dipenuhi. Kedua, kita cek kesesuaian dokumen administrasi dengan kondisi di lapangan. Kita pasti turun langsung untuk memverifikasi,” jelas Alin.
    Sedangkan untuk pemeriksaan laboratorium mencakup kualits air, kebersihan peralatan dapur, serta standar kebersihan pribadi pekerja.
    “Pemeriksaannya menyeluruh sampai ke orangnya. Pokoknya semua, maksudnya standarisasi sebagai penjamu makanan itu harus seperti apa, mulai dari kebersihan dirinya dan lain-lainnya,” jelas dia.
    Pemeriksaan laboratorium tersebut nantinya dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang ditunjuk pemerintah daerah.
    Terkait waktu, Alin menyebut sertifikat dapat terbit maksimal 14 hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.
    Namun, proses seringkali terhambat karena ketidaksiapan pihak dapur saat inspeksi lapangan.
    “Biasanya itu lamanya ketika kita turun ada yang kurang harus dilengkapi dan ternyata belum dilengkapi. Setelah dinyatakan lengkap, nah itu ada 14 hari selesai pelayanan publik itu ya harus sudah terbit,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes Minta Proses Penerbitan Sertifikat SLHS untuk Dapur MBG Dipercepat

    Menkes Minta Proses Penerbitan Sertifikat SLHS untuk Dapur MBG Dipercepat

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta penerbitan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SPHS) untuk dapur Makan Bergizi Gratis  (MBG) dipercepat.

    Dia mengusulkan penyederhanaan proses pembuatan sertifikat agar dapur MBG lebih mudah mendapatkan sertifikasi higienis.

    “Kami dalam minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaan, Bapak Ibu, yang kuning itu. Supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG yang ada,” katanya di Kompleks Parlemen, Rabu (1/10/2025).

    Dia menjelaskan mulanya sertifikat  SLHS diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kemudian, dokumen tersebut diusulkan melalui Dinas Kesehatan atau instansi yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

    Dari segi administrasi, awalnya pihak pemohon wajib mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standard yang diterbitkan Dinas Pariwisata, dan verifikasi, penilaian teknis dan rekomendasi Dinkes tingkat kabupaten atau kota.

    Kemudian diusulkan agar tidak perlu NIB dan sertifikat standard. Tetapi hanya perlu memenuhi syarat teknis Dinkes berupa surat izin SPPG, layout dapur dan sertifikat kursus keamanan pangan siap saji bagi penanggung jawab dan penjamah pangan.

    Adapun, nantinya dapur SPPG akan diinspeksi oleh Dinkes dan Puskesmas. Selain itu, sampel makanan diambil untuk diuji laboratorium.

    Budi mengatakan telah berkoordinasi dengan Mendagri dan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan bahwa sertifikat SLHS bisa dipercepat.

    “Hari senin kemarin saya sudah meeting dengan Pak Tito, Pak Mendagri, ke seluruh Kabupaten dan Kota, Dinas Kesehatannya, untuk minta menjelaskan agar bisa membantu mempercepat kalau ada permintaan pengurusan sertifikat ini,” ujarnya.

    Budi menuturkan bagi institusi kecil yang mengajukan sebagai SPPG dapat melalui Dinas Kesehatan terkait kepengurusan sertifikat.