Kementrian Lembaga: Dinkes

  • 80 Siswa di Kuningan Diduga Keracunan MBG, 4 Orang Jalani Perawatan Intensif

    80 Siswa di Kuningan Diduga Keracunan MBG, 4 Orang Jalani Perawatan Intensif

    Bisnis.com, KUNINGAN — Sebanyak 80 siswa SMA Negeri 1 Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mendapatkan penanganan medis setelah mengeluhkan gejala gangguan pencernaan.  Mereka diduga keracunan usai mengikuti program makan bergizi gratis (MBG) yang diselenggarakan pada Kamis (2/10/2025).

    Kepala Puskesmas Luragung, Nanay Handayani mengatakan, laporan pertama diterima pada Jumat (3/10/2025) 0agi ketika pihak sekolah menghubunginya terkait banyaknya siswa yang mendadak sakit. Gejala yang dialami siswa antara lain sakit perut, mual, muntah, hingga diare.

    “Awalnya kepala sekolah menelpon saya karena cukup banyak anak yang mengeluh perut tidak enak. Kami minta segera dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan,” kata Nanay.

    Menurut Nanay, jumlah siswa yang datang ke puskesmas terus bertambah hingga mencapai 80 orang. 

    Dari total itu, tujuh siswa harus mendapat infus karena kondisi tubuh melemah, sementara lima siswa lainnya terpaksa dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

    Sementara itu, mayoritas siswa lain cukup diobservasi di puskesmas dan diperbolehkan pulang setelah kondisinya stabil. “Ketika gejala berkurang dan keadaan umum membaik, siswa dipersilakan pulang dengan obat,” ujarnya.

    Hingga laporan dibuat, masih ada empat siswa yang menjalani perawatan intensif di Puskesmas Luragung. Selebihnya, kondisi sudah berangsur pulih. 

    Nanay menambahkan, tercatat 103 siswa tidak hadir di sekolah pada hari kejadian, sehingga mereka belum sempat diperiksa tim medis.

    Meski penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, dugaan awal mengarah pada makanan yang dikonsumsi siswa saat program MBG. Hidangan yang tersaji kala itu meliputi ayam kecap, tahu, tempe, acar, dan buah anggur.

    “Sebagian besar siswa mengaku setelah makan menu tersebut, pada malam harinya perut mulai terasa nyeri, disertai pusing dan lemas,” terang Nanay.

    Untuk memastikan penyebab keracunan, tim Inafis kepolisian bersama petugas kesehatan telah mengambil sejumlah sampel, baik makanan sisa maupun muntahan dan feses siswa yang terdampak. Hasil uji laboratorium diperkirakan baru keluar dalam sepekan ke depan.

    “Apakah benar makanan MBG itu yang menjadi pemicu atau ada faktor lain, akan ditentukan berdasarkan hasil uji laboratorium,” tambahnya.

    Kasus keracunan massal ini memicu perhatian serius, mengingat program makan bergizi gratis tengah dijalankan di sejumlah sekolah. Dinas kesehatan daerah setempat diminta memperketat pengawasan, baik terhadap proses penyediaan bahan pangan maupun distribusi hidangan kepada siswa.

    Selain itu, pihak sekolah diminta segera melaporkan bila ada keluhan kesehatan dari peserta didik, agar langkah medis bisa cepat diberikan. 

    “Kami berharap orang tua dan sekolah tidak ragu melapor jika ada gejala serupa, supaya tidak terlambat penanganannya,” kata Nanay.

  • Nasi Goreng Program MBG Picu 119 Warga Agam Sumbar Keracunan

    Nasi Goreng Program MBG Picu 119 Warga Agam Sumbar Keracunan

    AGAM – Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) mencatat korban keracunan diduga dari Makanan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu mencapai 119 orang sampai Jumat 3 Oktober pagi.

    “Ini data dari puskesmas dan rumah sakit. Tidak ada penambahan korban pada Kamis (2/10) malam sampai Jumat (3/10) pagi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Agam Hendri Rusdian di Lubuk Basung, dilansir ANTARA Jumat, 3 Oktober.

    Ia mengatakan saat ini 20 dari 119 korban tersebut masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung.

    Mudah-mudahan mereka sudah ada yang sembuh dan bisa pulang ke rumah pada Jumat (3/10) siang.

    “Kondisinya sudah membaik dan kita berharap korban bisa pulang siang nanti,” katanya.

    Sementara 99 korban lainnya mendapatkan rawat jalan dan ada juga sudah pulang ke rumah masing-masing.

    Korban yang sudah sembuh tersebut usai mendapatkan perawatan di Puskesmas Manggopoh, Puskesmas Lubuk Basung, RSUD Lubuk Basung, Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Rizki Bunda.

    “Kita langsung merawat korban sesampai di puskesmas dan RSUD Lubuk Basung, sehingga korban bisa segera pulih,” katanya.

    Ia mengakui 119 korban diduga keracunan nasi goreng Program MBG milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung.

    Mereka merupakan siswa TK, SD, SMP, MTs, guru, orang tua dan balita yang tersebar di Nagari atau Desa Manggopoh dan Kampung Tangah.

    “Korban mengalami pusing, mual, sakit perut dan mencret beberapa jam usai menyantap nasi goreng itu, sehingga dibawa ke pusat pelayanan kesehatan oleh pihak keluarganya,” katanya.

  • 8 Dapur MBG di Sikka Belum Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Korwil: Wajib Dibereskan Sebulan Ini
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        3 Oktober 2025

    8 Dapur MBG di Sikka Belum Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Korwil: Wajib Dibereskan Sebulan Ini Regional 3 Oktober 2025

    8 Dapur MBG di Sikka Belum Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Korwil: Wajib Dibereskan Sebulan Ini
    Tim Redaksi
    SIKKA, KOMPAS.com
    – Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sikka, NTT, Eginius Djara, mengungkapkan bahwa delapan dapur SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
    Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mewajibkan SPPG memiliki SLHS sebagai syarat operasional dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Untuk di Sikka, semua dapur MBG (8 dapur) belum ada SLHS dan sementara berproses mengurus,” ujar Eginius, Jumat (3/10/2025).
    Ia menjelaskan bahwa ada banyak persyaratan yang harus dilengkapi untuk memenuhi SLHS, yang mencakup aspek lingkungan, sanitasi, penjamahan, dan administrasi.
    Eginius menegaskan bahwa pengurusan SLHS harus tuntas dalam sebulan ini.
    “Apabila tidak selesai, dapur tersebut bisa ditutup. Kami wajibkan lengkapi dengan SLHS baru bisa berjalan operasional dapurnya,” katanya.
    Ia menambahkan bahwa dengan diterbitkannya SLHS oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Sikka, dipastikan dapur MBG akan memenuhi standar kebersihan, sanitasi, serta keamanan pangan.
    Sementara itu, Koordinator SPPG Waioti, Petra, menyampaikan bahwa pihaknya juga tengah mengurus SLHS di Dinas Kesehatan Sikka.
    “Kami sudah mengajukan SLHS ke Dinkes Sikka, semoga dalam waktu dekat bisa terpenuhi,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Akan Bentuk Lembaga Independen Urus Sertifikasi Keamanan Pangan MBG

    BGN Akan Bentuk Lembaga Independen Urus Sertifikasi Keamanan Pangan MBG

    Jakarta

    Badan Gizi Nasional (BGN) akan membentuk lembaga independen dalam mengeluarkan sertifikasi keamanan pangan. Ini untuk menjamin bahwa pangan di program Makan Bergizi Gratis (MBG) aman dikonsumsi anak-anak.

    “Dan ini dalam proses persiapan untuk menentukan lembaga independen yang tersertifikasi, yang mampu melakukan sertifikasi keamanan pangan,” kata Dadan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

    SPPG Wajib Punya Dua Sertifikasi

    Maraknya kasus keracunan di program MBG, pemerintah mewajibkan para Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memiliki setidaknya dua sertifikat.

    Pertama, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan dan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) dari lembaga independen untuk keamanan pangan.

    Tak hanya itu, BGN juga akan melibatkan Puskesmas dan UKS untuk ‘turun gunung’ dalam hal mitigasi dan penanganan darurat.

    Pembatasan Kuota Penerima MBG

    Nantinya, setiap SPPG akan dibatasi terkait jumlah penerima manfaatnya. Aturan ini akan berlaku pada SPPG yang masih memiliki kemampuan terbatas, serta mereka harus mendapatkan pendampingan dari ahli masak terlatih.

    “Untuk beberapa SPPG yang masih kemampuannya terbatas, kita akan menerapkan pembatasan penerima manfaat maksimal 2.500,” ucapnya.

    Selain itu, Dadan mengatakan ia akan mengadakan pelatihan berulang yang rutin dilakukan setiap dua bulan sekali.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/kna)

  • Pemprov DKI tampung aspirasi pedagang soal Raperda KTR

    Pemprov DKI tampung aspirasi pedagang soal Raperda KTR

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Rakyat Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Afifi mengatakan pihaknya masih terus menampung aspirasi pedagang kecil hingga pelaku UMKM terkait Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR).

    Menurut dia, sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna, pihaknya masih bersikap dinamis terkait Raperda KTR agar tidak merugikan pedagang, sesuai dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    “Setelah selesai pembahasan di Pansus (Panitia Khusus), akan kami sampaikan ke Pak Gubernur, dan kalau memungkinkan akan dirapimkan agar masukan semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait itu bisa kita serap,” ujar Afifi di Jakarta, Jumat.

    Pada prinsipnya, lanjut dia, draft raperda tersebut masih terbuka sehingga masih dapat menampung segala masukan dari masyarakat.

    Setelah itu, eksekutif kemudian memetakan seluruh masukan tersebut dan dirapatkan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Pendapatan Daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

    Sebelumnya, terlihat sejumlah pedagang membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap finalisasi Raperda KTR di depan kantor DPRD DKI Jakarta .

    Spanduk itu di antaranya bertuliskan “DPRD DKI Jakarta Anak Tirikan Pedagang Kecil Ibu Kota, Perda KTR Nihil Keadilan, Suara Pedagang Diabaikan” dan “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Turut Berdukacita atas Matinya Hati Nurani dan Kepedulin DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan kepada Nasib Pedagang Kecil”.

    Aspirasi itu disampaikan oleh pedagang terkait hasil finalisasi Panitia Khusus Raperda KTR yang tetap meloloskan pasal-pasal larangan penjualan yang dinilai memberatkan mereka.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RS Bhayangkara Terima Dua Jenazah Korban Ponpes Al-Khoziny

    RS Bhayangkara Terima Dua Jenazah Korban Ponpes Al-Khoziny

    Surabaya (beritajatim.com) – Rumah Sakit Bhayangkara menerima dua jenazah korban ambruknya mushola Ponpes Al-Khozany, Jumat (3/10/2025) pagi.

    Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Jatim, Kombes Pol M. Kusnan Marzuki mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan Postmortem (pemeriksaan setelah kematian) kemudian akan dicocokkan dengan Antemortem (data tentang individu semasa hidupnya, yang dikumpulkan untuk tujuan identifikasi atau evaluasi kondisi kesehatan, seperti foto, data diri, atau pemeriksaan kesehatan).

    Terkait berapa lama waktu yang diperlukan pihak RS Bhayangkara untuk mengidentifikasi satu korban, Kabid Dokkes mengatakan, pihaknya memerlukan bantuan keluarga korban untuk segera menyampaikan data anak yang belum ditemukan.

    “Jadi kami mengimbau pada keluarga korban, yang merasa kehilangan anaknya maka harap segera menyampaikan data-datanya ke kami,” ujarnya.

    Kabid Dokkes menjelaskan bahwa kepolisian telah mempersiapkan fasilitas khusus, termasuk kontainer freezer (lemari pendingin) berkapasitas lebih dari 100 jenazah.

    Proses identifikasi korban pasca-kejadian di pondok pesantren Al Khoziny mulai pagi ini dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara. Adapun penyediaan ratusan lemari pendingin tersebut untuk mengantisipasi kondisi jenazah yang mungkin mengalami pembusukan akibat faktor waktu.

    “Kami fokuskan di sini karena sudah lebih dari tiga hari. Kontainer freezer ini penting untuk menjaga kondisi jenazah,” jelas Kombes Kusnan.

    Selain itu, tim forensik yang terdiri dari berbagai ahli juga disiagakan di lokasi. Kabiddokkes menambahkan, untuk setiap tim identifikasi, disiapkan minimal empat personel. Langkah ini diambil untuk mencegah kelelahan mengingat intensitas pekerjaan yang mungkin tinggi.

    “Begitu ditemukan, jenazah akan langsung dibawa ke sini,” imbuhnya.

    Terkait data korban, Kombes Kusnan menyebutkan bahwa data awal menunjukkan perkiraan sekitar 58 korban dari pondok pesantren. Namun, angka ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan di lapangan. Hingga saat ini, tim telah menerima data dari 56 keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya.

    Polda Jatim mengimbau kepada keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera memberikan data-data yang relevan, seperti data gigi, ijazah, atau sidik jari, guna mempercepat proses identifikasi. Data primer seperti sidik jari sangat membantu dalam proses identifikasi. Jika tidak ada, data sekunder seperti foto atau tanda lahir juga dapat digunakan.

    Sementara, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim bersinergi mempersiapkan proses identifikasi korban pasca-kejadian di pondok pesantren. Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD-KPTI., FINASIM., MARS., menyatakan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim telah disiapkan sebagai lokasi utama identifikasi post-mortem.

    “Kami berusaha menyiapkan tempat terbaik untuk identifikasi. Rumah Sakit Bhayangkara adalah yang paling siap, dengan harapan proses identifikasi berjalan lancar, keluarga korban merasa nyaman, dan situasi tetap kondusif,” ujar Erwin.

    Sebanyak 150 tenaga kesehatan disiagakan untuk membantu proses identifikasi, dengan perkiraan puncak kegiatan pada hari Sabtu atau Minggu, menyesuaikan progres evakuasi dari lokasi kejadian. Proses evakuasi saat ini difokuskan pada area bangunan beton yang memerlukan waktu khusus. [uci/beq]

  • Identifikasi Korban Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo, RS Bhayangkara Siapkan 100 Lemari Pendingin

    Identifikasi Korban Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo, RS Bhayangkara Siapkan 100 Lemari Pendingin

    Surabaya (beritajatim.com) – Polda Jawa Timur telah mempersiapkan fasilitas khusus untuk proses identifikasi korban yang terkena musibah di pondok pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

    Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Jatim, Kombes Pol M. Kusnan Marzuki, mengungkapkan bahwa salah satu langkah penting yang diambil adalah penyediaan kontainer freezer berkapasitas lebih dari 100 jenazah. Fasilitas ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan jenazah yang mengalami pembusukan akibat faktor waktu yang cukup lama.

    “Kami fokuskan di sini karena sudah lebih dari tiga hari. Kontainer freezer ini penting untuk menjaga kondisi jenazah,” jelas Kombes Kusnan, Jumat (3/10/2025).

    Sejak pagi ini, tim forensik mulai melakukan identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara. Kombes Kusnan juga menambahkan bahwa tim identifikasi terdiri dari berbagai ahli, dengan setiap tim memiliki minimal empat personel untuk mencegah kelelahan karena intensitas pekerjaan yang tinggi. “Begitu ditemukan, jenazah akan langsung dibawa ke sini,” katanya.

    Terkait data korban, diperkirakan sekitar 58 korban berasal dari pondok pesantren tersebut. Namun, angka ini masih bersifat dinamis dan bisa berubah seiring perkembangan di lapangan. Sejauh ini, tim telah menerima laporan dari 56 keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya.

    Polda Jatim mengimbau kepada keluarga korban untuk segera memberikan data relevan, seperti data gigi, ijazah, atau sidik jari untuk mempercepat proses identifikasi. Data primer, seperti sidik jari, sangat membantu dalam identifikasi, tetapi jika tidak tersedia, data sekunder seperti foto atau tanda lahir juga dapat digunakan.

    Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Polda Jatim bekerja sama untuk mempersiapkan proses identifikasi korban di Rumah Sakit Bhayangkara. Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD-KPTI., FINASIM., MARS., menegaskan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara adalah lokasi utama yang telah disiapkan untuk identifikasi post-mortem.

    “Kami berusaha menyiapkan tempat terbaik untuk identifikasi. Rumah Sakit Bhayangkara adalah yang paling siap, dengan harapan proses identifikasi berjalan lancar, keluarga korban merasa nyaman, dan situasi tetap kondusif,” ujar Erwin.

    Sebanyak 150 tenaga kesehatan telah disiagakan untuk membantu proses identifikasi, dengan perkiraan puncak kegiatan pada hari Sabtu atau Minggu, bergantung pada progres evakuasi dari lokasi kejadian. Saat ini, proses evakuasi difokuskan pada area bangunan beton yang memerlukan waktu khusus untuk penanganannya. [uci/suf]

  • Polres Bojonegoro Turun Tangan Usut Tuntas Dugaan Keracunan Massal Siswa Kedungadem

    Polres Bojonegoro Turun Tangan Usut Tuntas Dugaan Keracunan Massal Siswa Kedungadem

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro langsung bergerak dan bertindak tegas mengusut tuntas insiden dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Kedungadem. Insiden ini terjadi usai para siswa menyantap menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah pihak terkait telah dimintai keterangan oleh aparat.

    Kapolres Bojonegoro, AKBP Afrian Satya Permadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi lapangan secara langsung ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lokasi penyedia menu MBG.

    Langkah konkret kepolisian tidak hanya berhenti pada pengecekan lokasi. AKBP Afrian menegaskan, pihaknya telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengambil sampel seluruh menu MBG. Sampel ini selanjutnya dikirimkan dan diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Bojonegoro.

    “Kami langsung melakukan cek ke tempat tersebut, mendampingi dinkes untuk pengambilan sampel guna dikirimkan ke laboratorium kesehatan daerah,” tegas AKBP Afrian, Kamis (2/10/2025).

    Polisi lulusan Akpol tahun 2006 ini menambahkan, timnya juga telah melakukan klarifikasi terhadap berbagai pihak yang dianggap bertanggung jawab dan memiliki wewenang. Tindakan itu, kata AKBP Afrian, merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk mengungkap biang kerok di balik kejadian keracunan massal di Kecamatan Kedungadem.

    “Melakukan klarifikasi terhadap para pihak yang berwenang di SPPG. Selain itu, juga mengklarifikasi Dinkes dan Kepala Sekolah setempat,” jelas Eks Sekpri Wakapolri ini.

    Kondisi Siswa Membaik dan Sudah Dipulangkan

    Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, mengabarkan kondisi terkini para korban. Seluruh siswa yang sempat dilarikan ke Puskesmas Kedungadem kini sudah berangsur membaik dan telah diizinkan pulang ke rumah masing-masing.

    Peristiwa ini paling banyak berdampak pada siswa SMAN 1 Kedungadem, dengan total 22 siswa sempat dirawat di Puskesmas, 50 ditangani di UKS, dan 61 siswa tidak masuk karena sakit. Beberapa siswa dari SDN Tumbrasanom (4 siswa) dan MTs Plus Nabawi (6 siswa) juga dilaporkan sakit.

    “Semua siswa yang dirawat di puskesmas saat ini sudah pulang. Kondisinya membaik,” ujar Ninik Susmiati.

    Penyebab Pasti Masih Menunggu Hasil Lab

    Meskipun para korban sudah pulang, Ninik mengakui bahwa penyebab pasti keracunan massal ini belum bisa dipastikan. Indikasi bisa berasal dari berbagai faktor, mulai dari makanan, air, alat makan, hingga kondisi lingkungan di sekolah maupun dapur SPPG.

    “Kasus seperti ini tentu banyak kemungkinan penyebabnya. Karena itu, semua sampel makanan, peralatan makan, dan air sudah kami bawa untuk diperiksa di Labkesda Dinkes Bojonegoro,” pungkasnya. [lus/suf]

  • Pos Identifikasi Jenazah Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny di RSI Siti Hajar Dipindah ke RS Bhayangkara

    Pos Identifikasi Jenazah Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny di RSI Siti Hajar Dipindah ke RS Bhayangkara

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pos identifikasi jenazah (Post Mortem) korban tragedi pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny yang semula ada di RSI Siti Hajar Sidoarjo, dipindah ke RS Bhayangkara Polda Jatim, Jumat (3/10/2025) dini hari.

    Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina mengatakan pemindahan fasilitas identifikasi jenazah itu mempertimbangkan beberapa hal.

    Pertama, Dinkes Kabupaten Sidoarjo menimbang Sumber Daya Manusia (SDM) di RS Bhayangkara yang lebih mumpuni. Kedua, Herawati menimbang perihal sarana-prasarana RS Bhayangkara yang lebih terjamin.

    “Selain itu, lahan yang tersedia di RSI Siti Hajar yang terbatas juga turut menjadi alasan untuk pemindahan lokasi,” kata Herawati, Jumat (3/10/2025).

    Selain ketiga faktor diatas, Herawati juga mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan dari keluarga korban yang akan datang memenuhi rumah sakit. Apalagi, keluarga korban yang datang akan datang dengan kondisi mental yang tidak stabil karena berduka.

    “Atas pertimbangan yang kami nilai. Kami sudah menyampaikan kepada ibu Gubernur (Khofifah). Beliau juga menyetujui jika berpindah ke RS Bhayangkara Polda Jatim,” jelasnya.

    Setelah mendapatkan persetujuan dari gubernur Khofifah, Herawati menegaskan pemindahan akan segera dilakukan. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu proses identifikasi korban santri.

    “Mulai hari ini sedang kita persiapkan, mengingat di lokasi juga sedang ada evakuasi bangunan. Sehingga kami harus berproses sejak dari sekarang, supaya semuanya tertata dengan rapi alurnya,” tutupnya. [ang/suf]

  • Dedi Mulyadi Hentikan SPPG Pemicu Keracunan Makanan MBG di Jabar – Page 3

    Dedi Mulyadi Hentikan SPPG Pemicu Keracunan Makanan MBG di Jabar – Page 3

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara soal kasus kematian siswi SMKN 1 Cihampelas Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dia menegaskan, kejadian ini tidak terkait dengan keracunan makanan MBG.

    “Itu kan sudah dijelaskan dari sana (Dinas Kesehatan KBB) bahwa itu tidak ada hubungan,” kata Dadan usai rapat koordinasi (rakor) soal MBG di Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (2/10/2025).

    BGN tidak menginvestigasi kasus ini. Sebab, orang tua korban menolak anaknya diautopsi.

    “Kemarin sebenarnya kita bertanya, tapi orang tuanya kan tidak boleh tidak mengizinkan untuk autopsi. Jadi kita serahkan ke pemerintah setempat yang menyampaikan ya,” ujar Dadan.

    Dalam kesempatan itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga memberi respons soal kematian siswi tersebut. Budi mengatakan, dirinya telah mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menyatakan bahwa meninggalnya siswi kelas 12 itu bukan akibat keracunan menu MBG.

    “Untuk kematian di Cihampelas mungkin lebih tepat ditanyakan ke sana, saya sudah menerima laporan dari Kepala Dinas Kesehatan sana bahwa kematiannya itu tiga hari atau empat hari setelah (makan MBG) tapi kalau untuk kematiannya karena apa saya rasa lebih baik ditanyakan ke sana,” kata Budi.