Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Pemkot Mojokerto Gencarkan Pendampingan keluarga Balita untuk Tekan Angka Stunting

    Pemkot Mojokerto Gencarkan Pendampingan keluarga Balita untuk Tekan Angka Stunting

    Mojokerto (beritajatim.com) – Upaya menekan angka stunting di Kota Mojokerto terus digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Salah satunya melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan keluarga balita stunting yang digelar di Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajuritkulon.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan bahwa keluarga memiliki peran penting sebagai benteng utama dalam menjaga tumbuh kembang anak. “Tujuan kita sama, bagaimana angka stunting di Kota Mojokerto bisa ditekan hingga nol atau zero. Berdasarkan data e-PPGBM, saat ini masih tercatat 1,54 persen balita yang mengalami stunting,” ungkapnya, Selasa (7/10/2025).

    Dalam kegiatan tersebut, keluarga balita stunting dan wasting tak hanya mendapat edukasi dan makanan tambahan bergizi, tetapi juga berkesempatan berdialog langsung dengan Wali Kota serta perwakilan dari Dinas Kesehatan. Menurutnya, upaya percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kesehatan.

    “Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif organisasi wanita dan masyarakat. Dengan bergerak bersama, harapan kita para balita bisa tumbuh sehat, sehingga ke depan kita mampu menyiapkan generasi unggul yang akan meneruskan pembangunan Kota Mojokerto,” jelasnya.

    Ia berharap pelatihan tersebut dapat melahirkan lebih banyak keluarga yang siap menjadi agen perubahan dalam menekan angka stunting. Melalui berbagai program intervensi dan pendampingan seperti ini, Pemerintah Kita (Pemkot) Mojokerto menargetkan terwujudnya zero stunting dan terciptanya generasi Kota Mojokerto yang sehat, cerdas, serta unggul di masa depan.

    “Saya berpesan kepada para ibu agar lebih sabar dan tulus dalam merawat buah hati, karena anak adalah titipan Allah. Cinta kasih ibu merupakan faktor penting, selain gizi, yang akan menentukan keberhasilan tumbuh kembang anak,” pungkasnya. [tin/suf]

  • Pemkot Depok Siapkan Pos Pengaduan MBG Buntut Menu Pangsit Goreng di SDN Mampang 1 Megapolitan 7 Oktober 2025

    Pemkot Depok Siapkan Pos Pengaduan MBG Buntut Menu Pangsit Goreng di SDN Mampang 1 Megapolitan 7 Oktober 2025

    Pemkot Depok Siapkan Pos Pengaduan MBG Buntut Menu Pangsit Goreng di SDN Mampang 1
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com —
    Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana menyiapkan pos laporan pengaduan terkait Program Makanan Bergizi (MBG) gratis, menyusul keluhan sejumlah orangtua murid SDN Mampang 1 Depok terhadap menu yang disajikan.
    “Ke depannya iya akan ada pos aduan, karena ini kan menyangkut warga atau masyarakat Kota Depok,” kata Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).
    Chandra menjelaskan, Pemkot Depok telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan pengecekan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah.
    Langkah itu dilakukan untuk memastikan asupan gizi anak sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku.
    “Nanti kami akan melakukan pengecekan bersama dari pihak Dinas Kesehatan Kota Depok karena dari mereka kan juga ada bagian gizinya,” ujar Chandra.
    “Kami akan lihat terkait kesesuaian kandungan gizi dengan apa yang disyaratkan oleh SOP dari MBG ya,” sambung dia.
    Chandra mengaku telah menerima laporan mengenai menu MBG berupa pangsit goreng berisi daging dan wortel rebus yang dinilai kurang menarik secara tampilan.
    “Kalau tampilannya kurang layak ya, menurut saya, kurang layak. Cuma tinggal kita lihat saja, apakah ini sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.
    Sebelumnya, sejumlah orangtua murid SDN Mampang 1 Depok mengeluhkan kualitas menu MBG yang disajikan pada Senin (6/10/2025) pagi karena dianggap tidak sesuai harapan.
    Hari itu, SPPG menyajikan dua potong kentang rebus, irisan wortel rebus, buah jeruk, saus kemasan, serta pangsit goreng berisi telur, daging, dan tahu.
    Etha, salah satu wali murid, menilai menu tersebut kurang memenuhi kebutuhan protein anak-anak.
    “Memprihatinkan (lihatnya), karena anak-anak butuh asupan protein lebih banyak, tapi lihat menu hari ini seperti itu (jadi ragu),” ucap Etha kepada Kompas.com, Senin.
    Menu tersebut juga dinilai tak jauh berbeda dari sajian pada Jumat (3/10/2025) yang terdiri dari burger, buah salak, timun, dan saus kemasan.
    “Menu Jumat kemarin burger dan rotinya sudah sedikit keras kata anak saya,” ujarnya.
    “Saya khawatirnya makin ke sana pihak catering (dapur) akan asal-asalan dalam memberi menu (untuk anak),” tambahnya.
    Senada, salah satu orangtua murid lainnya, Nia (bukan nama sebenarnya), menyebut menu MBG kali ini lebih mirip makanan diet.
    “Bukan menu MBG sih itu, lebih cocok menu diet ibu-ibu,” tutur Nia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 17 Dapur Program MBG di Blitar Beroperasi Tanpa Izin Usaha, Begini Tanggapan Pemerintah

    17 Dapur Program MBG di Blitar Beroperasi Tanpa Izin Usaha, Begini Tanggapan Pemerintah

    Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 17 dapur program makan bergizi gratis (SPPG) yang tersebar di Kabupaten Blitar saat ini beroperasi tanpa izin usaha. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut telah memberikan layanan makanan untuk siswa, ibu hamil, dan balita, meski belum memenuhi kewajiban perizinan.

    Keberadaan SPPG, yang sangat vital untuk mendukung kesehatan masyarakat, kini menjadi sorotan karena tidak adanya pengurusan izin usaha yang seharusnya.

    Menurut Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar, Munir Setyobudi, hingga saat ini belum ada satu pun dari 17 SPPG yang mengajukan izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    Munir mengungkapkan, izin penyelenggaraan SPPG sebenarnya masuk dalam kategori berisiko menengah-besar, yang setara dengan izin usaha katering kelas B. “Belum ada yang masuk sama sekali,” ucap Munir Setyobudi, menyampaikan kekhawatiran terkait kurangnya kesadaran akan pentingnya izin tersebut.

    Meskipun demikian, proses perizinan ini menjadi kewenangan pusat melalui OSS, dengan DPMPTSP Kabupaten Blitar berperan sebagai pendamping untuk memudahkan pelaku usaha mengurus izin secara online. Munir juga menyatakan bahwa pengurusan izin dapat dilakukan dengan akses fleksibel melalui platform tersebut.

    Pihak DPMPTSP pun berencana untuk mengundang semua pengelola SPPG pada Kamis depan, guna memberikan penjelasan terkait prosedur perizinan yang harus dilalui. Munir menambahkan, meski proses perizinan membutuhkan sejumlah dokumen tambahan, pihaknya berkomitmen untuk membantu pengelola SPPG agar bisa mematuhi ketentuan yang ada.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Christine Indrawati, menegaskan bahwa meskipun perizinan belum seluruhnya selesai, pelaksanaan program SPPG tetap dikawal dengan ketat dari sisi kesehatan lingkungan dan keamanan pangan.

    Christine menjelaskan, program SPPG yang telah berjalan ini mencakup pelayanan untuk sekitar 3.500 siswa per dapur, serta ibu hamil dan ibu menyusui.

    “Sejak awal program MBG (Makanan Bergizi) dimulai, kami telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar. Dinkes juga terlibat aktif dalam pengawasan kesehatan, seperti inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), penyuluhan keamanan pangan, dan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel air serta makanan,” jelas Christine.

    Untuk memastikan keberlanjutan kualitas program, tim Dinkes bersama puskesmas melakukan inspeksi langsung setiap kali ada SPPG yang beroperasi. Pemeriksaan tersebut meliputi kualitas air, bahan pangan, proses pengolahan, serta pembuangan limbah agar sesuai dengan standar kesehatan.

    Pemkab Blitar pun terus berupaya melakukan antisipasi terhadap potensi masalah yang dapat muncul. Selain itu, pihaknya juga sedang menunggu adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur lebih lanjut mengenai perizinan SPPG. Dalam hal ini, Pemkab Blitar masih mengikuti regulasi yang ada, sambil berharap adanya percepatan regulasi dari pemerintah pusat.

    “Meskipun izin belum keluar, kami tetap melaksanakan tugas pengawasan. Kami juga menunggu regulasi baru yang segera disusun oleh pemerintah pusat,” tambah Christine.

    Dengan berjalannya waktu, diharapkan seluruh SPPG di Kabupaten Blitar dapat segera menyelesaikan urusan perizinan mereka, agar program penting ini terus berjalan dengan aman dan sesuai standar yang ditetapkan. [owi/suf]

  • Dapur MBG di Kota Cilegon Belum Ada yang Bersertifikat Halal dan Higienis

    Dapur MBG di Kota Cilegon Belum Ada yang Bersertifikat Halal dan Higienis

    Liputan6.com, Jakarta Seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cilegon, Banten, belum ada yang memiliki sertifikasi higienis maupun halal.

    Selain itu, jumlah dapurnya pun belum memadai, baru bisa memenuhi kebutuhan sekitar 30 persen, dari target sekira 130 ribu paket MBG.

    “Belum (tersertifikasi), semuanya belum, dari total 11. Karena ini program yang berjalan aja dulu, kebutuhan percepatan,” ujar Sekretaris Percepatan Penyelenggaraan MBG Kota Cilegon Heni Anita Susila di Pemkot Cilegon, Selasa (07/10/2025).

    Saat ini yang dilakukan Pemkot Cilegon maupun satgas baru akan melakukan pelatihan dan monitoring SPPG yang sudah beroperasi, untuk memastikan standar pelayanan dan kehalalan produk yang dimasak.

    Para pemilik SPPG harus mengurus beragam perizinan maupun sertifikat di banyak pintu, seperti sertifikat halal di Dinas Koperasi, kemudian pengelolaan limbah di Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

    “Kita mengandalkan monitoring, sekarang Dindik, Dinkes, mengandalkan monitoring dan pelatihan pekerja daur, supaya makanan itu sehat, Insha Allah itu akan mengantisipasi kasus yang akan terjadi,” jelasnya.

    Kebutuhan dapur SPPG di Kota Cilegon sebanyak 40 titik untuk melayani 130 ribu penerima manfaat, saat ini baru ada 11 yang sudah beroperasi dan baru menyasar sekitar 3 ribu pelajar serta 500 lansia, ibu hamil dan menyusui.

    Dua dapur SPPG sedang dibangun, sedangkan tiga lainnya baru akan didirikan, kerja sama antara Polres Cilegon dengan Pemkot Cilegon. Seluruhnya akan menyasar pelajar mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga madarasah di bawah kewenangan Kementerian Agama.

    “(Baru) ada 11 dapur di Kota Cilegon, sebetulnya 13 tapi yang dua on process. Itu hampir 3.500 per dapur sasarannya, sudah 30 persen yang terlayani. Yang tiga sedang dipersiapkan, jadi nanti total ada 16 dapur MBG, rencana di Cilegon nanti ada 40 dapur, penerima MBG-nya sekitar 130 ribu,” tuturnya.

  • 7 Potongan Tubuh Ditemukan di Puing, Investigasi Ponpes Ambruk Dimulai

    7 Potongan Tubuh Ditemukan di Puing, Investigasi Ponpes Ambruk Dimulai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyelesaikan pembersihan puing runtuhan gedung musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, per hari ini, Selasa (7/10/2025). Menurut BNPB, hingga Selasa pagi, tidak ada lagi aktivitas alat berat di lokasi kejadian. 

    Selanjutnya, investasi atas kejadian ambruknya musala pondok pesantren ini akan dilakukan.

    Dalam proses operasi pencarian dan penyelamatan oleh Tim SAR, 61 orang jadi korban tewas akibat ambruknya musala pondok pesantren (ponpes) ini.

    “Dari seluruh rangkaian operasi SAR yang telah dilakukan, didapatkan 61 jenazah dari balik puing reruntuhan, termasuk tujuh potongan bagian tubuh yang saat ini masih proses identifikasi oleh pihak Disaster Victim Identification (DVI),” kata Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).

    “Potongan beton bangunan dan puing lainnya yang sebelumnya menumpuk lokasi kejadian, kini telah rata dengan tanah. Seluruh petugas pencarian dan pertolongan pun telah memastikan tidak ada lagi korban jiwa yang ditemukan. Tandanya operasi SAR di bawah koordinasi Basarnas telah selesai dilakukan,” tambahnya menjelaskan.

    Terkait 7 potongan tubuh tersebut, kata dia, sampai saat ini belum dapat dipastikan apakah berasal dari 2 korban yang menurut data posko darurat masih dalam pencarian. Jawaban itu akan segera diketahui setelah seluruh proses identifikasi selesai dilakukan.

    “Masih ada dua dari data kami sebelumnya masih dalam pencarian, tetapi ada tujuh body part (potongan bagian tubuh) yang ditemukan. Nanti kita akan tunggu proses DVI untuk memastikan apakah itu adalah dari dua korban itu tadi,” kata Budi.

    Dia menegaskan, tim akan meninjau kembali tempat pembuangan puing dengan tujuan mencari obyek potongan tubuh manusia yang bisa jadi terbawa oleh truk pengangkut sampai titik akhir pembuangan.

    Total, BNPB mencatat, jumlah korban akibat musala Ponpes Al Khoziny ambruk adalah sebanyak 165 jiwa. Secara rindi, sebanyak 104 dinyatakan selamat, yaitu 4 masih dalam perawatan, 99 telah kembali ke rumah setelah perawatan dan satu orang tidak memerlukan perawatan.

    Selanjutnya, ujar Budi, tindakan yang dilakukan adalah fase peralihan menuju pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang akan diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur. Dengan pendampingan BNPB.

    “Adapun pekerjaan dalam masa transisi ini meliputi beberapa hal di antaranya meneruskan proses identifikasi para korban yang saat ini masih berjalan. Adapun dari 61 korban meninggal dunia yang ditemukan, sebanyak 17 jenazah telah diidentifikasi dan sisanya masih dalam proses,” bebernya.

    “Berikutnya, lokasi kejadian akan disterilkan dari sisa-sisa temuan jenazah, limbah maupun zat-zat yang berbahaya. Upaya itu dimulai dari disinfeksi dan pembersihan lingkungan agar tidak mencemari sekitar area. Proses ini akan dilakukan mulai hari ini oleh Dinas Kesehatan setempat dan Pusat Krisis Kesehatan,” papar Budi.

    Investigasi Penyebab Musala Ponpes Ambruk

    Sementara itu, lanjut Budi, BNPB akan berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk melakukan investigasi dan audit struktur bangunan lain yang masih berdiri. Termasuk, untuk mencegah kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, kita juga akan mendampingi seluruh asesmen semua bangunan yang ada, agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari,” tegas Budi.

    “Pihak Polda Jatim telah membawa beberapa barang bukti dari lapangan untuk proses penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab runtuhnya bangunan musala empat lantai tersebut. Polda Jatim juga telah meminta beberapa saksi untuk memberikan keterangan untuk menggali fakta di lapangan,” pungkasnya.

    Foto: Tim gabungan melaksanakan apel penutupan pencarian dan pertolongan korban reruntuhan bangunan Musala Pondok Pesantren (ponpes) Al – Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa (7/10/2025). (Dok. BNPB)
    Tim gabungan melaksanakan apel penutupan pencarian dan pertolongan korban reruntuhan bangunan Musala Pondok Pesantren (ponpes) Al – Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa (7/10/2025). (Dok. BNPB)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gubernur Ahmad Luthfi Minta Pengawasan MBG Diperketat demi Keamanan Pangan Masyarakat – Page 3

    Gubernur Ahmad Luthfi Minta Pengawasan MBG Diperketat demi Keamanan Pangan Masyarakat – Page 3

    Liputan6.com, Semarang Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar memperketat pengawasan demi keamanan pangan masyarakat.

    Ia menegaskan keamanan pangan adalah hal mutlak, tidak boleh ditawar. Kebersihan dan proses pengolahan makanan perlu dijaga agar tidak terjadi lagi kasus keracunan.

    “Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan,” tegas Luthfi saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di di GOR Jatidiri, Kota Semarang pada Senin, (6/10/2025).

    Rapat tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta, terdiri dari mitra SPPG, ahli gizi, bupati dan wali kota, instansi terkait di lingkungan Provinsi Jateng.

    Menurut Luthfi, seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.

    “Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.

    Luthfi menyebut, saat ini di Jawa Tengah telah beroperasi 1.596 SPPG dan ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun. Ia menegaskan, pengawasan harus dilakukan menyeluruh mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.

    “SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response (respon cepat), agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” katanya.

    Ia juga meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    “Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” ujarnya.

    Menurut Luthfi, program MBG memiliki multi efek yang luar biasa, tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.

    “Program ini multi-efek. Bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah,” katanya.

  • Posyandu ramah kesehatan jiwa harus responsif pada hasil skrining

    Posyandu ramah kesehatan jiwa harus responsif pada hasil skrining

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Health Collaborative Center (HCC), Bunga Pelangi mengatakan salah satu yang harus dimiliki posyandu ramah kesehatan jiwa (keswa) yakni responsif terhadap hasil skrining keswa dan menindaklanjutinya ke fasilitas kesehatan lanjutan.

    “Kader bisa menjadi agen untuk bisa menunjuk atau narahubung untuk bisa layanan kesehatan lanjutan,” kata dia dalam acara “Expert Meeting Pertemuan Pakar Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Ramah Kesehatan Jiwa” di kawasan Jakarta Selatan, Senin.

    Para kader posyandu, sambung Bunga, juga harus bisa menerapkan pendekatan sadar kesehatan jiwa dan juga empati.

    Di sisi lain, layanan kesehatan jiwa yang bisa dilakukan di posyandu termasuk deteksi, pencegahan, dan intervensi kondisi kesehatan fisik dan jiwa. Sasarannya antara lain wanita hamil, menyusui, dan ibu yang masuk masa pengasuhan anak usia 0-2 tahun.

    Layanan kesehatan jiwa saat ini sudah mulai tersedia di posyandu di Jakarta. Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengintegrasikan antara posyandu dengan pelayanan kesehatan jiwa sejak tahun 2024.

    “Hadirnya gubernur baru, bertambah lagi pelayanan-pelayanan kesehatan jiwa yang ada di masyarakat,” kata Sri.

    Adapun layanan kesehatan jiwa sudah mulai diintegrasikan ke posyandu bagi berbagai kelompok usia dari mulai anak, remaja, hingga lansia.

    Para kader di posyandu pun kini tidak hanya melayani gizi dan imunisasi, tetapi juga memberikan edukasi serta dukungan awal bagi warga yang membutuhkan bantuan psikologis.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkes Update Data Keracunan MBG, Soroti Kasus di NTT yang Menimpa Bayi-Bumil

    Menkes Update Data Keracunan MBG, Soroti Kasus di NTT yang Menimpa Bayi-Bumil

    Jakarta –

    Pemerintah memperbaiki sistem pelaporan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) agar terintegrasi, demi memantau setiap kasus. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan lebih cepat dan tepat di lapangan.

    Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sejak libur panjang beberapa waktu lalu, kasus baru sempat berhenti muncul. Namun, data terbaru pada 4 Oktober 2025 mencatat dua kejadian baru yang dilaporkan resmi ke Kementerian Kesehatan.

    “Sekarang tiap hari kita lihat. Karena liburan jadi nggak ada. Tapi tanggal 4 kemarin saya dapat laporan. Satu di Soe, NTT, dan satu lagi di Jakarta. Dua-duanya tidak ada yang fatal, anak-anaknya sudah dirawat,” kata Budi di Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Ia menambahkan, laporan tersebut kini tidak hanya berasal dari media sosial seperti pada awal pelaksanaan program, tetapi juga langsung dari dinas kesehatan daerah yang sudah dilibatkan secara aktif.

    “Sekarang laporan itu sudah terintegrasi. Dinas kesehatan di daerah sudah mengisi laporan secara resmi. Kalau ada di media sosial, kita langsung cocokkan agar penanganannya lebih cepat,” jelas Budi.

    Melalui sistem baru ini, Kemenkes dapat segera memberikan umpan balik ke Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG. Nantinya, BGN bersama dinas kesehatan akan turun langsung melakukan audit tata kelola dan prosedur implementasi di lapangan.

    “BGN sedang membangun infrastruktur di daerah, memang belum lengkap semua. Tapi dengan laporan dari dinas kesehatan, kita bisa cepat feedback ke BGN. Mereka akan turun bersama untuk memperbaiki tata kelola dan prosedur implementasinya di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG),” ujar Budi.

    Langkah ini, menurutnya, mirip dengan sistem pelaporan COVID-19 yang dilakukan secara real-time. Data kasus kini diperbarui setiap hari, memungkinkan pengawasan lebih akurat terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB) pangan di berbagai daerah.

    “Iya, datanya sekarang tiap hari kita masuk. Mirip seperti COVID-19 dulu,” kata Budi.

    Meski tidak menyebut angka pasti, Budi mengatakan bahwa jumlah anak terdampak di dua lokasi terakhir mencapai ratusan orang.

    Kementerian Kesehatan memastikan, selain memberikan perawatan bagi anak-anak yang terdampak, pemerintah juga memprioritaskan evaluasi sistem penyediaan dan distribusi makanan. Audit bersama BGN diharapkan dapat mengidentifikasi titik rawan, mulai dari bahan baku, penyimpanan, hingga proses distribusi makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah.

    Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan status gizi dan ketahanan pangan anak-anak sekolah dasar dan menengah. Namun, beberapa kali laporan dugaan keracunan di sejumlah daerah memicu evaluasi serius terhadap mekanisme pengawasan pangan di tingkat daerah.

    “Yang tahu duluan kan daerah. Dengan keterlibatan dinas kesehatan, kita bisa langsung tangani dan perbaiki,” tegas Budi.

    Sebelumnya diberitakan, Korban keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi 384 dari sebelumnya 331 orang.
    Kepala Dinas Kesehatan TTS, dr. R.A. Karolina Tahun mengatakan korban diduga keracunan MBG bertambah sebanyak 53 orang pada Sabtu (4/10).

    “Iya ada tambahan hari kedua (Sabtu 4/10) jadi 384 orang,” kata Karolina, dikutip dari CNNIndonesia.

    Korban yang terdampak termasuk seorang ibu hamil dan tiga orang balita berusia 1,6 tahun, 2,7 tahun dan 2 tahun 10 bulan serta satu bayi berusia sembilan bulan.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video KuTips: Catat Pertolongan Pertama Jika Anak Keracunan Makanan!”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Fakta Mengejutkan, Seluruh Dapur MBG di Sukabumi Belum Lolos Sertifikasi SLHS

    Fakta Mengejutkan, Seluruh Dapur MBG di Sukabumi Belum Lolos Sertifikasi SLHS

    Liputan6.com, Jakarta Program makan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik, kali ini terkait standar kelayakan dan kebersihan dapur penyedia makanan di Kabupaten Sukabumi.

    Hingga awal Oktober 2025, belum ada satupun dari ratusan dapur pelaksana program tersebut yang berhasil mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebuah izin wajib dari pemerintah daerah.

    Kepala Bidang Pengawasan Perbekalan Kesehatan dan Makanan Minuman (PPMM) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi, Solitaire Ram Mozes menjelaskan, proses penerbitan SLHS sedang berlangsung, namun memerlukan tahapan yang sangat ketat.

    Menurut Solitaire, dari total kuota 289 dapur MBG untuk Kabupaten Sukabumi, sudah ada 191 unit yang beroperasi dan 8 lainnya segera diluncurkan.

    “Dari total tersebut, belum satu pun yang memiliki SLHS. Semuanya masih dalam proses,” ujar Solitaire, Senin (6/10/2025).

    SLHS sendiri merupakan dokumen resmi dari instansi kesehatan yang membuktikan bahwa tempat pengolahan makanan telah memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan dari Kementerian Kesehatan.

    Untuk mendapatkan sertifikat ini, setiap dapur wajib melengkapi lima komponen utama yaitu surat keterangan dari Satuan Pelaksana Program Pemerintah Gizi (SPPG), denah dapur, hasil uji laboratorium, inspeksi kesehatan lingkungan, dan yang tak kalah penting, Sertifikat Penjamah Keamanan Pangan (PKP) bagi para petugas yang terlibat langsung dalam pengolahan makanan.

    “Lima dokumen ini adalah keharusan. Tanpa itu, SLHS tidak bisa terbit karena berkaitan langsung dengan standar kelayakan pangan dan sanitasi,” tegasnya.

    Sertifikat PKP didapatkan melalui ujian online dengan nilai minimal kelulusan 70, dan secara otomatis menjadi bagian integral dari pengajuan SLHS.

    Mengenai kelanjutan operasional dapur yang belum bersertifikat, Solitaire menyerahkan keputusan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

    Dinkes memilih untuk menghargai komitmen perbaikan dari dapur-dapur yang masih dalam proses, asalkan mereka menunjukkan itikad baik dan memenuhi tahapan yang sudah ditentukan, sehingga tidak serta-merta dihentikan.

    Namun, dia juga memastikan bahwa penerbitan SLHS bukanlah akhir dari pengawasan. Setelah terbit, Dinkes akan tetap melakukan pemantauan berkala setiap enam bulan.

    “Termasuk uji lab dan inspeksi sanitasi ulang, untuk memastikan kualitas makanan bagi anak-anak penerima manfaat MBG benar-benar terjaga dan terjamin keamanannya,” tambahnya.

    Menanggapi sorotan publik dan keluhan orang tua siswa mengenai kualitas makanan, Dinkes mengakui adanya tantangan penyesuaian standar higienitas di tahap awal program.

    “Program MBG baru berjalan, jadi wajar masih ada proses penyesuaian. Kami terus mendampingi agar semua dapur segera memenuhi standar SLHS dan keamanan konsumsi anak-anak terjamin,” tutup dia.

  • Makan Bergizi jadi Malapetaka, Dinkes Jember Curigai Residu Kimia di Sayuran Selada-Timun

    Makan Bergizi jadi Malapetaka, Dinkes Jember Curigai Residu Kimia di Sayuran Selada-Timun

    JEMBER – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jember menduga bahwa sayuran selada dan timun yang terpapar bahan kimia menjadi penyebab kasus keracunan dalam program makanan bergizi gratis (MBG) di SDN 05 Sidomekar, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Berdasarkan analisis data epidemiologis, selada dan timun merupakan makanan yang diduga kuat menjadi penyebab keracunan dalam program MBG di SDN Sidomekar,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinkes Jember, Rita Wahyuningsih di Jember, Antara, Minggu, 5 September.

    Rita menyampaikan hal tersebut juga kepada Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah, saat berkunjung ke Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Sabtu keamrin. 

    Menurut Rita, terdapat 58 siswa yang menerima makanan dalam program MBG tersebut. Berdasarkan keterangan guru, sejumlah siswa sempat berteriak karena menemukan belatung dalam makanan mereka. Beberapa siswa yang sempat mengonsumsi makanan itu kemudian mengalami gejala mual, muntah, dan pusing.

    “Kalau sesuai data, terjadi peningkatan jumlah keluhan pada 10 menit setelah mengonsumsi makanan. Ada 17 anak yang mengeluh mual, 12 anak muntah, dan 7 anak mengeluh nyeri perut,” ujarnya.

    Menu makanan bergizi gratis tersebut terdiri dari roti tawar, telur rebus yang digoreng, selada, timun, mayones, saus saset, keju parut, susu UHT, dan mendol tempe.

    “Selada dan timun merupakan makanan yang paling kuat dikaitkan dengan dugaan keracunan, dengan mempertimbangkan kejadian yang cepat, yaitu sekitar 10–15 menit setelah dikonsumsi,” ujar Rita.

    Ia menjelaskan, penyebab paling mungkin adalah paparan bahan kimia, seperti residu pestisida atau deterjen yang masih menempel pada sayuran mentah. Untuk memastikan dugaan tersebut, Dinkes Jember telah mengambil sampel makanan dan mengirimkannya ke laboratorium kesehatan di Surabaya, namun hasilnya belum diterima.

    Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Jember, A. Helmi Lukman, menambahkan bahwa kemungkinan besar penyebab keracunan adalah proses pencucian sayuran yang kurang bersih.

    “Mengolah sayuran sebaiknya dilakukan terakhir agar tidak cepat layu atau rusak, sehingga kebersihan tetap terjaga hingga disajikan kepada siswa,” kata Helmi.