Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Pemprov DKI Operasikan Ambulans Listrik Pertama

    Pemprov DKI Operasikan Ambulans Listrik Pertama

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoperasikan ambulans listrik pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima ambulans listrik berbasis DFSK Gelora E.

    Dikutip dari siaran persnya, ini menjadi ambulans listrik pertama yang akan dioperasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Jadi, ini adalah ambulans listrik pertama yang akan dioperasikan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Sehingga, secara khusus, Pak Mochammad Bihar Ketua Yayasan Life After Mine/LINE), kami berterima kasih banget. Ini sebagai wujud kerja sama antara swasta dengan pemerintah bersinergi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Melalui UPT Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D), saat ini Dinas Kesehatan mengoperasikan 96 unit ambulans advance yang melayani kebutuhan pra-hospital, evakuasi antarfasilitas kesehatan. Ambulans-ambulans itu juga hadir di berbagai kegiatan besar, baik nasional maupun internasional.

    “Saya berpesan supaya ini dirawat dengan baik. Ini menjadi model awal, karena kalau nanti memang secara signifikan beroperasi dengan baik, tentunya untuk selanjutnya kita akan memulai menggunakan ambulans listrik. Ini merupakan ambulans yang ke-97 yang dioperasikan oleh Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Gubernur Pramono.

    Penggunaan ambulans listrik sejalan dengan komitmen Jakarta menuju transisi energi hijau dan kota berketahanan iklim (climate-resilient city). Kehadiran ambulans listrik mendukung terciptanya udara Jakarta yang bersih dan sehat.

    Ketua Yayasan LINE, Mochammad Bihar, mengatakan, dari sisi performa ambulans ini memiliki daya tempuh hingga 300 kilometer dalam sekali pengisian daya.

    “Proses pengisian daya didukung oleh fitur basis charging, mencapai 20-80 persen dalam waktu 80 menit, dan pengisian standar 220V 16A. Penyerahan ambulans listrik ini bukan hanya simbol kerja sama, tapi juga komitmen kami untuk memperluas dampak sosial positif, bahwa transisi energi bersih juga bisa hadir di sektor pelayanan kesehatan,” jelasnya.

    “Saya percaya kemajuan masyarakat tidak hanya dibangun melalui inovasi, tapi juga melalui kolaborasi. Kami percaya sektor swasta, pembangun sosial, dan pemerintah memiliki peran yang saling melengkapi dan membangun sistem layanan publik yang tangguh dan berkelanjutan,” tutupnya.

    (rgr/dry)

  • HMI Pertanyakan Rencana Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis oleh Pemkab Jember

    HMI Pertanyakan Rencana Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis oleh Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Himpunan Mahasiswa Islam mempertanyakan rencana pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis oleh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD setempat, Rabu (8/10./2025).

    “Kalau saya tidak salah GNI atau Gedung Nasional Indonesia rencananya mau dipakai. Saya baca di media seperti itu. Bagaimana pertimbangan per hari ini dan kira-kira seperti apa kejelasannya terkait penggunaan GNI ini,” kata Ketua Umum HMI Cabang Jember Ahmad Ridwan

    Ridwan mengingatkan, GNI merupakan bagian dari cagar budaya dan lokasi penting bagi kebudayaan Kabupaten Jember. “Saya rasa perlu pertimbangan juga untuk dipakai sebagai dapur umum,” katanya.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jember Akhmad Helmi Luqman mengatakan, rencana pembangunan dapur MBG oleh pemerintah daerah masih dikaji.

    “Meskipun ada informasi katanya ada anggaran seperti itu, masih belum. Kita belum belum ada petunjuk lebih lanjut berkaitan dengan pendirian dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) oleh Pemkab Jember,” tambah Helmi.

    Helmi kemudian mengarahkan pandangannya kepada Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang memimpin rapat. “Pak Ketua saja kaget ya. Gitu kan? Enggak ada ya, Pak ya? Enggak ada,” katanya.

    Halim menggelengkan kepala. “Nggak bisa mengakses,” katanya.

    Sebelumnya, sebagaimana diberitakan Beritajatim.com, 15 Agustus 2025, Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan dan Permukiman Kabupaten Jember tengah bekerja keras mempersiapkan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Salah satu alternatif lokasi dapur adalah GNI (Gedung Nasional Indonesia), sebuah gedung tua di Jalan WR Supratman, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates.

    “GNI itu salah satu alternatif. Ada beberapa yang saya masih komunikasikan sama teman-teman,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan dan Permukiman Kabupaten Jember Yessy Arifah, saat diwawancarai wartawan, Kamis (14/8/2025).

    Opsi dapur MBG di GNI ini, menurut Yessy, masih dalam proses pertimbangan. Dia masih menunggu penjelasan dari jajaran bidang yang membawahi. “Kalau GNI itu adalah cagar budaya, pasti kita pertimbangkan,” katanya. [wir]

  • DPRD Jember Tandatangani Pakta Integritas Soal MBG yang Disodorkan HMI

    DPRD Jember Tandatangani Pakta Integritas Soal MBG yang Disodorkan HMI

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menandatangani pakta integritas untuk melakukan pengawasan kolaboratif dan perbaikan kebijakan publik dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disodorkan Kohati Himpunan Mahasiswa Islam, Rabu (8/10/2025).

    “Pakta ini menjadi bentuk komitmen moral, etis, dan kelembagaan antara organisasi mahasiswa, lembaga legislatif, dan instansi teknis,” kata Ketua Umum Kohati HMI Cabang Jember Hanny Hilmia Fairuza.

    Dalam pakta integritas itu, Kohati HMI Cabang Jember menyatakan akan berperan aktif sebagai pemantau independen dan advokator kebijakan publik, terutama dalam aspek perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

    Kohati juga akan melakukan pendampingan dan edukasi publik terkait hak anak atas gizi dan keamanan pangan di sekolah. “Kami juga menyampaikan hasil temuan lapangan dan rekomendasi korektif kepada DPRD dan organisasi perangkat daerah terkait secara berkala,” kata Hanny.

    Sementara untuk DPRD Jember, Hanny meminta pelaksanaan fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan MBG secara transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

    DPRD Jember juga diminta menyelenggarakan rapat dengar pendapat (RDP) secara berkala bersama Kohati, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG.

    “Kami mendorong penyusunan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang standar keamanan dan transparansi program Makan Bergizi Gratis,” kata Hanny.

    Selain Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, dua wakil ketua yakni Widarto dan Fuad Akhsan, Ketua Komisi B Candra Ary Fianto, dan anggota Komisi B Wahyu Prayudi Nugroho dan Nilam Noor Fadilah ikut menandatangani pakta integritas tersebut.

    Sementara untuk pihak terkait, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Akhmad Helmi Luqman, Kepala Staf Komando Distrik Militer 0824 Mayor CZI Slamet Wahyudi, dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tulus Wijayanto, menandatanganinya.

    Khusus untuk pihak terkait, Kohati HMI Cabang Jember meminta agar mau menjamin penerapan standar keamanan pangan (HACCP) dan pemeriksaan berkala terhadap seluruh penyedia makanan MBG.

    Para pihak terkait juga diminta melakukan uji laboratorium dan publikasi hasil uji mutu pangan secara transparan melalui kanal resmi pemerintah daerah. “Juga menyusun mekanisme respon cepat terhadap kasus keracunan atau pelanggaran sanitasi pangan di sekolah,” kata Hanny.

    Kohati HMI meminta para pihak terkait untuk mengintegrasikan program MBG dengan pendidikan gizi dan kesehatan anak sekolah, memastikan pemilihan penyedia MBG yang berizin, bersertifikat, dan memenuhi standar sanitasi, serta menyusun laporan publik mengenai menu, volume, dan serapan anggaran MBG di setiap sekolah.

    Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengapresiasi HMI dan Kohati. “Hari ini ada kepedulian yang sangat tinggi dari teman-teman HMI terhadap keadaan situasi di negara kita, baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Tentu apa yang menjadi catatan maupun rekomendasi usulan dari teman-teman HMI akan kami tindaklanjuti di tingkat daerah maupun di tingkat nasional,” katanya.

    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyebut MBG program strategis. “Tapi memang belum begitu siap. Kenapa tadi masih ada carut-marut, karena payung hukum yang menanggung tata kelola ini belum ada,” katanya.

    Menurut Widarto, kemungkinan baru pekan ini presiden menerbitkan peraturan tentang tata kelola. “Satu-satunya payung hukum ya baru peraturan presiden soal Badan Gizi Nasional,” katanya.

    “Maka dari itu pemerintah daerah tidak tahu harus ngapain. Hanya mengikuti sosialisasi saja, tapi tugas pokok fuingsinya apa? Karena peraturan soal tata kelolaannya belum ada. SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi) dan sertifikat keamanan pangan HACCP belum ada yang punya, tapi dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) sudah beroperasi,” kata Widarto.

    Di satu sisi, kata Widarto, MBG dituntut beroperasi agar segera bisa bermanfaat untuk masyarakat. “Di sisi lain memang penting untuk menyiapkan ini. Nah, satu hal yang kami apresiasi dari Pemkab Jember ketika Bupati berinisiatif untuk membentuk satuan tugas,” katanya. [wir]

  • DKI terima bantuan satu unit ambulans listrik dari Yayasan LINE

    DKI terima bantuan satu unit ambulans listrik dari Yayasan LINE

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerima bantuan satu unit ambulans listrik pertama dari Yayasan Life After Mine (LINE).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, ambulans listrik tersebut akan segera dioperasikan di bawah pengelolaan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta.

    “Hari ini Pemerintah DKI Jakarta menerima satu unit ambulans dari Yayasan LINE. Ini istimewa karena menjadi ambulans yang menggunakan listrik pertama kali. Tahun depan kami akan menambah lima unit lagi,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Saat ini, kata dia, Pemprov DKI sudah memiliki layanan antar-jemput pasien, khususnya bagi warga lanjut usia dan masyarakat dengan keterbatasan fisik.

    Dengan hadirnya ambulans listrik, ia berharap pelayanan menjadi lebih efisien sekaligus ramah lingkungan.

    “Mudah-mudahan dalam pengoperasian ambulans ini di lapangan tidak ada permasalahan,” kata Pramono.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Yayasan LINE, Mochammad Bihar menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan yayasan untuk menghadirkan dampak nyata di bidang kesehatan publik.

    “Donasi ambulans listrik ini kami harapkan dapat memperkuat layanan kesehatan darurat sekaligus menginspirasi penggunaan energi bersih di sektor publik. Kami percaya kolaborasi lintas sektor adalah kunci mempercepat transisi menuju kota yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ujar Bihar.

    Ke depan, Yayasan LINE akan terus membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak untuk menjalankan program CSR yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat.

    Diketahui, unit ambulans listrik yang diserahkan kepada Pemprov Jakarta itu memiliki spesifikasi baterai 50 kWh dengan jarak tempuh hingga 250 kilometer dalam satu kali pengisian daya.

    Unit ini dilengkapi dengan peralatan medis darurat seperti defibrillator (alat kejut jantung), tabung oksigen, kotak P3K, dan sistem pendingin hemat energi.

    Bihar mengatakan, dengan sistem penggerak listrik sepenuhnya, ambulans ini beroperasi tanpa emisi karbon-selaras dengan komitmen Jakarta menuju transisi energi hijau.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Disdik Bekasi Minta Guru Tak Bagikan MBG ke Siswa jika Ada Rasa yang Tak Beres Megapolitan 8 Oktober 2025

    Disdik Bekasi Minta Guru Tak Bagikan MBG ke Siswa jika Ada Rasa yang Tak Beres Megapolitan 8 Oktober 2025

    Disdik Bekasi Minta Guru Tak Bagikan MBG ke Siswa jika Ada Rasa yang Tak Beres
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Dinas Pendidikan Kota Bekasi berpesan agar menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak dibagikan ke siswa, jika guru merasa sudah ada yang tidak beres ketika mencicipi.
    Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alexander Zulkarnain mengatakan, bila ada rasa yang tak lazim di menu MBG, ada baiknya tidak dibagikan ke siswa.
    “Ya jangan dibagikan lah, kita koordinasi dulu dengan dinas kesehatan, yang dekatnya kan puskesmasnya, perwakilan dari dinas kesehatan, ya itu koordinasi dulu,” ujar Alexander ketika ditemui di Kantor Pemkot Bekasi, Rabu (8/10/2025).
    Menurut dia, hal itu penting lantaran guru bukan ahli dalam meneliti kandungan makanan.
    “Karena kita biar gimana juga, kita bukan ahlinya. Otoritas itu kan tidak ada di kita, tapi wajib kita menjaga keselamatan anak-anak,” kata dia.
    Dia meminta pihak sekolah harus aktif terlibat untuk memastikan menu MBG yang disantap siswa, aman dan sehat.
    “Harus aktif, justru saya juga berharap komite sekolah juga harus aktif. Lapor, diteliti, kalau memang harus diganti, ya ganti. Karena biar gimana, keselamatan itu lebih penting,” ucap dia.
    Sebelumnya dalam kasus enam siswa SDN Kota Baru 3 Kota Bekasi yang dibawa ke rumah sakit usai sakit perut dan muntah selepas konsumsi menu MBG, guru sudah mencicipi bahwa ada hidangan yang rasanya asam.
    Kala itu Koordinator MBG SDN Kota Baru 3, Syamsudin mengaku sempat mencicipi hidangan MBG yang disajikan dan merasakan rasa asam pada makanan tersebut.
    Karena itu, ia meminta para siswa untuk tidak mengonsumsi makanan yang sudah terasa asam. Adapun hidangan MBG yang disajikan ke siswa sekolah tersebut pada hari ini di antaranya pasta, makaroni dan jagung.
    “Kebetulan ada beberapa makanan. Emang kita rasakan asam, contohnya buahnya semangka Terus pastanya asem. Ya itu akhirnya saya sampaikan ke anak-anak, kalau asem jangan dimakan. Karena kita khawatir,” ucap Syamsudin.
    “Nah si anak ini mencoba. Saya tanya, kenapa dimakan? Kan asem. Ya saya coba Pak, sedikit. Tapi karena dia enggak kuat, akhirnya kena ke perut lah dia seperti itu,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tinjau Dapur MBG, Pilar Pastikan Pemkot Tangsel Akan Bantu Kelayakan SPPG

    Tinjau Dapur MBG, Pilar Pastikan Pemkot Tangsel Akan Bantu Kelayakan SPPG

    Jakarta –

    Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan, meninjau dua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ciater 1 dan 3, Serpong. Ia memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel siap membantu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan kelayakan SPPG.

    Selain itu peninjauan dilakukan, untuk melihat standar operasional prosedur (SOP) SPPG dan kelayanan bangunannya. Pengecekan juga merupakan tindak lanjut rapat koordinasi yang dilakukan bersama pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Pilar menegaskan, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie sudah menginstruksikan jajarannya untuk terus mendukung program MBG.

    “Kami sudah melakukan komunikasi dengan seluruh SPPG di Kota Tangsel. Langkah ini sebagai bentuk dukungan Pemkot Tangsel agar program makan bergizi gratis lancar, aman dan layak untuk dibagikan pada penerima, termasuk ibu hamil dan balita,” ucapnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10/2025).

    Saat melakukan peninjauan, Pilar mengaku dapur MBG Ciater 1 dan 3 bisa menjadi percontohan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, dirinya menilai bahwa prosedur sudah dijalan dengan baik.

    “Semua saya lihat dilakukan sebaik mungkin. Jadi nanti kalo semua dinilai baik SPPG Ciater 1 dan 3 oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Bangunan. Nah, kita arahkan SPPG lainnya bisa mencontoh,” ujarnya.

    “Karena SLHS ini persyaratan utama, kami insya Allah melakukan pendampingan dan masukan kepada SPPG mana yang masih kurang. Atau misalnya dapurnya kurang steril, belum memiliki IPAL. Nah itu harus dipenuhi semua, jadi kita pantau dan SLHS itu benar-benar menyeleksi. Jadi MBG itu layak dan aman dikonsumsi,” tambahnya.

    Pilar juga menegaskan bahwa Pemkot Tangsel mendukung penuh program MBG.

    (akn/ega)

  • 8 Gara-gara Tunggakan Rp 41 Miliar, BPJS Putus Layanan Kesehatan Gratis untuk 50.000 Warga Pamekasan Surabaya

    8 Gara-gara Tunggakan Rp 41 Miliar, BPJS Putus Layanan Kesehatan Gratis untuk 50.000 Warga Pamekasan Surabaya

    Gara-gara Tunggakan Rp 41 Miliar, BPJS Putus Layanan Kesehatan Gratis untuk 50.000 Warga Pamekasan
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) memutus layanan kesehatan gratis untuk 50.000 peserta BPJS di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
    Pemutusan itu dilakukan dengan alasan tunggakan pembayaran iuran BPJS oleh pemerintah daerah sebanyak Rp 41 miliar selama 7 bulan.
    Selain itu, penghapusan data penerima berdasarkan pembaharuan data penerima bantuan iuran (PBI) nasional sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DT SEN).
    Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, dr. Saifudin, membenarkan bahwa ada 50.000 layanan kesehatan dari BPJS yang diputus.
    “Poisisi kita saat ini
    cut off
    . Karena ada tunggakan kurang lebih Rp 41 miliar,” katanya, Rabu (8/10/2025).
    Menurutnya, pelayanan kesehatan dihentikan sementara selama tunggakan belum dilunasi.
    Sementara, pihak BPJS meminta pembayaran yang tertunggak selama 7 bulan, minimal dilunasi selama 6 bulan.
    “BPJS memberikan syarat, minimal 6 bulan terbayar. Tunggalan 1 bulan bisa dibayarkan tahun depan,” ucapnya.
    Setelah tunggakan dibayar, baru penghentian layanan akan dicabut.
    “Kami masih menunggu kebijakan dari Bapak Bupati. Semoga beliau ada terobosan soal ini,” ucapnya lagi.
    Pihaknya menjelaskan, saat ini masyarakat belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Pamekasan.
    “Kalau sakit sekarang belum bisa mendapatkan layanan BPJS. Harus layanan umum,” katanya.
    Anggota DPRD Pamekasan Abd. Rosyid Fansori mengungkapkan, kurang lebih 50.000 layanan kesehatan masyarakat diputus oleh BPJS.
    “Belum ada konfirmasi ke pemerintah daerah, kepesertaan BPJS masyarakat mendadak diputus dengan alasan mereka sudah berobat mandiri,” katanya.
    Pihaknya berharap ada evaluasi dari verifikasi pemutusan PBI nasional berdasarkan DT SEN.
    “Dari 50.000 layanan kesehatan yang diputus tidak semuanya valid. Masih ada masyarakat miskin dan membutuhkan layanan gratis,” katanya.
    Humas BPJS Kesehatan Pamekasan Ary Udiyanto saat dikonfirmasi menolak memberikan keterangan penghentian layanan 50.000 peserta BPJS di Pamekasan.
    “Kami belum menggelar rapat. Belum bisa menjawab sekarang,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perketat Standar Keamanan Pangan, MBG di Jatim Targetkan 3,5 Juta Penerima Manfaat

    Perketat Standar Keamanan Pangan, MBG di Jatim Targetkan 3,5 Juta Penerima Manfaat

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menggelar Rapat Konsolidasi Regional di Jatim International Expo Convention Exhibition, Surabaya, Selasa (7/10/2025).

    Konsolidasi ini untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam aspek keamanan pangan dan higienitas. Dalam rapat tersebut, BGN menargetkan adanya sekitar 3,5 juta penerima manfaat MBG di Jatim.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana menekankan perlunya peningkatan sinergi antara semua pihak terkait, termasuk 1.327 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah ada di Jatim, untuk memastikan makanan yang disajikan sehat, gizi seimbang, dan aman dikonsumsi.

    Program ini ditujukan untuk berbagai kelompok, mulai dari anak dalam kandungan, ibu hamil, menyusui, hingga para siswa, sebagai investasi dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat menyambut Indonesia 2045. “Para penerima manfaat akan tumbuh dengan sehat, cerdas, dan kuat,” kata Dadan.

    Dadan juga menyebutkan bahwa Jatim merupakan salah satu provinsi yang progresif dalam implementasi MBG, dengan capaian rata-rata 30-40 persen di atas nasional. Pihaknya menargetkan Jatim akan mencapai di atas 50 persen dalam waktu dekat seiring dengan proses operasional dan sertifikasi mitra.

    Menanggapi kasus-kasus keracunan yang sempat terjadi, BGN meningkatkan standar pengawasan secara drastis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

    “Setiap masakan yang selesai dimasak, sebelum dibagikan akan di-rapid test sehingga kita akan tahu ada berbahaya atau tidak,” tegas Dadan.

    Selain itu, sebelum SPPG beroperasi, akan ada pra-sterilisasi. Air yang digunakan untuk memasak sementara ini harus air kemasan galon tersertifikasi, dan air untuk mencuci serta lainnya harus melalui saringan.

    BGN juga mewajibkan seluruh SPPG untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak operasional, bukan lagi sekadar administrasi. SPPG yang terbukti bermasalah akan dihentikan sementara untuk dievaluasi dan diinvestigasi.

    Kepala Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak melaporkan bahwa semua kabupaten/kota di Jatim telah membentuk Satgas pendukung. Terkait daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), khususnya di Sumenep dan Ponorogo, BGN akan membangun SPPG-nya, sementara pemda yang menentukan titik lokasinya.

    Emil juga menekankan tantangan menjaga kualitas dan logistik di wilayah kepulauan. “Hari ini, Insya Allah semua kabupaten/kota telah membentuk satgas untuk mendukung pelaksanaan MBG,” tuturnya.

    Sedangkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi upaya konsolidasi ini, terutama kemudahan dalam proses mendapatkan SLHS. Sebelumnya kewenangan sertifikasi ini ada di Kementerian Kesehatan, kini telah didelegasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

    “Penyelenggara SPPG saya mohon untuk proaktif berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan sertifikat SLHS,” ujar Khofifah.

    Ia berharap dengan penyempurnaan SOP dan persyaratan, misi besar Presiden Prabowo Subianto untuk penguatan visi dan Sumber Daya Manusia anak bangsa melalui MBG dapat tercapai maksimal. [ipl/suf]

  • Pemerintah Palu Perkuat Layanan Kesehatan Mental Lewat Penempatan Psikolog di Puskesmas

    Pemerintah Palu Perkuat Layanan Kesehatan Mental Lewat Penempatan Psikolog di Puskesmas

    JAKARTA – Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental kini semakin meningkat. Tekanan hidup, beban ekonomi, hingga trauma akibat bencana membuat banyak warga membutuhkan dukungan psikologis agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih seimbang.

    Menyadari hal ini, Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengambil langkah strategis untuk memperluas akses layanan kesehatan jiwa bagi warganya.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Rochmat Jasin Moenawar, menjelaskan kesehatan mental telah menjadi bagian integral dari sistem pembangunan kesehatan masyarakat.

    “Aspek psikologis sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena itu, kami berupaya menghadirkan layanan konseling profesional yang mudah dijangkau dan bebas biaya bagi seluruh warga,” ujarnya di Palu, sebagaimana dikutip ANTARA.

    Upaya tersebut diwujudkan melalui penempatan empat psikolog klinis di puskesmas sebagai fasilitas layanan kesehatan tingkat dasar. Tenaga psikolog ini bertugas di Puskesmas Singgani, Tawaeli, Lere, dan Birobuli. Dengan kehadiran mereka, masyarakat diharapkan lebih nyaman dalam mencari bantuan psikologis tanpa harus merasa takut atau malu.

    Program ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Kesehatan Kota Palu dan platform layanan psikologi swasta Bincang Psikologi, yang mulai resmi berjalan pada 1 Oktober 2025. Layanan konsultasi disediakan gratis setiap Senin hingga Sabtu sesuai jam operasional puskesmas. Selain itu, tersedia pula konseling daring tanpa biaya melalui aplikasi Sangu Palu setiap pukul 16.00–19.00 WITA.

    Kota Palu kini menjadi salah satu daerah pertama di Sulawesi Tengah yang berhasil menghadirkan layanan kesehatan jiwa di tingkat primer. Pemerintah berharap langkah ini dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap kesehatan mental serta menghapus stigma negatif yang selama ini melekat pada isu gangguan jiwa.

  • 13 SPPG Beroperasi di Ngawi, Baru 1 yang Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Surabaya 7 Oktober 2025

    13 SPPG Beroperasi di Ngawi, Baru 1 yang Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Surabaya 7 Oktober 2025

    13 SPPG Beroperasi di Ngawi, Baru 1 yang Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
    Tim Redaksi
    NGAWI, KOMPAS.com
    – Dari 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Ngawi, Jawa Timur, baru satu yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal, Kemenkes mewajibakan seluruh dapur MBG memiliki SLHS.
    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Ngawi Heri Nur Fachrudin yang dikonfirmasi Selasa (7/10/2025) menyatakan, semua SPPG sejatinya diwajibkan mengantongi sertifikat SLHS agar memiliki standar higiene dan sanitasi. Namun, dari 13 SPPG yang beroperasi, baru satu yang memiliki SLHS.
    “Data terakhir SPPG di Ngawi ada 27. Dari jumlah itu 13 SPPG yang sudah operasional di Ngawi. Namun baru satu yang memiliki SLHS, yakni SPPG di wilayah Ngawi Purba,” kata Heri.
    Sesuai surat edaran Kemenkes, kata Heri, SPPG yang telah beroperasi sebelum surat edaran diterbitkan diberi waktu satu bulan untuk mengurus SLHS. Sementara itu, SPPG baru harus memperoleh sertifikat paling lambat satu bulan sejak ditetapkan.
    Untuk mengurus penerbitan SLHS, maka SPPG harus melalui tahapan administrasi dan teknis. Salah satunya, SPPG harus mengajukan resmi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui sistem
    Online Single Submission
    (OSS).
    Tak hanya itu, kata Heri, harus ada pernyataan kesanggupan pengurusan perizinan seperti SIMBG. Selain itu, pihak SPPG harus menyatakan kesiapannya untuk dilakukan inspeksi sanitasi oleh tim lapangan.
    “SPPG yang mengajukan SLHS nanti kita cek langsung ke masing-masing dapur,” kata Heri.
    Selain SLHS, kata Heri, para penjamah pangan di setiap SPPG wajib memiliki sertifikat keamanan pangan siap saji. Sertifikasi ini dapat diperoleh melalui platform
    Learning Management System
    (LMS) yang disediakan oleh Kemenkes.
    “Para penjamah makanan ini juga harus benar-benar sehat. Mereka wajib menjalani pemeriksaan kesehatan seperti HPSAG dan TB agar tidak membahayakan anak-anak penerima program MBG,” jelas Heri.
    Heri menambahkan, persyaratan SLHS, sertifikat keamanan pangan siap saji dan kesehatan para penjamah makanan menjadi sangat penting untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada peserta didik aman dan layak konsumsi.
    Hal itu dilakukan untuk pencegahan dini agar tidak muncul kasus yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan keamanan pangan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.