Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Daftar Lengkap 34 Pejabat Banyuwangi yang Dilantik Bupati Ipuk, Diajak Perkuat Kolaborasi

    Daftar Lengkap 34 Pejabat Banyuwangi yang Dilantik Bupati Ipuk, Diajak Perkuat Kolaborasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik 34 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, di lingkungan Pemkab Banyuwangi, di GOR Tawangalun Banyuwangi, Rabu (15/10/2025).

    Dalam pelantikan itu, Bupati Ipuk melantik sejumlah pejabat di antara pejabat yang dilantik adalah Amir Hidayat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta dr Siti Asiyah Anggraeni sebagai Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sekaligus Plt Direkrut RSUD Blambangan, serta sejumlah camat dan lurah.

    Dalam pelantikan itu Ipuk berpesan untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi di tengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD).

    Bupati Ipuk mengaku, pada 2026 dana transfer pusat ke Banyuwangi akan mengalami penurunan hampir 20 persen, yakni sekitar Rp 665 miliar.

    “Ini adalah tantangan besar buat kita semua. Bagaimana dengan berkurangnya transfer pusat ke daerah tidak mengurangi pelayanan dasar. Layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tidak boleh terganggu harus tetap berjalan dengan baik,” kata Ipuk.

    Karena itu di tengah tantangan tersebut, menurut Ipuk kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi di setiap stakeholder yang ada.

    “Bagaimana di tengah berkurangnya transfer pusat, kita semua harus lincah menemukan solusi yang bisa mempercepat kerja kita tanpa harus menambah biaya,” tambah Ipuk.

    Ipuk mengatakan rotasi jabatan ini dilakukan untuk penyegaran agar mencapai kinerja yang terbaik.

    “Mudah-mudahan kinerjanya semakin lebih baik dan capaian kinerjanya semakin lebih meningkat lagi,” harap Ipuk.

    Pihaknya juga mengingatkan setiap posisi yang diterima merupakan hasil dari proses panjang, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja, bukan karena kedekatan pribadi.

    “Jabatan ini bukan atas bantuan dari seseorang, tapi karena kinerja masing-masing. Bukan karena kedekatan dengan bupati. Saya pastikan bahwa penunjukan ibu bapak semua bebas dari uang atau dana yang diperuntukkan untuk saya,” pungkasnya.

    DAFTAR PEJABAT YANG BARU DILANTIK

    Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :
    – Amir Hidayat, S.KM., M.Si.,
    Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Kesehatan
    Jabatan Baru : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

    Mutasi Pejabat Administrator :
    – dr. Siti Asiyah Anggraeni, MMRS.
    Jabatan Lama : Direktur RSUD Genteng
    Jabatan Baru : Wakil direktur pelayanan dan penunjang RSUD Blambangan

    Promosi dan mutasi Pejabat Administrator dan Lainnya :
    1.Budi Priambodo, S.STP. sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),
    2.Mujito, S.KM., M.M.KES. sebagai Camat Sempu,
    3.Khoirul Anam, S.H. sebagai Camat Bangorejo,
    4.Edi Basuki, S.E. sebagai Camat Rogojampi,
    5.Edi Radiansyah, S.STP. sebagai Camat Blimbingsari,
    6.Henry Suhartoro, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
    7.Joko Kuncoro, S.Sos. Camat Siliragung
    8.Eko Yuyanto, S.STP., M.Si. sebagai Camat Glenmore,
    9.Doni Arsilo Sofian, S.E. sebagai Camat Licin,
    10.Hanipan, S.KM., M.M. sebagai Kepala Bidang Penunjang RSUD Blambangan, dan
    11.dr. Sugiyo sebagai Kepala Bidang Penunjang RSUD Genteng.
    12.Abdurrahman S.Sos,.M.AP Sekretaris Kecamatan Giri
    13.Dwi Sasongko S.Sos. Sekretaris Kecamatan Kalipuro
    14.Arif Fauzi S.Kom. Kepala Bidang Teknolgi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
    15.Tri Jatmiko S.Hub MPP,.M.E Kepala bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan
    16.Kushadini S.Pd. Kepala Bidang Produk Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
    17.Ervi Inggar Lestari S.Sos.,MM Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pelatihan
    18.Sabargianto S.AP. Lurah Banjarsari, Kecamatan Glagah
    19.R. Agus Supriyantono S.AP Lurah Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi
    20.Susianah S.AG Lurah Karangrejo, Banyuwangi
    21.Abdul Hari S.AG Lurah Pengatigan
    22.Salim S.AP Lurah Kalipuro
    23.Praptiwi Nartini S.E Lurah Giri
    24.Ahmad Sururudin S.E Kepala Sub Bagian Pertanahan pada pemerintahan Setda kabupaten
    25.Suhariyanto S.H Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga
    26.Sahroni S.T Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kecamatan Kabat
    27.Arum Sulistyowati S.E Kasubbag Umum dan Pelayanan Kecamatan Genteng
    28.R. Tulus Hariyono S.Sos Sekretaris Kelurahan Banjarsari, Glagah
    29.Yudea Ekowati Amd. Sekretaris Kelurahan Tamanbaru, Banyuwangi
    30.Wiji Utami S.Sos Kasubbag umum dan pelayanan kecamatan Licin
    31.Luki Lukman Nur Hakim S.E Kasi Pemerintahan Trantib Kelurahan Kebalenan
    32.Meri widyandari S.E Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kalipuro. [tar/ian]

  • Kronologi Plt Kadiskes Riau Dilaporkan ke Polisi, Pelapor Lebih Dulu Masuk Penjara Regional 15 Oktober 2025

    Kronologi Plt Kadiskes Riau Dilaporkan ke Polisi, Pelapor Lebih Dulu Masuk Penjara Regional 15 Oktober 2025

    Kronologi Plt Kadiskes Riau Dilaporkan ke Polisi, Pelapor Lebih Dulu Masuk Penjara
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau, Widodo, dirundung masalah.
    Pria yang baru dua pekan menjabat ini dilaporkan oleh seorang pria bernama Farhan Abdillah Sabrian (24) atas dugaan perusakan dan pengancaman.
    Widodo dilaporkan ke Polresta Pekanbaru pada 8 Oktober 2025.
    Namun, Farhan yang lebih dulu masuk penjara. Ia ditangkap Satreskrim Polresta Pekanbaru pada Minggu (12/10/2025).
    Farhan ditangkap atas kasus penyebaran video 19 detik yang berisi rekaman adegan intim dengan pacarnya, DAP. DAP merupakan anak kandung pejabat Pemprov Riau, yakni Plt Kadiskes Riau, Widodo.
    Pelaku melakukan hubungan badan dengan korban pada April 2025 lalu.
    Pelaku merekam video adegan asusila itu dan menyebarkan ke media sosial.
    Lantas, video itu sampai ke orangtua korban. Widodo mendatangi rumah orangtua Farhan untuk meminta pertanggungjawaban. Farhan pun mengakui perbuatannya.
    Widodo yang masih memiliki hubungan keluarga dengan orangtua Farhan akhirnya melaporkan kasus itu ke Polresta Pekanbaru.
    Widodo dituduh melakukan perusakan dan pengancaman ketika mendatangi rumah orangtua Farhan.
    Menurut kuasa hukum Farhan, Afriadi Andika, terlapor memecahkan toples dan meja.
    “Kejadiannya waktu Lebaran Idul Fitri kemarin. Terlapor datang bersama istrinya. Saat itu dia memecahkan toples dan meja pakai pisau dapur,” kata Andika saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Rabu (15/10/2025).
    Widodo membantah apa yang dituduhkan oleh pelapor. Dia mengaku hanya sekedar marah karena Farhan telah merusak anaknya.
    “Siapa yang tidak marah anaknya digitukan. Memang saya marah waktu itu, tetapi tidak ada sampai melakukan perusakan ataupun mengancam,” akui Widodo saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Selasa (14/10/2025).
    Widodo menilai, laporan pengaduan terhadap dirinya sarat dengan nuansa politik. Sebab, dia sedang mengikuti
    assessment
    Pejabat Pratama Pemprov Riau.
    “Tujuan dia untuk membunuh karakter saya. Berita tentang saya dimuat di beberapa media online, tanpa ada konfirmasi ke saya. Ini telah dirancang oleh ayahnya Farhan,” ungkap Widodo.
    Ia menyatakan akan melaporkan balik apabila laporan tersebut mengada-ada.
    Widodo juga menegaskan bahwa masalah ini merupakan masalah pribadi. Tidak ada kaitannya dengan jabatannya yang sekarang.
    “Kejadiannya sudah 7 bulan yang lalu. Saya baru dua pekan dilantik menjadi Plt Kadiskes Riau,” katanya.
    Menanggapi hal itu, kuasa hukum Farhan, Afriadi Andika, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melakukan politisasi.
    “Saya tidak ada niat memolitisasi masalah ini. Kami hanya ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan karena pelapor dan terlapor memiliki hubungan keluarga dekat,” kata Andika.
    Andika mengungkapkan bahwa Farhan melapor ke polisi karena ada pernyataan Widodo yang menyebut dirinya tidak takut dilaporkan atau dicopot dari jabatannya.
    “Pihak keluarga klien saya juga berencana melaporkan Widodo ke Kementerian Dalam Negeri,” sebut Andika.
    Widodo sendiri telah menyampaikan bantahan bahwa dirinya tidak mengeluarkan pernyataan tidak takut dilaporkan ke polisi atau dicopot dari jabatannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lagi-lagi Puluhan Siswa Bandung Barat Keracunan MBG, Kepala BGN Angkat Bicara

    Lagi-lagi Puluhan Siswa Bandung Barat Keracunan MBG, Kepala BGN Angkat Bicara

    Jakarta –

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali makan korban dan masih terjadi di wilayah dengan insiden kasus tertinggi KLB keracunan pangan MBG yakni Jawa Barat. Kini, puluhan siswa SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalami pusing, mual, dan muntah usai menyantap MBG.

    Kejadian ini terjadi pada Selasa (14/10). Para siswa menyantap menu sekitar pukul 09.30 WIB. Setelah itu, sekitar pukul 12.00 WIB, siswa mengalami gejala dan dibawa ke tempat penanganan sementara untuk tindakan lebih lanjut.

    Kenapa Kejadian Berulang di Wilayah yang Sama?

    Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dadan Hindayana menyebut pihaknya sebetulnya sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh khususnya pada wilayah dengan tinggi insiden kasus KLB keracunan pangan MBG. Akhir pekan ini, Prof Dadan memastikan akan ada pelatihan penjamah makanan di seluruh Indonesia.

    “BGN juga akan kerahkan 5.000 juru masak terampil dari International Chef Association untuk mendampingi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru selama 5 hari,” tuturnya saat dihubungi detikcom menyoal kasus yang kembali muncul di Bandung Barat.

    SPPG yang kini akan beroperasional disebutnya baru boleh berjalan setelah ada penilaian dari Dinkes. Menyikapi kasus keracunan pangan, BGN juga akan merilis petunjuk teknis baru yang mengatur batas maksimal pelayanan satu SPPG.

    “Juknis baru segera rilis yang salah satunya menurunkan kapasitas SPPG dalam melayani yang akan dibatasi 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat. SPPG dapat melayani maksimal 3.000 jika ada ahli masak bersertifikat,” sambungnya.

    BGN saat ini disebut tengah mendistribusikan rapid test untuk menguji hasil masakan di test terlebih dahulu sebelum dikirimkan, sehingga diharapkan kasus kejadian keracunan MBG bisa ditekan hingga nol kematian.

    “BGN sedang distribusikan rapid test untuk menguji hasil masakan di test terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Target nol kejadian diselesaikan secepatnya,” janji Prof Dadan.

    Adapun arahan sebelumnya banyak diberikan pada wilayah Jabar, Banten, hingga Jawa Tengah.

    “BGN juga sudah marathon memberikan arahan kepada mitra-mitra, Kepala SPPG dan ahli gizi. Pada Senin, 6 Oktober dengan wilayah Jateng dan DIY, Selasa, 7 Oktober di Surabaya untuk Jawa Timur, Senin, 13 Oktober untuk Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Kita akan lanjut ke wilayah lainnya,” pungkas dia.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Guru-Siswa Dua SD di Bima Keracunan, BGN Buka Suara

    Guru-Siswa Dua SD di Bima Keracunan, BGN Buka Suara

    Jakarta –

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut kembali memakan korban. Sejumlah siswa dan guru di SDN 11 dan 42 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) diduga keracunan menu MBG.

    Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bima Mpunda Sadia 2, Yusuf menginformasi kepada beberapa pihak terkait, di antaranya sekolah dan RSUD Kota Bima.

    Berdasarkan hasil koordinasi dengan Puskesmas Mpunda, Dinas Kesehatan, dan Intelkam Polres, penyebab gangguan kesehatan diduga bukan berasal dari proses pengolahan di dapur SPPG.

    “Hasil penelusuran menunjukkan bahwa makanan disimpan dan kemudian dikonsumsi lebih dari batas waktu aman konsumsi, bahkan sampai keesokan harinya sebelum dimakan,” ujar Yusuf dalam keterangannya, Rabu (14/10/2025).

    Yusuf menerangkan analisis sementara menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan konsumsi MBG yang melebihi waktu aman konsumsi, yakni 4-6 jam sejak siap didistribusikan. Yusuf menegaskan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak agar menaati aturan terkait waktu konsumsi MBG.

    Yusuf pun meminta agar seluruh sekolah penerima manfaat MBG mengonsumsi hidangan itu di sekolah, dan tidak membawa pulang.

    “Kami berusaha memperkuat pengawasan dan komitmen terhadap keamanan pangan MBG. Kesehatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama,” terang Yusuf.

    Sementara, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati berharap semua komponen yang berkaitan erat dengan Program MBG bisa memahami dan menerapkan SOP yang ada.

    “BGN berusaha agar Program MBG di seluruh lokasi berjalan dengan baik dan zero accident. Maka dari itu, kami berharap agar seluruh pihak bisa menerapkan SOP yang sudah ditetapkan,” ujar Hida.

    Ia juga menegaskan agar media bisa memberikan informasi yang akuntabel kepada masyarakat. “Kami juga menghimbau agar media bisa menyajikan berita sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga masyarakat tidak terpengaruh informasi yang keliru,” imbuh Hida.

    Kepala Sekolah SDN 11 Kota Bima Hartuti mengaku bahwa pasien yang dirawat di RSUD Kota Bima bukan siswa aktif.

    “Pasien yang dirawat merupakan keluarga security dan guru, bukan siswa aktif, dan hingga saat itu belum ada laporan tambahan dari orang tua siswa lainnya,” ujar Hartuti.

    Akibat insiden keamanan pangan itu, maka sebanyak 12 orang, yang terdiri atas siswa dan keluarga penjaga sekolah, serta keluarga guru, dibawa ke rumah sakit. Hartuti menambahkan Mereka kemudian dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima.

    “Setelah dirawat, kedua belas orang itu telah dinyatakan pulih, lalu dipulangkan ke rumah masing-masing pada Senin (13/10/2025),” tambah Hartuti.

    Sebelumnya, dua SDN tersebut berada di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda. “Kebetulan dua SDN ini berada di Kelurahan Manggemaci,” ungkap Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Zahruddin HM Saleh, dikonfirmasi detikBali, Minggu, (12/10/2025).

    Data yang didapat, tercatat ada 11 siswa dari SDN 11 Kota Bima yang keracunan. Sementara siswa dari SDN 42 Kota Bima sebanyak 12 orang. Saat ini, sebagian dari mereka masih dirawat dan sebagian sudah dipulangkan.

    Lihat juga Video: Puluhan Pelajar di Tulungagung Keracunan MBG

    (rea/rrd)

  • Kebakaran Hebat di Pademangan Jakut, 4 Orang Tewas Terpanggang – Page 3

    Kebakaran Hebat di Pademangan Jakut, 4 Orang Tewas Terpanggang – Page 3

    Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebarakan (damkar) dikerahkan untuk memadamkan api. Personel BPBD, PMI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PLN, PSKB/Tagana Dinsos, Polsek, dan Koramil setempat turut membantu petugas damkar.

    Kebakaran ini diduga akibat pembakaran tembaga yang memicu api membesar dan melahap semua bagian rumah. Api baru berhasil dipadamkan pada pukul 05.17 WIB.

    “Untuk total kerugian material ditaksir Rp 63,2 juta,” kata dia, dilansir Antara.

  • Keracunan MBG di Bima akibat Baru Dimakan Usai Lewati Batas Layak Konsumsi Nasional 15 Oktober 2025

    Keracunan MBG di Bima akibat Baru Dimakan Usai Lewati Batas Layak Konsumsi Nasional 15 Oktober 2025

    Keracunan MBG di Bima akibat Baru Dimakan Usai Lewati Batas Layak Konsumsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Badan Gizi Nasional menyebutkan bahwa kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bima, Nusa Tenggara Barat, disebabkan makanan tersebut beru dikonsumsi setelah melewati batas waktu layak konsumsi.
    Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)Kota Bima Mpunda Sadia 2, Yusuf, mengatakan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Puskesmas Mpunda, Dinas Kesehatan, dan Intelkam Polres, penyebab gangguan kesehatan diduga bukan berasal dari proses pengolahan di dapur SPPG.
    “Hasil penelusuran menunjukkan bahwa makanan disimpan dan kemudian dikonsumsi lebih dari batas waktu aman konsumsi, bahkan sampai keesokan harinya sebelum dimakan,” kata Yusuf, dikutip dari siaran pers BGN, Rabu (15/10/2025).
    Analisis sementara menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan konsumsi MBG yang melebihi waktu aman konsumsi (4-6 jam) sejak siap didistribusikan.
    Pihak SPPG memastikan akan meningkatkan pemahaman seluruh pihak agar menaati aturan terkait waktu konsumsi MBG.
    Yusuf juga meminta agar seluruh sekolah penerima manfaat MBG mengonsumsi hidangan itu di sekolah, dan tidak membawa pulang.
    “Kami berusaha memperkuat pengawasan dan komitmen terhadap keamanan pangan MBG. Kesehatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
    Kepala Sekolah SDN 11 Manggemaci Kota Bima, Hartuti, juga membantah kasus keracunan MBG di sekolah tersebut menelan korban belasan orang siswa dan guru.
    “Tidak ada satu orang pun siswa dan guru yang mengalami keracunan program MBG, saat hidangan MBG dikonsumsi di sekolah-sekolah pada hari Rabu, 8 Oktober 2025,” kata Hartuti dalam keterangan resmi, Rabu (15/10/2025).
    Berdasarkan penelusuran, keracunan dialami oleh Yunus (penjaga sekolah SDN 11) bersama 4 anggota keluarganya, usai menyantap MBG pada sore dan malam hari.
    Akibatnya, ia bersama 4 anggota keluarganya dilarikan ke RSUD Kota Bima.
    Demikian juga dengan guru SDN 11 yang membawa MBG ke rumah, yang kemudian dikonsumsi oleh suaminya pada keesokan harinya.
    Gejala gangguan kesehatan berupa mual dan diare dialami oleh 2 anggota keluarganya keesokan harinya.
    Hartuti menegaskan bahwa pasien yang dirawat di RSUD Kota Bima adalah petugas keamanan dan guru, bukan siswa SDN 11 Manggemaci.
    “Pasien yang dirawat merupakan keluarga sekuriti dan guru, bukan siswa aktif, dan hingga saat itu belum ada laporan tambahan dari orang tua siswa lainnya,” ujar Hartuti.
    “Setelah dirawat, kedua belas orang itu telah dinyatakan pulih, lalu dipulangkan ke rumah masing-masing pada Senin (13/10/2025),” imbuh dia.
    Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati berharap semua komponen yang berkaitan erat dengan Program MBG bisa memahami dan menerapkan SOP yang ada.
    “BGN berusaha agar Program MBG di seluruh lokasi berjalan dengan baik dan
    zero accident
    . Maka dari itu, kami berharap agar seluruh pihak bisa menerapkan SOP yang sudah ditetapkan,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bentuk Satgas KTR, Ponorogo Awasi Sekolah dan Kantor Bebas Asap Rokok

    Bentuk Satgas KTR, Ponorogo Awasi Sekolah dan Kantor Bebas Asap Rokok

    Ponorogo (beritajatim.com) – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dalam menciptakan lingkungan sehat semakin diperkuat. Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Ponorogo resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang akan menjadi ujung tombak penegakan Peraturan Daerah (Perda) KTR Tahun 2024.

    Kepala Dinkes Ponorogo, Dyah Ayu Puspitaningarti, menegaskan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan langkah konkret untuk memastikan aturan tersebut berjalan efektif di lapangan.

    “Kita punya Perda KTR tahun 2024. Untuk implementasinya, perlu dibentuk alat penegak perda, salah satunya Satgas KTR yang melibatkan berbagai komponen, mulai OPD, ormas, hingga masyarakat,” jelas Dyah Ayu, Selasa (14/10/2025).

    Satgas ini memiliki peran penting dalam memantau kepatuhan terhadap aturan larangan merokok di sejumlah kawasan publik. Mereka akan turun langsung ke sekolah, rumah sakit, puskesmas, hingga perkantoran untuk memastikan tidak ada aktivitas merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

    “Misalnya Satgas turun ke sekolah, rumah sakit, atau puskesmas untuk memastikan tidak ada yang merokok di tempat-tempat tersebut, karena itu kawasan yang dilarang,” katanya.

    Dyah menjelaskan, kebijakan KTR meliputi lingkungan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga SMA, serta fasilitas layanan kesehatan dan perkantoran. Kantor pemerintahan pun tak luput dari pengawasan. “Di perkantoran tidak boleh merokok sembarangan. Harus ada tempat yang disediakan khusus untuk merokok,” ujarnya.

    Beberapa instansi seperti Kantor Imigrasi Ponorogo disebut sudah menerapkan area khusus merokok. Gedung Terpadu Pemkab Ponorogo juga tengah menyiapkan fasilitas serupa. “Untuk tempatnya memang perlu didorong. Yang sudah menerapkan itu di Imigrasi, dan Gedung Terpadu akan diadakan. Harus ada solusinya, jadi tidak sekadar melarang,” tambah Dyah.

    Menurut Dyah, tujuan utama kebijakan KTR bukan untuk melarang masyarakat merokok sepenuhnya, melainkan untuk melindungi publik dari dampak negatif asap rokok, terutama anak-anak dan remaja.

    “Kita tidak melarang merokok, tapi jangan di sembarangan tempat. KTR ini dibuat supaya tidak ada dampak negatif. Misalnya guru tidak memberikan contoh merokok, karena kita ingin mengurangi jumlah perokok pemula di bawah 18 tahun,” tegasnya.

    Meski baru dikukuhkan secara resmi, Satgas KTR sebenarnya sudah mulai bergerak di lapangan. Mereka melakukan pemantauan di sejumlah sekolah dan masih menemukan puntung rokok di beberapa titik.

    “Satgas sudah berjalan, pengukuhan resminya baru ini. Mereka sudah keliling ke sekolah-sekolah. Masih ditemukan puntung rokok, tapi pendekatan kami humanis — melarang tanpa menyakiti,” tutup Dyah. (end/kun)

  • Seluruh Biaya Pengobatan Korban Keracunan MBG di Tulungagung Ditanggung BGN

    Seluruh Biaya Pengobatan Korban Keracunan MBG di Tulungagung Ditanggung BGN

    Tulungagung (beritajatim.com) – Korban keracunan menu MBG di Tulungagung masih bertambah. Berdasarkan data terakhir total terdapat 68 siswa yang menujukkan gejala keracunan usai menyantap menu MBG (Makan Bergizi Gratis).

    Dari jumlah tersebut lima pasien harus dirujuk ke RSUD dr Karneni Campurdarat untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Sedangkan siswa mendapat perawatan di Puskesmas Boyolangu dan Beji. Meski begitu sejumlah korban telah diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik. Saat ini terdapat 5 pasien yang masih menjalani perawatan di Puskesmas.

    Plt Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Anna Sapti Saripah mengatakan dari jumlah pasien tersebut terdapat 1 siswa SD. Sedangkan sisanya merupakan siswa SMPN 1 Boyolangu. Pasien yang dirujuk ke rumah sakit kini kondisinya juga berangsur membaik. Satu pasien telah dinyatakan sembuh.

    Empat lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. “Kondisinya secara umum sudah membaik, ini yang masih dirawat karena ada obat yang harus dihabiskan dulu, setelah itu baru boleh pulang,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).

    Saat disinggung mengenai biaya pengobatan korban keracunan ini, Anna menjelaskan sesuai hasil rapat koordinasi seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Meskipun begitu pihaknya masih menunggu informasi terkait sistem pembayaran biaya pengobatan korban keracunan ini.

    “Apakah nanti kita yang mengklaim ke BGN atau melalui BPJS Kesehatan kita belum tahu, namun hasil rapat koordinasi terakhir seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh BGN (Badan Gizi Nasional),” tuturnya.

    Pihak Dinas Kesehatan sendiri telah mengambil sampel makanan untuk dikirim ke laboratorium Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Surabaya, Laboratorium RSUD dr. Iskak Tulungagung dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Tulungagung. Mereka juga melakukan pengumpulan data untuk mendukung penyelidikan epidemiologi.

    Selain itu petugas juga memeriksa penjamah makanan di SPPG Yayasan Gusti Maringi Mukti yang mensuplai kebutuhan MBG di sekolah tersebut. “Kita masih menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui pasti asal muasal penyebab kejadian ini,” pungkasnya. [nm/suf]

  • Polda Kalsel Targetkan Punya 14 SPPG, 4 Sudah Beroperasi, SLHS Masih dalam Proses Regional 13 Oktober 2025

    Polda Kalsel Targetkan Punya 14 SPPG, 4 Sudah Beroperasi, SLHS Masih dalam Proses Regional 13 Oktober 2025

    Polda Kalsel Targetkan Punya 14 SPPG, 4 Sudah Beroperasi, SLHS Masih dalam Proses
    Tim Redaksi
    BANJARBARU, KOMPAS.com
    – Sebanyak empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) telah resmi beroperasi.
    Kapolda Kalsel, Irjen Polisi Rosyanto Yudha Hermawan, mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan pembangunan total 14 SPPG yang akan tersebar di 13 kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
    “Jadi 10 menyusul, masih ada dalam tahap pembangunan, ada yang sudah verifikasi tinggal tunggu operasional,” jelas Yudha kepada wartawan pada Senin (13/10/2025).
    Dalam upaya mencegah kasus keracunan makanan, SPPG Polda Kalsel menerapkan pengawasan yang ketat dengan melibatkan ahli gizi.
    “Kita hindari supaya tidak ada keracunan, untuk itu kita menerapkan quality control yang cukup ketat dan juga food security untuk memastikan makanan aman dikonsumsi,” tegas Yudha.
    Yudha memastikan bahwa seluruh SPPG yang dikelola oleh Polda Kalsel akan segera mendapatkan sertifikat layak higiene dan sanitasi (LSHS). 
    Sambil menunggu proses sertifikasi, saat ini telah dilaksanakan pelatihan bagi petugas yang bekerja di SPPG dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
    “Sertifikasi masih dalam proses. Sudah ada pelatihan yang dilaksanakan, baik itu dari dinas kesehatan, juga ada supervisi dari perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) dan dari dinas lingkungan hidup,” pungkas Yudha.
    Terkait dengan kasus keracunan yang melibatkan 130 siswa di Martapura, Kalsel, Yudha menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan.
    “Sampel sudah kita kirimkan, kita masih menunggu hasil laboratorium forensik,” tutup Yudha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 62 Siswa SMPN 1 Boyolangu Diduga Keracunan MBG, Polisi dan Dinkes Telusuri Penyebabnya Surabaya 13 Oktober 2025

    62 Siswa SMPN 1 Boyolangu Diduga Keracunan MBG, Polisi dan Dinkes Telusuri Penyebabnya Surabaya 13 Oktober 2025

    62 Siswa SMPN 1 Boyolangu Diduga Keracunan MBG, Polisi dan Dinkes Telusuri Penyebabnya
    Tim Redaksi
    TULUNGAGUNG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 62 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Boyolangu Kabupaten Tulungagung Jawa Timur dibawa ke puskesmas dan rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Hingga Senin (13/10/2025) sore, 20 siswa masih menjalani perawatan. Petugas Polres Tulungagung dan Dinas Kesehatan tengah menelusuri sumber penyebab keracunan tersebut.
    Sejak Senin pagi hingga sore, satu per satu siswa dibawa ke Puskesmas Boyolangu Tulungagung dengan keluhan pusing, mual, muntah, dan lemas.
    Mereka diketahui baru saja mengonsumsi menu MBG berupa nasi kuning, ayam kecap, timun, tomat, salak, dan susu kotak.
    Plt Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Anna Sapti Saripah membenarkan adanya kasus gangguan pencernaan massal tersebut.
    Pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan epidemiologi bersama kepolisian dan puskesmas setempat.
    “Kami sudah mengambil sejumlah sampel dari muntahan korban, sisa makanan, dan makanan di dapur penyedia MBG, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung Anna Sapti Saripah, Senin (13/10/2025).
    Pihak Dinas Kesehatan juga telah mengirimkan sampel makanan ke tiga laboratorium, yakni Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLK) Surabaya, Laboratorium RSUD dr Iskak Tulungagung, serta Laboratorium Kesehatan Daerah Tulungagung.
    “Hasil uji laboratorium akan keluar dalam waktu sekitar tujuh hari ke depan dan menjadi dasar penentuan penyebab pasti dugaan keracunan,” ucap Anna.
    Selain itu, tim kesehatan melakukan
    swab rectal
    terhadap para penjamah makanan untuk memastikan ada atau tidaknya kontaminasi bakteri penyebab penyakit.
    Guna mengantisipasi tambahan pasien, Dinas Kesehatan menyiagakan sejumlah puskesmas di sekitar wilayah distribusi MBG, termasuk di Boyolangu, Campurdarat, Besole, Besuki, Bandung, Pakel, dan Bangunjaya.
    Dua rumah sakit rujukan, RSUD dr Iskak dan RSUD dr Karnaeni Campurdarat juga disiapkan menghadapi kemungkinan lonjakan pasien.
    Anna menuturkan, sebagian besar siswa telah menunjukkan kondisi yang membaik dan mendapat perawatan intensif.
    “Yang terpenting sekarang adalah memastikan semua siswa dalam kondisi aman dan mendapatkan perawatan terbaik. Penyelidikan tetap kami lanjutkan bersama pihak kepolisian dan tim laboratorium,” ujar Anna.
    Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tulungagung, terdapat 1.120 siswa SMP Negeri 1 Boyolangu yang menerima dan mengonsumsi menu MBG.
    Dari jumlah total tersebut, 62 siswa mengalami keluhan gangguan pencernaan serta keringat dingin.
    Sebanyak 58 kasus rawat jalan yang berkeluhan di antaranya menjalani observasi dan perawatan di Puskesmas Boyolangu.
    Saat ini, 38 orang sudah pulang, tersisa 20 orang masih dirawat di Puskesmas Boyolangu.
    Adapun empat siswa yang dirujuk ke RSUD dr Karnaeni Campurdarat dalam kondisi stabil, dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium lanjutan.
    Hingga Senin sore, petugas gabungan dari Dinkes dan Satreskrim Polres Tulungagung masih terus mengumpulkan data epidemiologi untuk memastikan penyebab pasti kasus dugaan keracunan makanan di sekolah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.