Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Pramono resmikan “Bunda Clinic” di Stasiun MRT Dukuh Atas

    Pramono resmikan “Bunda Clinic” di Stasiun MRT Dukuh Atas

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan “Bunda Clinic” di Stasiun MRT Jakarta Dukuh Atas, Jakarta Pusat untuk mempermudah para pengguna moda transportasi publik, komuter, pekerja, dan warga sekitar dalam mengakses layanan kesehatan.

    “Saya sangat berbahagia hari ini bisa menambah fasilitas baru di MRT untuk pengecekan kesehatan secara cepat. Kehadiran klinik ini merupakan langkah nyata menghadirkan layanan kesehatan yang dekat, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban,” kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu.

    “Bunda Clinic” merupakan hasil kolaborasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta, dan PT Bundamedik Tbk, yang menghadirkan inovasi layanan kesehatan di kawasan integrasi transportasi publik Jakarta.

    Menurutnya, lokasi klinik sangat strategis karena kawasan Dukuh Atas merupakan titik pertemuan berbagai moda transportasi yang menghubungkan MRT, KRL, LRT, Transjakarta, dan jaringan BRT.

    Data MRT Jakarta mencatat lebih dari 122.000 pengguna memanfaatkan moda transportasi umum terintegrasi di kawasan ini setiap hari.

    “Kesehatan masyarakat adalah pondasi utama kualitas hidup perkotaan. Klinik ini bukan sekadar fasilitas kesehatan baru, tetapi simbol perubahan paradigma bahwa mobilitas dan kesehatan dapat berjalan beriringan,” kata Pramono.

    Dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, kehadiran “Bunda Clinic” MRT Dukuh Atas menjadi terobosan dalam memberikan layanan kesehatan bagi warga Jakarta.

    Pramono berharap, kehadiran “Bunda Clinic” menjadi model layanan kesehatan perkotaan yang bisa direplikasi di berbagai stasiun transportasi publik strategis lainnya di Jakarta.

    “Inilah contoh bagaimana kita membangun kota yang berpusat pada manusia dan mendukung penerapan konsep Fifteen-Minute City, di mana warga dapat mengakses layanan publik dengan mudah dan cepat,” ujar Pramono.

    Pramono pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menghadirkan layanan ini. “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendukung kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang sehat, inklusif, dan berdaya saing,” katanya.

    Sementara itu, Komisaris Utama PT Bundamedik Tbk, Dr. dr. Ivan Rizal Sini, menyampaikan, klinik ini menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan umum, medical check-up, layanan “wellness”, hingga infus vitamin untuk menjaga stamina.

    Dalam momentum peresmian ini, RS Bunda juga menyediakan 100 mini medical check-up gratis bagi pengguna MRT.

    “Kami ingin masyarakat bisa dengan mudah mengetahui kondisi kesehatannya. Misalnya, ketika seseorang ingin tahu kadar gula atau tekanan darahnya, cukup datang ke klinik ini dan langsung bisa diperiksa dengan cepat,” jelas Ivan.

    Ivan menambahkan, Bunda Clinic MRT Dukuh Atas merupakan bagian dari komitmen jangka panjang PT Bundamedik untuk mendukung program Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat ekosistem kota sehat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinkes DKI Catat 1,9 Juta Kasus Mirip COVID, Pramono Sebut Tak Bakal Jadi Pandemi

    Dinkes DKI Catat 1,9 Juta Kasus Mirip COVID, Pramono Sebut Tak Bakal Jadi Pandemi

    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa Ibu Kota tak akan ‘dihantam’ pandemi COVID-19 lagi. Ini setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta merilis data lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mirip COVID-19.

    “Yang pertama mengenai COVID-19 dan Influenza, kalau di Jakarta saya pastikan bukan menjadi pandemi,” kata Pramono kepada awak media di Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    “Memang ada 1-2 (kasus COVID-19 di DKI) dan saat ini COVID-19 seperti flu. Memang ada beberapa yang akhirnya (dirawat) di Puskesmas, ada yang di rumah sakit dan mereka segera bisa disembuhkan,” sambungnya.

    Meskipun gejala-gejala infeksi yang muncul mirip dengan COVID-19, Pramono mengatakan situasi ini masih bisa dikendalikan.

    ISPA Banyak Dialami Balita

    Senada, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta, dr Ovi Norfiana mengatakan kasus ISPA tercatat banyak dialami oleh balita.

    “Memang, data ISPA di DKI Jakarta saat ini ada peningkatan. Mayoritas memang terjadi pada kelompok balita ya,” kata dr Ovi.

    Sementara itu, untuk kasus COVID-19 di DKI kasusnya menurun.

    “Positivity rate-nya itu di kisaran 4,65 persen tertinggi ya. Tapi kisaran rata-rata di 0,43 persen. Jadi angka positivity ini masih di bawah batas aman 5 persen yang ditetapkan WHO, untuk COVID ya,” katanya.

    Kasus ISPA Tinggi di Puskesmas

    Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengungkapkan ISPA saat ini menjadi penyakit dengan jumlah kunjungan tertinggi di puskesmas. Penularan penyakit ini, kata Ani, sangat mudah terjadi melalui percikan droplet dan partikel aerosol di udara.

    “Total kasus ISPA di DKI Jakarta hingga Oktober 2025 sebesar 1.966.308. Peningkatan kasus terlihat mulai bulan Juli,” kata Ani kepada detikcom Kamis (16/10/2025).

    Selain di tengah cuaca yang tak menentu dan polusi udara, peningkatan kasus ISPA disebut Ani juga bisa berkaitan dengan imunitas yang turun di masyarakat. Adapun gejala ISPA di antaranya:

    BatukPilekSakit tenggorokanDemam

    “Gejala lainnya bisa berupa hidung tersumbat, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, bersin, dan suara serak. Pada kasus ISPA yang lebih berat, gejala dapat mencakup sesak napas, yang membutuhkan penanganan segera,” kata Ani.

    Tonton juga video “Menkes saat Konpers KLB gegara MBG: Teringat Covid Dulu” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/kna)

  • Zulhas Blak-blakan MBG Pekerjaan Besar, Janji Tata Kelola Diperbaiki

    Zulhas Blak-blakan MBG Pekerjaan Besar, Janji Tata Kelola Diperbaiki

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menanggapi munculnya sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, adanya masalah di lapangan bukan hal yang aneh, mengingat skala program yang sangat besar dan baru dijalankan dalam waktu singkat.

    “Makanan bergizi gratis itu 82,9 juta penerima manfaat. Pekerjaan besar. Ada masalah? Iya. Wong kita nggak ada makanan bergizi aja ada masalah. Apa lagi tiba-tiba satu tahun harus memberi makan 82,9 juta orang,” ujar Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Ia menegaskan, setiap persoalan yang muncul akan terus dievaluasi agar tak menimbulkan risiko bagi penerima manfaat. “Bukan soal angka. Satupun anak kita nggak boleh ada masalah. Oleh karena itu, terus kami melakukan evaluasi,” katanya.

    Zulhas mengungkapkan, dirinya baru menerima Keputusan Presiden (Keppres) lima hari lalu untuk memimpin koordinasi antar instansi dari pusat hingga daerah dalam pelaksanaan program tersebut.

    “Saya baru terima Keppres lima hari yang lalu sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi antar instansi pemerintahan pusat sampai daerah,” ucap dia.

    Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG nantinya akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. “Sudah kami beberapa kali rapat. Nanti makan bergizi itu ketua hariannya Ibu Nanik S. Deyang. Di SK (Surat Keputusan) itu,” tambahnya.

    Sementara itu, untuk pengawasan program, pemerintah akan melibatkan lembaga yang memiliki struktur hingga ke tingkat desa, seperti halnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    “Pengawasan itu nanti yang punya kaki sampai ke desa. Itu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Punya gubernur, punya bupati, punya walikota, punya camat, sampai punya desa,” ujarnya.

    Dengan demikian, lanjut Zulhas, pengawasan bisa dilakukan secara berjenjang dan rutin. “Sehingga nanti Puskesmas, Dinas Kesehatan bisa secara rutin melakukan evaluasi. Dipimpin langsung nanti pelaksana harian Ibu Nanik,” terangnya.

    Foto: Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Ia juga menegaskan, pemerintah tengah memperbaiki tata kelola program MBG agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

    “Tata kelolanya harus diperbaiki, jelas. Hari-hari ini kami akan menyelesaikan mengenai tata kelolanya. Yang dipimpin oleh Setneg (Sekretaris Negara) nanti dan Seskab (Sekretaris Kabinet) agar tata kelolanya juga melakukan perbaikan-perbaikan,” ujar Zulhas.

    Zulhas memperkirakan, target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang baru bisa tercapai pada Maret 2026, atau mundur dari target awal akhir 2025.

    “Sehingga diperkirakan tahun 2026 Maret, itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun. Insya Allah, mohon doanya,” ucap dia.

    Ditemui usai acara, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang menjelaskan target sebesar 82,9 juta orang membutuhkan dana sekitar Rp351 triliun hingga Rp400 triliun, sementara anggaran yang diterima BGN untuk 2025 baru Rp71 triliun.

    “Dari awal kan targetnya cuma Rp71 triliun. Padahal kalau memang 82,9 itu nilainya sekitar Rp351 (triliun) sampai Rp400 triliun. Artinya kan bukan target 82,9, target kita kan Rp71 triliun,” ujar Nanik.

    Ia juga memastikan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun belum diterima BGN. “Jadi target yang harus kami selesaikan tahun ini itu sebetulnya yang Rp71 triliun. Nah kalau untuk yang 82,9 penerima manfaat itu artinya nilainya nanti yang Rp351 triliun. Berarti kalau itu, kita memang tahun 2026, insyaallah bulan Maret,” jelasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kasus ISPA Capai 30 Ribu, Pemkot Medan Minta Warga Waspada

    Kasus ISPA Capai 30 Ribu, Pemkot Medan Minta Warga Waspada

    Liputan6.com, Medan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan mengeluarkan imbauan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), yang berisi enam poin di mana menindaklanjuti kasus tersebut yang mencapai 30.592 kasus hingga September 2025.

     

    “Diperlukan kewaspadaan dini dari kita semua untuk mengantisipasi peningkatan kasus ISPA,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Iriyan Saputra, Selasa (21/10/2025).

    Dia mengimbau masyarakat untuk kembali meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan, antara lain menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit.

    Selain itu, lanjut Iriyan, meminta masyarakat di Kota Medan untk tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih, terutama area mata dan mulut, guna mencegah masuknya bakteri atau virus ke dalam tubuh.

    “Masyarakat juga diimbau berhenti merokok dan menghindari asap rokok, terutama pada ruang tertutup,” kata dia.

     

  • Diduga Keracunan Jajanan Sekolah, 10 Siswa SD di Pringsewu Lampung Dilarikan ke Puskesmas

    Diduga Keracunan Jajanan Sekolah, 10 Siswa SD di Pringsewu Lampung Dilarikan ke Puskesmas

    Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 10 siswa SD Negeri 1 Sriwungu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Lampung, dilarikan ke puskesmas setelah mengalami gejala dugaan keracunan makanan, Senin (20/10/2025).

    Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunnus membenarkan peristiwa tersebut. Seluruh siswa yang menjadi korban telah mendapat perawatan medis di UPT Puskesmas Banyumas dan kondisi mereka berangsur membaik.

    “Dari keterangan awal, para siswa membeli jajanan ringan sebelum upacara bendera dimulai. Tak lama setelah dikonsumsi, mereka mengeluh mual, pusing, dan perut perih. Saat ini, sepuluh anak masih dalam observasi tenaga medis,” ujar Yunnus, Selasa (21/10).

    Dia mengungkapkan, para siswa mengalami gejala seperti mual, pusing, sesak napas, dan nyeri perut setelah mengonsumsi jajanan ringan bermerek Tasty Long Stick Feila yang dibeli dari pedagang keliling di sekitar sekolah.

    Petugas kepolisian telah mengamankan satu bungkus sisa jajanan tersebut sebagai barang bukti. Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPOM untuk melakukan uji laboratorium guna memastikan kandungan produk itu.

    “Kita sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan apakah ada bahan berbahaya dalam jajanan itu, sekaligus menelusuri asal-usul dan jalur distribusinya,” ungkap dia.

     

  • Produksi MBG SPPG Polsek Palmerah bakal naik secara bertahap

    Produksi MBG SPPG Polsek Palmerah bakal naik secara bertahap

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polsek Palmerah, Jakarta Barat, bakal memproduksi Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap, mulai dari 500 porsi dalam sehari.

    Kepala SPPG Polsek Palmerah, Mustaqim menyebutkan, hal itu ditujukan untuk mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti keracunan.

    “Setelah banyak KLB seperti keracunan, sekarang ada arahan dapur baru, porsi MBG maksimal di 500 sehari,” kata Mustaqim saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Di minggu pertama, pihaknya menyiapkan 500 porsi. “Nanti minggu kedua baru naik di 1.000 dengan evaluasi di tiap minggunya,” kata dia.

    Mustaqim mengatakan, jumlah tersebut (1.000 porsi) akan bertahan sampai para karyawan SPPG yang berjumlah 47 orang sanggup untuk memproduksi lebih banyak dalam seharinya.

    Hal itu mengingat penerima manfaat MBG SPPG Polsek Palmerah berjumlah sekitar 4.000 orang yang tersebar di delapan sekolah, termasuk golongan 3 B, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD.

    “Kami mengikuti arahan, bakal mulai dari porsi minimal dulu. Kita sambil mengecek kesiapan relawan. Karena kalau yang saya lihat dari kejadian-kejadian (keracunan) di SPPG itu, relawan biasanya banyak yang enggak sanggup,” katanya.

    Selain itu, kata dia, jika para karyawan dipaksa memproduksi jumlah porsi maksimal, maka konsekuensinya karyawan yang ada tidak akan bertahan lama. -Karyawan keluar-masuk dan itu enggak efektif untuk SPPG,” kata dia.

    Sebelumnya, SPPG Polsek Palmerah, Jakarta Barat, menggelar demonstrasi operasional perdana, mulai dari uji coba peralatan masak, tes makanan hingga pengambilan sampel untuk sertifikasi halal dan laik higiene sanitasi.

    “Kami melakukan demonstrasi operasional untuk mengecek semua elemen, mulai dari kesiapan relawan, alat-alat, hingga kelancaran pasokan dari supplier (pemasok),” katanya pada Selasa (14/10).

    Dalam uji coba perdana ini, menu yang disajikan adalah nasi putih, ayam fillet goreng krispi dan semur tahu. “Kemudian ada cah tauge, buah pisang dan susu UHT,” kata dia.

    Jajaran Polres Metro Jakarta Barat serta relawan SPPG pun menjadi peserta dalam percobaan menu MBG tersebut.

    Mustaqim mengaku mendapat respon positif dari hasil percobaan makanan, baik secara pemilihan menu maupun takaran porsi.

    “Sepertinya menyukai makanan yang kami produksi. Terus kalau untuk pengambilan sampel makanan, tadi ada dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sama dari MUI untuk sertifikasi halalnya,” ujar Mustaqim.

    Kendati demikian, Mustaqim menyebutkan, bahwa percobaan perdana operasional itu masih perlu evaluasi.

    “Jujur karena baru pertama, paling kalau rasa, kurangnya penyesuaian saja ya beberapa. Misal masih kurang bumbulah,” ujar Mustaqim.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ponorogo Gelar 9 Rangkaian Acara Meriah Sambut Hari Santri Nasional 2025

    Ponorogo Gelar 9 Rangkaian Acara Meriah Sambut Hari Santri Nasional 2025

    Ponorogo (beritajatim.com) – Kabupaten Ponorogo bersiap menyemarakkan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 dengan sembilan rangkaian acara yang digelar selama Oktober hingga November. Kegiatan perdana dimulai pada Senin (20/10/2025) melalui Khotmil Quran yang berlangsung di Pendopo Agung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo serta serentak di 21 kecamatan se-Bumi Reog.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan ratusan hafidz dari berbagai pesantren. Ia berharap momentum ini mampu menanamkan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat.

    “Kami libatkan ratusan hafidz dalam acara Khotmil Quran ini. Biar nilai-nilai Quran bisa masuk ke relung hati yang paling dalam,” ujar Kang Giri, sapaan akrab Bupati Sugiri Sancoko.

    Pada hari berikutnya, Selasa (21/10/2025), akan digelar Sosialisasi Program Pesantren Sehat dan penyerahan bantuan alat kesehatan dari Dinas Kesehatan Ponorogo untuk sejumlah pesantren. Malam harinya, Pendopo Agung Pemkab Ponorogo menjadi tuan rumah Sarasehan Gerakan Nasional Pesantren Menuju ICH UNESCO, yang terlaksana atas kerja sama dengan Gerakan Nasional (Gernas) Ayo Mondok Pusat.

    “Jadi nanti ada sarasehan tingkat nasional, bekerjasama dengan Gernas Ayo Mondok Pusat di Pendopo,” kata Kang Giri.

    Masih di hari yang sama, Charly Vanhoutten, mantan vokalis ST12, bersama band-nya akan tampil sebagai guest star dalam acara Launching Gamedia Network Media Center Gerakan Nasional Ayo Mondok di Alun-alun Ponorogo.

    Puncak peringatan Hari Santri jatuh pada Rabu (22/10/2025), ditandai dengan apel santri serentak di Alun-alun Ponorogo.

    “Pagi nanti santri serentak apel hari santri di Alun-alun Ponorogo,” kata Kang Giri.

    Rangkaian Acara Peringatan Hari Santri 2025 di Ponorogo :

    1. Khotmu-l-Qur’an
    Hari/Tanggal : Senin, 20 Oktober 2025
    Waktu : Pukul. 05.30-17.30 WIB
    Tempat : Pendopo Kabupaten Ponorogo dan Seluruh Kecamatan se-Kabupaten Ponorogo

    2. Sosialisasi Program Pesantren Sehat dan Pemberian Bantuan Alat-alat Kesehatan untuk Pesantren dari Dinkes Kab. Ponorogo
    Hari/Tanggal : Selasa, 21 Oktober 2025
    Waktu : Pukul 07.30-11.30 WIB
    Tempat : Pendopo Kabupaten Ponorogo

    3. Sarasehan Gerakan Nasional Pesantren Menuju ICH UNESCO Kerjasama Dengan Gernas Ayo Mondok Pusat
    Hari/Tanggal : Selasa, 21 Oktober 2025
    Waktu : Pukul 18.30-20.30 WIB
    Tempat : Pendopo Kabupaten Ponorogo

    4. Launching GAMEDIA NETTWORK Media Center Gerakan Nasional Ayo Mondok
    Guest Star : Charly Vanhoutten & Band
    Hari/Tanggal : Selasa, 21 Oktober 2025
    Waktu : Pukul 20.30-23.00 WIB
    Tempat : Aloon-Aloon Kabupaten Ponorogo

    5. Apel Hari Santri Tahun 2025
    Hari/Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
    Waktu : Pukul. 06.30-09.30 WIB
    Tempat : Aloon-Aloon Kabupaten Ponorogo

    6. Muhalaqah (Muhasabah & Halaqah)
    Hari/Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
    Waktu : Pukul. 10.00-14.00 WIB
    Tempat : PP. Darul Huda Mayak

    7. SANTRIvaganza Night
    Guest Star : Sabrang MDP dan KiaiKanjeng
    Hari/Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
    Waktu : Pukul 19.30 WIB – selesai
    Tempat : Aloon-Aloon Kabupaten Ponorogo

    8. Santri Run 2025
    Hari/Tanggal : Ahad, 9 November 2025
    Waktu : Pukul. 06.00-09.00 WIB
    Tempat : Start : Masjid Agung Ponorogo, Finish: Aloon-Aloon Ponorogo

    9. Mafia Sholawat KH Muhammad Ali Shodiqin dan KH Anwar Zahid
    Hari/Tanggal : Rabu, 19 November 2025
    Waktu : Pukul 19.30-24.00 WIB
    Tempat : Aloon-Aloon Ponorogo

    [end/beq]

  • DPRD Malang Rekomendasikan Layanan MBG Stop Sementara

    DPRD Malang Rekomendasikan Layanan MBG Stop Sementara

    Malang (beritajatim.com) – Hasil Inspeksi DPRD terhadap SPPG di Kabupaten Malang menunjukkan data yang cukup miris. Dari total 61 SPPG yang telah beroperasi, didapati bahwa hanya 1 Dapur yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Artinya, mayoritas SPPG di Kabupaten Malang selama ini menjalankan operasional belum mematuhi ketentuan pemerintah pusat.

    ”Kami sudah verifikasi ke Dinas Kesehatan dan hanya SPPG Lanud Abd Saleh yang sudah punya SLHS. Sesuai ketentuan, kami merekomendasikan agar layanan MBG di 60 dapur lainnya distop dulu sampai dokumen terbit,” kata Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, Minggu (19/10/2025).

    Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan, inspeksi tertutup telah dilakukan selama seminggu terakhir. Hasilnya, kata Zulham, saat ini total ada 61 SPPG yang telah operasional dan 27 SPPG yang belum operasional.

    Dari semua SPPG itu, DInkes sudah melakukan pelatihan penjamah Pangan untuk 46 SPPG dan sudah 20 SPPG telah menempuh Inspeksi Kesehatan Lingkungan. Zulham mengatakan, tahapan lain yang sekarang berproses adalah pemeriksaan sample air, sample makanan dan hal teknis di UPT Labkes.

    “Selama ini dalam rangka uji coba program Presiden saya kira sudah cukup kita beri kelonggaran. Sebaiknya karena banyak kasus keracunan dan sebagainya, ya sekarang prosedur dipenuhi dulu secara lengkap baru nanti operasional jalan lagi tidak masalah,” ujar Zulham.

    Zulham yang juga Ketua Pansus Pajak dan Retribusi itu mewanti-wanti kepada Pemkab agar detail dalam prosedur formal SPPG ini agar target Kabupaten Malang Zero Accident MBG tercapai.

    Faktanya, kata Zulham, SLHS pun bukan menjadi jaminan mutlak bahwa tidak akan ada kejadian keracunan. Karena di lapangan, memang tidak mudah menjalankan dapur yang menangani minimal 3.000 porsi setiap hari.

    “Para pemilik dapur SPPG harus paham bahwa sertifikat SLHS bukan jaminan ndak ada kejadian (keracunan). Sertifikat itu untuk memastikan kesiapan pengelolaansesuai ketentuan guna meminimalisir potensi keracunan,” kata Zulham.

    Ketua KNPI Kabupaten Malang itu menyampaikan hingga saat ini sejumlah laporan telah masuk ke DPRD. Tetapi hasil verifikasi lapangan belum membuktikan adanya keracunan pada siswa karena jumlah yang dilapor tidak signifikan dan diduga karena faktor lain diluar MBG.

    Selain itu, kata dia, juga ada laporan penyediaan menu yang tidak layak dan dinilai tidak memenuhi standar di salah satu SPPG di Kecamatan Gedangan.

    “Laporan dan masukan kecil-kecil itu sudah kami sampaikan untuk perbaikan, saat ini saya kira logis kalau layanan di dapur yang belum punya SLHS untuk di-stop dulu sambil pembenahan dan penyelesaian prosedur di DInkes,” pungkas Zulham. (yog/but)

  • Ada 1.835 Orang Jadi Korban Keracunan MBG, Pemkab Bandung Barat Akan Gelar Trauma Healing
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        19 Oktober 2025

    Ada 1.835 Orang Jadi Korban Keracunan MBG, Pemkab Bandung Barat Akan Gelar Trauma Healing Bandung 19 Oktober 2025

    Ada 1.835 Orang Jadi Korban Keracunan MBG, Pemkab Bandung Barat Akan Gelar Trauma Healing
    Editor
    BANDUNG BARAT, KOMPAS.com
    – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan menggelar trauma healing terhadap siswa yang terdampak keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Penyelenggaraan trauma healing MBG akan melibatkan instansi terkait termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes).
    “Kita akan lakukan trauma healing terhadap warga yang terdampak, kita akan kerjasama dengan beberapa pihak,” kata Plt Kepala Disdik Bandung Barat, Dadang A Supardan, Minggu (19/20/2025).
    Keracunan massal MBG di Bandung Barat terjadi di Cipongkor dan Cihampelas, dengan total korban mencapai 1.333 orang hingga 25 September 2025.
    Data terbaru dari 15 Oktober 2025 mencatat 502 korban keracunan di Cisarua yang berasal dari tiga sekolah berbeda (SMPN 1 Cisarua, SDN 1 Garuda, dan SMKN 1 Cisarua).
    Dengan demikian, dalam 2 bulan sudah ada 3 kasus keracunan MBG di Bandung Barat dengan jumlah korban 1.835 orang.
    Selain trauma healing, pemkab juga akan mengedukasi terhadap sajian MBG akan diperkuat agar siswa bisa mengidentifikasi makanan higenis dan layak konsumsi.
    “Itu nanti dari pihak puskesmas kesehatan untuk masuk ke sekolah sekolah memberikan edukasi terkait dengan makanan yang akan konsumsi,” ungkapnya.
    Dadang mengungkapkan, rapat lintas instansi terus digencarkan pasca kasus-kasus keracunan MBG di Bandung Barat.
    Langkah-langkah strategis tengah disusun agar pengawasan terhadap MBG bisa dilakukan secara lebih ketat dan sistematis untuk menghindari kejadian serupa di kemudian hari.
    “Ada, pada rapat rakor dapur itu punya jaringan khusus untuk menyampaikan informasi tentang dinamika yang terjadi di sekolah. Di tingkat kecamatan juga ada,” ujarnya.
    Di sisi lain, Dadang menegaskan bahwa MBG merupakan program yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat.
    Selain secara teori, hal itu ditemukan langsung oleh Dadang saat menjenguk korban MBG di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas.
    “Saya begitu terenyuh, dengan anak terdampak saya katakan, tau tidak ada yang berbeda dari makan, mereka bilang tahu, terus kenapa di makan, saya lapar pak,” ujar Dadang.
    Dadang menambahkan, kasus-kasus keracunan MBG di Bandung Barat memang memerlukan perhatian serius dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh.
    “Ada beberapa kekurangan, itu memang harus dievaluasi,” tandasnya.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul
    Buntut 1.835 Orang jadi Korban Keracunan MBG, Pemkab Bandung Barat akan Gelar Trauma Healing
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Minta Setiap SPPG Uji Makanan MBG Secara Berkala
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Oktober 2025

    BGN Minta Setiap SPPG Uji Makanan MBG Secara Berkala Megapolitan 19 Oktober 2025

    BGN Minta Setiap SPPG Uji Makanan MBG Secara Berkala
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong pelaksanaan
    rapid test food
    atau uji makanan secara berkala terhadap menu makan bergizi gratis (MBG) sebelum disajikan kepada siswa penerima manfaat.
    Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Nurjaeni mengatakan,
    rapid test food
    ini melibatkan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) di dalam pengujiannya serta wajib dilakukan setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
    “BGN menargetkan seluruh layanan SPPG bebas dari kasus kontaminasi atau kerusakan pangan dengan prinsip
    zero case
    (nol kasus) terhadap insiden pangan basi maupun berisiko kesehatan,” ujar Nurjaeni, dalam keterangannya yang diterima
    Kompas.com,
    Minggu (19/10/2025).
    Sejauh ini, BGN telah melakukan upaya agar kasus keracunan MBG tak terulang seperti memberi pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) terhadap penjamah makanan yang bertugas di dapur SPPG.
    Selama pelaksanaan bimtek yang digelar pada 18-19 Oktober 2025, ada 30.800 penjamah makanan dari 616 dapur SPPG yang mendapat pelatihan terkait penyajian kualitas makanan MBG.
    “Kegiatan pelatihan ini dilakukan serentak di enam provinsi di bawah koordinasi Wilayah II BGN yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur,” kata Nurjaeni.
    “Pelatihan ini juga menghadirkan pemateri dari BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, dan Persatuan Ahli Gizi Nasional (Persagi),” imbuh dia.
    Sebelumnya, kasus keracunan MBG tengah menjadi sorotan publik. Sejauh ini, jumlah kasus keracunan MBG mencapai 6.517 orang semenjak program itu diluncurkan.
    Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada 1 Oktober 2025.
    Meski begitu, pemerintah memastikan program ini terus berjalan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
    “Pemerintah terus memastikan program MBG berjalan aman, layak sesuai SOP (standard operating procedure), dan tepat sasaran,” ujar Zulkifli di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, belum lama ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.