Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • 18 RSUD di Jakarta sudah bisa tangani kasus tuberkulosis resistan obat

    18 RSUD di Jakarta sudah bisa tangani kasus tuberkulosis resistan obat

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengatakan sebanyak 18 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta kini sudah bisa menangani kasus tuberkulosis resistan obat (TB RO) atau kondisi kebal obat TB.

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Kamis, merinci ke-18 rumah sakit itu, yakni RSUD Cilincing, RSUD Tarakan, RSUD Kemayoran, RSUD Cempaka Putih, RSUD Tugu Koja, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, RSUD Kalideres, RSUD Taman Sari, RSUDKembangan, RSUD Pasar Minggu, RSUD Mampang Prapatan, RSUD Jagakarsa, RSUD Pesanggrahan, RSUD Pasar Rebo, RSUD Budhi Asih, RSUD Matraman, dan RSUD Kramat Jati.

    “RSUD Pasar Rebo salah satu yang mengembangkan layanan TB RO-nya terpadu. Jadi, terintegrasi mulai dari datang, perawatan, pemeriksaan laboratorium, pendampingan minum obat di satu lokasi, satu gedung sampai rawat inap”, kata Ani.

    Selain itu, pelayanan pengobatan TB RO juga dapat dilakukan di 15 puskesmas di Jakarta, yakni Puskesmas Johar Baru, Puskesmas Kemayoran, Puskesmas Menteng, Puskesmas Sawah Besar, Puskesmas Tanah Abang, Puskesmas Kelapa Gading, Puskesmas ​​​​​​​Grogol Petamburan, Puskesmas ​​​​​​​Jagakarsa, Puskesmas ​​​​​​​Kebayoran Baru, Puskesmas ​​​​​​​Kebayoran Lama, Puskesmas Pesanggrahan, Puskesmas ​​​​​​​Jatinegara, Puskesmas Senen, Puskesmas ​​​​​​​Pancoran, dan Puskesmas ​​​​​​​Tebet.

    Sebagai informasi, TB RO merupakan kondisi saat tubuh yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis kebal obat akibat dari pengobatan yang tidak tuntas. Pengobatan TB memerlukan waktu hingga sekitar enam bulan dan pasien harus meminum dua jenis tablet obat secara rutin.

    Sementara itu, terdapat sebanyak 824 kasus TB RO dari 46.308 kasus TB baru hingga 22 Oktober 2025.

    “Begitu putus obat, menjadi resisten terhadap obat. Kalau resisten, pengobatannya harus beda, biasanya di rumah sakit,” ujar Ani.

    Penanganan tuberkulosis merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, dan DKI Jakarta merupakan salah satu dari delapan provinsi yang diharapkan melakukan percepatan penanggulangan penyakit tersebut.

    Untuk itu, pemerintah daerah diminta agar bergerak cepat memberantas penyakit itu serta memastikan masyarakat memahami dan meyakini TB dapat disembuhkan jika mengikuti pengobatan selama enam bulan tanpa putus.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puluhan Siswa di Kepanjen Keracunan MBG, Pemkab Malang Monitoring SPPG

    Puluhan Siswa di Kepanjen Keracunan MBG, Pemkab Malang Monitoring SPPG

    Malang (beritajatim.com) – Tim medis RSUD Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, memastikan kondisi 16 siswa MTs Al Khalifah Kepanjen dan 2 orang guru berlangsung membaik.

    Hal itu disampaikan Humas RSUD Kanjuruhan, Loekito Condro, Kamis (23/10/2025) sore pada awak media.

    “Alhamdulillah kondisi 16 siswa dan 2 guru membaik. Dalam tiga jam kedepan jika tidak ada gejala bisa pulang,” ungkap Loekito.

    Menurut Loekito, pihak RSUD fokus menangani kegawat daruratan seorang pasien. “Kalau soal penyebabnya apa kita nunggu hasil lab ya, karena sampel makanan tersebut berada di Dinkes dan Kepolisian. Jadi kita tangani pasiennya, dugaan awal keracunan sesuai assessment yang dialami pasien,” bebernya.

    Loekito bilang, gejala 16 siswa dan 2 guru yakni perut mual, nyeri perut dan muntah. “Kalau penyebab pasti kita belum tahu, namun gejalanya siswa mengalami mual dan muntah. Sehingga langkah kami melakukan pemeriksaan medis dan memberi obat, jika membaik boleh pulang. Setelah ini boleh pulang, ada penjemputan dari sekolah untuk diantar ke rumah masing masing,” tuturnya.

    Terpisah, Sekda Kabupaten Malang, Budiar Anwar, menegaskan, kondisi siswa berangsur membaik. “Ini mau dipulangkan. Ada sekitar 18 siswa tadi yang masuk rumah sakit. Kondisi keluhannya sama, mual dan muntah. Hari ini bisa pulang dan tidak rawat jalan,” tegasnya.

    Ditanya soal tanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan MBG bagi 180 siswa MTs Al Khalifah, Budiar mengaku apabila SPPG merupakan kewenangan pemerintah pusat.

    “Soal SPPG keputusan ada di pusat ya, bukan di kami, karena itu keputusan pusat. Kami akan mendampingi SPPG dan melakukan monitoring. Nanti kita lihat seperti apa kondisi SPPG. Karena kondisi ini baru pertama kali di Kabupaten Malang, kita tunggu hasil laboratorium dari sampel makanan seperti apa, nanti kita sampaikan,” pungkas Budiar. (yog/ted)

  • Dinkes Temukan 29 Tersangka Pesta Seks Gay di Surabaya Positif HIV

    Dinkes Temukan 29 Tersangka Pesta Seks Gay di Surabaya Positif HIV

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina membenarkan, pihaknya menemukan 29 tersangka kasus pesta seks sesama jenis yang dinyatakan positif HIV.

    “Benar, dari 34 orang yang diperiksa, terdapat 29 orang yang dinyatakan positif HIV,” ujar Nanik, Kamis (24/10).

    Nanik menambahkan, Dinkes Surabaya kini berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya untuk memastikan para pasien menjalani pengobatan dengan baik.

    “Kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pemantauan pengobatan, mengingat mereka masih dalam proses penyidikan,” ucapnya.

    Sebagai langkah pencegahan HIV/AIDS, Dinkes Surabaya telah menjalankan sejumlah program strategis. Di antaranya, peningkatan edukasi dan kampanye pencegahan pada kelompok usia produktif seperti pelajar SMP, SMA/SMK, ibu hamil, dan calon pengantin.

    Selain itu, dilakukan pula program pencegahan berbasis tempat hiburan malam, panti pijat, serta komunitas populasi kunci melalui edukasi dan skrining HIV.

    “Kami juga memperluas akses layanan kesehatan dengan menambah fasilitas yang menyediakan layanan HIV, baik di Puskesmas, rumah sakit, maupun klinik berbasis komunitas dengan tenaga terlatih,” ucap Nanik.

    Upaya pencegahan lain dilakukan melalui skrining HIV pada kelompok populasi kunci seperti lelaki seks lelaki, waria, pekerja seks perempuan, pengguna napza suntik, pasien TBC, ibu hamil, dan calon pengantin. Dukungan konseling juga diberikan agar orang dengan HIV (ODHIV) tetap konsisten menjalani terapi ARV.

    “Kepatuhan pengobatan sangat penting untuk mencegah resistensi obat dan menekan laju penularan,” ujar Nanik.

  • Petugas gabungan bersihkan lahan 3,6 hektare RS Sumber Waras Jakbar

    Petugas gabungan bersihkan lahan 3,6 hektare RS Sumber Waras Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Sekitar 200 petugas gabungan dari beberapa instansi di Pemerintah Kota Jakarta Barat membersihkan seluas 3,6 hektare lahan di RS Sumber Waras di RW 06 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, pada Rabu.

    “Kerja bakti ini dalam rangka penataan dan optimalisasi pemanfaatan lahan RS Sumber Waras,” kata Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar), Uus Kuswanto di Jakarta.

    Pembersihan area lahan itu ditargetkan rampung dalam tiga hari ke depan. “Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membangun pengembangan fasilitas kesehatan pada area seluas 3,6 hektare ini,” kata Uus.

    Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Purwadi, menyebutkan, lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu akan dimanfaatkan untuk pengembangan sarana kesehatan.

    “Seiring rencana kerja jangka pendek dan menengah Gubernur DKI Jakarta, kami akan mendalami pemanfaatannya untuk pengembangan rencana layanan yang lebih terpadu dan terintegrasi, seperti layanan rumah sakit tipe A atau yang lebih luas lagi,” tuturnya.

    Secara spesifik, kata dia, sarana yang akan dibangun adalah fasilitas kesehatan khusus penyakit tidak menular seperti jantung, stroke dan kanker. “Jadi itu mempertimbangkan perubahan demografi angka penyakit, seperti penyakit jantung, stroke, kanker, mungkin bisa fokus ke sana,” katanya.

    Tapi, menurut dia, rencana itu saat ini masih dalam pembahasan dengan tim kerja di Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI prioritaskan bangun lima puskesmas pada APBD 2026

    DKI prioritaskan bangun lima puskesmas pada APBD 2026

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan DKI Jakarta memprioritaskan untuk membangun lima puskesmas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

    “Setelah adanya proses efisiensi kita sisir kembali dan kita ambil lima yang prioritas,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, pada pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026, Dinkes DKI sudah memasukkan 12 puskesmas untuk dibangun.

    Akan tetapi kata Ani, setelah adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, maka disepakati pengurangan pembangunan puskesmas yang semula 12 menjadi lima puskesmas.

    “Kami harus mempertimbangkan kondisi lahan, apakah sudah siap untuk dilakukan pembangunan itu yang jadi urutan prioritas,” ujarnya.

    Ani menambahkan bahwa untuk pembangunan lima puskesmas yang masih masuk dalam APBD 2026 yaitu Puskesmas Kebayoran Baru, Sunter Jaya, Kedoya Utara, Slipi dan Puskesmas Tegal Alur.

    Pada pembahasan sebelumnya, Dinkes DKI diproyeksikan mendapatkan anggaran pada APBD 2026 Rp11 triliun lebih, namun setelah adanya pemotongan DBH, maka anggaran sementara turun menjadi Rp10,4 triliun.

    Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Rp81,2 triliun setelah DBH dipangkas Rp15 triliun dari Rp26 triliun.

    “Setelah ada pengurangan DBH kita harus menyesuaikan diri,” kaya Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Senin (20/10).

    DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk APBD 2026 sebanyak Rp95,3 triliun pada 13 Agustus 2025.

    Namun, kata Khoirudin, setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pemotongan DBH, maka Banggar bersama TPAD DKI Jakarta telah menyepakati adanya Perubahan APBD 2026 menjadi Rp81,2 triliun.

    Penyesuaian pun ada landasan hukumnya dan kini menjadi Rp81,2 triliun. “Perubahan itu harus kita sepakati bersama,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Ungkap Dalang Pesta Gay di Surabaya, 34 Orang Jadi Tersangka

    Polisi Ungkap Dalang Pesta Gay di Surabaya, 34 Orang Jadi Tersangka

    Surabaya (beritajatim.com) — Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, pihak kepolisian akhirnya mengungkap dalang di balik pesta gay yang digelar di Midtown Residence Surabaya. Diketahui, dari 34 orang yang diamankan pada Minggu (19/10/2025) kemarin, kini seluruhnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto menjelaskan, pemeriksaan terhadap 34 orang tersebut dibagi menjadi empat kelompok, yakni pendana, admin utama, admin pembantu, dan peserta.

    “Pendana dari kegiatan tersebut berinisial MR. Ia memberikan uang sebesar Rp1.780.000 untuk memesan dua kamar hotel. Lalu juga Rp435.000 untuk membeli obat perangsang sebagai doorprize. Uang itu ditransfer ke RK sebagai admin utama dalam kegiatan itu (pesta gay),” kata Edy.

    Setelah menerima dana tersebut, RK kemudian menyebarkan pengumuman pesta gay di Midtown Residence Surabaya melalui grup WhatsApp. Sebagai admin utama, RK bertugas membuat flyer, mengundang peserta, dan menyusun acara. “RK lantas merekrut tujuh admin pembantu yang bertugas melakukan perekrutan peserta,” imbuh Edy.

    Dalam acara tersebut, para peserta tidak dipungut biaya, namun mereka wajib melalui proses asesmen sebelum diterima sebagai peserta pesta. “Dari peserta tidak ada yang membayar. Jadi motifnya bukan mencari keuntungan, tetapi hanya untuk kepuasan seksual,” jelas Edy.

    Dari hasil pemeriksaan, seluruh peserta berusia dewasa, dengan rincian 22 orang pekerja swasta, 6 pengusaha, 3 pengangguran, 2 mahasiswa, 1 PNS, dan 1 petani. Polisi menerapkan pasal berbeda untuk masing-masing kelompok, sesuai perannya.

    Untuk kelompok pendana (MR) dijerat Pasal 33 Jo Pasal 7 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Kelompok admin utama dan admin pembantu dikenakan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 UU RI No. 44 Tahun 2008 dan/atau Pasal 296 KUHP, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sementara kelompok peserta disangkakan Pasal 36 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana hingga 10 tahun.

    Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana menambahkan, selain proses hukum, polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota, psikolog, dan psikiater agar para tersangka mendapatkan pendampingan medis dan psikis. “Koordinasi kita lakukan untuk pengecekan kesehatan, baik secara jasmani maupun psikisnya,” pungkas Erika. (ang/kun)

  • Dinkes: Mayoritas Dapur MBG di Cirebon Belum Memenuhi Standar Higienis

    Dinkes: Mayoritas Dapur MBG di Cirebon Belum Memenuhi Standar Higienis

    Bisnis.com, CIREBON — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon mengungkan sekitar 73,5% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cirebon diketahui belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan belum memenuhi standar higienitas dasar. 

    Kondisi ini terungkap dari hasil evaluasi Dinkes Cirebon yang mencatat masih banyak SPPG beroperasi tanpa Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SPPG tersebut masih menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, mengungkapkan, dari total 83 SPPG yang terdata, baru 48 unit yang mengajukan pembaruan SLHS. Dari jumlah tersebut, 26 sudah diinspeksi, dan hanya 22 SPPG yang telah memperoleh SLHS resmi. 

    Artinya, sekitar 73,5% dari total SPPG belum mengantongi izin laik higiene sebagaimana ketentuan yang berlaku.

    “Masih banyak SPPG yang belum mengajukan, padahal SLHS itu wajib. IPAL harus ada, alat sterilisasi ompreng juga harus tersedia. Kami menemukan banyak yang belum memenuhi syarat-syarat itu,” ujar Eni di Cirebon, Rabu (22/10/2025).

    Menurut Eni, masalah utama terletak pada lemahnya kesiapan sarana sanitasi. Banyak SPPG tidak memiliki IPAL, alat sterilisasi, maupun fasilitas penanganan limbah lemak (grease trap) yang menjadi komponen penting dalam standar higiene pangan. 

    Dinkes menilai, sebagian pelaku usaha belum memahami IPAL bukan sekadar tempat pembuangan air, melainkan sistem pengolahan limbah yang harus memenuhi parameter lingkungan dan kesehatan.

    Untuk mempercepat proses evaluasi, Dinkes membentuk empat tim inspeksi lapangan yang terdiri dari tenaga kesehatan lingkungan (kesling). Tim tersebut bekerja intensif, termasuk pada hari Sabtu dan Minggu, demi memastikan seluruh SPPG diperiksa sebelum batas waktu. 

    “Kami tidak libur. Tim tetap turun ke lapangan karena targetnya, semua SPPG harus selesai diinspeksi sebelum 31 Oktober,” tegas Eni.

    Meski demikian, Dinkes mengakui adanya kendala di lapangan. Jumlah tenaga kesling masih terbatas, sementara jumlah lokasi yang harus diperiksa cukup banyak. Kondisi ini menyebabkan sebagian proses inspeksi dan uji laboratorium—terutama pemeriksaan air dan makanan—memakan waktu hingga 4–7 hari.

    “Kami sedang upayakan percepatan, tapi proses laboratorium tetap memerlukan waktu. Kalau bisa, tim pemeriksa juga ditambah, karena yang memeriksa itu harus tenaga ahli kesehatan lingkungan, tidak bisa sembarang orang,” tambahnya.

    Eni menegaskan, bila sampai akhir bulan masih ada SPPG yang belum mengajukan SLHS, pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa penutupan sementara. Langkah ini untuk memastikan tidak ada layanan gizi yang beroperasi tanpa pengawasan kesehatan yang memadai.

    Dinkes juga mengingatkan bahwa SPPG yang belum memiliki SLHS tidak memiliki jaminan keamanan jika terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan masyarakat.

    “Tanpa SLHS, tanggung jawab hukum dan kesehatan tidak bisa dijamin. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya.

    Menurut data Dinkes, sebagian besar SPPG yang belum memenuhi syarat beralasan belum lengkap dokumennya atau masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Namun, Dinkes menilai alasan tersebut tidak dapat menjadi pembenaran untuk menunda kewajiban administratif dan teknis.

    Ia berharap seluruh pengelola SPPG segera menyesuaikan diri dengan standar higiene yang berlaku. “Ini bukan sekadar soal izin, tapi soal kesehatan masyarakat. IPAL itu wajib, sterilisasi alat makan itu wajib, dan air yang digunakan juga harus teruji,” tandasnya.

  • Pramono resmikan “Bunda Clinic” di Stasiun MRT Dukuh Atas

    Pramono resmikan “Bunda Clinic” di Stasiun MRT Dukuh Atas

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan “Bunda Clinic” di Stasiun MRT Jakarta Dukuh Atas, Jakarta Pusat untuk mempermudah para pengguna moda transportasi publik, komuter, pekerja, dan warga sekitar dalam mengakses layanan kesehatan.

    “Saya sangat berbahagia hari ini bisa menambah fasilitas baru di MRT untuk pengecekan kesehatan secara cepat. Kehadiran klinik ini merupakan langkah nyata menghadirkan layanan kesehatan yang dekat, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban,” kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu.

    “Bunda Clinic” merupakan hasil kolaborasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta, dan PT Bundamedik Tbk, yang menghadirkan inovasi layanan kesehatan di kawasan integrasi transportasi publik Jakarta.

    Menurutnya, lokasi klinik sangat strategis karena kawasan Dukuh Atas merupakan titik pertemuan berbagai moda transportasi yang menghubungkan MRT, KRL, LRT, Transjakarta, dan jaringan BRT.

    Data MRT Jakarta mencatat lebih dari 122.000 pengguna memanfaatkan moda transportasi umum terintegrasi di kawasan ini setiap hari.

    “Kesehatan masyarakat adalah pondasi utama kualitas hidup perkotaan. Klinik ini bukan sekadar fasilitas kesehatan baru, tetapi simbol perubahan paradigma bahwa mobilitas dan kesehatan dapat berjalan beriringan,” kata Pramono.

    Dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, kehadiran “Bunda Clinic” MRT Dukuh Atas menjadi terobosan dalam memberikan layanan kesehatan bagi warga Jakarta.

    Pramono berharap, kehadiran “Bunda Clinic” menjadi model layanan kesehatan perkotaan yang bisa direplikasi di berbagai stasiun transportasi publik strategis lainnya di Jakarta.

    “Inilah contoh bagaimana kita membangun kota yang berpusat pada manusia dan mendukung penerapan konsep Fifteen-Minute City, di mana warga dapat mengakses layanan publik dengan mudah dan cepat,” ujar Pramono.

    Pramono pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menghadirkan layanan ini. “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendukung kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang sehat, inklusif, dan berdaya saing,” katanya.

    Sementara itu, Komisaris Utama PT Bundamedik Tbk, Dr. dr. Ivan Rizal Sini, menyampaikan, klinik ini menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan umum, medical check-up, layanan “wellness”, hingga infus vitamin untuk menjaga stamina.

    Dalam momentum peresmian ini, RS Bunda juga menyediakan 100 mini medical check-up gratis bagi pengguna MRT.

    “Kami ingin masyarakat bisa dengan mudah mengetahui kondisi kesehatannya. Misalnya, ketika seseorang ingin tahu kadar gula atau tekanan darahnya, cukup datang ke klinik ini dan langsung bisa diperiksa dengan cepat,” jelas Ivan.

    Ivan menambahkan, Bunda Clinic MRT Dukuh Atas merupakan bagian dari komitmen jangka panjang PT Bundamedik untuk mendukung program Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat ekosistem kota sehat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinkes DKI Catat 1,9 Juta Kasus Mirip COVID, Pramono Sebut Tak Bakal Jadi Pandemi

    Dinkes DKI Catat 1,9 Juta Kasus Mirip COVID, Pramono Sebut Tak Bakal Jadi Pandemi

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa Ibu Kota tak akan ‘dihantam’ pandemi COVID-19 lagi. Ini setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta merilis data lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mirip COVID-19.

    “Yang pertama mengenai COVID-19 dan Influenza, kalau di Jakarta saya pastikan bukan menjadi pandemi,” kata Pramono kepada awak media di Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    “Memang ada 1-2 (kasus COVID-19 di DKI) dan saat ini COVID-19 seperti flu. Memang ada beberapa yang akhirnya (dirawat) di Puskesmas, ada yang di rumah sakit dan mereka segera bisa disembuhkan,” sambungnya.

    Meskipun gejala-gejala infeksi yang muncul mirip dengan COVID-19, Pramono mengatakan situasi ini masih bisa dikendalikan.

    ISPA Banyak Dialami Balita

    Senada, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta, dr Ovi Norfiana mengatakan kasus ISPA tercatat banyak dialami oleh balita.

    “Memang, data ISPA di DKI Jakarta saat ini ada peningkatan. Mayoritas memang terjadi pada kelompok balita ya,” kata dr Ovi.

    Sementara itu, untuk kasus COVID-19 di DKI kasusnya menurun.

    “Positivity rate-nya itu di kisaran 4,65 persen tertinggi ya. Tapi kisaran rata-rata di 0,43 persen. Jadi angka positivity ini masih di bawah batas aman 5 persen yang ditetapkan WHO, untuk COVID ya,” katanya.

    Kasus ISPA Tinggi di Puskesmas

    Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengungkapkan ISPA saat ini menjadi penyakit dengan jumlah kunjungan tertinggi di puskesmas. Penularan penyakit ini, kata Ani, sangat mudah terjadi melalui percikan droplet dan partikel aerosol di udara.

    “Total kasus ISPA di DKI Jakarta hingga Oktober 2025 sebesar 1.966.308. Peningkatan kasus terlihat mulai bulan Juli,” kata Ani kepada detikcom Kamis (16/10/2025).

    Selain di tengah cuaca yang tak menentu dan polusi udara, peningkatan kasus ISPA disebut Ani juga bisa berkaitan dengan imunitas yang turun di masyarakat. Adapun gejala ISPA di antaranya:

    BatukPilekSakit tenggorokanDemam

    “Gejala lainnya bisa berupa hidung tersumbat, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, bersin, dan suara serak. Pada kasus ISPA yang lebih berat, gejala dapat mencakup sesak napas, yang membutuhkan penanganan segera,” kata Ani.

    Tonton juga video “Menkes saat Konpers KLB gegara MBG: Teringat Covid Dulu” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/kna)

  • Zulhas Blak-blakan MBG Pekerjaan Besar, Janji Tata Kelola Diperbaiki

    Zulhas Blak-blakan MBG Pekerjaan Besar, Janji Tata Kelola Diperbaiki

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menanggapi munculnya sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, adanya masalah di lapangan bukan hal yang aneh, mengingat skala program yang sangat besar dan baru dijalankan dalam waktu singkat.

    “Makanan bergizi gratis itu 82,9 juta penerima manfaat. Pekerjaan besar. Ada masalah? Iya. Wong kita nggak ada makanan bergizi aja ada masalah. Apa lagi tiba-tiba satu tahun harus memberi makan 82,9 juta orang,” ujar Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Auditorium Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Ia menegaskan, setiap persoalan yang muncul akan terus dievaluasi agar tak menimbulkan risiko bagi penerima manfaat. “Bukan soal angka. Satupun anak kita nggak boleh ada masalah. Oleh karena itu, terus kami melakukan evaluasi,” katanya.

    Zulhas mengungkapkan, dirinya baru menerima Keputusan Presiden (Keppres) lima hari lalu untuk memimpin koordinasi antar instansi dari pusat hingga daerah dalam pelaksanaan program tersebut.

    “Saya baru terima Keppres lima hari yang lalu sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi antar instansi pemerintahan pusat sampai daerah,” ucap dia.

    Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG nantinya akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. “Sudah kami beberapa kali rapat. Nanti makan bergizi itu ketua hariannya Ibu Nanik S. Deyang. Di SK (Surat Keputusan) itu,” tambahnya.

    Sementara itu, untuk pengawasan program, pemerintah akan melibatkan lembaga yang memiliki struktur hingga ke tingkat desa, seperti halnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    “Pengawasan itu nanti yang punya kaki sampai ke desa. Itu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Punya gubernur, punya bupati, punya walikota, punya camat, sampai punya desa,” ujarnya.

    Dengan demikian, lanjut Zulhas, pengawasan bisa dilakukan secara berjenjang dan rutin. “Sehingga nanti Puskesmas, Dinas Kesehatan bisa secara rutin melakukan evaluasi. Dipimpin langsung nanti pelaksana harian Ibu Nanik,” terangnya.

    Foto: Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Sejumlah siswa saat mengikuti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jati 03 Pagi, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (7/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Ia juga menegaskan, pemerintah tengah memperbaiki tata kelola program MBG agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

    “Tata kelolanya harus diperbaiki, jelas. Hari-hari ini kami akan menyelesaikan mengenai tata kelolanya. Yang dipimpin oleh Setneg (Sekretaris Negara) nanti dan Seskab (Sekretaris Kabinet) agar tata kelolanya juga melakukan perbaikan-perbaikan,” ujar Zulhas.

    Zulhas memperkirakan, target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang baru bisa tercapai pada Maret 2026, atau mundur dari target awal akhir 2025.

    “Sehingga diperkirakan tahun 2026 Maret, itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta dengan harapan tidak ada risiko satu orang pun. Insya Allah, mohon doanya,” ucap dia.

    Ditemui usai acara, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang menjelaskan target sebesar 82,9 juta orang membutuhkan dana sekitar Rp351 triliun hingga Rp400 triliun, sementara anggaran yang diterima BGN untuk 2025 baru Rp71 triliun.

    “Dari awal kan targetnya cuma Rp71 triliun. Padahal kalau memang 82,9 itu nilainya sekitar Rp351 (triliun) sampai Rp400 triliun. Artinya kan bukan target 82,9, target kita kan Rp71 triliun,” ujar Nanik.

    Ia juga memastikan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun belum diterima BGN. “Jadi target yang harus kami selesaikan tahun ini itu sebetulnya yang Rp71 triliun. Nah kalau untuk yang 82,9 penerima manfaat itu artinya nilainya nanti yang Rp351 triliun. Berarti kalau itu, kita memang tahun 2026, insyaallah bulan Maret,” jelasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]