Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Anak SMP Sebulan Tak Sekolah, Utang Pinjol Cicilan Pinjam Teman

    Anak SMP Sebulan Tak Sekolah, Utang Pinjol Cicilan Pinjam Teman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Judi online kian marak terjadi dan melibatkan anak di bawah umur. Dilaporkan seorang siswa SMP di Kulon Prugo diduga terjerat Pinjaman Online (Pinjol) akibat bermain judi online (judol).

    Informasi ini didapatkan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, Nur Hadiyanto. Dia mengatakan siswa tersebut tak masuk sekolah hingga sebulan karena masalah ini.

    “Kami mendapat laporan tentang pelajar tingkat SMP terjerat pinjol dan judol. Awalnya pelajar yang berasal dari Kokap ini tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas selama satu bulan,” jelasnya dikutip dari Detik.com, Senin (27/10/2025).

    Masalah tersebut bermula saat siswa SMP itu bermain game online hingga kecanduan. Karena membutuhkan top up uang dalam game, dia bahkan melakukan pinjol.

    Bukan hanya itu, dia dilaporkan juga meminjam uang ke teman-temannya untuk mencicil pinjamannya. Totalnya mencapai Rp 4 juta.

    “Ya kurang lebih sekitaran Rp 4 juta yang dipinjam dari teman-temannya,” lanjut Nur.

    Utang membayar pinjol itu membuatnya takut untuk ke sekolah. Pada akhirnya, siswa tersebut bolos ke sekolah dan malu.

    Nur mengatakan Disdikpora Kulon Progo berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk memulihkan psikis siswa.

    Selain itu mengupayakan langkah terbaik bagi nasib pendidikannya. Misalnya untuk memindahkannya ke sekolah lain atau ikut program Paket B.

    “Kalau dipindahkan akan kami bantu prosesnya. Kalau tidak, yang bersangkutan bisa ikut program Kejar Paket B,” ujarnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 500 Orang Telah Disertifikasi, Dinkes Tangerang Pastikan Kelayakan Pengelola Makanan MBG – Page 3

    500 Orang Telah Disertifikasi, Dinkes Tangerang Pastikan Kelayakan Pengelola Makanan MBG – Page 3

    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada penjamah makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 34 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Kegiatan ini melibatkan sekitar 30.000 penjamah pangan, sebagai bagian dari upaya nasional meningkatkan kapasitas dan profesionalitas tenaga penjamah pangan dalam mendukung penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN Nurjaeni mengatakan, ini merupakan implementasi dari rencana kerja BGN di 2025. Sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi nasional melalui peningkatan mutu pelayanan SPPG.

    “Melalui bimtek ini, kami ingin memastikan bahwa setiap penjamah makanan memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam seluruh tahapan penyediaan makanan bergizi. Mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat,” ujar Nurjaeni, Selasa (21/10/2025).

    Ia juga diharapkan menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya higienitas, keamanan, dan keberlanjutan pangan.

    BGN menargetkan seluruh layanan SPPG bebas dari kasus kontaminasi atau kerusakan pangan, dengan prinsip zero case terhadap insiden pangan basi maupun berisiko kesehatan.

  • BGN Bekali Ratusan Penjamah Makanan di Pacitan Demi Layanan MBG Aman dan Higienis

    BGN Bekali Ratusan Penjamah Makanan di Pacitan Demi Layanan MBG Aman dan Higienis

    Pacitan (beritajatim.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat upaya peningkatan kualitas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan di Kabupaten Pacitan. Kegiatan yang berlangsung di Museum dan Galeri SBY*ANI, Sabtu (25/10/2025) itu diikuti ratusan peserta dari lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di beberapa kecamatan.

    Peserta yang hadir berasal dari SPPG Ngadirojo, Ngadirojo 1, Ngadirojo Wiyoro, Kebonagung Wonogondo, dan Kebonagung Sidomulyo. Mereka mendapat berbagai materi tentang tata kelola makanan siap saji yang higienis dan aman dikonsumsi.

    “Proses produksi pangan itu mencakup pemilihan bahan pangan, penyimpanan bahan baku, pengolahan, penyimpanan makanan jadi, pengepakan, hingga pengangkutan dan penyajiannya,” jelas Sri Hariyanti, salah satu narasumber yang juga sanitarian Dinas Kesehatan Pacitan Sabtu (25/10/2025).

    Menurutnya, aspek higienitas dan sanitasi pangan menjadi perhatian utama agar makanan yang disajikan dalam program MBG aman dari kontaminasi maupun penyakit akibat pangan. Bimtek kali ini juga menjadi ajang refreshing materi yang sebelumnya telah diberikan langsung oleh BGN di tiap SPPG.

    “Jadi ini semacam penyegaran. Kami ingin memastikan para penjamah makanan benar-benar paham dan menerapkan prinsip sanitasi pangan yang baik,” tambah Sri.

    Sementara itu, Nurjaeni, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Kerja BGN tahun 2025. Tujuannya, meningkatkan kompetensi dan keterampilan penjamah makanan di seluruh wilayah layanan MBG.

    “Salah satu bukti kompetensi itu adalah sertifikat bagi penjamah makanan. Ini menjadi standar agar kualitas penyediaan MBG, mulai dari pengadaan bahan hingga pendistribusian, memenuhi syarat laik higieni sanitasi,” terang Nurjaeni.

    Ia menegaskan, BGN terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kasus-kasus kerusakan makanan yang sempat terjadi di lapangan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk memperkuat tata kelola MBG melalui penyediaan infrastruktur SPPG yang lengkap, disertai dengan SOP dan panduan pelaksanaan yang dimonitor serta dievaluasi secara berkelanjutan.

    “Melalui kegiatan ini kami berharap layanan MBG di Pacitan semakin berkualitas dan kasus-kasus kerusakan makanan bisa ditekan hingga zero case,” tegasnya.

    Nurjaeni juga memberi semangat kepada para peserta agar terus bekerja dengan dedikasi tinggi. “Bapak dan ibu semua adalah orang-orang hebat yang menyiapkan generasi masa depan yang kuat dan sehat,” ujarnya.

    Bimtek Penjamah Makanan MBG di Pacitan dijadwalkan berlangsung hingga Minggu (26/10/2025). Pada hari kedua, kegiatan akan diikuti 750 peserta dari 15 SPPG lainnya, diantaranya SPPG Punung, Donorojo, dan Pacitan Kota. (tri/ian)

  • PT Telkom dan BMM Inisiasi Program GESIT Untuk Percepatan Penurunan Stunting di Situbondo

    PT Telkom dan BMM Inisiasi Program GESIT Untuk Percepatan Penurunan Stunting di Situbondo

    Situbondo (beritajatim.com) – Upaya mempercepat penurunan angka stunting terus digencarkan oleh PT Telkom dan Baitulmaal Muamalat (BMM) khususnya pada ibu hamil, balita dan keluarga berisiko stunting. Hal ini ditunjukkan dengan diluncurkannya program Gerakan Edukasi dan Intervensi Stunting Terpadu (GESIT) untuk para warga di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

    Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (21/10) ini diisi dengan berbagai rangkaian edukasi gizi, pemberian alat sarana prasarana Posyandu serta pembagian Paket Makan Tambahan (PMT) kepada keluarga sasaran. Melalui pendekatan terpadu, program GESIT berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta penerapan pola makan sehat dan bergizi seimbang di lingkungan keluarga.

    Nugroho Adi Pracoyo selaku Manajer General Support PT Telkom dalam sambutannya menyampaikan, kolaborasi ini merupakan wujud nyata kepedulian PT Telkom terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    “Kita mungkin tidak bisa membangun masa depan anak-anak kita, tapi kita bisa membangun anak-anak yang siap untuk masa depan. Program gizi bukan hanya tanggung jawab sosial tapi juga investasi berkelanjutan untuk negeri. Membangun manusia unggul adalah inti dari pembangunan berkelanjutan. Dari gizi menuju produktifitas, dari kepedulian menuju keberlanjutan,” ujar Nugroho

    Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Situbondo, Layli Rizqi menambahkan, kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan yang mengedepankan sinergi antara sektor korporasi dan lembaga sosial.

    “Kami berbangga hati, karena dikegiatan ini nanti ibu-ibu akan mendapatkan sosialisasi edukasi mengenai pola asuh dan bagaimana memberikan makanan yang tepat pada anak. Mewakili Dinas Kesehatan Situbondo kami mengucapkan terima kasih kepada PT Telkom atas bantuan alat antropometri lengkap untuk posyandu, pemberian Paket Makanan Tambahan (PMT) bisa dimanfaatkan dengan baik untuk anak-anak yang terpilih agar menjadi generasi yang sehat dan tumbuh secara gizi kedepan,” kata Layli

    Kegiatan ini mendapatkan apresisasi dari Narwiyoto, S.H selaku Kepala Desa Klatakan. Ia mengungkapkan pelaksanaan program ini menjadi harapan bagi warga Situbondo untuk hidup lebih sehat melalui berbagai edukasi gizi dan bantuan sarana Posyandu.

    “Kami sangat berterima kasih kepada PT Telkom dan BMM atas perhatian besar yang diberikan kepada masyarakat Desa Klatakan. Program ini bukan hanya membawa bantuan, tapi juga membawa semangat dan harapan bagi warga kami untuk hidup lebih sehat. Dengan adanya edukasi gizi dan bantuan sarana Posyandu, kami berharap anak-anak di desa kami tumbuh menjadi generasi yang kuat, cerdas dan berdaya saing,” tutur Narwiyoto.

    Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian, PT Telkom dan BMM berharap program GESIT mampu memberikan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran gizi, kesehatan keluarga serta menurunkan prevalensi stunting di wilayah Situbondo. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk menggerakkan berbagai pihak dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas dan berkualitas. (aga/ted)

  • Bangunan Puskesmas Jatirogo Tuban Retak Usai Hujan Deras, Layanan Dipindah ke Posko Jatiklabang

    Bangunan Puskesmas Jatirogo Tuban Retak Usai Hujan Deras, Layanan Dipindah ke Posko Jatiklabang

    Tuban (beritajatim.com) – Dua hari diguyur hujan deras, bangunan Puskesmas Jatirogo di Kabupaten Tuban mengalami kerusakan cukup parah di beberapa bagian. Kerusakan itu diduga akibat pergeseran tanah setelah luapan air sungai di belakang puskesmas menggerus tanggul hingga longsor.

    Untuk menghindari dampak yang lebih buruk, pelayanan kesehatan sementara dipindahkan ke Posko Jatiklabang. Keputusan ini diambil agar masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan tanpa terganggu kondisi bangunan yang tidak aman.

    Plt Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban, drg. Roikan, memastikan pelayanan tetap berjalan. “Dialihkan di lokasi terdekat yakni di Posko Jatiklabang yang diperkirakan 30 menit dari Puskesmas,” ujar Roikan, Jumat (24/10/2025).

    Kerusakan bangunan terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Jatirogo pada Rabu (22/10/2025) sore. Air sungai di belakang puskesmas meluap dan menyebabkan tanggul jebol. Akibatnya, area belakang puskesmas longsor, pagar roboh, paving halaman ambles, dan muncul retakan di beberapa bagian bangunan utama.

    Sehari setelah kejadian, pada Kamis (23/10/2025), para pegawai puskesmas terlihat memindahkan peralatan medis ke tempat aman. “Harapannya dengan pengalihan ini, akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat tetap terlayani dengan baik,” terang Roikan.

    Selain Posko Jatiklabang, pihaknya juga memaksimalkan penggunaan Polindes di wilayah Jatirogo untuk mendukung layanan sementara. “Kami juga berkoordinasi dengan Dinas PU terkait hal ini,” tambahnya.

    Menurut Roikan, hasil koordinasi awal dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan perlunya analisis struktur bangunan agar kerusakan tidak semakin parah. “Hasil diskusi kemarin, katanya ada plengsengan yang bisa menahan bangunan seperti itu, akan tetapi untuk anggaran ya bisanya di tahun 2026,” pungkasnya. [dya/beq]

  • Wabup Djoko: Perlu Ada Porsi Khusus Perlindungan Perempuan dalam APBD Jember

    Wabup Djoko: Perlu Ada Porsi Khusus Perlindungan Perempuan dalam APBD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Wakil Bupati Djoko Susanto meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan mengalokasikan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2026.

    Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember resmi hilang tahun depan, dan fungsi-fungsinya didistribusikan ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

    Dengan adanya peristiwa kekerasan seksual yang dialami kader perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Wabup Djoko mengatakan, perlindungan terhadap perempuan dan kelompok rentan harus mendapatkan porsi perhatian khusus kendati DP3AKB sudah tidak ada.

    “Jangan porsinya itu dipukul rata semua. Kekerasan seksual dan masalah perempuan adalah hal yang sangat mendasar, Mesti harus ada perhatian khusus, harus ada alokasi khusus,” kata Djoko, Jumat (24/10/2025).

    Djoko berharap, kendati fungsi perlindungan perempuan dari DP3AKB sudah dialihkan ke dinas lain, penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak kendor. “Hal seperti itu harus ditangani secara koordinatif dengan masing-masing dinas atau fungsi. Cuma kalau penanganan itu ada di sub dinas, apakah mampu?” katanya. [wir]

  • Polisi Bongkar 4 Kelompok di Balik Pesta Sesama Jenis di Surabaya

    Polisi Bongkar 4 Kelompok di Balik Pesta Sesama Jenis di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Polisi mengungkap keberadaan empat kelompok yang berperan dalam pesta sesama jenis yang digelar di salah satu hotel di kawasan Siwalan Kerto, Surabaya, pada Minggu (19/10/2025). Keempat kelompok itu terdiri atas pendana, admin utama, admin pembantu, dan peserta.

    Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto, menjelaskan bahwa setiap kelompok memiliki tugas berbeda. MR berperan sebagai pendana utama acara bertajuk Siwalan Party tersebut. Ia diminta menyediakan dana oleh RK, yang berperan sebagai admin utama.

    “RK sebagai admin utama bertugas membuat flyer, menunjuk admin pembantu untuk mencari peserta, serta menyusun acara hingga menyeleksi peserta yang boleh ikut dan tidak,” ujar Edy, Kamis (23/10/2025).

    Menurut Edy, RK dibantu tujuh admin pembantu untuk merekrut peserta dan mengatur jalannya acara yang berlangsung di hotel Midtown Residence Surabaya. Acara tersebut akhirnya digerebek polisi di tengah kegiatan, dan seluruh peserta diamankan ke Mapolrestabes Surabaya.

    Dari hasil pemeriksaan, 34 orang yang diamankan kini ditetapkan sebagai tersangka, sesuai peran masing-masing. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti, termasuk obat perangsang dan bukti digital percakapan grup daring yang digunakan untuk koordinasi kegiatan. “Pendana berinisial MR memberikan dana sekitar Rp1,7 juta untuk pemesanan kamar hotel dan pembelian perlengkapan acara,” jelas Edy.

    Penyidik membagi 34 tersangka menjadi empat kelompok utama: pendana, admin utama, admin pembantu, dan peserta. Polisi menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak bersifat komersial, namun tetap melanggar hukum dan norma sosial.

    “Motif mereka bukan mencari keuntungan, tetapi kegiatan pribadi yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan,” kata Edy.

    Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang turut mendampingi pemeriksaan juga menyebut bahwa sebagian peserta dinyatakan positif HIV/AIDS setelah menjalani tes kesehatan. [kun]

  • Antisipasi ISPA Saat Pancaroba, Pemkot Surabaya Gratiskan Vaksin PCV untuk Balita Surabaya 23 Oktober 2025

    Antisipasi ISPA Saat Pancaroba, Pemkot Surabaya Gratiskan Vaksin PCV untuk Balita Surabaya 23 Oktober 2025

    Antisipasi ISPA Saat Pancaroba, Pemkot Surabaya Gratiskan Vaksin PCV untuk Balita
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya gratiskan vaksinasi pneumonia bagi para balita untuk antisipasi penyebaran infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama musim pancaroba.
    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, berdasarkan data yang dihimpunnya, kasus ISPA menunjukkan angka fluktuatif selama 10 tahun terakhir.
    “Sangat dipengaruhi oleh perubahan musiman, kondisi lingkungan, serta dinamika kepadatan dan mobilitas penduduk kota metropolitan,” kata Nanik, saat dikonfirmasi, Kamis (23/10/2025).
    Musim pancaroba merupakan periode kritis dalam mencegah lonjakan kasus ISPA.
    Dengan demikian, Dinkes Surabaya gratiskan imunisasi
    pneumococcal conjugate vaccine
    (PCV) untuk balita.
    “Selain program pemerintah, masyarakat yang butuh perlindungan tambahan terhadap influenza, vaksinasi dapat dilakukan secara mandiri di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) swasta,” ucapnya.
    Di sisi lain, Dinkes Surabaya memberi instruksi kepada seluruh tenaga kesehatan untuk mendeteksi dini indikasi ISPA.
    Tujuannya, mencegah penyakit itu berkembang menjadi pneumonia.
    “Kami menerapkan pelaporan kasus secara
    real-time
    melalui aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) Kemenkes RI,” kata dia. 
    “Sistem ini memungkinkan Dinkes menganalisis tren kasus untuk menilai potensi KLB (kejadian luar biasa) dan mengambil langkah cepat bila ditemukan lonjakan kasus di suatu wilayah,” ucap dia. 
    Nanik mengimbau agar masyarakat menjaga daya tahan tubuh dengan selalu mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, serta rutin olahraga
    “Dan segera memeriksakan diri ke fasyankes jika muncul gejala ISPA seperti demam, batuk, atau sesak napas, terutama pada balita dan lansia, untuk deteksi dan penanganan dini,” ujar dia. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendukbangga Kunker ke Kepulauan Riau, Pantau Layanan KB hingga MBG

    Mendukbangga Kunker ke Kepulauan Riau, Pantau Layanan KB hingga MBG

    Jakarta –

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Mendukbangga/Ka. BKKBN), Wihaji melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan ini untuk memantau pelaksanaan sejumlah program yang diampu Kemendukbangga.

    “Program yang dipantau adalah penyelenggaraan quick wins Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, operasional pelaksanaan
    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil dan ibu menyusui,” tulis Kemendukbangga dalam siaran pers, Kamis (23/10/2025).

    Wihaji juga meninjau Pelayanan KB gratis di Puskesmas Batu X Tanjungpinang, didampingi Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad; Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Hj. Dewi Kumalasari Ansar; Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Rohina, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Moh. Bisri.

    Kunjungan tersebut sebagai perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan program keluarga berencana di daerah. Kehadiran Wihaji di Puskesmas Batu X Tanjungpinang, untuk memastikan layanan kesehatan, terutama terkait program keluarga berencana, berjalan optimal.

    Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat pembangunan keluarga berkualitas dan mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Wihaji berharap kunjungan seperti ini dapat memacu kinerja pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan KB demi kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu upaya pengendalian penduduk adalah untuk menghindari 4 Terlalu bagi pasangan usia subur. Yakni, Terlalu muda menikah di mana usia kurang dari 21 tahun bagi wanita; Terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari 3 tahun; Terlalu banyak anak lebih dari dua orang: dan Terlalu tua hamil dan melahirkan di usia lebih dari 35 tahun.

    Kunjungan lapangan berlanjut ke Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) TPA Asri, di Jalan Kuantan, Tanjungpinang. Di lokasi ini, Wihaji meninjau langsung kegiatan pengasuhan anak terpadu. Tamasya merupakan salah satu program quick win Kemendukbangga/BKKBN, dalam membangun ketahanan keluarga sejak usia dini.

    Program ini merupakan bagian dari kecemasan di masyarakat perkotaan, khususnya kaum pekerja perempuan. Negara pun hadir dengan menghadirkan program Tamasya. Kini mereka merasa lebih tenang bekerja karena anak bisa dititipkan di Tempat Penitipan Anak (TPA) berbasis Tamasya.

    Dalam kunjungannya, Wihaji menyerahkan bantuan berupa BKB KIT dan Alat Permainan Edukatif (APE) kepada pengelola TPA Tamasya Asri.

    • Kunjungan ke SPPG, Bumil dan Busui

    Dalam kunjungan ke SPPG dan lokasi penerima manfaat, Wihaji menegaskan komitmennya untuk memastikan program MBG menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar di Kepulauan Riau.

    Wihaji mengatakan program MBG di kementeriannya difokuskan pada tiga kelompok sasaran utama (3B) yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita non PAUD, dalam rangka memperkuat ketahanan gizi dan mencegah stunting.

    Dengan menggunakan sepeda motor usai meninjau SPPG, Menteri Wihaji, mengunjungi para penerima manfaat MBG Ibu Hamil dan Ibu Menyusui di Tanjungpinang. MBG 3B, kata Menteri, harus tepat sasaran.

    “Kita cek dan evaluasi langsung agar benar-benar diterima oleh penerima manfaat. Karena tidak mungkin SPPG mengantar satu per satu,” jelas Wihaji.

    Maka, pendistribusian dilakukan lewat posyandu atau titik tertentu dengan bantuan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

    Didampingi Gubernur Kepri, Wihaji menjelaskan pendistribusian MBG 3B menggunakan sepeda motor dalam dua bulan terakhir untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.

    “Peruntukan program ini fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan, karena di fase inilah risiko stunting paling tinggi,” tambahnya.

    • Dukungan Pemerintah Daerah

    Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program MBG 3B. “Kita bantu dari sisi daerah. Termasuk memberikan insentif kepada pendamping,” kata Ansar Ahmad.

    Di perkotaan, menurut Ansar, dapur MBG sudah siap beroperasi. Ada beberapa tinggal menunggu verifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN). “Kita pastikan lokasinya dan tempatnya higienis, jauh dari potensi lalat atau gangguan lainnya,” pungkas Ansar.

    Selanjutnya, pada malam di hari yang sama Wihaji menutup malam puncak Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Nasional (ADUJAKNAS) 2025 di Tugu Sirih, Pelataran Gurindam 12, Tepi Laut Tanjungpinang.

    (prf/ega)

  • Evaluasi SPPG, Fraksi Gerindra DPRD Malang: Jangan Matikan Program MBG

    Evaluasi SPPG, Fraksi Gerindra DPRD Malang: Jangan Matikan Program MBG

    Malang (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang mengkritik rencana sejumlah pihak yang berupaya menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca insiden dugaan keracunan yang melibatkan siswa MTs Al Khalifah, Kepanjen, Kabupaten Malang.

    Gerindra berpendapat bahwa penghentian program tersebut adalah langkah reaktif yang justru dapat merugikan masyarakat penerima manfaat.

    Ketua Fraksi Gerindra, Zia’ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada perbaikan sistem dan peningkatan pengawasan daripada menonaktifkan program yang baru berjalan. “Evaluasi boleh, tapi jangan matikan program. Kalau ada masalah, yang dibenahi sistemnya, bukan programnya,” kata Zia dalam sebuah wawancara pada Kamis (23/10/2025).

    Zia menambahkan, pencegahan kasus serupa di masa depan bisa dilakukan dengan percepatan penerbitan Surat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Sertifikat ini menjadi standar utama bagi pengelola makanan untuk memastikan kebersihan dan keamanan pangan. “Kalau sudah ada SLHS, sudah ada pakemnya. Semua pengelola SPPG wajib patuh. Jadi tidak seharusnya setiap insiden langsung dijadikan alasan menghentikan program,” tegasnya dengan nada kritis.

    Menurut Zia, MBG merupakan program nasional yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat kecil, khususnya pelajar. Ia juga menegaskan bahwa program yang baru berjalan belum genap satu tahun ini wajar jika masih menghadapi beberapa kekurangan yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

    “Namanya program baru, tentu masih banyak penyesuaian. Tapi jangan buru-buru memvonis gagal. Yang dibutuhkan sekarang adalah pengawasan, bukan pembekuan,” ujar Zia.

    Zia tidak hanya menyoroti permasalahan pada program MBG itu sendiri, tetapi juga mengkritik lambannya proses penerbitan SLHS oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Dari total 71 SPPG yang mengajukan izin, baru 35 unit yang sudah mengantongi izin resmi, sementara sisanya masih menunggu proses pemeriksaan lapangan.

    “Dinas Kesehatan jangan lamban. Kalau pengelola SPPG sudah proaktif, mestinya pemerintah juga gerak cepat. Jangan biarkan masalah administrasi menghambat layanan untuk anak-anak,” kritiknya.

    Lebih lanjut, Zia mengingatkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran untuk mempercepat penerbitan SLHS, menyusul kasus serupa yang terjadi di berbagai daerah. “Pusat sudah minta percepatan, tapi di daerah jangan justru memperlambat. Kalau semua patuh pada regulasi, peristiwa semacam itu bisa dicegah,” tandasnya. [yog/suf]