Kementrian Lembaga: Dinkes

Pengabdian Kemanusiaan, Bhakti Kanyini Ausindo 2025 Wujudkan Aksi Sosial untuk Warga Bayah

Liputan6.com, Jakarta – Kegiatan Bakti Sosial Bhakti Kanyini Ausindo 2025 di SMKN 1 Panggarangan, Bayah, Banten, menjadi wujud nyata kolaborasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Australian Defence Force (ADF), Yayasan Budha Tzu Chi dan seluruh stake holders dari pemerintah daerah setempat dan warga sipil dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari latihan gabungan internasional yang mengedepankan kerja sama kemanusiaan lintas sektor.

Menurut dr. Ruth Oni Angriani A., MARS, dari Yayasan Budha Tzu Chi, aksi kemanusiaan lahir dari kerja sama resmi antara Tzu Chi dan TNI melalui nota kesepahaman yang telah terjalin sejak lama.

“Setiap kali ada tanggap darurat dari TNI, kami ikut turun karena misi kami juga di bidang kemanusiaan dan medis. Kami senang bisa kembali mendukung masyarakat, meski lokasinya jauh,” ujar Ruth di lokasi kepada awak media, Kamis (30/10/2025).

Dia menuturkan, semangat kemanusiaan menjadi fondasi setiap kegiatan Tzu Chi, termasuk dalam kolaborasi kali ini.

“Kami sudah komit pada tanggap darurat sejak tsunami Aceh. Kami juga aktif membangun rumah di Palu dan daerah terdampak lainnya. Prinsip kami, membantu tanpa batas, bekerja sama dengan instansi pemerintah, agar setiap bantuan tepat sasaran,” tegas dia.

Ruth mengungkap, dalam kegiatan di Bayah, Yayasan Budha Tzu Chi menurunkan empat dokter gigi, delapan dokter umum, serta tenaga perawat dan analis farmasi. Mereka juga membawa obat-obatan sesuai standar operasi prosedur, disesuaikan dengan kebutuhan pasien.

“Kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Lebak dan TNI, agar dunia melihat bahwa Indonesia benar-benar bergotong royong dalam urusan kemanusiaan,” jelas dr. Ruth.

31/10/2025 04:09
DPRD Kota Kediri Dorong Warga Manfaatkan Layanan Kesehatan BPJS dan Pemeriksaan Gratis

Kediri (beritajatim.com) – Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak pelayanan kesehatan terus digencarkan oleh DPRD Kota Kediri. Anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasyi, menggelar sosialisasi produk hukum terkait pelayanan kesehatan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Gedung Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Rabu (29/10/2025) malam.

Kegiatan yang dihadiri puluhan warga tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi terkait akses layanan kesehatan yang difasilitasi pemerintah, termasuk program pemeriksaan gratis dan pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dalam kegiatan itu, Imam Wihdan didampingi oleh Kabid Pelayanan Kesehatan dan PSDK Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dwi Sunaryati, bersama Kepala Kelurahan Lirboyo dan Ketua LPMK setempat, Nanang Priyo Basuki.

Warga yang hadir diberi kesempatan untuk berdialog langsung dan menyampaikan berbagai persoalan kesehatan di lingkungan mereka, mulai dari keterbatasan fasilitas posyandu, kendala dalam penggunaan KIS, hingga mekanisme pelayanan kesehatan gratis. Semua pertanyaan dijawab secara terbuka oleh narasumber dan Imam Wihdan.

“Karena banyak program dari pemerintan itu yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi nggak sampai. Karena itu kurang sosialisasi tadi, salah satunya mengenai pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis dari Nasional sudah ada anggaran dana yang sudah disiapkan, tetapi sekarang tidak begitu ke pakai. Eman kan seharusnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” terangnya.

Menurut Imam, sebagian besar warga sebenarnya sudah tercakup dalam program jaminan kesehatan pemerintah, namun tingkat pemanfaatannya masih rendah. Ia menilai pentingnya profiling kesehatan oleh kader di tingkat kelurahan agar pemerintah bisa memberikan penanganan yang lebih tepat sasaran.

“Yang jelas semua warga atau masyarakat sudah di cover oleh pemerintah tetapi pencapainya masih rendah dibawah 10 persen. Tadi sudah saya sampaikan kepada petugas pelayanan kesehatan tolong kepada para kader bahwa profiling kesehatan buat warga itu sangat penting. Karena itu yang memberikan informasi kira kira masyarakat itu perlu di treatmen seperti apa?. Untuk di Kota Kediri sekarang tidak lagi berfikir mengobati orang sakit tetapi yang bener menyehatkan yang sehat sekarag,” ungkap Imam.

Imam juga mengingatkan warga bahwa mereka dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disediakan Pemerintah Kota Kediri, termasuk sembilan puskesmas dan 36 puskesmas pembantu di tiga kecamatan. Aspirasi dan masukan dari warga yang muncul dalam kegiatan itu, lanjutnya, akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan perubahan peraturan daerah (Perda) bidang kesehatan.

”Kebetulan saya ditunjuk dan dikasih amanah duduk di komisi A bidang hukum dan pemerintahan. Salah satu yang kita kaji prihal Perda tentang kesehatan. Karena capaian BPJS kita sudah 100 persen serta dua tahun lalu kita sudah keluarkan Perda tentang penanangan TBC seberapa jauh implementasinya di masyarakat. Kita lagi pastikan supaya Perda yang sudah ada bener bener mambawa dampak positf di masyarakat,” harapnya. [nm/beq]

30/10/2025 14:21
695 Siswa di Gunungkidul Keracunan MBG, BGN Hentikan Sementara Operasional SPPG Planjan

Hingga Kamis (30/10/2025) pukul 11.00 WIB, total terdapat 45 siswa yang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dengan gejala ringan. Dari jumlah tersebut, RSUD Saptosari menangani 18 siswa, sementara 27 siswa lainnya dirawat di Puskesmas Saptosari.

Direktur RSUD Saptosari, Damaynti Mustikarini, menyampaikan bahwa saat ini, dari 18 siswa yang ditangani di rumah sakit, 1 pasien menjalani rawat inap, 3 pasien berada dalam tahap observasi, dan 14 pasien lainnya menjalani rawat jalan. Ia memastikan seluruh pasien dalam kondisi stabil dan telah mendapatkan perawatan sesuai prosedur medis.

“Tidak ada gejala berat yang ditemukan. Pasien yang sempat dirawat inap juga sudah menunjukkan perkembangan positif,” ujar Damayanti.

Dari hasil pendataan awal, jumlah siswa di SMK Negeri 1 Saptosari tercatat sebanyak 476 orang, sementara SMP Negeri 1 Saptosari memiliki 186 siswa. Puskesmas dan Dinas Kesehatan masih terus melakukan verifikasi untuk memastikan data jumlah siswa yang terdampak sesuai dengan kondisi di lapangan.

30/10/2025 12:43
Viral Video Suami Panik Tak Temukan Petugas Puskesmas Saat Istri Hendak Melahirkan di Semarang Regional 30 Oktober 2025

Viral Video Suami Panik Tak Temukan Petugas Puskesmas Saat Istri Hendak Melahirkan di Semarang
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Video yang beredar di media sosial memperlihatkan momen memilukan ketika seorang suami panik mencari pertolongan medis saar istrinya hendak melahirkan, beredar di media sosial.
Sang suami melarikan istrinya ke Puskesmas Karangmalang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Namu, tak ada satu pun petugas di Puskesmas itu. Ia pun kebingungan dan panik.
Peristiwa itu disebut terjadi pada Selasa (29/10/2025) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.
Dalam video yang diunggah warganet, sang suami, yang diketahui bernama Slamet, tampak berulang kali memanggil dan mencari tenaga medis di dalam gedung puskesmas.
Namun suasana terlihat sepi, bahkan ruang rawat jalan tampak kosong tanpa satu pun petugas berjaga.
Puskesmas Karangmalang berlokasi di Jalan Soebagiono Tjondro Koesoemo, Karangmalang, Mijen.
Hingga kini, video tersebut ramai diperbincangkan dan menuai beragam reaksi warganet yang menyoroti lambannya pelayanan publik di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu.
Dikonfirmasi soal kasus tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang, M Abdul Hakam, tak membantah peristiwa tersebut.
Namun, ia tak menjelaskan mengapa tak ada ada satu pun petugas di puskemas tersebut. Yang jelas, kata dia, pasien sudah melahirkan dengan selamat.
Ia juga berjanji bakal memproses ASN yang dianggap bertanggung jawab di puskesmas tersebut.
“Alhamdulillah sudah persalinan (istri pira yang viral di media sosial tersebut),” kata Hakam saat dikonfirmasi, Kamis (30/10/2025).
Dia juga menegaskan bahwa pasien tersebut melakukan persalinan di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Mijen.
“Iya persalinan di RSUD Mijen,” ujarnya.
Hakam juga sempat mengirimkan video testimoni pasien yang viral di media sosial itu setelah melakukan persalinannya.
“Iya (betul),” jawab Hakam saat ditanya soal kesamaan pasien yang persalinan di RSUD Mijen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/10/2025 11:37
Menteri PAN-RB apresiasi “Pemerintahan Kolaboratif” Gubernur Jateng

penyederhanaan birokrasi tidak sekadar perampingan struktur, tetapi transformasi pelayanan publik yang menghadirkan kesejahteraan rakyat

Semarang (ANTARA) – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menekankan “collaborative government” (pemerintahan kolaboratif) dalam menjalankan roda pemerintahannya.

“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Ahmad Luthfi bahwa ‘collaborative government’ menjadi penting dalam reformasi birokrasi dan mendorong program prioritas,” katanya saat Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, di Semarang, Rabu.

Ia mendorong kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) atau unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah bisa saling berkolaborasi untuk mempercepat program-program prioritas.

“Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, termasuk diantaranya bagaimana pentingnya collaborative government, supaya para OPD di semua kabupaten/kota di Jateng itu bisa saling berkolaborasi,” katanya.

Menurut dia, penyederhanaan birokrasi tidak sekadar perampingan struktur, tetapi transformasi pelayanan publik yang menghadirkan kesejahteraan rakyat.

Untuk penyederhanaan struktur organisasi, kata dia, sudah ada 38 Pemerintah Provinsi (pemprov) , 318 pemerintah kabupaten (Pemkab), dan 82 pemerintah kota (pemkot).

Ia menambahkan penyesuaian sistem kerja juga sudah dilakukan di 32 pemprov, 329 pemkab, dan 85 pemkot.

“Jawa Tengah termasuk provinsi yang sudah mendapat nilai 90 lebih. Dari survei, 53 persen responden merasakan dampak positif dari penyederhanaan birokrasi,” kata Rini.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan hasil penataan kelembagaan tahun 2025 di Jateng meliputi pengurangan dari 35 OPD menjadi 34 OPD.

Selain itu, pengurangan cabang dinas sebanyak tiga lembaga, dan pengurangan sebanyak 14 UPT dari 153 unit menjadi 139 UPT.

“Ada beberapa OPD yang kita gabung, cuma ada yang kita tambah tanpa bertentangan dengan nomenklatur di kementerian. Mengecilkan fungsi saja tidak cukup, tetapi yang paling utama adalah menjadi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

“Ini yang akan kita tindaklanjuti sebagai pembelajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” lanjutnya.

Tidak kalah penting adalah terkait “collaborative government”, yakni setiap program tidak hanya dikerjakan oleh satu OPD saja, tetapi semua OPD ikut terlibat, serta menggandeng partisipasi instansi vertikal lain, sepertipihak swasta, dan masyarakat.

Ia mencontohkan program pengentasan kemiskinan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial saja, tetapi juga Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, dan OPD lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

29/10/2025 19:16
Kasus ISPA Merebak, Dokter: Jangan Dianggap Remeh

Yogyakarta, Beritasatu.com – Kasus infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) kembali marak belakangan ini. Tak hanya di Jakarta, tetapi juga daerah lainnya termasuk Yogyakarta. Menanggapi kondisi ini, dr Farindira Vesti Rahmasari mengingatkan peningkatan kasus ISPA saat ini harus menjadi perhatian serius terutama untuk anak balita, individu pemilik komorbid, dan orang lanjut usia (lansia).

Berdasarkan data nasional, prevalensi ISPA pada anak balita mencapai 34,2%, meningkat dibandingkan data pada survei sebelumnya.

“Anak-anak balita dan lansia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ISPA. Penyakit ini bahkan menjadi salah satu penyebab utama kematian pada anak balita,” kata dr Farindira saat ditemui Rabu (29/10/2025).

“Kalau kita lihat dari data Dinas Kesehatan Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul, kasus ISPA naik hingga dua kali lipat dibandingkan 2024,” tambahnya.

Dokter Farindira menilai kenaikan kasus ISPA ini, selain karena cuaca yang tidak menentu dan polusi udara juga dikarenakan meningkatnya aktivitas masyarakat pascapandemi. Ia menekankan, jika tidak segera ditangani, ISPA bisa berkembang menjadi komplikasi berat seperti bronkitis, pneumonia, hingga gagal napas.

“Infeksi yang awalnya hanya di saluran pernapasan atas bisa berkembang menjadi radang paru, dan dalam kondisi berat dapat menyebar ke organ lain hingga menyebabkan sepsis. Kondisi ini berbahaya karena bisa menyebabkan penurunan kesadaran bahkan kematian,” tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan Farindira mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah bepergian atau saat batuk dan bersin, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau siku bagian dalam jika sedang batuk atau bersin, menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau siku bagian dalam.

“Pakai masker saat berada di tempat yang ramai atau ketika ada orang sakit. Jangan lupa vaksinasi, seperti vaksin influenza dan pneumonia karena ini membantu menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan berat. ISPA bukan penyakit sepele,” tutup dr Farindira.

29/10/2025 16:00
Kepanikan di Sekolah Saptosari Saat Ratusan Murid Diduga Keracunan MBG, Kamar Mandi Penuh Siswa Sakit Perut

Kabar ratusan siswa yang keracunan itu segera sampai ke telinga Bupati Gunungkidul, yang langsung mendatangi RSUD Saptosari pada Rabu sore. Dalam kunjungannya, bupati terlihat berbincang dengan sejumlah siswa dan tenaga medis yang tengah memberikan perawatan.

“Saya minta Dinas Kesehatan segera melakukan penyelidikan terkait sumber makanan MBG ini, supaya kejadian serupa tidak terulang,” ujar Bupati usai meninjau lokasi.

Bupati juga menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa tersebut dan meminta semua pihak terkait, termasuk penyedia makanan program MBG, untuk bertanggung jawab dan memastikan standar kebersihan makanan terpenuhi.

29/10/2025 15:43
Program Makanan Bergizi Gratis, Dinkes Kukar Siapkan Pendampingan 827 Posyandu dan 43 Ribu Balita

Liputan6.com, Tenggarong Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan pelaksanaan program makanan bergizi gratis bagi kelompok rentan yang akan dimulai pada 2025. Program ini melibatkan 827 posyandu dan lebih dari 43 ribu balita, dengan pendampingan langsung dari Dinas Kesehatan dan kader posyandu di seluruh wilayah Kukar.

Plt Kepala Dinkes Kukar, Kusnandar, mengatakan program ini menyasar balita dan lansia sebagai kelompok prioritas dalam misi pembangunan Kukar 2025–2029.

“Dinas Kesehatan itu kebagian dua kegiatan, pendampingan kader posyandu dan kontrol keamanan serta gizi makanan,” kata Kusnandar, Senin (28/10/2025).

Dalam RPJMD Kukar 2025–2029, target balita penerima manfaat tercatat 43.858 anak pada 2025, dengan penyesuaian sekitar 10 persen setiap tahun. Sementara data sasaran lansia sedang disiapkan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Menurut Kusnandar, upaya pemerintah bukan sekadar membagikan makanan siap saji, tetapi memastikan pemantauan pertumbuhan dan edukasi gizi seimbang berjalan optimal di posyandu.

“Kalau di posyandu itu kan ada enam standar pelayanan minimal. Fokus kami meningkatkan kapasitas kader agar pelayanan di lapangan makin baik,” tegasnya.

Setidaknya 25 kompetensi dasar akan diberikan kepada kader yang mengikuti pelatihan. Beberapa wilayah disebut sudah lebih maju, seperti Loa Janan yang rutin melakukan kegiatan penimbangan serentak.

29/10/2025 13:04
Program Etam Sejahtera: Cukup dengan KTP, Warga Kukar Kini Bisa Berobat Gratis

Liputan6.com, Tenggarong Di tengah ruang tunggu puskesmas yang ramai, seorang ibu berusaha menenangkan anaknya yang demam. Ia tak membawa membawa banyak dokumen, hanya mengulurkan KTP Kutai Kartanegara saat petugas memanggil namanya. Meski sederhana, kartu itu membawa ketenangan: cukup untuk memastikan anaknya mendapat perawatan tanpa harus memikirkan biaya.

“Cukup membawa KTP ke fasilitas kesehatan dan insyaallah akan dilayani sebagaimana mestinya,” ujar Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri.

Kemudahan itu hadir lewat Program Etam Sejahtera, layanan berobat gratis yang memastikan seluruh warga Kutai Kartanegara (Kukar) terlindungi jaminan kesehatan. Program ini menjadi bagian dari Misi 1 RPJMD Kukar 2025–2029, yakni pemerataan pelayanan dasar, termasuk kesehatan.

Aulia menegaskan bahwa Etam Sejahtera berjalan melalui kerja sama langsung dengan BPJS Kesehatan. Pemerintah kabupaten menanggung penuh iuran BPJS bagi warga Kukar yang terdaftar sebagai peserta aktif.

“Program ini kami kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini tingkat keanggotaan BPJS Kesehatan di Kukar sudah di angka 103 persen, dengan total pembiayaan yang didanai oleh pemda untuk warga Kukar,” tegasnya.

Kerja sama tersebut telah tertuang dalam nota kesepahaman (MoU). Pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp 103 miliar untuk menjamin pelayanan kesehatan seluruh warga.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kukar Kusnandar menjelaskan, konsep berobat cukup dengan KTP tidak serta-merta bebas prosedur. Warga tetap harus terdaftar aktif dalam sistem BPJS Kesehatan.

“Pastikan masyarakat punya NIK Kukar. Kalau sudah aktif BPJS-nya, langsung bisa dilayani. Kalau belum, segera lapor agar diaktifkan,” kata Kusnandar.

Di fasilitas kesehatan, petugas akan melakukan cek kepesertaan JKN/BPJS. Jika belum aktif, data dimasukkan ke sistem khusus dan pengaktifan dilakukan oleh petugas di kabupaten atau provinsi.

Program ini melibatkan instansi lain. Dinas Sosial memverifikasi warga prasejahtera, Disdukcapil melakukan validasi data kependudukan, sementara Dinas Kesehatan mengoordinasikan pelaksanaan bersama BPJS Kesehatan.

“Dulu banyak warga belum terdaftar karena bukan pekerja formal. Sekarang, semua bisa dijamin, asalkan punya KTP Kukar,” ujar Kusnandar.

Berdasarkan data Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik 2025–2029, jumlah penerima manfaat Etam Sejahtera diproyeksikan meningkat dari 250 ribu jiwa pada 2025 menjadi 310 ribu jiwa pada 2030. Anggaran juga tumbuh dari Rp 114,46 miliar pada 2025 menjadi Rp 144,87 miliar pada 2030.

Total pembiayaan selama enam tahun ke depan mencapai lebih dari Rp 730 miliar, dialokasikan melalui kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kukar. Kusnandar mengingatkan, masyarakat perlu memastikan status kepesertaan tetap aktif.

“Kalau belum aktif, jangan tunggu sakit baru urus. Segera cek ke puskesmas atau lapor ke petugas agar diaktifkan,” pesannya.

Dengan Etam Sejahtera, pemerintah daerah menegaskan komitmen bahwa jaminan kesehatan adalah hak seluruh warga Kukar. Dan bagi banyak keluarga, sebuah KTP kini berarti lebih dari sekadar identitas, ia menjadi akses menuju layanan kesehatan yang layak.

(*)

29/10/2025 12:15
Terjadi Lagi! 133 Siswa di Bandung Barat Keracunan MBG, BGN Turunkan Tim Khusus

Jakarta –

Kasus keracunan menu makan bergizi gratis kembali terjadi di Bandung Barat. Kali ini menimpa pelajar di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Jumlahnya terus melonjak.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bandung Barat, hingga Rabu (29/10/2025) pagi, tercatat 133 siswa dari sejumlah sekolah yang mengalami gejala keracunan. Saat ini masih ada yang menjalani perawatan di sejumlah tempat.

Para siswa yang mengalami keracunan MBG tersebut berasal dari SD Negeri 2 Cibodas, SD Negeri Buahbatu, SMP Negeri 4 Lembang, dan SMK Putra Nasional Cibodas.

“Sampai pagi ini, data korban terus bertambah sudah mencapai 133 siswa,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan KBB, Lia N. Sukandar saat dikonfirmasi, Rabu (29/10/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dadan Hindayana menyesalkan laporan tersebut. Pihaknya disebut langsung menurunkan tim khusus untuk menangani kasus kejadian keracunan MBB yang terus berulang di Bandung Barat.

“Kita sedang turunkan tim khusus ke Bandung Barat untuk mitigasi dan perbaikan di Bandung Barat,” konfirmasi Dadan saat dihubungi detikcom Rabu (29/10/2025).

“Akan diwarning SPPG yang bermasalah langsung ditutup,” tegasnya.

Meski begitu, Dadan belum bisa merinci titik kritis mana yang terjadi di Bandung Barat sehingga memicu kasus kejadian keracunan pangan MBG berulang. Pada hasil investigasi di kasus sebelumnya, ada temuan kontaminasi nitrit pada melon dan sayur lotek, yang diduga muncul karena masalah distribusi yang terlalu lama sampai disajikan ke penerima manfaat.

Awal Mula Keracunan Berulang di Bandung Barat

Keracunan MBG di Lembang berawal saat siswa mengonsumsi makanan pada Selasa (28/10/2025) pagi. Lalu sekitar pukul 14.00 WIB, tujuh siswa dari SMPN 4 Lembang mulai mengeluhkan mual dan pusing. Hingga pukul 19.00 WIB, tercatat hanya ada 18 siswa yang terdampak.

Namun pukul 20.00 WIB, tiba-tiba siswa yang merasakan gejala khas keracunan itu terus bertambah. Mereka lalu dibawa ke Posko Desa Cibodas, sementara yang bergejala lebih berat dirujuk ke RSUD Lembang, Puskesmas Cibodas, serta Klinik Sespim Polri.

“Untuk yang dirawat sampai saat ini masih ada sebanyak 30 siswa. 4 di Puskesmas Cibodas, 8 di Klinik Sespim, 18 di RSUD Lembang. Kalau yang di posko Desa Cibodas sudah tidak ada,” kata Lia.

Petugas sudah membawa sampel menu MBG yang dikonsumsi siswa untuk diuji di Labkesda Jabar. Di antaranya nasi putih, daging rolade, capcay, tempe goreng, serta buah lengkeng.

“Untuk sampel sudah dibawa sama petugas, langsung diserahkan ke Labkesda untuk uji sampel,” kata Lia.

Halaman 2 dari 2

(naf/kna)

29/10/2025 11:03