Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Pemkab Mojokerto Buka PKL Kepaniteraan Klinik, Dorong Kolaborasi Pendidikan dan Layanan Kesehatan

    Pemkab Mojokerto Buka PKL Kepaniteraan Klinik, Dorong Kolaborasi Pendidikan dan Layanan Kesehatan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kembali membuka ruang kolaborasi antara dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Kepaniteraan Klinik Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).

    Secara resmi, Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, membuka kegiatan ini di ruang rapat Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto, Senin (3/11/2025). Kegiatan turut dihadiri jajaran Dinas Kesehatan, Dekan Fakultas Kedokteran UWKS, Dr. Harry K. Gondo, para dosen pembimbing, serta kepala UPTD dari lima puskesmas lokasi PKL.

    Kegiatan PKL akan berlangsung selama tiga pekan, mulai 4 hingga 24 November 2025, dan melibatkan lima puskesmas di Kabupaten Mojokerto, yaitu Puskesmas Jetis, Gedeg, Kupang, Kemlagi, dan Kedungsari.

    Dalam sambutannya, Gus Barra menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses pendidikan dokter tingkat akhir. Mahasiswa dapat belajar langsung menangani pasien, memahami sistem pelayanan dasar, serta berinteraksi secara nyata dengan masyarakat.

    “Melalui kegiatan di puskesmas, para dokter muda akan berhadapan langsung dengan beragam kondisi kesehatan masyarakat, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif. Kami percaya, dokter muda yang hadir di sini akan membawa energi baru, ide segar, dan semangat pelayanan yang tulus bagi masyarakat,” ujar Gus Barra.

    Bupati Mojokerto juga menegaskan bahwa kehadiran dokter muda bukan hanya sarana pembelajaran, tetapi juga kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan di tingkat puskesmas. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kampus dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem kesehatan berbasis komunitas.

    “Kolaborasi semacam ini harus terus dijaga untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sinergi antara kampus dan pemerintah daerah diharapkan dapat terus berlanjut, menciptakan ekosistem pembelajaran yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

    Menutup sambutannya, Gus Barra berpesan kepada para peserta PKL untuk selalu menjaga etika, disiplin, dan profesionalitas selama bertugas. Para dokter muda diharapkan dapat menjalin kerja sama baik dengan tenaga kesehatan, menghormati nilai-nilai lokal, serta menjadikan pengalaman ini sebagai bekal pengabdian di masa depan. [tin/beq]

  • Korban Meninggal Akibat Campak di Pamekasan Bertambah, Kini Sudah 12 Orang
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        3 November 2025

    Korban Meninggal Akibat Campak di Pamekasan Bertambah, Kini Sudah 12 Orang Surabaya 3 November 2025

    Korban Meninggal Akibat Campak di Pamekasan Bertambah, Kini Sudah 12 Orang
    Editor
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    – Kasus campak di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur (Jatim), terus menunjukkan peningkatan.
    Hingga Minggu (2/11/2025), tercatat 12 warga meninggal dunia akibat penyakit menular tersebut.
    Jumlah tersebut, naik dari sebelumnya 11 orang.
    Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan mencatat, total 1.123 kasus suspek campak tersebar di 13 kecamatan.
    Dari jumlah tersebut, 1.096 orang dinyatakan sembuh, 209 kasus terkonfirmasi positif campak, dan 15 orang masih menjalani perawatan.
    “Data tersebut berdasarkan laporan temuan kasus suspek campak di seluruh kecamatan,” ujar Kepala Dinkes Pamekasan, Saifudin, Senin (3/11/2025).
    Tiga kecamatan dengan jumlah suspek campak tertinggi yaitu:
    Saifudin menyebut, mayoritas kasus terjadi pada kelompok usia 1–4 tahun, yakni sebanyak 614 kasus atau 55 persen dari total suspek.
    Dinkes Pamekasan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gejala campak seperti demam tinggi, ruam kulit, batuk dan pilek berkepanjangan.
    Masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala tersebut.
    “Upaya pencegahan seperti imunisasi campak-rubella (MR) juga ditekankan sebagai langkah utama menekan penyebaran,” tegas Saifudin.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Kasus Campak di Pamekasan Terus Naik, 12 Warga Meninggal Dunia, Jumlah Tertinggi Ada di 3 Kecamatan
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Hari Krusial Pencarian Korban Longsor di Trenggalek, 4 Orang Ditemukan Meninggal 1 Selamat

    2 Hari Krusial Pencarian Korban Longsor di Trenggalek, 4 Orang Ditemukan Meninggal 1 Selamat

    Proses evakuasi tak mudah. Tim SAR gabungan menghadapi sejumlah kendala di lapangan, antara lain minimnya penerangan saat pencarian dini hari serta risiko longsor susulan.

    “Selama proses pencarian berlangsung, kami menempatkan safety officer untuk mengawasi keamanan tim di lapangan. Petugas ini bertugas memberikan peringatan apabila muncul tanda-tanda bahaya,” ujarnya.

    Dalam operasi SAR ini, puluhan personel dari berbagai unsur terlibat, antara lain Pos SAR Trenggalek, Kodim 0806 Trenggalek, BPBD Kabupaten Trenggalek, Polres Trenggalek, Koramil Bendungan, Polsek Bendungan, Damkar, Dinas Kesehatan, BP 1303 Trenggalek, serta warga sekitar dan potensi SAR lainnya.

    Berdasarkan laporan awal, peristiwa tanah longsor yang menimpa satu rumah warga di Dusun Banaran terjadi pada Sabtu (1/11/2025) sekitar pukul 23.00 WIB, dan mengakibatkan lima orang menjadi korban. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai dan ditutup.

     

  • 2 Hari Krusial Pencarian Korban Longsor di Trenggalek, 4 Orang Ditemukan Meninggal 1 Selamat

    2 Hari Krusial Pencarian Korban Longsor di Trenggalek, 4 Orang Ditemukan Meninggal 1 Selamat

    Proses evakuasi tak mudah. Tim SAR gabungan menghadapi sejumlah kendala di lapangan, antara lain minimnya penerangan saat pencarian dini hari serta risiko longsor susulan.

    “Selama proses pencarian berlangsung, kami menempatkan safety officer untuk mengawasi keamanan tim di lapangan. Petugas ini bertugas memberikan peringatan apabila muncul tanda-tanda bahaya,” ujarnya.

    Dalam operasi SAR ini, puluhan personel dari berbagai unsur terlibat, antara lain Pos SAR Trenggalek, Kodim 0806 Trenggalek, BPBD Kabupaten Trenggalek, Polres Trenggalek, Koramil Bendungan, Polsek Bendungan, Damkar, Dinas Kesehatan, BP 1303 Trenggalek, serta warga sekitar dan potensi SAR lainnya.

    Berdasarkan laporan awal, peristiwa tanah longsor yang menimpa satu rumah warga di Dusun Banaran terjadi pada Sabtu (1/11/2025) sekitar pukul 23.00 WIB, dan mengakibatkan lima orang menjadi korban. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai dan ditutup.

     

  • MBG di Papua Untuk Percepatan Perbaikan Gizi Anak

    MBG di Papua Untuk Percepatan Perbaikan Gizi Anak

    JAYAPURA – Program Makan Bergizi (MBG) di berbagai daerah di Papua menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat perbaikan gizi anak yang diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Semua itu merupakan upaya mewujudkan generasi emas Indonesia dari Papua pada 2045.

    Pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu daerah prioritas karena tantangan gizi yang dihadapi relatif berat dibandingkan wilayah lain.

    Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di Papua di angka 28,6 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 21,5 persen.

    Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar tiga dari 10 anak di Papua mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Karena itu, langkah perbaikan gizi di daerah ini harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

    Oleh sebab itu pemerintah memandang isu gizi tidak sekadar soal pangan, tetapi menyangkut masa depan generasi yang kelak menjadi penopang pembangunan bangsa.

    “Persoalan gizi di Papua bersifat kompleks dan masalah tersebut bukan hanya akibat kurang makan, tapi juga karena pola asuh, penyakit, dan kondisi lingkungan. Karena itu pendekatannya harus terpadu dan lintas sektor,” kata Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen.

    Untuk itu penguatan-penguatan kapasitas perlu dilakukan agar standar keamanan pangan, penyusunan menu seimbang, dan pemantauan tumbuh kembang anak menjadi satu hal yang dapat diperhatikan bersama.

    Selain di sekolah, pendekatan berbasis komunitas juga dijalankan melalui dapur Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Dapur dari pemerintah daerah yang dikelola oleh kader masyarakat dan difokuskan untuk melayani ibu hamil serta balita.

    Program itu menekankan bahan makanan diambil dari hasil kebun dan laut setempat agar, sehingga menumbuhkan sikap mandiri dan berkelanjutan.

    Menu-menu MBG dan PMT Dapur yang biasa disajikan berupa ikan kuah kuning, yang biasanya disajikan menggunakan nasi ataupun umbi-umbian, seperti singkong, serta dengan tambahan lauk tahu atau tempe.

    Kemudian untuk sayur yang disajikan berupa sayur lilim atau kangkung, bunga pepaya, sedangkan untuk anak-anak di sekolah disajikan sayur tumis kangkung.

    Selain itu menu yang sering disajikan juga ada ikan asar yang diolah menjadi ikan suir. Ikan tersebut diolah menjadi ikan suir manis, atau manis pedas serta ikan suir pedas. Biasanya disajikan dengan sayur kelor capur jagung muda.

    Menu lainnya yang disediakan oleh SPPG adalah ikan mujair goreng yang dipadu dengan singkong (kasbi) atau petatas (ubi jalar) serta sayur labu siam.

    Hasil

    Program itu, kini sudah mulai menampakkan hasil, seperti di Kota Jayapura, sesuai data dinas kesehatan yang mencatat penurunan angka stunting dari 21,3 persen pada 2023 menjadi 15,15 persen pada September 2025.

    Meski masih terdapat wilayah dengan prevalensi tinggi, seperti Jayapura Utara dan Hamadi, tren positif tersebut menjadi bukti bahwa intervensi gizi berbasis sekolah dan komunitas mulai efektif.

    Dengan potensi alam yang besar dan masyarakat yang kaya nilai budaya, Papua memiliki modal kuat untuk melahirkan generasi unggul, terutama ketika pemerintah menghadirkan MBG sebagai investasi sosial yang penting untuk mencetak generasi muda yang sehat, cerdas, dan tangguh menghadapi perubahan global.

    Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih perlu dihadapi, mulai dari akses geografis ke daerah pedalaman yang masih perlu dicarikan jalan keluar dalam upaya distribusi bahan pangan segar. Selain itu, kekurangan tenaga gizi profesional di puskesmas untuk pemantauan tumbuh kembang anak.

    Semua tantangan itu tidak boleh kita pandang sebagai hambatan, melainkan menjadi penyemangat bagi semua pemangku kepentingan untuk kreatif dan inovatif, sehingga semua persoalan pasti ada jalan keluarnya.

    Kolaborasi

    Permasalahan gizi di Papua bersifat kompleks, karena hal ini bukan hanya masalah kemiskinan atau kekurangan makanan, tetapi juga berkaitan dengan pola asuh dan kondisi kesehatan lingkungan.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Juliana Napitupulu menegaskan bahwa program ini memerlukan pendekatan lintas sektor sebagai kunci utama, termasuk menghadirkan MBG ini, sesuai dengan karakter lokal dan ketersediaan bahan pangan setempat agar lebih berkelanjutan.

    Pemerintah daerah, dalam menyukseskan program pemenuhan gizi anak-anak ini, berupaya menyajikan menu-menu, baik di MBG maupun di PMT Dapur, dengan memanfaatkan bahan pangan lokal, seperti ikan laut, sayur kelor, kacang hijau, dan umbi-umbian yang mudah dijangkau masyarakat setempat.

    Lembaga Persatuan Bangsa-bangsa di bidang perlindungan anak menilai program MBG di daerah paling timur Indonesia yang telah berjalan dengan kolaborasi berbagai pihak ini berpeluang menjadi contoh nasional implementasi program gizi sekolah.

    Banyak studi yang membuktikan bahwa pemberian makan bergizi di sekolah dapat meningkatkan kehadiran siswa dan prestasi akademik meningkat. Papua bisa menjadi percontohan bila sinergi semua pihak ini terus dijaga dengan baik dan berkelanjutan.

    Oleh karena itu pemerintah daerah menargetkan seluruh sekolah dasar dan menengah di Papua telah menerapkan standar pelayanan gizi dan keamanan pangan siap saji dalam lima tahun mendatang.

    Bersamaan dengan itu, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan sistem pemantauan terpadu berbasis digital yang dapat memantau capaian program MBG hingga tingkat kampung.

    Program pemerintah ini juga memberi dampak meningkatnya kepedulian, sekaligus semangat bahwa tanggung jawab membangun masa depan Papua tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga di sekolah, keluarga, dan komunitas.

    Setiap piring makanan bergizi yang tersaji di meja makan sekolah maupun pada ibu hamil adalah simbol harapan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil, dari sepiring nasi sehat, dari senyum anak yang tumbuh penuh semangat.

    Untuk jangka panjang, MBG menjadi sarana strategis menanamkan kebiasaan makan sehat bagi anak-anak Papua. MBG tidak sekadar memberi makanan, tetapi membangun budaya sehat dan saling peduli.

  • Fraksi Golkar Kritik RAPBD Sidoarjo 2026: Anggaran Pendidikan Turun Drastis, Banjir Masih Mengancam

    Fraksi Golkar Kritik RAPBD Sidoarjo 2026: Anggaran Pendidikan Turun Drastis, Banjir Masih Mengancam

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ketimpangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan pandangan umum (PU) Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sidoarjo, di rapat paripurna, Sabtu (1/11/2025).

    Fraksi Golkar menilai arah kebijakan fiskal yang disusun pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan semangat efisiensi dan keberpihakan pada masyarakat.

    Dalam PU Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Wahyu Lumaksono, menyampaikan bahwa total belanja daerah dalam RAPBD 2026 mengalami penurunan signifikan, dari sebesar Rp 5,94 triliun pada 2025 menjadi Rp 5,13 triliun atau turun 13,7 persen. Kontraksi tersebut, menurut Fraksi Golkar, harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang cermat dan prioritas pada kebutuhan dasar publik.

    “Kami mencatat ketimpangan struktural dalam komposisi belanja. Misalnya, anggaran untuk rapat koordinasi mencapai Rp 11 miliar, sementara untuk BLUD Air Limbah Domestik yang menyangkut layanan dasar masyarakat hanya Rp 1,1 miliar,” katanya.

    Pendidikan Merosot 37 Persen, Langgar Amanat Konstitusi
    Dalam bidang pendidikan, Fraksi Golkar menyoroti penurunan anggaran yang sangat signifikan dari Rp 1,53 triliun pada 2025 menjadi Rp 954 miliar pada 2026 atau turun 37,7 persen. Akibatnya, porsi belanja pendidikan hanya mencapai 18,6 persen dari total APBD, di bawah amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menetapkan minimal 20 persen.

    “Penurunan ini merupakan kemunduran dalam pembangunan sumber daya manusia. Kami mendesak agar alokasi dikembalikan sesuai ketentuan konstitusional,” tandas Sekretaris DPD Partai Golkar Sidoarjo ini.

    Penanganan Banjir, Kesehatan, dan Lingkungan Jadi Sorotan
    Untuk bidang infrastruktur, Golkar menilai penanganan banjir belum menyentuh akar persoalan. Data BPBD 2024 menunjukkan 9.121 keluarga di enam kecamatan terdampak banjir, namun program pembangunan drainase sepanjang 20 kilometer senilai Rp 58 miliar dinilai belum cukup.

    Fraksi Golkar meminta Pemkab Sidoarjo menyusun Grand Design penanganan banjir terpadu, berkoordinasi dengan BP DAS Brantas, dan menerapkan skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) seperti diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

    Bidang kesehatan, penurunan alokasi juga terjadi di beberapa sektor kunci:
    Dinas Kesehatan turun 6,8 persen menjadi Rp 574,5 miliar. RSUD Sidoarjo Barat turun 17,2 persen menjadi Rp 95,6 miliar. Puskesmas turun 11,5 persen menjadi Rp 118,3 miliar. “Pemangkasan ini berpotensi menurunkan kualitas layanan dasar dan percepatan penanganan stunting,” tegas dia.

    Pendapatan Daerah Dinilai Kurang Realistis
    Fraksi Golkar juga menilai bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 pada sejumlah pos pajak justru lebih rendah dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Beberapa data menunjukkan anomali perencanaan, antara lain:

    Pajak Jasa Perhotelan realisasi 2024 sebesar Rp 24,06 miliar, tetapi target 2026 hanya Rp 20 miliar. Pajak Jasa Parkir realisasi 2024 sebesar Rp 12,84 miliar, target 2026 turun menjadi Rp 9,5 miliar.
    Pajak Air Tanah realisasi 2024 mencapai Rp 7,42 miliar, namun target 2026 hanya Rp 6,78 miliar. Sementara itu, total PAD yang diusulkan dalam RAPBD 2026 tercatat Rp 1,318 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi PAD 2024 yang mencapai Rp 1,407 triliun.

    Target yang tidak konsisten ini menunjukkan lemahnya perencanaan pendapatan. Kami mendesak agar pemerintah daerah merevisi target PAD dengan basis kinerja dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang riil.

    “Di sektor retribusi, Fraksi Golkar mencatat hal serupa. Target retribusi pasar tahun 2026 ditetapkan Rp 16,93 miliar, padahal realisasi 2024 mencapai Rp 18,47 miliar. Sebaliknya, hanya retribusi jasa tertentu yang menunjukkan kenaikan signifikan, dari realisasi 2024 sebesar Rp 26,14 miliar menjadi target Rp 28,67 miliar pada 2026,” urai Wahyu Lumaksono.

    Komitmen untuk APBD yang Berkeadilan
    Wahyu Lumaksono menegaskan, jika Fraksi Golkar akan mengawal pembahasan RAPBD 2026 agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berpihak kepada rakyat.

    “Efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan publik, tetapi mengalihkan sumber daya dari yang tidak produktif ke sektor strategis. Golkar berharap RAPBD 2026 menjadi instrumen keuangan daerah yang adil, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,” tegasnya.

    Di kesempatan sama, snggota Fraksi Golkar lainnya, Muhammad Dian Felani menilai di Bidang lingkungan hidup juga mengalami kontraksi. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup berkurang 33,7 persen, dari Rp 127,3 miliar menjadi Rp 84,3 miliar. Padahal, data DLHK Jawa Timur menunjukkan Indeks Kualitas Udara (AQI) di Kecamatan Krian telah mencapai 167, atau kategori tidak sehat.

    “Fraksi meminta agar pemerintah segera memperkuat sistem pemantauan udara real-time, menyesuaikan target Indeks Kualitas Udara Daerah (IKUD) dengan standar nasional, serta mengadopsi skema insentif lingkungan bagi desa/kelurahan yang berkomitmen pada pengelolaan lingkungan hidup,” pinta mantan Ketya BPC HIPMI Kab. Sidoarjo ini. (isa/kun)

  • Ning Faiq Beri Suntikan Semangat bagi Kader Kesehatan Puskesmas Pesantren 2 Kota Kediri di Hutan Kota Joyoboyo

    Ning Faiq Beri Suntikan Semangat bagi Kader Kesehatan Puskesmas Pesantren 2 Kota Kediri di Hutan Kota Joyoboyo

    Kediri (beritajatim.com) – Ketua TP PKK Kota Kediri, Faiqoh Azizah Muhammad Qowimuddin atau Ning Faiq, memberikan suntikan semangat kepada para kader kesehatan dalam kegiatan Pemberdayaan Kader Kesehatan Wilayah Kerja UPT Puskesmas Pesantren II yang digelar di Hutan Kota Joyoboyo, Jumat (31/10/2025). Acara berlangsung penuh keceriaan, diwarnai interaksi hangat dan tawa para kader yang antusias mengikuti setiap sesi kegiatan.

    Dalam sambutannya, Ning Faiq menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh kader kesehatan di Kota Kediri, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Pesantren 2, yang selama ini berperan aktif dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. “Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh kader kesehatan di Kota Kediri, khususnya di wilayah kerja UPT Puskesmas Pesantren 2. Telah berdedikasi tinggi dalam mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.

    Ia menegaskan, kader kesehatan merupakan figur penting yang dekat dengan masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan informasi kesehatan. Meski menghadapi beragam karakter masyarakat, para kader tetap menunjukkan semangat luar biasa dalam mendorong masyarakat untuk hidup sehat. “InsyaaAllah akan menjadi pahala jariyah. Terima kasih juga untuk UPT Puskesmas Pesantren 2 yang menginisiasi kegiatan ini. Para kader bisa berkumpul bersama dan menghimpun semangat yang sama melalui kegiatan ini,” tambahnya.

    Dalam kegiatan tersebut, para kader mendapatkan pembekalan dari dr. Osten mengenai penyakit kusta dan skrining dini penyakit tidak menular, termasuk penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Materi ini diharapkan dapat diteruskan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan lingkungan dan kualitas udara. Ning Faiq juga mengingatkan pentingnya gaya hidup sehat, mengingat penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, dan kanker kini banyak dipicu oleh pola hidup yang kurang sehat dan kebiasaan di lingkungan yang tidak bersih.

    Selain pelatihan, acara juga dimeriahkan dengan lomba yel-yel antarkelurahan. Ning Faiq turut menjadi juri sekaligus menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Juara pertama diraih kader kesehatan Kelurahan Burengan, disusul Kelurahan Tosaren di posisi kedua, dan Kelurahan Jamsaren di posisi ketiga.

    Kegiatan ditutup dengan penyematan tanda kecakapan kepada para kader sebagai simbol peningkatan keterampilan dan dedikasi. Harapannya, kader kesehatan dapat terus meningkatkan kapasitas hingga mencapai tingkat kader utama yang profesional dan mandiri.

    Turut hadir dalam acara ini Camat Kota Agus Suhariyanto, Kepala Puskesmas Pesantren 2 Dwi Nugraheni, perwakilan Dinas Kesehatan, Ketua TP PKK Kecamatan Kota, Ketua TP PKK Kelurahan, serta para kader dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Ada Ulat pada MBG di Sidikalang Dairi, Ini Penjelasan BGN dan Satgas
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        1 November 2025

    Ada Ulat pada MBG di Sidikalang Dairi, Ini Penjelasan BGN dan Satgas Medan 1 November 2025

    Ada Ulat pada MBG di Sidikalang Dairi, Ini Penjelasan BGN dan Satgas
    Tim Redaksi
    SIDIKALANG, KOMPAS.com
    – Video yang beredar menunjukkan adanya ulat dalam menu makanan bergizi gratis yang disajikan kepada siswi di salah satu sekolah di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
    Dalam video berdurasi 16 detik tersebut, terlihat seekor ulat yang sudah mati terletak di dalam hidangan tahu sambal.
    Suara seorang siswi yang tampak jijik dengan penemuan tersebut juga terdengar dalam rekaman.
    “Iya itu ulat. Ihh,” ujar siswi dalam video tersebut.
    Menanggapi insiden ini, Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Dairi, Pahlawan Nasution, memberikan penjelasan.
    Ia menyebutkan bahwa ulat tersebut kemungkinan berasal dari sayuran yang biasa digunakan dalam menu.
    “Kami sudah turun ke lokasi, dan sepertinya itu dari salah satu sayur. Kan biasanya itu sering ada ulat di sayurnya,” kata Pahlawan pada Sabtu (1/11/2025).

    Pahlawan juga menegaskan bahwa pihaknya telah memperingatkan dapur MBG yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan tersebut.
    Menurutnya, saat proses pengemasan, pihak dapur tidak memperhatikan dengan saksama sehingga ulat tersebut terlewatkan.
    “Tentu kita sangat menyayangkan kejadian ini. Seharusnya pihak dapur di bagian pengemasan makanan untuk memperhatikan secara detail hal-hal kecil seperti ini,” tutupnya.
    Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG Dairi, Jonny Hutasoit, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk menyelidiki penemuan tersebut.
    “Iya, sudah saya suruh tim untuk turun,” kata Jonny.
    Ia menambahkan bahwa tim akan mengumpulkan informasi dan fakta di lapangan, serta melakukan pembahasan terkait penemuan tersebut.
    “Tim masih mengumpulkan bahan dan fakta di lapangan, lalu nanti dari Tim Dinkes akan melaporkan secara resmi kepada Satgas, dan Satgas akan membahasnya,” tutup Jonny.
    Insiden ini menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak, dan diharapkan langkah-langkah perbaikan segera diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tinjau Puskesmas Sidotopo Wetan, DPRD Jatim Apresiasi Program Cek Kesehatan Gratis

    Tinjau Puskesmas Sidotopo Wetan, DPRD Jatim Apresiasi Program Cek Kesehatan Gratis

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, meninjau pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Sidotopo Wetan, Jumat (31/10/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, dia melihat langsung antusiasme warga serta kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dini.

    “Kami lihat program CKG ini sudah berjalan dengan baik. Dalam masa awal sosialisasi saja, sudah ada 30 hingga 50 warga yang memanfaatkan layanan setiap bulan. Ini capaian positif,” ujar Cahyo.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menyampaikan bahwa program CKG merupakan bagian dari kebijakan kesehatan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, program ini mendukung paradigma pencegahan agar masyarakat tidak terlambat dalam menangani penyakit.

    “Kami akan terus kawal program ini. Semakin banyak masyarakat sadar pentingnya cek kesehatan, semakin kecil kemungkinan penyakit berat muncul,” tutur politisi muda ini.

    Dinas Kesehatan Surabaya mencatat 63 Puskesmas di seluruh wilayah kota telah menjalankan CKG tanpa kendala yang berarti. Antusiasme masyarakat meningkat sejak masyarakat tidak lagi dibatasi hanya saat bulan ulang tahun.

    “Sekarang masyarakat bisa melakukan cek kesehatan kapan pun. Kami bahkan mendekatkan layanan ke masyarakat melalui kegiatan di Balai RW, sekolah, masjid, perusahaan, hingga permintaan kelompok warga,” jelas Kepala Tim Kerja PTM Dankeswa Dinkes Surabaya, Nur Laila.

    Pj Pemeriksaan Kesehatan Gratis Jatim, Ganjar Nailil, yang turut mendampingi kunjungan, mengapresiasi model layanan jemput bola tersebut. “Dari 63 Puskesmas, semuanya sudah menjalankan CKG, bahkan lebih banyak di luar gedung. Para nakes turun langsung ke masyarakat untuk pemeriksaan,” ujarnya.

    Ganjar menargetkan cakupan penerima manfaat di Jawa Timur dapat mencapai 36 persen pada akhir 2025, naik dari capaian saat ini yang berada di angka 21 persen.

    Sementara itu, Kepala Puskesmas Sidotopo Wetan, dr. Evi Susanti, menegaskan komitmennya menjaga kualitas layanan.

    “Kami bangga dan termotivasi dengan kunjungan ini. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas layanan agar masyarakat bisa merasakan manfaat kesehatan yang lebih maksimal,” tutupnya.[asg/ted]

  • Kualitas Udara Jakarta Hari Ini Tak Sehat buat Kelompok Sensitif, Diminta Bermasker saat Keluar Rumah

    Kualitas Udara Jakarta Hari Ini Tak Sehat buat Kelompok Sensitif, Diminta Bermasker saat Keluar Rumah

    Sementara itu, di tengah fenomena air hujan mengandung mikroplastik di Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyarankan masyarakat memantau kualitas udara sebelum keluar dari rumah, dan mengenakan masker apabila kualitas udara tercatat tak sehat.

    Ketua Sub-Kelompok Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Rahmat Aji Pramono merekomendasikan masyarakat mengenakan masker KN95 walau mungkin tak membuat nyaman terutama saat berada di luar ruangan karena tebal.

    Namun, menurut dia, masker medis biasa sudah cukup untuk bisa terhindar dari paparan polutan khususnya partikel 2,5, yang di salah satu komponenannya mikroplastik.

    Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memperkuat sistem pemantauan kualitas udara agar masyarakat dapat mengetahui kondisi lingkungan secara real-time melalui portal udara.jakarta.go.id dan JAKI.

    Melalui platform ini, warga bisa memantau indeks kualitas udara harian serta mengambil langkah antisipatif terhadap kondisi udara yang memburuk, seperti menggunakan masker hingga membatasi aktivitas di luar ruangan bagi kelompok sensitif.

    “Kami juga tengah menyiapkan Early Warning System (EWS) yang dikembangkan dari platform udara.jakarta.go.id agar masyarakat dapat mengetahui prakiraan kondisi polusi udara hingga tiga hari ke depan,” kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto.