Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • 23.046 Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Pamekasan Terima BLT DBHCHT 2025

    23.046 Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Pamekasan Terima BLT DBHCHT 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 23.064 buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di Pamekasan, menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025.

    “Penerima bantuan ini terdiri dari sebanyak 4.458 buruh pabrik rokok, serta sebanyak 18.606 buruh tani tembakau yang dialokasikan melalui DBHCHT Tahun 2025,” kata Kepala Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Agus Wijaya, Kamis (6/11/2025).

    Realisasi bantuan tersebut diserahkan secara langsung kepada masing-masing penerima manfaat dengan nominal sebesar Rp 600 ribu. “Sistem pencarian dilakukan per kecamatan, dan berlangsung selama sepekan kedepan,” ungkapnya.

    “Program BLT DBHCHT ini bertujuan untuk meningkatkan sektor kesejahteraan buruh tani, khususnya buruh pabrik rokok maupun buruh tani tembakau guna mengurangi beban hidup mereka, sekaligus mendukung pengendalian peredaran rokok ilegal,” jelasnya.

    Selain itu pihaknya berharap bantuan tersebut dapat digunakan secara bijak sesuai dengan kebutuhan keluarga. “Realisasi pencairan bantuan ini kita menurunkan petugas ke lapangan, guna memastikan bantuan tersalurkan sesuai daftar penerima,” tegasnya.

    Sementara Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman menilai bantuan tersebut sebagai salah satu bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap sektor kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya sektor pertanian tembakau.

    “Tentu kami sangat berharap agar bantuan ini bisa memberikan manfaat, dan menjadi penyemangat bagi para buruh tani untuk terus bekerja dengan semangat demi kemajuan Pamekasan yang berkeadilan dan kemakmuran,” pungkasnya.

    Untuk diketahui pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, menerima DBHCHT sebesar Rp 112 miliar lebih. Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan.

    Dari jumlah OPD tersebut, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM Naker), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dinas Sosial (Dinsos), Satpol PP dan Damkar, dan Bagian Perekonomian Pamekasan. [pin/ted]

  • Gakeslab Curhat Transaksi Alkes Belum Dibayar Pemerintah, Disebut Capai Rp 78 M

    Gakeslab Curhat Transaksi Alkes Belum Dibayar Pemerintah, Disebut Capai Rp 78 M

    Jakarta –

    Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab) Indonesia mengeluhkan masih adanya sejumlah transaksi pengadaan alat kesehatan (alkes) yang dibeli pemerintah, tetapi tak kunjung dibayar. Total nilai tunggakan disebut mencapai Rp 78 miliar dan telah berlangsung hingga bertahun-tahun.

    Ketua Umum Gakeslab Indonesia, Rd Kartono Dwidjosewojo menyebut hal ini didapat dari hasil survei internal Gakeslab terhadap perusahaan anggota. Sedikitnya ada 165 transaksi pengadaan alkes oleh rumah sakit umum daerah (RSUD) dan dinas kesehatan yang belum dibayar.

    “Hasil survei singkat kami mendapati terdapat 165 transaksi pengadaan alat kesehatan yang dibeli oleh pemerintah, baik RSUD maupun dinas kesehatan, dengan total nominal sebesar Rp 78 miliar yang belum mendapat pembayaran. Lamanya tunggakan bervariasi, mulai dari enam bulan hingga empat tahun,” kata Kartono dalam konferensi pers Rabu (5/11/2025).

    Ia mengklaim kondisi ini memperparah beban industri alkes nasional yang disebutnya tengah menghadapi tekanan akibat kebijakan pengadaan pemerintah yang tersentralisasi di tingkat pusat, baik melalui skema pengadaan konsolidasi maupun program pinjaman luar negeri.

    Menurutnya, kebijakan tersebut membuat pelaku usaha alat kesehatan di daerah semakin sulit bersaing, karena proses pengadaan tidak lagi mempertimbangkan kapasitas dan potensi penyedia lokal.

    “Tantangan industri alat kesehatan ini bertambah berat dengan adanya kebijakan pengadaan pemerintah yang tersentralisasi di pusat. Prinsip kesetaraan berusaha, khususnya bagi perusahaan penyedia alat kesehatan di daerah, menjadi sangat sulit keberlangsungannya,” katanya.

    Dari survei yang sama, Gakeslab juga menemukan sebagian besar anggotanya mengalami penurunan nilai penjualan dalam negeri hingga lebih dari 25 persen, terutama karena penurunan permintaan dari sektor pemerintah, di tengah efisiensi.

    Penurunan pesanan ini menyebabkan utilisasi kapasitas produksi menurun dan sejumlah perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja antara 10 hingga 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Penurunan utilisasi kapasitas akibat sepinya order dari pemerintah membuat banyak perusahaan harus melakukan efisiensi, termasuk memangkas tenaga kerja,” sesal Kartono.

    Ia menilai, peluang bagi industri alat kesehatan dalam negeri dikhawatirkan semakin tergerus, baik dampak dari adanya perubahan regulasi yang cepat, serta lambatnya pembayaran dari instansi pemerintah yang memperburuk arus kas perusahaan.

    “Beberapa perusahaan di berbagai daerah bahkan terancam kolaps. Jika kolaps, tentu jalur distribusi ke daerah juga mulai terganggu,” kata Kartono menambahkan.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • Wamenkes Puji Program Speling Pemprov Jateng, Usulkan ke Presiden Jadi Program Nasional Regional 5 November 2025

    Wamenkes Puji Program Speling Pemprov Jateng, Usulkan ke Presiden Jadi Program Nasional Regional 5 November 2025

    Wamenkes Puji Program Speling Pemprov Jateng, Usulkan ke Presiden Jadi Program Nasional
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Oktavianus mengapresiasi program Dokter Spesialis Keliling (Speling) Melesat yang digagas Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin. 
    Menurutnya, program tersebut layak diterapkan secara nasional di seluruh daerah Indonesia.
    “Nanti akan saya sampaikan ke Presiden (Prabowo Subianto) dan Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) agar bisa ditiru provinsi lain. Ini lebih dari apa yang kami bayangkan soal
    cek kesehatan gratis
    (CGK). Semoga apa yang dilakukan Jateng bisa menjadi
    program nasional
    ,” ujar Benjamin dalam siaran persnya.
    Dia mengatakan itu saat meninjau kegiatan Speling bersama Ahmad Luthfi di Desa Seboto, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Rabu (5/11/2025).
    Menurut Benjamin, Speling merupakan program pertama di Indonesia yang berjalan luar biasa karena telah dilaksanakan di 706 desa.
    “Saya ingin belajar agar bisa dilakukan seperti ini di berbagai wilayah,” katanya. 
    Benjamin menilai, apabila kegiatan tersebut dilakukan secara masif, peningkatan kesehatan masyarakat dapat tercapai lebih cepat.
    Dia menjelaskan, Speling yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng lebih lengkap daripada program CGK karena menghadirkan dokter spesialis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan langsung kepada masyarakat.
    Dalam peninjauan itu, Benjamin dan Ahmad Luthfi juga mengunjungi Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Mereka menyaksikan pelaksanaan Speling yang melibatkan dokter spesialis penyakit dalam, anak, kandungan, paru, dan kejiwaan.
    “Di sini ada dokter ahli kandungan yang melakukan pemeriksaan
    antenatal care
    (ANC) sampai enam kali kepada ibu hamil sampai melahirkan,” kata Benjamin.
    Ia juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jateng yang menghadirkan transfer ilmu dari dokter spesialis kepada dokter umum di puskesmas.
    Menurut Benjamin, program tersebut sangat membantu karena dokter umum memperoleh pembekalan langsung dari para ahli terkait penyakit dalam, kandungan, dan penyakit berisiko tinggi lainnya.
    Benjamin menambahkan, Speling semakin kuat karena melibatkan rumah sakit milik pemerintah daerah (pemda) maupun swasta, serta dinas dan instansi lain yang terhubung dengan gerakan pangan murah dan penyaluran bantuan sosial.
    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan,
    program Speling
    selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan layanan kesehatan terbaik dan gratis sampai tingkat desa.
    Sejak diluncurkan pada Maret 2025, Speling telah menjangkau 706 desa di seluruh Jateng. Hingga kini, hampir 10 juta warga telah terlayani melalui program Speling dan CGK, menjadi capaian tertinggi secara nasional.
    “Saya mengucapkan terima kasih, Pak Wamen yang mewakili Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan
    support
    kepada kami sehingga masyarakat sehat dan sejahtera di Jateng,” kata Luthfi.
    Dia menambahkan, pembangunan masyarakat harus dimulai dari desa karena banyak warga desa belum terjangkau dokter, terlebih dokter spesialis.
    “Kalau seluruh desa sehat, kecamatannya sehat. Kalau kecamatannya sehat, maka kabupatennya sehat. Kalau kabupatennya sehat, berarti provinsinya sehat. Basisnya tetap dari desa,” jelasnya.
    Ia menambahkan, program Speling harus dijalankan secara kolaboratif agar masyarakat teredukasi untuk menjaga kesehatan diri.
    “Sandang, pangan, dan papan itu cukup,
    tapi nek ora
    (kalau tidak) sehat enggak ada gunanya sehingga kesehatan ini menjadi prioritas utama,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dinkes DKI Buka Suara soal 20 Anak Sakit Diduga Terdampak Uji Coba RDF Rorotan

    Dinkes DKI Buka Suara soal 20 Anak Sakit Diduga Terdampak Uji Coba RDF Rorotan

    Jakarta –

    Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta buka suara soal laporan puluhan anak jatuh sakit di Cakung, Jakarta Timur, diduga terdampak uji coba operasional Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, imbas pencemaran udara di wilayah tersebut.

    Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami warga.

    “Kita lagi periksa, kita sekarang lagi cek. Teman-teman tim kesehatan lagi turun,” ujar Ani saat ditemui detikcom di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Ani menuturkan tim dari Puskesmas Cakung, Cilincing, dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI sudah diturunkan untuk meninjau kondisi warga serta melakukan pemantauan kualitas udara di sekitar kawasan Rorotan.

    “Tim kita, Puskesmas Cakung, Cilincing, dan Dinkes sedang turun di lapangan,” lanjut Ani.

    Menurutnya, meskipun laporan warga sedang dalam penelusuran, tidak menutup kemungkinan kasus penyakit yang muncul juga dipengaruhi faktor cuaca dan iklim tak menentu.

    “Tidak menutup kemungkinan memang saat ini karena cuacanya, iklimnya juga memang menyebabkan penyakit-penyakit yang menyerang pernapasan seperti ISPA memang sedang tinggi di mana-mana,” ujarnya.

    Menurut Ani, peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tengah terjadi di berbagai wilayah Jakarta akibat perubahan cuaca dan kualitas udara. Karena itu, tim kesehatan diminta memastikan apakah kasus di Cakung Timur berkaitan langsung dengan aktivitas RDF Plant atau merupakan bagian dari peningkatan kasus musiman.

    Laporan Warga

    Sebelumnya, Ketua RT 18 Cakung Timur, Wahyu Andre Maryono, melaporkan sekitar 20 anak di wilayahnya mengalami sakit sejak Oktober 2025, diduga akibat pencemaran udara dari uji coba RDF Plant Rorotan.

    “Betul ada 20 orang warga saya yang mengalami beragam penyakit terkait udara. Itu baru warga RT saya, belum dari wilayah lain,” kata Wahyu, dikutip dari Antara.

    Menurut Wahyu, penyakit yang dialami warga bervariasi, mulai dari batuk, pilek, muntah, mata merah, hingga ISPA. Lima anak dilaporkan masih sakit hingga awal November.

    Warga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan sementara operasional RDF Plant Rorotan karena dianggap belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dan berdampak pada kesehatan serta kenyamanan lingkungan.

    “Kami minta ini menjadi perhatian serius pemerintah karena warga yang mengalami dampaknya,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Polres Mojokerto Kota Gelar Apel Siaga Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

    Polres Mojokerto Kota Gelar Apel Siaga Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Polres Mojokerto Kota menggelar Apel Gelar Pasukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem. Kegiatan berlangsung di halaman Mapolres Mojokerto Kota dan dipimpin langsung Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Herdiawan Arifianto.

    Apel tersebut diikuti oleh personel gabungan dari berbagai unsur, antara lain TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Basarnas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), Palang Merah Indonesia (PMI), PLN, serta relawan tangguh bencana.

    Kehadiran berbagai unsur ini menjadi simbol komitmen bersama untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang berpotensi melanda wilayah Kota Mojokerto.

    Dalam amanatnya, AKBP Herdiawan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat respons cepat terhadap potensi bencana. “Apel ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat koordinasi, mempercepat respon, serta menyelamatkan jiwa dan harta benda masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang nyata. Kita harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan,” tegas AKBP Herdiawan, Rabu (5/11/2025).

    Ia menambahkan bahwa apel ini juga menjadi bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana. Dengan kesiapan yang matang, penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

    Dalam arahannya, AKBP Herdiawan menyampaikan tujuh poin penting sebagai pedoman dalam menghadapi kondisi darurat bencana: memperkuat koordinasi lintas sektoral, menyiapkan personel dan sarana-prasarana, meningkatkan kemampuan deteksi dini, mempercepat evakuasi dan bantuan kemanusiaan, menegakkan hukum, memberikan edukasi masyarakat, serta menggelar latihan terpadu dan membangun komunikasi publik yang humanis.

    Usai apel, AKBP Herdiawan meninjau kesiapan peralatan dan kendaraan taktis yang akan digunakan dalam penanganan bencana, seperti perahu karet, alat evakuasi, serta perlengkapan medis. “Dengan apel kesiapsiagaan ini, diharapkan seluruh instansi terkait dapat memperkuat sinergi dan tanggap terhadap setiap potensi bencana di wilayah Kota Mojokerto. Semangat gotong royong harus terus dijaga sebagai kekuatan utama dalam menghadapi setiap tantangan bencana,” pungkasnya. [tin/beq]

  • Ada Kamar-Kamar Penginapan di Eks Terminal Seloaji Ponorogo, Diduga Jadi Tempat Praktik Terlarang

    Ada Kamar-Kamar Penginapan di Eks Terminal Seloaji Ponorogo, Diduga Jadi Tempat Praktik Terlarang

    Ponorogo (beritajatim.com) – Lahan eks Terminal Seloaji di Kecamatan Babadan, Ponorogo, yang seharusnya menjadi aset tidur milik pemerintah, ternyata disalahgunakan. Petugas gabungan menemukan adanya tempat penginapan atau bisa dibilang kos-kosan berukuran kecil, yang diduga dijadikan tempat praktik terlarang.

    Fakta itu terungkap saat Satpol PP Ponorogo bersama Forpimcam Babadan, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan razia pada Senin (3/11) malam.

    Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Ponorogo, Hendra Asmara Putra, mengatakan selain menemukan bangunan warung kopi, petugas gabungan juga menemukan kurang lebih 10 penginapan atau kos kecil yang berukuran 2 meter kali 3 meter.

    “Kurang lebih ada 10 penginpan. Ya semacam kos kecil berukuran 2 meter kali 3 meter. Diduga juga digunakan untuk aktivitas ‘begitu’,” kata Hendra, Selasa (4/11/2025)

    Saat mengecek 10 bangunan kos-kosan itu, di salah satu kamar ditemukan 2 orang, laki-laki dan perempuan bukan suami istri. Keduanya pun kompak tidak bisa mengeluarkan tanda pengenal. Mereka menaku baru saja masuk di kamar tersebut.

    “Katanya mereka baru masuk, dan tidak bisa menunjukkan KTP. Ya, si laki-laki katanya cuma main saja,” ungkap Hendra.

    Dari informasi yang dihimpun, Hendra menyebut bahwa 10 kos-kosan kecil itu, digunakan para penunggu warung untuk menginap. Di mana, lokasi kos-kosan itu, tidak jauh dari 7 warung yang ditemukan di lokasi eks Terminal Seloaji, atau lokasi tepatnya berada di timur Terminal Seloaji yang saat ini beroperasi.

    “Penunggu warung ya menginapnya di situ (kos-kosan),” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, lahan eks Terminal Seloaji di Kecamatan Babadan, Ponorogo, kembali menjadi sorotan. Area yang berada di sisi timur terminal utama itu diduga digunakan sebagai tempat praktik warung esek-esek. Dari hasil pemeriksaan lapangan, 13 orang sempat ditracking oleh petugas, dan dua di antaranya terindikasi positif HIV.

    Hendra mengatakan razia itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan aktivitas mencurigakan di kawasan tersebut.

    “Kegiatan semalam itu, berdasarkan aduan dari masyarakat. Warga merasa resah, ada suara kebisingan dan tempat yang agak ke belakang di terminal Seloaji lama itu, tempatnya menjadi kumuh,” kata Hendra. (end/ian)

  • Ada Kamar-Kamar Penginapan di Eks Terminal Seloaji Ponorogo, Diduga Jadi Tempat Praktik Terlarang

    Eks Terminal Seloaji Ponorogo Diduga Jadi Lokasi Warung Esek-Esek, Dua Terindikasi HIV

    Ponorogo (beritajatim.com) – Lahan eks Terminal Seloaji di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kembali disorot usai diduga disalahgunakan sebagai tempat praktik warung esek-esek. Fakta tersebut terungkap setelah tim gabungan Satpol PP Ponorogo bersama Forpimcam Babadan, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar razia pada Senin malam (3/11/2025).

    Dalam razia tersebut, petugas menemukan tujuh warung kopi yang masih beroperasi di area eks terminal dan sepuluh bangunan kecil berukuran sekitar 2×3 meter menyerupai kamar kos. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, tim kesehatan men-tracing 13 orang, dua di antaranya terindikasi positif HIV.

    Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Ponorogo, Hendra Asmara Putra, mengatakan operasi ini dilakukan setelah adanya aduan masyarakat sekitar yang resah dengan aktivitas mencurigakan di kawasan tersebut.

    “Kegiatan semalam itu berdasarkan aduan dari masyarakat. Warga merasa resah, ada suara kebisingan dan tempat yang agak ke belakang di terminal Seloaji lama itu, tempatnya menjadi kumuh,” ujar Hendra, Selasa (4/11/2025).

    Menurut Hendra, kondisi lapangan menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa area tersebut digunakan untuk aktivitas prostitusi terselubung. “Diduga tempat itu digunakan untuk aktivitas ‘begitu’. Dari informasi yang kami terima, mereka menginap di situ,” katanya.

    Selain penindakan, petugas juga memberikan sosialisasi kepada penghuni dan pengelola warung agar tidak menjadikan lokasi itu sebagai tempat tinggal atau aktivitas malam yang menyalahi norma sosial. Pemerintah daerah menegaskan bahwa lahan eks Terminal Seloaji merupakan aset resmi Pemkab Ponorogo yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan ilegal.

    Dinas Kesehatan Ponorogo turut melakukan pemeriksaan lapangan untuk mendeteksi potensi penularan penyakit menular seksual. “Yang di-tracking ada 13 orang dan ada dua yang terindikasi HIV,” ungkap Hendra.

    Razia gabungan tersebut akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya Pemkab Ponorogo menata ulang kawasan eks Terminal Seloaji agar steril dari praktik maksiat dan tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. [end/beq]

  • 40 Dapur MBG di Blitar Telah Beroperasi, Baru 3 yang Kantongi SLHS

    40 Dapur MBG di Blitar Telah Beroperasi, Baru 3 yang Kantongi SLHS

    Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 40 dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Blitar telah beroperasi. Dapur tersebut juga sudah melayani makan bergizi bagi puluhan ribu anak dan ibu hamil di Bumi Penataran (julukan Kabupaten Blitar).

    Namun di tengah kabar gembira tersebut, ada hal yang masih harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Pasalnya dari 40 dapur MBG tersebut hanya 3 unit saja yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    Ketua Gugus Tugas MBG Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti menekankan bahwa SLHS adalah syarat mutlak, mengingat besarnya tanggung jawab yang diemban oleh setiap dapur. Langkah ini juga upaya untuk menjamin kualitas produk makanan yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “SLHS ini merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki SPPG agar bisa mendapatkan izin. Karena kita tahu dari satu SPPG ini menjadi penyedia MBGG bagi ribuan penerima manfaat,” ungkap Khusna, Selasa (4/10/2025).

    Keseriusan Pemkab Blitar dalam masalah higienitas ini bukan tanpa alasan. Khusna sempat menyinggung adanya insiden yang terjadi di wilayah Wonodadi, yang menjadi perhatian serius.

    “Pernah ada waktu itu, kejadian anak-anak mual dan muntah setelah minum susu kedelai. Tidak parah, tapi itu jadi perhatian kami agar tidak terulang,” tegasnya.

    Khusna menegaskan, sertifikasi SLHS adalah bentuk jaminan keamanan pangan. “Agar makanan yang dikonsumsi anak benar-benar aman dan tidak menimbulkan keracunan,” ujarnya.

    Untuk mempercepat perizinan, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar gencar menggelar pelatihan bagi para relawan yang terlibat langsung sebagai penjamah makanan di SPPG.

    “Setidaknya setiap minggu kita menggelar pelatihan. Minimal 50 persen relawan SPPG harus sudah mengikuti pelatihan, kemudian SLHS ini bisa diurus dan diterbitkan,” terang Khusna.

    Secara prosedural, pengurusan SLHS melalui sistem Online Single Submission (OSS) memang rumit dan memakan waktu lama, serta mensyaratkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

    Namun, berkat diskresi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), SPPG yang sudah beroperasi tetap dapat dilayani perizinannya. Pemkab Blitar memastikan seluruh satuan tersebut akan terus didampingi hingga memenuhi persyaratan izin secara lengkap, demi memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar higienitas. [owi/beq]

  • SPPG Polres Tulungagung Peroleh SLHS Pertama Kali

    SPPG Polres Tulungagung Peroleh SLHS Pertama Kali

    Tulungagung (beritajatim.com) – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Tulungagung yang berlokasi menjadi SPPG pertama yang secara resmi memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

    Sertifikat dengan Nomor 400.7.11/7101/35.04.24/2025 itu diterbitkan pada 31 Oktober 2025 sebagai bentuk pengakuan bahwa dapur pengolahan pangan SPPG telah memenuhi standar keamanan dan sanitasi pangan yang berlaku.

    Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan tersebut. Menurutnya SLHS merupakan sertifikat kelayakan yang memastikan bahwa tempat pengolahan makanan memiliki sanitasi lingkungan yang baik, peralatan bersih, penyimpanan bahan yang aman, proses pengolahan yang higienis, serta jaminan kesehatan tenaga kerja.

    Sertifikat ini menjadi persyaratan penting dalam mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Polres Tulungagung.

    “Alhamdulillah, dengan adanya sertifikat ini, SPPG Polres Tulungagung dinilai mampu menjamin kualitas pangan yang diproduksi, khususnya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis agar lebih terjamin higienitas dan keamanannya,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

    Tidak hanya itu, Polres Tulungagung juga memastikan pengawasan kualitas dilakukan secara ketat melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) serta ahli gizi. Setiap hari, seluruh menu yang diproduksi SPPG diuji menggunakan metode laboratorium dan organoleptik.

    “Pengujian dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman dan bebas dari kandungan zat berbahaya,” imbuhnya.

    Parameter pengujian meliputi pemeriksaan kandungan formalin, arsenik, sianida, nitrit, serta uji organoleptik terhadap rasa, aroma, dan tekstur makanan. Taat menegaskan komitmen Polres Tulungagung dalam menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat.

    “Dengan status laik higiene sanitasi ini, produksi makanan yang disalurkan melalui program-program kepolisian dapat makin dipercaya dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat penerima,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Pastikan Kualitas MBG, BGN Latih Ribuan Penjamah Makanan di NTT

    Pastikan Kualitas MBG, BGN Latih Ribuan Penjamah Makanan di NTT

    Pastikan Kualitas MBG, BGN Latih Ribuan Penjamah Makanan di NTT
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Gizi Nasional (BGN) mengadakan pelatihan terhadap 2.705 penjamah makanan dari 75 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Kupang dan Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
    Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN Ranto mengatakan bahwa pelatihan penjamah makanan ini bukan hanya sekadar kegiatan rutinitas belaka.
    “Pelatihan ini fondasi penting untuk memastikan layanan MBG berlangsung dengan kualitas terbaik dan tepat sasaran,” ujar Ranto dalam keterangan pers yang diterima
    Kompas.com
    , Senin (3/11/2025).
    Ranto menyebut, setiap petugas harus memiliki pemahaman mendalam dan keterampilan praktis yang mumpuni dalam pengolahan makanan.
    “Agar penyajian makanan dapat menjamin keamanan, higienitas, serta pemenuhan kebutuhan gizi sesuai standar,” ujarnya.
    Materi pelatihan penjamah makanan disampaikan para ahli dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, PERSAGI, BPOM, dan BPJS Ketenagakerjaan.
    “Melalui pelatihan ini, peserta mendapatkan pengetahuan dan praktik terkait sanitasi dapur, higienitas pangan, pengawasan bahan makanan, serta perlindungan tenaga kerja relawan,” kata Ranto.
    Dia menyebut, pelatihan ini menjadi penguatan koordinasi antara kepala SPPG dan pemangku kepentingan di daerah untuk memperkuat implementasi program MBG yang merata.
    “Kami optimis bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia semakin memperkokoh keberhasilan program ini sebagai wujud komitmen untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui gizi yang terjamin,” ujarnya.
    Sebelumnya, sebanyak 35.000 penjamah MBG diberi pelatihan agar makan bergizi gratis lebih aman bagi penerimanya.
    Pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) ini digelar BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Dinas Kesehatan di 38 kabupaten/kota Pulau Jawa pada 25-26 Oktober 2025.
    “Bimbingan teknis ini adalah wujud komitmen BGN bersama jajaran Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan keterampilan penjamah pangan. Hal ini bertujuan menghasilkan pangan siap saji yang aman dan bergizi, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” ujar Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Nurjaeni, dalam keterangannya pada 26 Oktober 2025.
    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor antara BGN, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya dalam menjamin mutu dan keamanan pangan di wilayah pelaksanaan program MBG.
    “Melalui kegiatan ini kami berharap sinergi dan kolaborasi antara BGN, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah semakin kuat dalam menjamin mutu dan keamanan pangan di wilayah pelaksanaan Program MBG,” ujar Hidayati.
    Diketahui, pelaksanaan program MBG sempat menjadi sorotan karena telah mengakibatkan ribuan orang terdampak keracunan.
    Merespons kasus keracunan tersebut, Pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah langkah dilakukan. Di antaranya, menutup SPPG atau dapur umum MBG yang bermasalah di sejumlah daerah.
    Kemudian, mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), mengevaluasi juru masak hingga alur limbah dapur.
    Selanjutnya, Pemerintah juga akan memperbaiki tata kelola BGN. Salah satunya dengan memerintahkan agar BGN merekrut koki atau juru masak yang terlatih.
    Bahkan, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.
    Tim Koordinasi tersebut dibentuk sebagai upaya perbaikan tata kelola program MBG.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.