Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Titiek Soeharto: Terima kasih Kapolri ikut perbaiki pendidikan

    Titiek Soeharto: Terima kasih Kapolri ikut perbaiki pendidikan

    “Terima kasih Pak Kapolri sudah ikut serta memperbaiki pendidikan di Indonesia ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyampaikan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo karena ikut memperbaiki pendidikan di Indonesia lewat pembangunan SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar, Jawa Tengah.

    “Terima kasih Pak Kapolri sudah ikut serta memperbaiki pendidikan di Indonesia ini,” katanya saat meninjau SMP Kemala Bhayangkari di Karanganyar, Jumat, dilansir dari keterangan resmi.

    Titiek juga mengaku terkesan dengan fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut, salah satunya pendingin ruangan untuk kenyamanan para siswa.

    “Yang luar biasanya lagi sekolahnya semuanya ber-AC (air conditioner). Saya rasa tidak semua kelas di negeri ini ada AC-nya. Belum tentu di Jakarta ada sekolah yang ber-AC juga, ini luar biasa,” ucapnya.

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Presiden RI Prabowo Subianto yang turut memberikan fasilitas bagi sekolah tersebut.

    “Kami berterima kasih bahwa ada kelas yang saat ini sudah mendapatkan fasilitas dari Bapak Presiden terkait dengan program pelayanan terpusat dengan menggunakan Interactive Flat Panel, ada dua,” ujarnya.

    Selain itu, dukungan lain yang diterima sekolah ini mencakup perlengkapan laboratorium biologi dan fisika.

    Menurutnya, bantuan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

    “Bantuan lab IPA untuk biologi, kemudian fisika, tentunya ini sangat membantu dalam program sekolah yang ada,” katanya.

    Adapun pembangunan SMP Kemala Bhayangkari dimulai sejak Februari 2025 dengan peletakan batu pertama oleh Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Juliati Sigit Prabowo.

    Proyek pendidikan ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Kemala Bhayangkari dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinas Kesehatan, RS Jati Husada Karanganyar, PMI Karanganyar, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

    Sekolah tersebut telah memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa gedung baru tersebut layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar mulai tahun ajaran 2025/2026.

    SMP Kemala Bhayangkari mengusung program unggulan berupa penguatan karakter kebhayangkaraan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pembinaan peserta didik.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo: Prioritaskan penanganan korban ledakan SMA 72

    Presiden Prabowo: Prioritaskan penanganan korban ledakan SMA 72

    peristiwa tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih waspada serta peduli terhadap lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar penanganan terhadap para korban ledakan di SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi prioritas utama.

    “Beliau tadi pertama bereaksi untuk prioritas ke korban, penanganan korban,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

    Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap peristiwa itu.

    Kepala Negara, kata dia, juga mengingatkan agar peristiwa tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih waspada serta peduli terhadap lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di sekolah.

    Kewaspadaan masyarakat dinilai penting untuk mencegah hal-hal yang berpotensi menimbulkan bahaya.

    “Jika ada hal-hal yang dirasa mencurigakan atau ada hal-hal yang mungkin berpotensi untuk hal-hal yang tidak baik, untuk kita semakin peduli baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah,” kata Prasetyo.

    Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebutkan sebanyak 54 orang mengalami luka-luka dalam ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Jumat siang.

    “Data yang kita terima, 54 orang luka ringan dan sedang, bahkan ada yang sudah pulang. Sementara itu dulu, nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut diinfokan lagi,” kata Asep saat memberikan keterangannya di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP) dengan memberikan garis polisi (police line) dan juga telah dilakukan sterilisasi oleh penjinak bom.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh biaya rumah sakit korban ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara akan ditanggung oleh Pemprov DKI.

    “Seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemprov di mana saja rumah sakitnya,” kata dia di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan langkah ini sebagai bentuk pemerintah provinsi hadir dengan menanggung seluruh biaya perawatan korban di rumah sakit.

    “Semua akan menjadi tanggung jawab kami,” kata dia.

    Dirinya telah meminta Kepala Dinas Pendidikan, Kepada Dinas Kesehatan dan Wali Kota untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus DBD di Palopo Capai 110, Diare Masih Jadi Penyakit Terbanyak Sepanjang 2025 Regional 7 November 2025

    Kasus DBD di Palopo Capai 110, Diare Masih Jadi Penyakit Terbanyak Sepanjang 2025 Regional 7 November 2025

    Kasus DBD di Palopo Capai 110, Diare Masih Jadi Penyakit Terbanyak Sepanjang 2025
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com –
    Dinas Kesehatan Kota Palopo mencatat sebanyak 110 kasus demam berdarah dengue (DBD) terjadi sepanjang tahun 2025.
    Sementara itu,
    penyakit diare
    masih mendominasi dengan total 1.784 kasus hingga akhir Oktober.
    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palopo, San Ashari, menjelaskan bahwa pada Oktober saja tercatat 11
    kasus DBD
    .
    Kasus tersebut tersebar di beberapa kecamatan, masing-masing Mungkajang (2 kasus), Wara Timur (5), Wara Utara (1), Wara (2), dan Bara (1).
    “Rentang usia penderita DBD masih didominasi oleh kelompok umur 15 hingga 44 tahun,” kata San Ashari saat ditemui di Kantor
    Dinas Kesehatan Palopo
    , Jumat (7/11/2025).
    Selain DBD, penyakit diare juga tercatat tinggi di Palopo.
    Berdasarkan data Dinas Kesehatan, dari 1.784 kasus yang dilaporkan sepanjang 2025, sebanyak 661 kasus merupakan balita, sedangkan 1.127 kasus terjadi pada warga berusia di atas lima tahun.
    “Tren bulanan menunjukkan fluktuasi kasus diare. Pada Januari tercatat 230 kasus, Februari 207 kasus, Maret 154 kasus, April 196 kasus, Mei 174 kasus, Juni 187 kasus, Juli 243 kasus, Agustus 188 kasus, dan September 174 kasus,” ucap San Ashari.
    Lanjut San Ashari, sebaran kasus terbanyak tercatat di wilayah kerja Puskesmas Wara Utara Kota, dengan 162 kasus untuk kelompok usia di atas lima tahun dan 62 kasus pada balita.
    “Sementara di Puskesmas Wara melaporkan 85 kasus pada balita dan 137 kasus pada kelompok usia di atas lima tahun,” ujarnya.
    San Ashari menjelaskan bahwa perubahan cuaca serta penurunan kualitas lingkungan turut menjadi faktor meningkatnya kasus DBD dan diare di Kota Palopo.
    “Penyakit yang biasanya banyak terjadi saat
    pancaroba
    adalah diare dan DBD,” tuturnya.
    San Ashari menegaskan bahwa perubahan suhu yang ekstrem, kelembapan tinggi, dan kondisi sanitasi yang menurun dapat memicu perkembangbiakan nyamuk serta meningkatkan risiko kontaminasi air.
    “Diimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan baik di lingkungan maupun dalam menjaga kesehatan pribadi. Masyarakat diharapkan menjaga kebersihan lingkungan dengan menerapkan 3M (Menguras tempat penampungan air, Menutup wadah air, dan Mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk),” harapnya.
    Selain itu, warga diminta menjaga kesehatan diri dengan mengonsumsi air minum yang cukup, mencuci tangan sebelum makan, serta rutin berolahraga agar daya tahan tubuh tetap kuat selama musim pancaroba.
    “Kami mengimbau masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan diri, memperbanyak minum air, dan rutin berolahraga untuk mencegah penularan penyakit yang meningkat saat pancaroba,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dosen FH Universitas Jember: Permenkes Tidak Hapus Pidana Manipulasi Klaim JKN

    Dosen FH Universitas Jember: Permenkes Tidak Hapus Pidana Manipulasi Klaim JKN

    Jember (beritajatim.com) – Aries Harianto, dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, menegaskan, temuan manipulasi atau mark up klaim Jaminan Kesehatan Nasional tiga rumah sakit di Kabupaten Jember, Jawa Timur, seharusnya ditindaklanjuti secara hukum.

    “Dugaan manipulasi klaim JKN di tiga rumah sakit itu jelas perbuatan melawan hukum. Jika hal ini tidak berlanjut ke ranah hukum, akan menjadi preseden buruk bagi Jember dalam membangun potret penegakan hukum, khususnya menyangkut pelayanan publik,” kata Aries, Jumat (7/11/2025).

    Menurut Aries, jika indikasi pelakunya jelas, nominal kerugian bisa diukur, dan ada motif perbuatan untuk kepentingan atau memperkaya diri, maka hal ini bukan lagi soal administrasi yang tuntas dengan teguran, denda, dan pencabutan izin.

    “Ngeri kalau ini saja yang dilakukan. Sanksi administrasi itu tidak berdiri sendiri,” kata Aries.

    Sebelumnya, desakan agar temuan manipulasi klaim JKN di tiga rumah sakit ditindaklanjuti secara hukum, muncul dari pegiat masyarakat sipil, dalam rapat dengar pendapat umum yang digelar Komisi D DPRD Kabupaten Jember dengan dihadiri Dinas Kesehatan, Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, perwakilan 14 rumah sakit, di gedung parlemen, Kamis (6/11/2025).

    Namun rupanya desakan itu tak ubahnya menggantang asap. BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Jember, dan DPRD Jember sepakat menggunakan penyelesaian dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 yang sebatas teguran, sanksi administratif, dan pengembalian uang klaim yang digelembungkan.

    “Terkait permasalahan fraud tadi, yang jelas sudah selesai karena ada aturan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019. Semua sudah ada tahapan penyelesaiannya dan itu sudah ada regulasinya di dalam BPJS,” kata Ketua Komisi D Sunarsi Khoris.

    Perwakilan Rumah Sakit Balung, Rumah Sakit Paru, dan Rumah Sakit Siloam, yang menjadi lokus temuan manipulasi tersebut, berkomentar normatif, saat ditanya Komisi D soal penyelesaian persoalan ini.

    Prima Pradipta, Perwakilan RS Siloam menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menjawab dan masih harus melaporkan hasil pertemuan itu ke jajaran direksi dan manajemen. Namun, menurutnya, RS Siloam sudah memutus kerja sama dengan oknum dokter yang terindikasi terlibat dalam tindakan manipulasi ini.

    Direktur RS Balung Nurullah Hidajahningtyas mengatakan, proses penanganan masih berjalan di bawah kendali Dinas Kesehatan Jember. “Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan,” katanya.

    Kepala Seksi Pelayanan Medis RS Paru Dadan Aprinda Eko Tantio mengatakan, ada audit dari Dinas Kesehatan Jawa Timur kepada rumah sakit. “Saat ini kami sedang menunggu tindak lanjut dari Dinas Kesehatan terkait penyelesaian dari masalah ini,” katanya.

    Aries memahami keputusan semua pihak untuk menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai rujukan penyelesaian masalah. Namun dia mengingatkan, bahwa peraturan tersebut tak berhenti pada sanksi administratif.

    “Pasal 6 ayat (7) secara eksplisit menyebut, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini.

    “Jadi aspek pidananya juga harus dilekatkan. Pengembalian nominal yang dimanipulasi, secara hukum tidak menggugurkan proses pemeriksaan hukumnya. Apalagi meniadakan sanksi,” tambah Aries. [wir]

  • Perkuat Layanan Lapor Mbak Wali 112, Pemkot Kediri Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program

    Perkuat Layanan Lapor Mbak Wali 112, Pemkot Kediri Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Lapor Mbak Wali 112 di Ruang Kilisuci, Balai Kota Kediri, Kamis malam (6/11). Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Ronny Yusianto, serta sejumlah kepala OPD yang terintegrasi dalam layanan darurat dan pengaduan publik tersebut.

    Dalam arahannya, Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menegaskan bahwa Lapor Mbak Wali 112 merupakan jantung pelayanan publik di Kota Kediri. Ia menyebut, program ini bukan sekadar sistem pelaporan atau inovasi teknologi, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah yang cepat, tanggap, dan peduli terhadap warganya.

    “Program ini adalah simbol komitmen kita dalam memastikan setiap laporan masyarakat ditangani dengan cepat dan tuntas. Ini adalah bentuk nyata pelayanan publik yang humanis dan responsif,” ujarnya.

    Ferry menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, lebih dari 86 ribu panggilan diterima oleh layanan darurat 112 selama periode April hingga Oktober 2025. Meskipun sebagian besar panggilan masih didominasi oleh ghost call dan prank call, terdapat 496 panggilan kegawatdaruratan valid yang berhasil ditangani dengan baik oleh petugas di lapangan.

    “Hal ini menunjukkan bahwa layanan 112 berfungsi efektif sebagai kanal cepat tanggap dalam situasi darurat,” terangnya.

    Lebih lanjut, Ferry menyoroti dua aspek penting yang perlu diperkuat: response time atau kecepatan waktu tanggap, serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang di setiap OPD kegawatdaruratan. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara Call Center, BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Damkar agar SOP penanganan cepat berjalan tanpa hambatan komunikasi.

    “Dalam kondisi darurat, setiap detik sangat berarti. Karena itu, koordinasi antarlembaga harus solid,” tegasnya.

    Selain itu, Ferry meminta agar peningkatan sarana dan prasarana seperti kendaraan siaga, alat komunikasi, serta sistem pelacakan lokasi terus dilakukan agar manfaat layanan benar-benar dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kota Kediri. Ia juga mengingatkan pentingnya dokumentasi setiap tindak lanjut laporan, baik berupa foto lapangan, hasil penanganan, maupun surat balasan kepada pelapor. “Kita ingin masyarakat tidak hanya mendengar janji, tapi melihat bukti nyata dari kerja pemerintah,” tambahnya.

    Ferry juga menekankan agar Lapor Mbak Wali 112 ke depan tidak hanya menjadi kanal reaktif, tetapi berkembang menjadi sistem prediktif dan solutif yang mampu memetakan tren permasalahan serta menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis data.

    “Program ini harus menjadi wajah pelayanan publik terbaik Kota Kediri modern secara teknologi, namun tetap hangat dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Ronny Yusianto, dalam laporannya menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan program. Ia menjelaskan bahwa sejak April hingga Oktober 2025, Call Center 112 telah menerima total 86.161 panggilan, terdiri dari 496 panggilan valid, 18.557 prank call (21,54%), 65.024 ghost call (75,47%), dan 2.084 panggilan informasi umum (2,42%).

    “Laporan darurat yang paling sering diterima meliputi gangguan hewan buas, permintaan ambulans, kecelakaan lalu lintas, serta permasalahan sosial seperti ODGJ dan orang terlantar, dimana untuk wilayah didominasi di Kecamatan Kota disusul Kecamatan Mojoroto dan Pesantren” ungkapnya.

    Ronny juga menambahkan bahwa selain layanan darurat, Chatbot WhatsApp Lapor Mbak Wali 112 kini menjadi kanal penting untuk aduan non-kegawatdaruratan. Laporan terbanyak datang dari lima kategori utama, yakni bantuan sosial, penerangan jalan umum, pemangkasan pohon, pendidikan, dan PDAM. Dari sisi instansi, Dinas Sosial menjadi OPD dengan aduan terbanyak, diikuti Dinas Perhubungan dan DLHKP.

    “Tingginya partisipasi masyarakat dalam melapor menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya kanal aduan resmi pemerintah,” jelasnya.

    Hasil survei kepuasan masyarakat juga menunjukkan capaian yang membanggakan. Program Lapor Mbak Wali 112 meraih nilai rata-rata 4,86 dari 5 berdasarkan 1.185 responden. “Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya pada kecepatan dan keandalan layanan 112,” kata Ronny.

    Ia juga menyoroti berbagai langkah peningkatan yang telah dilakukan, seperti migrasi penanganan darurat dari Dinas Kesehatan ke Call Center 112, pergantian nomor WhatsApp Chatbot dari 0851-4228-1103 menjadi 0811-364-112 dengan status verifikasi resmi Meta (centang biru), serta penerapan fitur “Filter 0” untuk menekan panggilan iseng dan tidak valid.

    Selain itu, Pemkot Kediri juga terus melakukan sosialisasi langsung ke seluruh kelurahan dengan melibatkan LPMK, RT/RW, PKK, dan Karang Taruna agar masyarakat memahami penggunaan layanan 112 secara bijak dan tepat. Upaya branding layanan juga digencarkan melalui media sosial, media massa, serta billboard dan banner di ruang publik.

    Secara keseluruhan, kegiatan evaluasi ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Kediri untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, tanggap, dan terpercaya. Dengan semangat kolaborasi dan profesionalitas, Pemkot Kediri optimistis slogan “Cepat Lapor, Cepat Tanggap” akan semakin terasa manfaatnya bagi seluruh warga. [nm/aje]

  • Pramono bantah isu warga baduy ditolak RS karena tak punya KTP

    Pramono bantah isu warga baduy ditolak RS karena tak punya KTP

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah isu soal viralnya seorang warga Baduy, yang merupakan korban pembegalan, ditolak rumah sakit (RS) di Jakarta karena tak ada KTP.

    “Jadi, untuk warga Baduy, tidak benar ada penolakan dari rumah sakit,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

    Pramono menjelaskan Pemprov DKI sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, untuk memastikan pelayanan terhadap warga Baduy tetap berjalan.

    Pramono mengatakan adanya kesalahpahaman dalam bahasa yang membuat masalah tersebut menjadi panjang.

    “Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini, mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu,” kata Pramomo.

    Pramono menegaskan tidak ada larangan atau penolakan dari pihak rumah sakit mana pun di Jakarta.

    Dinas Kesehatan, kata Pramono, langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi sebenarnya.

    “Yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk memastikan itu,” ujar Pramomo.

    Pramono juga menepis anggapan bahwa penolakan terjadi karena warga Baduy tidak memiliki KTP Jakarta.

    Pramono memastikan semua warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Jakarta akan tetap ditangani.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aset Daerah Disalahgunakan, Dishub Ponorogo Beri Ultimatum Penyewa Eks Terminal Seloaji

    Aset Daerah Disalahgunakan, Dishub Ponorogo Beri Ultimatum Penyewa Eks Terminal Seloaji

    Ponorogo (beritajatim.com) – Aset daerah yang seharusnya menjadi ruang produktif justru ternoda. Eks Terminal Seloaji, Desa Cekok, Babadan, yang disewa untuk usaha pencucian kendaraan, kini berubah wajah menjadi sarang praktik prostitusi terselubung. Temuan ini sontak membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo bergerak cepat.

    Awalnya, tempat itu hanya digunakan untuk parkir dan mencuci bus. Namun, dalam diam, berdiri warung-warung kopi remang yang menawarkan layanan lebih dari sekadar minuman hangat. Bahkan ada kamar-kamar penginapan yang berdalih untuk tempat tidur para pegawai warung tersebut. Puncaknya, dalam operasi gabungan beberapa waktu lalu, petugas menemukan sedikitnya 13 pekerja seks komersial (PSK), dan dua di antaranya positif HIV.

    Sorotan publik pun tajam mengarah ke Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo sebagai pengelola aset. Kepala Dishub Ponorogo, Wahyudi, tak menampik bahwa izin awal yang diberikan telah diselewengkan penyewa. “Kami langsung memanggil penyewa,” kata Wahyudi, Kamis (6/11/2025).

    Menurutnya, aset tersebut telah disewakan beberapa tahun terakhir kepada pihak ketiga dengan izin resmi untuk parkir dan cuci kendaraan. Namun tanpa sepengetahuan Dishub, area itu justru berkembang menjadi warung-warung kopi yang beroperasi hingga malam hari.

    Dishub Ponorogo, lanjut Wahyudi, telah meminta seluruh warung remang-remang ditutup total. Sesuai kesepakatan, izin operasional cuci kendaraan hanya berlaku pukul 07.00–17.00 WIB setiap harinya. Tidak boleh ada lagi kegiatan warung remang-remang. Ia pun memberikan batas waktu hingga akhir pekan ini bagi penyewa untuk menghentikan seluruh aktivitas di luar kesepakatan. Jika peringatan diabaikan, izin sewa akan dicabut.

    “Terlepas dari masuk tidaknya PAD (Pendapatan Asli Daerah), kalau kegiatan sudah menyalahi kesepakatan akan kami pertimbangkan untuk dicabut,” ujarnya.

    Wahyudi menyesalkan penyalahgunaan aset negara tersebut. Terlebih, lokasi eks Terminal Seloaji merupakan salah satu titik yang pertama kali dilihat oleh pendatang dari luar kota. “Ini wajah Ponorogo. Tidak pantas dijadikan tempat seperti itu,” katanya dengan nada kecewa.

    Sebelumnya, petugas gabungan dari Satpol PP dan Damkar, Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Polres Ponorogo melakukan razia dan menemukan praktik prostitusi berkedok warung kopi di kawasan tersebut. Sebagian PSK diketahui berasal dari eks lokalisasi Pasar Janti yang sudah lama ditertibkan.

    Kini, langkah tegas Dishub menjadi ujian sejauh mana komitmen Pemkab Ponorogo dalam menertibkan aset daerah agar tidak disalahgunakan. Masyarakat menanti, apakah kawasan eks Terminal Seloaji akan kembali bersih, atau justru menjadi “terminal gelap” yang mencoreng wajah Bumi Reog. [end/kun]

  • Basreng asal RI yang Ditarik di Taiwan Dipastikan Tak Terdaftar di BPOM

    Basreng asal RI yang Ditarik di Taiwan Dipastikan Tak Terdaftar di BPOM

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) memastikan produk yang bakso goreng yang ditarik di Taiwan tidak terdaftar di BPOM. Produk tersebut ditarik lantaran mengandung bahan tambahan pangan (BTP) pengawet asam benzoat, yang tak diizinkan penggunaannya sesuai regulasi di Taiwan.

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar memastikan produk basreng tersebut berasal dari industri rumah tangga pangan (RTP) yang belum terdaftar di dinas kesehatan setempat.

    “Produk dikemas dalam bentuk ruahan (bulk) tanpa label dan tidak mencantumkan nomor Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan IRT (SPP-IRT),” demikian keterangan yang diterima detikcom, Rabu (5/11/2025).

    Saat ini BPOM juga masih menelusuri bahan baku produk bakso goreng yang bermasalah, termasuk penggunaan BTP asam benzoat dan garamnya dalam produk tersebut. “Sesuai Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan, penggunaan BTP asam benzoat dan garamnya untuk kategori pangan makanan ringan (seperti basreng) tidak diatur sehingga belum ditetapkan kadar maksimal penggunaan asam benzoat dan garamnya pada kategori pangan tersebut,” tuturnya.

    Basreng Foto: Taiwan Food and Drug Administration (TFDA)

    Meskipun begitu, penggunaan benzoat dalam bentuk garam natrium benzoat diperbolehkan pada produk bakso ikan dengan batas maksimal 500 mg/Kg (500 ppm) dihitung sebagai asam benzoat.

    Temuan kandungan benzoat pada produk basreng dimungkinkan apabila bahan baku basreng berasal dari bakso ikan, yang pada proses produksinya menggunakan pengawet benzoat.

    Dampak Asam Benzoat

    Terpisah, spesialis penyakit dalam dr Aru Ariadno, SpPD-KGEH, mengatakan asam benzoat biasanya digunakan sebagai pengawet makanan, dan sebenarnya aman bila digunakan dalam batas yang sudah diatur.

    Namun, penggunaan asam benzoat di luar batas yang sudah diatur atau berlebihan dapat memicu efek samping pada kesehatan tubuh. dr Aru mengatakan, penggunaan asam benzoat dalam makanan, terutama dicampur dengan vitamin C atau terpapar panas dan cahaya, dapat membentuk zat kimia berbahaya bernama benzena yang bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker.

    “Setiap negara memiliki aturan masing-masing dalam membatasi konsumsi benzoat. Secara umum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan batas aman konsumsi natrium benzoat adalah (0-5) mg per kilogram berat badan per hari,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Jumat (31/10/2025).

    Bahkan, bagi sebagian orang yang sensitif, konsumsi benzoat bisa memicu diare, kram perut, mual, muntah, atau kembung.

    “Selain itu beberapa individu mungkin mengalami reaksi alergi seperti gatal atau bengkak setelah mengonsumsi makanan yang mengandung benzoat,” ucapnya lagi.

    “Masalahnya adalah batasan yg ada di makanan bila dikonsumsi berlebih akan menimbulkan efek yg tidak diinginkan,” lanjutnya lagi.

    Sebelumnya Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) pada Selasa (28/10/2025) mengumumkan produk bakso goreng atau basreng asal Indonesia ditahan di perbatasan karena mengandung pengawet asam benzoat melebihi batas aman.

    Dalam laporan resminya, TFDA menyebut produk tersebut berasal dari Isya Food, produsen asal Indonesia, dan diimpor oleh Taiwan Sheba Enterprise Co. Produk yang dimaksud adalah bakso goreng dengan total berat 1.072 kilogram (KGM) yang mengandung asam benzoat sebesar 0,05 gram per kilogram.

    Selain itu, jenis bakso goreng gurih dengan jumlah 1.008 kilogram (KGM) juga ditemukan mengandung asam benzoat sebesar 0,02 gram per kilogram.

    Penahanan ini terjadi sepekan setelah produk serupa juga sempat dihentikan masuk pada pada Selasa (21/10/2025). TFDA juga mengumumkan penahanan produk serupa dari perusahaan yang sama, Isya Food. Sebanyak 1.008 kilogram produk Basreng Cracker kala itu ditemukan mengandung pengawet asam benzoat sebesar 0,93 gram per kilogram.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/up)

  • Hadapi Ancaman Rob di Pesisir Jakarta, Ratusan Pompa-Pasukan Biru Siaga

    Hadapi Ancaman Rob di Pesisir Jakarta, Ratusan Pompa-Pasukan Biru Siaga

    Jakarta –

    Pemprov DKI Jakarta menyiapkan beberapa langkah menghadapi potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi pada 6-9 November 2025 di pesisir Jakarta. Pemprov DKI menyiagakan Pasukan Biru atau tim tanggap darurat dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) di tujuh wilayah rawan utama.

    “Pasukan Biru disiagakan penuh di kawasan Tanjungan, Muara Angke, Muara Baru, Pasar Ikan, Ancol Marina dan JIS, Tanjung Priok dan Kali Baru, serta Marunda,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Bidang Komunikasi Publik, Chico, kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

    Pemprov juga memastikan seluruh 560 unit pompa stasioner di 11 kelurahan pesisir dalam kondisi siap beroperasi, dengan kapasitas total mencapai 1,2 juta liter per menit. Sebanyak 50 pompa mobile juga disiapkan untuk penanganan cepat di titik genangan darurat.

    “Perawatan pompa sudah selesai Oktober lalu, saat ini 95% berfungsi optimal,” jelasnya.

    Untuk mengantisipasi hujan ekstrem yang dapat memperburuk kondisi rob, DKI juga menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) bekerja sama dengan BMKG dan TNI AU pada 5-10 November 2025. Langkah ini bertujuan menurunkan intensitas hujan di kawasan utara Jakarta.

    “Prediksi pasang maksimum mencapai 0,69 meter. Karena itu, kami maksimalkan upaya alami untuk redam dampaknya,” ungkapnya.

    “Dari 1.200 km tanggul pantai di Jakarta Utara, terdapat 5 titik roboh dan 3 titik longsor terutama di Muara Baru dan Tanjung Priok akibat hujan sebelumnya,” tuturnya.

    Sebagai langkah cepat, tanggul darurat setebal 1-2 meter menggunakan karung pasir dan geomembrane telah dibangun, dengan pengawasan 24 jam oleh Pasukan Biru.

    Sementara itu, Chico menjelaskan pengerukan drainase utama sepanjang 15 km telah dilakukan sejak 22 Oktober 2025, menghasilkan sekitar 1.500 karung lumpur. Meski demikian, drainase di Marunda dan Kali Baru masih rentan tersumbat akibat sedimentasi. Efektivitas sistem drainase kini mencapai 85%.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pun telah mengaktifkan protokol standar penanganan bencana rob. Sebanyak 257 lokasi pengungsian disiapkan di Jakarta Utara dan Timur dengan kapasitas hampir 40 ribu orang.

    Warga juga diimbau memantau ketinggian air melalui aplikasi JAKI atau hotline 112, serta menyiapkan evakuasi mandiri jika air mulai naik. Sebagai antisipasi, BPBD menyiapkan 200 unit toilet portabel, pasokan air bersih dan disinfektan, serta makanan siap saji dan obat-obatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.

    “Evakuasi akan dilakukan 24 jam sebelum puncak rob jika diperlukan, dengan dukungan transportasi gratis dari TransJakarta,” imbuhnya.

    (bel/idn)

  • Polres dan BPBD Tuban Cek Kesiapan Tim dan Perlengkapan Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

    Polres dan BPBD Tuban Cek Kesiapan Tim dan Perlengkapan Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

    Tuban (beritajatim.com) – Polres Tuban bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban melakukan pengecekan kesiapan personel dan perlengkapan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi saat musim penghujan. Kegiatan siaga tanggap bencana tersebut melibatkan unsur TNI/Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta berbagai elemen relawan kebencanaan di Kabupaten Tuban.

    Wakapolres Tuban Kompol Achmad Robial menjelaskan, langkah kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut arahan Kapolri agar setiap daerah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana. Indonesia yang berada di cincin api atau Ring of Fire termasuk salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia.

    “Data BNPB hingga 19 Oktober 2025 mencatat telah terjadi 2.606 bencana di Indonesia, meliputi 1.289 banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan, 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, 4 erupsi gunung berapi, serta bencana lainnya yang mengakibatkan 361 orang meninggal dunia, 37 hilang, 615 luka, dan lebih dari 5,2 juta warga mengungsi,” ujar Kompol Robial, Rabu (5/11/2025).

    Ia menegaskan, apel siaga ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh personel, sarana, dan prasarana siap digunakan dalam situasi darurat. Pemeriksaan meliputi kendaraan operasional, perahu karet, alat evakuasi, hingga perlengkapan medis yang akan digunakan jika bencana terjadi.

    “Berdasarkan data BMKG, sekitar 43,8 persen wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Untuk Kabupaten Tuban, potensi banjir, tanah longsor, puting beliung, dan gelombang tinggi perlu diantisipasi sejak dini,” imbuhnya.

    Kompol Robial juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem dan segera melapor ke layanan darurat apabila menemukan potensi bencana di lingkungan sekitar. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat.

    “Kami berharap masyarakat ikut berperan aktif. Kesiapsiagaan ini penting agar kita bisa mengurangi risiko dan dampak bencana sejak awal,” tegasnya.

    Dari hasil pemetaan, terdapat empat kecamatan di Kabupaten Tuban yang tergolong rawan banjir karena dilalui aliran Sungai Bengawan Solo, yaitu Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang. Selain menjadi sumber air bagi pertanian, wilayah ini juga berpotensi mengalami banjir akibat curah hujan tinggi maupun luapan air kiriman dari wilayah hulu. [dya/beq]