Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Siasat Dinkes Pangkep Rayu Warga Ikut CKG, Tak Melulu Harus di Puskesmas

    Siasat Dinkes Pangkep Rayu Warga Ikut CKG, Tak Melulu Harus di Puskesmas

    Jakarta –

    Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), tantangan geografis dan sosial, terutama mindset takut jika penyakitnya ketahuan, membuat masyarakat enggan mendatangi fasilitas kesehatan. Untuk menyukseskan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Dinas Kesehatan (Dinkes) Pangkep menerapkan strategi “jemput bola” dengan siasat persuasif.

    Kepala Dinkes Pangkep, Herlina, S.Kep., M.Kes., mengungkapkan bahwa jika hanya menunggu di Puskesmas, jumlah orang yang datang tidak sampai 10 orang per hari. Padahal target pemeriksaan CKG jauh dari angka tersebut.

    Kabupaten Pangkep dengan jumlah penduduk sekitar 359.943 jiwa berhasil melaksanakan cek kesehatan gratis untuk 300.946 atau 84 persen dari total penduduknya. Herlina menyebut angka ini tidak akan tercapai jika hanya menunggu warga datang ke Puskesmas.

    “Kami memanfaatkan setiap kesempatan yang ada,” ucap Herlina saat dijumpai detikcom di Makassar, Senin (15/12/2025).

    Cek kesehatan tak selalu di faskes

    Kegiatan CKG lebih banyak dilakukan di luar gedung karena masyarakat tidak mau ke layanan kesehatan. Misalnya ketika apel pagi ASN, Herlina akan mendatangkan petugas kesehatan ke gedung-gedung pemerintahan agar pekerja bisa sekaligus cek kesehatan.

    Petugas Puskesmas juga membawa peralatan untuk cek tekanan darah pada saat salat berjamaah di masjid. Bahkan, skrining TBC (pengambilan sputum) dioptimalkan pada saat salat Subuh.

    Siasat ini juga membawa layanan spesialistik ke pulau-pulau.

    “Daerah kepulauan itu kan tidak pernah terjamah dokter spesialis, jadi kita menerima layanan dokter spesialis seperti anak, obgyn, gigi, interna, di Puskesmas Sabutung,” jelas Herlina.

    Manfaat CKG juga dirasakan oleh warga Desa Mattirouleng, Pulau kulambing, Pangkep. Pemeriksaan kesehatan rutin diadakan di rumah Kepala Desa dan menjadi pusat kesehatan sederhana di sana.

    Rahman (72), penduduk Desa Mattirouleng mengatakan sangat terbantu dengan hadirnya pemeriksaan kesehatan di desanya sehingga dia tak perlu jauh-jauh ke kota karena puskesmas terdekat dari wilayahnya pun berjarak 20 menit dan berada di pulau seberang.

    “Tadi cek asam urat, dikasih beberapa obat ada juga obat flu sama vitamin karena kebetulan lagi pilek ini,” tuturnya saat dijumpai detikcom di Pulau Kulambing, Selasa (16/12).

    Efektivitas siasat ini tecermin dari data temuan penyakit. Data CKG menunjukkan Karies (53.915), Hipertensi (27.724), dan Merokok (24.047) adalah kasus terbanyak. CKG Anak Sekolah bahkan menemukan total 1.547 kasus Hipertensi pada pelajar.

    Mengatasi Ketakutan Rujukan dengan Jaminan Sosial

    Meskipun layanan CKG sudah didekatkan, Kadinkes menyoroti tantangan sosial terberat yakni warga terkadang takut dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan jika ketahuan mengalami kondisi kesehatan berat.

    Penolakan ini dipicu ketakutan akan biaya hidup di kota, meskipun pasien memiliki BPJS. Dinkes Pangkep menjawab ketakutan ini dengan kolaborasi lintas sektor seperti menyediakan rumah tunggu untuk keluarga pasien yang mengantar.

    Selain itu jika BPJS pasien tidak aktif, bantuan finansial didapatkan dari BAZNAS.

    “Karena di Pangkep semua ASN bayar zakat melalui Baznas, jadi kalau Dinkes membutuhkan bantuan kesehatan, mereka bantu,” ungkapnya.

    Herlina berharap ada dukungan lebih lanjut dari kementerian berupa EKG mobile, untuk menyempurnakan layanan jemput bola yang sudah berjalan masif tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/naf)

  • Infografis Rentetan Kebakaran Jakarta dalam Sepekan Terakhir

    Infografis Rentetan Kebakaran Jakarta dalam Sepekan Terakhir

    Liputan6.com, Jakarta – Rentetan kejadian kebakaran dalam sepekan terakhir berlangsung di sejumlah wilayah di Jakarta. Yang pertama tragedi kebakaran di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kapusdatin BPBD) DKI Jakarta Mohammad Yohan menjelaskan, berdasarkan informasi diterima, kronologis awal kejadian pada pukul 12.43 WIB pada Selasa 9 Desember 2025.

    Tim Damkar kemudian langsung melakukan proses pendinginan pada pukul 14:10 WIB dan pemadaman selesai pada pukul 14.55 WIB. Sementara itu, proses evakuasi korban selesai pada pukul 17.30 WIB.

    “Selesai ditangani oleh 29 Unit Disgulkarmat, P2B BPBD PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personil PSKB/Tagana Dinsos, Personil Polsek dan Personil Koramil,” jelas Yohan, Selasa 9 Desember 2025.

    Diketahui, sebanyak 22 orang menjadi korban meninggal dunia akibat insiden kebakaran Gedung Terra Drone. Yohan merinci, total korban berjumlah 76 jiwa rinciannya, 54 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Sementara, 22 Korban meninggal dunia yang terdiri dari 15 Perempuan dan 7 Laki-laki.

    Tak hanya itu, insiden kebakaran juga terjadi di lantai 2 gedung Mall AEON Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan atau Sudin Gulkarmat Jaksel langsung bergerak cepat memadamkan api.

    “Pengerahan enam unit dengan 25 personel. Dugaan penyebab proses penyelidikan,” tulis Command Center Damkar, Kamis 11 Desember 2025.

    Dan pada hari ini saat awal pekan, Senin (15/12/2025), terjadi kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur (Jaktim).

    Kepala Operasional Sudin Gulkarmat Jaktim Abdul Wahid menyebut, pihaknya menerima laporan kebakaran dari masyarakat melalui sambungan telepon sekitar pukul 07.24 WIB.

    Petugas pemadam tiba di lokasi pada pukul 07.28 WIB dan segera memulai operasi pemadaman satu menit kemudian, tepatnya pukul 07.29 WIB.

    Lantas, seperti apa rentetan kebakaran yang terjadi di Jakarta dalam rentang waktu sepekan terakhir mulai Selasa 9 Desember hingga Senin 15 Desember 2025? Seberapa besar kerugiannya? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • KPK Wanti-wanti Parpol Celah Korupsi Akibat Laporan Keuangan Tak Transparan

    KPK Wanti-wanti Parpol Celah Korupsi Akibat Laporan Keuangan Tak Transparan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh partai politik untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan. Pasalnya, laporan keuangan kerap menjadi celah tindak pidana korupsi.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan laporan keuangan tidak akuntabel membuka peluang aliran dana tidak sah masuk ke kantong para pihak yang ingin memperkaya diri sendiri.

    “Tidak akuntabel dan transparansinya laporan keuangan partai politik, membuat ketidakmampuan dalam mencegah adanya aliran uang yang tidak sah kepada partai politik,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (15/12/2025).

    Pernyataan ini dilatar belakangi kasus suap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya yang diduga menggunakan uang hasil korupsi Rp5,25 miliar guna membayar utang kampanye.

    Budi menuturkan bahwa itu baru temuan awal dari tim lembaga antirasuah dan tidak menutup kemungkinan ada dana-dana lainnya yang digunakan demi kebutuhan politik.

    Berdasarkan hasil kajian KPK, kata Budi, korupsi di lingkaran partai politik disebabkan oleh biaya aktivitas politik yang besar seperti kampanye. Para kader akhirnya berlomba-lomba berupaya membalikan modal politik dengan menghalalkan segala cara.

    “Fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai,” ujar Budi.

    Menurutnya, permasalahan mendasar lainnya adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.

    Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

    Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

    Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

    Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka yakni:

    1. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya 

    2. Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah

    3. Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito

    4. Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah

    5. Mohamad Lukman selaku pihak swasta yaitu Direktur PT Elkaka Mandiri.

    Riki dan Mohamad Lukman ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara, Ardito, Ranu, dan Anton ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK.

    KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 sampai dengan 29 Desember 2025.

  • Fakta-fakta Kasus Korupsi Kepala Daerah, Demi Mahar Politik

    Fakta-fakta Kasus Korupsi Kepala Daerah, Demi Mahar Politik

    Bisnis.com, JAKARTA – Akhir-akhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di beberapa provinsi, dengan dugaan korupsi yakni demi mahar politik.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa kebutuhan biaya yang besar dalam aktivitas politik membuka celah tindakan korupsi. Hal ini setelah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya membayar utang kampanye Pilkada 2025 senilai Rp5,25 miliar dari uang suap.

    Budi menuturkan bahwa biaya besar dalam perpolitikan membuat seseorang berupaya mengembalikan modal yang telah terpakai selama aktivitas politik, khususnya kampanye. Salah satu caranya adalah melakukan korupsi.

    Menurutnya, fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai. 

    “Hal ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang berakibat pada para kepala daerah terpilih lalu punya beban besar untuk mengembalikan modal politik tersebut, yang sayangnya kemudian dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, yaitu korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Apalagi, kata Budi, laporan keuangan partai politik tidak akuntabel dan transparan sehingga membuka peluang besar bagi pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri.

    “KPK mendorong pentingnya standarisasi dan sistem pelaporan keuangan partai politik, agar mampu mencegah adanya aliran uang yang tidak sah,” jelas Budi.

    Selain itu, lemahnya integrasi rekrutmen kaderisasi turut memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kaderisasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.

    Dia menyampaikan bahwa pihaknya melalui Direktorat Monitoring masih melengkapi kajian ini dan hasil dari kajian akan diberikan sebagai rekomendasi perbaikan bagi pemangku kepentingan sebagai upaya pencegahan korupsi.

    Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

    Pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

    Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

    Kasus Dugaan Korupsi Bupati Sudewo

    KPK sedang menelusuri dugaan aliran dana ke Bupati Pati, Sudewo terkait kasus tindak pidana korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menuturkan bahwa penyidik sedang mendalami proses pengkondisian proyek di DJKA sehingga terjadi pembagian fee kepada sejumlah pihak.

    KPK juga menduga bahwa aliran dana itu ke pihak-pihak baik di Kementerian Ketenagakerjaan atau juga di DPR ini. Budi menyampaikan sampai saat ini penyidik masih memeriksa sejumlah saksi maupun tersangka untuk dimintai keterangan.

    “Dugaan pengkondisian yang dilakukan oleh para pihak ini seperti apa termasuk dugaan aliran uang, di mana dalam sejumlah proyek ini aliran uang yang diduga terkait seperti fee-fee proyek seperti itu mengalir ke sejumlah pihak,” kata Budi, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Dia menjelaskan bahwa perkara ini dari kegiatan tangkap tangan ini lokusnya ada yang di Sulawesi Selatan, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada beberapa titik, kemudian Jawa Barat, dan juga jalur di Sumatra.

    Oleh sebab itu, pada perkara di Jawa Tengah, Pati, KPK menelusuri siapa saja pihak yang diduga memberikan instruksi mengkondisikan proyek ini.

    “Karena memang ini dari sejumlah titik tersebut saling terkait untuk dikondisikan vendor-vendor siapa yang akan memegang atau melaksanakan proyek di titik-titik tersebut yang kemudian nanti kita akan kaitkan tentunya di atasnya begitu ya,” jelas Budi.

    Sebelumnya, KPK telah memeriksa Sudewo pada Rabu (27/8/2025). Dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

    Meskipun sempat mengatakan telah mengembalikan Rp720 juta, dia menegaskan tidak ada pengembalian uang terkait dugaan korupsi yang disangkakan pada dirinya.

  • 11 Pengungsi di Agam Sumbar Keracunan Usai Makan Nasi Bungkus Bantuan Regional 14 Desember 2025

    11 Pengungsi di Agam Sumbar Keracunan Usai Makan Nasi Bungkus Bantuan Regional 14 Desember 2025

    11 Pengungsi di Agam Sumbar Keracunan Usai Makan Nasi Bungkus Bantuan
    Tim Redaksi
    PADANG, KOMPAS.com
    – Sebelas orang pengungsi di posko bencana Sungai Batang, Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat, keracunan makanan seusai menyantap bantuan nasi bungkus dari relawan, Minggu (14/12/2025).
    Usai menyantap nasi bungkus itu, Sabtu (13/12/2025), korban mengalami muntah-muntah dan dilarikan ke RSUD Lubuk Basung, Minggu (14/12/2025).
    “Benar. Ada 11 warga yang mengalami keracunan usai menyantap nasi bungkus yang dibagikan relawan bencana,” kata Kepala Dinas Kesehatan Agam, Hendri Rusdian, yang dihubungi Kompas.com, Minggu (14/12/2025).
    Hendri mengatakan, berdasarkan keterangan korban di RSUD Lubuk Basung, mereka terkena
    keracunan makanan
    usai makan nasi rendang yang dibagikan relawan bencana.
    Makanan yang dibagikan itu dalam bentuk nasi rendang bungkus dan pecel lele.
    “Mereka yang makan nasi rendang terkena muntah-muntah dan pecel lele aman. Kemungkinan penyebab mereka keracunan berasal dari nasi rendang ini,” kata Hendri.
    Hendri mengatakan, pihaknya belum mengetahui relawan yang memberikan makanan itu.
    “Warga tidak tahu relawan itu dari mana,” tuturnya.
    “Kami berharap ke depannya seluruh relawan yang memberikan bantuan langsung ke warga agar melapor ke wali nagari,” kata Hendri.
    Selain itu, bantuan yang diberikan aman untuk kesehatan, tidak kedaluwarsa, dan tidak membahayakan korban bencana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah Kerap Terjerat Korupsi, KPK Sebut karena Besarnya Biaya Politik

    Kepala Daerah Kerap Terjerat Korupsi, KPK Sebut karena Besarnya Biaya Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kebutuhan biaya yang besar dalam aktivitas politik membuka celah tindakan korupsi. Hal ini setelah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya membayar utang kampanye Pilkada 2025 senilai Rp5,25 miliar dari uang suap.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan biaya besar dalam perpolitikan membuat seseorang berupaya mengembalikan modal yang telah terpakai selama aktivitas politik, khususnya kampanye. Salah satu caranya adalah melakukan korupsi.

    “Hal ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang berakibat pada para kepala daerah terpilih lalu punya beban besar untuk mengembalikan modal politik tersebut, yang sayangnya kemudian dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, yaitu korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Menurutnya, fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai.

    Apalagi, kata Budi, laporan keuangan partai politik tidak akuntabel dan transparan sehingga membuka peluang besar bagi pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri.

    “KPK mendorong pentingnya standarisasi dan sistem pelaporan keuangan partai politik, agar mampu mencegah adanya aliran uang yang tidak sah,” jelas Budi.

    Selain itu, lemahnya integrasi rekrutmen kaderisasi turut memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kaderisasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.

    Dia menyampaikan bahwa pihaknya melalui Direktorat Monitoring masih melengkapi kajian ini dan hasil dari kajian akan diberikan sebagai rekomendasi perbaikan bagi pemangku kepentingan sebagai upaya pencegahan korupsi.

    Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

    Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

    Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

  • 11 Korban Banjir Sumbar Keracunan Usai Makan dari Dapur Umum dan Pecel Lele

    11 Korban Banjir Sumbar Keracunan Usai Makan dari Dapur Umum dan Pecel Lele

    Liputan6.com, Jakarta – 11 korban banjir di lokasi pengungsia Jorong Labuah, Nagari atau Desa Sungai Batang keracunan usai menyantap makanan dari dapur umum dan pecel lele. Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Sumatera Barat melakukan investigasi kasus ini.

    “Saya telah memerintahkan Puskesmas Maninjau untuk melakukan investasi ke lapangan dalam mencari penyebab keracunan 11 warga yang merupakan korban terdampak banjir bandang yang tinggal di lokasi pengungsian di Jorong Labuah, Nagari Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Raya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Agam Hendri Rusdian di Lubuk Basung, Minggu (14/12/2025).

    Di mengatakan pihak Puskesmas Maninjau turun ke lokasi pada Minggu pagi. Pihak Puskesmas Maninjau bakal mengambil beberapa sampel makanan yang disantap korban saat berada di pengungsian.

    Dari keterangan korban, mereka menyantap makanan yang disediakan oleh dapur umum dan makan pecel lele.

    “Penyebab keracunan ini belum pasti, maka kita melakukan investasi ke lapangan,” katanya.

    Dia mengatakan 11 korban yang berasal dari anak-anak, perempuan dewasa dan laki-laki mengalami mual, muntah, diare dan pusing pada Sabtu (13/12).

    Dengan kondisi itu, korban diminta langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung, akibat jalan dari Sungai Batang menujuPuskesmas Maninjau terputus dampak banjir bandang melanda daerah itu, Kamis (27/11).

    Sesampai di RSUD Lubuk Basung, mereka mendapatkan perawatan intensif, sehingga korban sudah membaik dan sudah bisa pulang sebanyak 10 orang pada Minggu.

    Sementara satu korban lainnya masih dehidrasi dan butuh perawatan lebih lanjut.

    “Mudah-mudahan satu korban membaik, sehingga bisa pulang,” pungkasnya.

  • 11 Pengungsi Banjir di Agam Keracunan, Dinkes Turun Tangan

    11 Pengungsi Banjir di Agam Keracunan, Dinkes Turun Tangan

    Lubuk Basung, Beritasatu.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, melakukan investigasi terkait dugaan keracunan yang dialami 11 warga terdampak bencana hidrometeorologi yang tinggal di lokasi pengungsian Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Sabtu (13/12/2025).

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Hendri Rusdian mengatakan pihaknya telah memerintahkan Puskesmas Maninjau untuk turun langsung ke lapangan guna menelusuri penyebab keracunan tersebut.

    “Saya telah memerintahkan Puskesmas Maninjau untuk melakukan investigasi ke lapangan dalam mencari penyebab keracunan 11 warga yang merupakan korban terdampak banjir bandang yang tinggal di lokasi pengungsian di Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya,” kata Hendri Rusdian di Lubuk Basung, dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).

    Ia menjelaskan, tim Puskesmas Maninjau mulai melakukan pemeriksaan ke lokasi pengungsian pada Minggu pagi. Dalam proses investigasi tersebut, petugas kesehatan akan mengambil sejumlah sampel makanan yang dikonsumsi para korban selama berada di pengungsian.

    Berdasarkan keterangan sementara dari para korban, makanan yang dikonsumsi berasal dari dapur umum serta makanan tambahan berupa pecel lele.

    “Penyebab keracunan ini belum dapat dipastikan, sehingga kami melakukan investigasi ke lapangan,” ujarnya.

    Hendri menuturkan, 11 korban yang terdiri dari anak-anak, perempuan dewasa, dan laki-laki mengalami gejala mual, muntah, diare, serta pusing pada Sabtu (13/12/2025). Kondisi tersebut membuat para korban harus segera mendapatkan penanganan medis.

    Namun, akibat akses jalan dari Sungai Batang menuju Puskesmas Maninjau terputus karena banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada Kamis (27/11/2025), seluruh korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung.

    Setibanya di RSUD Lubuk Basung, para korban mendapatkan perawatan intensif dari tim medis. Hasilnya, kondisi kesehatan korban berangsur membaik.

    “Sebanyak 10 orang sudah diperbolehkan pulang pada Minggu setelah kondisi mereka stabil,” kata Hendri.

    Sementara itu, satu korban lainnya masih mengalami dehidrasi dan memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit.

    “Mudah-mudahan satu korban yang masih dirawat juga segera membaik sehingga dapat segera pulang,” ujarnya.

    Dinkes Agam mengimbau pengelola dapur umum dan pihak terkait untuk selalu memperhatikan kebersihan serta keamanan pangan bagi para pengungsi. Investigasi ini diharapkan dapat memastikan penyebab keracunan sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di lokasi pengungsian lainnya.

  • Dinkes Tapin Tuntaskan Dua Tahap Cek Kesehatan 250 Calon Haji

    Dinkes Tapin Tuntaskan Dua Tahap Cek Kesehatan 250 Calon Haji

  • 68 Peserta Gerak Jalan Bakung-Lodoyo Blitar Tumbang, Kini Dirawat di 5 Puskesmas

    68 Peserta Gerak Jalan Bakung-Lodoyo Blitar Tumbang, Kini Dirawat di 5 Puskesmas

    Blitar (beritajatim.com) – Euforia Gerak Jalan Tradisional Bakung-Lodoyo, yang dikenal sebagai salah satu agenda paling dinanti di Kabupaten Blitar, harus diwarnai dengan catatan kritis. Sebanyak 68 peserta dilaporkan tumbang dan gagal mencapai garis akhir, menyerah pada kelelahan fisik dan kram otot yang parah.

    Data terbaru dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar mencatat angka signifikan. Hingga pukul 05.25 WIB, sebanyak 68 peserta harus menghentikan langkah dan memerlukan penanganan medis darurat.

    Kepala Dinkes Kabupaten Blitar, dr. Christine Indrawati, membenarkan kejadian ini dan menegaskan kesiapan timnya di sepanjang rute.

    “Kami menyiagakan tim kesehatan di sepanjang rute. Peserta yang mengalami kelelahan langsung mendapatkan penanganan dan observasi,” ujar dr. Christine, pada Sabtu (13/12/2025).

    Menurut dr. Christine Indrawati, sebanyak 68 peserta yang tumbang tersebut mayoritas mengeluhkan kelelahan dan kram otot. Meski tak sampai menjalani rawat inap namun para peserta itu harus dilakukan perawatan medis.

    “Sudah pulang semua, mayoritas mengalami kelelahan dan kram otot,” tegasnya.

    Sebelumnya, sebanyak 68 peserta tersebut harus dirawat di 5 puskesmas yang ada di Kabupaten Blitar. Rinciannya, Puskesmas Wonotirto merawat 9 peserta, Puskesmas Suruhwadang merawat 10 peserta, Puskesmas Kademangan merawat 9 peserta, Puskesmas Sutojayan merawat 1 peserta serta RSUD Srengat 1 peserta.

    Namun semua peserta yang dirawat tersebut sudah membaik. Keseluruhan peserta yang tumbang pun kini sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing. (owi/ian)