Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Di Bantul, Baru 4 SPPG dari 55 yang Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Yogyakarta 10 November 2025

    Di Bantul, Baru 4 SPPG dari 55 yang Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Yogyakarta 10 November 2025

    Di Bantul, Baru 4 SPPG dari 55 yang Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
     – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menginformasikan bahwa hingga saat ini hanya empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
    “Sudah ada 4 SLHS yang terbit dari 55 SPPG yang ada,” ungkap Kepala Dinkes Bantul,
    Agus Tri Widiyantara
    , saat memberikan keterangan kepada wartawan di Bantul, Senin (10/11/2025).
    Agus menjelaskan bahwa sejumlah SPPG telah mulai mengurus SLHS, mengingat sertifikat tersebut merupakan syarat untuk mendirikan SPPG baru.
    Saat ini, sekitar sepuluh SPPG telah mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan.
    “Kemudahannya kita percepatan untuk prosesnya. Tapi untuk segala aspek yang dinilai tetap kita sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Agus. 
    Agus menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung langkah SPPG dengan pemrosesan yang cepat, meskipun tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.
    Agus juga menekankan pentingnya memenuhi standar pemeriksaan air, yang jika tidak sesuai, akan mengakibatkan penerbitan SLHS tidak dapat dilakukan.
    “Penerbitan SLHS tetap sesuai dengan ketentuan yang ada,” tegasnya.
    Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bantul, Hermawan Setiaji, menyoroti pentingnya SLHS sebagai syarat untuk mendirikan SPPG.
    Hal ini bertujuan agar setiap SPPG yang ada di Bantul memenuhi standar yang telah ditetapkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan 30 badan publik DKI ikuti presentasi E-Monev Komisi Informasi

    Pimpinan 30 badan publik DKI ikuti presentasi E-Monev Komisi Informasi

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan 30 badan publik mengikuti tahapan presentasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) 2025 dari Komisi Informasi DKI Jakarta, Senin.

    Dalam presentasi yang berlangsung di Jakarta Creative Hub (JCH), Gedung Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, para pimpinan badan publik memaparkan laporan layanan informasi publik di hadapan tim penilai.

    “Mereka diminta menjelaskan arus perkembangan layanan informasi publik di instansinya selama empat tahun terakhir,” kata Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat di Jakarta.

    Harry menekankan pentingnya komitmen badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    “Hal tersebut dapat dibuktikan melalui penerapan Zona Informatif bagi badan publik berpredikat Informatif serta kolaborasi kegiatan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik,” kata dia.

    Sementara itu, tim penilai lainnya, Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) Ferid Nugroho menekankan agar badan publik menerapkan mekanisme bantuan kedinasan dalam memberikan informasi kepada sesama badan publik.

    Menurut Ferid, aturan mengenai bantuan kedinasan telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

    “Dalam memberikan informasi kepada sesama badan publik, ada istilah mekanisme bantuan kedinasan, dan aturannya tertuang dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,” tutur Ferid.

    Sejumlah pimpinan badan publik pun memberikan tanggapan beragam. Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerapkan Zona Informatif setelah berhasil meraih predikat Informatif pada E-Monev tahun sebelumnya.

    “Kami telah mengimplementasikan Zona Informatif dan banner-nya terpasang di dekat layanan PPID,” ujar Dwi.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary, mengungkapkan bahwa instansinya kerap menerima permohonan informasi publik dari badan publik lain, misalnya terkait renovasi rumah di kawasan cagar budaya.

    Mochamad menjelaskan, selama ini layanan informasi tersebut diberikan melalui website atau dalam bentuk paparan langsung kepada pihak yang memerlukan.

    “Misalnya saat pelaksanaan renovasi rumah di kawasan cagar budaya, kami memberikan informasinya melalui website atau dalam bentuk paparan kepada mereka. Ke depan, kami akan menerapkan mekanisme bantuan kedinasan,” ucap Mochamad.

    Adapun daftar 30 badan publik yang hadir mengikuti presentasi E-Monev pada hari ini, Senin (10/11/2025), adalah sebagai berikut:

    1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
    2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
    3. Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
    4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
    5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
    6. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
    7. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
    8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta
    9. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
    10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

    11. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
    12. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
    13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta
    14. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
    15. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
    16. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
    17. Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta
    18. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta
    19. Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    20. Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

    21. Biro Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    22. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    23. Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta
    24. Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    25. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
    26. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
    27. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat
    28. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
    29. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
    30. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

    Diketahui, sebanyak 300 badan publik di Jakarta siap mengikuti tahapan presentasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mulai 10-21 November 2025 di Jakarta Creative Hub (JCH), Gedung Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah Risiko Kesehatan, Calon Jemaah Haji Madiun Jalani Pemeriksaan Medis

    Cegah Risiko Kesehatan, Calon Jemaah Haji Madiun Jalani Pemeriksaan Medis

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Madiun bersama Kementerian Agama mulai menyiapkan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2026. Sebanyak 299 calon jemaah asal Kabupaten Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas wilayah masing-masing sebagai tahap awal menuju Tanah Suci.

    Pantauan di Puskesmas Mejayan, Senin (10/11/2025), menunjukkan para calon jemaah tampak antusias mengikuti pemeriksaan. Sedikitnya 19 orang menjalani pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, wawancara psikologis, hingga penilaian kemampuan aktivitas harian atau Activity Daily Living (ADL).

    Salah satu calon jemaah, Perti Rosanti, mengaku mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai arahan petugas.

    “Kami diperiksa tekanan darah, gula darah, juga ditanya soal aktivitas harian dan riwayat penyakit. Untuk persiapan, saya dan suami rutin jalan kaki dan jogging, serta menjaga asupan air putih sesuai saran medis,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kabupaten Madiun, Bisri Mustofa, menyebut tahun 2026 Jawa Timur mendapat kuota 42.409 jemaah. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Madiun memperoleh alokasi 299 jemaah utama dan 80 cadangan.

    “Sekitar 60 persen jemaah sudah kami arahkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas masing-masing. Proses ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun,” terang Bisri.

    Bagi calon jemaah yang belum sempat diperiksa, pihaknya menggandeng Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk melakukan pendampingan agar proses pemeriksaan tetap bisa difasilitasi.

    “Setelah pemeriksaan kesehatan selesai, tahapan berikutnya adalah pembuatan paspor atau pasporing bagi seluruh calon jemaah,” tambahnya.

    Pemeriksaan kesehatan menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan fisik dan mental calon jemaah. Pemerintah daerah menargetkan seluruh peserta asal Kabupaten Madiun dinyatakan layak terbang sebelum jadwal pemberangkatan ke Tanah Suci tahun depan. [rbr/suf]

  • Pramono izinkan SMAN 72 lakukan pembelajaran secara daring

    Pramono izinkan SMAN 72 lakukan pembelajaran secara daring

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah memberikan izin bagi SMA Negeri 72 Jakarta melakukan pembelajaran secara daring (online) untuk sementara waktu.

    “Ya memang hari ini dibutuhkan untuk daring. Dan Ibu kepala dinas telah memberikan laporan kepada saya, memang hari ini kita izinkan untuk daring,” jelas Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim juga telah menyampaikan hal senada.

    Chico menyebut, SMA Negeri 72 akan menjalani pembelajaran daring hingga kondisi sekolah dinyatakan aman dan dapat digunakan kembali.

    “Hingga hari ini (Minggu 9/11) lokasi SMAN 72 masih dalam proses pengamanan dan sterilisasi oleh pihak kepolisian,” kata Chico.

    Dia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas arahan Gubernur Pramono Anung terus memberikan perhatian dan pendampingan menyeluruh bagi para korban dan warga sekolah SMAN 72 Jakarta pasca-insiden ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Berbagai langkah cepat telah dilakukan untuk memastikan proses pemulihan fisik dan psikologis berjalan optimal. Misalnya, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta akan memberikan dukungan psikologis selama masa pemulihan, termasuk saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung.

    Mobil SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) juga telah dihadirkan di lingkungan sekolah untuk memberikan dukungan psikis kepada siswa, guru, serta keluarga terdampak, termasuk kepada warga sekitar yang memerlukan konseling secara gratis.

    Dinas Kesehatan DKI Jakarta, lanjut Chico, juga telah menyiapkan jadwal pendampingan klinis serta menurunkan tenaga medis bagi korban yang masih memerlukan perawatan lanjutan.

    “Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memastikan ketersediaan tenaga psikolog guna mendampingi proses pemulihan para korban secara menyeluruh,” jelas Chico.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sudinkes Jaktim tekankan pentingnya gunakan pelindung diri saat banjir

    Sudinkes Jaktim tekankan pentingnya gunakan pelindung diri saat banjir

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Timur (Jaktim) menekankan pentingnya menggunakan alat pelindung diri (APD) saat beraktivitas di lingkungan yang tergenang air atau banjir.

    “Kami selalu mengingatkan warga untuk menggunakan alat pelindung diri apabila sedang melakukan aktivitas di genangan air ataupun banjir, apalagi sekarang musim hujan,” kata Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Dia menyarankan warga untuk mengenakan sepatu boot dan sarung tangan apabila harus berjalan atau bekerja di area yang terkena banjir.

    “Gunakan sepatu boot dan sarung tangan bila melakukan aktivitas di genangan air. Hal ini penting untuk mencegah kulit terpapar langsung oleh air yang mungkin terkontaminasi bakteri atau virus,” ujarnya.

    Selain itu, Herwin mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air bersih dan detergen setiap selesai beraktivitas di luar rumah atau setelah kontak dengan air banjir.

    Kebiasaan sederhana itu dapat mencegah penyebaran penyakit melalui tangan yang kotor. “Setelah beraktivitas di luar rumah, pastikan mencuci tangan dengan air bersih dan detergen sebelum makan atau menyentuh wajah. Ini langkah kecil tapi sangat penting untuk mencegah penyakit menular,” paparnya.

    Dia juga mengingatkan masyarakat agar menghindari kontak dengan air banjir apabila memiliki luka terbuka di kulit. Luka kecil sekalipun dapat menjadi pintu masuk bagi bakteri penyebab leptospirosis yang sering muncul setelah banjir.

    Gejala penyakit ini biasanya berupa demam tinggi, nyeri otot, dan sakit kepala, dan bisa berujung fatal bila tidak segera ditangani.

    Selain itu, kata dia, menjaga kebersihan lingkungan menjadi kunci penting lainnya dalam upaya pencegahan penyakit.

    Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan masing-masing, seperti menjaga kebersihan rumah dan halaman, tidak membuang sampah sembarangan, serta memastikan saluran air tidak tersumbat.

    “Selalu menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan PHBS. Ini sangat penting agar lingkungan tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk atau tikus yang dapat membawa penyakit,” ucap Herwin.

    Adapun penyakit menular yang sering muncul saat musim hujan dan banjir di antaranya Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditularkan oleh nyamuk dan Leptospirosis ditularkan melalui tikus.

    Selain itu, ada penyakit yang disebabkan oleh kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik seperti diare, penyakit kulit (gatal-gatal) dan penyakit lainnya.

    Kelompok masyarakat yang paling rentan terkena penyakit tersebut seperti anak-anak, lanjut usia (lansia), dan petugas kebersihan yang sering bersentuhan langsung dengan air atau lumpur di wilayah banjir.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sudinkes Jaktim imbau warga waspadai penyakit di musim hujan

    Sudinkes Jaktim imbau warga waspadai penyakit di musim hujan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Timur mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan penyakit bersumber dari nyamuk dan tikus yang rentan muncul akibat curah hujan tinggi dan genangan air (banjir).

    “Penyakit menular yang sering muncul saat musim hujan dan banjir biasanya penyakit menular berbasis lingkungan, bisa bersumber dari nyamuk hingga tikus,” kata Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Penyakit menular yang sering muncul saat musim hujan dan banjir di antaranya Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditularkan oleh nyamuk dan Leptospirosis ditularkan melalui tikus.

    Selain itu, ada penyakit yang disebabkan oleh kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik seperti diare, penyakit kulit (gatal-gatal) dan penyakit lainnya.

    Menurut Herwin, kelompok masyarakat yang paling rentan terkena penyakit tersebut seperti anak-anak, lanjut usia (lansia), dan petugas kebersihan yang sering bersentuhan langsung dengan air atau lumpur di wilayah banjir.

    “Penyakit tersebut biasanya paling rentan terkena oleh anak-anak dan usia lanjut di daerah terdampak. Apalagi petugas kebersihan atau relawan yang membantu masyarakat di daerah banjir,” ujarnya.

    Selain itu, musim hujan dan banjir akan mempengaruhi kondisi lingkungan yang mendukung terhadap munculnya kejadian penyakit.

    Curah hujan tinggi menyebabkan munculnya habitat-habitat perkembangbiakan nyamuk terutama di luar rumah, seperti barang bekas yang akan terisi air hujan dan berdampak pada peningkatan faktor risiko penularan DBD.

    Lalu, genangan air hujan akan tercemar oleh urine tikus yang mengandung bakteri leptospira dan mengakibatkan terjadinya penularan leptospirosis kepada masyarakat.

    “Kondisi banjir atau luapan air dan sisa-sisa lumpur mengakibatkan tumbuhnya berbagai bakteri penyebab penyakit yang mengakibatkan penyakit kulit dan lain-lain,” ucap Herwin.

    Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyarankan warga rutin membersihkan debu-debu di rumah sebagai upaya mencegah terpapar mikroplastik di dalam rumah, karena partikel tersebut bisa terkandung di dalam debu.

    “Kalau di luar ruangan (mikroplastik) akan dibersihkan oleh hujan, kalau di dalam ruangan, bersihkan ruangannya,” ujar Ketua Sub Kelompok Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Rahmat Aji Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/10).

    Selain itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta juga mengajak warga mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi sampah plastik dan tidak membakar sampah.

    Karena selain mencemari udara, sampah plastik dan pembakaran sampah khususnya di ruang terbuka dapat menghasilkan mikroplastik.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 90 Persen Kasus TBC di DKI Sudah Jalani Pengobatan

    90 Persen Kasus TBC di DKI Sudah Jalani Pengobatan

    Jakarta –

    DKI Jakarta mencatat dari total 49.029 kasus tuberkulosis (TBC) hingga 8 November 2025, sebanyak 44.331 kasus atau sekitar 90 persen di antaranya sudah memulai pengobatan. Meningkat signifikan, utamanya dalam kepatuhan pasien menjalani terapi hingga tuntas.

    Hal ini bisa berdampak baik pada penurunan kasus TBC lantaran penularan otomatis bisa ditekan.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut sebagian pasien masih menghadapi kendala dalam menjaga konsistensi pengobatan. Beberapa di antaranya menghentikan terapi di tengah jalan karena efek samping obat, merasa sudah sehat, atau takut menghadapi stigma sosial di lingkungan sekitar.

    “Masih ada pasien yang malu atau enggan terbuka karena khawatir dikucilkan. Padahal, pengobatan TBC bisa menekan penularan dan menyembuhkan secara penuh jika dijalani dengan disiplin,” ujarnya.

    Pemprov DKI memperkuat peran tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat dalam memberikan pendampingan aktif kepada pasien. Program Kampung Siaga TBC, yang kini sudah terbentuk di 563 RW, menjadi salah satu ujung tombak. Melalui program ini, warga dilibatkan dalam kegiatan edukasi, pemantauan pengobatan, hingga dukungan psikososial bagi penderita.

    “Kami ingin setiap RW menjadi komunitas yang peduli dan berdaya. Tidak hanya menolong pasien, tapi juga mencegah stigma yang bisa membuat orang enggan berobat,” tambah Ani.

    Deteksi Dini Jadi Kunci

    Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, mengatakan upaya deteksi dini tetap menjadi kunci utama dalam memutus rantai penularan TBC. Sebagian besar kasus baru, kata dia, ditemukan melalui skrining aktif di puskesmas, rumah tangga, sekolah, dan tempat kerja.

    Pemprov juga memperkenalkan inovasi digital JakScan, aplikasi yang memungkinkan warga melakukan pemeriksaan mandiri untuk mengetahui risiko TBC dan mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan bila diperlukan.

    “Teknologi membantu mempercepat penemuan kasus dan memudahkan pelaporan. Tapi yang paling penting tetap keberanian masyarakat untuk memeriksakan diri,” ujar Ali.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, yang turut hadir dalam peluncuran kampanye TOSS TBC di Bundaran HI, mengingatkan bahwa penyakit ini masih menjadi beban kesehatan besar di Indonesia.

    “TBC bisa disembuhkan, asal ditemukan cepat dan diobati sampai tuntas. Kuncinya kedisiplinan pasien dan pendampingan dari tenaga kesehatan maupun keluarga,” katanya.

    Ia menilai langkah Jakarta cukup progresif karena tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pendekatan sosial dan edukatif di tingkat komunitas.

    Pemprov DKI menargetkan eliminasi TBC pada 2030, sejalan dengan target nasional. Strateginya meliputi perluasan cakupan deteksi dini, digitalisasi layanan, serta penguatan jejaring Kampung Siaga TBC di seluruh RW.

    Upaya ini juga diiringi dengan penyediaan layanan pendukung, seperti pemeriksaan dahak gratis, pelacakan kontak erat, serta pemantauan minum obat berbasis aplikasi.

    “Kita ingin setiap warga tahu bahwa TBC bukan aib, tapi penyakit yang bisa disembuhkan. Dengan pengobatan yang tepat dan dukungan masyarakat, Jakarta bisa jadi kota yang bebas TBC,” tegas Ani.

    Dengan 9 dari 10 pasien kini sudah menjalani pengobatan, Pemprov DKI optimistis bisa mempercepat penurunan kasus aktif dan memperkuat sistem penanganan di tingkat akar rumput. Namun, kesadaran masyarakat tetap menjadi faktor penentu.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pratikno Minta Wamenkes Benjamin Turunkan Angka TBC di Indonesia “
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Mensos dan Gubernur DKI Beri Bantuan Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta

    Mensos dan Gubernur DKI Beri Bantuan Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta

    JAKARTA – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf akan berkolaborasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memberikan bantuan baik pembiayaan sepenuhnya hingga pemulihan korban ledakan SMAN 72 Jakarta pada Jumat, 7 November.

    “Kita (Mensos dengan Gubernur DKI) akan berbagi tugas,” kata dia usai meninjau korban ledakan di SMAN 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, Minggu, 9 November.

    Setelah itu Kementerian Sosial (Kemensos) juga akan memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan setelah nanti korban menjalani perawatan dari rumah sakit.

    Ia mengatakan bantuan yang diberikan mulai dari rehabilitasi para korban, masa-masa pemulihannya sampai nanti mungkin jika diperlukan dengan program-program pemberdayaan.

    “Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kolaborasi sangat baik sekali,” kata dia.

    Ia mengatakan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memberikan pendampingan setiap hari di sini untuk mengawal proses-proses penanganan medis.

    “Tentu nanti akan sampai kepada tahap-tahap selanjutnya,” kata dia.

    Pihaknya juga mengapresiasi pelayanan di RSIJ Cempaka Putih ini sangat bagus dan ditangani secara profesional. “Dokter-dokter juga telah berbagi tugas dengan baik dan kami apresiasi,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh biaya rumah sakit korban ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh Pemprov dimana saja rumah sakitnya,” kata dia di Jakarta, Jumat, 7 November.

    Ia mengatakan langkah ini sebagai bentuk pemerintah provinsi hadir dengan menanggung seluruh biaya perawatan korban di rumah sakit. “Semua akan menjadi tanggung jawab kami,” kata dia.

    Dia telah meminta Kepala Dinas Pendidikan, Kepada Dinas Kesehatan dan Wali Kota untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Untuk pelaku dan penyebab itu merupakan kewenangan kepolisian,” kata dia.

  • Pemprov Jakarta Luncurkan JakScan, Aplikasi Skrining Mandiri untuk Deteksi Risiko Tuberkulosis

    Pemprov Jakarta Luncurkan JakScan, Aplikasi Skrining Mandiri untuk Deteksi Risiko Tuberkulosis

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Jakarta Smart Check and Notify (JakScan) yang memungkinkan masyarakat melakukan skrining mandiri untuk mengetahui risiko tuberkulosis (TB), serta memberikan panduan dan notifikasi untuk pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan.

    Pemprov DKI berharap JakScan dapat menjadi alat bantu masyarakat yang mudah digunakan, responsif, dan terintegrasi dengan layanan masyarakat.

    “Ini adalah langkah maju dalam pemanfaatan teknologi untuk mempercepat deteksi dini, memperbaiki rujukan kasus, dan memastikan setiap warga mendapatkan pendampingan yang tepat,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati, mengatakan pemanfaatan aplikasi JakScan untuk memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan risiko TB secara mandiri.

    Ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta menanggulangi TB agar target Eliminasi TB 2030 dapat tercapai.

    “Kami memastikan setiap warga Jakarta tahu, berani memeriksakan diri, dan berobat sampai tuntas,” kata Ani.

  • DKI kenalkan JakScan untuk skrining risiko tuberkulosis 

    DKI kenalkan JakScan untuk skrining risiko tuberkulosis 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkenalkan aplikasi Jakarta Smart Check and Notify (JakScan) yang memungkinkan masyarakat melakukan skrining mandiri untuk mengetahui risiko tuberkulosis (TB), serta memberikan panduan dan notifikasi untuk pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan.

    “Ini adalah langkah maju dalam pemanfaatan teknologi untuk mempercepat deteksi dini, memperbaiki rujukan kasus, dan memastikan setiap warga mendapatkan pendampingan yang tepat,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Pemprov DKI berharap JakScan dapat menjadi alat bantu masyarakat yang mudah digunakan, responsif, dan terintegrasi dengan layanan masyarakat.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan pemanfaatan aplikasi JakScan untuk memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan risiko TB secara mandiri.

    Ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta menanggulangi TB agar target Eliminasi TB 2030 dapat tercapai.

    “Kami memastikan setiap warga Jakarta tahu, berani memeriksakan diri, dan berobat sampai tuntas,” kata Ani.

    Selain melalui JakScan, Pemprov DKI juga melakukan penguatan Gerakan TOSS Temukan, Obati, Sampai Sembuh (TOSS) TBC, perluasan deteksi dini di rumah, sekolah, tempat kerja, dan ruang publik, serta memperkuat Kampung Siaga TBC di seluruh wilayah sebagai wadah edukasi, saling dukung, dan pendampingan bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan.

    Hingga saat ini, DKI sudah memiliki 563 Kampung Siaga TBC dan ditargetkan seluruh RW di Jakarta sudah memiliki Kampung Siaga TBC pada tahun 2030.

    Sementara itu, kasus TB di Jakarta hingga 8 November 2025 mencapai 49.029. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44.331 kasus (90 persen) telah memulai pengobatan, yang menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan pasien mendapatkan terapi hingga sembuh.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.