Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Penutupan Tanggul Jebol Kali Sadar Mojokerto Diharapkan Dapat Atasi Banjir

    Penutupan Tanggul Jebol Kali Sadar Mojokerto Diharapkan Dapat Atasi Banjir

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati berharap penutupan tanggul jebol di Kali Sadar dapat mengatasi banjir yang ada di Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut disampaikan saat meninjau proses penutupan tanggul jebol di Kali Sadar Desa Kedunggempol, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jumat (8/3/2024).

    Secara langsung orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini kembali meninjau beberapa desa yang terdampak banjir akibat tanggul Kali Sadar jebol. Peninjauan ulang di Desa Ngrame, Kecamatan Pungging dan juga Desa Kedunggempol, Kecamatan Mojosari tersebut sekaligus memantau progres penutupan tanggul yang jebol di Sungai Sadar.

    “Kita kembali ke lokasi jebolnya tanggul sungai Sadar, kemarin sore juga kita sudah memantau progres dari penutupan tanggul dan hari ini alhamdulillah progresnya sudah semakin bagus. Tanggul yang jebol ditutup dengan sandbag ukuran jumbo berisi pasir yang sudah dipadatkan sehingga diharapkan bisa menutup area yang jebol tersebut dengan kuat,” ungkapnya.

    Dengan penggunaan sandbag berukuran jumbo dan menggunakan alat berat yang kemudian dipadatkan diharapkan kekuatannya tidak perlu diragukan. Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini berharap dengan adanya proses penutupan tanggul yang jebol di Kali Sadar tersebut akan segera dapat mengatasi banjir yang ada di Kabupaten Mojokerto.

    “Bismillah semua progres terus berjalan, mohon doanya. Masyarakat tidak perlu khawatir, kita berupaya selain tanggul ini pompa juga mulai dijalankan kemarin siang. Mudah-mudahan segera teratasi, tetap semangat, sabar jangan lupa, tetap bersyukur meskipun kita saat ini bersama-sama sedang menghadapi banjir,” pungkasnya.

    Diketahui dalam prosesi peninjauan lokasi banjir tersebut Bupati didampingi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Kepala Bidang SDA PUPR, serta Ketua Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto. [tin/ian]

  • Transaksi Narkoba 800 Juta di Alun-alun Blitar Gagal Total

    Transaksi Narkoba 800 Juta di Alun-alun Blitar Gagal Total

    Blitar (beritajatim.com) – Satreskoba Polres Blitar Kota menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu senilai Rp800 juta lebih. Dalam pengungkapan kasus peredaran narkoba yang gagal total (gatot) ini, polisi menangkap satu orang pengedar atas nama Akbar alias Bapuk, warga Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

    Pelaku ditangkap polisi saat transaksi narkoba di alun-alun Kota Blitar. Saat digeledah ternyata ditemukan 534,3 gr narkoba jenis sabu di dalam tas ransel milik pelaku.

    “Pengungkapan kasus ini Berawal mendapatkan informasi adanya peredaran Narkoba di sekitar alun alun kota Blitar,” Kata Kapolres Blitar, AKBP Danang Setiyo Pambudi, Jumat (08/03/24).

    Pengungkapan kasus peredaran narkoba ini berawal dari informasi masyarakat bahwa marak terjadi transaksi narkoba di sekitar alun-alun Blitar. Kemudian aparat kepolisian dari Satreskoba Polres Blitar Kota langsung melakukan pengintaian di sekitar alun-alun.

    Ternyata sekitar pukul 22.05 wib anggota Satreskoba Polres Blitar Kota, mendapati tukang gojek yang mendorong motornya bersama satu orang penumpangnya. Kemudian keduanya berhenti di depan kantor Dinas Kesehatan kota Blitar, ternyata terlihat sedang mengambil sesuatu barang dan dimasukkan tas ransel.

    Polisi yang curiga langsung mendatangi keduanya, saat diperiksa ternyata benar di dalam tas ransel pria tersebut adalah narkoba jenis sabu serta bubuk yang diduga bahan extasi. Keduanya pun langsung digelandang ke Polres Blitar Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    “Setelah dilakukan penimbangan ternyata Narkoba jenis sabu tersebut seberat 534,3 gr, sedang serbuk merah muda diduga bahan pil extasi dg berat 20,01 gram,” tegasnya

    Kasus ini pun kini masih terus dikembangkan oleh Satreskoba Polres Blitar Kota. Sementara pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan atau ”setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sesuai dengan pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. [owi/aje]

  • Banjir di Mojoagung Jombang Belum Surut, Warga Memilih Bertahan

    Banjir di Mojoagung Jombang Belum Surut, Warga Memilih Bertahan

    Jombang (beritajatim.com) – Banjir yang menerjang Dusun Kebundalem Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung belum juga surut. Artinya, sudah dua hari ini warga dalam kepungan bencana. Mereka tetap saja bertahan di rumah. Karena yakin air segera pergi.

    Salah satu warga, Misteri (74) mengatakan banjir yang menerjang perkampungannya terjadi pada Rabu dini hari (6/3/2024). Walhasil, genangan air sempat menyusut. Namun ironis, hujan deras kembali mengguyur pada Rabu malam. Akibatnya, pada Kamis (7/3/2024) pukul 03.00 WIB dini hari air kembali naik ke permukiman.

    Harapan warga terhindar dari bencana pupus sudah. Air bah kembali mengepung desa yang berada di Kecamatan Mojoagung itu. Selama itu, warga belum berani melakukan aktivitas. Karena air bersih juga semakin menipis.

    “Ada yang sudah terserang gatal-gatal. Karena kami tidak memiliki persediaan air bersih. Genangan air masih setinggi 50 sampai 60 sentimeter. Kami mengandalkan bantuan makanan dari para sukarelawan di dapur umum,” kata pria lansia ini.

    Misteri sudah hapal karakter banjir yang menerjang Desa Kademangan. Banjir cepat datang, tapi juga segera surut. Banjir tersebut dipicu oleh meluapnya dua sungai yang melintasi perkampungan. Yakni Sungai Catak Banteng dan Sungai Pancir.

    Banjir Kademangan adalah rutinitas tahunan, tepatnya sejak tahun 1979. Dalam satu tahun, banjir bisa terjadi minimal 13 sampai 17 kali. ” Setiap tahun selalu banjir di desa kami. Karena sungai meluap,” ujarnya.

    Misteri menambahkan, untuk kebutuhan air bersih, dirinya harus mencari ke kampung lain yang tidak terdampak banjir. Karena hingga saat ini belum ada kucuran bantuan air bersih. “Saat ini sejumlah permasalahan mulai muncul. Kami mulai terserang penyakit kulit, gatal-gatal,” urainya.

    Plt (Pelaksana Tugas) Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Syaiful Anwar merespon keluhan warga tersebut. Pihaknya menerjunkan petugas dari Puskesmas Mojoagung dan Miagan. Mereka di posko untuk membantu korban banjir.

    “Kami belum mendapatkan laporan adanya warga yang terserang penyakit. Namun demikian, petugas kesehatan tetap kita terjunkan ke lapangan guna membantu warga,” pungkas Syaiful ketika dihubungi secara terpisah. [suf]

  • Cegah Tindak Kecurangan Program JKN, Ini Langkah BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto

    Cegah Tindak Kecurangan Program JKN, Ini Langkah BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang optimal, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berkomitmen kuat mencegah adanya tindak kecurangan. Untuk menunjukkan komitmen tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto menggelar Pertemuan Koordinasi Penanganan Kecurangan Program JKN Kota Mojokerto.

    Pertemuan koordinasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Direktur RS provider BPJS Kesehatan di wilayah Kota Mojokerto beserta Ketua Komite Medik dan Ketua Tim Pencegahan Kecurangan RS, dan Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) provider BPJS Kesehatan di wilayah Kota Mojokerto.

    Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo menyampaikan, sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Mojokerto terhadap pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN, pihaknya telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Tim Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

    “Tim Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan yang telah dibentuk tersebut terdiri dari lintas instansi, dengan Sekretaris Daerah sebagai Ketua. Pemerintah Daerah merupakan stakeholder bagi BPJS Kesehatan, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memahami peran dan bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik tanpa kecurangan,” ungkapnya.

    Saat ini tidak ada kejadian kecurangan di wilayah Kota Mojokerto. Namun menurutnya, tetap perlu dipahami dan diantisipasi berbagai potensi kecurangan yang dapat terjadi karena kecurangan bisa terjadi karena berawal dari ketidakpahaman. Menurutnya, tindakan kecurangan dapat terjadi karena di sengaja ataupun tidak disengaja.

    “Kita harus sama-sama dapat memahami, mencegah dan menghindari segala tindakan yang dapat membawa kita pada potensi melakukan kecurangan. Melalui kegiatan ini kita dapat saling memahami regulasi maupun definisi risiko kecurangan yang dapat terjadi. Tentu kami berharap hal tersebut tidak terjadi di Kota Mojokerto,” katanya.

    Pencegahan kecurangan yang paling utama adalah dengan menjaga kondisi di jajaran masing-masing. Dalam hal ini semua yang terlibat baik dari fasilitas kesehatan, pemerintah maupun BPJS Kesehatan harus mempunyai komitmen dan saling mendukung untuk tidak adanya tindakan kecurangan yang terjadi.

    “Dengan semua pihak mencegah tindak kecurangan di lingkungan masing-masing maka akan lebih mudah terhindar dari kejadian kecurangan. Kami juga berharap dengan kondisi yang baik dan tanpa kecurangan, maka anggaran kesehatan dari Pemerintah Kota Mojokerto dapat digunakan tepat sasaran untuk melayani kesehatan masyarakat,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, Elke Winasari menyampaikan, jika Pertemuan Koordinasi Penanganan Kecurangan Program JKN Kota Mojokerto dilakukan sebagai bentuk upaya penyamaan persepsi terhadap pencegahan dan tindak lanjut penanganan kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN.

    “Pertemuan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan regulasi pencegahan kecurangan kepada Tim Pencegahan Kecurangan dan Faskes, meminimalisir terjadinya potensi kecurangan, serta mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Pencegahan Kecurangan pencegahan kecurangan di masing-masing instansi,” jelasnya.

    Hal ini dilakukan untuk membentuk ekosistem pencegahan kecurangan yang optimal di Kota Mojokerto. Pihaknya meyakini apabila setiap pihak paham akan pentingnya pencegahan kecurangan maka pengelolaan jaminan kesehatan untuk masyarakat lebih terpercaya dan berkelanjutan.

    “Kami harapkan dengan diperolehnya persepsi yang sama untuk penanganan kecurangan maka tidak akan terjadi temuan kecurangan di wilayah Kota Mojokerto. Dan penyelenggaraan Program JKN di Kota Mojokerto dapat berjalan dengan lebih baik lagi,” tegasnya. [tin/ian]

  • Perlu Komitmen Bersama Sikapi Konflik di Pondok Gus Samsudin Blitar

    Perlu Komitmen Bersama Sikapi Konflik di Pondok Gus Samsudin Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Kapolres Blitar, AKBP Wiwit Adisatria menyebut perlu komitmen bersama untuk menyikapi keberadaan pondok Nuswantoro milik Gus Samsudin di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

    Menurut Wiwit, diperlukan komitmen dari sejumlah pihak untuk menyikapi sejumlah konflik yang terjadi di Pondok milik Gus Samsudin.

    Lebih lanjut, Wiwit juga heran mengapa pondok yang dikelola oleh Gus Samsudin tersebut kembali muncul ke publik. Pasalnya pada tahun 2020 lalu, pondok yang dikelola oleh Gus Samsudin tersebut telah dicabut izinnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

    “Kami meminta untuk komitmen ditegakkan aturan. komitmen kita bersama-sama menjaga kalau misalnya di situ tidak diizinkan untuk membuka praktik berobat ya jangan dilanggar itu,” kata AKBP Wiwit Adisatria, Kapolres Blitar, Jumat (29/12/23).

    Polres Blitar sendiri terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait konflik yang terjadi di pondok Nuswantoro. Polres Blitar bersama Dinkes dan Bakesbangpol Kabupaten Blitar juga terus melakukan monitoring terkait kegiatan dari pondok milik Gus Samsudin tersebut.

    “Dari Dinkes, Pemda terus monitor jangan sampai kasus ini terulang dan berulang lagi,” tegasnya.

    Sebelumnya Bupati Blitar, Rini Syarifah telah angkat bicara soal pondok Nuswantoro milik Gus Samsudin yang berada di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Bupati Perempuan tersebut memastikan bahwa pondok milik Gus Samsudin tidak memiliki izin praktik pengobatan.

    Selain itu, Mak Rini sapaan akrab Bupati Blitar juga menegaskan bahwa pondok Nuswantoro belum mengantongi izin dari Kementerian Agama sebagai pondok pesantren. Dua hal itu disampaikan Mak Rini setelah muncul polemik di masyarakat terkait pondok Nuswantoro milik Gus Samsudin.

    “Secara intensif kami juga terus berdiskusi dengan instansi terkait mengingat secara aturan padepokan Nur Dzat Sejati (kini Nuswantoro) tidak memiliki izin praktik pengobatan dan sebagai pondok pesantren perizinan dari Kemenag juga belum ada,” kata Rini Syarifah, Bupati Blitar, Minggu (24/12/23) lalu.

    Hal itu diketahui Mak Rini usai bertemu dan berdiskusi dengan sejumlah instansi, seperti Dinas Kesehatan, Kemenag dan Kesbangpol Kabupaten Blitar. Hasilnya diketahui bahwa pondok Nuswantoro di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar diketahui belum mengantongi izin praktik pengobatan alternatif maupun izin sebagai Ponpes.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat bila memiliki keluhan kesehatan agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang sudah mengantongi izin saja,” tegasnya. (owi/ted)

  • Kapolres Pamekasan: Giat Ini Operasi Kemanusiaan

    Kapolres Pamekasan: Giat Ini Operasi Kemanusiaan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan menilai kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru alias Nataru sebagai operasi kemanusiaan.

    Hal tersebut disampaikan disela kegiatan Apel Pasukan di Pos Pengamanan Terpadu Operasi Lilin Semeru 2023, di area Monumen Arek Lancor Pamekasan, Minggu (24/12/2023) malam.

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan suasana kondusif, aman dan tertib.

    “Giat ini merupakan operasi kemanusiaan, mari kita bersama jaga dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan rasa ikhlas dan penuh tanggungjawab,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan.

    Selain itu pihaknya mengakui jika kegiatan tersebut tidak mungkin hanya dilakukan tanpa peran serta maupun partisipasi masyarakat. “Karena pada intinya, Harkamribmas ini merupakan tugas bersama,” tegasnya.

    Untuk diketahui, giat Operasi Lilin Semeru 2023 yang dimotori Polres Pamekasan, melibatkan sebanyak 211 personil lintas instansi. Meliputi sebanyak 70 personil dari Polres, 6 personil Sub Den POM TNI, 25 personil Kodim 0826, dan 25 Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

    Selain itu juga terdapat 6 personil Dinas Kesehatan (Dinkes), 3 personil Palang Merah Indonesia (PMI) Pamekasan. 15 personil Senkom, 15 personil Pramuka, 10 personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 4 personil RAPI, 4 personil Orari, serta 3 personil dari unsur media radio, yakni Karimata FM, Ralita FM, serta Suara Pamekasan.

    Sementara pos pengamanan maupun layananan terpadu dalam Operasi Lilin Semeru 2023, dipusatkan di area Arek Lancor, sisanya disebar di 7 gereja berbeda di Pamekasan. [pin/ted]

  • Warga Sumenep Berlibur Nataru, Barang Berharga Boleh Dititipkan di Polsek

    Warga Sumenep Berlibur Nataru, Barang Berharga Boleh Dititipkan di Polsek

    Sumenep (beritajatim.com) – Bagi warga Sumenep yang punya rencana untuk berlibur saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), tidak perlu lagi khawatir dengan barang-barang berharganya. Karena warga boleh menitipkan barang berharganya di Polsek setempat.

    “Silahkan bagi warga Sumenep yang akan mudik atau meninggalkan rumah saat libur akhir tahun, bisa menitipkan barang berharganya di Polsek. Sepeda motor misalnya, bisa diparkir di Polsek. Atau barang berharga lainnya,” kata Kapolres Sumenep, AKBP Edo Satya Kentriko, Kamis (21/12/2023).

    Ia menjelaskan, nanti bagi warga yang menitipkan barang, akan dibuatkan berita acara penitipan. Anggota siap untuk menjaga barang yang dititipkan itu.

    “Termasuk penjagaan rumah juga akan dilakukan anggota, dengan patroli rutin. Jadi sampaikan saja kalau rumah di jalan ini kosong karena pemilik rumah ke luar kota,” terang Kapolres.

    Lebih lanjut ia menerangkan, Polsek juga ‘disulap’ menjadi tempat istirahat sementara bagi warga yang kelelahan perjalanan dari luar kota. “Di Polsek kami sediakan velbed untuk warga yang ingin istirahat, juga ada snack. Ini semua agar warga yang singgah untuk beristirahat di Polsek bisa merasa nyaman,” ujarnya.

    Jumlah personel yang dilibatkan dalam pengamanan Nataru sebanyak 215 orang. Kemudian di ‘back up’ anggota TNI dan instansi samping seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, BPBD, serta stakeholder lainnya.Operasi Lilin 2023 digelar selama 12 hari. Dimulai sejak 22 Desember 2023 sampai 2 Januari 2024. (tem/kun)

  • Polres Sumenep Amankan Nataru di Kepulauan

    Polres Sumenep Amankan Nataru di Kepulauan

    Sumenep (beritajatim.com) – Kapolres Sumenep, AKBP Edo Satya Kentriko mengatakan akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan komunitas masyarakat perairan, untuk mendukung kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    “Kabupaten Sumenep punya wilayah kepulauan yang cukup banyak. Strategi kami untuk pengamanan apabila ada kegiatan di pulau terpencil adalah bekerja sama dengan komunitas masyarakat perairan seperti nelayan,” katanya.

    Hal itu disampaikan Kapolres Sumenep, usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2023, Kamis (21/12/2023) di halaman Mapolres.

    “Untuk personel yang kami libatkan dalam pengamanan Nataru sebanyak 215 orang. Nanti akan di back up anggota TNI dan instansi samping seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, BPBD, serta stakeholder lainnya,” papar Kapolres.

    Apel gelar pasukan Ops Lilin Semeru 2023

    Namun menurutnya, untuk menjaga kondusifitas dan keamanan, pihaknya memerlukan kerja sama dengan semua pihak, termasuk masyarakat.

    “Apalagi untuk wilayah kepulauan. Kami perlu merangkul para nelayan, bekerja sama memperlancar transportasi. Pemkab yang menyediakan sarana dan prasarana, agar petugas kami bisa menjangkau pulau-pulau kecil,” ujarnya.

    Kapolres menambahkan, perayaan Nataru tahun ini juga bertepatan dengan masa kampanye Pemilu 2024, sehingga memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi.

    “Karena itu, kami telah memetakan permasalahan Kamseltibcarlantas dan Kamtibmas yang harus diwaspadai. Polri bersama stakeholder terkait, telah menerbitkan SKB, yang memuat tentang pembatasan operasional, angkutan barang, penerapan rekayasa lalu-lintas dan pengendalian arus lalu lintas,” paparnya. [tem/but]

  • 211 Personil dari 15 Instansi Terlibat Operasi Lilin Semeru 2023 di Pamekasan

    211 Personil dari 15 Instansi Terlibat Operasi Lilin Semeru 2023 di Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pengamanan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun 2024 di kabupaten Pamekasan, melibatkan sebanyak 15 instansi berbeda di wilayah setempat.

    Kegiatan yang dimotori Polres Pamekasan, dengan sandi Operasi Lilin Semeru 2023, juga menyertakan sebanyak 211 personil gabungan dari belasan instansi samping.

    Mereka nantinya akan terlibat dalam operasi rutin yang dijadwalkan digelar selama 12 hari kedepan, terhitung mulai Jum’at (22/12/2023) hingga Senin (1/1/2024) mendatang.

    “Ratusan personil gabungan ini terdiri dari TNI-Polri, Sub Den POM TNI, dan Satpol PP, serta beberapa instansi samping. Mereka akan dilibatkan untuk mengamankan perayaan Natal dan tahun baru di Pamekasan,” kata Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, Kamis (21/12/2023).

    Jumlah tersebut meliputi sebanyak 70 personil dari Polres, 6 personil Sub Den POM TNI, 25 personil Kodim 0826, 25 Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), 6 personil Dinas Kesehatan (Dinkes), serta 3 personil Palang Merah Indonesia (PMI) Pamekasan.

    Selain itu juga terdapat sebanyak 15 personil Senkom, 15 personil Pramuka, 10 personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 4 personil RAPI, 4 personil Orari, serta 3 personil dari unsur media radio, yakni Karimata FM, Ralita FM, serta Suara Pamekasan.

    “Ratusan personil ini nanti kita sebar di berbagai titik pantau maupun pengamanan, yang terpusat di area Arek Lancor. Bahkan sebagian di antara mereka juga akan ditempatkan di 7 gereja berbeda dalam rangka menciptakan harkamribmas selama perayaan Nataru,” ungkapnya.

    Dari itu pihaknya berharap pelaksanaan giat tersebut berjalan aman, lancar dan kondusif. “Mari bersama menciptakan suasana yang kondusif, aman, lancar dan saling toleran,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Arak dan Tuak Dimusnahkan Forkopimda Lamongan

    Arak dan Tuak Dimusnahkan Forkopimda Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Forkopimda Lamongan memusnahkan barang bukti arak dan tuak dari hasil cipta kondisi yang digelar Polres Lamongan selama 24 hari jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru), di Alun-Alun Lamongan, Kamis (21/12/2023).

    Adapun barang bukti yang dimusnahkan itu yakni 2.500 liter minuman keras berbagai jenis, mulai dari 686,5 liter arak, 1.456,5 liter tuak, 81 botol anggur merah, hingga 190 ban botol minuman bir. Terdapat pula 817 kenalpot brong yang turut dimusnahkan.

    Kegiatan pemusnahan barang bukti ini dihadiri oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Kapolres Lamongan AKBP Yakhob Silvana Delareskha, Dandim 0812 Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, serta jajaran Forkopimda Lamongan lainnya.

    Menurut AKBP Yakhob, pemusnahan terhadap barang bukti ini dilakukan demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, lancar dan tanpa kebisingan saat momen Nataru.

    “Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan Polres Lamongan mulai tanggal 27 November hingga 20 Desember 2023,” kata AKBP Yakhob, usai Apel Gelar Operasi Lilin Semeru 2023, di Alun-alun Lamongan.

    Pemusnahan barang bukti hasil cipta kondisi yang digelar Polres Lamongan jelang libur Nataru, di Alun-Alun Lamongan.

    Selain itu, Yakhob menuturkan, ke depan Polres Lamongan tidak hanya menindak kendaraan roda dua saja, melainkan juga roda empat yang tidak sesuai standar.

    “Kami juga masih melaksanakan penindakan lagi sampai tahun baru, dan juga kita nanti akan menertibkan juga kendaraan-kendaraan roda empat yang membisingkan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang bertindak sebagai pembina Apel Gelar Operasi Lilin Semeru bahwa operasi ini bukan sekadar momen tahunan saja. Operasi ini harus tetap dipersiapkan sebaik mungkin, guna memastikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat.

    “Natal dan tahun baru ini rutinitas, tetapi apapun tetap harus direncanakan, harus dipersiapkan, utamanya yang berkaitan dengan transportasi pasukan, dan distribusi bahan pokok,” kata Bupati Yuhronur saat membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    “Hal tersebut penting karena momen nataru telah menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat,” tambahnya.

    Dijelaskan oleh Bupati Yuhonrur, Operasi Lilin Semeru 2023 bersamaan dengan masa kampanye Pemilu 2024. Oleh sebab itu, segala bentuk pengecekan dan persiapan personil maupun sarpras yang digunakan selama pelaksanaan operasi harus disiapkan sebaik mungkin agar berjalan optimal.

    Pihaknya merinci, terdapat 314 personil gabungan dari Polres Lamongan (158 personil), TNI Kodim 0812 Lamongan (30 personil), Satpol PP Lamongan (30 personil), Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan (30 personil) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan (30 personil).

    Kemudian Detasemen Polisi Militer atau Denpom (6 personil), Garnisun (6 personil), Senkom (6 personil), dan Damkar (6 personil).

    Seluruh personil itu disebar untuk melakukan pengamanan di 4 pos pengamanan (pos pam) yakni Pospam Pasar Babat, Pospam Alun-Alun, Pospam Plaza Lamongan, Pospam WBL, satu pos pelayanan (pos yan) di Terminal Lamongan, 2 pos pantau, serta daerah rawan laka, rawan kemacetan, rawan Gar, dan tempat ibadah.

    Lebih lanjut, Yuhronur meminta kepada jajaran keamanan untuk melaksanakan patroli guna mencegah tindak kejahatan pelaksanaan ibadah Natal dengan mendeteksi dini dan straigh ancaman terorisme.

    “SKB (surat keputusan bersama) yang memuat tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas, dan pengendalian arus lalu lintas, penyeberangan laut dan menduga perjalanan, ini harus dipahami dan diimplementasikan secara tepat di lapangan. Khusus pada lokasi dan jalur menuju objek wisata jangan sampai terjadi kemacetan,” pungkasnya. [riq/but]