Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Penyebab Kota Kediri Masuk 5 Besar iBangga Award 2024

    Penyebab Kota Kediri Masuk 5 Besar iBangga Award 2024

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri masuk dalam 5 besar kota/kabupaten di Jawa Timur pada iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Award 2024. Pj Wali Kota Kediri Zanariah berkesempatan memaparkan berbagai program pemberdayaan keluarga kepada Ketua Tim Penilai iBangga Award Sofia Hanik. Ini merupakan salah satu tahapan untuk menentukan juara dalam ajang penghargaan ini, Kamis (4/4/2024) di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

    “Keluarga merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia. Keluarga yang dibangun dengan nilai-nilai baik, akan menghasilkan juga generasi penerus yang unggul. Maka dari itu Pemkot Kediri berkomitmen memberi perhatian lebih dalam memberdayakan keluarga. Sehingga dari lingkup terkecil di masyarakat ini, tumbuh rasa tentram, mandiri, serta bahagia. Hal tersebut sesuai dengan 3 dimensi dan 17 variabel penilaian iBangga,” jelas PJ Wali Kota Kediri.

    Pada dimensi ketenteraman, Zanariah menjelaskan bahwa variabel yang ditetapkan oleh Kota Kediri yakni indeks toleransi umat beragama meningkat dan mencapai angka 4,55 tahun 2023. Lalu keluarga yang punya akta/buku nikah meningkat di tahun 2023. Dilakukan kerja sama dalam pelayanan dokumen 3 in 1 (akta kelahiran, KK dan KIA) dengan berbagai rumah sakit di Kota Kediri.

    Tahun 2023, jumlah keluarga yang memiliki jaminan kesehatan baik Jamkes pemerintah/swasta di Kota Kediri sudah mencapai 70.908 jiwa. Selain itu, juga memberikan pelayanan KB gratis yang ditanggung BPJS. Ada juga per tahun 2021- 2023, DP3AP2KB telah menangani 16 kasus KDRT hingga tuntas. Terakhir salah satu upaya menekan angka perceraian Pemkot Kediri telah menggelar bimbingan perkawinan pra nikah dan program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH).

    Kemudian, pada dimensi Kemandirian Pemkot Kediri memiliki serangkaian Program yakni Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri (Kurnia) dengan bunga rendah hanya 2%. Bantuan Modal Usaha dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Banmod DBHCHT), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan lainnya. Guna menekan stunting melakukan Kampanye Gemarikan, Dapur Sehat Atasi Stunting, Seminar Pencegahan dan Penatalaksanaan Stunting dengan para ahli, pelatihan olahan pangan dengan sasaran ibu-ibu yang mempunyai balita stunting.

    Lalu ada bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, dan lainnya. Kemudian Pemkot Kediri juga terus memberikan literasi keuangan bagi masyarakat melalui berbagai pelatihan dan event financial festival yang bekerja sama dengan OJK Kediri.

    Pada dimensi Kebahagiaan, ada beberapa program yang dilakukan di antaranya webinar parenting termasuk untuk anak berkebutuhan khusus bersama TP PKK Kota Kediri yang rutin diadakan. Ada juga Sekolah Orang Tua Hebat bagi para orang tua di Kota Kediri. Lalu ada beberapa ruang terbuka hijau baik di beberapa titik kota dan masing-masing kelurahan. Serta tidak hanya menjadi kegiatan rutin di masing-masing lingkungan RT, gotong royong di Kota Kediri juga diadakan dalam rangka peringatan Bulan Bakti Gotong Royong.

    Terakhir, PJ Wali Kota Kediri juga menjelaskan berbagai inovasi program yang dimiliki Kota Kediri. Diantaranya Prodamas yang sudah ada sejak 2015. Jadi tiap RT mendapat 50 juta untuk periode 2015-2019 dan 100 juta untuk periode 2020-2024. Selain itu, Kota Kediri memiliki Mall Pelayanan Publik yang berada di mall untuk mempermudah akses layanan pada masyarakat.

    Kemudian, sebagai pendukung peningkatan indeks pembangunan keluarga, Kota Kediri melakukan percepatan penurunan stunting dan mendapat peringkat 2 tingkat Provinsi Jawa Timur. Serta telah mencapai 100% pembentukan kampung keluarga berkualitas di 46 kelurahan Kota Kediri.

    Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lapangan Jawa Timur, Sofia Hanik menerangkan bahwa trend Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Kediri terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021. Pada tahun 2023 ini Indeks Pembangunan Keluarga Kota Kediri berada di angka 66,65% dan angka tersebut melebihi rata-rata Jawa Timur sebesar 61,8%.

    “Selamat kepada Kota Kediri yang telah masuk penetapan hasil desk audit yang dilakukan tim juri dan masuk di 5 besar. Harapannya Kota Kediri bisa menjadi juara 1 tingkat provinsi dan bisa mewakili di tingkat nasional,” harap Sofia.

    Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Plt Kepala DP3AP2KB Mandung Sulaksono, Kepala Bappeda Chevy Ning Suyudi, Kepala DPM PTSP Edi Darmasto, Kepala Dinas Kominfo Apip Permana, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Dispendukcapil Marsudi, Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur Budi Prasetya, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Kepala Dinkop UMTK Bambang Priambodo, Kabag Kesra Ahmad Jainuddin, Camat Mojoroto Bambang Tri Lasmono, dan Camat Pesantren Widiantoro. [nm/ian]

  • Satgas Pangan Ngawi: Stok Pangan Lebaran Dijamin Aman

    Satgas Pangan Ngawi: Stok Pangan Lebaran Dijamin Aman

    Ngawi (beritajatim.com) – Satgas Pangan Polres Ngawi bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi melakukan sidak di sejumlah supermarket dan pasar besar di wilayah Ngawi, Rabu (3/4/2024). Dalam kegiatan ini Satgas Pangan Ngawi memastikan selama lebaran stok bahan pangan dijamin aman.

    Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, memantau fluktuasi harga, dan mencegah peredaran makanan dan minuman kadaluarsa menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

    Kasi Humas Iptu Dian Ambarwati mengatakan, tim Satgas Pangan melakukan pengecekan acak di toko Hwa Hwa, Pasar, Supermarket Luwes, dan Supermarket Tiara.

    “Hasil pengecekan menunjukkan bahwa stok bahan pangan di wilayah Kabupaten Ngawi aman dan cukup hingga Hari Raya Idul Fitri,” ujar Dian.

    “Tim juga tidak menemukan makanan atau minuman kadaluarsa, termasuk dalam parcel Lebaran,” imbuhnya.

    Dian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang terkait ketersediaan bahan pokok.”Jika menemukan adanya penimbunan bahan pokok, laporkan kepada pihak berwajib,” tegasnya.

    Satgas Pangan juga mengimbau pedagang untuk tidak menjual makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa atau kemasannya rusak.

    Sidak ini melibatkan Ipda Agus Marsanto (Kanit Pidsus Satreskrim) bersama anggota Reskrim dan Intel dari Polres Ngawi, Nurkholis Setiawan dan R Hendro Prastowo dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, serta Dr. Imam Harsanta dan Suasana Ika Herawati dari Dinas Perdagangan Kabupaten Ngawi. [fiq/aje]

  • Pengamanan Mudik Lebaran di Ngawi Libatkan 601 Personel

    Pengamanan Mudik Lebaran di Ngawi Libatkan 601 Personel

    Ngawi (beritajatim.com) – Bupati Ngawi H Ony Anwar Harsono didampingi Kapolres Ngawi AKBP Argowiyono, dan Dandim 0805 Ngawi Letkol Arm Didik Kurniawan memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Semeru 2024 untuk wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, di halaman Pendapa Wedya Graha Kabupaten Ngawi pada Rabu (3/4/2024).

    Sebanyak 601 personel gabungan dari Polres Ngawi, Kodim 0805 Ngawi, Dishub, Satpol PP, PMK, Dinkes, dan Perhutani terlibat dalam operasi ini. Petugas gabungan bakal memastikan sarana dan prasarana arus mudik dan balik Idul Fitri 1445 Hijriah yang aman dan nyaman.

    Kasi Humas Polres Ngawi Iptu Dian Ambarwati menjelaskan bahwa Operasi Ketupat Semeru 2024 akan berlangsung selama 13 hari, mulai tanggal 4 April sampai dengan 16 April 2024.

    “Operasi Ketupat ini akan berlangsung selama 13 hari, dari tanggal 4 April hingga 16 April 2024. Petugas gabungan telah mendirikan 9 pos,” terang Dian.

    Pos pengamanan pada rawan kriminalitas yakni di Alun-alun Kab. Ngawi, Monumen Soerjo, Pasar Kedungprahu, Pasar Jogorogo. Kemudian, Pos pelayanan sentra para pemudik di Rest area tol 575 A dan 575 B Ngawi, Terminal Kertonegoro, dan Stasiun Ngawi.

    “Kemudian, Pos pengamanan terpadu di Perbatasan Mantingan. Selain itu, terdapat beberapa pos pantau di lokasi trouble spot, black spot, obyek wisata, tempat perbelanjaan, dan tempat lainnya yang memerlukan kehadiran petugas,” pungkasnya. [fiq/but]

  • Sebab Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI

    Sebab Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Ombudsman RI memberikan predikat kepatuhan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemkab yang dipimpin oleh Bupati Ipuk Fiestiandani itu meraih opini kualitas tertinggi (kategori A) dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023.

    Dari penilaian itu, Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau atau predikat kepatuhan tertinggi. Predikat itu menempatkan Banyuwangi naik satu level dibandingkan tahun 2022 yang berada di kategori B dengan opini kualitas tinggi

    Hasil itu menunjukkan Banyuwangi semakin baik dalam pemenuhan standar layanan, kompetensi penyelenggara, serta pengelolaan pengaduan.

    “Kami terus berupaya memperbaiki pelayanan kami. Memang belum sempurna, namun perbaikan dan evaluasi terus dilakukan. Ini semua berkat komitmen bersama seluruh staf pemkab yang mau meningkatkan kerja pelayanannya,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Menurut Ipuk, penilaian itu untuk mendorong pencegahan maladministrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian juga menyasar lembaga, kementerian, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.

    “Termasuk masukan dari Ombudsman dari hasil penilaiannya kemarin. Hasil penilaian dan saran dari Ombudsman akan kami jadikan bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola serta peningkatan standar pelayanan publik di Banyuwangi,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Mujiono menjelaskan, penilaian ini meliputi 4 dimensi. Di antaranya, dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan.

    “Kedua, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Ketiga, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Terakhir, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan, ” jelasnya.

    Banyuwangi, kata Mujiono, Ombudsman melakukan penilaian pada sejumlah instansi penyelenggara pelayanan publik. Di antaranya puskesmas Kertosari dan Singotrunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPM PTSP).

    “Alhamdulillah, dari sekian titik yang dikunjungi nilai kita memuaskan. Dari skala 0-100, Banyuwangi mendapatkan skor 92,25 dan masuk dalam kategori A (kualitas tertinggi). Artinya dalam menyelenggarakan layanan, Banyuwangi dinilai telah mematuhi standar layanan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang,” ujar Mujiono.

    Bahkan, kata dia, Puskesmas Kertosari yang menjadi salah satu titik pantau juga berhasil meraih nilai sangat baik yakni 97,38.

    “Banyuwangi juga akan terus berkoordinasi dengan Ombudsman agar mendapatkan pendampingan untuk perbaikan pelayanan publik ke depan,” pungkasnya. (rin/ian)

  • Gus Muhdlor Bersama ASN Berbagi Takjil Gratis Berkah Ramadhan

    Gus Muhdlor Bersama ASN Berbagi Takjil Gratis Berkah Ramadhan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor dan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sidoarjo membagikan takjil sebanyak 4.750 di sembilan titik di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

    Pembagian takjil tersebut dipimpin oleh Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor). Ikut mendampingi, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Usman, Sekretaris Daerah Fenny Apridawati, Kepala BKD Budi Basuki, Kepala Dinas PCKTR Mochamad Bachruni Aryawan, Kepala Dinas Perikanan Dwijo Prawito, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Yudhi Iriyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Dwi Eko Saptono, serta tokoh masyarakat.

    Saluran takjil yang dibagikan tersebut berasal dari 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya, Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang (PCKTR) Kabupaten Sidoarjo, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Saptol PP), Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Krembung.

    Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) mengatakan aksi bagi takjil ini merupakan wujud dari kepedulian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap masyarakat serta menjemput berkah Ramadan yang kami sebut “ASN Berbagi Takjil Kepada Masyarakat”.

    “Hari ini kami sangat senang karena bisa bagi-bagi takjil dengan masyarakat. Alhamdulillah, semoga bisa menjadi berkah bagi kita semua di bulan suci Ramadan ini,” katanya seusai pembagian takjil sebanyak 1.170 di depan Monumen Jayandaru Alun-alun Sidoarjo
    Rabu (3/4/2024).

    “Ada sebanyak 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpartisipasi membagikan takjil di 9 titik dengan total keseluruhan takjil yang dibagikan 4.750,” sambungnya menambahkan.

    Nantinya, lanjut dia, ASN berbagi takjil kepada masyarakat ini akan dilakukan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo tepatnya mulai hari ini Rabu (3/4/2024) hingga tiga hari atau sampai dengan Jumat (5/4/2024).

    “Seluruh OPD wajib membagikan takjil kepada masyarakat, untuk banyaknya masing-masing berbeda-beda yaitu kisaran 100 hingga 400 per OPD,” jelasnya.

    Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor tersebut juga mengungkapkan pelaksanaan bagi-bagi takjil berjalan lancar dengan antusias masyarakat di tengah padatnya aktivitas di jalanan. “Semua takjil yang disediakan pun habis dibagikan kepada masyarakat,” ungkapnya. (isa/ian)

  • Polres Tuban Terjunkan 266 Personel Amankan Lebaran 2024

    Polres Tuban Terjunkan 266 Personel Amankan Lebaran 2024

    Tuban (beritajatim.com) – Polres Tuban menerjunkan 266 personel untuk amankan Lebaran Idulfitri 1445 H/2024 M. Mereka akan bertugas dalam Operasi Ketupat Semeru 2024 mulai 4-16 April 2024.

    Kapolres Tuban, AKBP Suryono menyatakan pihaknya menjalankan gelar pasukan yang juga dilaksanakan serentak se- Jawa Timur. Kegiatan ini guna pengecekan terakhir seluruh personel yang akan melaksanakan operasi.

    “Sehingga pada saat menjalankan operasi seluruh personel dapat berjalan lancar, seluruh alutsista dan kendaraan yang diperlukan sudah siaga di lapangan,” tutur Suryono.

    Pria asli Bojonegoro ini juga menambahkan, bahwa ada 4 pos yakni terdiri dari 3 pospam dan 1 posyan yang ditempatkan di titik yang dilalui pemudik, khususnya wilayah perbatasan dan kota.

    Selain itu, untuk pos pelayanan di Alun-Alun Tuban di konsep dengan tema tokoh Aladin. “Jadi kemarin ada Koboy, sekarang ganti Aladin,” terang dia.

    Pihaknya juga melibatkan 266 personel dalam operasi pengamanan jelang lebaran Idul Fitri tahun 2024, diantaranta ada TNI/Polri, Satpol PP, DLHP, Dinkes dan beberapa relawan yang akan dimulai pada besok 4 hingga 16 April 2024.

    “Pesan saya, tugas ini harus dilaksanakan sebaik-baiknya, karena seluruh personel yang bertugas tidak boleh mudik dan harus benar-benar di lapangan,” kata Suryono.

    Sebab, seluruh personel harus menjamin kenyamanan, keselamatan, maka dari itu kehadiran mereka dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat supaya mudik ceria penuh makna dan dapat terwujud. [ayu/beq]

  • Angka Stunting di Kabupaten Mojokerto Turun Menjadi 9,6 persen

    Angka Stunting di Kabupaten Mojokerto Turun Menjadi 9,6 persen

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mencatat angka prevalensi stunting di Kabupaten Mojokerto berhasil diturunkan hingga 9,6 persen. Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mewanti-wanti agar upaya dalam menurunkan stunting terus digenjot, mengingat sifat stunting fluktuatif seiring kelahiran bayi-bayi baru.

    Hal tersebut disampaikan orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto saat menggelar Rembuk Stunting Kabupaten Mojokerto di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Selasa (2/4/2024). Rembuk stunting yang bertajuk ‘Strategi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Menuju Indonesia Emas 2045’ ini, diikuti sedikitnya 130 peserta.

    Yakni Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Mojokerto, satuan tugas (satgas) stunting, Camat se-Kabupaten Mojokerto, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Mojokerto, dan 26 Kepala Desa lokus stunting. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Teguh Gunarko selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, Dirjen Bangda Regional 3 Perwakilan Jatim, dan tim ahli pemberdayaan masyarakat.

    “Bayi-bayi baru lahir akan menentukan angka stunting. Itulah mengapa kata kuncinya adalah mencegah, alih-alih menangani yang sudah jatuh stunting. Maka dari itu kita tidak boleh lepas perhatian dari bumil (ibu hamil) agar jangan sampai melahirkan bayi stunting. Angka stunting di Kabupaten Mojokerto terus mengalami penurunan,” ungkapnya.

    Hal tersebut terlihat dari hasil survey Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 lalu menunjukkan angka stunting Kabupaten Mojokerto mencapai 27,4 persen. Pada tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Mojokerto turun menjadi 11,6 persen, dan saat ini tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Mojokerto terus menurun sampai 9,6 persen.

    “Alhamdulillah angka stunting kita terus turun kini menjadi 9,6 persen. Padahal ketika awal saya menjabat di 2021, angkanya mencapai 27,4 persen. Itu artinya 1/3 balita kita di Kabupaten Mojokerto kondisinya stunting. Ternyata angka ini sebenarnya sampling yang dilakukan SSGI. Maka saat itu juga saya minta Dinkes untuk mengukur balita se-Kabupaten Mojokerto agar data akurat,” katanya.

    Setelah itu, lanjut Bupati, kemudian angka stunting di Kabupaten Mojokerto turun jadi 11,6 persen. Hingga saat ini, angka stunting di Kabupaten Mojokerto bisa turun lagi hingga 9,6 persen. Selain itu, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto mengimbau agar mengawasi para remaja agar tidak kekurangan darah yang dapat menyebabkan melahirkan bayi stunting.

    “Kalau angka kita terus turun, jangan sampai ada bayi-bayi baru lahir stunting. Nah, dari beberapa kasus bumil bayi stunting, ternyata masalahnya ada ketika pas remaja (anemia). Seperti halnya kehamilan tidak diinginkan, ditambah lagi usia ibu yang belum matang untuk mengandung. Termasuk kita usahakan mencegah pernikahan dini,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, Sugeng Nuryadi mengatakan, dengan dilaksanakannya rembuk stunting tersebut diharapkan dapat membuat kebijakan percepatan penurunan stunting, strategi dan tantangan di Kabupaten Mojokerto.

    Berikutnya terdapat peran penting lintas sektor dan pemerintah desa dalam upaya percepatan penurunan stunting, dan ada hasil analisis situasi untuk lokasi desa prioritas percepatan penurunan stunting tahun 2024 dan tahun 2025. Serta terdapat rencana program atau kegiatan percepatan penurunan stunting di desa lokasi prioritas tahun 2024 dan tahun 2025.

    “Selanjutnya, terdapat pula penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan stunting secara terintegrasi Kabupaten Mojokerto tahun 2024, dan penandatanganan berita acara rembuk stunting Kabupaten Mojokerto tahun 2024 antara ibu bupati, TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan dan TPPS desa,” pungkasnya. [tin/ian]

  • Dinkes Jember: 95 Orang Jadi Korban Keracunan Massal Takjil

    Dinkes Jember: 95 Orang Jadi Korban Keracunan Massal Takjil

    Jember (beritajatim.com) – Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyatakan korban keracunan massal akibat mengonsumsi takjil di Kecamatan Mayang mencapai 95 orang. Namun sebagian besar sudah pulang dari puskesmas dan klinik untuk menjalani rawat jalan.

    Kepala Dinkes Jember Hendro Soelistijono mengatakan, kondisi sebagian besar pasien sudah membaik. “Kemarin sudah banyak yang pulang,” katanya, Selasa (2/4/2024). Total 25 orang sempat dirawat di Pukesmas Mayang dan dua klinik.

    Dinkes sudah mengirimkan sampel makanan takjil yang diduga beracun ke laboratorium di Surabaya. Hendro memperkirakan butuh waktu uji kurang lebih tujuh hari untuk mengetahui jenis mikroba yang meracuni makanan tersebut. “Kalau mikrobiologi tujuh hari, karena harus dikultur, dikembangbiakkan kumannya,” katanya.

    Puluhan orang warga Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, diduga keracunan akibat mengonsumsi makanan takjil, Minggu (31/3/2024) malam. Kurang lebih ada 300 takjil yang dibagikan di depan bekas Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Mayang, Jalan Tanjung Sari.

    Pembagian takjil merupakan tradisi warga Desa Mayang, Kecamatan Mayang setiap kali Ramadan. Namun baru tahun ini ada insiden keracunan massal yang diduga akibat mengonsumsi takjil tersebut.

    “Kita memang tidak bisa mengendalikan masyarakat untuk beramal. Tapi imbauan kami lakukan terus-menerus melalui puskesmas kepaa lelompok-kelompok masyarakat yang melakukan buka bersama dan memberikan parsel,” kata Hendro.

    Rencananya, Dinkes akan turun ke sejumlah toko di Jember untuk mengecek keberadaan makanan dan minuman kemasan yang sudah kedaluwarsa.

    Hendro berpesan kepada masyarakat yang ingin bersedekah makanan, termasuk takjil, untuk menggunakan bahan yang terbaik. “Sejak pengadaan bahan sudah harus diawasi, misalnya dengan membelinya di tempat yang benar. Kemudian selama proses, dimasak sematang mungkin, dan dikelola dengan tertutup. Yang mengelolanya pun harus bersih dan cuci tangan,” katanya.

    Berikutnya, lanjut Hendro, saat distribusi makanan. “Jangan sampai ditempatkan di lokasi yang bisa terkontaminasi, baik debu maupun mikroba atau zat kimia lain yang berbahagia. Itu untuk produsen,” katanya.

    “Sementara untuk konsumen, ya kita harus mencicipi dulu rasa makanan itu sebelum ditelan. Bagaimana baunya. Penampakan dan warna juga bagaimana. Apakah ada perubahan warna, berlendir atau tidak, itu harus diwaspadai. Kalau bau menyengat zat kimia ya jangan dimakan, termasuk basi,” kata Hendro. [wir]

  • Jamin Lebaran Masyarakat Lancar, Aman, dan Tertib, Polres Mojokerto Gelar Rakor Lintas Sektoral

    Jamin Lebaran Masyarakat Lancar, Aman, dan Tertib, Polres Mojokerto Gelar Rakor Lintas Sektoral

    Mojokerto (beritajatim.com) – Polres Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Lintas Sektoral Operasi Ketupat Semeru 2024 dalam rangka pengamanan Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Rakor digelar bertujuan agar seluruh masyarakat di Bumi Majapahit dapat melakukan aktivitas Lebaran mereka dengan lancar, aman, dan tertib.

    “Kita bersama-sama mengupayakan juga melaksanakan ibadah Idul Fitri 1445 Hijriah bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, tertib. masyarakat semuanya bisa melakukan aktivitas dengan baik,” ungkap Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati di Aula Polres Mojokerto, Senin (1/4/2024).

    Pihaknya berharap semua bisa meminimalkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terkait dengan gangguan-gangguan keamanan ketertiban atau apapun kegiatan yang berhubungan dengan membahayakan masyarakat. Menurutnya, rakor tersebut juga menjadi salah satu upaya mitigasi adanya kemacetan saat Lebaran 2024.

    “Kita semuanya berharap persiapan ini bisa dilaksanakan dengan baik kemarin juga dari DPRKP2 sudah melaporkan kepada saya terkait dengan mitigasi terhadap rute-rute jalan yang nanti berpotensi menimbulkan kemacetan maupun kecelakaan, dan juga nanti kita antisipasi ancaman terkait hal tersebut,” jelasnya.

    Selain itu, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini juga mengatakan, bahwa masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan saat melakukan perjalanan mudik Lebaran. Karena adanya berbagai perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa titik lokasi.

    “Nanti juga akan menjadi poin yang akan kita waspadai bersama terkait dengan hal tersebut, termasuk juga terkait dengan teman-teman dari PUPR juga sedang melaksanakan pembangunan jalan baik itu pelebaran maupun rekonstruksi bahkan juga perbaikan jembatan,” ucapnya.

    Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini juga berpesan, agar memperhatikan adanya kesiapan posko penjagaan kesehatan dan juga ketersediaan bahan pangan menjelang Lebaran. Pihaknya berharap akan ada antisipasi dan persiapan yang dilakukan bersama termasuk dengan posko penjagaan.

    “Baik dari Dinas Kesehatan dan juga dari PMI, termasuk juga terkait bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat pada saat hari raya lebaran 2024. Pada prinsipnya kita semuanya siap untuk bekerja sama bagaimana mengupayakan keamanan, ketertiban, kelancaran untuk pelaksanaan perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah di Mojokerto berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto juga berharap agar nantinya tidak terjadi kecelakaan lalu-lintas (laka lantas) yang terjadi terutama di perlintasan sebidang kereta api. Ia juga mengatakan akan meningkatkan pengawasan di daerah perlintasan sebidang tersebut.

    “Kita doakan bersama dan kita berharap semoga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang di Kabupaten Mojokerto. Saya akan meningkatkan pengawasan dengan rekan-rekan Polsek khususnya lalu lintas terkait dengan jalur perlintasan kereta api sehingga nantinya diharapkan tidak ada gangguan kriminalitas maupun laka-lantas,” pungkasnya.

    Diketahui dalam rakor tersebut turut hadir pula Kasdim Mojokerto mewakili Dandim 0815/Mojokerto, Ketua MUI Kabupaten Mojokerto, beserta jajaran Kepala OPD Kabupaten Mojokerto serta Pejabat Utama (PJU) Polres Mojokerto dan Kapolsek jajaran. [tin/ian]

  • Satu Siswa SD di Ngawi Meninggal Karena DBD 

    Satu Siswa SD di Ngawi Meninggal Karena DBD 

    Ngawi (beritajatim.com) – SDN 01 Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Jawa Timur, melakukan fogging massal untuk memutus mata rantai penyebaran virus dengue setelah tiga siswanya terjangkit demam berdarah dengue (DBD). Satu dari tiga siswa tersebut meninggal dunia pada hari Senin (25/3/2024).

    “Kami takut merambat, walaupun terjangkit atau tergigitnya dari mana, kita perlu antisipasi. Kami sudah melakukan fogging pada Rabu (27/3/2024) ,” kata Arum Sulistiaty, salah satu guru SDN 01 Margomulyo, Senin (1/4/2024).

    Fogging dilakukan untuk membunuh nyamuk dewasa dan mencegah penyebaran virus dengue di lingkungan sekolah. Pihak sekolah mengambil inisiatif ini setelah mendapat kabar salah satu siswa kelas 3 meninggal dunia akibat DBD dan dua siswa lainnya juga positif DBD. “Senin (25/3/2024) lalu ada murid kami yang juga terjangkit,” terang Arum.

    Selain fogging, pihak sekolah juga rutin melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, terutama area yang banyak tanaman dengan bunga karena media tanaman tersebut dapat menjadi tempat nyamuk berkembang biak.

    Lurah Ketanggi, Reza Al Hafid, mengatakan bahwa siswa yang meninggal dunia tersebut berasal dari wilayahnya. “Saat ini, terdapat tiga warga kami yang terjangkit DBD. Fogging juga telah dilakukan di tiga RT, yaitu RT 15, 16, dan 17, sebagai langkah antisipasi,” kata Reza.

    Anang Ristanto, pengelola program penyakit menular vektor Dinkes Ngawi, membenarkan kasus DBD yang menimpa siswa SDN 01 Margomulyo. Korban yang berusia delapan tahun meninggal dunia karena terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan. Kondisinya sudah kritis saat dirujuk.

    Anang menghimbau masyarakat untuk terus waspada terhadap DBD dan mengetahui gejala-gejalanya. Sejak awal tahun hingga Maret 2024, terdapat 212 kasus DBD di Ngawi dengan satu korban meninggal dunia. Kasus DBD saat ini relatif menurun dibandingkan dua bulan sebelumnya.

    Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono telah mengeluarkan surat instruksi pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang salah satunya mewajibkan kerja bakti membersihkan lingkungan setiap hari Jumat. “Masyarakat harus memantau tempat nyamuk bertelur dan membersihkannya,” pungkas Anang.[kun]