Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Pj Wali Kota Kediri Ikut Senam Bersama, Peringati Hari Aktivitas Fisik Sedunia

    Pj Wali Kota Kediri Ikut Senam Bersama, Peringati Hari Aktivitas Fisik Sedunia

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah senam bersama memperingati Hari Aktivitas Fisik Sedunia, Jumat (26/4/2024). Kegiatan ini diselenggarakan di Taman Brantas dan diikuti 300 peserta.

    Yakni, perwakilan dari OPD, Puskesmas, Kecamatan, dan Kelurahan di Kota Kediri. Ada pula sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber dari KONI Kota Kediri.

    Zanariah mengungkapkan bertambahnya kesibukan dan mudahnya mencari hiburan dari gawai menjadikan orang malas bahkan lupa beraktivitas fisik. Seperti jalan-jalan, bersepeda, bahkan senam.

    Melihat trend sekarang, kebanyakan masyarakat memilih maraton drama korea dibanding lari maraton sesungguhnya. Padahal di Kota Kediri sudah banyak ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan untuk olahraga.

    “Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri mengadakan senam bersama kali ini sebagai pengingat untuk memberikan hak-hak tubuh kita. Dengan aktivitas fisik yang cukup badan akan sehat dan kita lebih produktif,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan apabila minim bergerak ditambah dengan pola makan dan gaya hidup yang kurang sehat akan menyebabkan ancaman penyakit degeneratif. Tua atau muda memiliki risiko yang sama terkena penyakit kolestrol, diabetes, kolestrol, jantung, dan lainnya. Hal ini lah yang menjadi kewaspadaan.

    Untuk itu, Zanariah terus mendorong masyarakat berkegiatan positif di berbagai spot RTH Kota Kediri. Apabila tidak bisa berolahraga di luar ruangan bisa memanfaatkan smart phone-nya untuk berolahraga secara virtual. Sekarang sudah banyak video panduan senam di YouTube yang bisa diikuti.

    “Saya juga berpesan pada teman-teman yang pekerjaannya lebih banyak di dalam ruang dan duduk agar menyempatkan stretching. Para ahli pun menyarakan istirahat dari posisi duduk tiap 30 menit sekali,” jelasnya.

    Pada kesempatan ini, Zanariah menuturkan saat ini di Kota Kediri sudah 100 persen menjadi Puskesmas Pandu PTM dalam melakukan penanganan penyakit menular.

    Diharapkan layanan ini semakin disebarluaskan melalui media sosial agar masyarakat bisa memanfaatkan layanan ini. Bahkan dalam kegiatan ini juga sudah disiapkan tim skrining penyakit tidak menular.

    “Hari ini Bapak Ibu bisa periksa di sini di meja yang sudah disediakan. Jangan takut untuk periksa. Semakin dini ditemukan dapat segera diambil tindakan yang lebih baik,” ujarnya.

    Turut hadir, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Kepala Dinas Sosial Paulus, Kepala Dinkop UMTK Bambang Priyambodo, Camat Pesantren Widiantoro, perwakilan direktur rumah sakit, kepala Puskesmas, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Awal Mei 2024, Pemkab Malang Aktifkan Ratusan Penerima BPJS PBID

    Awal Mei 2024, Pemkab Malang Aktifkan Ratusan Penerima BPJS PBID

    Malang (beritajatim.com) – Pemkab Malang bakal mengaktifkan kembali kepesertaan bantuan BPJS Kesehatan terhadap orang miskin melalui segmen PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah) per 1 Mei 2024 mendatang.

    Kepastian itu di sampaikan langsung Bupati Malang HM Sanusi di Ruang Rapat Panji Pulang Jiwo, Lantai II Gedung Sekretariat Kabupaten Malang, Jalan Panji 158 Kepanjen, Rabu (24/4/2024) kemarin, usai berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

    “Sebagai mana hasil rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan, untuk warga tidak mampu di Kabupaten Malang Pemberian Bantuan Iuran Daerah (PBID) akan diaktifkan kembali per 1 Mei 2024. Jumlahnya sebanyak 129.534 jiwa,” kata Sanusi.

    Anggaran yang disiapkan untuk mengcover bantuan tersebut sebesar Rp 46 miliar untuk bulan Mei sampai Desember 2024. Anggaran itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang.

    Sebelumnya, warga Kabupaten Malang dihebohkan dengan keputusan Pemkab Malang yang membekukan kepesertaan BPJS segmen PBID. Alasan bantuan BPJS Kesehatan terhadap orang miskin melalui segmen PBID ninonaktifkan itu dikarenakan, perlunya pemadanan data.

    Sebab, terdapat data ganda, data orang meninggal, dan data orang yang sudah tercover BPIN (Bantuan Pemberian Iuran Nasional) serta yang terbilang mampu (kaya) masuk ke dalam data tersebut.

    Hal itu berdampak pada pencopotan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang drg. Wiyanto Wijoyo. Pasalnya, terjadi kesemrawutan data bermula UHC (Universal Health Coverage). Yang mana itu harus 95 persen dari jumlah penduduk sekitar 2 juta lebih ter-cover BPJS.

    Sedangkan waktu itu, masih 75 persen tercover BPJS. Akhirnya 450.000 orang dimasukkan untuk memenuhi target 95 persen. Dari situlah terjadi pembengkakan hingga memiliki hutang ke BPJS sekitar Rp 87 miliar. “Saat ini persoalan BPJS di Kabupaten Malang sudah tuntas selesai,” beber Sanusi.

    “Sedangkan kewajiban Pemerintah Kabupaten Malang yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan dari tunggakan yang melebihi kuota kemarin, masih menunggu hasil rekonsiliasi yang dilakukan bersama tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur,” tambahnya.

    Sementara itu, Bupati Malang juga menyampaikan akan tetap menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu atau warga miskin yang tidak tercover BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan gratis akan tetap diberikan dengan catatan dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan Kecamatan. “Mereka ini dapat dilayani di Rumah Sakit Daerah milik pemerintah Kabupaten Malang meliputi RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang dan RSUD Ngantang,” ujarnya.

    Anggaran yang sudah disiapkan untuk cadangan bantuan kesehatan bagi warga tidak mampu yang belum terakses atau tercover BPJS Kesehatan ini senilai Rp 10 Miliar. “Para Camat dan seluruh Kepala Desa serta Lurah akan diberikan pengarahan. Jika ditemui masyarakat tidak mampu dan ternyata belum terakses ke BPJS Kesehatan, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis cukup dengan menyertakan surat keterangan dari Kepala Desa dan Camat. Selanjutnya kita akses lagi ke BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dengan dana cadangan dari APBD itu,” pungkasnya. (yog/kun)

  • Aktif Wujudkan Satu Data Kota Mojokerto, 3 OPD Terima Piagam Penghargaan 

    Aktif Wujudkan Satu Data Kota Mojokerto, 3 OPD Terima Piagam Penghargaan 

    Mojokerto (beritajatim.com) – Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Mojokerto menerima penghargaan lantaran dinilai berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan Satu Data Kota Mojokerto. Piagam penghargaan diserahkan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo.

    Adapun tiga perangkat daerah tersebut adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesP2KB) Kota Mojokerto.

    “Kita memberikan penghargaan ini agar setiap OPD semakin termotivasi untuk berkontribusi secara aktif dalam Satu Data Kota Mojokerto serta semakin aktif berpartisipasi dalam Forum Satu Data Kota Mojokerto,” ungkapnya usai menyerahkan piagam penghargaan di Balai Kota Mojokerto, Kamis (25/4/2024).

    Menurut Gaguk selaku Penanggung Jawab Forum Satu Data Kota Mojokerto ini, ketiga OPD tersebut dinilai telah memenuhi kebutuhan Data Prioritas Kota Mojokerto Tahun 2023. Berkontribusi dalam Satu Data Kota Mojokerto dan aktif berpartisipasi dalam Forum Satu Data Kota Mojokerto.

    Lebih jauh ia menerangkan bahwa melalui Forum Satu Data, Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

    “Forum Satu Data akan terus berupaya dalam pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk, sehingga terbentuk data yang mudah diakses dan dibagipakaikan serta bersinergi dan sejalan dengan Provinsi dan pemerintah pusat,” terangnya.

    Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) ini menambahkan, terkait sistem Satu Data Kota Mojokerto juga terus melakukan pembaruan. Termasuk pembaruan CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network). Saat ini, telah dilakukan pembaharuan firmware ckan dari versi 2.8.12 menjadi versi 2.10.3.

    “Serta penambahan beberapa fitur pada portal satikomo, seperti daftar data, pembaharuan verifikasi data, monitoring pengunjung portal, pembaruan proses mengunduh data dan proses integrasi dengan layanan aplikasi lainnya,” imbuhnya.

    Sebagai informasi Satu Data Kota Mojokerto juga telah meraih penghargaan ‘Anindhita Wistara Data’ dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2023 dengan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Th2023 Predikat Baik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dari Badan Pusat Statistik (BPS). [tin/ian]

  • Pemkot Mojokerto Sinergi Turunkan Stunting di Peringatan Hari Otoda

    Pemkot Mojokerto Sinergi Turunkan Stunting di Peringatan Hari Otoda

    Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) setiap 25 April dirayakan dengan penuh makna oleh segenap jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Tidak hanya menggelar upacara, Pemkot Mojokerto juga memberikan bantuan bagi balita stunting di Kota Mojokerto.

    Segenap jajaran di lingkungan Pemkot Mojokerto turun langsung menyalurkan bantuan tersebut ke rumah warga penerima. Mulai dari Pejabat (Pj) Wali Kota Moh Ali Kuncoro, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Gaguk Tri Prasetyo, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Dinas hingga Camat, turut terlibat.

    Ada 117 balita stunting yang tersebar di 18 wilayah kelurahan se-Kota Mojokerto yang menjadi sasaran penerima bantuan. Masing-masing sasaran menerima paket bantuan berisi telur 2 kg dan susu UHT 125 ml sebanyak 1 karton. Dalam penyalurannya pun dibagi ke masing-masing sasaran.

    Mas Pj Wali (sapaan akrab, red) di Lingkungan Balongrawe, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari. Sementara Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyasar dua balita stunting di Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari.

    Dinas Pendikan dan Kebudayaan (P&K) beserta UPT Sekolah menyalurkan ke 10 balita stunting di wilayah Kecamatan Kranggan. Upaya kolaborasi dan sinergi berbagai pihak secara konsisten dilakukan sehingga terbukti pada penurunan angka stunting secara signifikan.

    “Sudah dibagi, dinas apa menyerahkan ke mana, semua ikut turun langsung. Aksi ini sebagai cermin, kalau persoalan stunting itu bukan hanya kerja OPD tertentu. Semua memiliki kewajiban yang sama untuk terlibat,” unglap Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, Kamis (25/4/2024).

    Pengentasan persoalan stunting juga menjadi salah satu upaya mencetak genarasi berkualitas di masa depan. Mengingat, usia balita adalah masa emas dalam tumbuh kembang manusia. Sehingga diharapkan, calon generasi penerus Kota Mojokerto dapat tumbuh sehat, aktif, dan ceria sejak dini.

    “Ini sebagai wujud komitmen Pemkot Mojokerto untuk berperan aktif menurunkan angka stunting,” ungkap orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Jawa Timur (Jatim) ini.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Mojokerto, dr Farida Mariana mengungkapkan bahwa, pemberian bantuan berupa protein dipilih karena hal tersebut cukup signifikan dalam upaya penurunan stunting.

    “Ini bagian dari kampanye kita, double protein hewani. Bagimana asupan protein hewani bisa optimal terutama pada anak-anak stunting,” terang dr. Farida yang juga turut mendampingi Mas Pj menyerahkan bantuan di Lingkungan Balongrawe, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari.

    Berdasarkan data dari Dinkes PPKB Kota Mojokerto, pada bulan Maret 2024 prevelensi stunting berada di 1,96 persen. Angka tersebut turun, dibandingkan persentase Desember tahun lalu, yakni 2,04 persen. [tin/but] 

  • Pemkot Kediri Beri Pembekalan dan Periksa Kesehatan 300 Calon Jamaah Haji

    Pemkot Kediri Beri Pembekalan dan Periksa Kesehatan 300 Calon Jamaah Haji

    Kediri (beritajatim.com) – Pemkot Kediri terus menyiapkan pemberangkatan CJH (calon jemaah haji). Salah satunya dengan menyelenggarakan pembinaan yang diikuti 300 CJH tahun keberangkatan 2024. Kegiatan kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Kemenang dan Bagian Kesra ini digelar di salah satu hotel Kota Kediri, Rabu (24/4/2024).

    Terselenggaranya pembinaan calon jamaah haji ini bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada CJH Kota Kediri serta tercapainya kondisi kesehatan yang optimal agar calon jamaah haji dapat menunaikan ibadah dengan lancar baik menjelang keberangkatan, selama pelaksanaan hingga kepulangan.

    Melalui tayangan video, Pj Walikota Kediri Zanariah turut menyampaikan pesan untuk para calon jamaah haji Kota Kediri agar mempersiapkan kondisi jelang keberangkatan.

    “Ibadah haji bukan hanya ibadah spiritual namun juga melibatkan kekuatan fisik dan psikis. Oleh karena itu calon jamaah haji harus menjaga kesehatan dengan pola makan dan hidup sehat, membiasakan olah raga ringan setiap hari, melatih kesabaran dan persiapan lainnya,” ujarnya.

    “Semoga calon jamaah haji selalu diberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan dalam menjalankan setiap tahapan haji dan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dr Muh. Fajri Mubasysyir mengatakan sistem pemeriksaan haji untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya penentuan istithaah dilakukan oleh petugas haji, untuk tahun ini penentuan istithaah dilakukan melalui sistem https://siskohatkes.kemkes.go.id/.

    Sistem tersebut dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan RI sehingga petugas pemeriksa haji melakukan pemeriksaan dan penginputan melalui sistem aplikasi itu. Istithaah sendiri dijelaskan dr Fajri merupakan kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Sehingga, jemaah bisa menjalankan ibadah haji sesuai dengan syariat agama Islam.

    Selain itu, untuk tahun ini juga diberlakukan vaksin polio dan meningitis untuk calon jemaah haji. Hal ini menindaklanjuti adanya status kejadian luar biasa (KLB) di Jawa Timur sehingga diwajibkan untuk dilakukan vaksinasi tambahan.

    “Selamat dan doa yang terbaik kepada semua calon jemaah haji karena telah mengikuti rangkaian kegiatan pemeriksaan haji sehingga bisa memperoleh predikat istithaah. Sebanyak 300 jamaah haji yang sudah dinyatakan istithaah dan siap secara kesehatan untuk berangkat. Bagi jamaah haji yang belum melakukan vaksin secara tuntas dihimbau untuk segera vaksin,” ungkapnya.

    dr Fajri menambahkan, 35% dari calon jamaah haji Kota Kediri masa keberangkatan Tahun 2024 adalah usia lanjut. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim kesehatan Kota Kediri, sebanyak 74,30% calon jamaah haji memerlukan pendampingan baik obat maupun pendamping.

    Selain itu juga ditemukan pula beberapa penyakit pada calon jamaah haji seperti kolesterol, hipertensi, diabetes, kelemahan fisik karena faktor usia, obesitas, jantung koroner dan penyakit lain.

    “Ini perlu diwaspadai bersama, dan bagi calon jamaah haji yang memiliki riwayat penyakit diharapkan tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi anjuran dari dokter sehingga kesehatan tetap terjaga dan diberi kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji. Selain itu, calon jamaah haji juga harus mempersiapkan diri dengan menjaga pola makan, melakukan aktifitas fisik yang ringan sesuai kemampuan karena semua ibadah haji merupakan ibadah fisik,” pesannya.

    Ditemui usai mengikuti kegiatan, Zainal Abidin (58) salah satu calon jamaah haji menceritakan berbagai persiapan yang dilakukan. Diantaranya melakukan pemeriksaan kesehatan, melengkapi administrasi dan melakukan bimbingan haji.

    “Alhamdulillah setelah melakukan pemeriksaan kesehatan mendapat predikat istithaah dan mendapat nilai 100%. Sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kota Kediri dengan adanya sosialisasi ini, tentunya agar ibadah yang dilakukan selama di tanah suci berjalan lancar, selama di sana pastinya juga harus terus berkoordinasi dengan petugas Kemenag dan petugas kesehatan,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Agama dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Kediri. Sesuai jadwal, calon jamaah haji akan diberangkatkan ke tanah suci pada 1 Juni 2024 dan pulang ke tanah air pada 13 Juli 2024. [nm/suf]

  • 1.153 CJH Kloter Pertama Tuban Ikuti Bimbingan Manasik Haji

    1.153 CJH Kloter Pertama Tuban Ikuti Bimbingan Manasik Haji

    Tuban (beritajatim.com) – Sebanyak 1.153 Calon Jemaah Haji (CJH) kloter pertama Kabupaten Tuban mengikuti bimbingan manasik haji dari Kementerian Agama (Kemenag).

    Kepala Kemenag Tuban, Umi Kulsum mengatakan, tujuan manasik haji ini untuk memberikan penjelasan dan bimbingan sebelum berangkat ke Tanah Suci pada 13 Mei 2024 mendatang.

    “Ini kloter pertama ada 1.153 jemaah, nanti kloter kedua pada tanggal 1 mei 2024 yang Insya Allah akan dihadiri oleh Bupati Tuban,” ucap Umi Kulsum.

    Dari total jumlah tersebut, kata Umi Kulsum, terdapat 29 CJH lansia. Namun yang sudah melakukan pelunasan biaya haji baru ada 9 CJH lansia.

    Ada beberapa alasan 20 CJH lansia lain belum melakukan pelunasan. Seperti ada yang meninggal dunia, sakit, maupun terlalu lama diundur sehingga tidak melakukan pelunasan.

    “Sedangkan, untuk calon jemaah haji termuda ada di usia 19 tahun,” paparnya.

    Selain itu, pada 1 Mei 2024 mendatang, sebagai bagian dari persiapan, digelar pemantapan kepada 1.165 CJH dengan berbagai materi dari beberapa narasumber. Termasuk perwakilan dari pihak Kemenag, Dinkes P2KB Tuban, serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU).

    “Nantinya mereka juga akan melaksanakan praktik haji dan umrah secara bersamaan,” terang Umi.

    Sementara itu, salah-satu calon jemaah haji asal Desa Doromukti bernama Ali Muhtar ini mengaku senang setelah menunggu sejak 2011 akhirnya bisa terpanggil untuk menunaikan ibadah haji pada 2024.

    “Sebetulnya saya dijanjikan tahun 2019 berangkat, tapi karena Covid-19 jadi diundur dan alhamdulilah sekarang dipanggil untuk berangkat ke Tanah Suci,” ungkap Ali Muhtar. [ayu/beq]

  • Pemkot Kediri Sosialisasikan Penggunaan Kalender Elektronik

    Pemkot Kediri Sosialisasikan Penggunaan Kalender Elektronik

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan informatika hari ini menggelar Sosialisasi Migrasi Kalender dalam rangka tindak lanjut terhadap instruksi Pj Walikota Kediri untuk mengintegrasikan agenda tahunan seluruh OPD dalam satu calender event. Menurut Pj Walikota Kediri, saat ini Kota Kediri dinilai belum memiliki calender event yang dapat menampilkan daftar agenda kegiatan Pemkot Kediri dan dapat diakses masyarakat umum.

    “Tujuan kegiatan hari ini ialah untuk mensosialisasikan pembuatan calender event sesuai instruksi Pj Walikota Kediri, yang mana harapannya seluruh masyarakat umum dapat mengetahui agenda kegiatan Kota Kediri,” terang Apip Permana, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Senin (22/4/2024).

    Menurutnya, di samping untuk mengetahui kegiatan OPD, salah satu poin penting dalam pembuatan calender event ialah dapat mendatangkan wisatawan-wisatawan dari luar Kota Kediri untuk menyaksikan event pariwisata Kota Kediri. Maka dari itu, Dinas Kominfo selaku pilot project segera membuat google calendar dan mensosialisasikan kepada seluruh perwakilan masing-masing OPD hari ini.

    Sebelumnya, jelas Apip, pihaknya telah menyiapkan aplikasi kalender elektronik pada Nescot, akan tetapi agar lebih familiar pihaknya telah bergeser pada google calendar. “Nanti ke depannya pimpinan menghendaki aplikasi ini digunakan lebih masif, untuk itu kita ganti pakai Google Calendar,” ujarnya.

    Pemkot Kediri Sosialisasikan Penggunaan Kalender Elektronik

    Di samping memberikan pemahaman secara lisan kepada 40 peserta, Dinas Kominfo Kota Kediri juga menyediakan beberapa petugas yang akan membantu peserta pada saat praktik pengoperasian Google Calendar, terutama saat mengalami kendala.

    Dengan berlangsung kegiatan sosialisasi tersebut, Apip berharap agar ke depannya perencanaan event di Kota Kediri semakin terorganisir dengan baik, sehingga tidak hanya masyarakat akan tetapi antar OPD juga dapat saling mengakses kegiatan dalam satu tahun ke depan.

    Dalam kegiatan yang bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kota Kediri, Mei, perwakilan dari BPPKAD menilai gagasan pembuatan calender event ini merupakan terobosan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap event-event di Kota Kediri.

    “Menurut Saya ini bagus sekali supaya pimpinan maupun OPD lain bisa mengetahui kegiatan selama satu tahun walaupun mungkin bisa berubah tanggal menyesuaikan situasi dan kondisi tapi paling tidak kalau ada kalendernya bisa menata kegiatan dengan baik,” ucapnya.

    Usai mengikuti sosialisasi hari ini, Ia akan kembali melanjutkan memasukkan daftar kegiatan ke dalam Google Calendar yang telah disediakan. Di samping itu dirinya juga akan membuat laporan ke pimpinan supaya pengetahuan tentang google calender ini dapat dipahami secara masif oleh ASN lainnya. “Harapan Saya semua rencana yang terinput dalam calender event nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar,” tutupnya. [nm/ian]

  • Optimalkan Digitalisasi, Pemkab Mojokerto Evaluasi ETPD dan Persiapan Championship TP2DD

    Optimalkan Digitalisasi, Pemkab Mojokerto Evaluasi ETPD dan Persiapan Championship TP2DD

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam rangka mengoptimalkan digitalisasi di wilayah Bumi Majapahit, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menggelar rapat evaluasi tentang Elektronifikasi Pemerintah Daerah (ETPD) dan persiapan Championship (kejuaraan) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

    Rapat evaluasi yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto ini berlangsung di Smartroom Satya Bina Karya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Senin (22/4/2024). Turut dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (PPD) dilingkup Pemkab Mojokerto beserta Perwakilan dari Bank Jatim Cabang Mojokerto.

    Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini dalam arahanya mengungkapkan, untuk Championship TP2DD, para OPD terkait dianjurkan untuk membentuk tim pengarah sesuai dengan kriteria Championship TP2DD. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan OPD dalam menyetorkan data sehingga membuat laporan dapat lebih sesuai dan bervariatif.

    “Harus ada tim khusus yang memonitor input Championship ini. Kita buat yang semaksimal mungkin, kita buat paparan kita di Championship ini bervariasi dan betul-betul bisa memberikan informasi yang lengkap dan bervariasi, mungkin nanti tim inti TP2DD bisa membuat peta jalan. Nanti bisa lebih dirincikan tentang hal tersebut dan semua OPD yang melakukan pajak pembayaran kontribusi ini bisa melakukan semuanya,” jelasnya.

    Dalam laporan TP2DD, orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini menjelaskan, tentang transaksi atau pembelanjaan OPD harus terperinci, terutama tentang detil tunai atau cashless. Bupati mendorong para OPD penyumbang kontribusi pada PAD agar lebih memasifkan transaksi dengan cara Cashless. Selain menambah poin pada ETPD atau TP2DD, cashless juga bisa menjaga akuntabilitas OPD yang bersangkutan.

    “Laporan terkait uang yang masuk ke kas daerah yang merupakan sumber PAD, harus kita cek dan teliti persentasenya berapa. Dari masing-masing OPD pengampu harus kita monitoring. Jadi tidak hanya sesuai target tapi harus tahu persentase yang cashless berapa yang cash berapa. Untuk cashless saya rasa harus digalakkan, bisa seperti Dinkes di Puskesmas, jadi masyarakat yang belum bisa menggunakan cashless bisa dibantu untuk difasilitasi,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto, Mardiasih menjelaskan, bahwa terdapat langkah-langkah yang perlu disiapkan untuk mengikuti Championship TP2DD. Antara lain pertama, pemutakhiran data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua, penggunaan Kanal Digital utamanya Non QRIS.

    “Ketiga, memastikan bahwa transaksi non tunai betul-betul dilaksanakan dan disosialisasikan tak hanya pada wajib retribusi tapi ke petugas sampai dengan level bawah sebagai contoh pada Objek Wisata, Labkesda, dsb. Untuk Labkesda dan Puskesmas secara bertahap harus menggunakan Non Tunai baik melalui QRIS maupun e-Commerce,” terangnya.

    Diketahui, TP2DD sendiri adalah sebuah tim dengan upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi non tunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. [tin/kun]

  • Neo Baksos MAK, Versi Baru Mas PJ Sapa Warga Mojokerto

    Neo Baksos MAK, Versi Baru Mas PJ Sapa Warga Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sukses dengan program bakti sosial SENIN hingga JUMAT, Pejabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro luncurkan program ‘Neo Baksos MAK’. Seperti penyebutannya yang menggunakan kata ‘Neo’, ini adalah pembaruan dari program sebelumnya.

    “Seperti yang selalu saya tekankan, kita harus selalu berinovasi. Untuk versi kali ini, saya ingin menekankan bahwa menyapa masyarakat tidak harus melalui bakti sosial, menyalurkan bantuan. Tapi akan ada variasi kegiatan lainnya,” ungkapnya, Jumat (19/4/2024).

    Program tersebut diharapkan bisa lebih berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penanggung jawab program yakni Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabag Kesra dan berkolaborasi dengan OPD lainnya. Seperti Dinsos, Dikbud, Dinkes, Baznas, dan para Camat.

    “Jadi ini konsepnya seperti yang kemarin baru saja dilakukan. Ada aduan masuk terkait tumpukan sampah di TPS Benpas, lalu kita langsung turun, kerahkan untuk kasih solusi. Semoga pembaruan yang didasari dengan niat baik dan pengabdian tulus untuk masyarakat Kota Mojokerto ini bisa berjalan sesuai yang rencana,” harapnya.

    Serta benar-benar bisa berdampak, membawa perubahan yang lebih baik bagi Kota Mojokerto. Perlu diketahui, dalam program sebelumnya ada baksos SENIN hingga KAMIS dimana Mas Pj, sapaan akrab orang nomor satu di Mojokerto itu menyalurkan bantuan.

    Seperti sembako, bantuan makanan, perlengkapan sekolah untuk warga lansia, anak yatim, balita stunting, ibu hamil hingga difabel. Sementara baksos JUMAT diisi dengan kerja bakti membersihkan rumah ibadah, mulai dari mushola, masjid, hingga klenteng.

    Pada program ‘Neo Baksos MAK’ kali ini, Mas Pj akan memaksimalkan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Di hari Selasa, ada MAK yakni Mas Pj Antusias Kemaslahatan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan warga Kota Mojokerto.

    Kegiatan berupa penyaluran bantuan menyasar anak terlantar, fakir miskin dan terlantar. Berikutnya, di hari Rabu, ada MAK: Mas Pj Atasi Keluhan. Di mana Mas Pj akan turun langsung bersama Organisasi Perangkat Daerah (PD) terkait untuk mengatasi menindaklanjuti keluhan warga yang masuk di 8 kanal Sapa Mas Pj.

    8 kanan Sapa Mas Pj tersebit dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Jika tidak ada keluhan yang belum ditangani dalam suatu pekan, Mas Pj bersama OPD pengampu akan turun untuk meninjau dan melihat langsung progres dan respon dari masyarakat sekitar atas keluhan yang sudah ditangani.

    Sedangkan di hari Jumat, ada MAK : Mas Pj Atensi Kemajuan. Di hari tersebut, Mas Pj akan fokus untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan kebermanfaatan proyek Pemkot Mojokerto untuk masyarakat. Yakni dengan mengecek ketertiban waktu pelaksanaan.

    Administrasi serta manfaat dari semua pengadaan fisik dan non fisik, baik lelang maupun non lelang. [tin/ian]

  • Pasca Meluapnya DAS Regoyo, Warga Lumajang Evakuasi Mandiri

    Pasca Meluapnya DAS Regoyo, Warga Lumajang Evakuasi Mandiri

    Jakarta (beritajatim.com) – Sejumlah warga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur lakukan evakuasi mandiri ke tempat lebih aman pasca banjir lahar dingin Gunung Semeru. Banjir disebabkan meluapnya debit air Daerah Aliran Sungai (DAS) Regoyo hingga merendam permukiman warga pada Kamis (19/4) pukul 19.30 WIB.

    Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, luapan lahar dingin itu terjadi setelah hujan dengan itensitas sedang hingga tinggi melanda wilayah Gunung Semeru sejak sore hari. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang pada pukul 22.50 WIB.

    “Sebanyak 32 Kepala Keluarga (KK) mengungsi ke tempat lebih aman,” ujar Mujari.

    Dia menambahkan, tiga jembatan dilaporkan rusak akibat terjangan lahar dingin ini, yaitu Jembatan penghubung Desa Gondoruso dan Desa Bades di Kecamatan Pasirian dan Jembatan di Dusun Sumberbulus Desa Oro-oro Ombo di Kecamatan Pronojiwo serta Jembatan Jurangmangu di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko. Jalan Nasional Candipuro juga tergenang luapan lahar dingin.

    Dia memastikan, tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Lumajang dan tim gabungan langsung menuju lokasi tersebut guna melakukan assessment dan melakukan percepatan penanganan banjir lahar dingin tersebut. Selain itu pelayanan Kesehatan sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, BPBD Kabupaten Lumajang menurunkan satu unit perahu guna mempercepat proses evakuasi. Hingga kini tim gabungan masih berada di lokasi untuk melakukan monitoring.

    “Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau kepada pemerintah daerah setempat untuk melakukan langkah-langkah penanganan dengan melihat potensi curah hujan secara berkala dan memberikan informasi secara rutin bagi masyarakat yang berada di sekitar DAS Regoyo agar dapat meminimalisir dampak apabila banjir lahar dingin kembali terjadi,” katanya. [hen/aje]