Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • PJ Gubernur Jatim Kabulkan 12 Tuntutan Buruh Rayakan Mayday

    PJ Gubernur Jatim Kabulkan 12 Tuntutan Buruh Rayakan Mayday

    Surabaya (beritajatim.com) – PJ Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengabulkan 12 tuntutan buruh yang merayakan Mayday di depan Kantor Gubernur Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (01/05/2024).

    “Bahwa tuntutan yang teman-teman buruh sampaikan sesuai dengan visi-misi pemerintah untuk mensejahterakan kaum buruh. Hidup Buruh !,” teriak Adhy Karyono di hadapan puluhan ribu massa aksi.

    Adhy Karyono menjelaskan dari 12 tuntutan itu, sebagian butuh kebijakan dari pusat. Sehingga, pemprov Jawa Timur berkomitmen mewadahi buruh untuk mengawal tuntutan hingga ke pusat. Termasuk memfasilitasi pimpinan organisasi buruh untuk bertemu dengan presiden dan kementerian.

    “Termasuk kita memfasilitasi audiensi dengan pemerintah pusat. Apakah dengan Presiden, Menteri Ekonomi, dan Menkopolhukam,” imbuh Adhi Karyono.

    Pada mediasi dengan sejumlah stakeholder dan buruh, PJ Gubernur Jawa Timur membahas 12 tuntutan buruh secara rinci. Termasuk aturan bagi hasil di industri rokok. Menurut Adhy Karyono, jika bagi hasil dari industri rokok meningkat, otomatis kesejahteraan buruh bisa terpenuhi.

    “Karena bagi hasil rokok ini kalau dapatnya lebih besar, maka untuk kesejahteraan buruh bisa tercover semua. Untuk BPJS Kesehatan, kesejahteraan kerja, ataupun bansos bansos lain dan pemberdayaan karena untuk kebituhan dan keterampilannya,” tutur Adhy Karyono.

    Berikut 12 tuntutan buruh dalam aksi Mayday 2024;

    1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menampung dan akan meneruskan semua usulan yang disampaikan oleh Aliansi Gabungan Serikat Pekerja Jawa Timur (GASPER JATIM) yang bersifat Nasional ke Pemerintah Pusat (Tolak Omnibuslaw UU no6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Revisi Perpres No. 82 Tahun 2018, menolak kenaikan cukai rokok tahun 2025, peningkatan alokasi DBHCHT untuk pekerja minimal 10% (sepuluh persen), penolakan Kawasan Tanpa Rokok, Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

    2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memfasilitasi perwakilan GASPER JATIM untuk menyampaikan dan audensi langsung dengan Pemerintah Pusat yang pesertanya adalah perwakilan dari Pemerintah dan Perwakilan dari GASPER JATIM.

    3. Untuk Perwakilan yang audensi dengan BPJS Kesehatan Pusat diwakili olehJamkeswatch Jawa Timur dan beberapa perwakilan dari GASPER JATIM.

    4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana APBD Provinsi Jawa Timur untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Jawa Timur (sebagai jaring ketiga setelah kepesertaan Peserta Penerima Upah dan PBI Kabupaten/Kota).

    5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan mengakomodir usulan dari JamkesWatch – GASPER Jatim tentang Badan Pengawas Rumah Sakit

    6. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menerima usulan dan masukan terkait penambahan kuota serta pengawasan berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui program Afirmasi Anak Buruh sebesar minimal 5% (limapersen).

    7. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menerima usulan dari GASPER JATIM untuk mengevaluasi kinerja Pegawainya.

    8. Bahwa terkait usulan Peraturan Daerah tentang pesangon di Jawa Timur, akan dikomunikasikan terlebih dahulu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.

    9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur menerima usulan terkait penyediaan perumahan layak dan terjangkau untuk pekerja/buruh yang berada di dekat lokasi kawasan industri.

    10. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menerima usulan penyediaan transportasi layak dan murah diperuntukkan pekerja/buruh dalam bekerja di kawasan padat industri.

    11. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima usulan terkait penolakan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, untuk selanjutnya akan dikomunikasikan dengan DPRD Provinsi Jawa Timur.

    12. Usulan sebagaimana dimaksud pada poin poin diatas, akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ang/kun)

  • 3 OPD Tulungagung Kelola Aset Hibah dari KPK

    3 OPD Tulungagung Kelola Aset Hibah dari KPK

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pemkab Tulungagung menerima hibah aset milik tersangka KPK. Aset tersebut kini dikelola oleh 3 OPD setempat.

    Terdapat 7 bidang aset yang dihibahkan dengan nilai mencapai Rp 6,6 M. Pemkab sendiri telah menyiapkan sejumlah rencana untuk mengelola ketujuh aset tersebut.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, mengungkapkan sudah dilakukan rapat terkait OPD yang akan mengelola aset hibah dari KPK. Terdapat 3 OPD yang akan mengelola hibah tersebut.

    Mereka adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian. “Nantinya ketujuh aset hibah ini akan dikelola oleh 3 OPD tersebut,” ujarnya, Rabu (1/5/2024).

    Terdapat sejumlah rencana dalam pengelolaan aset tersebut. Beberapa diantaranya digunakan untuk membangun Puskesmas pembantu, rumah singgah atau shelter Dinas Sosial dan lahan perkembangan perkebunan yang akan dikelola Dinas Pertanian.

    “Perencanaan sudah ada beberapa yang jelas untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” tuturnya.

    Sebelumnya KPK menghibahkan sejumlah aset yang disita ke Pemkab Tulungagung. Aset yang dihibahkan oleh KPK tersebut berada di beberapa titik. Diantaranya di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru dan di Desa Jeli Kecamatan Karangrejo.

    Aset tersebut diketahui milik mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan mantan Kepala Dinas PUPR Sutrisno. Keduanya terjerat oleh KPK pada tahun 2018 lalu. [nm/kun]

  • Kampung KB Kanjeng Djimat Mojokerto Wakili Jatim Lomba KB Nasional

    Kampung KB Kanjeng Djimat Mojokerto Wakili Jatim Lomba KB Nasional

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menjadi juara 1 lomba penguatan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) kategori Kota se-Jawa Timur tahun 2024, Kampung KB Kanjeng Djimat Kelurahan Surodinawan, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto menjadi wakil provinsi Jawa Timur melaju ke tingkat nasional.

    Berdasarkan surat dari BKKBN Nomor 0757/KK.01/D4/2024 tanggal 24 April 2024 Kampung KB Kanjeng Djimat Kelurahan Surodinawan dinyatakan lolos dalam seleksi website dan berlanjut untuk tahap wawancara yang dilakukan secara daring. Pejabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro mengapresiasi atas prestasi tersebut.

    “Kelurahan Sorodinawan telah memberikan yang terbaik. Tetap tenang dan perbanyak baca salawat, semoga Kampung KB Kanjeng Djimat bisa menjadi juara,” ungkapnya di Aula Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesP2KB) Kota Mojokerto.

    Sementara itu, Lurah Surodinawan Masyqirom Masychur Wahid memaparkan kondisi Kampung KB Kanjeng Djimat. Keberhasilan tersebut tak lepas dari sinergi masyarakat bersama seluruh stakeholder. Menurutnya, ada dampak nyata dengan adanya Kampung KB Kanjeng Djimat di Kelurahan Surodinawan.

    “Kampung KB mampu menurunkan angka stunting secara bertahap, dari 9 anak stunting pada 2021 menjadi 7 di tahun 2022 dan terus menurun menjadi 4 anak pada 2023. Demikian dengan angka kematian ibu dan anak, selama 2022-2023 tidak ada ibu dan bayi yang meninnggal,” terangnya.

    Melalui kampung KB, lanjut Lurah, perekonomian warga juga semakin meningkat melalui UPPKA. Keluarga miskin penerima bantuan juga mengalami penurunan dari 555 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2022 turun menjadi 475 KPM pada 2023. Keberhasilan suatu program tentu tak lepas dari adanya inovasi.

    “Inovasi yang telah dilaksanakan diantaranya aplikasi PAKSURO (Pemantauan Anak Stunting Kelurahan Surodinawan) yang telah terintegrasi dengan aplikasi Gayatri DinkesP2KB Kota Mojokerto, SUKET PLANO (Surat Keterangan Pelayanan Online), TIGER BANTING SIBURUK (Tim Gerak Cepat Berantas Stunting dan Gizi Buruk,” jelasnya.

    Selain itu, ada JUM’AT BERANTING (Jum’at Berkah Untuk Anak Stunting) dan KELIR CANTIK’S (Kelas Ibu Hamil, Remaja dan Calon Pengantin). Sebelum mengikuti Lomba KB tingkat nasional tahun 2024, Kelurahan Surodinawan telah meraih juara II Posyandu Bangga Kencana Provinsi Jawa Timur tahun 2023, Juara I kampung Keluarga Berkualitas Provinsi Jawa Timur tahun 2024.

    Dan Juara I Kader IMP Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Dalam seleksi Kampung KB Berkualitas tingkat kota di Regional 1 Kota Mojokerto akan bersaing dengan Kota Jakarta Timur, Kota Depok, Kota Tanjung Pinang dan Kota Metro. [tin/ian]

  • Bupati Mojokerto Minta PPPK Terapkan Cote Value BerAKHLAK

    Bupati Mojokerto Minta PPPK Terapkan Cote Value BerAKHLAK

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menekankan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru saja menerima surat keputusan (SK) pengangkatan untuk selalu memperhatikan dan menerapkan core value BerAKHLAK serta tiga komitmen ASN dalam setiap melaksanakan kerjanya sebagai ASN di Kabupaten Mojokerto.

    Hal tersebut disampaikan Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto saat menggelar pembekalan bagi para PPPK. Pembekalan PPPK yang berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Pembekalan tersebut diharapkan bisa sebagai pedoman PPPK untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka.

    Bupati menjelaskan, core value BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi suatu nilai dasar dan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai ASN. “Berorientasi pada pelayanan, jadi harus tahu siapa yang dilayani dan bagaimana maunya, jadi harus sabar dan ikhlas dalam melayani,” jelasnya.

    Bupati menyebutkan terkait core value Akuntabel, yang mana dalam melaksanakan tugasnya para ASN ini harus dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya dan juga dapat menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Menurutnya, dengan core value harmonis yang berarti sesama ASN harus dapat membangun rasa saling peduli, saling menolong, dan bertoleransi dengan perbedaan.

    “Jadi anda semuanya ini harus tahu beban kerjanya itu apa, apa yang harus dilakukan jadi lakukan sesuai standar yang harus dilakukan. Jadi ini hubungannya dengan teman sendiri, sesama ASN harus bekerja sama dengan kepedulian, saling menguatkan, saling menolong. Tidak hanya satu instansi, atau satu sekolah atau puskesmas saja,” katanya.

    Sehingga dalam satu lingkungan dinas kesehatan maupun dinas pendidikan, bahkan juga antar dinas harus harmonis. Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto juga menjelaskan, nilai dasar Loyal yang mana hal ini berhubungan dengan loyal kepada kepentingan bangsa dan negara.

    “Jadi para ASN ini dituntut loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah, kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara,” jelasnya.

    Selanjutnya, adalah adaptif yang menggambarkan bahwa ASN ini harus siap menghadapi maupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Bupati juga menjelaskan terkait core value terakhir adalah Kolaboratif, yang mana dalam menjalankan tugasnya sesama ASN harus saling bersinergi dan bekerjasama.

    “Jadi ASN ini dituntut adaptif, kalau ada perubahan maka itu biasa, supaya kita bisa cepat mengikuti perubahan maka harus bisa punya kreasi dan inovasi. Integritas ini yang paling utama bagi saya, jadi integritas ini melakukan segala sesuatu kebaikan dan komitmen terhadap masyarakat dan pemerintah maupun bangsa negara itu dari dalam diri kita sendiri tanpa paksaan dari luar,” ujarnya.

    Selain itu, Bupati menyampaikan bahwa Ia ingin setiap ASN di Kabupaten Mojokerto memiliki tiga komitmen dalam mengemban tugasnya sebagai ASN, yaitu integritas, profesional, serta pengabdian. Diakhir arahannya, Bupati menyampaikan harapannya para PPPK yang telah diangkat agar selalu profesional dalam menjalankan tugasnya.

    “Semuanya pasti bisa BerAKHLAK, semuanya pasti bisa profesional, dan mari kita jadikan ini sebagai pengabdian kita, investasi untuk kita kelak,” pungkasnya didampingi Kepala BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tatang Marhaendrata, Sekretaris BKPSDM, serta Pemimpin Bank Jatim Cabang Mojokerto. [tin/but]

  • Pj Bupati Magetan Hergunadi Lantik 1.432 PPPK 

    Pj Bupati Magetan Hergunadi Lantik 1.432 PPPK 

    Magetan (beritajatim com) – Sebanyak 1.432 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Magetan dilantik dan mengambil sumpah serta menerima Surat Kerja (SK) di Gor Ki Mageti, Selasa (30/4/2024). Mereka dilantik dalam acara yang meriah dengan mengenakan pakaian adat Nusantara.

    Pj Bupati Magetan Hergunadi dalam sambutannya mengatakan bahwa PPPK ini berasal dari hasil seleksi PPPK jabatan fungsional Guru, Tenaga Kesehatan dan Teknis formasi tahun 2023.

    “Mereka diangkat berdasarkan profesionalisme dan pengalaman, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi OPD masing-masing,” ujarnya.

    Hergunadi merinci, dari total 1.432 peserta yang menerima SK PPPK tersebut, 1.128 orang adalah tenaga guru, 206 orang tenaga kesehatan, dan 98 orang tenaga teknis.

    Tenaga guru akan ditempatkan di lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora), tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dan RSUD dr Sayidiman, dan tenaga teknis di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Magetan.

    “Saya mengingatkan para PPPK yang baru dilantik agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Sebagai ASN, para PPPK harus melayani masyarakat dengan baik,” kata mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu.

    Dia juga mengingatkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Hergunadi menambahkan bahwa pengenakan pakaian adat dalam acara pelantikan ini menunjukkan tugas awal para PPPK untuk mengabdi pada bangsa dan masyarakat.

    “Dengan mengenakan pakaian adat ini, PPPK harus merawat kebhinekaan,” ujarnya.

    Terkait permasalahan honorer, Hergunadi mengatakan bahwa hal itu belum bisa teratasi tahun ini. “Namun, kami optimis bahwa permasalahan ini bisa selesai di tahun 2025,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa di tahun 2025 nanti, untuk non ASN akan ada kebijakan PPPK dan paruh waktu, dan diisikan apabila ada yang pensiun. “Kita optimis tahun depan permasalahan Non ASN ini bisa selesai,” pungkasnya. [fiq/but]

  • Momen Peringatan Hari Posyandu, Dinkes Tuban Fokuskan Program ILP

    Momen Peringatan Hari Posyandu, Dinkes Tuban Fokuskan Program ILP

    Tuban (beritajatim.com) – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Tuban fokuskan progam posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dalam momen peringatan Hari Posyandu Nasional 2024.

    Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melalui Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinkes Tuban Ike Mariana mengatakan, peringatan hari posyandu ada kegiatan khusus yakni ILP dengan konsep yang berbeda dari sebelumnya.

    “Kita fokusnya melayani semua siklus hidup mulai dari balita hingga lansia,” terang Ike Mariana.

    Menurutnya, program tersebut rencananya akan direalisasikan pada tahun ini di seluruh Dusun yang tersebar di wilayah Tuban.

    Sebab, posyandu yang dikenal di masyarakat hanya melayani balita dan ibu hamil saja, padahal untuk saat ini semua bisa terlayani.

    “Jadi sesuai progam Kementerian Kesehatan tentang transformasi layanan primer, salah-satunya adalah Integrasi Layanan Primer di posyandu,” terang Ike sapanya.\

    Selain itu, untuk layanan program tersebut sebetulnya saling terintegrasi antara posyandu, puskesmas pembantu (pustu) dan puskesmas. Sedangkan, untuk pembedanya, pelayanan di posyandu hanyalah pelayanan screening atau deteksi awal saja, dan apabila diperlukan tindak lanjut maka akan dilakukan rujukan ke puskesmas.

    Kemudian, untuk rencananya kepengurusan kader posyandu ini akan diadakan secara terpusat di Kabupaten Tuban dengan membawahi setiap posyandu di setiap Dusun.

    “Harapannya, ketika ada masalah sekecil apapun di lingkungan masyarakat itu bisa terdeteksi dan ditindak lanjuti,” tutup Ike. [ayu/ted]

  • Bayi Laki-laki Baru Lahir Dibuang ke Kebun Warga.

    Bayi Laki-laki Baru Lahir Dibuang ke Kebun Warga.

    Blitar (beritajatim.com) – Bayi laki-laki yang baru dilahirkan dibuang di area perkebunan warga Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, Selasa (30/04/24) pagi. Saat ditemukan pertama kali bayi tersebut dibungkus kain dan berada di dalam kardus.

    Diduga bayi tersebut dilempar dari jalan oleh orang tuanya, karena pekarangan tersebut memiliki pagar yang cukup tinggi. Meski dilempar sang bayi tidak mengalami luka yang serius.

    “Kondisi bayi sehat ini tadi sudah hadir kita vaksin hepatitis dan vitamin diberi susu bayi sementara sedang lapor ke Dinkes. Luka dikit ada goresan tidak berbahaya,” kata Kepala UPT Puskesmas Sukorejo, Wisma Yuniar, Selasa (30/04/24).

    Saat ditemukan bayi laki-laki tersebut dalam keadaan kedinginan. Bayi tersebut juga penuh tanah.

    Oleh warga bayi tersebut langsung dibawa ke Puskesmas Sukorejo, Blitar. Bayi laki-laki tersebut langsung diberikan perawatan medis agar kondisinya segera normal.

    “UGD Puskesmas sukorejo kondisi kotor ditemukan di semak semak , dibersihkan di rawat td sudah diukur tinggi badan 50.5 bb 30.1 umur shari baru dilahirkan prediksi,” bebernya.

    Polres Blitar pun langsung mencari pelaku pembuangan bayi tersebut. Dari penyelidikan sementara, polisi menduga bahwa bayi tersebut baru saja dilahirkan.

    “Ini masih kami dalami dan selidiki untuk menemukan siapa pelaku pembuangan bayi laki-laki tersebut,” kata AKP Subechi, Kapolsek Sukorejo. [owi/aje]

  • Satpol PP Amankan Copet Beraksi di Nobar Balai Kota Surabaya

    Satpol PP Amankan Copet Beraksi di Nobar Balai Kota Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Satpol PP yang berjaga di tengah acara nonton bareng (nobar) Piala Asia U23 2024 antara Timnas Indonesia vs Uzbekistan di Balai Kota Surabaya mengamankan satu orang pemuda yang diduga melakukan aksi pencopetan.

    Hendrik anggota Satpol PP Surabaya yang pertama kali mengetahui aksi pencopetan itu mengatakan bahwa ia sudah mencurigai pemuda laki-laki yang belum diketahui identitasnya itu sejak mengikuti salah satu penonton. pelaku disebut tampak tidak fokus melihat pertandingan.

    “Saya lihat pelaku dari tadi membuntuti korban, kemudian merogoh-rogoh (barang milik) korban,” ungkap Hendrik.

    Setelah itu, Hendrik meneriaki pemuda yang tertangkap basah melakukan pencopetan. Pemuda itu lantas kabur. Beruntung, anggota Satpol PP yang lainnya sigap dan langsung menangkap pemuda itu.

    Sementara itu, Sela perempuan yang menjadi korban pencopetan mengaku tidak mengetahui jika dirinya sudah diikuti. Ia juga tidak merasa bahwa terduga pelaku sudah berhasil merogoh tas selempangnya.

    “Alhamdulillah barang saya tidak jadi kecopetan. Terimakasih Satpol PP,” kata Sela.

    Sementara itu, Kasatpol PP Surabaya M.Fikser membenarkan anggotanya mengamankan 1 pemuda yang diduga menjadi pelaku pencopetan. Kini terduga pelaku telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

    “Ya tadi langsung himbau lewat MC memperhatikan barang bawaanya untuk ekstra hati-hati dan jangan sampai anak kecil hilang dari jangkauan orang tua,” kata Fikser.

    Fikser mengatakan pihaknya telah memprediksi akan ada aksi kriminal di tengah-tengah massa yang besar. Sehingga, ia sudah memerintahkan anggotanya untuk menyusup diantara kerumunan masyarakat.

    “Kalau Satpol PP ada 427 personil dari dishub pun juga ada. Dari kodim selatan 30, Polrestabes 100, Satpol 427, BPBD 30, bakesbang 30, Damkar 20, Dinkes 30, Dishub 160, protokol 30 Area taman surya sampai didalam,” pungkas Fikser. (ang/ian)

  • PJ Wali Kota Kediri Beri Arahan Workshop Update Tatalaksana TBC SO dan TBC RO

    PJ Wali Kota Kediri Beri Arahan Workshop Update Tatalaksana TBC SO dan TBC RO

    Kediri (beritajatim.com) – PJ Wali Kota Kediri Zanariah memberikan arahan dalam Workshop Update Tatalaksana Tuberkulosis (TBC) Sensitif Obat (SO) dan TBC Resisten Obat (RO) bagi tenaga kesehatan di Kota Kediri, yang diselenggarakan di Hotel Lotus Garden, Senin (29/4/2024).

    Workshop ini diisi oleh narasumber Prof. Dr. Soedarsono, dr., Sp. P(K) dari Fakultas Kedokteran Universitas Hangtuah Surabaya dan dr. Retno Asih Setyaningrum, dr., Sp.A (K) dari RSUD Dr. Soetomo serta dr. Palmalina Anggita dari RS Muhammadiyah Kota Kediri.

    Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan serius. Terlebih Indonesia menjadi peringkat 2 sebagai negara dengan beban TBC tertinggi di dunia.

    Di Kota Kediri, PJ Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa ada 1380 kasus TBC Sensitif Obat dan 40 TBC Resisten Obat, menurut data Dinas Kesehatan.

    “Angka kasus tersebut termasuk yang tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini disebabkan oleh pengobatan yang tidak konsisten, sehingga bakteri penyebab TBC Mycobacterium Tuberculosis menjadi kebal terhadap obat-obatan,” ucapnya.

    Arahan PJ Wali Kota Kediri pada Workshop Update Tatalaksana TBC SO dan TBC RO

    Zanariah menambahkan bahwa sejauh ini tantangan dalam penanganan tuberkulosis adalah tingginya angka putus pengobatan. Hal itu dikarenakan beberapa hal terutama adanya durasi pengobatan yang cukup lama yaitu minimal enam bulan, adanya efek samping obat, kesulitan akses, masalah ekonomi dan juga stigma negatif.

    Upaya pemberantasan Tuberkulosis terus dilakukan pemerintah. PJ Wali Kota Kediri mengingatkan agar setiap fasilitas kesehatan yang menemukan kasus Tuberkulosis wajib melaporkan ke Dinas Kesehatan dan mencatat di sistem informasi Tuberkulosis.

    “Maka dari itu, seluruh tenaga kesehatan untuk saling bersinergi mencapai target eliminasi TBC tahun 2030. Karena tenaga kesehatan merupakan ujung tombak dalam penanganan tuberkulosis ini,” tambahnya.

    Di akhir sambutannya, PJ Wali Kota Kediri berharap adanya workshop ini para tenaga kesehatan bisa memahami update penanganan program TBC yang berubah begitu cepat.

    Selain itu bisa meningkatkan kompetensi sumber daya tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan program TBC di seluruh fasilitas kesehatan di Kota Kediri.

    “Semoga dengan ikhtiar ini, kasus TBC di Kota Kediri semakin berkurang, sehingga derajat kesehatan masyarakat juga terus meningkat,” tutupnya.

    Turut hadir dalam acara ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Muhammad Fajri, dan peserta workshop yakni Kepala Puskesmas se-Kota Kediri, dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, apoteker dan farmasi. [nm/but]

  • Ini Impian Program Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo

    Ini Impian Program Fatayat NU Kabupaten Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Fatayat NU Kab. Sidoarjo akan terus konsentrasi dan membantu penanganan stunting yang kini terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

    Ungkapan itu disampaikan Ketua Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kab. Sidoarjo Dzurrotun Nafisah. “Penanganan stunting harus terus digalakkan dan harus ditangani sampai tuntas,” ucapnya usai pelantikan kepengurusan nya masa khidmat 2023-2028 di Pendopo Delta Wibawa Kab. Sidoarjo Minggu (28/4/2024).

    Dia menambahkan, kerjasama dengan Dinkes Kab. Sidoarjo dalam penanganan stunting bagian dari program Fatayat NU  untuk saat ini sampai kedepannya. “Penanganan stunting membutuhkan peran banyak pihak dalam menanganinya. Mulai dari masyarakat sendiri maupun elemen masyarakat yang ada,” sebut Ning Nafis sapaan akrapnya.

    Selain dalam bidang kesehatan program lainnya yang tetap akan terus dilakukan yakni bidang advokasi melakukan pendampingan kepada perempuan dan anak.

    Prosesi pelantikan PC Fatayat NU Kab. Sidoarjo masa khidmat 2023-2028

    Masih menurut Ning Nafis, program lainnya yang diimpikan oleh Fatayat NU untuk kesuksesannya, yakni bidang dakwah dan bisa menguasai media seperti tokoh-tokoh yang sudah viral dakwahnya.

    “Banyak teman-teman Fatayat NU yang lulusan pesantren dan dakwahnya luar biasa. Enak didengar dan gampang difahami ceramah yang disampaikan, atau kajian kitab kuning yang sampaikan  kepada santri-santrinya dan lain sebagainya,” imbuhnya.

    Untuk pelantikan pengurus PC Fatayat NU Kab. Sidoarjo, PW Fatayat NU Jawa Timur, Ketua PCNU Kab. Sidoarjo KH Zainal Abidin, Ketua DPRD Kab. Sidoarjo H. Usman, Sekda Kab. Sidoarjo Fenny Apridawati dan tamu undangan lainnya. [isa/aje]