Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Dana Cukai Tembakau Rp1,6 M Sulap Rupa 4 Faskes di Pesisir Blitar

    Dana Cukai Tembakau Rp1,6 M Sulap Rupa 4 Faskes di Pesisir Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar terus mengebut pembangunan dan peningkatan empat fasilitas kesehatan (faskes) di wilayahnya. Hingga pertengahan November 2025, progres proyek yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) ini dilaporkan telah mencapai 60 hingga 90 persen.

    Dinkes Kabupaten Blitar optimis seluruh pekerjaan infrastruktur kesehatan ini akan tuntas sebelum tahun berganti, guna mempercepat akses layanan bagi masyarakat pedesaan. Adapun 4 proyek strategis senilai total Rp1,6 miliar ini meliputi pembangunan baru Puskesmas Pembantu (Pustu) Tumpak Kepuh di Kecamatan Bakung, renovasi fasilitas kesehatan di Pustu Kaulon, Kecamatan Sutojayan, renovasi Pustu Midodareni serta renovasi Puskesmas Suruhwadang, Kecamatan Kademangan.

    Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto, memastikan pekerjaan di empat lokasi tersebut berjalan sesuai rencana. Muhdianto menargetkan seluruh pembangunan dan renovasi selesai sebelum tutup tahun 2025.

    “Insya Allah nanti sebelum akhir tahun sudah selesai semuanya. Baik yang pembangunan ataupun yang perbaikan atau renovasi,” ujar Muhdianto, Sabtu (15/11/2025).

    Muhdianto menegaskan, seluruh proses pembangunan dan renovasi dilakukan sesuai ketentuan agar hasilnya optimal dan tepat waktu. Menurutnya, percepatan penyelesaian proyek ini akan berdampak langsung pada peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat.

    Alokasi DBHCHT di bidang kesehatan sangat vital, terutama untuk menyentuh wilayah yang membutuhkan penguatan infrastruktur. Sehingga diharapkan dengan adanya renovasi ini fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Blitar menjadi lebih baik lagi.

    “Melalui anggaran DBHCHT, secara tidak langsung bisa memperkuat infrastruktur kesehatan di wilayah pedesaan. Kami berharap ada keberlanjutan dukungan anggaran DBHCHT untuk di bidang kesehatan,” jelasnya.

    Tahun ini, Dinkes Kabupaten Blitar secara spesifik memanfaatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp1,6 miliar untuk empat proyek fisik tersebut.

    “Tahun ini, kami melalui DBHCHT mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1,6 miliar dan dimanfaatkan untuk pembangunan satu Puskesmas Pembantu dan perbaikan di tiga Puskesmas (dan Pustu) lainnya,” pungkas Muhdianto. [owi/beq]

  • Musim Haji 1447 Hijriah, Kuota JCH Pamekasan Bertambah Jadi 1.200 Orang

    Musim Haji 1447 Hijriah, Kuota JCH Pamekasan Bertambah Jadi 1.200 Orang

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, memastikan jemaah calon haji (JCH) pada musim Haji 1447 Hijriah tercatat sebanyak 1.200 orang, dan sebanyak 289 jemaah di antaranya merupakan jemaah dengan status lanjut usia alias lansia.

    “Berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, formulasi pembagian kuota haji tidak lagi menggunakan format rasio 1:1.000 penduduk muslim. Tetapi didasarkan pada daftar tunggu alias waiting list,” kata Kasi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan, Abdul Halim, Sabtu (15/11/2025).

    Dengan perubahan tersebut, Jawa Timur memperoleh tambahan kuota sekitar 7.000 orang dari sebelumnya 35.000 menjadi 42.000 jemaah. “Perubahan sistem ini sangat menguntungkan Jawa Timur, termasuk Pamekasan, karena mempercepat giliran keberangkatan jemaah yang sudah lama menunggu,” ungkapnya.

    “Pada musim haji tahun lalu, total JCH Pamekasan tercatat sebanyak 1.049 orang. Sehingga ada tambahan kuota sebanyak 151 orang untuk musim haji 2026 atau lebih banyak dibanding musim haji sebelumnya,” sambung Abdul Halim.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga mulai mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan Ibadah Haji 1447 Hijriah. Di antaranya tahapan penting berupa proses pelunasan biaya haji yang dijadwalkan mulai dilakukan pada 19 November 2025 mendatang.

    “Sejak beberapa bulan terakhir, kami sudah melakukan verifikasi data jemaah hingga pemeriksaan kesehatan yang kini sudah mencapai sekitar 90 persen. Target kami dalam beberapa hari kedepan, bisa tuntas 100 persen sebelum pelunasan dibuka,” jelasnya.

    Bahkan sejak 10 November 2025, proses pemeriksaan kesehatan (istitha’ah) bagi para calon jemaah haji juga sudah mulai dilakukan. Terlebih tahapan tersebut menjadi syarat wajib bagi para calon jemaah yang hendak melunasi biaya haji.

    “Status istitha’ah ini penting karena menyangkut kemampuan fisik dan kesehatan jemaah, sehingga kami selalu mengingatkan agar jemaah selalu menjaga pola makan, tidur, dan rutin berolahraga supaya tetap prima menjelang keberangkatan,” imbaunya.

    Selain itu pihaknya juga melakukan koordinasi lintas sektor, di antaranya bersama DPRD, pihak perbankan, Dinas Kesehatan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), termasuk penandatanganan kerjasama dengan Imigrasi Kelas II Pamekasan untuk kelancaran dokumen perjalanan.

    “Artinya semua persiapan itu dilakukan agar calon jemaah haji dari Pamekasan dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan lancar, sebab kami ingin memastikan tidak hanya aspek administrasi dan keuangan yang siap, tapi juga fisik dan mental jemaah benar-benar matang sebelum berangkat ke Tanah Suci,” pungkasnya. [pin/ian]

  • 5 Hal Diketahui soal Puluhan Siswa Keracunan MBG di Kota Bogor

    5 Hal Diketahui soal Puluhan Siswa Keracunan MBG di Kota Bogor

    Jakarta –

    Kasus keracunan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Ada puluhan siswa yang menjadi korban.

    Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor Herry Karnadi mengatakan peristiwa itu terjadi kemarin (14/11). para siswa mengalami mual, pusing, hingga muntah usai menyantap menu MBG.

    Berikut sejumlah hal yang diketahui terkait kasus keracunan menu MBG di Bogor:

    1. 50 Siswa

    Sebanyak 50 siswa SD dan SMA mengalami keracunan. Mereka langsung dilarikan ke beberapa puskesmas begitu keracunan.

    “Yang keracunan tadi hitungan dokter itu ada 50 (siswa) totalnya, dari beberapa SD dan satu SMA, total 50 siswa,” kata Herry.

    Herry mengatakan sebagian besar siswa telah dipulangkan. Dia menyebut masih ada seorang siswa yang dirujuk ke rumah sakit.

    2. Bau Tak Sedap

    Seorang guru sempat mencium bau tak sedap di menu MBG yang dikonsumsi para siswa. Menunya yakni ayam bakar.

    “Pas saya buka menunya, ada yang ayam bakar, sebagian ayam goreng. Saya makan yang ayam bakar. Awalnya memang biasa saja, tapi pas mau habis itu kok yang bagian paling bawah itu (daging) langsung kecium bau-bau bangkainya,” kata guru sekaligus Satgas Pelajar SMK PUI, Rangga Putra, saat ditemui di Puskesmas Bondongan.

    Foto: Puluhan siswa diduga keracunan usai mengkomsumsi MBG di Kota Bogor. Salah satu guru mengungkap ada bau tak sedap di menu MBG yang dikomsumsi para siswa. (M Sholihin/detikcom)

    Rangga merupakan guru yang bertugas mencicipi menu MBG sebelum dibagikan ke siswa di SMK PUI. Rangga juga sempat mengalami mual hingga radang tenggorokan sekitar 20 menit setelah menyantap menu MBG.

    “Setelah makan itu, memang saya juga lemas, perut kerasa keram, sama bagian radang tenggorokan langsung berasa, sama pusing. Langsung saya ambil tindakan sendiri. Saya minum susu tiga kaleng, karena saya lihat juga banyak anak-anak yang ngeluh, kan kasihan juga. Kita kan harus tetap bantu mereka,” kata Rangga.

    “Saya lihat ada yang tergeletak, pingsan. Itu kondisinya kan setelah salat Jumat, jadi ada beberapa yang langsung kerasa di situ. Awalnya satu, terus nambah satu, nambah lagi. Makanya kita respons cepat, langsung panggil ambulans, bawa anak-anak ke puskesmas untuk penanganan langsung, yang dekat sini,” imbuhnya.

    Hal serupa diungkap salah satu siswa SMK PUI bernama Anisa. Ia merasakan mual hingga pusing sekitar 30 menit setelah menyantap menu MBG.

    “Setengah jam sesudah makan, itu kerasa pusing, enek (mual). Temen-temen juga semua kerasa, ada yang pingsan ada, yang muntah ada, panik semua. Nggak kelas kita aja, yang adik kelas juga ada yang pingsan, dibawa ke rumah sakit. Ada yang ke (RS) Ummi, ke (RS) Melania,” kata Anisa.

    3. Dapur MBG Klaim Sesuai SOP

    Dapur MBG yang menyediakan menu tersebut, SPPG Batu Tulis, buka suara. Mereka mengklaim menu yang disajikan sudah sesuai standar.

    “Kami di dalam melaksanakan kegiatan, kami mempunyai SOP yang sudah kami jalankan. Karena apa? Karena kami mengikuti prosedur SOP. Jadi kalau secara kebersihan, terus fresh-nya bahan baku, kami lakukan semua,” kata Legal Hukum SPPG Batu Tulis Agus Murianto ditemui di Puskesmas Bondongan.

    “Kalau menu secara pasti kami tidak ikut teknis, kebetulan kami legal perusahaan, tetapi pada prinsipnya bahan-bahan yang kami peroleh sebenarnya adalah bahan-bahan yang sangat-sangat fresh. Maka hari ini kami belum bisa menjawab penyebabnya apa,” imbuhnya.

    Agus menambahkan, dia atasnama SPPG Batutulis menyampaikan permohonan maaf. Pihak SPPG akan menanggung biaya pengobatan siswa diduga alami keracunan.

    “Yang pertama saya atas nama dapur SPPG menyampaikan permohonan maaf, itu yang terpenting. Yang kedua, sama sekali kami tidak punya niat sedikitpun untuk membuat masakan yang kami duga menyebabkan peristiwa ini,” kata Agus.

    4. BGN Investigasi

    Kasus ini menjadi perhatian serius Badan Gizi Nasional (BGN). BGN bakal menyelidiki kasus keracunan ini.

    “Saya sudah dapat laporannya. Kejadian yang disesalkan dan membuat prihatin,” kata Kepala BGN Dadan ketika dihubungi wartawan.

    Dadan menyebut, akan melakukan langkah-langkah penanganan. Investigasi akan dilakukan secara detail terkait kejadian tersebut.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

    “Kita investigasi detil yang terjadi,” kata Dadan.

    5. Belum Bersertifikat

    Ada fakta mengejutkan yang diungkap oleh Walikota Bogor Dedie A Rachim. Ia menyebut SPPG Batutulis belum memiliki sertifikat.

    “Saya prihatin, mudah-mudahan tidak terjadi lagi manakala semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinkes,” kata Dedie kepada wartawan.

    “Nah, kebetulan yang tadi terjadi adalah SPPG yang baru dan belum mempunyai SLHS. Rencananya baru besok mau dilakukan pelatihan,” imbuhnya.

    Dedie menyebut, saat ini Dinas Kesehatan sudah menindaklanjuti dan melakukan pengujian sample makanan untuk mengetahui penyebab keracunan. Dia berharap SPPG tidak mengabaikan aturan yang berdampak buruk bagi siswa.

    Halaman 2 dari 4

    (isa/isa)

  • Pelunasan Biaya Haji di Pamekasan Dimulai Kapan? Berikut Penjelasannya

    Pelunasan Biaya Haji di Pamekasan Dimulai Kapan? Berikut Penjelasannya

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, mulai mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan Ibadah Haji 1447 H atau 2026. Di antaranya tahapan penting berupa proses pelunasan biaya haji yang dijadwalkan mulai 19 November 2025 mendatang.

    “Sejak beberapa bulan terakhir, kami sudah melakukan verifikasi data jemaah hingga pemeriksaan kesehatan yang kini sudah mencapai sekitar 90 persen. Target kami dalam beberapa hari kedepan, bisa tuntas 100 persen sebelum pelunasan dibuka,” kata Kasi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan, Abdul Halim, Jum’at (14/11/2025).

    Bahkan sejak 10 November 2025, proses pemeriksaan kesehatan (istitha’ah) bagi para calon jemaah haji juga sudah mulai dilakukan. Terlebih tahapan tersebut menjadi syarat wajib bagi para calon jemaah yang hendak melunasi biaya haji.

    “Status istitha’ah ini penting karena menyangkut kemampuan fisik dan kesehatan jemaah, sehingga kami selalu mengingatkan agar jemaah selalu menjaga pola makan, tidur, dan rutin berolahraga supaya tetap prima menjelang keberangkatan,” imbaunya.

    Sementara tercatat sebanyak 1.200 calon jemaah haji Pamekasan, yang dijadwalkan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Bahkan sebanyak 289 jemaah di antaranya merupakan jemaah calon haji dengan status lanjut usia alias lansia.

    “Berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, formulasi pembagian kuota haji tidak lagi menggunakan format rasio 1:1.000 penduduk muslim. Tetapi didasarkan pada daftar tunggu alias waiting list,” sambung Abdul Halim.

    Dengan perubahan tersebut, Jawa Timur memperoleh tambahan kuota sekitar 7.000 orang dari sebelumnya 35.000 menjadi 42.000 jemaah.“Perubahan sistem ini sangat menguntungkan Jawa Timur, termasuk Pamekasan, karena mempercepat giliran keberangkatan jemaah yang sudah lama menunggu,” ungkapnya.

    “Untuk saat ini batas pendaftar yang dipanggil untuk berangkat dengan kuota 90 persen merupakan calon jemaah haji yang mendaftar pada 1 November 2012. Setelah kuota 100 persen ditetapkan, batas tanggal pendaftaran diperkirakan akan bergeser lebih maju,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan koordinasi lintas sektor. Di antaranya bersama DPRD, pihak perbankan, Dinas Kesehatan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), termasuk penandatanganan kerja sama dengan Imigrasi Kelas II Pamekasan untuk kelancaran dokumen perjalanan.

    “Artinya semua persiapan itu dilakukan agar calon jemaah haji dari Pamekasan dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan lancar, sebab kami ingin memastikan tidak hanya aspek administrasi dan keuangan yang siap, tapi juga fisik dan mental jemaah benar-benar matang sebelum berangkat ke Tanah Suci,” pungkasnya. [pin/ian]

  • Pemkot Jakut tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap diabetes

    Pemkot Jakut tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap diabetes

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Utara (Pemkot Jakut) terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit diabetes saat memperingati Hari Diabetes Dunia.

    “Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat kesadaran masyarakat terhadap penyakit diabetes yang kini menjadi ancaman global,” kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Jakarta Utara, Muhammad Andri usai membuka kegiatan “Peringatan Diabetes Sedunia” di Jakarta Utara pada Jumat.

    Ia mengatakan ini menjadi pengingat bagi semua untuk memulai langkah kecil menuju perubahan besar dengan mengatur pola makan dan rutin berolahraga.

    “Selain itu kami mengajak warga untuk berhenti merokok dan rutin periksa kesehatan,” kata Andri.

    Pemkot Jakarta Utara terus memperkuat program pencegahan melalui edukasi gizi, pengendalian faktor risiko, dan layanan cek kesehatan berkala.

    Dirinya juga menyoroti meningkatnya kasus diabetes pada anak dan meminta orang tua harus lebih bijak memilih makanan untuk anak.

    “Kurangi konsumsi makanan manis berlebihan karena kesehatan adalah investasi jangka panjang, dan mencegah jauh lebih baik daripada mengobati,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Murniasih Hutapea menjelaskan bahwa jumlah penderita diabetes terus melonjak.

    Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF), terdapat 537 juta penderita diabetes di dunia, dan Indonesia berada di urutan kelima dengan 19,47 juta penderita.

    Melihat kondisi ini, pemerintah terus melakukan berbagai upaya, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga kolaborasi lintas sektor.

    Murniasih menyebutkan bahwa edukasi seperti ini sangat penting agar masyarakat mengenali faktor risiko, memahami tanda gejala, serta mengetahui langkah pencegahan.

    Ia mengatakan Peringatan Hari Diabetes Sedunia ini mendapat apresiasi besar dari peserta maupun pemangku kepentingan. “Selain sebagai ajang edukasi, kegiatan ini menjadi pengingat bersama bahwa pola hidup sehat adalah kunci utama mencegah diabetes dan komplikasinya,” katanya.

    Peringatan hari Diabetes Sedunia Jakarta Utara diikuti 250 peserta yang digelar di Ruang Bahari Kantor Wali Kota Jakarta Utara dengan tema “Bersama Lawan Diabetes, Wujudkan Hidup Sehat dan Sejahtera”.

    Kegiatan ini menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari seminar kesehatan, pemeriksaan gratis, deteksi dini kanker payudara dan leher rahim, hingga pemeriksaan kepadatan tulang

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: PR Dinkes Jakarta Temukan 70 Ribu Kasus TBC hingga Akhir 2025

    Video: PR Dinkes Jakarta Temukan 70 Ribu Kasus TBC hingga Akhir 2025

    Video: PR Dinkes Jakarta Temukan 70 Ribu Kasus TBC hingga Akhir 2025

  • Pram harap aktivitas belajar di SMAN 72 sudah normal pada pekan depan

    Pram harap aktivitas belajar di SMAN 72 sudah normal pada pekan depan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap pembelajaran tatap muka dapat kembali diterapkan di SMA Negeri 72 Jakarta pada pekan depan pascaledakan yang terjadi di sekolah itu pada Jumat (7/11) karena sebagian besar siswanya sudah ingin melakukan pembelajaran tatap muka.

    “Kami sudah berkomunikasi, Kepala Dinas Pendidikan juga sudah menyampaikan, memberikan kebebasan. Yang mau daring boleh, yang mau langsung juga boleh. Dan ternyata mereka kebanyakan sekarang meminta untuk secara langsung,” ujar Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Utara, Jumat.

    Alasan pihak SMAN 72 ingin kembali melakukan pembelajaran tatap muka karena mereka ingin membuktikan bahwa sekolah tersebut sudah aman.

    Pramono pun mengaku mendukung dan memberikan kebebasan kepada pihak SMAN 72 untuk memutuskan hal tersebut.

    “Mudah-mudahan minggu depan sudah sepenuhnya (pembelajaran tatap muka),” kata Pramono.

    Sebelumnya, pada Senin (10/11) Pramono memberikan izin agar SMA 72 melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring sementara waktu.

    Staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim juga telah menyampaikan hal senada.

    Chico menyebut, SMA Negeri 72 akan menjalani pembelajaran daring hingga kondisi sekolah dinyatakan aman dan dapat digunakan kembali.

    Lebih lanjut Chico menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas arahan Gubernur Pramono Anung terus memberikan perhatian dan pendampingan menyeluruh bagi para korban dan warga sekolah SMAN 72 Jakarta pasca-insiden ledakan yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Chico mengatakan, berbagai langkah cepat telah dilakukan untuk memastikan proses pemulihan fisik dan psikologis berjalan optimal.

    Misalnya Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta akan memberikan dukungan psikologis selama masa pemulihan, termasuk saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung.

    Mobil SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) juga telah dihadirkan di lingkungan sekolah untuk memberikan dukungan psikis kepada siswa, guru, serta keluarga terdampak, termasuk kepada warga sekitar yang memerlukan konseling secara gratis.

    Dinas Kesehatan DKI Jakarta, lanjut Chico, juga telah menyiapkan jadwal pendampingan klinis serta menurunkan tenaga medis bagi korban yang masih memerlukan perawatan lanjutan.

    “Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memastikan ketersediaan tenaga psikolog guna mendampingi proses pemulihan para korban secara menyeluruh,” jelas Chico.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Blitar Prioritaskan DBHCHT Rp15,2 M untuk Iuran BPJS Warga Miskin

    Blitar Prioritaskan DBHCHT Rp15,2 M untuk Iuran BPJS Warga Miskin

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, sesuai amanat konstitusi. Komitmen ini diperkuat dengan diterimanya alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 sebesar Rp15,2 miliar untuk sektor kesehatan.

    Bupati Blitar, Rijanto, menjelaskan bahwa Pemkab berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Rijanto menegaskan sejak awal dirinya memimpin Kabupaten Blitar, kesehatan merupakan salah satu faktor yang diperhatikan serius.

    “Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ini amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945,” tegas Bupati Blitar pada Jumat (14/11/2025).

    Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Murdianto, menjelaskan bahwa dana DBHCHT ini difokuskan pada program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu dan paling utama adalah jaminan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu.

    Porsi terbesar anggaran, yakni sekitar Rp12,6 miliar, dialokasikan untuk Program Bantuan Iuran Daerah (PBID). Program ini secara spesifik menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, memastikan mereka tetap memperoleh jaminan kesehatan tanpa terkendala biaya.

    “PBID menjadi program prioritas karena berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat. Dengan bantuan ini, warga kurang mampu tetap bisa mendapatkan jaminan kesehatan tanpa terkendala biaya,” ujar Murdianto, Jumat (14/11/2025).

    Selain memprioritaskan jaminan kesehatan bagi warga miskin, sisa anggaran DBHCHT juga digunakan untuk memperkuat infrastruktur dan logistik pelayanan di tingkat bawah.

    Dinas Kesehatan (Dinkes) menyiapkan Rp1,68 miliar untuk rehabilitasi dan peningkatan sarana layanan kesehatan, seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Sementara itu, Rp864 juta lainnya digunakan untuk pengadaan obat-obatan agar stok di fasilitas kesehatan tetap aman dan mencukupi.

    Secara keseluruhan, Kabupaten Blitar mengalokasikan 40 persen dari total DBHCHT untuk sektor kesehatan, 50 persen untuk pemberdayaan masyarakat, dan 10 persen untuk penegakan hukum (termasuk penanggulangan rokok ilegal).

    Bupati Rijanto mengingatkan bahwa tantangan sektor kesehatan masih cukup besar, mulai dari penanganan stunting (kekerdilan), penyakit tidak menular, hingga ancaman kesehatan lingkungan. Namun, ia optimistis suntikan dana ini akan menjadi solusi.

    “Dengan tambahan anggaran ini, kami optimistis pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar akan semakin cepat, tepat, dan merata,” tambah Murdianto.

    Bupati berharap, dukungan dana DBHCHT ini dapat memperkuat program kesehatan strategis dan meminta seluruh pihak berkolaborasi.

    “Mari jadikan peringatan HKN (Hari Kesehatan Nasional) ke-61 ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi, meningkatkan kesadaran, dan menggerakkan seluruh potensi daerah menuju Kabupaten Blitar yang sehat, berdaya, dan berjaya,” pungkas Bupati Rijanto. [owi/beq]

  • Warga Jakarta diimbau terus jaga imunitas antisipasi ISPA 

    Warga Jakarta diimbau terus jaga imunitas antisipasi ISPA 

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengimbau masyarakat agar terus menjaga imunitas tubuh guna mengantisipasi berbagai penyakit pada musim pancaroba, salah satunya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

    “Mencegah ISPA jauh lebih baik dari pada mengobati. Mulailah menjaga imunitas tubuh dari sekarang,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan perubahan suhu yang tidak menentu, dari panas terik ke hujan deras, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang dan masuk ke dalam saluran pernapasan manusia.

    Selain itu, kondisi udara yang kering dan fluktuasi suhu ekstrem dapat memicu penurunan daya tahan tubuh sehingga lebih rentan terserang penyakit, seperti batuk, pilek, demam, serta rasa lemas.

    “Musim pancaroba menyebabkan virus seperti influenza, adenovirus, hingga bakteri penyebab pneumonia lebih mudah menular,” ujar Ani.

    Selain faktor cuaca, sambung dia, risiko ISPA juga meningkat akibat polusi udara, ventilasi yang buruk, paparan asap rokok, serta rendahnya daya tahan tubuh.

    Oleh karena itu, dia mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan sebagai langkah pencegahan yang sederhana namun efektif.

    Sejumlah langkah yang disarankan, antara lain menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari asap rokok, menjaga pola makan bergizi seimbang, mencukupi kebutuhan cairan minimal delapan gelas air putih per hari, serta istirahat yang cukup.

    Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mengajak masyarakat agar lebih peka terhadap gejala awal ISPA dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, pilek, atau demam berkepanjangan.

    “Kami terus mengingatkan warga agar tetap waspada dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama di masa peralihan musim seperti saat ini,” tutur Ani.

    Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat total 1.966.308 kasus ISPA di Jakarta pada Januari-Oktober 2025, dengan peningkatan jumlah kasus yang mulai teridentifikasi sejak Juli 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI targetkan seluruh RW di Jakarta jadi Kampung Siaga TBC

    DKI targetkan seluruh RW di Jakarta jadi Kampung Siaga TBC

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan seluruh Rukun Warga (RW) di Ibu Kota harus memiliki Kampung Siaga TBC (Tuberkulosis)

    “Ya, pokoknya seluruh RW harus ada. Kita ada 267 kelurahan, jadi seluruh RW harus ada (kampung siaga TBC),” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota, Kamis.

    Pramono menyebut saat ini kampung siaga TBC sudah ada di 563 kampung. Nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus menambah jumlah tersebut.

    Hal itu karena, kata Pramono, semakin banyak kasus TBC ditemukan maka semakin baik. Dengan demikian, masyarakat yang terjangkit penyakit tersebut dapat segera diobati.

    “Kampung siaga TBC sangat baik sekali di Jakarta,” ujar Pramono.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat gerakan pemberantasan TBC melalui pembentukan Kampung Siaga TBC di seluruh wilayah kota.

    Program ini menjadi wadah bagi warga untuk saling mendukung, memberikan edukasi, serta mendampingi pasien yang sedang menjalani pengobatan.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyebut, pihaknya menargetkan pada 2030, seluruh RW di Jakarta nantinya sudah menjadi Kampung Siaga TBC.

    Ani menyebut, Kampung Siaga TBC menjadi salah satu strategi utama Pemprov DKI untuk mencapai target Eliminasi TBC 2030.

    Program ini sejalan dengan peningkatan layanan kesehatan, deteksi dini, serta kampanye masif untuk menghapus stigma terhadap penderita TBC.

    Berdasarkan data Dinkes DKI per 8 November 2025, tercatat 49.029 kasus TBC di Jakarta, dengan 44.331 kasus atau 90 persen di antaranya telah memulai pengobatan.

    Untuk mempercepat penemuan kasus, Dinkes DKI menggencarkan Gerakan Temukan, Obati, Sampai Sembuh (TOSS) TBC serta meluncurkan inovasi digital bernama Jakarta Smart Check and Notify (JakScan).

    “Upaya ini kami wujudkan melalui penguatan Gerakan TOSS TBC, perluasan deteksi dini di rumah, sekolah, tempat kerja, dan ruang publik, serta pemanfaatan aplikasi JakScan untuk memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan risiko TBC secara mandiri,” jelas Ani.

    Melalui aplikasi JakScan, warga dapat mengidentifikasi risiko TBC lebih cepat dan mendapatkan panduan untuk pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan.

    Selain di tingkat komunitas, Pemprov DKI juga menggelar kampanye TOSS TBC di area hari bebas kendaraan bermotor (HBKB/car free day/CFD) sebagai upaya memperluas edukasi publik.

    Kegiatan ini menghadirkan tenaga kesehatan dan relawan untuk memberikan informasi langsung mengenai pencegahan dan pengobatan TBC.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.