Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • 6 Produk "Skincare" di Makassar Positif Merkuri, Ini Daftarnya Makassar 9 November 2024

    6 Produk "Skincare" di Makassar Positif Merkuri, Ini Daftarnya Makassar 9 November 2024

    6 Produk “Skincare” di Makassar Positif Merkuri, Ini Daftarnya
    Editor
    KOMPAS.com
    – Sejumlah
    skincare
    atau produk kosmetik berbahaya dirilis Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel, Jumat (8/11/2024) siang.
    Rilis dilakukan oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan didampingi Dirkrimsus Kombes Pol Dedi Supriyadi.
    Selain itu, juga hadir Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
    Makassar
    , Hariani dan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi
    Sulawesi Selatan
    .
    Dalam konferensi pers itu, disebutkan ada enam produk mengandung bahan berbahaya.
    Enam produk tersebut adalah FF (Fenny Frans), Ratu Glow/Raja Glow (RG), MH (
    Mira Hayati
    ), Maxie Glow, Bestie Glow dan NRL.
    “Produk-produk ini mengandung
    merkuri
    yang sangat berbahaya bagi kesehatan kulit dan tubuh, yang dapat menyebabkan kerusakan permanen,” ujar Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan.
    “Ini merupakan kasus yang menjadi sorotan dan meresahkan bagi masyarakat,” tambah dia.
    Kapolda Sulsel menambahkan, kesigapan Ditkrimsus bekerjasama dengan BPOM dan Dinas Kesehatan telah berhasil mengamankan produk kosmetik diduga mengandung bahan berbahaya (beracun) bagi kesehatan konsumen.
    “Hasil uji laboratorium oleh BPOM RI menyatakan bahwa enam produk kosmetik yang disita tersebut positif mengandung bahan berbahaya,” ujarnya.
    “Setelah dilakukan penyelidikan, kami menemukan produk-produk tersebut beredar di Sulsel, seperti FF, RG, MH, MG, DG, dan NRL. Bahkan ada banyak varian lain dari produk-produk ini yang beredar,” lanjut Yudhiawan.
    Ia menjelaskan bahwa produk-produk ini diklaim dapat memberikan manfaat seperti mengencangkan kulit, membuat kulit tampak putih, dan memberikan efek
    glowing
    .
    Namun di balik itu, terkandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan kulit. Kapolda Sulsel menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas para bos
    skincare berbahaya
    tersebut.
    “Dari kosmetik tersebut sudah dilakukan pengujian laboratorium oleh BPOM Makassar untuk mengetahui apakah betul mengandung bahan berbahaya dan untuk mengandung itu harus ada konsekuensi hukumnya,” tegasnya.
    Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar, Hariani saat menggelar konferensi pers menjelaskan, produk kosmetik diuji laboratorium itu merupakan
    skincare
    yang diamankan Ditreskrimsus Polda Sulsel.
    “Kita melakukan pengujian laboratorium pada 66 sampel produk dan 1 obat tradisional atau obat bahan alami,” kata Hariani.
    “Dengan hasil, ini dilakukan uji secara laboratorium jadi tidak ada kira-kira, data selalu berdasarkan uji lab,” jelasnya.
    Adapun produk yang mengandung bahan berbahaya, kata dia, adalah milik Fenny Frans.
    “Jadi yang positif mengandung bahan berbahaya dari 66 itu adalah FF
    Day Cream Glowing
    positif mengandung raksa atau merkuri. FF
    Night Cream
    , ini juga positif mengandung merkuri,” ujarnya.
    Produk kecantikan lain mengandung bahan kimia berbahaya adalah Raja Glow My Body Slim, yang merupakan obat bahan alam yang notabene seharusnya tidak boleh mengandung bahan kimia obat.
    “Hasil uji laboratorium dia (Raja Glow My Body Slim) mengandung bisakodil, zat aktif kimia obat untuk menurunkan berat badan, dan ini tidak boleh,” bebernya.
    Terus yang ketiga adalah produk kecantikan milik ‘Ratu Emas’ Mira Hayati yang mana salah satunya, kata dia, tidak memiliki izin edar BPOM.
    “Mira Hayati
    Lighting Skin
    mengandung raksa ataupun merkuri.
    Night cream
    dari MH Mira Hayati. Ini produk TIE tanpa izin edar jadi tanpa izin edar Badan POM dan positif mengandung raksa,” sebutnya.
    Selain produk dipaparkan Hariani, Polda Sulsel dalam rilisnya juga menyelidiki
    skincare
    NRL, Ratu Glow, Maxie Glow, dan Bestie Glow.
    Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli.
    Setelah pemeriksaan saksi dan ahli selesai, akan dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.
    “Baru satu minggu. Saat ini kami tengah memeriksa saksi dan ahli. Setelah itu, gelar perkara dan penetapan tersangka akan dilakukan,” sebutnya.
    Hal senada juga disampaikan oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiwan, di lokasi yang sama.
    Menurutnya, tersangka dalam kasus kosmetik berbahaya ini telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
    “Jadi, jika pidananya melanggar Undang-Undang Bidang Kesehatan, ancaman hukuman bisa mencapai 12 tahun penjara, dan denda maksimal 5 miliar,” jelas Yudhi.
    Selain itu, Yudhi juga berjanji akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus ini.
    “Tentu saja, jika hukuman yang diterapkan cukup lama, kami juga akan menerapkan tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2, yang mengancam dengan hukuman minimal 4 tahun,” tuturnya
    Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Skincare Fenny Frans Positif Merkuri dan Raksa, Kok Bisa Lolos BPOM?,
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sudinkes Jaksel tangani 655 pengidap HIV melalui pengobatan ARV

    Sudinkes Jaksel tangani 655 pengidap HIV melalui pengobatan ARV

    SETIA ini dapat mendukung masyarakat mencari tahu status HIV mereka dimana saja dan kapanpun mereka siap karena sifatnya yang mudah, cepat, dan tentunya bersifat privasiJakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan menangani sebanyak 655 orang pengidap “Human Immunodeficiency Virus” (HIV) melalui pengobatan Antiretroviral (ARV) untuk menghambat pertumbuhan virus.

    Yudi mengatakan pada 2024, di sejumlah fasilitas kesehatan wilayah Jakarta Selatan telah dilakukan pemeriksaan (skrining) HIV pada 73.048 orang.

    Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan kasus baru HIV positif sebanyak 855 orang.

    “Dari 855 orang, itu yang menjalani pengobatan sebanyak 655 orang,” ujarnya.

    Kemudian, salah satu terobosan penanganan HIV-AIDS juga dilakukan oleh Puskesmas Mampang Prapatan yang menjadi wakil Jakarta Selatan dalam lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Puskesmas Mampang Prapatan, Pratama Kurnia Dewi mengatakan pihaknya membuat inovasi Self Test HIV-AIDS (SETIA) sebagai upaya meningkatkan pemeriksaan HIV-AIDS secara mandiri, khususnya bagi populasi kunci.

    “SETIA ini dapat mendukung masyarakat mencari tahu status HIV mereka dimana saja dan kapanpun mereka siap karena sifatnya yang mudah, cepat, dan tentunya bersifat privasi,” ujar Dewi.

    Inovasi ini memberikan kebebasan kepada pasien memeriksakan dirinya tanpa perlu khawatir nantinya timbul stigma dari lingkungannya.

    “Capaian sejak tahun 2021 semakin meningkat dan luas menjangkau para populasi kunci untuk melakukan tes mandiri HIV-AIDS,” tambahnya.

    Ia menambahkan Puskesmas Mampang Prapatan juga menyiapkan paket lengkap untuk optimalisasi pengendalian HIV-AIDS melalui inovasi TERATAI.

    TERATAI merupakan akronim dari ODHIV mengetahui statusnya, ODHIV mendapatkan pengobatan ART, ODHIV on ART tersupresi virusnya dengan strategi trIple 95.

    “Inovasi ini mencakup edukasi, pengingat minum obat, pengingat pemeriksaan laboratorium berkala, dan penyampaian hasil laboratorium secara otomatis,” jelasnya.

    Ia menambahkan, seluruh inovasi ini dilakukan untuk upaya mendukung target eliminasi HIV-AIDS di tahun 2030, yang juga dituangkan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs-3.3).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar: Rutin evaluasi pertumbuhan anak bisa cegah stunting primer

    Pakar: Rutin evaluasi pertumbuhan anak bisa cegah stunting primer

    Caranya secara rutin berat badan ditimbang, panjang atau tinggi badan diukur dengan alat yang berstandar

    Jakarta (ANTARA) – Pakar kesehatan dari Unit Kerja Koordinasi (UKK) Nutrisi dan Penyakit Metabolik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Meta Hanindita, Sp.A(K) mengingatkan agar ibu rumah tangga secara rutin mengevaluasi tumbuh kembang anak untuk mencegah stunting primer yang kasusnya masih ditemukan di Jakarta.

    “Caranya secara rutin berat badan ditimbang, panjang atau tinggi badan diukur dengan alat yang berstandar dengan cara yang benar setiap bulan,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Meta menjelaskan dengan memantau anak setiap bulan bisa diketahui kondisi normal menurut usia.

    Kemudian untuk kewenangan pencegahan primer ini berada pada tingkat kader di posyandu.

    “Di posyandu, jika ada anak yang saat diukur dan ditimbang berat badannya atau panjang badannya kurang, atau status gizinya kurang, atau kenaikan berat badannya mulai seret maka harus segera dirujuk ke puskesmas,” kata Meta.

    Lalu, apabila anak sudah dirujuk ke puskesmas, maka masuk pencegahan sekunder. Menurut Meta, tenaga kesehatan di puskesmas harus mengonfirmasi ulang kondisi anak dengan kembali mengukur tinggi badan, berat badannya.

    Apabila dokter di puskesmas menemukan anak mengalami gangguan gizi, maka dia harus mencari penyebab dan mengatasinya.

    “Kalau memang diindikasikan (masalah gizi), boleh diterapi nutrisi,” kata Meta.

    Lalu, bila dalam satu atau dua minggu tidak ada perbaikan di level puskesmas, maka dokter umum harus merujuk sampai ke level rumah sakit umum daerah (RSUD) agar anak ditangani dokter spesialis anak.

    “Kalau sudah sampai di spesialis anak itu namanya sudah masuk pencegahan tersier. Ini dilakukan pada anak yang tidak bisa dilakukan penatalaksanaan dengan baik di puskesmas. Dokter yang akan menentukan pendeknya ini stunting atau bukan dengan melakukan pengukuran ulang” jelas dia.

    Stunting masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Kendati prevalensinya turun dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Pemerintah Pusat kemudian menargetkan penurunan stunting 18 persen pada 2025.

    Sementara itu, khusus di Jakarta, data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta memperlihatkan terdapat 36.664 balita menghadapi masalah gizi sepanjang Januari hingga Agustus 2024.

    Dari data tersebut, sebanyak 26,74 persen atau 10.340 anak mengalami stunting, lalu 4,24 persen atau 1.638 anak mengalami gizi buruk, kemudian 26,32 persen atau 10.178 anak mengalami gizi kurang, dan sekitar 42,70 persen atau 16.508 anak mengalami berat badan kurang.

    Walau begitu, dari 10.340 kasus stunting, sebanyak 5.969 anak sudah membaik dan 4.371 anak masih berjuang mengatasi kondisinya.

    Dalam mengurangi masalah stunting, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui program Jakarta Beraksi (Bergerak Atasi Stunting).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Program Makan Siang Gizi Gratis GOTO, Ini yang Diuntungkan

    Program Makan Siang Gizi Gratis GOTO, Ini yang Diuntungkan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihadirkan di 13 kota dan kabupaten. Beberapa pihak diuntungkan.

    Sebelum meluncurkan program ini, pada 20 Mei 2024 GOTO sempat melakukan uji coba. UMKM yang tergabung dalam ekosistem GOTO juga dilibatkan dalam menyiapkan makanan untuk makan siang bergizi. 

    Sementara itu, pada Agustus 2024, Analis Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro mengatakan program makan siang bergizi berpotensi memberi keuntungan bagi para mitra GOTO. 

    “Take rate pedagang GoFood saat ini berada di kisaran 20%—30%, tetapi kami berharap GOTO pada akhirnya akan mendapatkan take rate 5%—10% karena volume pesanan yang tinggi dari program Makan Gratis ini,” ujarnya.

    Dia melanjutkan namun GOTO juga dihadapkan pada tantangan yaitu ketersediaan pengemudi di daerah terpencil, karena GOTO kini berencana merekrut pengemudi baru dalam proses perekrutan nasional untuk mendukung program tersebut.  

    “Perusahaan ride-hailing ini tidak pernah mengungkapkan jumlah pegawainya, tetapi kami memperkirakan tambahan 800.000 pengemudi Go-Ride secara nasional dari sekitar 2,5 juta saat ini,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Utama GoTo Patrick Walujo mengatakan 13 wilayah tersebut mencakup Bogor, Jakarta Timur, Bekasi, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Palembang. 

    Patrick menuturkan, pihaknya menyelenggarakan program ini guna menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan wujud nyata dari komitmen GoTo Group sebagai karya anak bangsa yang berjuang untuk Indonesia 

    “Selain itu, melalui operasional program ini kami juga memperoleh kesempatan untuk mengukur dampak ekonomi atau multiplier effect, mendapat masukan mengenai variasi menu, ketepatan waktu penyediaan dan pengantaran makanan, serta harga produksi dari makanan yang diberikan kepada siswa-siswa penerima manfaat, hingga upaya untuk meminimalisir sampah sisa makanan,” kata Patrick dalam keteranganya, Kamis (7/11/2024).

    Untuk UMKM yang terlibat, Patrick memastikan seluruh UMKM memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dipantau Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

    Riset Indef

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam studinya mengungkapkan, pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam pilot project makan bergizi gratis secara rata-rata meningkat.

    Adapun, pilot project program makan bergizi gratis dilakukan di 10 kabupaten/kota yakni Bandung, Bekasi, Bogor, Jakarta Timur, Makassar, Malang, Medan, Semarang, Solo, dan Surabaya.

    Uji coba melibatkan mitra pengemudi dari layanan transportasi daring, yang melibatkan GoTo Group sebagai studi kasus.

    “Rata-rata peningkatan pendapatan bersih per hari yg di dapat mitra pengemudi di 10 kabupaten/kota, ini yang terlibat dalam pilot project nambah 17% pendapatannya,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti dalam sebuah diskusi publik, Kamis (17/10/2024).

    Sebagai informasi, pilot project program makan bergizi gratis dilakukan di 10 kab/kota yakni Bandung, Bekasi, Bogor, Jakarta Timur, Makassar, Malang, Medan, Semarang, Solo, dan Surabaya.

    Dalam paparan yang disampaikan Esther, Medan menjadi kabupaten/kota dengan tambahan pendapatan bersih mitra driver tertinggi.

    Tercatat, peningkatan pendapatan bersih per hari di Medan mencapai 62,35%, diikuti Makassar 24,40%, Bogor 21,27%, dan Bekasi 18,32%. Kemudian, Jakarta Timur naik 16,83%, diikuti Semarang 16,13%, Malang 9,66%, Surabaya 5,59%, Solo 5,36%, dan Bandung 3,63%.

  • GOTO Resmikan Makan Bergizi Gratis Prabowo jadi Program Perusahaan

    GOTO Resmikan Makan Bergizi Gratis Prabowo jadi Program Perusahaan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GoTo) resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 kota dan kabupaten. Adapun program ini guna mendukung Program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui, pada September 2024, GOTO sempat terlibat dalam uji coba program makan siang bergizi. UMKM yang tergabung dalam ekosistem GOTO dilibatkan dalam menyiapkan makanan untuk makan siang bergizi. 

    Paket makan siang bergizi tersebut nantinya akan dikirimkan dari tempat UMKM beroperasi ke titik lokasi makan siang bergizi. 

    Direktur Utama GoTo Patrick Walujo mengatakan 13 wilayah tersebut mencakup Bogor, Jakarta Timur, Bekasi, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Palembang. 

    Patrick menuturkan, pihaknya menyelenggarakan program ini guna menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan wujud nyata dari komitmen GoTo Group sebagai karya anak bangsa yang berjuang untuk Indonesia 

    “Selain itu, melalui operasional program ini kami juga memperoleh kesempatan untuk mengukur dampak ekonomi atau multiplier effect, mendapat masukan mengenai variasi menu, ketepatan waktu penyediaan dan pengantaran makanan, serta harga produksi dari makanan yang diberikan kepada siswa-siswa penerima manfaat, hingga upaya untuk meminimalisir sampah sisa makanan,” kata Patrick dalam keteranganya, Kamis (7/11/2024).

    Patrick menuturkan bahwa program MBG yang pihaknya selenggarakan dilaksanakan melalui program swadaya perusahaan. Dimana pihaknya bakal memberdayakan UMKM, mitra pengemudi, dan dompet digital yang merupakan bagian dari ekosistem GoTo. 

    Untuk UMKM yang terlibat, Patrick memastikan seluruh UMKM memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dipantau Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

    Lebih lanjut terkait dengan dampak ekonomi, sesuai dengan riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tentang Program MBG CSR GoTo. Patrick menyampaikan Program MBG CSR GoTo terbukti menambah rata-rata 3 tenaga kerja pada UMKM yang terlibat.

    “Kemudian ada peningkatan pendapatan bersih UMKM sebesar 33,7% per bulan dibandingkan sebelum mengikuti uji coba. Mitra pengemudi yang terlibat dalam program ini juga menerima peningkatan pendapatan bersih sebesar 17%,” ucap Patrick.

  • GOTO Resmikan Makan Bergizi Gratis Prabowo jadi Program Perusahaan

    GOTO Resmikan Makan Bergizi Gratis jadi Program Perusahaan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GoTo) resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 kota dan kabupaten. Adapun program ini guna mendukung Program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui, pada September 2024, GOTO sempat terlibat dalam uji coba program makan siang bergizi. UMKM yang tergabung dalam ekosistem GOTO dilibatkan dalam menyiapkan makanan untuk makan siang bergizi. 

    Paket makan siang bergizi tersebut nantinya akan dikirimkan dari tempat UMKM beroperasi ke titik lokasi makan siang bergizi. 

    Direktur Utama GoTo Patrick Walujo mengatakan 13 wilayah tersebut mencakup Bogor, Jakarta Timur, Bekasi, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Palembang. 

    Patrick menuturkan, pihaknya menyelenggarakan program ini guna menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan wujud nyata dari komitmen GoTo Group sebagai karya anak bangsa yang berjuang untuk Indonesia 

    “Selain itu, melalui operasional program ini kami juga memperoleh kesempatan untuk mengukur dampak ekonomi atau multiplier effect, mendapat masukan mengenai variasi menu, ketepatan waktu penyediaan dan pengantaran makanan, serta harga produksi dari makanan yang diberikan kepada siswa-siswa penerima manfaat, hingga upaya untuk meminimalisir sampah sisa makanan,” kata Patrick dalam keteranganya, Kamis (7/11/2024).

    Patrick menuturkan bahwa program MBG yang pihaknya selenggarakan dilaksanakan melalui program swadaya perusahaan. Dimana pihaknya bakal memberdayakan UMKM, mitra pengemudi, dan dompet digital yang merupakan bagian dari ekosistem GoTo. 

    Untuk UMKM yang terlibat, Patrick memastikan seluruh UMKM memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dipantau Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

    Lebih lanjut terkait dengan dampak ekonomi, sesuai dengan riset yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tentang Program MBG CSR GoTo. Patrick menyampaikan Program MBG CSR GoTo terbukti menambah rata-rata 3 tenaga kerja pada UMKM yang terlibat.

    “Kemudian ada peningkatan pendapatan bersih UMKM sebesar 33,7% per bulan dibandingkan sebelum mengikuti uji coba. Mitra pengemudi yang terlibat dalam program ini juga menerima peningkatan pendapatan bersih sebesar 17%,” ucap Patrick.

  • Tidak ada kenaikan kasus DBD di Jakut di bulan Oktober

    Tidak ada kenaikan kasus DBD di Jakut di bulan Oktober

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara
    mengungkapkan tidak ada kenaikan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah tersebut sepanjang bulan Oktober 2024.

    Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara (Jakut) selalu melakukan upaya untuk menekan penyebaran penyakit tersebut.

    “Sejauh ini tidak ada tren kasus naik,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Utara dr Lysbeth Regina Pandjaitan di Jakarta, Kamis.

    Sudinkes Jakarta Utara memiliki sistem surveilans berbasis website yang memantau kasus DBD dari seluruh wilayah dan seluruh fasilitas kesehatan.

    “Kami sudah menyiapkan laboratorium, obat, fasilitas rawat inap dan rawat jalan yang semuanya siap untuk menangani penyakit DBD,” kata dia.

    Ia mengatakan dalam pengendalian nyamuk demam berdarah ada beberapa hal yang menjadi sasaran mulai dari mencegah perkembangbiakan nyamuk dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk.

    Yakni menutup tempat perkembangbiakan nyamuk, membersihkan barang-barang bekas, membuang sampah pada tempatnya, tidak menggantung pakaian dan lainnya.

    Selanjutnya ⁠mencegah perkembangan telur nyamuk menjadi dewasa dengan menguras tempat air, memberikan abate atau zat yang mampu membunuh telur nyamuk serta ⁠mengurangi populasi nyamuk dewasa dengan melakukan pengasapan (fogging).

    “‘Fogging’ harus disertai dengan PSN 3M Plus dan tidak dilakukan sembarangan karena nyamuk bisa kebal terhadap zat yang disemprotkan,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Posyandu harus berjalan baik sebagai upaya cegah stunting

    Posyandu harus berjalan baik sebagai upaya cegah stunting

    Jakarta (ANTARA) – Praktisi kesehatan dari Unit Kerja Koordinasi (UKK) Nutrisi dan Penyakit Metabolik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Meta Hanindita, Sp.A(K) mengatakan Posyandu harus berjalan baik dan lengkap fasilitasnya sebagai bagian upaya mencegah anak terkena stunting.

    “Program Posyandu harus berjalan dengan baik, dilengkapi fasilitasnya dengan alat timbangan atau pengukuran panjang dan tinggi badan terstandar,” kata dia saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

    Dalam hal ini, kata Meta, para kader Posyandu perlu dilatih termasuk cara menimbang bayi yang benar.

    “Misalnya, bagaimana menimbang yang baik karena bayi di bawah dua tahun ditimbang dengan telanjang. Tapi yang seringkali terjadi, popoknya semua ditimbang dan itu hasilnya jadi tidak akurat,” tutur dia.

    Posyandu, kata Meta, menjadi bagian dari pencegahan primer stunting. Di Posyandu, anak diukur dan ditimbang berat badannya atau panjang badannya dengan alat yang terstandar dengan cara yang benar setiap bulannya.

    Setelah pemantauan pertumbuhan tersebut, petugas lalu melakukan evaluasi.

    “Pencegahan primer artinya dilakukan pada anak-anak yang masih baik-baik saja, berat badan, tinggi badan, status gizinya, kenaikan berat badan setiap bulan juga normal menurut usianya,” ujar dia.

    Lalu, apabila petugas kesehatan menemukan masalah seperti berat, panjang badan anak kurang, status gizinya kurang atau masalah kenaikan berat badan, maka harus segera merujuk ke puskesmas.

    Kemudian, hal lain yang juga penting dalam pencegahan stunting, yakni memastikan alur rujukan dapat berjalan baik saat menemukan masalah gizi pada anak hingga kecurigaan anak terkena stunting atau tengkes.

    “Pastikan juga alur rujukan mulai dari Posyandu ke Puskesmas, Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dapat berjalan baik,” kata dia.

    Meta mengatakan ketersediaan stok vaksin untuk menyukseskan program imunisasi anak juga perlu dipastikan dalam pencegahan stunting.

    Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan anak di Jakarta. Menurut data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terdapat 36.664 balita di Jakarta menghadapi masalah gizi sepanjang Januari hingga Agustus 2024.

    Dari data tersebut, sebanyak 26,74 persen atau 10.340 anak mengalami stunting, lalu 4,24 persen atau 1.638 anak mengalami gizi buruk. Kemudian 26,32 persen atau 10.178 anak mengalami gizi kurang dan sekitar 42,70 persen atau 16.508 anak mengalami berat badan kurang.

    Kendati demikian, dari 10.340 kasus stunting, sebanyak 5.969 anak sudah membaik dan 4.371 anak masih berjuang kondisinya.

    Dalam mengurangi masalah stunting, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui Program Jakarta Beraksi (Bergerak Atasi Stunting).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakpus identifikasi risiko dan penanganan kasus stunting

    Jakpus identifikasi risiko dan penanganan kasus stunting

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat melakukan identifikasi risiko dan penyebab terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai rencana tindak lanjut (RTL) penanganan kasus stunting di wilayah tersebut.”Kajian dan penyusunan RTL audit kasus stunting II Jakarta Pusat tahun 2024 ini untuk menyusun rekomendasi penanganan kasus,” kata Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Pusat, Dwi Wahyu Rianti di Jakarta, Kamis.

    Selain itu untuk ​​​​​​perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 63 tim teknis dan tim pakar dari tim audit stunting Jakarta Pusat periode tahun 2024-2026.

    Dalam pertemuan ini, seluruh jajaran melakukan analisis faktor risiko terjadinya stunting pada anak usia di bawah dua tahun (bayi bawah dua tahun/baduta) dan bayi bawah lima tahun (balita).

    Hal itu sebagai upaya pencegahan, penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serupa.

    Baca juga: Jakpus tingkatkan peran tim pendamping keluarga untuk cegah stunting

    Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang ahli di bidangnya untuk memberikan pemaparan dalam memperkuat analisis dan menambah wawasan terkait penanganan stunting di Jakarta Pusat.

    Sekretaris Kota Jakarta Pusat (Jakpus), Iqbal Akbarudin mengatakan, kegiatan ini merupakan tahapan keenam dari aksi konvergensi dan identifikasi dari berbagai kasus stunting yang ada.

    Kajian yang dilakukan ini akan mengelompokkan masing-masing potensi dari kasus di Jakpus. Kegiatan kajian ini melibatkan ahli gizi, ahli anak, bidan dan juga rumah sakit, sekaligus memetakan kondisi stunting di wilayah tersebut.

    Baca juga: Jakpus perkuat peran tim PKK untuk turunkan angka stunting

    Setelah itu hasil dari kajian ini akan direkomendasikan untuk mendapatkan rangkaian solusi dan upaya pendampingan secara berkelanjutan agar bisa melakukan percepatan lebih baik lagi.

    “Jadi penanganan kasus stunting tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan saja. Ke depannya diharapkan masyarakat melalui tim pendampingan keluarga (TPK) di setiap kelurahan turut aktif melakukan penanganan,” kata Iqbal.

    Iqbal juga berharap seluruh masyarakat dapat terlibat langsung dalam menangani dan menuntaskan kasus stunting atau tengkes demi kepedulian kesehatan bersama.

    Berdasarkan hasil intervensi serentak stunting yang dilakukan pada Juli 2024, data balita stunting yang telah dilakukan validasi oleh Suku Dinas Kesehatan Jakpus sebanyak 1.080 balita.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pulau Seribu deklarasi Stop Buang Air Besar di Pulau Kelapa 

    Pulau Seribu deklarasi Stop Buang Air Besar di Pulau Kelapa 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mendeklarasikan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Nyiur Melambai, Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

    “Melalui deklarasi ini warga Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu harus 100 persen Stop BABS dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan hidup bersih dan sehat,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kepulauan Seribu, Alawi di Jakarta, Kamis.

    Ia meminta agar masyarakat di Pulau Kelapa baik itu nelayan yang biasa pergi melaut dan masyarakat lainnya untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan, terutama sarana dan prasarana mandi cuci kakus (MCK) yang sudah dibangun untuk dijaga dan dirawat dengan baik.

    “Semoga kelurahan-kelurahan di Kepulauan Seribu, warga dan masyarakatnya sudah memiliki MCK,” katanya.

    “Kami berharap warga di sini dapat menjaga dan merawat WC komunal yang sudah dibangun ini,” kata dia.

    Sementara Lurah Pulau Kelapa, Muslim menyebutkan jumlah kepala keluarga (KK) di kelurahan Pulau Kelapa yaitu 2.070 KK.

    Setelah dilakukan verifikasi bersama dengan Suku Dinas Kesehatan, SDA, Perumahan, Suku Dinas Lingkungan Hidup dan lainnya terdapat 76 kepala keluarga yang tidak memiliki tempat buang air besar di rumah mereka.

    Namun, setelah melakukan verifikasi ada sisa 55 kepala keluarga, khusus di RW 03 ada 21 KK sudah melakukan buang air besar di MCK komunal untuk masyarakat umum.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024