Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Kolaborasi Daerah dan BKKBN, Kunci Cegah Kasus Stunting Baru

    Kolaborasi Daerah dan BKKBN, Kunci Cegah Kasus Stunting Baru

    Jakarta: Audit Kasus Stunting (AKS) terus menjadi andalan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia. BKKBN mendorong kabupaten/kota untuk berbagi inovasi dan strategi nyata, termasuk pendampingan keluarga, intervensi gizi, hingga pencegahan pernikahan dini.

    Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Kemendukbangga/BKKBN Irma Ardiana mengatakan melalui AKS dapat belajar dari pemerintah kabupaten/kota untuk bisa menggalang komitmen dari berbagai pemangku kepentingan.

    Menurut Irma, banyak kisah dan pembelajaran menarik lain di daerah, di mana masyarakat kabupaten/kota sampai mendaftarkan keluarga tim audit sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, memfasilitasi akte lahir, isbat nikah.

    “Serta memastikan penerimaan bantuan sosial, hingga akses pelatihan kerja bagi orang tua tim audit,” kata Irma.

    Sementara itu Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji diwakiliDeputi Keluarga Sejahtera-Pemberdayaan Keluarga (KSPK), Nopian Andusti  menyampaikan apresiasinya kepada dua kabupaten.

    Kabupaten itu Bener Meriah di Provinsi Aceh dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi diberikan karena kedua kabupaten tersebut  terpilih untuk menyampaikan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia untuk 5 PASTI (AKSI PASTI) Seri 4 Tahun 2024. 

    Kegiatan ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan AKS dan tahun terakhir masa berlakunya Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

    Nopian mendorong agar seluruh kabupaten/kota  melakukan percepatan realisasi anggaran dan tahapan pelaksanaan AKS Siklus II, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 

    Nopian mendorong percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan AKS siklus kedua. Berdasarkan aplikasi Morena per 19 November 2024, realisasi anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) AKS baru mencapai 45,48% dengan realisasi anggaran Rp 18.842.612.947 dari total anggaran  Rp 41.433.995.740.

    “AKS tidak hanya untuk diagnosis kasus, tetapi juga memperkuat pendampingan keluarga. Kita harus mencegah kasus baru dengan mendampingi keluarga berisiko stunting,” jelas Nopian.

    Nopian mengatakan, Kemendukbangga/BKKBN memiliki peran untuk dapat menyosialisasikan dan memotivasi agar terbangun kesadaran para pihak dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan untuk membawa kasus-kasus yang sulit kepada ahlinya.

    Nopian berharap TPPS daerah memperkuat mekanisme operasional pendampingan keluarga berisiko stunting di lapangan melalui AKS. Selain menentukan diagnosis kasus, AKS juga bertujuan memperkuat manajemen pendampingan keluarga. 

    Pendekatan yang dibangun memungkinkan para tim teknis, termasuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), memiliki kemampuan literasi dan berbagi memakai data, memahami bentuk pendampingan yang diperlukan sesuai rekomendasi pakar/petunjuk tata laksana dan memperbaiki serta meningkatkan kualitas data. 

    Nopian sangat mengharapkan AKS dapat memberikan dampak  nyata bagi penurunan prevalensi stunting dengan mencegah terjadinya kasus serupa. Termasuk penurunan prevalensi stunting dapat dicapai dengan mencegah adanya kasus stunting baru. 

    “Oleh karena itu sasaran pada keluarga berisiko stunting menjadi sangat penting untuk memastikan terjadinya perbaikan status risiko auditee pasca intervensi,” ucap Nopian.
    Praktik Baik AKS
    Melalui kegiatan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia Untuk 5 PASTI (AKSI PASTI) Seri 4 Tahun 2024 ini Pj. Bupati Bener Meriah, Mohammad Tunwier bersama tim pakar menyampaikan ditemukan faktor risiko pada calon pengantin (Catin) inisial AF dengan kasus depresi, usia masih terlalu muda, dan kesulitan ekonomi. Ditemukan juga kasus ibu hamil dengan ‘skizofrenia’.

    Kasus catin AF telah direkomendasi pakar agar dilakukan tes psikologi untuk mengukur kapasitas intelegensia, kemampuan
    menyesuaikan diri, menyelesaikan masalah, simpati dan empati, kemampuan sosial dan motivasi diri (pakar psikolog). 

    Kemudian memeriksakan kesehatan secara periodik di puskesmas, pemberian terapi zat besi, asam folat, KIE kespro dan kontrasepsi, pendampingan rutin oleh TPK, peningkatan asupan gizi (PPG), usulan PPG dari Dana Desa & dinas kesehatan.

    Untuk kasus ibu hamil dengan skizofrenia, para tim pakar merekomendasikan agar ibu hamil tersebut perlu rawat inap di RSU MK, pemberian rasa aman dan nyaman, motivasi keluarga (KIE Keluarga tentang bahaya merokok), pemantauan vital sign, dilakukan pendekatan secara psikoterapi supportif terkait kehamilannya, pemantauan gejala, psikososial dan masa depan pasien.

    Kabupaten Bener Meriah telah melakukan inovasi-inovasi atau praktik baik AKS melalui sosialisasi pencegahan pernikahan dini di sekolah, edukasi oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam menjemput bola bagi catin, dan PPKS di kantor balai, bimbingan perkawinan bagi catin di Kemenag, konseling DP3AKB.

    Selain itu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita selama 90 hari dari anggaran Dana Desa, ketahanan pangan, budidaya ikan dan ternak, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil, kegiatan posyandu, PAUD, Bina Keluarga Balita (BKB), Antenatal Care (ANC), pemberian bansos bagi sasaran.

    Sementara itu Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Heri Amalindo bersama tim pakar menyampaikan, AKS di Kabupaten PALI telah dilaksanakan di 65 desa dan enam kelurahan dengan sasaran keluarga berisiko stunting (catin, ibu hamil, ibu nifas dan balita) yang berpedoman pada 5 PASTI. Dilakukan secara konvergensi dan kolaborasi dari berbagai pihak.

    Pada seluruh sasaran auditi telah dilakukan intervensi spesifik dan sensitif sesuai faktor risiko masing-masing, sehingga terjadi perubahan ke arah perbaikan pada tiap sasaran. Faktor risiko yang ditemukan pada ibu hamil adalah 4T (Terlalu muda, Terlalu dekat, Terlalu sering dan Terlalu tua hamil dan melahirkan) dan kondisi sosial ekonomi miskin (kurang mampu).

    Faktor risiko baduta ditemukan kurangnya pemenuhan gizi pada anak, ada infeksi penyerta seperti TB Paru, anemia dan imunisasi yang tidak lengkap. Sanitasi yang buruk dapat menimbulkan infeksi kronis yang menjadi penyebab timbulnya stunting.

    “Pendampingan keluarga berisiko stunting melalui TPK sangat berpengaruh baik pada perubahan perilaku dan pola asuh dari orang tua baduta dan balita,” kata Heri.

    Kabupaten PALI telah melakukan praktik baik melalui inovasi Kursi Biru Asik (Kursus Singkat kepada Ibu Menyusui Baru Asi Ekslusif). Ini sebagai upaya bersama lintas sektor  meningkatkan motivasi para ibu untuk memberikan ASI ekslusif kepada bayi sehingga dapat menurunkan angka stunting.

    Pada kegiatan AKS ada beberapa faktor penyebab baduta berisiko stunting. Salah satunya  baduta tidak mendapatkan ASI eksklusif.

    Selain itu, inovasi program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) juga dilakukan sebagai gerakan gotong royong. Program ini  diharapkan dapat mencegah peningkatan jumlah kasus stunting di Kabupaten Pali melalui bantuan pemenuhan gizi dan nutrisi bagi anak dan keluarga berisiko stunting kategori kurang mampu.

    Ada sebanyak lima perusahaan di Kabupaten Pali turut berpartisipasi dalam PPS dengan memberikan bantuan makanan siap santap tiga kali sehari selama enam bulan kepada 15 anak berisiko stunting.

    Sedangkan bantuan berupa uang diberikan langsung kepada kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya dikelola oleh kader TPK bersama ahli gizi puskemas yang menyusun menu makanan setiap hari.  

    Berikutnya, makanan siap santap diantarkan langsung oleh kader TPK secara bergantian untuk memastikan makanan tersebut benar-benar di makan oleh balita penerima bantuan.

    Bantuan juga berbentuk bibit lele, diberikan kepada keluarga balita berisiko stunting. Ada pula kegiatan pelatihan parenting, bertujuan  memberikan pola asuh yang baik terhadap orang tua yang memiliki balita untuk pencegahan stunting.

    Dilakukan pula sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dengan memberikan edukasi kepada remaja tentang bahaya pemikahan dini dan pentingnya kesiapan fisik, mental dan finansial sebelum menikah.

    Jakarta: Audit Kasus Stunting (AKS) terus menjadi andalan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia. BKKBN mendorong kabupaten/kota untuk berbagi inovasi dan strategi nyata, termasuk pendampingan keluarga, intervensi gizi, hingga pencegahan pernikahan dini.
     
    Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Kemendukbangga/BKKBN Irma Ardiana mengatakan melalui AKS dapat belajar dari pemerintah kabupaten/kota untuk bisa menggalang komitmen dari berbagai pemangku kepentingan.
     
    Menurut Irma, banyak kisah dan pembelajaran menarik lain di daerah, di mana masyarakat kabupaten/kota sampai mendaftarkan keluarga tim audit sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, memfasilitasi akte lahir, isbat nikah.
    “Serta memastikan penerimaan bantuan sosial, hingga akses pelatihan kerja bagi orang tua tim audit,” kata Irma.
     
    Sementara itu Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji diwakiliDeputi Keluarga Sejahtera-Pemberdayaan Keluarga (KSPK), Nopian Andusti  menyampaikan apresiasinya kepada dua kabupaten.
     
    Kabupaten itu Bener Meriah di Provinsi Aceh dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi diberikan karena kedua kabupaten tersebut  terpilih untuk menyampaikan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia untuk 5 PASTI (AKSI PASTI) Seri 4 Tahun 2024. 
     
    Kegiatan ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan AKS dan tahun terakhir masa berlakunya Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
     
    Nopian mendorong agar seluruh kabupaten/kota  melakukan percepatan realisasi anggaran dan tahapan pelaksanaan AKS Siklus II, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 
     
    Nopian mendorong percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan AKS siklus kedua. Berdasarkan aplikasi Morena per 19 November 2024, realisasi anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) AKS baru mencapai 45,48% dengan realisasi anggaran Rp 18.842.612.947 dari total anggaran  Rp 41.433.995.740.
     
    “AKS tidak hanya untuk diagnosis kasus, tetapi juga memperkuat pendampingan keluarga. Kita harus mencegah kasus baru dengan mendampingi keluarga berisiko stunting,” jelas Nopian.
     
    Nopian mengatakan, Kemendukbangga/BKKBN memiliki peran untuk dapat menyosialisasikan dan memotivasi agar terbangun kesadaran para pihak dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan untuk membawa kasus-kasus yang sulit kepada ahlinya.
     
    Nopian berharap TPPS daerah memperkuat mekanisme operasional pendampingan keluarga berisiko stunting di lapangan melalui AKS. Selain menentukan diagnosis kasus, AKS juga bertujuan memperkuat manajemen pendampingan keluarga. 
     
    Pendekatan yang dibangun memungkinkan para tim teknis, termasuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), memiliki kemampuan literasi dan berbagi memakai data, memahami bentuk pendampingan yang diperlukan sesuai rekomendasi pakar/petunjuk tata laksana dan memperbaiki serta meningkatkan kualitas data. 
     
    Nopian sangat mengharapkan AKS dapat memberikan dampak  nyata bagi penurunan prevalensi stunting dengan mencegah terjadinya kasus serupa. Termasuk penurunan prevalensi stunting dapat dicapai dengan mencegah adanya kasus stunting baru. 
     
    “Oleh karena itu sasaran pada keluarga berisiko stunting menjadi sangat penting untuk memastikan terjadinya perbaikan status risiko auditee pasca intervensi,” ucap Nopian.
    Praktik Baik AKS
    Melalui kegiatan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia Untuk 5 PASTI (AKSI PASTI) Seri 4 Tahun 2024 ini Pj. Bupati Bener Meriah, Mohammad Tunwier bersama tim pakar menyampaikan ditemukan faktor risiko pada calon pengantin (Catin) inisial AF dengan kasus depresi, usia masih terlalu muda, dan kesulitan ekonomi. Ditemukan juga kasus ibu hamil dengan ‘skizofrenia’.
     
    Kasus catin AF telah direkomendasi pakar agar dilakukan tes psikologi untuk mengukur kapasitas intelegensia, kemampuan
    menyesuaikan diri, menyelesaikan masalah, simpati dan empati, kemampuan sosial dan motivasi diri (pakar psikolog). 
     
    Kemudian memeriksakan kesehatan secara periodik di puskesmas, pemberian terapi zat besi, asam folat, KIE kespro dan kontrasepsi, pendampingan rutin oleh TPK, peningkatan asupan gizi (PPG), usulan PPG dari Dana Desa & dinas kesehatan.
     
    Untuk kasus ibu hamil dengan skizofrenia, para tim pakar merekomendasikan agar ibu hamil tersebut perlu rawat inap di RSU MK, pemberian rasa aman dan nyaman, motivasi keluarga (KIE Keluarga tentang bahaya merokok), pemantauan vital sign, dilakukan pendekatan secara psikoterapi supportif terkait kehamilannya, pemantauan gejala, psikososial dan masa depan pasien.
     
    Kabupaten Bener Meriah telah melakukan inovasi-inovasi atau praktik baik AKS melalui sosialisasi pencegahan pernikahan dini di sekolah, edukasi oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam menjemput bola bagi catin, dan PPKS di kantor balai, bimbingan perkawinan bagi catin di Kemenag, konseling DP3AKB.
     
    Selain itu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita selama 90 hari dari anggaran Dana Desa, ketahanan pangan, budidaya ikan dan ternak, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil, kegiatan posyandu, PAUD, Bina Keluarga Balita (BKB), Antenatal Care (ANC), pemberian bansos bagi sasaran.
     
    Sementara itu Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Heri Amalindo bersama tim pakar menyampaikan, AKS di Kabupaten PALI telah dilaksanakan di 65 desa dan enam kelurahan dengan sasaran keluarga berisiko stunting (catin, ibu hamil, ibu nifas dan balita) yang berpedoman pada 5 PASTI. Dilakukan secara konvergensi dan kolaborasi dari berbagai pihak.
     
    Pada seluruh sasaran auditi telah dilakukan intervensi spesifik dan sensitif sesuai faktor risiko masing-masing, sehingga terjadi perubahan ke arah perbaikan pada tiap sasaran. Faktor risiko yang ditemukan pada ibu hamil adalah 4T (Terlalu muda, Terlalu dekat, Terlalu sering dan Terlalu tua hamil dan melahirkan) dan kondisi sosial ekonomi miskin (kurang mampu).
     
    Faktor risiko baduta ditemukan kurangnya pemenuhan gizi pada anak, ada infeksi penyerta seperti TB Paru, anemia dan imunisasi yang tidak lengkap. Sanitasi yang buruk dapat menimbulkan infeksi kronis yang menjadi penyebab timbulnya stunting.
     
    “Pendampingan keluarga berisiko stunting melalui TPK sangat berpengaruh baik pada perubahan perilaku dan pola asuh dari orang tua baduta dan balita,” kata Heri.
     
    Kabupaten PALI telah melakukan praktik baik melalui inovasi Kursi Biru Asik (Kursus Singkat kepada Ibu Menyusui Baru Asi Ekslusif). Ini sebagai upaya bersama lintas sektor  meningkatkan motivasi para ibu untuk memberikan ASI ekslusif kepada bayi sehingga dapat menurunkan angka stunting.
     
    Pada kegiatan AKS ada beberapa faktor penyebab baduta berisiko stunting. Salah satunya  baduta tidak mendapatkan ASI eksklusif.
     
    Selain itu, inovasi program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) juga dilakukan sebagai gerakan gotong royong. Program ini  diharapkan dapat mencegah peningkatan jumlah kasus stunting di Kabupaten Pali melalui bantuan pemenuhan gizi dan nutrisi bagi anak dan keluarga berisiko stunting kategori kurang mampu.
     
    Ada sebanyak lima perusahaan di Kabupaten Pali turut berpartisipasi dalam PPS dengan memberikan bantuan makanan siap santap tiga kali sehari selama enam bulan kepada 15 anak berisiko stunting.
     
    Sedangkan bantuan berupa uang diberikan langsung kepada kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya dikelola oleh kader TPK bersama ahli gizi puskemas yang menyusun menu makanan setiap hari.  
     
    Berikutnya, makanan siap santap diantarkan langsung oleh kader TPK secara bergantian untuk memastikan makanan tersebut benar-benar di makan oleh balita penerima bantuan.
     
    Bantuan juga berbentuk bibit lele, diberikan kepada keluarga balita berisiko stunting. Ada pula kegiatan pelatihan parenting, bertujuan  memberikan pola asuh yang baik terhadap orang tua yang memiliki balita untuk pencegahan stunting.
     
    Dilakukan pula sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dengan memberikan edukasi kepada remaja tentang bahaya pemikahan dini dan pentingnya kesiapan fisik, mental dan finansial sebelum menikah.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Debat Paslon Tunggal Pilkada Pangkalpinang, Pengangguran dan Timah Jadi Sorotan Regional 21 November 2024

    Debat Paslon Tunggal Pilkada Pangkalpinang, Pengangguran dan Timah Jadi Sorotan Regional 21 November 2024

    Debat Paslon Tunggal Pilkada Pangkalpinang, Pengangguran dan Timah Jadi Sorotan
    Tim Redaksi
    PANGKALPINANG, KOMPAS.com
    –
    Debat publik
    pasangan calon tunggal untuk Pilkada Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, digelar di Swissbel Hotel, Kamis (21/11/2024) malam.
    Acara ini dihadiri ratusan undangan. Sementara area lantai satu yang dilengkapi proyektor disediakan untuk menampung tim relawan yang tidak dapat masuk ke ruang utama di lantai dua.
    Maulan Aklil, yang maju berpasangan dengan Masagus Hakim, memaparkan berbagai upaya yang akan dilakukan dalam pembangunan Kota Pangkalpinang.
    Salah satu persoalan yang dihadapi saat ini adalah lesunya usaha di sektor pertimahan.
    “Setiap tahun angka
    pengangguran
    kita selalu turun. Namun, pada 2024 ada kenaikan karena masalah timah yang jadi penyebabnya,” kata Molen saat sesi debat.
    Calon petahana yang berusaha melanjutkan periode kedua ini mengakui adanya tambahan 500 pengangguran baru di Pangkalpinang akibat tutupnya sejumlah smelter.
    “Kami akan mendorong pemerintah pusat untuk segera menerbitkan Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan sehingga semua smelter dibuka kembali. Dengan demikian, jumlah pengangguran tersebut akan kembali bekerja,” jelas Molen.
    Diketahui bahwa lima smelter di Pangkalpinang berhenti operasional terkait kasus tata niaga timah yang diduga merugikan lingkungan.
    Sementara itu, Masagus Hakim berjanji untuk memperkuat lapangan usaha di bidang pariwisata dan perdagangan.
    Ia juga menyatakan, lahan kosong di Pangkalpinang akan dimanfaatkan untuk daur ulang logam.
    “Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi akan bergerak dalam sektor perdagangan dan jasa. Semua sektor akan digerakkan, termasuk perikanan yang memiliki potensi,” ujar Hakim, disambut yel-yel para pendukung.
    Dalam bidang kesehatan, Hakim, yang juga mantan kepala Dinas Kesehatan Pangkalpinang, berkomitmen untuk melanjutkan program yang sudah dijalankan.
    “Selama lima tahun ini kami telah melakukan rehabilitasi Puskesmas dan pengadaan cathlab, yang saat ini hanya ada dua, satu di provinsi dan satu di RSUD Pangkalpinang,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • GOTO Pastikan Kualitas Makanan MBG CSR Terjamin, Begini Cara Pemesanannya

    GOTO Pastikan Kualitas Makanan MBG CSR Terjamin, Begini Cara Pemesanannya

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) melibatkan dinas kesehatan dan dinas pendidikan setempat untuk memastikan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjaga. 

    Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan standar operasional yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima. 

    Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi dan nutrisi yang mendukung tumbuh kembang anak. 

    “UMKM yang terlibat juga dipastikan memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI),” kata Ade kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024). 

    Sekadar informasi, GoTo Group meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui skema corporate social responsibility (CSR) perusahaan. Program ini telah menjangkau lebih dari 10.000 siswa di 31 sekolah yang tersebar di 13 Kota/Kabupaten, yakni Bogor, Jakarta Timur, Bekasi, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Palembang.

    Adapun untuk memesan paket GOTO, Ade menjelaskan proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. 

    Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah, semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. 

    “Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat. Setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah,” kata Ade. 

  • Polisi Usut Korupsi Jasa Pelayanan Tenaga Medis RSD Madani Pekanbaru, Siapa Tersangkanya?

    Polisi Usut Korupsi Jasa Pelayanan Tenaga Medis RSD Madani Pekanbaru, Siapa Tersangkanya?

    Liputan6.com, Pekanbaru – Subdit III Reserse Kriminal Khusus Polda Riau mengusut dugaan korupsi di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru. Polisi tengah mengumpulkan bukti serta keterangan terkait penyelewengan anggaran tahun 2021-2024.

    Salah satu dugaan penyelewengan oleh manajemen RSD Madani adalah pembayaran jasa pelayanan tenaga medis. Hal ini berdasarkan laporan masyarakat pada Mei tahun 2024.

     

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Komisaris Besar Nasriadi menjelaskan, ada dugaan pengelolaan dana jasa pelayanan medis tidak transparan. Dana yang seharusnya dibayar tepat waktu sering molor bahkan menunggak beberapa tahun.

    “Hal ini menjadi fokus kami untuk diusut tuntas,” ujar Nasriadi, Rabu siang, 20 November 2024.

    Penelusuran petugas, dana jasa pelayanan tenaga medis tahun 2021 baru terealisasi pada 2023. Sementara untuk tahun 2024, pembayarannya hingga November ini baru dilakukan sekali sebesar Rp241.534.845.

    Menurut Nasriadi, dana pembayaran setiap bulan telah cair dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 

    “Menurut keterangan pegawai RSD Madani, keterlambatan pembayaran dipengaruhi oleh kebijakan direktur rumah sakit,” kata Nasriadi.

    Selain itu, Polda juga mengusut proyek di rumah sakit yang telah selesai tapi belum dibayarkan. Bahkan, proyek tersebut tidak tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran maupun rencana bisnis anggaran rumah sakit.

    Hingga kini, polisi sudah memanggil dan meminta keterangan sejumlah orang di RSD Madani. Petugas juga mengumpulkan mengumpulkan dokumen penggunaan dana dari tahun 2021 hingga 2024 serta berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Pekanbaru.

    “Ini bentuk kolaborasi kami bersama APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam memberantas tindak pidana korupsi,” tegas Nasriadi.

    Sekedar informasi, sewaktu dugaan penyelewengan ini terjadi RSD Madani dipimpin oleh dr Arnaldo Eka Putra. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pekanbaru itu telah dicopot sebagai direktur sejak kasus ini menguap ke permukaan.

     

  • Grab-GOTO Bertarung di Program Makan Siang Bergizi: Jangkauan, Kualitas dan Target

    Grab-GOTO Bertarung di Program Makan Siang Bergizi: Jangkauan, Kualitas dan Target

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua perusahaan ride hailing raksasa Indonesia Gojek dan Grab telah melakukan uji coba program makan bergizi gratis (MBG), yang saat ini menjadi perhatian pemerintah Prabowo Subianto.

    Mengandalkan ekosistem yang dimiliki PT Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) melalui Gojek dan Grab berusaha mendukung program ini dengan prima.

    Gojek memulai uji coba terlebih dahulu ketimbang Grab. Uji coba dilakukan sejak 5 bulan lalu atau tepatnya pada 20 Mei 2024. Sementara itu Grab, dalam pernyataan resmi, menyusul uji coba MBG bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Yogyakarta. 

    Lantas apa perbedaan MBG Grab dan Gojek?

    Kota yang terjangkau

    Dari sisi jangkauan, berdasarkan data yang dihimpun, Gojek menjangkau lebih banyak kota dan kabupaten. Total ada 13 kota dengan 31 sekolah serta 10.000 siswa yang menerima manfaat program MBG Gojek. Program tersebut saat ini telah resmi menjadi program CSR perusahaan. Sementara itu Grab tidak menampilkan lebih detail mengenai kota-kota yang telah mereka jangkau. Dalam siaran persnya, Grab hanya baru melayani satu sekolah dasar di Yogyakarta. 

    Pengemudi memegang tulisan GOTOPerbesar

    Paket tersalurkan

    Selama uji coba Gojek mengumumkan telah menyalurkan paket MBG ke 10.000 siswa. Perusahaan menargetkan dapat menyalurkan 3 juta paket. Bisnis mencoba bertanya mengenai tenggat pemenuhan target 3 juta paket tersebut kepada Gojek. Perusahaan yang dipimpin oleh Patrick Walujo itu tidak memberi jawaban. 

    Sementara itu Grab, belum memberi tahu jumlah paket yang tersalurkan termasuk target yang ingin mereka capai. Dalam keterangan resminya, Grab hanya menyampaikan bahwa paket terbagi menjadi dua dalam bentuk prasmanan ataupun kotak makan stainless steel. 

    Kualitas

    Kualitas makanan menjadi salah satu fokus program mengingat tersebut akan diberikan kepada para siswa yang tergabung di MBG. 

    Perbesar

    GOTO menegaskan bahwa dalam mendukung program MBG perusahaan memberdayakan UMKM, mitra pengemudi dan dompet digital yang merupakan bagian dari ekosistem GoTo. 

    UMKM yang terlibat juga telah dipastikan memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dipantau Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.
    Sementara itu Grab, pengukuran dampak gizi anak sekolah yang dilakukan oleh GSI Lab dan sosial ekonomi kepada Mitra UMKM. Grab juga mengeklaim menjaga standar keamanan, kebersihan, dan gizi makanan yang menyeluruh mulai dari pemilihan mitra UMKM, kebersihan dapur dan peralatan memasak, proses penyajian makanan, hingga penerapan standar gizi sesuai dengan acuan dari Badan Gizi Nasional dan rekomendasi ahli gizi.

  • Pasien Kritis Meninggal Gegara Mobil Ambulans Dihadang Sopir Truk, Keluarga Tak Terima: Viralkan

    Pasien Kritis Meninggal Gegara Mobil Ambulans Dihadang Sopir Truk, Keluarga Tak Terima: Viralkan

    TRIBUNJATIM.COM – Kejadian ambulans bawa pasien kritis hingga meninggal dunia karena dihalangi sopir bus jadi sorotan.

    Sosok sopir bus yang menghalangi laju ambulans yang membawa pasien kritis di Bekasi Timur itupun dicari netizen.

    Pasalnya sopir bus diduga sengaja menghalangi mobil ambulans yang membawa pasien tersebut.

    Video tersebut awalnya dibagikan akun X (Twitter) @bacottetangga__ pada  Jumat (16/11/2024).

    “Ada request dari sopir ambulance dan keluarga Pasien.

    Tolong viralkan bus menghalangi ambulance di bulakkapal Bekasi timur dengan kondisi pasien tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal,” tulis akun tersebut.

    Kini, netizen pun ikut marah dan mencari sosok sopir bus tersebut.

    Unggahan tersebut lantas viral di media sosial dan telah dibagikan berulang kali di sejumlah akun.

    Terlihat dalam video tersebut, mobil ambulans terlihat sedang membawa seorang pasien dalam kondisi tidak sadar dengan selang pernapasan.

    Pasien tersebut dikatakan akan dirujuk ke RS Ananda Tambun Selatan, Bekasi.

    Namun sepertinya perjalanan ambulans tersebut terhadang laju bus non ekonomi.

    Pada bagian lain unggahan juga dibagikan foto bus yang diduga menghalangi jalannya ambulans tersebut.

    Hingga saat ini, video tersebut telah mendapatkan lebih dari 92 ribu tayangan, dibagikan ribuan kali, dan mendapatkan ratusan komentar.

    Berikut beberapa komentar dari netizen, melansir Tribun Medan:

    Sopir bus halangi ambulans bawa pasien kritis hingga meninggal di Bekasi (X)

    “Tolol bener.
    Mestinya prasangka baik aja kepada ambulance, mau dia kosong atau ada isi nya, kalau bunyi sirene, segera minggir. 
    Bisa jadi kosongnya ambulance tetapi membunyikan sirene karena pasien yg mau dijemput sudah darurat,” tulis akun @bossnya.

    “Mau lebih keras seluruh ambulance se nkri tolak angkut keluarga pemilik bus dan supirnya,” akun @Kampak ikut mengomentari.

    “dari no telp di kaca bis itu bis mahardika,” akun @motoyomoto menambahkan.

    Hingga berita ini dituliskan, belum ada klarifikasi dari pihak armada bus dan pihak terkait.

    Sementara itu dari unggahan tersebut, disebutkan kronologi kejadian yang diterima akun tersebut berawal dari ambulans datang dari arah RS CNK dengan kecepatan 80-90 km per jam.

    Saat itu kondisi pasien sedang tidak sadarkan diri dan harus dirujuk ke RS Ananda Tambun Selatan dari ICU RS CNK.

    Namun dalam perjalanan di daerah Bulak Kapal dengan kecepatan 90 km per jam, sopir ambulans melihat bus dengan posisi di kiri dari arah tol timur.

    Bus tersebut menuju arah Bulak Kapal, sedangkan ambulans melaju dari arah Bulak Kapal ke arah tol timur.

    “Dan itu menghalangi laju ambulance, sampai di RS rujukan pasien meninggal dunia

    Keluarga keberatan merasa keterlambatan ambulance sampai RS Ananda dikarenakan bus yg menghalangi sehingga pasien terlambat di tangani,” pungkas keterangan unggahan.

    Sebelumnya, sebuah video tersebar di sosial media dan grup perpesanan Whatsapp (WA) pada Kamis (14/11/2024).

    Dalam video viral tersebut dinarasikan pasien tak diperbolehkan memakai mobil ambulans Puskesmas.

    Terlihat pasien yang tergolek di ranjang didorong oleh keluarga keluar dari Puskesmas. 

    Video yang tersebar ini berdurasi 23 detik.

    Saat diperhatikan, diketahui lokasi tersebut berada di Puskesmas Kemalang.

    Setelah pasien dibawa keluar, terdapat satu mobil bak terbuka Colt L300.

    Mobil tersebut sudah terparkir tepat di depan pintu masuk.

    “Iki nang Puskesmas Kemalang. Rujukan ra oleh, nyilih fasilitas ambulans yo ra oleh. Akhire digowo L sapek.

    (Ini di Puskesmas Kemalang. Rujukan tidak dapat, meminjam fasilitas ambulans juga tidak boleh. Akhirnya dibawa menggunakan pikap),” ujar perekam video.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Klaten, Anggit Budiarto, membenarkan adanya video tersebut.

    “Saya mendapat kabar, hari Kamis jam 16.00 sore,” ujar Anggit.

    Informasi yang ia dapat dari Kepala Puskesmas, hal itu lantaran tidak adanya rujukan yang dikeluarkan oleh Puskesmas.

    “Jadi itu pasien yang periksa di sana. Menurut medis dan paramedis di IGD, itu bisa dirawat di Puskesmas,” jelasnya.

    “Namun keluarga minta dirujuk ke rumah sakit,” tambahnya.

    Video viral keluarga pasien keluhkan tak dapat pakai ambulans Puskesmas di Klaten (Istimewa)

    Kendati begitu, pihak Puskesmas tak mengeluarkan rujukan.

    Lantaran sakit si pasien masih bisa dirawat di sana.

    “Intinya, kalau Puskesmas tidak merujukkan tidak (bisa) memakai ambulans (Puskesmas).”

    “Kalau secara aturan tidak bisa, karena bukan proses rujukan,” ujar Anggit, melansir Tribun Solo.

    Informasi yang ia terima bahwa pihak Puskesmas Kemalang mengatakan, kasus tersebut sebenarnya bisa ditangani di Puskesmas.

    “Menurut dokter periksa itu bisa ditangani di Puskesmas, dan kalau mau rawat jalan atau rawat inap di Puskesmas bisa,” paparnya.

    Kendati demikian, keluarga pasien meminta agar pasien dirawat di rumah sakit.

    Hal ini membuat status pasien tersebut menjadi pulang dari Puskesmas.

    Anggit juga mengatakan, pihaknya telah melakukan klarifikasi oleh pihak Puskesmas dan pasien tersebut.

    “Ini hanya miss komunikasi, setelah Kepala Puskesmas mendatangi keluarga pasien di rumah sakit. Semua baik-baik saja,” ujar Anggit.

    Sang pasien sendiri saat ini sudah dirawat di rumah sakit Soeradji Tirtonegoro.

    Kondisi pasien juga sudah membaik.

    Anggit mengatakan, pihak Puskesmas lalu menghubungi dokter periksa dan membuat rujukan manual untuk disusulkan.

    “Apa yang dikehendaki keluarga akhirnya terjadi di situ, walaupun menurut pemeriksaan, masih sanggup di Puskesmas,” kata Anggit.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Klaten, Anggit Budiarto (TRIBUNSOLO.COM/IBNU DWI TAMTOMO)

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Lansia Dievakuasi Saat Banjir Rob di Muara Angke Makin Parah Megapolitan 20 November 2024

    Lansia Dievakuasi Saat Banjir Rob di Muara Angke Makin Parah Megapolitan 20 November 2024

    Lansia Dievakuasi Saat Banjir Rob di Muara Angke Makin Parah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah mengevakuasi warga lanjut usia (lansia) dari lokasi
    banjir rob
    di Muara Angke, Jakarta Utara serta memberi bantuan.
    Bantuan diberikan saat Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi beserta jajaran pejabat Pemprov Jakarta melakukan peninjauan ke lokasi pada Senin lalu.
    “Kami sudah memberikan
    bantuan sosial
    untuk mereka yang terdampak langsung. Saya sudah perintahkan juga jajaran kesehatan di sana,” ujar Teguh saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024) sore.
    Teguh menuturkan, jajaran Dinas Kesehatan juga telah mengimbau anak-anak untuk tidak bermain air banjir rob karena rentan terkena penyakit.
    “Banyak anak-anak meski sudah dikasih tahu tapi tetap main-main air, itu riskan terhadap masalah kesehatan, sudah kami edukasikan,” ucapnya.
    Teguh mengatakan, sejumlah warga yang telah lanjut usia juga telah dievakuasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta.
    “Ada beberapa orang tua yang harus kami evakuasi. Kami sudah siapkan (tempat). BPBD juga ada di sana, mobil Dinkes juga selalu siap,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, Pemprov berencana membangun tanggul sepanjang empat kilometer untuk mengatasi permasalahan banjir rob di Muara Angke.
    Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta Marullah Matali mengatakan, pembangunan
    tanggul pencegah
    banjir rob itu akan dilakukan di sekitar Kali Adem, Penjaringan.
    Kewenangan pembangunan tanggul terbagi menjadi dua, empat kilometer milik Pemerintah Pusat dan sisanya tanggung jawab Pemprov Jakarta.
    “Kewenangan dibagi dua, satu Kementerian Pusat PUPR, nah, DKI itu sisanya. Yang belum dikerjakan delapan kilometer di sekitar Kali Adem Pluit,” ucap Marullah, Selasa.
    Marullah memastikan, Pemprov akan membangun tanggul secepat mungkin agar masalah banjir rob dapat segera teratasi.
    “Kewenangan dibagi dua, satu Kementerian Pusat PUPR, nah, DKI itu sisanya. Yang belum dikerjakan delapan kilometer di sekitar Kali Adem Pluit,” imbuhnya.
    Adapun di wilayah RW 22, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, kembali terendam banjir rob, Selasa (19/11/2024).
    Memasuki hari kelima banjir rob, genangan air terlihat semakin meluas.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, ketinggian air mulai meningkat sekitar pukul 11.00 WIB, dengan tinggi sekitar 10 sentimeter atau setinggi mata kaki orang dewasa.
    Namun, menjelang pukul 12.44 WIB, ketinggian air mencapai 30-50 sentimeter.
    “Hari ini, sekitar pukul 10.00 WIB air baru naik. Kalau kemarin-kemarin itu, jam 08.00 WIB air sudah mulai naik,” kata Jenni (40), salah seorang warga RW 22, saat ditemui di lokasi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahli Tegaskan Air Minum dari Galon Berpolikarbonat Aman Dikonsumsi

    Ahli Tegaskan Air Minum dari Galon Berpolikarbonat Aman Dikonsumsi

    Jakarta: Ahli kesehatan masyarakat Ngabila Salama menegaskan bahwa meminum air dari galon kuat polikarbonat masih aman. Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir karena meminum air dari galon tersebut tidak akan menimbulkan gangguan kesehatan.

    “Masih aman. Dan tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan apapun,” kata Ngabila Salama dilansir, Selasa, 19 November 2024.

    Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kementerian kesehatan (Kemenkes) ini mengungkapkan bahwa sebenarnya penggunaan BPA tidak hanya ada pada galon kuat polikarbonat saja namun BPA banyak ditemukan dalam barang-barang sehari-hari.

    “BPA aman, selama tidak bermigrasi ke manusia dalam jumlah tinggi melebihi ambang batas normal,” katanya.
     

    Ngabila menjelaskan bahwa 90 persen BPA yang masuk ke dalam tubuh akan dibuang melalui urine dan feses. Dia menjelaskan, BPA baru akan bermigrasi dari kemasan ke makanan apabila dipanaskan mencapai suhu lebih dari 70 derajat celcius.

    “Faktor suhu tinggi menjadi terbanyak risiko migrasi ke manusia,” kata Kepala seksi surveilans epidemiologi dan imunisasi di Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini.

    Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra memastikan meminum air dari galon guna ulang atau polikarbonat tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Galon-galon tersebut sudah memiliki standar SNI.

    “Kalau semua produk terutama kemasan itu sudah terstandar SNI ya tandanya dia juga level toleransinya terhadap cemaran itu tidak membahayakan dan itu tidak sampai menimbulkan gangguan kehamilan dan janin,” kata Hermawan.

    Ia menjelaskan Badan Akreditasi Mutu telah melakukan serangkaian penelitian dan uji klinis sebelum memberikan label SNI pada galon atau kemasan pangan apapun. Dari hasil penelitian-penelitian itu diambil kesimpulan bahwa paparan BPA dalam galon kuat polikarbonat masih dalam batas aman.

    “Artinya dengan terstandar atau ter-SNI maka dia (galon) sudah melewati tahap evidence base komparatif atau studi perbandingan terhadap hasil penelitian dengan hasil produksi yang sudah ada,” katanya.

    Jakarta: Ahli kesehatan masyarakat Ngabila Salama menegaskan bahwa meminum air dari galon kuat polikarbonat masih aman. Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir karena meminum air dari galon tersebut tidak akan menimbulkan gangguan kesehatan.
     
    “Masih aman. Dan tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan apapun,” kata Ngabila Salama dilansir, Selasa, 19 November 2024.
     
    Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kementerian kesehatan (Kemenkes) ini mengungkapkan bahwa sebenarnya penggunaan BPA tidak hanya ada pada galon kuat polikarbonat saja namun BPA banyak ditemukan dalam barang-barang sehari-hari.
    “BPA aman, selama tidak bermigrasi ke manusia dalam jumlah tinggi melebihi ambang batas normal,” katanya.
     

    Ngabila menjelaskan bahwa 90 persen BPA yang masuk ke dalam tubuh akan dibuang melalui urine dan feses. Dia menjelaskan, BPA baru akan bermigrasi dari kemasan ke makanan apabila dipanaskan mencapai suhu lebih dari 70 derajat celcius.
     
    “Faktor suhu tinggi menjadi terbanyak risiko migrasi ke manusia,” kata Kepala seksi surveilans epidemiologi dan imunisasi di Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini.
     
    Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra memastikan meminum air dari galon guna ulang atau polikarbonat tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Galon-galon tersebut sudah memiliki standar SNI.
     
    “Kalau semua produk terutama kemasan itu sudah terstandar SNI ya tandanya dia juga level toleransinya terhadap cemaran itu tidak membahayakan dan itu tidak sampai menimbulkan gangguan kehamilan dan janin,” kata Hermawan.
     
    Ia menjelaskan Badan Akreditasi Mutu telah melakukan serangkaian penelitian dan uji klinis sebelum memberikan label SNI pada galon atau kemasan pangan apapun. Dari hasil penelitian-penelitian itu diambil kesimpulan bahwa paparan BPA dalam galon kuat polikarbonat masih dalam batas aman.
     
    “Artinya dengan terstandar atau ter-SNI maka dia (galon) sudah melewati tahap evidence base komparatif atau studi perbandingan terhadap hasil penelitian dengan hasil produksi yang sudah ada,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  •   Pemprov DKI ajak warga berpartisipasi bantu kendalikan tuberkulosis

      Pemprov DKI ajak warga berpartisipasi bantu kendalikan tuberkulosis

    Partisipasi masyarakat kecil, karena itu kami dorong ke lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak warga untuk ikut berpartisipasi aktif mengendalikan kasus tuberkulosis (TBC) di wilayahnya guna mewujudkan kota Jakarta yang bebas dari penyakit tersebut pada 2030.

    “Partisipasi masyarakat masih kecil, karena itu kami dorong ke lingkungan supaya sama-sama menjaga mendukung pengendalian TBC dengan mendukung pasien untuk segera sembuh,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di Bogor, Selasa.

    Dia mengatakan salah satu upaya yang terus dilakukan yakni memotivasi masyarakat menjalankan program pengendalian melalui Kampung Siaga TBC sejak awal 2024.

    Ani menuturkan saat ini sudah terdapat sekitar 270 Kampung Siaga TBC di Jakarta. Dia mengatakan telah meminta setiap kelurahan untuk membuat pencontohan.

    “Kemarin, untuk lebih memotivasi, kami memberikan penghargaan, reward kepada wilayah RW yang melaksanakannya (Kampung Siaga TBC) paling bagus. Mudah-mudahan nanti akan jadi model. Dan di tahun ini kami targetkan semuanya masing-masing sudah menggerakkan konsep Kampung Siaga di wilayahnya masing-masing,” jelas dia.

    Pengendalian TBC, kata Ani, menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi. Ini mengingat angka kasus yang masih tinggi. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada 2023 menunjukkan terdapat sebanyak 60.420 pasien TBC baru dari seluruh pasien terduga TBC yang menjalani pemeriksaan.

    Lalu, terdapat 535 dari setiap 100.000 penduduk di DKI Jakarta yang menderita TBC, sementara target eliminasi TBC yang harus dicapai di 2030 adalah 65 kasus per 100.000 penduduk.

    “Kita harus menemukan kasus dulu. Jadi targetnya (menemukan kasus) 90 persen. Angka penemuan kasusnya sudah sekitar 75 persen. Nanti kalau sudah ketemu kasus, dicari, diinvestigasi kontak eratnya supaya bisa segera melakukan isolasi dan treatment terhadap pasien dan keluarganya agar tidak menular,” jelas dia.

    Ani mengatakan anggaran pengendalian TBC pemerintah mencapai Rp65,6 miliar. Alokasi anggaran ini antara lain guna menegakkan diagnosis, monitoring pasien, dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi pasien.

    “Di dalam APBD, anggaran pengendalian TBC tersedia Rp 65,6 miliar. Di samping itu untuk pembiayaan pengendalian TB ini ada pembiayaan dari NGO, Global Fund sekitar Rp9,1 miliar. Jadi total pembiayaannya sekitar Rp74,7 miliar,” kata Ani.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Internet di Wilayah 3T Bantu Akselerasi Layanan Kesehatan

    Internet di Wilayah 3T Bantu Akselerasi Layanan Kesehatan

    Kepulauan Anambas –

    Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) sedang gencar-gencarnya menerapkan pilar Transformasi Kesehatan.

    Wamenkes dr Dante Saksono Harbuwono mengatakan keberlanjutan dalam pengembangan transformasi digital yang inklusif penting agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Menurut dia, berbagai kemajuan harus dapat dirasakan banyak orang, dan tidak boleh ada satupun yang tertinggal.

    Keenam pilar transformasi kesehatan harus dirasakan secara inklusif hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satunya di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau.

    Akses internet memegang peranan penting dalam implementasi transformasi kesehatan. Kepala Puskesmas Letung, Kecamatan Jemaja Timur Adymulianto Manurung (41) mengatakan sebelum ada internet ia dan para staf Puskesmas harus menumpang ke RSUD atau SD demi mendapatkan akses internet.

    “Bersyukurnya setelah ada jaringan internet, sekarang kita tidak lagi menumpang untuk melakukan pekerjaan. Dan khususnya saat COVID itu, kita harus menginput data untuk memberikan vaksin, memang kami harus numpang di tempat lain,” kata Adymulianto, kepada detikcom beberapa waktu lalu.

    Pada saat itu, Puskesmas Letung harus melaporkan kasus COVID ke Dinas Kesehatan yang berlokasi di Tarempa sebelum dilanjutkan ke pusat. Agar pelaporannya lebih cepat dan akurat, dirinya bahkan harus bolak-balik RSUD-Puskesmas sebanyak 5-8 kali sehari.

    Tak hanya untuk pelaporan COVID, internet juga digunakan untuk mengirim berbagai keperluan seperti rujukan dokter ke fasilitas kesehatan (faskes) bagi pasien. Namun, sejak 2021 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) menghadirkan program Aksi (akses internet) dan satelitnya direlokasi ke gedung baru Puskesmas Letung.

    “Tetapi ya, bersyukurnya setelah ada jaringan internet, sekarang kita tidak lagi menumpang untuk melakukan pekerjaan. Dan khususnya saat COVID itu, kita harus menginput data untuk memberikan vaksin, memang kami harus numpang di tempat lain,” ungkap Adimulyanto.

    “Tapi begitu tahun 2021 ketika pindah ke sini, BAKTI dipindah ke sini, direlokasi, akhirnya kami tidak perlu kemana-mana untuk mengakses internet,” sambungnya.

    Puskesmas Letung sendiri mendapatkan 2 akses internet yang diletakkan di lantai 1 (untuk umum) dan 2 (untuk tenaga kesehatan dan administrasi). Sehingga, pengunjung atau masyarakat umum bisa bebas menggunakan jaringan internet dari BAKTI.

    “Dan masyarakat kita juga sekarang tentu tidak susah. Karena masyarakat selain harus administrasi yg sifatnya online, sekarang mereka tidak perlu kemana-mana, cukup di Puskemas Letung saja,” imbuh Adimulyanto.

    Selain itu, jaringan BAKTI juga digunakan untuk pelaporan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kepulauan Anambas yang terletak di Tarempa. Untuk menuju ke Tarempa, dibutuhkan waktu sekitar 2 jam.

    Sementara untuk pengiriman berkas ke Dinkes lewat kapal ferry, bisa memakan waktu sekitar 1-2 hari. Dikatakan perawat Puskesmas Anambas Mellania (28), ia pun membuat laporan secara manual sebelum dikirimkan.

    “Tapi setelah ada internet semuanya mudah diakses dan tidak membutuhkan waktu. Lebih efektif, yang kiranya (biasanya) berkas dikirim 1 hari 2 hari sampai setelah ada internet jadi 1 hari saja,” kata Mellania.

    Tidak sekadar memberikan akses internet, BAKTI juga menggelar pelatihan digitalisasi bagi para nakes di Kepulauan Anambas. Adapun pelatihan yang diberikan yaitu sistem pelaporan melalui aplikasi SATUSEHAT dan telemedicine.

    “Pelatihan Komdigi itu sangat bermanfaat bagi kami,” kata Mellania.

    detikcom bersama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengadakan program Tapal Batas untuk mengulas perkembangan ekonomi, wisata, infrastruktur, dan pemerataan akses internet di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ikuti terus berita informatif, inspiratif, unik dan menarik dari program Tapal Batas di tapalbatas.detik.com!

    (akd/ega)