Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Pemkot Blitar Segera Jalankan Makan Bergizi Gratis

    Pemkot Blitar Segera Jalankan Makan Bergizi Gratis

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Blitar kini tengah mempersiapkan pasokan bahan baku untuk program makan bergizi gratis. Diperkirakan program makan siang gratis ini memerlukan pasokan bahan makan sebanyak 2 ton per harinya.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dewi Masitoh. Menurut Dewi, saat ini Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar tengah melakukan persiapan suplay bahan baku dengan mengoptimalkan lahan-lahan sawah yang ada untuk mendukung keberlangsungan program nasional yaitu makan bergizi gratis.

    “Kebutuhan bahan makanan setiap harinya mencapai lebih dari 2 ton untuk 40 ribu siswa sehingga nantinya lahan lahan kosong akan digunakan untuk sarana pertanian mengingat saat ini luas lahan pertanian di Kota Blitar terus mengalami penurunan,” ucap Dewi Masitoh, Selasa (26/11/2024).

    Pemkot Blitar kini juga tengah berkoordinasi dengan sejumlah petani maupun KWT (kelompok wanita tani) untuk mewujudkan program ini. Sehingga diharapkan melalui program ini minat masyarakat utamanya para milenial untuk menjadi petani semakin meningkat.

    “Sebenarnya program makan siang gratis ini juga berhubungan dengan menumbuhkan minat menjadi petani dari milenial, sehingga ini kami tengah melakukan koordinasi agar kalau bisa semua bahan baku untuk program makan siang gratis ini berasal dari petani lokal,” tegasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Blitar mengusulkan anggaran sebesar 1.5 miliar untuk persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk pelajar. Usulan anggaran untuk program makan bergizi gratis itu mengikuti aturan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025.

    Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Blitar sendiri mengaku siap menjalankan program makan bergizi yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kini beberapa langkah tengah dilakukan, seperti pendataan sasaran program makan bergizi di Kota Blitar.

    Nantinya program makan bergizi akan diperuntukkan bagi satuan pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, SMP bahkan SMA. Sedangkan jumlah sasaran di Kota Blitar untuk penerima program makan bergizi kurang lebih 20 ribu anak mulai dari TK sampai tingkat SMP.

    “Makan bergizi kita sudah koordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan OPD lain tentunya kami harus koordinasi dengan Kodim 0808 Blitar karena dikoordinir TNI yang tentunya TNI juga mencakup Blitar Raya,” terang Kepala Dispendik Kota Blitar, Dindin Alinurdin. [owi/beq]

  • Agar Bisa Naik Predikat Kota Layak Anak, Begini Strategi Pj Wali Kota Kediri

    Agar Bisa Naik Predikat Kota Layak Anak, Begini Strategi Pj Wali Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri memberikan pengarahan saat Rapat Koordinasi Kota Layak Anak, yang bertempat di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, Senin (25/11/2024). Pada rapat koordinasi ini juga mendatangkan narasumber yakni Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur Tri Wahyu Liswati.

    Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa selama 6 tahun berturut-turut, dari tahun 2018-2023 Pemerintah Kota Kediri telah memperoleh predikat Kota Layak Anak tingkat Madya.

    Tentu ini menjadi sebuah bukti bahwa Kota Kediri telah memiliki komitmen kuat dalam memberikan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dari bahaya, dan penghormatan atau penghargaan terhadap eksistensi anak. Namun di sisi lain, semestinya juga dilakukan monitoring dan evaluasi terkait program kebijakan yang telah dijalankan selama ini.

    “Apa yang menjadi penghambat Kota Kediri naik predikat Kota Layak Anak harus dicari dan mungkin ada program dan kebijakan yang belum terlaksana di Kota Kediri. Bahkan pada bagian mana yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan pelaksanaannya, sehingga dapat memenuhi 24 indikator dan mampu mendorong naiknya predikat Kota Kediri,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, dengan hadirnya narasumber Tri Wahyu Liswati dari DP3AK Provinsi Jawa Timur yang akan membahas terkait upaya apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas program kebijakan Kota Kediri menuju Kota Layak Anak.

    Rapat Koordinasi Kota Layak Anak di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri

    Zanariah berharap, OPD yang hadir dalam rapat koordinasi ini dapat ikut berpartisipasi aktif dan bisa menyampaikan berbagai studi kasus yang ditemui di lapangan, yang mungkin menjadi kendala selama ini.

    Di samping itu, Pj Wali Kota Kediri menekankan bahwa tentu menjadi Kota Layak Anak bukanlah semata-mata tujuan utama yang ingin dicapai. Namun, yang terpenting adalah sistem pembangunan yang ada serta seluruh program kebijakan Pemkot Kediri dapat menjamin hak-hak anak dan perlindungan khusus anak.

    Komitmen bersama dalam menjalankan roda pemerintahan ini sebaik-baiknya dapat melibatkan anak-anak sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, hal itu akan membawa Kota Kediri menjadi Kota Layak Anak. Tidak hanya sekedar predikat, namun sudah menjadi value yang melekat di Kota Kediri.

    “Terakhir, saya juga minta, tingkatkan terus kolaborasi dan sinergi antar OPD serta dengan berbagai stakeholder, tepikan ego sektoral dalam mendukung implementasi program kebijakan. Semoga, dengan berbagai upaya yang kita lakukan bersama, seluruh anak di Kota Kediri terpenuhi hak-haknya, bertumbuh dan berkembang baik, berprestasi, hingga menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing” tutupnya.

    Hadir pula, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri Arief Cholisuddin, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Dispendukcapil Marsudi, Kepala Dinas Perhubungan Didik Catur, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mohammad Ridwan.

    Kepala Badan Kesbangpol Indun Munawaroh, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Eko Lukmono Hadi, Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur Budi P, Camat Mojoroto Bambang Tri Lasmono dan perwakilan OPD Pemerintah Kota Kediri. [nm/beq]

  • Startup Disebut Kejar Untung di MBG, Pengamat Was-was Kualitas Makanan Turun

    Startup Disebut Kejar Untung di MBG, Pengamat Was-was Kualitas Makanan Turun

    Bisnis.com, JAKARTA – Keterlibatan startup digital di program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikhawatirkan membuat kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat menurun. Startup sebagai perusahaan swasta mengejar untung berpotensi membuat kualitas makanan yang diberikan kurang optimal. 

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan keterlibatan layanan pengantaran swasta akan menambah biaya program MBG yang terbatas. Langkah ini dikhawatirkan bakal mengorbankan kualitas makanan bergizi yang diberikan kepada para peserta.  

    “Dengan anggaran yang sangat terbatas, akan mengurangi kualitas makan bergizi-nya. Kecuali jika startup tersebut ingin masuk ke dalam program secara sukarela tanpa ada biaya sepeserpun. Tapi jika ada biaya, saya rasa mengurangi kualitas makanan,” kata Huda kepada Bisnis, Senin (25/11/2024). 

    Adapun mengenai tantangan lainnya saat melibatkan perusahaan teknologi di program MBG, kata Huda, kesiapan digital pada masing-masing daerah. 

    Huda menilai ketimpangan digital di Indonesia masih sangat luas. Dia juga mengidentifikasi tiga aspek hambatan saat melibatkan perusahaan teknologi dalam MBG. 

    Aspek pertama adalah aspek infrastruktur yang masih terjadi blind spot (kosong sinyal) di beberapa daerah terutama di Indonesia timur. Beberapa desa di kawasan Indonesia timur masih belum tercover sinyal internet yang kuat. 

    Selanjutnya, kata Huda, aspek sumber daya manusia yang saya yakin tidak semua pendidik ataupun aktor di daerah yang terlibat paham menggunakan internet untuk keperluan program tersebut. 

    “Ketiga, penggunaan internet untuk aktivitas ekonomi juga masih kurang termasuk untuk program makan siang gratis. Akibatnya operasional dari mitra transportasi online akan sangat terbatas,” kata Huda. 

    Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) dan Grab Indonesia terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis. Keduanya menawarkan skema pemesanan yang berbeda dengan sejumlah pertimbangan. Kemudian, setiap porsi makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat memiliki nilai sebesar Rp15.000, sudah termasuk ongkos pengantaran. 

    GOTO dan GRAB menjamin kualitas yang diberikan terjaga karena melibatkan beberapa pihak untuk mengontrol standar kualitas makanan. 

    Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan standar operasional yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima. 

    Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi dan nutrisi yang mendukung tumbuh kembang anak. 

    “UMKM yang terlibat juga dipastikan memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI),” kata Ade kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024). 

  • Grab di Program MBG, Beda Cara Pemesanan Makanan

    Grab di Program MBG, Beda Cara Pemesanan Makanan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) dan Grab Indonesia telibat dalam program Makan Bergizi Gratis. Keduanya menawarkan skema pemesanan yang berbeda dengan sejumlah pertimbangan. 

    GOTO

    Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah. 

    Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah. 

    “Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024). 

    Logo GOTO di layar smartphonePerbesar

    Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga. 

    Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima. 

    “Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi,” kata Ade. 

    Grab Indonesia

    Sementara itu, Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan Grab dan OVO turut mendukung program pemerintah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berfokus pada peningkatan gizi di Indonesia, dengan melakukan uji coba program serta penelitian peningkatan gizi dan dampak sosial-ekonomi. ]

    Uji coba program MBG ini dilaksanakan selama 90 hari atas rekomendasi ahli gizi sejak September hingga Desember 2024 di tiga wilayah, yaitu Kulon Progo (Yogyakarta), Kebumen (Jawa Tengah) dan Langowan (Sulawesi Utara).
    Sesuai acuan pemerintah, paket makanan yang dibagikan untuk siswa sekolah yaitu senilai Rp15.000 per paket makanan. 

    Adapun mengenai pemesanan makanan, pihak sekolah memesan makan bergizi gratis melalui aplikasi Grab menggunakan e-voucher dari Grab For Business, sehingga memudahkan dalam memonitor pesanan. Setelah itu, Mitra UMKM akan mendapatkan pesanan dan jadwal pengiriman terjadwal. 

    “Makanan akan diantarkan oleh Mitra Pengemudi ke sekolah sesuai kuantitas yang dipesan. Kami akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah maupun kolaborasi dengan pihak swasta lainnya untuk menyukseskan program MBG,” kata Tirza. 

    Grab Perbesar

    Diketahui bahwa masing-masing perusahaan menyediakan pemesanan melalui aplikasi. Perbedaannya adalah GOTO akan menunjuk UMKM langsung yang berada di dekat sekolah untuk menyiapkan makanan. Sementara itu Grab Indonesia memberikan menyerahkan sepenuhnya merchant penyedia MBG kepada pihak sekolah. 

    GOTO mengintegrasikan aplikasi pemesanan dengan dompet digital sehingga lebih seamless. Sementara Grab mengharuskan pihak sekolah untuk membeli e-voucher di Grab terlebih dahulu. Mengenai harga, masing-masing membanderol dengan tarif Rp15.000 per porsi. 

  • Cegah DBD, Pemkot Jakpus rutin periksa kondisi rumah penduduk

    Cegah DBD, Pemkot Jakpus rutin periksa kondisi rumah penduduk

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat rutin melakukan pemeriksaan secara acak terhadap kondisi rumah penduduk untuk mencegah jentik nyamuk yang menyebabkan demam berdarah dengue (DBD) di musim hujan.

    “Apalagi di musim hujan, dalam satu minggu itu minimal 500 atau seluruh kontainer di rumah-rumah itu harus kita periksa apakah ditemukan adanya jentik atau tidak,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma di Jakarta, Senin.

    Pemeriksaan dilakukan bersama kader juru pemantau jentik (jumantik) di tiap-tiap RT setiap harinya. Saat pemeriksaan dilakukan sekaligus memberikan sosialisasi ke masyarakat pentingnya menjaga kebersihan rumah termasuk kontainer.

    Dhany menyebutkan, DBD terjadi ketika berada pada musim pancaroba alias perubahan antara musim hujan dan kemarau. Saat musim hujan, genangan menjadi faktor yang bisa membuat nyamuk DBD berkembangbiak.

    “Saat musim hujan, kemudian di situ ada genangan-genangan dan potensi genangan itulah yang akan mengembangbiakan nyamuk aedes aegypti yang berdampak pada DBD,” katanya.

    Selain itu, Dhany juga menggencarkan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) untuk memutus siklus hidup nyamuk dengan cara menguras, menutup tempat penampungan air dan mendaur-ulang barang-barang bekas.

    Selain itu, kegiatan ini juga ditambah dengan menaburkan larvasida pembasmi jentik, memelihara ikan pemakan jentik dan mengganti air dalam pot atau vas.

    “Karena kita tidak membiarkan adanya wadah-wadah terbuka yang memungkinkan nyamuk itu menghasilkan jentik. Makanya sumbernya yang harus kita bereskan, yang paling efektif Pemberantasan Sarang Nyamuk,” ujar Dhany.

    Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Pusat mencatat sejak Januari hingga 5 September 2024, kasus DBD di Jakarta Pusat sebanyak 1.125 dan kasus meninggal lima orang di Kemayoran, Johar Baru dan Tanah Abang.

    Kasus terbanyak di Kecamatan Kemayoran 301 kasus, Johar Baru (192), Cempaka Putih (164), Tanah Abang (117), Sawah Besar (115), Menteng (115), Senen (96) dan Gambir sebanyak 25 kasus.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Ingatkan Kesehatan Lansia

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Ingatkan Kesehatan Lansia

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengingatkan seluruh warga akan pentingnya merawat dan menjaga kesehatan para lansia. Pemkab telah memiliki program jemput bola perawatan ke rumah warga miskin oleh petugas kesehatan.

    Bertepatan Hari Kesehatan Nasional di Banyuwangi, Bupati Ipuk mengunjungi Ibu Sumini di rumahnya yang berlokasi di Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Minggu (24/11/2024). Nenek berusia 70 tahun itu menderita diabetes sehingga menghambat aktivitasnya.

    Kaki Sumini telah diamputasi akibat diabetesnya. Sebelumnya, sehari-hari ia bekerja mencari rongsokan dan berjualan krupuk. Petugas kesehatan telah rutin melakukan pemeriksaan kesehatan Sumini di rumahnya.

    “Saya ingin memastikan layanan jemput bola bagi mereka sudah berjalan dengan baik, terutama bagi warga miskin yang memang tidak bisa datang ke puskesmas untuk periksa atau kontrol rutin. Petugas lah yang rutin datang untuk memeriksa dan memberikan obat ke pasien. Seperti Ibu Sumini ini yang memang terkendala fisik,” kata Ipuk.

    Selain itu, Ipuk juga mengunjungi rumah Bapak Samsuri. Dia tidak bisa bekerja di sawah karena kesulitan berjalan akibat cedera pada pinggulnya setelah terjatuh beberapa waktu lalu.

    “Sudah lebih dari 11 ribu warga yang mendapatkan layanan jemput bola dari petugas kesehatan ini. Semoga ini mampu meningkatkan derajat kesehatan warga Banyuwangi, khususnya para lansia,” kata Ipuk.

    Selain itu, Ipuk juga menyebut tentang program rantang kasih yang selama ini telah bergulir.

    “Kami juga telah ada program, lansia yang hidup sebatang kara juga mendapatkan bantuan rantang kasih. Setiap hari mereka dikirimkan makanan bergizi karena keterbatasan fisik mereka,” imbuhnya.

    Usai menjenguk lansia, Ipuk lalu mengunjungi salah seorang baduta (bayi di bawah dua tahun) stunting berusia 14 bulan. Terlahir prematur, baduta ini secara rutin dikirim makanan bergizi oleh petugas untuk membantu meningkatkan perkembangan kesehatannya. Juga rutin dicek kesehatannya oleh petugas Puskesmas Kedungrejo.

    “Stunting karena bukan hanya terkait masalah kesehatan, namun dampak jangka panjangnya pada pembangunan manusia dan ekonomi bangsa di masa depan,” kata Ipuk.

    Hari Kesehatan Nasional diperingati secara khusus di Banyuwangi dengan berbagai aktivitas. Salah satunya di Lapangan Tembokrejo, Muncar, Minggu (24/11/2024) yang diikuti para tenaga kesehatan yang tergabung dalam berbagai profesi. Di kawasan tersebut digelar berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga sekitar.

    Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Amir Hidayat, menjelaskan gebyar HKN dikemas dengan berbagai kegiatan mulai dari senam dan jalan sehat bersama, bakti sosial, pawai kampanye kesehatan dan pemeriksaan kesehatan gratis.

    “Pemeriksaan kesehatan gratis mulai dari pemeriksaan jantung, mata, THT, kulit, kelamin, anak, kandungan, hingga paru-paru,” tutup Amir. (rin/but)

  • Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji 2025

    Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji 2025

    Foto Health

    Antara Foto/Muhammad Iqbal – detikHealth

    Minggu, 24 Nov 2024 08:00 WIB

    Tangerang Selatan – Dinkes Kota Tangsel menargetkan seluruh calon jemaah haji 2025 sudah cek kesehatan sebelum Ramadan. Para calon jemaah pun mulai cek kesehatan.

  • Profil 3 Calon Wali Kota Tangerang dan Wakilnya, Ada Bekas Anak Buah Jokowi

    Profil 3 Calon Wali Kota Tangerang dan Wakilnya, Ada Bekas Anak Buah Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – KPU Kota Tangerang telah menetapkan tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2024.

    Ketiga pasangan ini, akan berebut suara dalam pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

    Berikut daftar nama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang yakni Dr. Ahmad Amarullah, M.Pd. & Ir. Mohamad Bonnie Mufidjar yang diusung partai PKB dan PKS.

    Kemudian, ⁠Drs. H. Sachrudin & H. Maryono, A.P., M.Si, yang diusung PDIP, Golkar, PPP dan Demokrat.

    Terakhir pasangan ketiga ⁠Faldo Maldini, S.Si. & Mohammad Fadhlin Akbar, SH yang diusung Gerindra, PSI, PAN, Nasdem dan Perindo.

    Pasangan Faldo Maldini – Mohammad Fadhlin Akbar ditetapkan dengan nomor urut 1. Kemudian, pasangan calon dengan nomor urut 2, ialah Ahmad Amarullah – Mohamad Bonnie Mufidjar dan pasangan Sachrudin – Maryono mendapatan nomor urut 3.

    Sebelum memilih pada 27 November mendatang, ini profil ke-3 calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang

    1. Dr. Ahmad Amarullah, M.Pd (calon wali kota)

    Calon wali kota Tangerang ini adalah seorang rektor Universitas muhamadiyah Tangerang. 

    Dia merupakan lulusan sekolah teknik yang gagal masuk Institut Pertanian Bogor (IPB), karena ijazah Amarullah adalah lulusan sekolah teknik, sedangkan syarat utama pendaftaran IPB adalah lulusan IPA.

    Amararullah kemudian memutuskan menjadi guru agama di sebuah pesantren. Tanpa disadari, jumlah siswa yang diajarnya bertambah seiring berjalannya waktu.

    Kemudian, dia pernah mengajar di sekolah negeri di Bayah, Banten dan melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana.

    Amarullah akhirnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan dipindahkan menjadi guru di SMP Negeri 8 Kota Tangerang.

    Karir Amarullah semakin cemerlang saat menjadi PNS saat Kota Tangerang berada di bawah kepemimpinan Wahidin Halim. Amarullah diberi jabatan sebagai Kepala Bagian dan Kepala Bagian di Pemkot Tangerang.

    Karir Amarullah semakin cemerlang ketika dipercaya menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang/

    2. Ir. Mohamad Bonnie Mufidjar, M.Si

    Calon wakil wali kota Amarullah ini lahir di Tangerang, pada 29 Oktober 1968.

    Bonnie menyelesaikan sekolah dasarnya di SD Negeri Tangerang 1 pada tahun 1981. Karena ia berasal dari keluarga yang cukup kuat dalam hal agama, di luar waktu sekolahnya di SD ia juga sekolah di MI At Taqwa. 

    Selepas lulus dari sekolah dasar, Bonnie melanjutkan ke SMP Negeri 1 Tangerang. Kemudian dia melanjutkan sekolahnya di SMA 33 Jakarta dan kuliah di Trisakti Jakarta.

    Bonnie Mufidjar kemudian melanjutkan masternya di Universitas Indonesia jurusan Administrasi Kebijakan Publik pada tahun 2005 dan lulus tahun 2007.

    Sebelum duduk menjadi anggota DPRD dari PKS, Bonnie pernah menduduki posisi cukup strategis dalam sejumlah perusahaan pernah disandangnya.

    Antara lain engineer di PT Bangun Trampil Perkasa, kemudian QC Supervisor di PT Astra Kumkong Shoe, bahkan sempat menjadi dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta pada tahun 1995-1996.

    Tidak lama setelah memutuskan berhenti jadi dosen, Bonnie lalu menjadi Koordinator HRD PT Arva Pramaniaga dan juga sebagai HRD Manajer PT Sofyan Hotels Tbk pada 1998-2000.

    Kemudian pada tahun 2000-2001 Bonnie duduk sebagai Marketing Supervisor PT Bina Tama Ardhi Karya dan terakhir sebelum menjadi anggota dewan, ia menjabat sebagai Asisten Manajer Marketing PT Bangun Segara, perusahaan yang bergerak di bidang properti.

    Selama hampir tiga tahun sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, laki-laki yang juga pernah menjabat Ketua DPD PKS Kota Tangerang ini terbilang sukses terutama dalam tingkat pengambilan kebijakan. 

    3. Drs. H. Sachrudin

    Drs. H. Sachrudin (lahir 6 November 1961) adalah seorang pegawai negeri sipil Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Wali kota Tangerang 2 periode yakni 2013—2018 dan 2018—2023.

    Sebagai pegawai negeri sipil, dia pernah dua kali memimpin sebagai camat di dua wilayah berbeda, yaitu Camat Cipondoh dan Camat Pinang.

    Riwayat Hidup

    Sebelum berkecimpung di lingkungan Pemkot Tangerang, Sachrudin sempat bertugas di lingkungan RS dr JB Sitanala, Tangerang. Selang beberapa tahun tepatnya pada tahun 1996, takdir membawanya masuk ke lingkungan Pemkot Tangerang dengan posisi staf di Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

    Kerja keras dan keinginan untuk maju yang ditunjukkan dengan diambilnya kesempatan menimba ilmu di Fisip UNIS Tangerang jurusan Administrasi Negara yang kemudian mengembangkan potensi kepemimpinannya.

    Karier Politik
    Dari pengalaman dan ilmu yang dimilikinya itulah jabatan kepemimpinan wilayah mulai dipercayakan padanya. Dimulai sebagai lurah di Kelurahan Cipondoh Indah (2000-2003) karier kepemimpinannya terus menanjak hingga menjabat Sekretaris Kecamatan Cipondoh.

    Setelah menjabat Sekretaris Kecamatan Cipondoh yang dijalani sejak tahun 2003-2005 pada akhirnya jabatan Camat Cipondoh direngkuhnya menggantikan H. Harry Mulya Zein yang dipromosikan pada jabatan posisi yang lebih tinggi.

    Saat itu Sachrudin pun berhasil mengembangkan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Cipondoh di tengah program pembangunan infrastruktur pendidikan yang besar-besaran di kecamatan oleh Pemkot Tangerang. Setelah itu, dia pun dimutasi menjadi Camat Pinang. Dasar kepemimpinan yang dimilikinya itupun akhirnya membawa wilayah baru sebagai pemekaran Kecamatan Cipondoh itu menjadi kawasan yang berkembang di Kota Tangerang.

    Kemampuannya memimpin dan berkomunikasi serta dekat dengan masyarakat terus ditunjukkan. Terakhir, sejak menjadi Camat Pinang pada tahun 2009 lalu berbagai prestasi yang diraih Pemkot Tangerang, sebagiannya berasal dari wilayah tersebut.

    Pendidikan
    SD Negeri 1 Cipondoh, Tangerang (1975)
    SMP Negeri 1 Tangerang (1979)
    SMA Pribadi, Tangerang (1982)
    S1 Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Tangerang (1992)
    Pekerjaan
    Staf PNS RS Sitanala, Tangerang (1993)
    Staf Dinas Kesehatan Kota Tangerang (1996)
    Lurah Cipondoh Indah (2000—2003)
    Sekretaris Kecamatan Cipondoh (2003—2005)
    Camat Kecamatan Cipondoh (2005—2009)
    Camat Kecamatan Pinang (2009—2013)
    Wakil Wali Kota Tangerang (2013—2018)
    Wakil Wali Kota Tangerang (2018—2023)
    Organisasi
    Ketua Karang Taruna Cipondoh (1983—1989)
    Ketua RW Kelurahan Poris Plawad Utara (1990—2000)
    Ketua PK KNPI Cipondoh (1993—2003)
    Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Kota Tangerang (2007—2013)
    Ketua Asosiasi Camat Se-Kota Tangerang (2008—2013)
    Wakil Manajer Persikota Tangerang (2010—sekarang)
    Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang[1] (2016—2020)
    Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tangerang (2020—sekarang)
    Ketua Askot PSSI Kota Tangerang (2023—sekarang)

    4. Maryono Hasan

    Maryono Hasan calon wakil wali kota Tangerang pasangan dari Sachruddin adalah Kepala BPBD Tangerang hingga periode 2024.

    Maryono mengawali kariernya di pemerintahan sebagai kepala seksi perencanaan di Kantor Kecamatan Cipondoh, kemudian pernah menjadi Lurah Panunggangan Utara.

    Dia juga pernah menjadi Sekretaris Camat Cipondoh, Camat Benda, Camat Periuk dan Camat Pinang. Dia juga sempat menjadi Plt Camat Cibodas.

    Pada tahun 2019 Maryono menjadi  Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang kemudian dipindahkan kembali sebagai Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kota Tangerang.

    Saat ini karir Maryono menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang.

     

  • Antisipasi KPPS Sakit saat Bertugas, KPU Jabar Siagakan Nakes

    Antisipasi KPPS Sakit saat Bertugas, KPU Jabar Siagakan Nakes

    JABAR EKSPRES – Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat (KPU Jabar), mengaku telah meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menyiagakan seluruh tenaga kesehatan (Nakes) dan fasilitas kesehatan (Faskes) selama proses pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 nanti.

    Hal ini dilakukan, agar menurut Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni, pihaknya bisa mengantisipasi adanya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS yang jatuh sakit akibat kelelahan saat bertugas di Pilkada Serentak 2024 nanti.

    “Kita pertama sudah berkoordinasi dengan  pihak Pemprov (Jabar) terutama di 27 Kabupaten/kota untuk bagaimana peran dari dinas kesehatan (Dinkes) dalam memberikan pelayanannya (saat pencoblosan),” ucapnya saat ditemui Jabar Ekspres belum lama ini.

    Dalam permintaannya, Ummi meminta kepada Pemprov Jabar khususnya Dinkes agar mampu menyediakan beberapa fasilitas kesehatan salah satunya ambulans di setiap wilayah yang nantinya terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    BACA JUGA:Bung Towel Mengapresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Atas Arab Saudi, Namun Menyoroti Perlunya Evaluasi Taktik Meski Mencatat Sejarah Baru

    “Kami minta minimal ada dua ambulans yang stand by (bersiaga), atau semampunya desa (wilayah),” ungkapnya.

    Selain ambulans, Ummi menuturkan pihaknya juga meminta agar di setiap TPS saat pencoblosan nanti ada tenaga medis atau nakes yang turut bersiaga.

    “Dan juga kami minta (Pemprov);untuk menyiagakan tenaga medis (di setiap TPS),” imbuhnya

    Berdasarkan informasi yang didapat, untuk proses Pilkada Serentak 2024 ini, ada sekitar 6 ribu orang yang telah dilantik oleh KPU Jabar untuk menjadi petugas KPPS.

    Ummi menyebut, pelantikan ribuan Petugas KPPS ini telah dilakukan oleh KPU Jabar sejak H- 20 jelang proses pencoblosan.

    “Kebijakan untuk melantik dan menetapkan (petugas KPPS) di H- 20 itu ada maksudnya. Jadi agar nanti saat temen-temen bekerja dan ketika ada permasalahan administratif misal ketika ada tanggapan dari masyarakat bahwa masih terindikasi masuk kedalam timses, atau parpol, ini bisa segera dilakukan pergantian,” pungkasnya.

     

    (San).

  • Jakpus minta warga waspadai penyakit kulit dan DBD di musim hujan

    Jakpus minta warga waspadai penyakit kulit dan DBD di musim hujan

    kelembapan dapat memicu perkembangan jamur dan bakteri

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Pusat meminta warga untuk mewaspadai penyakit kulit dan demam berdarah dengue (DBD) di musim hujan.

    “Penyakit kulit dan DBD ini yang banyak terjadi pada musim hujan dan banjir karena kondisi lingkungan lembap, ini perlu diwaspadai oleh kita dan masyarakat,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Rismasari saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Penyakit kulit yang kerap terjadi di musim hujan akibat banjir dapat berupa infeksi, alergi atau bentuk lain seperti gatal, ruam pada permukaan kulit, dan bintik-bintik kecil pada kulit saat musim hujan bisa terjadi karena kebersihan tidak terjaga baik.

    “Maka dari itu masyarakat harus menjaga kesehatan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan badan, makanan, minuman, dan lingkungan,” ujar Risma.

    Seperti menjaga kebersihan makanan dan minuman, tidak jajan sembarangan, mencuci tangan sebelum menyentuh makanan atau minuman. Lalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan saluran air supaya terhindar dari banjir, dan istirahat yang cukup serta makan makanan dengan gizi seimbang.

    Selain itu, Sudin Kesehatan Jakarta Pusat juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi risiko penularan penyakit di masa pancaroba.

    Peningkatan kampanye dan edukasi kesehatan dilakukan dengan penyuluhan langsung seperti mengadakan kegiatan penyuluhan di tingkat kelurahan dan RT/RW yang melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan perangkat RT/RW.

    Kemudian program sekolah dengan mengintegrasikan edukasi kesehatan dalam kegiatan di sekolah melalui guru Unit Kesehatan Sekolah (UKS) atau program kesehatan lainnya seperti aksi bergizi.

    Pemkot Jakarta Pusat juga rutin kerja bakti setiap minggu untuk mencegah jentik nyamuk yang dapat meningkatkan kasus DBD saat memasuki musim hujan sekaligus mengecek saluran-saluran air agar tidak ada saluran yang tersumbat dan menyebabkan genangan hingga banjir.

    Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat mencatat sejak Januari hingga 5 September 2024, kasus DBD di Jakarta Pusat sebanyak 1.125 dan kasus meninggal lima orang di Kemayoran, Johar Baru dan Tanah Abang.

    Kasus terbanyak di Kecamatan Kemayoran 301 kasus, Johar Baru (192), Cempaka Putih (164), Tanah Abang (117), Sawah Besar (115), Menteng (115), Senen (96) dan Gambir sebanyak 25 kasus.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024