Kementrian Lembaga: Dinkes

  • TNI bantu Polri atasi bentrokan antarpendukung paslon di Puncak Jaya

    TNI bantu Polri atasi bentrokan antarpendukung paslon di Puncak Jaya

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas (Satgas) TNI yang bertugas di Kota Mulia, Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, membantu Polri mengatasi bentrokan antarpendukung pasangan calon bupati-wakil bupati di Puncak Jaya.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan bentrokan antarpendukung itu pecah pada Rabu (27/11), tetapi situasi di Kota Mulia pada Kamis (28/11) malam kembali aman dan terkendali.

    “Aparat gabungan TNI-Polri terus bersinergi melaksanakan tugas pengamanan pilkada, juga melaksanakan mediasi ke masyarakat (yang bertikai, red.),” kata Mayjen Hariyanto.

    Kapolda Papua Irjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin pada Rabu (27/11) menyebutkan tidak ada korban jiwa akibat bentrokan tersebut, tetapi sekitar 40 rumah dibakar dan 94 orang luka-luka. Dari jumlah korban luka-luka itu, 10 di antaranya dievakuasi ke Jayapura untuk mendapatkan pengobatan lebih baik.

    Bentrokan itu diyakini bermula dari aksi salah satu pendukung pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Puncak Jaya membawa kabur kotak suara, yang berlanjut dengan aksi saling serang antarkelompok pendukung. Kotak-kotak suara yang dibawa kabur itu diduga dari beberapa kampung, antara lain Birak Ambut, Wuyukwi, Pepera, Towogi, dan Wuyuneri, kemudian ada juga dari dua kelurahan, yaitu Pagaleme dan Wuyukwi.

    Puncak Jaya merupakan satu dari enam kabupaten di Papua Tengah yang menggunakan sistem noken dalam pemilihan bupati-wakil bupati pada Pilkada 2024.

    Massa yang rusuh kemudian membakar rumah-rumah di perumahan tenaga kesehatan yang lokasinya berdekatan dengan RSUD Mulia.

    Demi mencegah adanya korban jiwa, prajurit TNI dari Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Kewilayahan Batalyon Infanteri (Yonif) Raider Khusus 753/Arga Vira Tama pada Rabu mengevakuasi sejumlah warga dan tenaga kesehatan itu ke tempat aman. Beberapa dari mereka diungsikan ke Markas Kodim 1714/Puncak Jaya di Kota Mulia.

    “Terdapat beberapa orang pegawai Dinas Kesehatan dan saat ini masih dalam pendataan, setelah didata mereka akan kembali ke tempat masing-masing apabila situasi telah kondusif,” kata Kapuspen TNI.

    Dia melanjutkan tenaga kesehatan di Kota Mulia saat ini tetap bekerja seperti biasa di RSUD Mulia mengobati warga yang luka-luka akibat kerusuhan dan memberikan layanan kesehatan untuk warga lainnya.

    Dalam siaran resmi Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Rabu, Perwira Seksi Administrasi dan Logistik (Pasiminlog) Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif RK 753/AVT Lettu Hermawan berharap masyarakat dapat kembali berdamai, serta penyebab kericuhan segera teratasi.

    “Kami berharap kericuhan ini segera berakhir dan aktivitas masyarakat kembali normal,“ kata Lettu Hermawan pada sela-sela kegiatannya membantu evakasi warga yang rumahnya dibakar massa, Rabu, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Puspen TNI.

    Di Puncak Jaya, dua paslon yang bertarung, yaitu Yuni Wonda-Mus Kogoya dan Miren Kogoya-Mendi Wonorengga. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU di Puncak Jaya dan Bawaslu Puncak Jaya pada Kamis telah mempertemukan dua pasangan calon itu dan memediasi perseteruan antarkeduanya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Bupati Jepara Ingin Korpri Jadi Wadah Perekat dan Pemersatu Bangsa, Tetap Jaga Netralitas

    Pj Bupati Jepara Ingin Korpri Jadi Wadah Perekat dan Pemersatu Bangsa, Tetap Jaga Netralitas

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Pj Bupati Jepara H EdySupriyanta,  meyakini, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) merupakan wadah perekat dan pemersatu bangsa. 

    Demikian yang disampaikan Pj Bupati Jepara H Edy Supriyanta saat membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia dan menjadi Pembina Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-53 Korpri dan HUT Ke-25 Dharma Wanita Persatuan (DWP), di Halaman Kantor Bupati, Jumat (29/11/2024).

    Menurutnya di sinilah Korpri dapat memainkan peran strategis karena pengabdian Korpri tegak lurus terhadap kepentingan bangsa dan negara dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. 

    Terutama pada saat berlangsungnya pesta demokrasi, lanjut kata H Edy Supriyanta, netralitas ASN menjadi hal yang krusial karena menjadi prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. 

    Netralitas mencerminkan prinsip keadilan dan persamaan dalam pemerintahan. 

    “Mari kita dukung program-program pemerintah, yang selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia,”ucapnya.

    Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Korpri akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN Republik Indonesia. 

    Tujuan utamanya untuk memperkuat jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.

    Sehingga tidak ada dualisme dalam pembinaan ASN, serta menjadi wahana mempercepat penyebaran informasi program pemerintah kepada masyarakat. 

    “Korpri merupakan bagian integral dari pemerintahan dan harus diperkuat. Korpri sebagai perekat dan pemersatu bangsa,”tutur H. Edy Supriyanta.

    Terkait Peringatan HUT Ke-25 DWP, sesuai tema tahun ini “Penguatan Fondasi Transformasi Organisasi DWP Menuju Indonesia Emas 20245.

    Pj. Bupati Jepara berharap, DWP dapat mendukung profesionalisme kinerja Korpri dan ASN di Jepara. 

    “Sebagai pewaris ideologis tiga perempuan hebat, yakni Ratu Shima, Ratu Kalinyamat, dan R.A. Kartini, DWP punya tanggung jawab moral yang sangat besar, untuk berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan,”pungkasnya.

    Pada kesempatan tersebut, telah diserahkan juara lomba dalam rangka HUT Ke-53 Korpri Tahun 2024 tingkat Kabupaten Jepara.

    Antara lain lomba tenis meja, Pengucapan Panca Prasetya Korpri dan Pengucapan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penghargaan Diskrapus pada Pertemuan Pembelajaran Sebaya Nasional Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2024, Pemenang Korpri Peduli Pilkada, Perhargaan Perorangan sebagai Pelatih Ahli Terbaik.

    Selain itu, juga diserahkan bantuan Pemeberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi anak stunting kepada Dinas Kesehatan, dan Bantuan TV bagi penghuni Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Potroyudan. (Ito)

  • Agar Akses Kesehatan Merata, Pemkab Wonogiri Tingkatkan Layanan Kesehatan Primer Posyandu
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        28 November 2024

    Agar Akses Kesehatan Merata, Pemkab Wonogiri Tingkatkan Layanan Kesehatan Primer Posyandu Regional 28 November 2024

    Agar Akses Kesehatan Merata, Pemkab Wonogiri Tingkatkan Layanan Kesehatan Primer Posyandu
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Bupati
    Wonogiri

    Joko Sutopo
    atau Jekek menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri perlu menyelesaikan persoalan krusial di bidang kesehatan melalui peningkatan integrasi layanan kesehatan primer di Pos Pelayanan Terpadu (
    Posyandu
    ).
    “Lewat tema ini maka
    Pemkab Wonogiri
    mendorong dan mengajak warga untuk bersama menumbuhkan kesadaran kolektif untuk berperilaku hidup sehat,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).
    Hal tersebut disampaikan dalam apel peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 bertemakan “Gerak Bersama, Sehat Bersama” di Lapangan Parkir Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri, Selasa (12/11/2024).
    Jekek mengungkapkan, seluruh Posyandu ditargetkan untuk dapat memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan kepada seluruh masyarakat, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia.
    Dengan peningkatan pelayanan tersebut, warga diharapkan dapat disiplin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
    ”Penyakit yang ada sekarang itu karena gaya hidup kurang sehat, tidak disiplin dalam memeriksakan kesehatan. Untuk itu pencegahan perlu dilakukan. Dan saat ini
    universal health coverage
    (UHC) Wonogiri sudah terpenuhi, tetapi itu saja belum cukup,” tambahnya.
    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Wonogiri Setyarini mengatakan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) di Kabupaten Wonogiri sudah mencapai 87 persen. Cakupan ini telah memenuhi UHC tingkat pratama.
    “Kendati demikian, Pemkab Wonogiri masih memiliki tantangan besar untuk memberikan layanan kesehatan masyarakat. Terlebih, kesadaran warga untuk memeriksa kesehatan diri secara rutin masih rendah,” ungkapnya.
    Setyarini menilai, penyakit tidak menular seperti jantung,
    stroke
    , kanker, dan diabetes dapat dicegah jika masyarakat rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
    Berdasarkan data 2023, jumlah penderita hipertensi di Wonogiri sebanyak 406.612 orang dan penderita diabetes sebanyak 17.590 orang.
    “Untuk mendeteksi dini penyakit tersebut maka kami meningkatkan layanan primer melalui Posyandu integrasi. Dengan demikian semua Posyandu bisa melayani semua siklus kehidupan dan kesehatan warga dapat dipantau setiap bulan di Posyandu,” paparnya.
    Selain itu, Setyarini juga menyampaikan bahwa jumlah Posyandu di Kabupaten Wonogiri adalah 2.154 unit. Dari jumlah itu, hanya 40 persen Posyandu yang telah terintegrasi layanan primer, sehingga dapat melayani pemantauan kesehatan.
    “Pemantauan kesehatan di Posyandu dapat berupa pengecekan kondisi ibu hamil, penimbangan bayi, pengecekan gula darah, tekanan darah. Kami juga memberikan edukasi kesehatan kepada warga,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pendekatan Komprehensif dan Terintegrasi Pemkab Kutai Timur Mengatasi Stunting

    Pendekatan Komprehensif dan Terintegrasi Pemkab Kutai Timur Mengatasi Stunting

    Kutai Timur: Penurunan stunting merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Stunting merujuk pada kondisi gangguan pertumbuhan pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif mereka. 

    Penurunan stunting berhubungan langsung dengan beberapa tujuan SDGs, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan pemberantasan kemiskinan.

    Penurunan stunting berkaitan dengan peningkatan akses terhadap makanan bergizi yang cukup dan merata bagi keluarga, serta peningkatan pola makan yang sehat yang dapat dilakukan melalui program-program gizi.

    Mengatasi stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan kebijakan publik, sektor kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

    Terkait itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Bahrani, buka-bukaan kepada media, soal beberapa faktor keberhasilan Pemkab Kutai Timur dalam mempercepat penurunan stunting. Di antaranya, mengajak seluruh masyarakat Kutai Timur menerapkan konsep CERDIK dalam kehidupan sehari-hari.

    CERDIK merupakan akronim dari Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin berolahraga, Diet seimbang, Istirahat cukup, dan Kelola stres. Bahrani menyebut, jika pola hidup ini diterapkan sejak dini, risiko terkena penyakit berbahaya dapat ditekan. Sehingga kesehatan masyarakat dapat terjaga hingga usia lanjut.

    “Upaya ini diterapkan pada program penurunan stunting. Kami meminta masyarakat melakukan cek kesehatan secara berkala dalam seribu hari pertama kehidupan. Yakni, sejak hamil 9 bulan hingga sang bayi berumur 2 tahun,” kata dia kepada wartawan. 

     

    Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga melakukan intervensi yang melibatkan lintas sektor. Mulai dari melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan antropometri untuk memantau status gizi dan kesehatan masyarakat, memberikan makanan tambahan dan tablet tambah darah bagi ibu hamil, mendorong persalinan di fasilitas kesehatan, memberikan makanan bergizi pada bayi dan balita, memberikan vitamin A, mengobati balita yang mengalami diare, hingga melakukan edukasi soal stunting yang menjangkau semua kecamatan.

    Dengan aktivitas tersebut, Kutai Timur yang pernah dianggap sebagai daerah dengan prevalensi stunting paling tinggi se-Kalimantan Timur, kini sudah menurun.

    Hal itu terlihat dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dari 2021 hingga 2023, yang menunjukkan penurunan persentase pada prevalensi stunting di Kutai Timur. Di mana, jika pada 2021, persentase balita pendek dibandingkan jumlah balita yang diukur berada pada 13,12 persen. Pada 2022 berada pada 12,13 persen dan pada 2023 berada pada level 11,56 persen.

    “Memang kemarin secara jumlah itu, kita dianggap paling tinggi se-Kalimantan Timur. Tetapi berkat kegiatan teman-teman, angka stunting ini, sudah mulai menurun,” ucap dia.

    Menurunnya tingkat prevalensi stunting di Kutai Timur juga tak terlepas dari upaya Pemkab Kutai Timur menambah dan memperbaiki fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit, dll), ketersediaan peralatan medis, serta distribusi tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat di daerah terpencil.

    Mengatasi stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan kebijakan publik, sektor kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

    Kutai Timur: Penurunan stunting merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Stunting merujuk pada kondisi gangguan pertumbuhan pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif mereka. 
     
    Penurunan stunting berhubungan langsung dengan beberapa tujuan SDGs, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan pemberantasan kemiskinan.
     
    Penurunan stunting berkaitan dengan peningkatan akses terhadap makanan bergizi yang cukup dan merata bagi keluarga, serta peningkatan pola makan yang sehat yang dapat dilakukan melalui program-program gizi.
    Mengatasi stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan kebijakan publik, sektor kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
     
    Terkait itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Bahrani, buka-bukaan kepada media, soal beberapa faktor keberhasilan Pemkab Kutai Timur dalam mempercepat penurunan stunting. Di antaranya, mengajak seluruh masyarakat Kutai Timur menerapkan konsep CERDIK dalam kehidupan sehari-hari.
     
    CERDIK merupakan akronim dari Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin berolahraga, Diet seimbang, Istirahat cukup, dan Kelola stres. Bahrani menyebut, jika pola hidup ini diterapkan sejak dini, risiko terkena penyakit berbahaya dapat ditekan. Sehingga kesehatan masyarakat dapat terjaga hingga usia lanjut.
     
    “Upaya ini diterapkan pada program penurunan stunting. Kami meminta masyarakat melakukan cek kesehatan secara berkala dalam seribu hari pertama kehidupan. Yakni, sejak hamil 9 bulan hingga sang bayi berumur 2 tahun,” kata dia kepada wartawan. 
     
     

     
    Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga melakukan intervensi yang melibatkan lintas sektor. Mulai dari melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan antropometri untuk memantau status gizi dan kesehatan masyarakat, memberikan makanan tambahan dan tablet tambah darah bagi ibu hamil, mendorong persalinan di fasilitas kesehatan, memberikan makanan bergizi pada bayi dan balita, memberikan vitamin A, mengobati balita yang mengalami diare, hingga melakukan edukasi soal stunting yang menjangkau semua kecamatan.
     
    Dengan aktivitas tersebut, Kutai Timur yang pernah dianggap sebagai daerah dengan prevalensi stunting paling tinggi se-Kalimantan Timur, kini sudah menurun.
     
    Hal itu terlihat dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dari 2021 hingga 2023, yang menunjukkan penurunan persentase pada prevalensi stunting di Kutai Timur. Di mana, jika pada 2021, persentase balita pendek dibandingkan jumlah balita yang diukur berada pada 13,12 persen. Pada 2022 berada pada 12,13 persen dan pada 2023 berada pada level 11,56 persen.
     
    “Memang kemarin secara jumlah itu, kita dianggap paling tinggi se-Kalimantan Timur. Tetapi berkat kegiatan teman-teman, angka stunting ini, sudah mulai menurun,” ucap dia.
     
    Menurunnya tingkat prevalensi stunting di Kutai Timur juga tak terlepas dari upaya Pemkab Kutai Timur menambah dan memperbaiki fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit, dll), ketersediaan peralatan medis, serta distribusi tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat di daerah terpencil.
     
    Mengatasi stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan kebijakan publik, sektor kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Petugas KPPS dan Linmas Pilwali Kota Malang Dapat Kiriman Vitamin dan Jaminan Kesehatan

    Petugas KPPS dan Linmas Pilwali Kota Malang Dapat Kiriman Vitamin dan Jaminan Kesehatan

    Malang(beritajatim.com) – Pj Wali Kota Malang memastikan petugas KPPS dan Linmas yang bertugas di Pilwali Kota Malang dan Pilgub Jatim mendapat jaminan kesehatan dan kiriman vitamin. Pemkot Malang melalui Dinas Kesehatan telah melakukan distribusi vitamin.

    Dalam Pilkada Serentak yang terdiri dari Pilwali Kota Malang dan Pilgub Jatim ada sekitar 8.316 petugas KPPS dan 2.360 petugas Linmas yang bakal terlibat dalam pesta demokrasi ini.

    “Petugas ini kan harus punya tenaga ekstra dan fisik yang kuat. Kita sudah memberikan vitamin untuk personel dan petugas KPPS. Kami dari Pemda, KPU dan Bawaslu sudah mempersiapkan juga BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, sudah kami proses dan siap,” ujar Iwan, Selasa, (26/11/2024).

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif mengatakan bahwa distribusi vitamin telah diberikan sejak 2 Senin, (25/11/2024) kemarin. Dinkes berharap vitamin ini dapat menjaga kesehatan para petugas yang sedang bekerja.

    “Nutrisi untuk imunitas, isinya seperti suplemen, mulai vitamin B lengkap, zink dan lainnya. Ini untuk menunjang kesehatan mereka. Kami juga sudah screening semua, rekomendasinya sudah sehat. Untuk menunjang kesehatan, kami beri suplemen terbaik,” ujar Husnul.

    Husnul memastikan, bahwa tenaga kesehatan dan tenaga medis akan siaga selama masa pemungutan suara Pilkada Serentak. Petugas kesehatan dari setiap puskesmas di wilayah Kota Malang akan mobile ke setiap TPS yang ada di Kota Malang.

    “Ada 16 puskesmas di tambah faskes lainnya, seperti klinik dan rumah sakit untuk mobile. Nanti, 1 tim memantau 5 sampai 6 TPS,” ujar Husnul. (luc/ted)

  • Di hari pemungutan suara, Ambulans hanya ada di beberapa TPS

    Di hari pemungutan suara, Ambulans hanya ada di beberapa TPS

    Jakarta (ANTARA) – Mobil ambulans untuk mengantisipasi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sakit saat hari pemungutan suara Pilkada pada 27 November 2024 tidak disiagakan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) melainkan hanya ada di beberapa TPS.

    “Ambulans tidak disiagakan di setiap TPS tapi sudah diatur di satu titik yang merupakan posko statis. Itu dia ‘coverage’ beberapa TPS,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Selasa.

    Namun dia tak menyebutkan jumlah ambulans yang disiagakan bagi petugas. Yang pasti, Dinas Kesehatan DKI siap memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas kesehatan bagi KPPS pada Pilkada 2024.

    “Kalau dukungan kesehatan kami siap. Kami siapkan di TPS posko statis dan dinamis. Posko statis itu posko bersama, pasti di situ ada pos kesehatan,” kata dia.

    Selain posko statis, Dinas Kesehatan (Dinkes) di DKI Jakarta juga menyiapkan posko kesehatan bergerak yang berkeliling ke posko-posko kesehatan statis.

    Baca juga: KPU DKI sarankan pemilih pindahan datang ke TPS jam 11 WIB

    Pada kesempatan berbeda, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan telah meminta Dinas Kesehatan untuk memeriksa kesehatan petugas. Ini dilakukan untuk mencegah mereka jatuh sakit saat Pilkada 2024.

    “Kami sudah ada pemeriksaan kesehatan. Kami juga minta Dinas kesehatan untuk pengecekan kesehatan petugas di TPS,” ujar dia.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berupaya menjaga kesehatan KPPS selama bertugas. Salah satunya dengan mensyaratkan surat keterangan sehat bagi calon KPPS yang akan mendaftar dan menerima KPPS yang memiliki keterangan sehat.

    KPU DKI mencatat jumlah petugas KPPS yang bertugas di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 sebanyak 103.845 orang. Mereka ini tersebar di 14.835 TPS se-Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Logistik Pilwali Kota Malang Dipastikan Aman, Siap Coblosan

    Logistik Pilwali Kota Malang Dipastikan Aman, Siap Coblosan

    Malang (beritajatim.com) – Pesta demokrasi tingkat daerah Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang akan memasuki masa pemungutan suara pada Rabu, (27/11/2024). Distribusi logistik untuk tahapan pemungutan suara dipastikan aman dan lancar.

    Jajaran Forkopimda Kota Malang yang dipimpin oleh Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan telah melakukan pengecekan distribusi logistik Pilwali Kota Malang ke sejumlah titik. Seperti di Kelurahan Lowokwaru dan Kelurahan Kasin.

    “Kami lihat, alhamdulilah sudah lengkap. Tempat penyimpanan, kunci dipegang Ketua KPPS. Tempatnya aman, nyaman dan tidak terjadi bocor,” ujar Iwan, Selasa (26/11/2024).

    Iwan memastikan semua telah tersegel dan aman. Disisi lain dia meminta anggota KPPS dan Linmas untuk tetap menjaga kesehatan selama dua hari agar Pilkada Kota Malang berjalan dengan lancar tanpa insiden.

    “Saya harap Ketua KPPS, Lurah dan Camat bisa koordinasi dengan tim Dinkes untuk mobile memantau kesehatan dan kondisi fisik dari masing-masing anggotanya,” ujar Iwan.

    Di Pilwali Kota Malang ada 3 Pasangan Calon. Mereka adalah nomor urut 1, Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin, nomor urut 2 Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko. Dan nomor urut 3 Moch Anton – Dimyati Ayatulloh. [luc/suf]

  • Dinkes Kota Bogor beri vitamin dan siagakan petugas medis untuk KPPS

    Dinkes Kota Bogor beri vitamin dan siagakan petugas medis untuk KPPS

    (Ilustrasi) petugas KPPS Pilkada 2024 di Kota Bogor. (ANTARA/Arif Firmansyah)

    Dinkes Kota Bogor beri vitamin dan siagakan petugas medis untuk KPPS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 26 November 2024 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat, memberikan dukungan vitamin dan menyiagakan petugas medis untuk menjaga kesehatan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada 2024. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno di Kota Bogor, Senin, menyebutkan ada 22 unit ambulans puskesmas ditambah dua unit tambahan yang siaga 24 jam.

    “Kami memberikan dukungan vitamin untuk petugas. Pada hari H kami menyiapkan petugas medis berikut ambulans yang siap,” kata Retno.

    Retno mengatakan selama 10 hari setelah Pilkada serentak atau masa penghitungan, Dinkes Kota Bogor juga masih menyiagakan petugas medis termasuk berkoordinasi dengan 22 rumah sakit untuk menerima rujukan layanan kesehatan. Retno juga berkoordinasi dengan rumah sakit berkaitan dengan pasien yang memiliki hak pilih, untuk tetap bisa memberikan suara saat pemungutan suara pilkada pada Rabu 27 November 2024.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor M. Habibi Zaenal Arifin mengatakan, vitamin yang disediakan Dinkes sudah disebarkan ke petugas KPPS ke sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) masing-masing. Seluruh badan adhoc Pilkada 2024 sudah difasilitasi dengan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

    Seluruh personel Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Prmungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang berjumlah 13.770 orang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.

    Sumber : Antara

  • Pemkab Bogor siagakan tim kesehatan hingga ambulans jelang Pilkada

    Pemkab Bogor siagakan tim kesehatan hingga ambulans jelang Pilkada

    Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika memeriksa kondisi ambulans di Kantor Dinkes, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Senin (25/11/2024). (ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor)

    Pemkab Bogor siagakan tim kesehatan hingga ambulans jelang Pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 26 November 2024 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyiagakan tim kesehatan hingga armada ambulans menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada 27 November 2024.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika usai memimpin apel siaga di Kantor Dinas Kesehatan, Cibinong, Senin, memeriksa langsung 13 mobil ambulans untuk memastikan kelaikan kondisi mesin hingga kelengkapan peralatan medis di dalamnya.

    Ia juga menginstruksikan kepada Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Agus Fauzi agar para tenaga medis yang bertugas dalam kondisi prima dengan membekalinya makanan, minuman, hingga vitamin.

    “Memastikan kesiapan tim kesehatan yang akan bekerja di H-1, hari H dan H+1 tetap siaga melayani petugas dan pemilih pilkada serentak ini,” katanya.

    Ajat menekankan bahwa tim medis juga harus menjunjung tinggi netralitas dengan tetap tidak berpihak kepada pasangan calon Pilkada manapun. Termasuk tidak boleh mengarahkan pasien untuk memilih pasangan calon tertentu. Menurut dia, tim kesehatan merupakan bagian dari sistem Pilkada guna menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi yang jujur dan adil.

    Sementara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor menetapkan jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Bogor sebanyak 3.926.080 pemilih pada Pilkada 2024. Dari total 3.926.080 pemilih, terdiri dari pemilih laki-laki tercatat sebanyak 1.999.656 orang, sementara pemilih perempuan berjumlah 1.926.424 orang. 

    Selain menetapkan DPT, KPU Kabupaten Bogor juga menetapkan jumlah TPS, yakni sebanyak 7.908 titik tersebar di 435 desa/kelurahan yang ada di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Amankan 3.616 TPS Jelang Pilkada 2024, Polres Cimahi Siapkan 900 Personel

    Amankan 3.616 TPS Jelang Pilkada 2024, Polres Cimahi Siapkan 900 Personel

    JABAR EKSPRES –  Menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Polres Cimahi telah menyiapkan 900 personel untuk mengamankan 3.616 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

    Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaksanakan apel pergeseran pasukan untuk memastikan kesiapan personel dalam pengamanan TPS.

    “Dari jajaran Polres Cimahi dan bantuan PKO Polda, kami menyiapkan sekitar 900 personel untuk pengamanan di TPS,” ujar AKBP Tri saat apel di Lapangan SIM Polres Cimahi, Selasa (26/11/2024).

    BACA JUGA: Pastikan Petugas KPPS Sehat, Dinkes Jabar Siagakan Seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit selama 24 Jam saat Pilkada Serentak

    Tri menambahkan, selain personel yang ditempatkan di setiap TPS, sejumlah pasukan juga disiagakan di mako dan Polsek untuk merespons laporan, terutama terkait potensi kerawanan, mengingat cuaca musim hujan.

    “Sebelum pelaksanaan pengamanan ini, kami telah melakukan mitigasi untuk mengantisipasi kerawanan di wilayah hukum Polres Cimahi,” jelasnya.

    Kerawanan utama yang dihadapi di wilayah Polres Cimahi, menurut Tri, terkait dengan jarak antar TPS yang cukup jauh. Setiap dua personel akan mengamankan antara 12 hingga 17 TPS, tergantung kondisi geografis di setiap wilayah.

    “Namun, meski personel tersebar, semua tetap saling mendukung. Dalam pengamanan TPS, anggota tidak diperkenankan membawa senjata, karena pengamanan yang dilakukan bersifat humanis. Tim khusus sudah disiapkan untuk bertindak jika ada situasi yang tidak diinginkan,” tegasnya.

    Polres Cimahi juga telah menyiapkan anggota Brimob, baik di tingkat Polres maupun per zona, untuk tindakan antisipasi jika diperlukan. Selain itu, anggota akan menginap di lokasi untuk mengawal distribusi logistik sebelum pengecekan berlangsung.

    Tri mengimbau seluruh personel untuk menjaga kesehatan dan melaksanakan pengamanan dengan pendekatan yang humanis, agar tidak menimbulkan hal-hal yang kontra produktif.

    “Saya ingin meyakinkan masyarakat agar datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya dengan tenang, karena pengamanan sudah kami siapkan dengan maksimal,” tandasnya. (mong)