Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Dugaan Manipulasi Klaim JKN Tiga Rumah Sakit Dilaporkan kepada Kejaksaan Jember

    Dugaan Manipulasi Klaim JKN Tiga Rumah Sakit Dilaporkan kepada Kejaksaan Jember

    Jember (beritajatim.com) – Seorang advokat Mohammad Husni Thamrin melaporkan dugaan manipulasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional di tiga rumah sakit ke Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur.

    “Saya melapor ke Kejaksaan Negeri Jember kemarin sebagai tindak lanjut hasil hearing pada 6 November 2025 di DPRD Jember,” kata Thamrin, Selasa (18/11/2025).

    Thamrin mengadukan empat pihak yakni oknum dokter terduga pelaku manipulasi, Kepala BPJS Kesehatan Yessy Novita, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jember Akhmad Helmi Luqman, dan Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsi Khoris.

    Laporan dugaan Manipulasi klaim JKN ini berawal dari hasil temuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember di Rumah Sakit Daerah Balung, Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Paru.

    “BPJS menyebutnya fraud, tapi saya menafsirkan itu bukan fraud biasa. Itu tindak pidana korupsi yang nilainya cukup besar, yang BPJS tidak berani membuka (nominal kerugian),” kata Thamrin.

    Thamrin menangkap adanya niat jahat dalam penyelesaian persoalan ini. Menurutnya, ada pertemuan tertutup di sebuah hotel di Jalan Karimata yang dihadiri Komisi D DPRD Jember, BPJS Kesehatan Jember, dan Dinas Kesehatan Jember pada 5 November 2025.

    Thamrin curiga pertemuan tertutup di hotel itu bertujuan menyelesaikan perkara tersebut tanpa harus ke jalur hukum. Sehari kemudian DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat di gedung parlemen. “Dalam hearing itu tidak ada niat BPJS Kesehatan, DPRD, maupun pihak lainnya untuk mengadukan ini ke ranah hukum,” kata Thamrin.

    Thamrin menyesalkan sikap BPJS Kesehatan, Dinkes, dan Komisi D DPRD Jember yang menilai manipulasi ini termasuk perkara keperdataan biasa. “Hanya cukup mengembalikan kerugian dan kemudian kasusnya ditutup,” katanya.

    Padahal, menurut Thamrin, dugaan manipulasi ‘mark up’ klaim ini sudah termasuk korupsi. “Dana BPJS ini uang negara, di antaranya hasil iuran masyarakat. Diakui bahwa ada manipulasi atau mark up,” katanya.

    Yessy Novita tak berkomentar banyak soal laporan tersebut. “Ya udah kita ikutin aja. Kita lihat aja,” katanya.

    Akhmad Helmi Luqman menyatakan penyelesaian temuan manipulasi klaim JKN itu dilakukan sesuai aturan. “Kami tidak punya kewenangan untuk itu (menyelesaikan secara hukum),” katanya.

    Helmi juga membantah anggapan Thamrin bahwa pertemuan tertutup di hotel pada 5 November 2025 sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut di luar prosedur hukum. “Pertemuan tertutup itu (rapat) dengar pendapat karena Komisi D merasa tidak dikasih tahu (soal temuan manipulasi tersebut). Tidak ada apa-apa,” katanya.

    Ketua Komisi D Sunarsi Khoris terkejut saat tahu dirinya diadukan ke kejaksaan. “Lho saya juga? kok bisa saya juga?”

    Sunarsi mengatakan tidak ada niat buruk dalam pertemuan tertutup dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes Jember di salah satu hotel itu. “Saya hanya ingin mengetahui (temuan manipulasi klaim JKN tersebut),” katanya.

    Dalam pertemuan tersebut, Sunarsi mendapat informasi bahwa temuan tersebut sudah diselesaikan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

    “Bu Yessy mengatakan, sesuai dengan permenkes, (persoalan) itu enggak masuk ranah hukum. Aku ngomong opo enek e. Tapi karena pertemuan tertutup itu, dipikir ada kongkalikong. Yakin, wallahi, aku ora enthuk opo-opo (demi Tuhan saya tidak memperoleh apa-apa, red),” kata Sunarsi.

    Anggota Komisi D Achmad Dhafir Syah menghormati hak Thamrin untuk mengadukan ini ke kejaksaan. “Andai kata boleh menyarankan, sebetulnya ada baiknya tabayyun dulu: apakah memang bisa berlanjut ke ranah pelaporan ke aparat penegak hukum atau cukup diselesaikan dengan konfirmasi atau tabayyun kepada beberapa pihak,” katanya.

    “Saya rasa kejaksaan akan melihat pelaporan itu, apakah nanti ditindaklanjuti atau seperti apa. Toh nanti akan ada klarifikasi ke para pihak, baik itu Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, maupun Ketua Komisi D,” kata Dhafir. [wir]

  • Jadi Percontohan, Begini Cara SPPG Lanud Husein 01 Produksi Ribuan Porsi Makanan Bergizi

    Jadi Percontohan, Begini Cara SPPG Lanud Husein 01 Produksi Ribuan Porsi Makanan Bergizi

    Kota Bandung: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Husein Sastranegara 01 menjadi salah satu dapur percontohan dalam implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandung. 

    Sejak pertama beroperasi, dapur ini telah menyalurkan hampir satu juta porsi makanan bagi anak-anak hingga kelompok rentan di wilayah tersebut.

    Dapur percontohan ini menjadi salah satu yang pertama berdiri sejak program MBG diluncurkan dan kini terus menunjukkan kinerja optimal.
    Produksi ribuan porsi setiap hari
    Saat ini, SPPG Lanud Husein 01 memproduksi rata-rata 2.749 porsi makanan bergizi per hari. Seluruh menu tersebut didistribusikan ke delapan sekolah di Kota Bandung, serta mendukung program MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

    Sebelumnya, dapur ini sempat memproduksi hampir 4.000 porsi per hari. Namun kini jumlahnya disesuaikan secara nasional untuk pemerataan produksi.

    “Kita kebetulan karena pemerataan yang sebelumnya kita hampir empat ribu, sekitar tiga ribu sembilan ratus porsi. Karena pemerataan dari BGN, kita sekarang turun ke dua ribu tujuh ratus dan kita melepas banyak sekolah. Nah, sekolah yang terakhir yang hari ini kita fix, itu semua di bawah Yayasan Angkasa atau Gaserini,” kata Aji Rahmad dikutip pada Selasa, 18 November 2025.

    Saat ini, sekolah-sekolah yang dilayani mayoritas berada di bawah Yayasan Angkasa.
    Didukung 50 petugas dengan operasional 24 jam
    Operasional dapur melibatkan 50 orang petugas, terdiri dari kepala SPPG, staf keuangan, ahli gizi, kepala chef, staf pengawas, dan 46 relawan.

    Setiap divisi bekerja saling terhubung agar seluruh proses berjalan optimal. Aktivitas harian menggunakan sistem kerja delapan jam, dimulai dari penerimaan bahan baku, persiapan, pengolahan, distribusi, hingga kebersihan.

    Proses memasak dimulai pukul 02.00 dini hari, sementara distribusi dilakukan bertahap mulai pukul 06.00 hingga 12.00 siang.
    Dapur bersih 24 jam
    Kebersihan menjadi prioritas utama. Dapur percontohan ini memiliki tiga shift kebersihan, masing-masing delapan jam, sehingga area dapur dipastikan bersih selama 24 jam penuh.

    “Kita membagi tiga shift, satu shiftnya delapan jam. Jadi dua puluh empat jam dapur ini akan terpantau selalu bersih. Dapur ini punya SLHS. SLHS itu adalah bukti dari Dinas Kesehatan untuk membuktikan dapur tersebut layak memproduksi makanan standar catering industri. Untuk SLHS Dapur Pusen Satu ini, mitra kita sudah ada SLHS, dan untuk SLHS baru dalam proses,” ucap Aji Rahmad.
    Menu disusun ahli
    Sementara itu, untuk menu makanan disusun oleh ahli gizi, lalu dikoordinasikan bersama tim purchasing dan head chef. Seluruh bahan pangan dicek dengan ketat agar memenuhi standar kesehatan sebelum diolah.

    Proses memasak dilakukan bertahap agar makanan tetap segar saat tiba di sekolah dan kelompok sasaran.

    Kota Bandung: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Husein Sastranegara 01 menjadi salah satu dapur percontohan dalam implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandung. 
     
    Sejak pertama beroperasi, dapur ini telah menyalurkan hampir satu juta porsi makanan bagi anak-anak hingga kelompok rentan di wilayah tersebut.
     
    Dapur percontohan ini menjadi salah satu yang pertama berdiri sejak program MBG diluncurkan dan kini terus menunjukkan kinerja optimal.
    Produksi ribuan porsi setiap hari
    Saat ini, SPPG Lanud Husein 01 memproduksi rata-rata 2.749 porsi makanan bergizi per hari. Seluruh menu tersebut didistribusikan ke delapan sekolah di Kota Bandung, serta mendukung program MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

    Sebelumnya, dapur ini sempat memproduksi hampir 4.000 porsi per hari. Namun kini jumlahnya disesuaikan secara nasional untuk pemerataan produksi.
     
    “Kita kebetulan karena pemerataan yang sebelumnya kita hampir empat ribu, sekitar tiga ribu sembilan ratus porsi. Karena pemerataan dari BGN, kita sekarang turun ke dua ribu tujuh ratus dan kita melepas banyak sekolah. Nah, sekolah yang terakhir yang hari ini kita fix, itu semua di bawah Yayasan Angkasa atau Gaserini,” kata Aji Rahmad dikutip pada Selasa, 18 November 2025.
     
    Saat ini, sekolah-sekolah yang dilayani mayoritas berada di bawah Yayasan Angkasa.

    Didukung 50 petugas dengan operasional 24 jam
    Operasional dapur melibatkan 50 orang petugas, terdiri dari kepala SPPG, staf keuangan, ahli gizi, kepala chef, staf pengawas, dan 46 relawan.
     
    Setiap divisi bekerja saling terhubung agar seluruh proses berjalan optimal. Aktivitas harian menggunakan sistem kerja delapan jam, dimulai dari penerimaan bahan baku, persiapan, pengolahan, distribusi, hingga kebersihan.
     
    Proses memasak dimulai pukul 02.00 dini hari, sementara distribusi dilakukan bertahap mulai pukul 06.00 hingga 12.00 siang.
    Dapur bersih 24 jam
    Kebersihan menjadi prioritas utama. Dapur percontohan ini memiliki tiga shift kebersihan, masing-masing delapan jam, sehingga area dapur dipastikan bersih selama 24 jam penuh.
     
    “Kita membagi tiga shift, satu shiftnya delapan jam. Jadi dua puluh empat jam dapur ini akan terpantau selalu bersih. Dapur ini punya SLHS. SLHS itu adalah bukti dari Dinas Kesehatan untuk membuktikan dapur tersebut layak memproduksi makanan standar catering industri. Untuk SLHS Dapur Pusen Satu ini, mitra kita sudah ada SLHS, dan untuk SLHS baru dalam proses,” ucap Aji Rahmad.
    Menu disusun ahli
    Sementara itu, untuk menu makanan disusun oleh ahli gizi, lalu dikoordinasikan bersama tim purchasing dan head chef. Seluruh bahan pangan dicek dengan ketat agar memenuhi standar kesehatan sebelum diolah.
     
    Proses memasak dilakukan bertahap agar makanan tetap segar saat tiba di sekolah dan kelompok sasaran.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)

  • Kemenag Tuban Mulai Panaskan Persiapan Haji 2026, Jadwal Pelunasan Segera Dibuka

    Kemenag Tuban Mulai Panaskan Persiapan Haji 2026, Jadwal Pelunasan Segera Dibuka

    Tuban (beritajatim.com) – Menjelang pemberangkatan jemaah haji tahun 2026, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan para Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) se-Kabupaten Tuban.

    Kepala Kemenag Tuban, Umi Kulsum mengatakan meski surat resmi dari pusat terkait pemberangkatan haji tahun 2026 belum diterbitkan, rakor ini penting dilakukan sebagai persiapan lebih awal mengenai informasi sementara dan jadwal pelunasan biaya haji yang diperkirakan jatuh pada tanggal 18 atau 19 November 2025 bulan ini.

    “Kami ingin memastikan seluruh pihak terkait siap sejak awal, mulai dari proses administrasi, pembinaan, hingga kesiapan kesehatan jemaah,” tutur Umi Kulsum, Senin (17/11/2025).

    Ia berharap dengan adanya koordinasi lintas sektoral ini, proses pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai pedoman yang ditetapkan. “Untuk data porsi pendaftaran jemaah haji yang akan berangkat tahun 2026 merupakan pendaftar sejak 9 November 2012, dengan nomor porsi terakhir 1300689419,” tambahnya.

    Sementara itu, Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinkes Kabupaten Tuban, Heru Widodo menyoroti soal pentingnya istithaah kesehatan bagi seluruh calon jemaah haji, mulai dari pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun mental, menjadi kunci agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji secara aman, lancar dan optimal.

    “Istithaah kesehatan diperlukan untuk mencegah risiko penyakit kronis serta potensi komplikasi selama berada di Arab Saudi, mengingat ibadah haji menuntut kondisi tubuh yang prima,” terang Heru Widodo.

    Selain itu, cuaca yang ekstrem di Tanah Suci serta serangkaian ibadah yang cukup berat membuat kesiapan kesehatan jemaah menjadi aspek utama yang harus dipastikan jauh hari sebelum keberangkatan.

    “Ibadah haji adalah ibadah fisik, karena itu, jemaah wajib mempersiapkan diri secara optimal agar bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” pungkasnya. [dya/kun]

  • Perkantoran dan sekolah harus punya Jumantik mandiri untuk cegah DBD

    Perkantoran dan sekolah harus punya Jumantik mandiri untuk cegah DBD

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengimbau perkantoran dan sekolah di wilayah tersebut untuk membentuk Juru Pemantau Jentik (Jumantik) mandiri guna mencegah Demam Berdarah Dengue (DBD).

    “Tempat kerja dan sekolah merupakan tempat kita menghabiskan sebagian besar waktu, juga perlu menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan penyakit DBD,” kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Asminkesra) Sekretariat Kota Jakarta Pusat, Reza Pahlevi di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, DBD masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Karena itu semua berkepentingan mencegah penyakit tersebut.

    Ia mengatakan, data dari Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota Administrasi Jakarta Pusat menunjukkan adanya kasus DBD tidak hanya terjadi di lingkungan perumahan, tetapi juga berpotensi muncul di area perkantoran dan sekolah.

    Reza menambahkan, kunci utama pencegahan DBD adalah dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui Gerakan 3M Plus (Menguras, Menutup, Mendaur ulang dan Mencegah gigitan nyamuk dengan cara lain).

    Pelaksanaan PSN sampai saat ini masih berfokus di tatanan pemukiman saja. “Saya sangat berharap bahwa pelaksanaan PSN 3M Plus dapat dilaksanakan di 7 tatanan dalam penanggulangan DBD,” ujarnya.

    Tujuh tatanan yang dimaksud, yaitu tatanan pemukiman, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, tempat pengelolaan makanan, sarana olahraga dan sarana kesehatan.

    Kepala Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Rismasari mengatakan, data terbaru kasus DBD pada tahun 2025 menunjukkan penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya.

    Kasus DBD pada 2024 sebanyak 1.222 orang, meninggal enam orang dengan angka insiden rate 110,1 per 1.000 penduduk. “Sedangkan pada 2025 total kasus 924, yang meninggal dua orang,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadar GGL harus dicantumkan pada makanan siap saji

    Kadar GGL harus dicantumkan pada makanan siap saji

    Jakarta (ANTARA) – Kadar garam, gula dan lemak (GGL) bukan hanya harus dicantumkan pada makanan kemasan, tetapi juga makanan siap saji untuk menanggulangi penyakit diabetes.

    “Seperti di luar negeri, ke depan pada makanan siap saji, pemerintah mewajibkan untuk mencantumkan nilai kadar gula garam lemaknya,” ujar Kepala Unit Pengelola Laboratorium Kesehatan Daerah, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Budi Wibowo.

    Hal itu dia dalam diskusi Tanggap Bencana Kentongan bertema “Keamanan Pangan: Peranan Laboratorium terkait Keamanan Pangan” di Jakarta, Senin.

    Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 pada Juli 2024 sebagai bagian dari upaya menangani masalah diabetes yang salah satunya menjadi penyebab seseorang harus menjalani cuci darah.

    Penyakit diabetes, menurut dia, beserta penyakit yang berkaitan dengannya seperti penyakit jantung dan stroke menghabiskan pembiayaan kesehatan di Indonesia.

    Sedangkan diabetes terkait dengan pola makan tak sehat khususnya terlalu banyak hidangan manis.

    “Penyebabnya adalah pola makan yang tidak baik. Biasanya terlalu banyak manis. Kemudian tidak diet. Sumber penyakit kita adalah melalui makanan. Oleh sebab itu mungkin diet kita ini perlu diatur,” kata Budi.

    Untuk mencegah terkena diabetes, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyarankan batas konsumsi GGL per orang per hari, yakni 50 gram atau 4 sendok makan gula, 2.000 miligram natrium atau 5 gram atau 1 sendok teh garam (natrium/sodium) dan lemak hanya 67 gram atau 5 sendok makan minyak goreng.

    Konsumsi GGL berlebihan dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan. Di antaranya obesitas yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM) termasuk diabetes.

    Di Jakarta, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang masih ditemui. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat sebanyak 579.812 orang dari 1.720.658 orang yang telah dilakukan pengukuran lingkar perut melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jakarta, mengalami obesitas sental.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasang Harga Rp 30 Juta, Padahal Biaya Resmi Rp 2 Juta

    Pasang Harga Rp 30 Juta, Padahal Biaya Resmi Rp 2 Juta

    Liputan6.com, Jakarta Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan adanya permainan calo saat mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitas (SLHS). Dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga diimbau agar mengurus langsung sertifkat ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau Dinas Kesehatan (Dinkes) di daerah untuk menghindari hal tersebut.

    Wakil Kepala I BGN, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, biaya untuk mendaftarkan dapur SPPG mendapatkan SLHS tidak mencapai Rp 3 juta. Namun berdasarkan temuannya, ada pihak-pihak yang memanfaatkan dengan memasang harga Rp 9 juga hingga Rp 30 juta.

    “Sudah mulai ada calo SLHS dengan harganya Rp 9 sampai Rp 30 juta, sampai calo ahli gizi juga. KSPPG harus cari tahu kenapa mitra tidak mendaftar. Biaya resmi SLHS itu Rp 1 sampai Rp 2 juta, jadi kalau sudah di atas itu berarti sudah ada calonya,” kata Nanik usai kegiatan Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).

    Nanik mengungkapkan, hingga saat ini baru 5.000 dari 15.000 dapur SPPG yang mendaftarkan untuk mendapatkan SLHS di Kemenkes. Oleh karenanya, dia mengingatkan agar SPPG bisa segera mendaftarkan untuk mencegah terjadinya pemberhentian sementara oleh BGN.

    “Dari 15 ribu dapur yang operasional. Ternyata kalau dari catatan Kemenkes itu baru sekitar 5.000-an yang mendaftar. Mendaftar saja loh ya. Nah, yang lolos itu sebanyak 2.002, ada 477 tidak lolos SLHS,” ucap dia.

    Doa mengatakan, SPPG yang tidak lolos banyak disebabkan karena beberapa hal, salah satu mengenai bangunan yang sudah tua. Kemenkes menyatakan bahwa menggunakan bangunan tua tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan SLHS.

    “53 persen karena bangunan, karena bangunannya itu tua. Sehingga Kemenkes kasih waktu 3 bulan untuk memperbaiki sambil jalan ya, tidak menghentikan operasional dapur. Tapi harus harus ada pembenahan,” kata dia.

    Sementara, SPPG yang belum mendaftarkan diri, Nanik meminta agar segera mendatangi Puskesmas atau Dinkes untuk mengurus semua persyaratan agar bisa mendapatkan SLHS. BGN. BGN pun memberikan waktu 30 hari terhitung sejak tanggal 15 November 2025.

    “Nah, ini sekarang supaya mereka ini daftar karena SLHS ini penting, maka kita kasih waktu 30 hari ke depan daftar aja dulu,” jelas dia.

    Dia menjelaskan, petugas dinas kesehatan dalam memberikan SLHS sesuai dengan peraturan yang sudah tertulis dalam petunjuk teknik MBG. Apalagi, Adanya beberapa peraturan yang dikurangi, dari sebelumnya 19 poin kini menjadi lima saja.

    “Petugas Dinkes juga itu bukan membuat aturan sendiri. Jadi aturannya itu disamakan dengan juknisnya BGN yang tadinya 19 aturan, sekarang tinggal lima loh. Disederhanakan, ya kan, tapi tidak mengurangi kualitas,” ucap Nanik.

    Meski sudah dilakukan penyederhanaan, kenyataannya SPPG masih banyak yang belum mendaftarkan diri. Nanik menegaskan jika sampai batas waktu 30 hari belum mendaftar, BGN dipastikan akan menghentikan sementara operasional SPPG tersebut.

    “Bukan lolos tidaknya tapi mendaftar dulu. Nah, nanti kenapa, bagaimana kalau tidak mendaftar, kami akan hentikan sementara sampai mereka ini mau mendaftar. Karena apa susahnya cuma mendaftar, kan tinggal menghubungi Puskesmas terdekat,” ucap dia.

    Di sisi lain, proses mendapatkan SLHS berdasarkan informasi yang diterima Nanik, tidak memakan waktu hingga berbulan-bulan, dengan catatan semua persyaratan dari BGN terpenuhi. Sehingga, menurutnya, tidak ada alasan SPPG untuk tidak mendaftar.

    “Enggak lama. Kalau memang semua terpenuhi dua minggu juga selesai. Tapi kan kebanyakan misalnya mereka memang belum memenuhi. Misalnya tempat cuci omprengnya masih kotor bercampur dengan yang lain-lain. Tata kelolanya mungkin, masaknya juga belum sesuai dengan juknis,” kata Nanik.

  • 50 rumah terdampak kebakaran di Palmerah Jakarta Barat

    50 rumah terdampak kebakaran di Palmerah Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 50 rumah terdampak kebakaran yang terjadi di Jalan Pelita VIII RT 09/RW 04, Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, pada Minggu sore.

    “Objek terdampak ada 50 rumah tinggal yang berada di empat Rukun Tetangga (RT), yakni RT 007, RT 008, RT 009, dan RT 010 dengan jumlah 100 kepala keluarga (KK),” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Yohan menjelaskan kebakaran tersebut selesai ditangani oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI, BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personil PSKB/Tagana Dinsos, personel kepolisian dan TNI pada pukul 18.42 WIB.

    “Untuk korban tercatat satu orang luka ringan karena tersetrum. Saat ini sudah ditangani oleh PMI,” katanya

    Sementara untuk pengungsi tercatat ada 350 jiwa, yang diungsikan di Lapangan Taman Jati di wilayah RT 011/RW 04 Kelurahan Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat.

    “Dugaan penyebab kebakaran adanya korsleting listrik, sedangkan estimasi kerugian mencapai Rp1,3 miliar,” kata Yohan.

    Kebakaran melanda sebuah pemukiman warga di Gang Pelita 10, Jalan Tomang Banjir Kanal, Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, pada Minggu sore.

    “Obyek yang terbakar rumah tinggal, api pertama kali muncul pada pukul 16.30 WIB,” kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Bayu Meghantara dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Bayu menjelaskan sebanyak 20 unit pemadam dengan 100 personel dikerahkan untuk memadamkan api yang menghanguskan bangunan rumah tersebut.

    Operasi pemadaman dimulai pukul 16.36 WIB dan situasi berhasil dikendalikan “Proses pemadaman status kuning atau api sudah dapat dilokalisasi. Proses pendinginan masih berlangsung,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dokter di NTT Selamatkan Pasien Aneurisma Otak, Sempat Dikira Sudah Meninggal

    Dokter di NTT Selamatkan Pasien Aneurisma Otak, Sempat Dikira Sudah Meninggal

    Jakarta –

    Pelayanan kesehatan di daerah sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. RSUP Ben Mboi Kupang berhasil melakukan operasi perdana clipping, coiling, dan bypass pembuluh darah otak, menjadikan NTT provinsi pertama di kawasan Timur Indonesia yang mampu menangani ketiga prosedur tersebut secara mandiri.

    “RS Ben Mboi telah meningkatkan kapasitas layanan stroke, yang ditandai dengan dilaksanakannya operasi perdana clipping, coiling, dan bypass pembuluh darah otak,” ujar dr Annas Ahmad, Direktur RSUP Ben Mboi, dalam konferensi pers dikutip dari laman Kemenkes, Sabtu (15/11).

    dr Annas menjelaskan bahwa tindakan clipping pertama dilakukan pada 13 November terhadap pasien perempuan berusia 56 tahun. Pasien sempat dikira meninggal oleh keluarganya karena tidak menunjukkan respons saat dirujuk.

    Pasien itu merupakan satu dari tiga pasien yang ditangani dalam rangkaian operasi bedah saraf kompleks meliputi clipping, coiling, dan bypass pembuluh darah otak oleh tim gabungan dari RS PON, RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, dan RSUP Ben Mboi. Seluruh tindakan operasi berjalan lancar dan ketiga pasien dilaporkan dalam kondisi stabil.

    Keluarga pasien sebelumnya menyangka ia telah meninggal karena tak merespons dalam perjalanan rujukan. Namun pascaoperasi, Sabina mampu membuka mata, menjawab pertanyaan, dan menunjukkan respons yang baik.

    Kepala Dinas Kesehatan NTT, drg Iien Adriany, yang mewakili Gubernur NTT, menyebut capaian ini sebagai momentum transformasi layanan kesehatan di wilayah timur.

    Ia menegaskan keberhasilan tersebut membuat masyarakat tidak lagi bergantung pada rujukan ke luar pulau.

    “Jejaring pengampuan dibangun agar standar layanan antara pusat dan daerah semakin setara, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan panjang,” tegasnya.

    (kna/kna)

  • Pekan depan, SMA Negeri 72 masih lakukan pembelajaran daring

    Pekan depan, SMA Negeri 72 masih lakukan pembelajaran daring

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Sekolah SMA Negeri 72 Tetty Helena Tampubolon mengatakan bahwa sekolah tersebut masih menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau secara daring pada pekan depan.

    “Hari Senin itu yang pasti masih PJJ,” ujar Tetty saat dijumpai di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Sabtu.

    Tetty mengungkapkan, saat ini orang tua belum menyetujui untuk pembelajaran luring atau tatap muka di sekolah. Hal itu karena sebagian anak masih mengalami trauma atas insiden ledakan yang terjadi pada Jumat (7/11).

    “Masih kita pantau juga dan kita pastikan dengan orang tuanya apakah sudah boleh ambil PJJ atau boleh hybrid. Jadi harus kami pastikan orang tuanya menyetujui,” katanya.

    Arsip foto – Sejumlah siswa berkumpul di halaman sekolah untuk mengambil barang-barang yang tertinggal di SMA Negeri 72 Jakarta, Sabtu (8/11/2025). Siswa SMAN 72 Jakarta mendatangi sekolah untuk mengambil barang-barang seperti sepatu, tas, laptop dan sepeda yang tertinggal di sekolah usai insiden ledakan pada Jumat (7/11). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

    Tetty pun berharap seluruh murid SMA Negeri 72 bisa segera pulih dan bersama-sama kembali belajar di sekolah.

    “Anak-anak juga masih takut-takut jalan. Pesan saya, anak-anak berdoa dan bersemangat, mudah-mudahan segera pulih, supaya tidak ketinggalan dari sekolah lain pembelajarannya,” kata Tetty.

    Tetty mengatakan, seluruh pihak juga telah memberikan perhatian kepada sekolahnya seperti Kepolisian, Dinas Pendidikan Jakarta, Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hingga Himpunan Psikologi Indonesia.

    Hingga saat ini, pihak sekolah masih menunggu hasil resmi penyelidikan dari insiden tersebut. Tetty menyebutkan beberapa murid juga masih dalam proses penyembuhan di rumah sakit.

    Untuk itu, Tetty berharap agar SMAN 72 dapat kembali pulih dan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar seperti biasa.

    Kepala Sekolah SMA Negeri 72 Tetty Helena Tampubolon saat dijumpai di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Sabtu (15/11/2025). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.)

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah memberikan kebebasan kepada pihak SMA 72 untuk memutuskan apakah kegiatan belajar mengajar akan dilakukan dalam jaringan (daring) atau luring.

    Kendati demikian, Pramono berharap kegiatan belajar-mengajar di sekolah tersebut sudah dapat berjalan normal pada pekan depan.

    Pihaknya sudah berkomunikasi dan Kepala Dinas Pendidikan juga sudah menyampaikan serta memberikan kebebasan.

    “Yang mau daring boleh, yang mau langsung juga boleh. Dan ternyata mereka kebanyakan sekarang meminta untuk secara langsung,” ujar Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dana Cukai Tembakau Rp1,6 M Sulap Rupa 4 Faskes di Pesisir Blitar

    Dana Cukai Tembakau Rp1,6 M Sulap Rupa 4 Faskes di Pesisir Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar terus mengebut pembangunan dan peningkatan empat fasilitas kesehatan (faskes) di wilayahnya. Hingga pertengahan November 2025, progres proyek yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) ini dilaporkan telah mencapai 60 hingga 90 persen.

    Dinkes Kabupaten Blitar optimis seluruh pekerjaan infrastruktur kesehatan ini akan tuntas sebelum tahun berganti, guna mempercepat akses layanan bagi masyarakat pedesaan. Adapun 4 proyek strategis senilai total Rp1,6 miliar ini meliputi pembangunan baru Puskesmas Pembantu (Pustu) Tumpak Kepuh di Kecamatan Bakung, renovasi fasilitas kesehatan di Pustu Kaulon, Kecamatan Sutojayan, renovasi Pustu Midodareni serta renovasi Puskesmas Suruhwadang, Kecamatan Kademangan.

    Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto, memastikan pekerjaan di empat lokasi tersebut berjalan sesuai rencana. Muhdianto menargetkan seluruh pembangunan dan renovasi selesai sebelum tutup tahun 2025.

    “Insya Allah nanti sebelum akhir tahun sudah selesai semuanya. Baik yang pembangunan ataupun yang perbaikan atau renovasi,” ujar Muhdianto, Sabtu (15/11/2025).

    Muhdianto menegaskan, seluruh proses pembangunan dan renovasi dilakukan sesuai ketentuan agar hasilnya optimal dan tepat waktu. Menurutnya, percepatan penyelesaian proyek ini akan berdampak langsung pada peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat.

    Alokasi DBHCHT di bidang kesehatan sangat vital, terutama untuk menyentuh wilayah yang membutuhkan penguatan infrastruktur. Sehingga diharapkan dengan adanya renovasi ini fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Blitar menjadi lebih baik lagi.

    “Melalui anggaran DBHCHT, secara tidak langsung bisa memperkuat infrastruktur kesehatan di wilayah pedesaan. Kami berharap ada keberlanjutan dukungan anggaran DBHCHT untuk di bidang kesehatan,” jelasnya.

    Tahun ini, Dinkes Kabupaten Blitar secara spesifik memanfaatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp1,6 miliar untuk empat proyek fisik tersebut.

    “Tahun ini, kami melalui DBHCHT mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1,6 miliar dan dimanfaatkan untuk pembangunan satu Puskesmas Pembantu dan perbaikan di tiga Puskesmas (dan Pustu) lainnya,” pungkas Muhdianto. [owi/beq]