Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Jaksel bidik kawasan dekat Kali Ciliwung untuk pasang tangki septik

    Jaksel bidik kawasan dekat Kali Ciliwung untuk pasang tangki septik

    Arsip foto – Sembilan tangki septik komunal yang dibangun di kawasan Cikoko untuk mewujudkan kawasan bebas buang air besar sembarangan (open defecation free/ODF), Jakarta, Jumat (7/6/2024). (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)

    Jaksel bidik kawasan dekat Kali Ciliwung untuk pasang tangki septik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 18 Desember 2024 – 15:38 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan membidik kawasan permukiman padat dekat Kali Ciliwung untuk pemasangan tangki septik guna mewujudkan perilaku hidup bersih melalui kelayakan sanitasi di wilayahnya.

    “Ini masih ada beberapa di Jakarta Selatan, terutama rumah-rumah yang memang di bantaran kali,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Selatan Yudi Dimyati saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Yudi mengatakan, kali yang menjadi sorotan, yakni Kali Ciliwung dan Kali Pesanggrahan lantaran masih ada warganya menggunakan toilet ataupun kamar mandi, namun pembuangannya langsung menuju ke sungai.

    Menurut dia, warga yang hidup di pinggir sungai atau kali merasa lebih baik saluran pembuangan langsung dibuang ke sungai daripada membuat tangki septik dengan lahan yang sangat sempit di Jakarta.

    Padahal, jika kotoran manusia dibiarkan di sungai dikhawatirkan menyebabkan pencemaran lantaran mengandung bakteri, virus maupun kuman-kuman lainnya.

    Karena itu, Sudinkes Jakarta Selatan telah bekerjasama dengan lintas sektor mulai dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk pembuatan tangki septik komunal gratis bagi masyarakat.

    “Jadi sebenarnya bukan masalah tidak adanya tempat pembuangan ya, ataupun buang BAB sembarangan, tapi lebih ke arah tangki septik yang tidak ada,” katanya.

    Satu tangki septik bisa digunakan untuk 10-15 Kepala Keluarga (KK). Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menargetkan 10 kelurahan terpasang tangki septik pada 2024.

    Dalam rangka mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan dan memutus rantai penularan penyakit, maka perlu dilaksanakannya program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

    STBM didasarkan adanya lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.

    Berdasarkan data STBM Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, jumlah rumah tangga atau KK yang masih melakukan praktik BAB sembarangan pada 2023 sebanyak 5,47 persen KK dari seluruh KK di Provinsi DKI Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Sejumlah posko Natal dan Tahun Baru mulai dibuka di Terminal Kalideres

    Sejumlah posko Natal dan Tahun Baru mulai dibuka di Terminal Kalideres

    Posko pengamanan terpadu Terminal Kalideres, Jakarta Barat untuk Natal dan Tahun Baru mulai operasional hari ini, Rabu (18/12/2024). ANTARA/Risky Syukur

    Sejumlah posko Natal dan Tahun Baru mulai dibuka di Terminal Kalideres
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 18 Desember 2024 – 17:04 WIB

    Elshinta.com – Posko pengamanan terpadu, posko kesehatan serta posko pengecekan keselamatan kendaraan (ramp-check) selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, mulai dibuka pada Rabu.

    “Terminal Kalideres dalam rangka angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Mula hari ini, tanggal 18 Desember 2024, itu semua posko sudah berfungsi.ungkap Kepala Terminal Kalideres Revi Zulkarnaen di terminal tersebut.

    Revi menyebut bahwa posko-posko tersebut akan dibuka sampai 5 Januari 2025. “Semua posko dibuka sampai dengan 5 Januari 2025,” ungkap Revi.

    Untuk posko pengamanan terpadu, pihaknya dibantu oleh sejumlah instansi, seperti Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Kalideres.

    “Kemudian dari TNI kita dibantu dari Kodim Jakarta Barat, Koramil Kalideres, termasuk pihak lain seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Sudin Sosial,” tutur Revi.

    Sedangjan untuk “ramp-check”, pihaknya dibantu oleh Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub DKI Jakarta Kedaung Angke.

    Kemudian untuk posko kesehatan, pemeriksaan kesehatan pengemudi, pihaknya dibantu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI, Dinas Kesehatan DKI Jakarta. “Sudin Kesehatan Jakarta Barat dan Puskesmas se-Jakarta Barat,” katanya.

    Semuanya posko, kata dia, sudah operasional sejak Rabu hingga 5 Januari 2025.

    Sumber : Antara

  • Kabar 13 Kematian Anggota KPPS Pemilu 2024, Kemenkes: Tapi Masih Diverifikasi Dinkes

    Kabar 13 Kematian Anggota KPPS Pemilu 2024, Kemenkes: Tapi Masih Diverifikasi Dinkes

    JAKARTA – Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan sekitar 15 persen dari petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berusia di atas 55 tahun.

    “Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol,” kata Nadia dalam keterangan tertulis, Kamis 15 Februari, disitat Antara.

    Berdasarkan laporan dari fasilitas kesehatan baik klinik, rumah sakit, maupun puskesmas, lanjut dia, ada sejumlah petugas yang berobat jalan dan ada yang dilaporkan meninggal. Sebanyak empat petugas meninggal dan kematian tersebut telah diverifikasi.

    “Ada dilaporkan 13 kematian, tapi masih proses verifikasi Dinkes setempat,” ucapnya. 

    Dia mengatakan sebelumnya terdapat sejumlah upaya guna mengurangi risiko pada kesehatan saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berlangsung, seperti skrining kesehatan bagi yang mendaftar sebagai KPPS.

    Syarat-syarat yang diajukan, kata dia, antara lain usia yang dibatasi mulai dari 20 hingga 55 tahun. Selain itu mereka mengutamakan orang-orang yang tidak memiliki komorbiditas atau penyakit kronis, semisal penyakit jantung, hipertensi, gangguan ginjal, stroke, dan penyakit paru.

    “Sehat secara kejiwaan, tidak memiliki gangguan mental dalam bentuk apapun,” kata Nadia. 

    Selain itu mereka juga membatasi waktu bekerja yaitu 8 hingga 10 jam sehari.

    Nadia menyatakan mereka juga senantiasa mengedukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan serta konsep 4C bagi petugas KPPS yaitu cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga.

    Sebagai upaya pencegahan dari kejadian kegawatdaruratan, lanjutnya, puskesmas dan rumah sakit siaga selama 24 jam selama 14-15 Februari. Selain itu sistem rujukan dan Public Safety Center (PSC) 119 juga disiagakan.

    PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan.

    “Tetap siaga jika ada bencana alam, non-alam maupun konflik sosial, dan pemda harus membuat rencana antisipasi bila ada bencana,” kata Siti Nadia Tarmizi. 

  • Mulai Diimplementasikan Januari 2025, Banyuwangi Kembali Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Sekolah

    Mulai Diimplementasikan Januari 2025, Banyuwangi Kembali Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Sekolah

    Liputan6.com, Banyuwangi – Uji coba makan siang bergizi gratis di sekolah kembali dilakukan di Banyuwangi. Kali ini uji coba dilakukan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi.

    Sekitar 40 siswa menikmati sarapan pagi gratis dengan menu lauk ayam kecap, sayur tumis, dan tempe, yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kabupaten Banyuwangi, di ruang kelas masing-masing. 

    Staf Ahli Kodam V Brawijaya Kolenel Arm Budiono mengungkapkan, uji coba sarapan dan makan siang gratis itu akan dimulai oleh pelajar PAUD dan kelas 4 SD, untuk kemudian dilanjutkan oleh pelajar kelas 5 SD hingga SMA hingga, merata ke seluruh sekolah di seluruh Jawa Timur.

    Untuk varian makanan yang disajikan kepada seluruh siswa, menurutnya sudah sesuai dengan petunjuk yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, sinergi antar stakeholder dapat turut mengontrol kualitasnya.

    “Keterlibatan seluruh stakeholder yang ada mulai dari Dinas Kesehatan sampai Dinas Pertanian, bagaimana menyiapkan berbagai makanan dan susu di wilayah sekitar, serta pengaturan gizi tentu sudah melalui pengukuran yang tepat baik nabati maupun hewani dan juga akan menumbuhkan ekonomi sekitar,” terang Kolonel Budiono Sabtu (14/12/2024).

    Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Banyuwangi Mohammad Yanuarto Bramuda mengatakan, pada uji coba tersebut Pemkab Banyuwangi juga melihat secara langsung mekanisme pendistribusian hingga memasak di dapur umum yang letaknya tidak jauh dari sekolah tersebut.

    “Program ini akan meningkatkan gizi siswa, harapannya dengan asupan gizi yang terjamin akan berdampak pada peningkatan kecerdasan siswa pula,” kata Bramuda. 

    “Selain itu, ini juga akan berdampak pada peningkatan lerekonomian sekitar. Pasokan bahan makanan akan dioptimalkan dipasok dari lokal sendiri. Ini akan meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak serta warga sekitar,” imbuh Bramuda. 

    Ditargetkan awal Januari 2025 mendatang program makan gratis bagi pelajar akan dapat diimplementasikan di seluruh sekolah. Dengan perkiraan penerima manfaat mencapai 12.000 siswa SD hingga SMA.

     

    SMK Komputama Jeruklegi, Sekolah Berteknologi Canggih di Pedesaan Cilacap

  • Grab-GOTO Terlibat Program Makan Bergizi, Pengamat Desak Transparansi

    Grab-GOTO Terlibat Program Makan Bergizi, Pengamat Desak Transparansi

    Bisnis.com, JAKARTA – Keterlibatan Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dalam uji coba program makan bergizi gratis (MGB) dinilai harus disertai dengan tingkat transparansi yang tinggi. Khawatir keduanya justru mencari keuntungan, alih-laih untuk sosial. 

    Pengamat Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat mengatakan keterlibatan Grab dan GOTO dalam MBG tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa perusahaan tersebut bagian dari ekosistem bisnis besar yang berorientasi pada keuntungan.

    Maka dari itu, untuk melepaskan anggapan tersebut dibutuhkan transparansi yang tinggi. Sebab, tanpa adanya transparansi berisiko muncul konflik kepentingan. Pemerintah harus memastikan bahwa tujuan utama keterlibatan Grab bukan untuk cari untung. 

    “Contohnya, jika Grab dan Ovo menggunakan program ini untuk memperluas pangsa pasar mereka, seperti meningkatkan adopsi layanan pembayaran digital Ovo di kalangan masyarakat yang lebih luas, maka program MBG bisa kehilangan esensi sosialnya,” kata Achmad kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).

    Tidak hanya itu, Achmad melihat dengan adanya pemangkasan anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi akan menjadi tantangan bagi Grab nantinya.

    Sebab, adanya pemangkasan ini dapat menguji kemampuan Grab dan Ovo untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis kedepannya.

    “Dalam konteks ini, peran mereka tidak boleh hanya bersifat insidental atau sekadar langkah promosi.  Sebaliknya, Grab dan Ovo perlu menunjukkan bagaimana mereka dapat menciptakan model yang berkelanjutan, terutama dalam kondisi anggaran terbatas,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dengan adanya program MGB yang dilakukan oleh Grab, Achmad menyebutkan program ini harus melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia makanan bergizi. 

    Sebab, jika Grab dan Ovo hanya memanfaatkan mitra merchant yang sudah ada tanpa memberdayakan UMKM baru atau komunitas lokal, tentu tidak ada nilai yang mencolok dari program ini.

    “Jika Grab dan Ovo tidak memberdayakan UMKM lokal, maka manfaat ekonomi dari program ini akan terbatas dan tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi jangka panjang,” ucap Achmad.

    Adapun, Grab Indonesia dan Ovo melakukan peninjauan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

    Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan bahwa uji coba program MBG ini merupakan langkah dari Grab dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Neneng menuturkan uji coba program MBG yang dilakukan oleh Grab dan Ovo di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo sudah terlaksana sejak bulan September 2024.

    “Dan kami Grab dan Ovo memastikan bahwa kami berkomitmen untuk membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis ini,” kata Neneng.

    Sementara itu, Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah. 

    Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah. 

    “Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024). 

    Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga. 

    Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima.  

    “Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi,” kata Ade. 

  • Kata IBI soal Modus Oknum Bidan Jual Bayi dengan Harga Capai Rp 80 Juta

    Kata IBI soal Modus Oknum Bidan Jual Bayi dengan Harga Capai Rp 80 Juta

    Jakarta –

    Bidan yang ditangkap karena menjual 66 bayi di Yogyakarta menjalani praktik perdagangan semacam ini selama puluhan tahun. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sudah melakukan pembinaan atau teguran kepada yang bersangkutan pada 2010 dan berlanjut tahun 2020 saat akhirnya dikenakan denda dan hukuman penjara.

    Bak tak kapok, pelaku berinisial JE (44) dan DM (77) ini terus meraup keuntungan pasca selesai menjalani hukuman, dengan tetap menjual bayi-bayi berdalih adopsi. Kisaran harga yang dikenakan tidak main-main, kisaran 55 juta hingga 80 juta. Anak laki-laki dikenakan harga lebih mahal.

    Ketua IBI Dr Ade Jubaedah, SSiT, MM, MKM menyebut pihaknya akan terus bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, untuk meningkatkan pengawasan praktik ilegal. Mengingat, dalam kasus ini, dua pelaku juga sudah tidak mengantongi izin praktik lantaran memiliki riwayat menyalahi kode etik.

    Baik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, maupun Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan, juga Kode Etik Profesi Bidan Indonesia Nomor 0/10/SKEP/KONGRES/XVII/IBI/XI/2023.

    “Modus-modus semacam ini perlu diawasi, kita akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan bekerja sama dengan Dinas Sosial utamanya,” terang Ade kepada detikcom Senin (16/12/2024).

    “Terutama pada anggota-anggota IBI di daerah yang membuka praktik mandiri,” sebutnya.

    Sejauh pemantauan IBI, belum ada kasus yang sama seperti teridentifikasi di Yogyakarta. IBI mengingatkan pelaku bisa dikenakan sanksi berat akibat perdagangan bayi, terlebih sudah mendapatkan teguran berkali-kali.

    “Bahwa kembali pembinaan dan pengawasan kepada oknum DM dan JE sudah dilakukan institusi/lembaga terkait pasca menjalani sanksi pidana pada 2020, yaitu dinas kesehatan kota yogyakarta, dinas sosial kota yogyakarta, PKBI, serta Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, namun kembali pembinaan tidak diindahkan oleh yang bersangkutan dan tetap melakukan praktik perdagangan bayi,” pungkasnya.

    (naf/naf)

  • Kemenkes akan sediakan fasilitas rontgen gratis di 514 kabupaten

    Kemenkes akan sediakan fasilitas rontgen gratis di 514 kabupaten

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan akan menyediakan fasilitas rontgen atau X-ray bergerak (portable) yang bisa diakses gratis oleh masyarakat di 514 kabupaten di Indonesia.

    Fasilitas tersebut akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Dinas Kesehatan (Dinkes) setiap kabupaten.

    “Rontgen itu akan ada di 514 kabupaten seluruh Indonesia. Ditaruh di rumah sakit atau di dinas,” kata Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono dalam kunjungannya ke Kampung Siaga TBC RW 09 Jelambar Baru, Jakarta Barat, Senin.

    Kemudian, kata Dante, fasilitas foto rontgen tersebut akan dibawa keliling ke Puskesmas-Puskesmas di wilayah kabupaten setempat. “Nanti secara bergiliran akan di Puskesmas-Puskesmas,” ungkap Dante.

    Setiap Puskesmas pun akan mendapat jadwalnya masing-masing.

    “Nanti rontgen portable tersebut akan memeriksa pasien di Puskesmas-Puskesmas dengan jadwal. Nanti tinggal Puskesmas yang memobilisasi masyarakat untuk di-rontgen,” katanya.

    Menurut Dante, program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut salah satunya ditujukan untuk pengentasan Tuberkulosis (TBC) di Indonesia.

    Kasus TBC di Indonesia telah mencapai 1.060.000 kasus dengan angka kematian mencapai 130.000 kasus. Di DKI Jakarta terdapat 30.000 penyandang TBC.

    “Jadi kalau kita mau hitung-hitung angka yang meninggal karena TBC, kalau dikumpulkan itu lebih besar daripada angka yang meninggal karena COVID-19,” tutur Dante.

    Mengenai waktu realisasi program tersebut, Dante menyebutkan akan dilakukan secepatnya pada tahun 2025. “(2025) Iya, secepatnya, doakan saja,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kata IBI soal Modus Oknum Bidan Jual Bayi dengan Harga Capai Rp 80 Juta

    Kemenkes Ikut Soroti Heboh Duo Bidan di Jogja yang Jual 66 Bayi

    Jakarta –

    Dua bidan di sebuah tempat bersalin di Tegalrejo, Kota Yogyakarta, melakukan praktik jual beli bayi. Mereka telah menjual 66 bayi sejak 2010 kepada orang lain dengan modus adopsi secara ilegal. Kedua pelaku, yaitu DM (77), yang merupakan bidan sekaligus pemilik rumah bersalin, dan JE (44), bidan yang bekerja di sana.

    Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI Aji Muhawarman turut prihatin dan menyesalkan kejadian tersebut. Ia mengatakan pihaknya telah menyerahkan kasus tersebut untuk diproses oleh pihak kepolisian.

    “Ya kami menyesalkan kejadian ini. Sebagai tindakan kriminalitas, maka kami serahkan prosesnya ke pihak kepolisian,” katanya saat dihubungi detikcom, Senin (16/12/2024).

    Aji juga mengatakan rumah bersalin dan tenaga kesehatannya umumnya diawasi langsung oleh dinas kesehatan setempat, yang juga memberikan izin operasional dan praktiknya.

    “Pasti mereka akan evaluasi dan berikan tindakan yang seharusnya,” lanjutnya lagi.
    baca juga

    Diberitakan sebelumnya, Polda DIY, Kombes FX Endriadi, mengatakan kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan adanya perdagangan bayi di salah satu rumah bersalin di Tegalrejo, Kota Yogyakarta.

    “Untuk TKP-nya, ini TKP-nya adalah di daerah Tegalrejo, Kota Yogyakarta, tempat praktik dokter umum dan estetika,” kata Endriadi saat rilis kasus di Mapolda DIY, Sleman, Kamis (12/12/2024), dikutip dari detikJogja.

    Lebih lanjut, Endriadi menjelaskan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa para tersangka itu telah melakukan penjualan bayi sejak tahun 2010. Bayi-bayi itu dijual ke berbagai daerah di Indonesia.

    Berdasarkan dokumen serah terima di rumah bersalin tersebut diketahui bahwa bayi-bayi itu dijual ke berbagai daerah di Indonesia seperti Papua, NTT, Bali, dan Surabaya.

    “Diketahui dari kegiatan kedua tersangka tersebut, telah mendapatkan data sebanyak 66 bayi yang terdiri dari bayi laki-laki 28 dan bayi perempuan 36. Serta dua bayi tanpa keterangan jenis kelaminnya,” ungkapnya.

    Adapun calon pembeli diminta melakukan pembayaran puluhan juta rupiah.

    “Dengan modus biaya persalinan untuk bayi perempuan kisaran Rp 55 juta hingga Rp 65 juta dan bayi laki-laki Rp 65 juta hingga Rp 85 juta,” Kabid Humas Polda DIY Kombes Nugroho Arianto.

    (suc/kna)

  • Pemerintah Kota Cimahi Gelontorkan 5 Miliar untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

    Pemerintah Kota Cimahi Gelontorkan 5 Miliar untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar rupiah untuk bantuan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di kota Cimahi.

    Anggota DPRD Cimahi Fraksi PKS, Ike Hikmawati, mengungkapkan bahwa lebih dari 5 miliar rupiah telah dialokasikan untuk mendukung sektor pendidikan di Cimahi.

    “Seperti yang dikatakan Pak Wali Kota, standar minimal pelayanan pendidikan akan kita penuhi,” ujarnya saat ditemui di Pemkot Cimahi, Senin (16/12/2024).

    BACA JUGA: Pilot Project Peternakan Nyamuk Wolbachia Dinilai Belum Mampu Tekan Kasus DBD, Apa Kata Dinkes Bandung? 

    Ike juga menyoroti masalah SMP yang masih menumpang di sekolah dasar, dan memastikan bahwa DPRD melalui Badan Anggaran akan berupaya menyelesaikan kendala ini pada tahun anggaran 2025, dengan fokus pada lima SMP yang belum memiliki lahan dan ruang kelas.

    “Ketersediaan air juga sedang kita upayakan mendapatkan alokasi anggaran, mudah-mudahan bisa terealisasikan,” jelas Ike.

    Langkah-langkah ini menurutnya menunjukkan sinergi antara pemerintah dan DPRD Kota Cimahi dalam mendorong pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

    “Dukungan fasilitas, bantuan biaya pendidikan, dan peningkatan sarana belajar diharapkan dapat menciptakan masa depan cerah bagi generasi muda Cimahi,” kata Ike.

    Ia melanjutkan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia di Cimahi.

    “Cimahi memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak. Sumber daya manusia ini akan menjadi energi untuk membangun kota Cimahi yang lebih baik ketika kualitas pendidikannya bagus,” ujar Ike.

    Sementara itu, Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, mengungkapkan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan dan menjaga rata-rata usia sekolah.

    “Pemerintah kita Cimahi memberikan bantuan SPP, juga memberikan alat tulis dan buku tulis, serta penghargaan bagi mereka yang mendapatkan juara di festival bahasa ibu. Ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menjaga rata-rata usia sekolah,” jelas Dicky.

    Dicky menjelaskan bahwa terdapat tiga langkah utama dalam mendukung pendidikan di Kota Cimahi. Langkah pertama adalah memenuhi komponen dasar pendidikan, yang meliputi buku, alat tulis, dan biaya pendidikan.

  • DPRD Surabaya Desak Pemkot Maksimalkan Akses Pengobatan TBC

    DPRD Surabaya Desak Pemkot Maksimalkan Akses Pengobatan TBC

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar, menyatakan keprihatinannya atas tingginya kasus Tuberkulosis (TBC) di Kota Surabaya yang mencapai 10.741 kasus hingga November 2024. Angka ini baru mencapai 73,89 persen dari target 14.537 kasus yang ditetapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.

    Menurut Ais, tingginya angka kasus TBC menandakan perlunya perhatian khusus dalam memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada warga Surabaya yang kesulitan mendapatkan pengobatan akibat kendala biaya atau fasilitas kesehatan yang tidak memadai.

    “Saya mengimbau Pemkot Surabaya untuk bisa memastikan akses layanan pengobatan bagi penderita TBC itu harus maksimal, apalagi bagi masyarakat kurang mampu. Tidak boleh ada warga Kota Surabaya yang kesulitan mendapatkan pengobatan hanya karena masalah biaya atau fasilitas kesehatan yang tidak menunjang,” tegas Ais, Minggu (15/12/2024).

    Selain fokus pada pengobatan, Ais juga mengingatkan pentingnya kerja keras dalam menemukan kasus-kasus baru agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Edukasi dan pencegahan juga menjadi langkah yang harus diperkuat oleh Pemkot Surabaya melalui berbagai program.

    “Selain melakukan active case finding, passive case finding, hingga membentuk tim khusus penanganan TBC, Pemkot semestinya juga harus punya semangat kolaborasi antar elemen. Tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tapi juga bisa bekerja sama dengan swasta, lembaga sosial, aktivis kesehatan, dan lainnya,” jelasnya.

    Ais menambahkan, sinergi lintas sektor harus dilakukan secara masif untuk menangani TBC di Kota Surabaya. Dia juga menyarankan agar kader-kader di setiap RT diberdayakan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat untuk mencegah penularan TBC.

    “Penanganan TBC ini tidak bisa hanya mengandalkan Dinas. Perlu adanya kolaborasi lintas sektor, mulai dari Pemkot, Kelurahan, hingga RT dan RW. Edukasi lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat dan sadar akan potensi penularan TBC juga harus diperkuat,” tutup Ais. [asg/but]