Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Petugas Dinkes evakuasi wanita yang pingsan pada malam tahun baru di Kota Tua

    Petugas Dinkes evakuasi wanita yang pingsan pada malam tahun baru di Kota Tua

    Jakarta (ANTARA) – Petugas kesehatan mengevakuasi seorang wanita yang pingsan pada malam pergantian tahun di Kota Tua, Jakarta Barat.

    “Kemungkinan kelelahan di tengah keramaian, bisa jadi juga kekurangan oksigen,” kata Petugas dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Iqbal kepada wartawan di lokasi pada Rabu dini hari.

    Pantauan di lokasi pukul 00.34 WIB, satu unit ambulans memasuki area Taman Fatahillah bersamaan dengan ribuan pengunjung meninggalkan lokasi wisata tersebut.

    Kemudian tiga orang petugas kesehatan keluar dari dalam ambulans dan segera mengambil tandu lalu menjemput wanita yang pingsan tersebut.

    Bersama korban, dua orang lainnya ikut masuk ke dalam ambulans. Kemudian hingga pukul 00.50 WIB, korban diberi pertolongan pertama di dalam ambulans oleh para petugas kesehatan.

    Sorakan ribuan pengunjung, pesta kembang api serta gemerlap pertunjukan cahaya memeriahkan detik-detik pergantian tahun di Kota Tua, Jakarta Barat, pada Selasa malam hingga Rabu dini hari.

    Hitung mundur yang dimulai dari dua menit terakhir pada tahun 2024 ditampilkan dengan video mapping di depan Museum Fatahillah.

    Sambil bersorak ria, ribuan pengunjung mengabadikan momen pergantian tahun tersebut dengan gawainya masing-masing.

    “5,4,3,2,1, ‘happy new year’,” teriak ribuan pengunjung mengikuti hitung mundur yang dipandu oleh dua pembawa acara di depan Museum Fatahillah.

    Segera setelah detik terakhir tahun 2024, musik dari panggung Museum Fatahillah serta kembang api memeriahkan langit Kota Tua. Pertunjukan video mapping pun menampilkan gambar tematik Tahun Baru 2025.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Berapa Total Biaya yang Dibayarkan Pemprov DKI untuk BPJS Harvey Moeis dan Sandra Dewi?

    Berapa Total Biaya yang Dibayarkan Pemprov DKI untuk BPJS Harvey Moeis dan Sandra Dewi?

    Jakarta: Kasus iuran BPJS Kesehatan pengusaha sekaligus terdakwa korupsi Harvey Moeis dan istrinya, artis Sandra Dewi, yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak 2018, terus menjadi sorotan. Berdasarkan data yang diungkapkan, keduanya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan sejak 1 Maret 2018 dengan iuran sebesar Rp42.000 per orang per bulan.

    Jika dihitung sejak Maret 2018 hingga Desember 2024, Pemprov DKI telah membayarkan iuran selama 82 bulan. Dengan total dua orang penerima dalam keluarga tersebut, berikut perhitungannya:

    – Iuran per bulan untuk satu orang: Rp42.000
    – Jumlah bulan: 82 bulan
    – Jumlah orang: 2 orang

    Total biaya yang telah dikeluarkan Pemprov DKI:
    Rp42.000 × 82 × 2 = Rp6.888.000

    Baca juga: Harta Sandra Dewi Disita dalam Vonis Harvey Moeis, Pengacara Protes

    Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengakui bahwa program Universal Health Coverage (UHC) yang diterapkan saat itu bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi semua warga DKI tanpa terkecuali. Namun, ia menegaskan akan ada revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2016 agar kriteria penerima bantuan lebih jelas.

    “Itu awal mulanya memang kita lakukan percepatan untuk UHC. Maksudnya adalah waktu itu untuk katakanlah melindungi semua warga DKI agar bisa masuk UHC tanpa terkecuali. Dan Pak Harvey dan Ibu Sandra masuk di BPJS Kesehatan terdaftarnya sejak Maret 2018,” kata Teguh kepada wartawan di Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2024).

    Pemprov DKI Jakarta juga telah memulai proses verifikasi dan validasi ulang data penerima bantuan untuk memastikan program ini tepat sasaran. “Sebenarnya kita pun sudah melakukan cleansing, verifikasi, validasi, dan ada katakanlah data-data yang sudah kita benarkan. Namun kebetulan sampai Pak Harvey belum,” tambah Teguh.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati menambahkan bahwa percepatan UHC saat itu dilakukan untuk mencapai target pemerintah pusat. “Pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan universal health coverage (UHC) dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelasnya.
     

    Jakarta: Kasus iuran BPJS Kesehatan pengusaha sekaligus terdakwa korupsi Harvey Moeis dan istrinya, artis Sandra Dewi, yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak 2018, terus menjadi sorotan. Berdasarkan data yang diungkapkan, keduanya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan sejak 1 Maret 2018 dengan iuran sebesar Rp42.000 per orang per bulan.
     
    Jika dihitung sejak Maret 2018 hingga Desember 2024, Pemprov DKI telah membayarkan iuran selama 82 bulan. Dengan total dua orang penerima dalam keluarga tersebut, berikut perhitungannya:
     
    – Iuran per bulan untuk satu orang: Rp42.000
    – Jumlah bulan: 82 bulan
    – Jumlah orang: 2 orang
    Total biaya yang telah dikeluarkan Pemprov DKI:
    Rp42.000 × 82 × 2 = Rp6.888.000
     
    Baca juga:     Harta Sandra Dewi Disita dalam Vonis Harvey Moeis, Pengacara Protes
     
    Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengakui bahwa program Universal Health Coverage (UHC) yang diterapkan saat itu bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi semua warga DKI tanpa terkecuali. Namun, ia menegaskan akan ada revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2016 agar kriteria penerima bantuan lebih jelas.
     
    “Itu awal mulanya memang kita lakukan percepatan untuk UHC. Maksudnya adalah waktu itu untuk katakanlah melindungi semua warga DKI agar bisa masuk UHC tanpa terkecuali. Dan Pak Harvey dan Ibu Sandra masuk di BPJS Kesehatan terdaftarnya sejak Maret 2018,” kata Teguh kepada wartawan di Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2024).
     
    Pemprov DKI Jakarta juga telah memulai proses verifikasi dan validasi ulang data penerima bantuan untuk memastikan program ini tepat sasaran. “Sebenarnya kita pun sudah melakukan cleansing, verifikasi, validasi, dan ada katakanlah data-data yang sudah kita benarkan. Namun kebetulan sampai Pak Harvey belum,” tambah Teguh.
     
    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati menambahkan bahwa percepatan UHC saat itu dilakukan untuk mencapai target pemerintah pusat. “Pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan universal health coverage (UHC) dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelasnya.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Warga Jakarta diminta jaga kesehatan, kebersihan di malam Tahun Baru

    Warga Jakarta diminta jaga kesehatan, kebersihan di malam Tahun Baru

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meminta warganya dan para pengunjung yang menikmati malam perayaan Tahun Baru 2025 di kota metropolitan itu untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan.

    “Pastikan kondisi badannya sehat karena ini akan ada jutaan orang yang datang nanti mungkin berdesakan, sesak, butuh energi yang kuat,” kata Teguh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa.

    Teguh mengatakan warga Jakarta harus tetap menjaga keamanan dan ketertiban bersama agar malam perayaan Tahun Baru 2025 berjalan aman, lancar, dan damai.

    “Pastikan juga bisa tertib, bisa menjaga diri. Ikut menjaga kamtibtimnas dan juga tetap menjaga lingkungan DKI Jakarta agar tetap bagus,” ujar Teguh.

    Selain itu, Teguh juga meminta masyarakat yang datang ke Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan.

    Sebaliknya, mereka ikut menjaga kebersihan umum, dan tetap berkelakuan baik demi menjaga keamanan dan kenyamanan.

    “Harapannya adalah warga DKI Jakarta merayakan tahun baru 2025 bisa berjalan, bisa suka cita, bisa dengan baik. Dan tahun 2005 Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

    Untuk mendukung perayaan malam tahun baru, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyediakan posko layanan kesehatan berupa ambulans dan petugas kesehatan di sekitar panggung-panggung.

    “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis dapat segera mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Selasa.

    Posko kesehatan tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas kesehatan, seperti tempat pemeriksaan, obat-obatan, dan tenaga medis.

    Posko kesehatan tersebut berada di kawasan Monumen Nasional (Monas), Lapangan Banteng, Jalan MH Thamrin di sembilan titik panggung, Bundaran HI, Jalan Sudirman di satu titik panggung, Kota Tua, dan titik-titik lain saat perayaan malam tahun baru di tingkat kota dan kabupaten.

    Selain itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mengerahkan 118 petugas kesehatan dan 50 unit ambulans yang terdiri dari 34 unit ambulans mobil, 10 unit ambulans motor, dua unit ambulans sepeda, dua unit ambulans skuter, dan dua unit mini golf ambulans.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rahmad Nasution
    Copyright © ANTARA 2024

  • Teguh minta warga rayakan Tahun Baru 2025 tak bertumpuk di satu titik

    Teguh minta warga rayakan Tahun Baru 2025 tak bertumpuk di satu titik

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meminta warga yang merayakan Tahun Baru 2025 untuk tidak bertumpuk di satu titik panggung atau lokasi menyambut kemeriahan pergantian tahun.

    “Kita harapkan juga karena perayaan malam tahun baru di DKI Jakarta ada di beberapa lokasi, kita harapkan memang nanti masyarakat DKI Jakarta yang akan perayaan malam tahun baru tidak tertumpuk di salah satu lokasi,” kata Teguh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa.

    Teguh mempersilahkan warga Jakarta dan luar Jakarta untuk datang ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Lapangan Banteng, Monumen Nasional (Monas), Ancol, hingga wisata lainnya.

    “Silahkan datang ke Taman Mini, kemudian di Lapangan Banteng, kemudian di Monas, di Kota Tua, kemudian di Ancol, di beberapa wilayah. Baik itu di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan tadi sudah di Kepulauan Seribu,” jelas Teguh.

    Sehingga, menurut Teguh warga bisa berkunjung ke titik-titik panggung perayaan yang sudah disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pihak pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dan tidak menumpuk di panggung utama yang ada di Bundaran HI saja.

    “Kemudian juga di Thamrin-Sudirman, ini tidak hanya di sekitaran Bunda HI, ada 12 titik panggung di sekitar ini. Jadi kita harapkan masyarakat juga bisa terbagi. Tidak hanya menumpuk,” tegas Teguh.

    Selain itu, Teguh menyebut Pemprov DKI Jakarta sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi segala tindakan yang tidak diinginkan. Pihaknya juga bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, Polres setempat, dan jajaran kepolisian/TNI lainnya.

    “Kemudian juga kami dari jajaran Pemprov DKI sudah mengoptimalkan seluruh dinas terkait dari Dinas Perhubungan kurang lebih sekitar 1.700 petugas terjunkan. Dari Satpol PP sekitar 2.700 petugas terjunkan. Kemudian dari Dinas Kesehatan, petugas medis dan ambulans. Kemudian dari Dinas LH, petugas kebersihan dan sekian ratus truk kita siapkan juga,” jelas Teguh.

    Lebih lanjut, Teguh juga mengimbau warga yang hadir di kawasan Jakarta untuk memeriahkan pergantian tahun bisa tetap menjaga diri dan barang bawaan.

    Total terdapat 23 panggung hiburan yang tersebar di “Semarak Jakarta Mendunia” di Jalan MH Thamrin dan Jalan Jend Sudirman, Pesona Dekade Lapangan Banteng dan Sorak Sorai Fest Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

    Gemilang Silang Monas di Monas Sisi Selatan, Jakarta Light Festival Kota Tua dan Ancol Music Festival Ancol Taman Impian.

    Untuk memecah keramaian, sudah disiapkan pula acara-acara perayaan tahun baru di tingkat kota dan kabupaten, yakni di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kantor Wali Kota Jakarta Utara dan Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

    Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan, Old Shanghai Sedayu City Jakarta Timur dan Pulau Tidung Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • RSUD Eka Chandrarini Surabaya Dibanjiri Tomcat, DPRD: Poli Rawat Jalan Jangan Dibuka Dulu!

    RSUD Eka Chandrarini Surabaya Dibanjiri Tomcat, DPRD: Poli Rawat Jalan Jangan Dibuka Dulu!

    Surabaya (beritajatim.com) – Masalah serius muncul di RSUD Eka Chandrarini, Surabaya, yang baru saja diluncurkan pada 18 Desember lalu. Keberadaan serangga Tomcat yang membanjiri beberapa area rumah sakit memicu kekhawatiran Komisi D DPRD Surabaya.

    Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi’i meminta penanganan tegas sebelum rumah sakit sepenuhnya beroperasi. Imam mengungkapkan bahwa Tomcat ditemukan di beberapa lantai, termasuk lantai 3, 4, 7, dan bahkan di kamar mandi Instalasi Gawat Darurat (IGD).

    “Saya lihat sendiri tadi di tembok di depan UGD itu banyak sekali. Ini kan bahaya,” ujar Imam saat inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Eka Chandrarini, Selasa (31/12/2024).

    Menurut Imam, meskipun RSUD Eka Chandrarini telah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan untuk melakukan penyemprotan, keberadaan Tomcat masih cukup banyak. Ia menyebut pentingnya menyelesaikan masalah ini sebelum rumah sakit sepenuhnya beroperasi.

    “Tadi kami konfirmasi juga ke Direktur RSUD, Bu Betty (drg. Bisukma Kurniawati), ternyata memang persoalan Tomcat ini sedang diatasi, tapi kelihatannya agak sulit menghilangkannya,” ujar Imam.

    “Saya mohon polo rawat jalan jangan dibuka dulu kalau persoalan Tomcat tidak selesai. Karena ini bisa membahayakan pasien,” tambah Imam.

    Dia juga menyebut rencana pembukaan enam hingga sepuluh poli pada Januari mendatang, yang dapat meningkatkan risiko jika masalah ini tidak ditangani segera. Imam menyayangkan kondisi ini, mengingat rumah sakit tersebut dibangun dengan anggaran sekitar setengah triliun rupiah.

    “Setengah triliun itu banyak sekali, lalu kemudian persoalan Tomcat ternyata tidak bisa diselesaikan. Wah ini menurut saya sangat disesalkan,” kata mantan jurnalis kawakan ini.

    Imam berharap Pemerintah Kota Surabaya segera memprioritaskan penyelesaian masalah ini, mengingat dampak serius yang dapat ditimbulkan oleh serangga Tomcat terhadap kesehatan pasien dan tenaga medis di rumah sakit tersebut.

    Meski demikian, Imam mengapresiasi kesiapan bangunan rumah sakit yang telah rampung dan proses akreditasi yang sedang berlangsung. Imam optimis hasil akreditasi yang baru diselesaikan pada 28 Desember lalu akan membawa dampak positif bagi pelayanan RSUD tersebut. “Ketika kami mengunjungi IGD, saya lihat petugasnya juga siap dan sudah mengantisipasi kalau ada pasien yang datang. Menurut penjelasan tadi, dokternya ada dua dokter ya,” tambah Imam.

    Ia juga memastikan bahwa tidak ada antrean pasien dengan kondisi gawat darurat yang serius di hari tersebut.

    Imam menyebutkan bahwa konsep operasional RSUD Eka Chandrarini saat ini adalah berjalan sambil melengkapi kekurangan yang ada, baik dari sisi akreditasi maupun fasilitas lainnya. “Memang ini prinsipnya adalah jalan dulu sambil akreditasi dan sambil melengkapi,” tutupnya.[asg/kun]

  • RS China Kembali Kewalahan Ada Wabah Flu Mirip Covid-19, Kemenkes Ungkap Peluang Masuk Indonesia

    RS China Kembali Kewalahan Ada Wabah Flu Mirip Covid-19, Kemenkes Ungkap Peluang Masuk Indonesia

    TRIBUNJATIM.COM – Wabah flu Human Metapneumovirus (HMPV) dan Influenza A atau sering disebut flu burung tengah melanda China.

    Media sosial pun digegerkan dengan video rumah sakit di China yang tampak kewalahan menangani outbreak, seperti zaman Covid-19 lalu.

    Lalu bisakah outbreak flu yang mewabah di China menjadi pandemi seperti Covid-19 dan sampai ke Indonesia?

    Sebaga informasi, gejala HMPV mirip Covid-19.

    Seperti batuk, demam, hidung tersumbat, mengi, serta bronkitis atau pneumonia.

    Hingga kini, belum ada vaksin berlisensi untuk mengatasi HMPV.

    Sementara flu burung atau Influenza A yang menyerang warga China berasal dari subtipe antara lain H1N1 dan H9N2.

    Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, membenarkan bahwa virus Influenza A dan HMPV tengah merebak di China.

    “Influenza A itu salah satu penyebab flu musiman, bukan virus baru ya. Virus ini endemi dan sangat menular,” ujar Dicky saat dikonfirmasi Kompas.com pada Selasa (31/12/2024).

    Menurut Dicky, penderita Influenza A akan mengalami infeksi saluran pernapasan atas dan bawah.

    Gejalanya berupa demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan kelelahan.

    Dia mengungkapkan, Influenza A termasuk wabah yang dipantau ketat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Sebab, ada kondisi-kondisi yang membuatnya bisa menjadi pandemi.

    “Jika varian barunya (Influenza A) muncul yang bisa menyebar luas di kalangan manusia. Ini yang dikhawatirkan,” lanjutnya.

    Ilustrasi pandemi Covid di China (Tribunnews.com)

    Meski Influenza A termasuk kondisi serius, Dicky menekankan, penularan wabah tersebut saat ini belum dalam level yang sangat membahayakan.

    Sementara itu, lanjutnya, HMPV termasuk virus pernapasan mirip Respiratory Syncytial Virus (RSV) yang diidentifikasi sejak 2001.

    HMPV menyerang anak kecil, orang tua, serta anak muda yang imunitasnya rendah.

    Gejalanya berupa batuk, demam, hidung tersumbat, serta sesak napas.

    Kondisi ini dapat menimbulkan bronkitis dan pneumonia.

    Penularan Influenza A dan HMPV dapat melalui droplets atau percikan air liur saat penderita virus tersebut batuk, bersin, atau bicara.

    Virus ini juga bisa disebarkan lewat kontak langsung dengan orang terinfeksi atau sentuhan barang yang terkontaminasi.

    “Ini mirip penularan Covid-19,” tegas Dicky.

    Menurutnya, virus Influenza A dan HMPV merebak di China, Hong Kong, dan Jepang karena sedang dilanda musim dingin.

    Cuaca dingin memudahkan penularan virus berbahaya, sebab banyak orang berada di tempat yang sama saat cuaca dingin.

    Lantas apakah situasi di China ini bisa jadi pandemi di Indonesia?

    Dicky mengungkapkan, Influenza A berpotensi menjadi pandemi yang bisa menyerang sampai Indonesia jika muncul varian baru yang penularannya lebih ganas.

    “Saat ini, belum terdeteksi dan belum ada laporan (adanya varian baru Influenza A yang lebih cepat menular),” lanjut dia.

    Sebaliknya, Dicky menyebut, virus HMPV sangat kurang berpotensi menjadi pandemi dibandingkan Influenza A.

    Hal ini terjadi karena tingkat penularan HMPV dinilai lebih lambat dan tingkat keparahan penyakitnya secara umum lebih ringan.

    “Kalau bisa sampai ke Indonesia, ya tetap ada kasus impor, terutama dari pelancong dari Asia Timur (tempat Influenza A dan HMPV merebak),” terang Dicky.

    Petugas Dinas Kesehatan Surabaya sedang melakukan swab kepada warga untuk mengantisipasi Covid-19 (TribunJatim.com/Bobby Constantine Koloway)

    Sejauh ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan belum ada laporan warga yang menderita influenza tipe A dan virus HMPV.

    Atas potensi wabah tersebut, Dicky mengimbau masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi flu, terlebih setiap dua tahun sekali.

    Selain itu, perlu pula memasang saluran udara yang baik, serta menerapkan gaya hidup seimbang dengan makan makanan sehat dan berolahraga.

    Dia pun meminta publik terus menerapkan protokol 5M, yakni mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

    “Terutama dia yang sakit flu ya harus tahu diri untuk tidak bepergian, memakai masker, dan mendekati orang rawan seperti orang tua, bayi, atau balita,” lanjut dia.

    Dicky menyebut, penularan Influenza A dan HMPV dapat dicegah dengan menguatkan pintu masuk Indonesia dari pendatang yang bisa membawa virus dari luar negeri.

    Dia pun mengimbau dilakukan pelaporan suspek penderita virus tersebut, memastikan fasilitas kesehatan mampu menangani lonjakan kasus, serta menyediakan alat pendeteksi Influenza A dan HMPV secara cepat.

    “Pemerintah perlu meningkatkan literasi, kewaspadaan, dan pemahaman publik terkait gejala, pencegahan, dan kapan harus mencari perawatan medis,” imbuh Dicky.

    Kemenkes sendiri mencatat bahwa varian H5N1 dari influenza tipe A pernah terjadi di Indonesia pada 2005-2017.

    Meski demikian, sejak tahun 2018, tidak ada laporan kasus baru pada manusia.

    Sementara itu, varian H5N6 dan H9N2 yang dilaporkan di China belum pernah ditemukan di Indonesia.

    Penyebaran penyakit menular seperti influenza tipe A dan HMPV dipengaruhi oleh beberapa faktor.

    Termasuk mobilitas penduduk, perubahan lingkungan, kerentanan masyarakat, atau mutasi virus.

    Berdasarkan informasi dari WHO, kasus-kasus tersebut saat ini masih terbatas di wilayah China.

    Kemenkes pun menyatakan tengah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit menular tersebut.

    Saat ini, surveilans, pengamatan, dan pelaporan berkala terhadap penyakit infeksi emerging terus dilakukan.

    Hingga kini, belum diperlukan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan keluar masuk Indonesia ke China.

    Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

    Kemenkes juga mengingatkan masyarakat agar tidak panik, namun tetap waspada dengan memantau perkembangan kasus melalui berbagai media.

    Bagi mereka yang terpaksa harus bepergian ke luar negeri, termasuk ke China, disarankan untuk memastikan situasi dan kebijakan di negara tujuan serta selalu menerapkan protokol kesehatan.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Dinkes Jakarta Data Ulang Peserta PBI BPJS Kesehatan, Harvey Moeis dan Sandra Dewi Bakal Dihapus – Page 3

    Dinkes Jakarta Data Ulang Peserta PBI BPJS Kesehatan, Harvey Moeis dan Sandra Dewi Bakal Dihapus – Page 3

    Ani menyebut, revisi Pergub ini untuk memastikan agar warga mampu yang tercatat dalam PBI diarahkan ke segmen kepesertaan mandiri. Sementara itu, PBI bakal difokuskan untuk warga yang tidak mampu.

    “Termasuk rencana untuk memperbaiki merevisi pergub, itu juga bagian dari proses penataan. Jadi panjangnya itu akan tersampai juga ke sana untuk masyarakat yang kelompok-kelompok yang mampu membayar secara mendiri, maka kita akan dorong untuk beralih segmen ke mandiri,” ucap Ani.

    Ani menuturkan, pihaknya berpedoman pada prinsip atau kebijakan Universal Health Coverage (UHC). Prinsip UHC menekankan prinsip gotong royong yang mengahruskan peserta kategori mampu dan sehat membantu memberikan subsidi kepada warga yang tidak mampu atau sakit.

    “Prinsipnya supaya BPJS itu bisa berjalan dengan baik, memang harus terdukung oleh semua orang. Jadi cakupannya itu semesta, ada gotong royong di situ, orang-orang yang tidak sakit, yang sehat mensubsidi yang sakit, yang mampu mungkin mensubsidi yang tidak mampu gitu ya,” katanya.

  • Dinkes DKI Akan Hapus Data Peserta BPJS yang Tak Layak PBI, Termasuk Harvey Moeis dan Sandra Dewi? – Halaman all

    Dinkes DKI Akan Hapus Data Peserta BPJS yang Tak Layak PBI, Termasuk Harvey Moeis dan Sandra Dewi? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dinas Kesehatan DKI bakal segera memproses penghapusan data berisi nama-nama peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang dianggap tak layak masuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD. 

    Apakah status kepesertaan atas nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi dalam daftar PBI BPJS kesehatan akan juga dihapus? 

    Harvey Moeis dan Sandra Dewi diketahui disorot, karena kepesertaan mereka di BPJS yang dibayari pemerintah ini dianggap tak adil, apalagi keduanya terdaftar sejak 1 Maret 2018.

    Kepala Dinas DKI, Ani Ruspitawati mengatakan, pihaknya akan melakukan cleanse-in data pasangan suami istri tersebut.

    “Pertama cleanse-in data ada yang salah segmen, ada yang duplikasi, yang enggak gitu-gitu. misalkan pekerja nih, kalau pekerja kan harusnya dibayarin sama pemberi kerjanya, oh kok masuk PBI Pemda, itu kita bersihin, ada PNS, mungkin dulunya belum PNS jadi masuk di segmen PBI Pemda,” ujarnya, Senin (30/12/2024) 

    “Oh tadi 3 tahunnya masuk PNS, masih disini hal-hal kayak gitu kita udah ngebersihin sampai sekitar berapa yang dapet, 400 ribu lebih yang kita bersihin,” tambahnya.

    Kedua, pihaknya akan memperbaiki atau merevisi peraturan gubernur (Pergub) terkait dengan hal itu.

    Nantinya, kata Ani, pihaknya akan mendorong warga mampu untuk beralih ke mandiri supaya tidak terdaftar di JKN.

    “Sebetulnya beberapa waktu yang lalu dengan kesehatan kan juga penampakan kampanye mandiri itu. Itu sebenarnya juga bagian dari proses penataan, mungkin nanti kampanye itu yang akan kita masifkan kembali,” tegasnya.

    Anie menegaskan, pihaknya komsen dengan prinsip program UHC (Universal Health Coverage) dari Pemerintah Pusat. 

    Hal itu, lanjut Ani supaya BPJS bisa berjalan dengan baik dan harus terdukung oleh semua orang. 

    “Jadi kecakupannya itu semesta gitu jadi ada gotong royong disitu, orang-orang yang tidak sakit, yang sehat, mensubsidi yang sakit. Yang mampu yang mampu mungkin mensubsidi yang gak mampu gitu ya, jadi ada proses subsidi silam karena kalau yang bayar kepesertaan hanya sebagian orang saja, maka emggak akan bisa berjalan dengan baik gitu,” tegasnya.

    Sebelumnya, Pemprov DKI komitmen berikan perlindungan kesehatan kepada seluruh warga Jakarta melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

    Dalam pemberian JKN, Pemprov DKI tidak pandang bulu demi pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh warga Jakarta. 

    Hal itu sebagai implementasi kebijakan UHC (Universal Health Coverage) dari Pemerintah Pusat. 

    Ani Ruspitawati menanggapi terpidana korupsi Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi yang menerima JKN dan tengah jadi sorotan netizen di sosial media.

    Ia mengaku, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan, di tahun 2017-2018 Pemprov DKI melaksanakan percepatan UHC.

    Tujuannya adalah memastikan seluruh warga Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

    Pada masa itu, kata Ani, Pemprov DKI memiliki target 95 persen dari Pemerintah Pusat untuk mendaftarkan warganya sebagai peserta JKN. 

    “Pergub tersebut merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang belum terdaftar dalam JKN. Pergub melindungi hak penuh kesehatan masyarakat Jakarta,” ucap Ani melalui keterangan tertulis, Senin (30/12/2024). 

    Penjelasan BPJS Kesehatan Soal Harvey Moeis dan Sandra Dewi Masuk Daftar PBI

    Menanggapi postingan di media sosial status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang disebut-sebut tidak tepat sasaran, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah pun angkat bicara. 

    Ilustrasi BPJS Kesehatan dan terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Moeis. (Kolase Tribunnews.com)

    Menurutnya, kedua nama tersebut memang tercatat sebagai peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, namun ada hal- hal yang perlu diluruskan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda.

    Rizzky menjelaskan, bahwa ada beberapa segmen kepesertaan JKN yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah. 

    Pertama, segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), yaitu jaminan kesehatan yang diperuntukkan bagi fakir miskin maupun orang yang tidak mampu dengan hak kelas 3.

    Segmen ini merupakan segmen peserta yang didaftarkan dan dibiayai oleh pemerintah pusat. 

    Daftar nama-nama peserta pada segmen ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan diperbarui secara berkala.

    “Kedua, ada penduduk yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan hak kelas rawat 3, atau sering disebut dengan segmen PBPU Pemda,” ucap Rizzky.

    PBPU Pemda merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibayarkan Pemda, atau penduduk yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan hak kelas rawat 3.

    Pada segmen ini, lanjut Rizzky, persyaratannya tidak harus fakir miskin maupun orang yang tidak mampu, melainkan seluruh penduduk pada suatu daerah yang belum terdaftar sebagai peserta Program JKN dan bersedia diberikan hak kelas 3. 

    “Termasuk Harvey dan Sandra Dewi, juga masuk ke dalam segmen PBPU Pemda ini. Keduanya terdaftar sejak 1 Maret 2018,” ungkapnya.

    Rizzky menambahkan, Program JKN merupakan bukti keberpihakan negara kepada rakyatnya, supaya semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan yang komprehensif.

    Sampai dengan 1 Desember 2024, terdapat 277,8 juta penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai peserta JKN. Dari angka tersebut, ada 57,7 juta peserta JKN segmen PBPU Pemda.

    Di sisi lain, Rizky juga mengungkapkan bahwa didaftarkannya seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jakarta ke JKN, justru merupakan bukti komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan semua penduduknya terlindungi jaminan kesehatan tanpa terkecuali.

    Bahkan, sejak tahun 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), lebih cepat daripada target yang ditetapkan waktu itu, yaitu tahun 2019.

    Pencapaian ini mengantarkan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang menerima UHC Awards 2018 lalu, yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo pada waktu itu.

    Sampai dengan saat ini, Pemprov DKI Jakarta tetap konsisten memastikan seluruh penduduknya terlindungi Program JKN secara berkelanjutan.

    “Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta dan seluruh pemerintah daerah lainnya di Indonesia yang telah berusaha keras mewujudkan dan mempertahankan UHC di masing-masing wilayahnya,” kata Rizzky.

     

  • Serba-serbi BPJS Harvey Moeis-Sandra Dewi Dibayari Pemprov DKI

    Serba-serbi BPJS Harvey Moeis-Sandra Dewi Dibayari Pemprov DKI

    Jakarta –

    Pasangan Harvey Moeis dan Sandra Dewi kembali menjadi sorotan usai iuran BPJS Kesehatan mereka dibayari oleh Pemprov Jakarta. Harvey dan Sandra ternyata menjadi penerima bantuan iuran (PBI) sejak 6 tahun lalu.

    Nama Harvey Moeis menjadi sorotan usai terjerat kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp 300 triliun. Istrinya yang juga artis, Sandra Dewi, juga ikut menjadi saksi hingga dua kali memberi keterangan di persidangan.

    Pada Senin (23/12/2024), majelis hakim menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara kepada Harvey. Hakim juga menghukum Harvey membayar denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 210 miliar.

    Selain itu, hakim juga memerintahkan agar seluruh aset Harvey yang telah disita jaksa saat proses penyidikan dirampas untuk negara. Aset itu di antaranya merupakan mobil Roll-Royce dan MINI Cooper yang dibelikan Harvey untuk Sandra Dewi.

    Nantinya, aset Harvey yang disita itu dilelang dan hasilnya dihitung sebagai uang pengganti. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan 12 tahun penjara yang disampaikan jaksa. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyatakan banding karena merasa vonis itu terlalu ringan.

    Kini, nama Harvey dan Sandra menjadi sorotan. Keduanya ternyata terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang biasanya diberikan untuk warga kurang mampu.

    Dapat Bantuan Iuran dari Pemprov Jakarta Sejak 2018

    Sandra dan Harvey (Foto: dok. Instagram Sandra Dewi)

    Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta membenarkan Harvey Moeis dan Sandra Dewi terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Dilansir Antara, Senin (30/12/2024), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan Pemprov Jakarta memang punya kebijakan agar semua warga Jakarta terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Dia menyebut Pemprov DKI melaksanakan program itu tanpa memandang status sosial ekonomi warga. Dia mengatakan kebijakan itu merupakan implementasi Universal Health Coverage (UHC).

    “Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan, pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan Universal Health Coverage (UHC) dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” katanya.

    Ani mengatakan Pemprov Jakarta memiliki target dari pemerintah pusat untuk mendaftarkan sebanyak 95% penduduk sebagai peserta JKN. Dia mengatakan kebijakan ini ditujukan demi memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga DKI Jakarta.

    “Pergub itu komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang belum terdaftar dalam JKN. Pergub melindungi hak penuh kesehatan masyarakat Jakarta,” ujarnya.

    Penduduk yang memenuhi kriteria administratif seperti memiliki KTP DKI Jakarta dan bersedia dirawat di kelas 3 dapat didaftarkan oleh perangkat daerah setempat, yakni lurah atau camat, sebagai peserta PBI APBD Jakarta. Dia mengatakan Harvey dan Sandra telah terdaftar sejak 1 Maret 2018.

    “Termasuk Harvey Moeis dan Sandra Dewi. Keduanya terdaftar sejak 1 Maret 2018,” ujarnya.

    Pemprov Jakarta Evaluasi PBI BPJS Kesehatan

    Foto: Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati (Tiara/detikcom)

    Ani mengatakan Pemprov Jakarta telah melakukan penataan ulang data pada tahun 2020. Namun, dia tak menjelaskan apakah fasilitas pembayaran iuran BPJS Kesehatan Harvey dan Sandra akan disetop atau tidak.

    “Namun, sejak 2020, Pemprov DKI Jakarta berproses menata ulang data penerima PBI APBD agar lebih tepat sasaran,” ujar Ani.

    Dia mengatakan tata ulang dilakukan agar pembayaran iuran lewat APBD bisa tepat sasaran, di antaranya dengan melakukan integrasi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu ke dalam segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibiayai oleh pemerintah pusat.

    Selanjutnya, Ani juga menekankan pada pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja mereka ke segmen PPU (Pekerja Penerima Upah). Berikutnya, kampanye ‘Mandiri itu Keren’ untuk mendorong masyarakat yang mampu membayar iuran secara mandiri.

    “Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang merevisi Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan untuk menyesuaikan kriteria peserta PBI APBD agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaannya,” ujar Ani.

    “Kami akan berkoordinasi juga dengan BPJS Kesehatan terkait revisi Pergub, sehingga perlindungan kesehatan bagi setiap warga bisa terpenuhi tetapi tepat sasaran,” sambungnya.

    Kepesertaan JKN terdiri dari beberapa segmen, yaitu:

    1. PPU (Pekerja Penerima Upah): Peserta yang didaftarkan oleh pemberi kerja.

    2. PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan): Peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat untuk fakir miskin dan masyarakat tidak mampu.

    3. PBPU BP (Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja/Peserta Mandiri): Peserta yang membayar iurannya sendiri.

    4. PBI APBD (Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah): Peserta yang preminya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.

    BPJS Kesehatan Buka Suara

    Foto: Ilustrasi BPJS Kesehatan

    Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan nama Harvey dan Sandra Dewi benar tercatat sebagai peserta yang didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Rizzky menjelaskan ada beberapa segmen peserta JKN yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

    Pertama, adalah segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang merupakan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dengan hak kelas 3. Segmen tersebut didaftarkan dan dibiayai oleh pemerintah pusat.

    Daftar peserta segmen PBI JK mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan diperbarui secara berkala. Berikutnya, ada penduduk yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemda.

    “Kedua, ada penduduk yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan hak kelas rawat 3, atau sering disebut dengan segmen PBPU Pemda,” tutur Rizzky dalam keterangan tertulis.

    Rizzky mengatakan PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) Pemda mencakup semua penduduk daerah yang belum terdaftar sebagai peserta JKN dan setuju diberikan hak kelas 3, tidak terbatas pada fakir miskin. Harvey Moeis dan Sandra Dewi termasuk dalam segmen ini dan terdaftar sejak 1 Maret 2018.

    Dia mengatakan JKN merupakan komitmen negara dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan yang komprehensif bagi semua masyarakat. Hingga 1 Desember 2024, terdapat 277,8 juta peserta JKN di Indonesia, termasuk 57,7 juta peserta segmen PBPU Pemda.

    Rizky menyampaikan pendaftaran seluruh masyarakat Jakarta dalam JKN menunjukkan komitmen Pemprov Jakarta memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk. Sejak tahun 2018, katanya, Pemprov DKI Jakarta telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) lebih cepat dari target yang ditetapkan pada tahun 2019.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • 4 Viral Nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi di JKN PBI, Dinkes Jakarta Klaim Bersihkan 400.000 Data Bermasalah Megapolitan

    4 Viral Nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi di JKN PBI, Dinkes Jakarta Klaim Bersihkan 400.000 Data Bermasalah Megapolitan

    Viral Nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi di JKN PBI, Dinkes Jakarta Klaim Bersihkan 400.000 Data Bermasalah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, Ani Ruspitawati, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penataan ulang data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2020. Hingga saat ini, lebih dari 400.000 data bermasalah telah dibenahi.
    Hal ini disampaikan Ani menanggapi pertanyaan mengenai nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi yang sempat terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN.
    “Hal-hal kayak gitu kita sudah ngebersihin sampai sekitar berapa yang dapat? (Sekitar) 400.000 lebih yang kita bersihin,” ujar Ani di Kantor Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
    Menurut Ani, pembersihan data atau
    cleansing
    dilakukan untuk menghapus data yang terduplikasi atau salah segmen, seperti warga yang seharusnya dibiayai pemberi kerja atau mampu membayar secara mandiri.
    “Proses penataan itu kan ada banyak hal. Yang pertama kita
    cleanse
    -in data dulu, ada yang salah segmen, ada yang duplikasi,” jelasnya.
    Selain membersihkan data, Pemprov DKI juga sedang merevisi peraturan gubernur (Pergub) untuk memperbaiki sistem klasifikasi peserta JKN. Revisi ini bertujuan agar warga mampu diarahkan ke segmen kepesertaan mandiri, sementara PBI difokuskan untuk warga tidak mampu.
    “Termasuk rencana untuk memperbaiki, merevisi Pergub. Itu juga bagian dari proses penataan,” ujar Ani.
    Ani menambahkan, kebijakan Universal Health Coverage (UHC) menekankan prinsip gotong royong di mana peserta yang mampu dan sehat membantu mensubsidi warga tidak mampu atau sakit.
    “Jadi, kecakupannya itu semesta. Ada gotong royong di situ, orang yang sehat mensubsidi yang sakit. Yang mampu mensubsidi yang tidak mampu,” jelasnya.
    Nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi sempat mencuat setelah diketahui terdaftar sebagai penerima PBI sejak 1 Maret 2018. Saat itu, Pemprov DKI tengah mempercepat penerapan UHC sesuai Pergub Nomor 169 Tahun 2016.
    “Pada periode 2017-2018, Pemprov DKI melaksanakan percepatan UHC dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” kata Ani.
    Meski demikian, sejak 2020, Pemprov DKI mulai melakukan tata ulang data penerima PBI agar lebih tepat sasaran. Proses ini termasuk integrasi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu ke dalam PBI Jaminan Kesehatan (JK) yang dibiayai oleh pemerintah pusat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.