Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Komisi E Minta Pemprov Jatim Mitigasi Penyebaran Virus HMPV

    Komisi E Minta Pemprov Jatim Mitigasi Penyebaran Virus HMPV

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih meminta agar Pemprov Jatim segera melakukan mitigasi untuk mecegah terjadinya penyebaran virus Human Metapneumovirus (HMPV).

    Hikmah mengatakan, meskipun saat ini belum ditemukan kasus HMPV di 38 kabupaten/kota di Jatim, namun pemerintah perlu melakukan upaya, mulai dari mengenali risiko hingga rencana penanggulangan.

    Hal ini mengingat pernyataan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin bahwa virus HMPV sudah terdeteksi di Indonesia. “Pemprov Jatim perlu memitigasi lebih dini, potensinya seperti apa,” kata Hikmah saat dihubungi, Jumat (10/1/2025).

    Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait, sebab virus ini berasal dari luar Indonesia. Diketahui, virus ini mewabah di China, dan beredar video yang memperlihatkan sejumlah rumah sakit dipenuhi pasien menderita penyakit pernapasan.

    “Pemerintah harus selalu berkoordinasi dengan lembaga terkait karena (virus HMPV) ini dari luar,” tambah politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

    Kemudian, lanjut Hikmah, pemerintah juga perlu melakukan upaya untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).

    Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Erwin Astha Triyono mengkonfirmasi bahwa hingga saat ini, kasus HMPV belum terdeteksi di wilayah Jatim.

    Meskipun demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap gejala-gejala infeksi saluran pernapasan, seperti batuk, demam, hidung tersumbat, dan sesak napas. “Jika menemui gejala tersebut, segera periksakan diri ke dokter atau fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan tepat,” ujarnya.

    Erwin juga menjelaskan bahwa HMPV bukan virus baru, melainkan virus lama yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2001. “Virus HMPV itu mirip flu biasa dan umumnya bisa sembuh tanpa perawatan khusus. Namun pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan pasien dengan sistem imun rendah tetap harus waspada,” katanya.

    Karena itu, Erwin mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala terkait. Untuk mencegah penularan, ia juga menyarankan untuk menjaga pola hidup bersih, mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker di tempat keramaian, dan menghindari kerumunan. [ipl/kun]

  • PBJT tenaga listrik penyumbang terbesar pajak daerah

    PBJT tenaga listrik penyumbang terbesar pajak daerah

    Sekretaris Bapenda Kota Jayapura Adolfina Taniau (ANTARA/Ardiles Leloltery)

    Bapenda Jayapura: PBJT tenaga listrik penyumbang terbesar pajak daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 07:25 WIB

    Elshinta.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, Papua menyebut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik menjadi penyumbang terbesar bagi pajak daerah setempat.

    Sekretaris Bapenda Kota Jayapura Adolfina Taniau di Jayapura, Rabu, mengatakan pada 2024 target PBJT tenaga listrik sebesar Rp36 miliar dan realisasi hingga akhir tahun mencapai Rp45 miliar.

    “Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi penyumbang pendapatan terbesar kedua bagi Kota Jayapura yakni Rp43 miliar dari target sebesar Rp41 miliar pada 2024,” katanya.

    Menurut Taniau, sementara dari retribusi sendiri terdapat empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai target yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bagian Umum dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura.

    “Sementara ada delapan OPD yang pada 2024 target pendapatan belum tercapai sehingga diharapkan di 2025 harus melakukan upaya agar target yang telah ditetapkan tercapai,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pihaknya meyakini PBJT tenaga listrik dan PBB tetapi juga pajak dari sektor perhotelan dan restoran masih menjadi penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura pada 2025.

    Dia menambahkan, dengan ditetapkan PAD Kota Jayapura pada 2025 sebesar Rp295 miliar diharapkan semua OPD pengelola distribusi dapat bekerja maksimal sehingga bisa mendongkrak pendapatan daerah tersebut.

    “Jika semua OPD pengelola dapat memanfaatkan semua potensi sumber PAD maka kami yakin target yang ditetapkan bisa tercapai apalagi pada 2025 kami memperoleh pajak baru yaitu opsen pajak kendaraan bermotor,” katanya lagi.

    Sumber : Antara

  • Pemkot Kediri Sosialisasi Musrenbang di Tingkat Kelurahan untuk Persiapan Pembangunan 2026

    Pemkot Kediri Sosialisasi Musrenbang di Tingkat Kelurahan untuk Persiapan Pembangunan 2026

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menggelar sosialisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, sebagai langkah awal dalam perencanaan pembangunan Kota Kediri tahun 2026.

    Acara yang berlangsung di Ruang Joyoboyo Pemkot Kediri ini dihadiri oleh perwakilan kelurahan, kecamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta Puskesmas se-Kota Kediri.

    Tujuan Sosialisasi Musrenbang Kelurahan
    Kepala BAPPEDA Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada seluruh kelurahan dan kecamatan terkait pelaksanaan Musrenbang untuk tahun 2025.

    Kegiatan Musrenbang dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan, sebelum nantinya hasilnya dibahas lebih lanjut pada tingkat kota. Hasil akhir dari Musrenbang ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kediri tahun 2026.

    Jadwal Pelaksanaan Musrenbang 2025-2026

    Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Kediri untuk tahun 2026 akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal berikut:

    Sosialisasi Musrenbang : 9 Januari 2025
    Rembuk Stunting Kelurahan : 13-17 Januari 2025
    Musrenbang Kelurahan : 16-22 Januari 2025
    Rembuk Stunting Kecamatan : 20-23 Januari 2025
    Musrenbang Kecamatan : 4-6 Februari 2025
    Musrenbang Tematik : 10-14 Februari 2025
    Forum Perangkat Daerah Per Bidang : 18 Februari 2025
    Musrenbang RKPD Tahun 2026 : 11-12 Maret 2025

    Penanganan Stunting sebagai Program Prioritas
    Chevy Ning Suyudi menambahkan, tahun 2025 akan dimulai dengan kegiatan rembuk stunting, sebagai bagian dari upaya Kota Kediri untuk menangani masalah stunting. Hal ini merujuk pada delapan aksi konvergensi stunting yang harus dilakukan mulai dari analisis situasi di masing-masing kelurahan dan kecamatan.

    Data yang diperoleh dari rembuk stunting ini nantinya akan menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. “Pemkot Kediri tetap menempatkan penanganan stunting sebagai program prioritas pembangunan, selama kasus stunting di Kota Kediri belum mencapai angka nol atau zero stunting,” ujar Chevy.

    Harapan dari Proses Sosialisasi Musrenbang
    Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemkot Kediri berharap dapat membuka jalur komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan menjadi awal dari proses perencanaan pembangunan yang berbasis pada aspirasi masyarakat, yang disalurkan melalui Musrenbang Kelurahan.

    Dengan demikian, pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2026 dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan warga.

    “Musrenbang Kelurahan merupakan wahana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, yang nantinya akan menjadi bahan dalam menyusun perencanaan pembangunan Kota Kediri untuk tahun 2026,” pungkas Chevy Ning Suyudi.

    Dengan adanya perencanaan yang matang melalui Musrenbang di tingkat kelurahan, diharapkan Kota Kediri dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. [nm/kun]

  • Keterlaluan, Petugas Puskesmas Tolak Pasien Darurat karena Dokter dan Nakes Keluar Makan Bakso

    Keterlaluan, Petugas Puskesmas Tolak Pasien Darurat karena Dokter dan Nakes Keluar Makan Bakso

    TRIBUNJATENG.COM – Seorang warga Makassar berinisial AIH (30) mengungkapkan kekecewaannya setelah mengalami penolakan saat ingin memeriksakan kakinya yang tertusuk paku berkarat di Puskesmas Toddopuli, Kecamatan Panakkukang, Makassar.

    AIH mengaku datang ke puskesmas pada Kamis (9/1/2025) sekitar pukul 13.30 Wita, saat jam pelayanan masih berlangsung. “Seharusnya jam pelayanan berakhir pukul 14.00 Wita, tapi saya malah diminta menunggu,” ungkapnya.

    Menurut AIH, dirinya diminta menunggu karena petugas medis yang bertugas saat itu sedang keluar untuk makan bakso. Hal ini membuatnya merasa kecewa karena ia membutuhkan penanganan segera atas lukanya yang berisiko terinfeksi.

    “Saya disuruh menunggu karena katanya petugas yang akan memeriksa kaki saya sedang makan bakso. Setelah saya kembali, petugas di loket mengatakan pelayanan sudah tutup,” ungkap AIH dengan nada kecewa.

    Menurut AIH, meski faskes utamanya berada di tempat lain, ia memilih datang ke Puskesmas Toddopuli karena lokasinya lebih dekat dan kondisinya mendesak.

    Ia merasa waktu yang terbuang karena penundaan ini membuatnya akhirnya memutuskan untuk pergi ke klinik lain.

    “Saya bilang tadi itu bukan faskes saya, tapi saya datang ke sini karena sudah mendesak. Seandainya sejak awal diberitahu, saya tidak akan menunggu lama seperti ini,” tambahnya.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar, Nursaida Sirajuddin, menegaskan bahwa pelayanan di puskesmas harus tetap tersedia hingga pukul 14.00 Wita jika ada pasien yang datang sebelum jam tutup.

    Nursaida menyatakan telah menerima laporan terkait insiden ini dan telah memberikan teguran kepada pihak Puskesmas Toddopuli.

    “Puskesmas tutup pukul 14.00 Wita, dan pelayanan tetap harus dilaksanakan selama jam operasional itu. Saya sudah menegur puskesmas tersebut untuk kejadian ini,” ujar Nursaida.

    Meskipun insiden ini telah dilaporkan dan mendapat tanggapan dari pihak Dinkes Makassar, kejadian ini menambah sorotan terkait pentingnya pelayanan kesehatan yang responsif dan tepat waktu, terutama di fasilitas kesehatan masyarakat.

     

  • Nasib 4 Kru Bus Terlibat Kecelakaan Maut di Kota Batu, Diperiksa Intensif oleh Polisi – Halaman all

    Nasib 4 Kru Bus Terlibat Kecelakaan Maut di Kota Batu, Diperiksa Intensif oleh Polisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Kota Batu – Polres Batu telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap empat kru bus pariwisata yang terlibat dalam kecelakaan maut pada Rabu malam, 8 Januari 2025.

    Kecelakaan tersebut melibatkan bus Sakhindra Trans yang mengangkut rombongan studi tur dari SMK TI Bali Global, Badung.

    Kapolres Batu, AKBP Andy Yudha Pranata, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap kru bus terdiri dari satu sopir, satu sopir cadangan, dan dua kernet.

    “Masih kami periksa secara intensif di Mapolres Batu,” ujarnya saat menjenguk korban di RS Bhayangkara Hasta Brata Batu, Kamis dini hari.

    Bus pariwisata dengan nomor polisi DK7942GB mengalami rem blong di Jalan Imam Bonjol dan baru berhenti setelah menabrak pohon di Jalan Ir Soekarno.

    Kecelakaan ini juga melibatkan enam mobil dan sepuluh sepeda motor.

    Korban Kecelakaan

    Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 14 orang menjadi korban.

    Rincian korban mencakup empat orang yang meninggal dunia, dua orang luka berat, dua orang luka sedang, dan enam orang luka ringan.

    Terkait kondisi penumpang, Kapolres menambahkan bahwa semua penumpang dalam keadaan sehat, meskipun beberapa di antaranya mengalami syok atau trauma.

    “Pemkot Batu telah menyediakan tim gabungan dari BPBD dan Dinkes untuk melakukan post trauma healing,” jelasnya.

    Upaya Pemulihan Trauma

    Pemulihan trauma bagi penumpang bus menjadi prioritas utama.

    Saat ini, mereka telah ditempatkan di sebuah shelter khusus di Kota Batu.

    “Kami pastikan penanganan intensif untuk trauma healing hingga kesehatannya benar-benar pulih,” pungkas Kapolres.

    Pemeriksaan terhadap penumpang yang terdiri dari 39 siswa dan tiga guru pendamping juga sedang dilakukan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang kejadian tersebut.

    (Kukuh Kurniawan/Tribunmataraman.com)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Renovasi RSUD Kepulauan Seribu harus disertai peningkatan layanan

    Renovasi RSUD Kepulauan Seribu harus disertai peningkatan layanan

    Jakarta (ANTARA) – Renovasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, harus disertai peningkatan layanan kepada masyarakat untuk lebih baik dan berkualitas.

    “Kami berharap dengan adanya pembangunan RSUD Kepulauan Seribu ini ke depan bisa melayani kesehatan masyarakat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu Muhammd Fadjar Churniawan saat peletakan batu pertama renovasi RSUD di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan masyarakat Kepulauan Seribu sangat membutuhkan sarana dan prasarana kesehatan khususnya terkait dengan kesehatan ibu dan anak.

    Menurut dia, dengan adanya pembangunan fisik ini diharapkan punya sarana dan prasarana pendukung, para medis yang ada juga diharapkan bisa lebih profesional untuk melayani warga masyarakat khususnya di Kepulauan Seribu ini.

    Dia bersyukur karena di di awal tahun Kabupaten Kepulauan Seribu mendapatkan keberkahan dengan adanya Renovasi Pembangunan RSUD Kepulauan Seribu.

    “Saya ucapkan terimakasih karena ini satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Seribu,” kata dia.

    Ia mengajak seluruh warga masyarakat, TNI Polri dan Satpol PP untuk dapat mendukung, memberikan kontribusi yang positif untuk suksesnya pembangunan ini agar bisa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

    “Kami mengimbau kepada tokoh agama, tokoh masyarakat jangan sampai niat baik, niat tulus ikhlas dari PT Jantra Swarna Dipta yang telah membangun di Kepulauan Seribu ini ada gangguan-gangguan yang sifatnya non teknis,” kata dia.

    Kepala Bidang Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Purwadi mengatakan untuk kelas RSUD Kepulauan Seribu ini kita tetap maksimalkan pada fungsional yang ada.

    Artinya, RSUD Kepulauan Seribu tetap kelas D dengan kapasitas 50 tempat tidur.

    Adapun untuk pembangunan lantai gedung RSUD Kepulauan Seribu ini, tentunya akan ada beberapa tempat penambahan ruangan.

    “Ada penambahan ruangan, yaitu di bagian belakang dari dua lantai menjadi tiga lantai,” kata dia.

    Dia berharap dengan adanya renovasi ini dapat memberikan rasa aman, dan nyaman kepada masyarakat yang dilayani. “Kondisi eksisting kita harapkan dapat selesai pada akhir tahun yaitu bulan September, sesuai dengan waktu yang ditentukan,” katanya.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cempaka Putih wilayah pertama di Jakpus yang bebas BAB sembarangan

    Cempaka Putih wilayah pertama di Jakpus yang bebas BAB sembarangan

    Jakarta (ANTARA) – Kecamatan Cempaka Putih merupakan wilayah pertama di wilayah Jakarta Pusat yang bebas dari kebiasaan sebagian warga buang air besar sembarangan (Open Defecation Free/ODF).

    “Kami tentunya terus melakukan pemantauan terhadap data-data di wilayah mana saja yang masih perilaku masyarakatnya buang air besar sembarangan (BABS),” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Pusat Rismasari di Jakarta, Kamis.

    Kecamatan Cempaka Putih ini merupakan kecamatan pertama yang bebas buang air besar (BAB) sembarangan atau ODF di Jakarta Pusat dengan tiga kelurahan sudah ODF. “Lalu ada Menteng dan Gambir masing-masing satu kelurahan,” katanya.

    Risma menyebutkan, percepatan upaya stop BAB sembarangan ini sudah dilakukan dengan pendataan dan sosialisasi di 44 kelurahan se-Jakarta Pusat dan berkomitmen bersama sejak 13 Oktober 2017.

    Hal ini sebagai komitmen perwujudan untuk memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan dan meningkatkan kemampuan masyarakat.

    Lalu meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar serta mewujudkan Jakarta Pusat (Jakpus) sebagai wilayah dengan jaminan kesehatan dan kebersihan yang memadai dan merata.

    “Sehingga praktik BABS di tempat terbuka ini segera hilang. Tentu ini perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat dengan lima pilar yang akan mempermudah upaya ini dan mengubah atau mempertahankan budaya bersih dan sehat,” ujar Risma.

    Selain itu, Risma meminta agar masyarakat dapat lebih higienis, rajin mencuci tangan dengan sabun, mengelola air minum dan makanan, sampah serta limbah cair rumah tangga dengan baik.

    “Mari bersama-sama mewujudkan Jakarta Pusat bebas buang air besar sembarangan demi kesehatan dan kualitas hidup kita,” katanya.

    Risma menyebutkan pihaknya juga melakukan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal untuk mencegah penyebaran kuman penyebab penyakit ke anak.

    Pemeliharaan tersebut menyangkut perawatan kebersihan fasilitas MCK yang ada, pemenuhan fasilitas hingga perbaikan MCK agar fasilitas publik ini tetap awet terpelihara dalam jangka panjang.

    Menurut Risma, perbaikan kualitas hidup masyarakat dapat terwujud dengan merevitalisasi sarana MCK dengan meningkatkan kuantitas ketersediaan air bersih dan penyediaan sarana sanitasi di kawasan setempat.

    Adapun data Kepala Keluarga (KK) pengguna MCK di Jakarta Pusat sebanyak 13.577 KK. Mereka dalam kondisi menumpang menggunakan jamban sehat permanen milik orang lain atau umum (jamban komunal/KK sharing) ataupun pengguna MCK bersama (MCK komunal).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengkampanyekan dan memberikan edukasi stop BAB sembarangan kepada warga melalui berbagai media demi tercapainya target 100 persen stop BABS di wilayah tersebut pada 2025.

    Upaya mewujudkan target tersebut di Jakarta juga membutuhkan kolaborasi bukan hanya Dinas Kesehatan semata, tetapi lintas sektor untuk membangun sanitasi dan publikasi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Informasi HMPV kepada masyarakat perlu terus diperbarui

    Informasi HMPV kepada masyarakat perlu terus diperbarui

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Prof Tjandra Yoga Aditama mengingatkan bahwa informasi berkala tentang virus penyakit termasuk “Human Metapneumovirus” (HMPV) perlu terus diperbarui guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

    “Informasi yang terbuka ini tentu akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan dirinya, termasuk untuk antisipasi berbagai jenis infeksi saluran pernapasan,” kata dia di Jakarta, Kamis.

    Informasi data virus penyakit, kata dia, lebih baik dapat disajikan tidak hanya secara nasional tetapi juga pada tingkat provinsi.

    Ini sekaligus menjadi masukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur baru hasil Pilkada 2024 serta jajaran pemerintah khususnya Dinas Kesehatan DKI.

    Merujuk data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dia mengingatkan pemerintah agar terus menjaga kegiatan pengamatan dan pengumpulan data secara sistematis dan terus- menerus untuk mendapatkan informasi terkait masalah kesehatan atau penyakit (surveilans) terhadap HMPV.

    HMPV merupakan salah satu dari banyak mikroorganisme atau agen penyebab penyakit Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), baik pada saluran napas atas maupun bawah yang ditemukan hampir sepanjang tahun.

    Pemerintah Provinsi DKI menyatakan kondisi saat ini relatif masih aman. Adapun kasus ISPA yang disebabkan oleh HMPV sudah ada sejak 2022 di Jakarta.

    Data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menunjukkan jumlah penderita ISPA akibat HMPV sebanyak 19 kasus (2022), 78 kasus (sampai Oktober 2023) dan 100 kasus (2024).

    “Data ini akan kami terus lengkapi melalui koordinasi dengan berbagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Laboratorium yang ada di Jakarta,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati.

    Ani menjelaskan, gejala umum penderita ISPA akibat berbagai virus atau mikroorganisme lain juga sama, antara lain batuk, demam, hidung tersumbat dan sesak napas.

    Walaupun mayoritas penderita ISPA akibat HMPV tidak mengalami sakit berat, tetapi pada kelompok rentan, yaitu pada kalangan anak, lansia dan orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh, infeksi ini dapat menjadi lebih berat dan membutuhkan perawatan untuk penderitanya.

    Dia meminta masyarakat tetap tenang sembari menerapkan langkah preventif seperti menjalankan pola hidup sehat untuk mencegah sakit, menghindari penularan dengan etika batuk, rajin mencuci tangan dan menggunakan masker ketika sakit.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Virus HMPV di Jakarta masih aman, warga diminta tetap tenang

    Virus HMPV di Jakarta masih aman, warga diminta tetap tenang

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa perkembangan virus “Human Metapneumovirus” (HMPV) saat ini relatif masih aman dan masyarakat agar tetap tenang.

    “HMPV ditemukan pada 2001. Jadi, virus ini bukanlah virus baru, tidak seperti COVID-19 yang memang baru pertama kali ditemukan tahun 2019 lalu,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Kamis.

    HMPV merupakan salah satu dari banyak mikroorganisme atau agen penyebab penyakit Infeksi Saluran Napas Akut (ISPA), baik pada saluran napas atas maupun bawah, yang ditemukan hampir sepanjang tahun.

    Ani menerangkan, gejala umum penderita ISPA akibat berbagai virus atau mikroorganisme lain juga sama, antara lain batuk, demam, hidung tersumbat dan sesak napas.

    Jika terjadi infeksi pada saluran napas bawah, akan menjadi bronchitis, pneumonia atau radang paru. Setidaknya, ada 23 mikroorganisme atau agen penyebab lain yang sering ditemukan pada penderita ISPA, seperti virus Influenza tipe A dan tipe B, Adenovirus, Coronavirus dan lain-lain.

    “Kami mengimbau masyarakat tidak panik, tetapi tetap waspada,” katanya.

    Walaupun mayoritas penderita ISPA akibat HMPV tidak mengalami sakit berat, tetapi pada kelompok rentan, yaitu pada kalangan anak, lansia, dan orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh, infeksi ini dapat menjadi lebih berat dan membutuhkan perawatan untuk penderitanya.

    Sebagai kewaspadaan, langkah preventif dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah sakit, menghindari penularan dengan etika batuk, rajin mencuci tangan dan menggunakan masker ketika sakit.

    Saat ini, jumlah penderita ISPA dan pneumonia memang sedang meningkat. “Sejak bulan November tahun 2024, pola ini relatif berulang setiap tahun dimana kasus ISPA cenderung meningkat menjelang akhir tahun hingga awal tahun,” katanya.

    Dari data hasil pemeriksaan, kasus ISPA yang disebabkan oleh HMPV sudah ada sejak 2022 di Jakarta. Virus penyebab ISPA, selain HMPV, yang saat ini beredar dan dominan adalah virus influenza tipe A H1N1 pdm2009, Rhinovirus dan Respiratory Syncytial Virus.

    Sampai saat ini, sesuai data yang diperoleh Dinas Kesehatan, jumlah penderita ISPA akibat HMPV sebanyak 19 kasus (2022), 78 kasus (sampai Oktober 2023) dan 100 kasus (2024).

    “Data ini akan kami terus lengkapi melalui koordinasi dengan berbagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Laboratorium yang ada di Jakarta,” kata Ani.

    Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadapi hal ini di antaranya gencar melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengenali gejala ISPA dan mencegah sakit.

    Selanjutnya menghindari penularan dengan etika batuk, menggunakan masker ketika sakit, mencuci tangan serta hidup sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

    Selain itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan fasilitas untuk menangani kasus ISPA dan penyakit menular.

    “Kami akan memperkuat sistem kewaspadaan penyakit berpotensi wabah dengan mengembangkan sistem surveilans penyakit berbasis laboratorium,” katanya.

    Hal itu untuk melengkapi sistem surveilans ILI&SARI (Influenza-Like Illnesses&Severe Acute Respiratory Infection) yang telah ada sebelumnya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kasus ISPA yang Disebabkan oleh HMPV Sudah Ada Sejak 2022

    Kasus ISPA yang Disebabkan oleh HMPV Sudah Ada Sejak 2022

    Jakarta

    Virus Human Metapneumovirus (HMPV), penyakit yang merebak di China, sudah lama ada di Indonesia. Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyebut bahwa kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang disebabkan oleh HMPV sudah ada sejak 2022.

    “Dari data hasil pemeriksaan, menunjukkan kasus ISPA yang disebabkan oleh HMPV sudah ada sejak 2022 di Jakarta,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati, dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).

    Ani mengatakan virus penyebab ISPA selain HMPV, yang saat ini beredar dan dominan adalah virus influenza tipe A H1N1/pdm2009, Rhinovirus dan Respiratory Syncytial Virus (RSV).

    Di sisi lain, sampai dengan saat ini, sesuai data yang diperoleh Dinas Kesehatan, jumlah penderita ISPA akibat HMPV sebanyak 19 kasus pada tahun 2022, 78 kasus sampai dengan bulan Oktober 2023, dan 100 kasus di 2024.

    Meski begitu, Ani mengimbau agar masyarakat tidak panik menghadapi potensi penyebaran virus HMPV, dengan menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah sakit, menghindari penularan dengan etika batuk, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker ketika sakit.

    “Human Metapneumovirus (HMPV) ditemukan pada 2001. Jadi, virus ini bukanlah virus baru, tidak seperti COVID-19 yang memang baru pertama kali ditemukan di tahun 2020 lalu. HMPV merupakan salah satu dari banyak mikroorganisme atau agen penyebab penyakit ISPA baik pada saluran napas atas maupun bawah yang ditemukan hampir sepanjang tahun,” ujarnya.

    Saat ini, kata Ani, jumlah penderita ISPA dan pneumonia sedang meningkat, sejak bulan November tahun 2024. Pola tersebut relatif berulang setiap tahun dimana kasus ISPA cenderung meningkat menjelang akhir tahun hingga awal tahun.

    Ani menerangkan, beberapa upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah HMPV yaitu gencar melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengenali gejala ISPA, mencegah sakit, dan menghindari penularan dengan etika batuk, menggunakan masker ketika sakit, mencuci tangan, hidup sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

    (bel/dnu)