Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Istana Buka Suara Usai 40 Siswa di Sukoharjo Keracunan Makan Bergizi Gratis

    Istana Buka Suara Usai 40 Siswa di Sukoharjo Keracunan Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan angkat bicara terkait dengan kasus keracunan dari 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengaku bahwa kejadian tersebut menjadi evaluasi bagi pemerintah demi memperketat pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menyajikan menu MBG. 

    “Kejadian semacam ini akan menjadi evaluasi yang amat penting bagi BGN untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam setiap rantai proses penyiapan MBG. Sehingga kualitas dan kehigienisan makanan bisa terjamin,” ujarnya melalui pesan teks, Jumat (17/1/2025).

    Hasan menyebut bahwa setelah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), maka dirinya menemukan bahwa dari 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik.

    Selanjutnya, kata Hasan, sesuai SOP yang diterapkan dalam MBG adalah sekolah melaporkan kepada SPPG dan Puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG dan kemudian diganti dengan menu lain. 

    Tak hanya itu, dia melanjutkan bahwa SOP lainnya yang diterapkan oleh BGN adalah bahwa di setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2×24 jam.

    “Sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat. Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan,” pungkas Hasan.

  • 9 Analisis APBD Jabar, Dedi Mulyadi: Ada Belanja Tak Penting Triliunan Rupiah Bandung

    9 Analisis APBD Jabar, Dedi Mulyadi: Ada Belanja Tak Penting Triliunan Rupiah Bandung

    Analisis APBD Jabar, Dedi Mulyadi: Ada Belanja Tak Penting Triliunan Rupiah
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur terpilih Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , melakukan analisis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) meski dia belum dilantik. 
    “Kami bukan melebihi kewenangan yang ada saat ini. Tetapi seizin Pj Gubernur, saya diminta bersama tim yang dibentuk Pj Gubernur, yang kebetulan namanya sama, Dedi Mulyadi, untuk menganalisis berbagai belanja yang dianggap tak penting,” jelas Dedi melalui tayangan di akun TikTok, Kang Dedi Mulyadi.
    Dari hasil analisis tersebut, lanjut Dedi, ia mendapatkan sesuatu yang sangat mencengangkan. Banyak nomenklatur anggaran yang semestinya tidak ada, yang semestinya belanja itu tidak harus dilakukan, tetapi tetap sering dilakukan.
    Dihubungi
    Kompas.com
    via sambungan telepon, Jumat (17/1/2025), Dedi membeberkan sejumlah anggaran yang disebutnya tidak penting tetapi tetap dibelanjakan.
    Misalnya, jelas Dedi, Provinsi Jabar jelas kekurangan ruang kelas baru (RKB) untuk SD, SMP, dan SMA. Namun, belanja di Dinas Pendidikan bukanlah RKB, melainkan alat peraga berupa layar digital.
    “Pertanyaannya, kalau layar digitalnya dibeli, sementara ruang kelas, bangku, dan kursi untuk SD, SMP, hingga SMA enggak ada, itu buat apa? Belanjanya (alat peraga layar digital) juga enggak tanggung-tanggung, Rp 300 miliar,” jelasnya.
    Ironisnya, lanjut Dedi, saat ini daya tampung SMA di Jawa Barat terbatas karena masih minim, lalu banyak SMP yang rusak. Sementara
    anggaran belanja
    yang ada malah dipakai buat hal yang tidak penting.
    Oleh karenanya, dia meminta tim transisi segera menyusun berapa anggaran untuk kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk nanti ketika ia sudah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat.
    Anggaran lain yang tak penting hasil analisisnya adalah bantuan untuk rumah sakit di Jawa Barat. Misalnya, Dedi menemukan ada bantuan ratusan miliar rupiah yang alokasinya belum diketahui untuk apa.
    “Misalnya ada ratusan miliar rupiah anggaran yang akan masuk untuk rumah sakit di kota/kabupaten Jabar, tetapi kita tahu isinya untuk apa. Tapi perkiraan saya tidak relevan. Belum tentu itu kebutuhan dasar,” kata Dedi tanpa menyebut daerah dimaksud.
    “Jadi intinya, di Dinkes dan Disdik, terjadi penumpukan anggaran,” lanjutnya.
    Dia memperkirakan anggaran belanja yang tidak penting itu mencapai antara Rp 2 triliun hingga Rp 4 triliun.
    Menurut Dedi, bila rangkaian belanja yang tidak efisien itu terjadi, misalnya kalau per tahun Rp 4 triliun, kemudian dikali lima tahun maka totalnya mencapai Rp 20 triliun.
    “Berarti ada Rp 20 triliun anggaran yang dibelanjakan bukan pada kebutuhan dasar. Padahal anggaran itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan mendasar dan lebih penting. Misalnya, kebutuhan perbaikan jalan di Jabar itu Rp 7 triliun,” katanya.
    Selain itu, dia menambahkan, di Jabar ada sekitar 100.000 kepala keluarga yang belum teraliri listrik, maka anggaran itu sebagian bisa dialokasikan untuk listrik.
    “Jadi anggaran kita itu cukup jika dikelola dengan baik, sehingga Jabar akan maju. Tidak akan ada lagi keributan soal penerimaan siswa baru karena kekurangan sekolah kalau kita mampu belanja dengan baik,” kata Dedi.
    Anggaran belanja
    lain yang dianggap tidak penting adalah kegiatan seremoni mencapai Rp 200 miliar. Lalu ada juga honor non ASN yang dianggap tidak tepat mencapai ratusan miliar rupiah.
    “Menurut saya, kegiatan seremoni tak penting diprediksi (memakan anggaran) Rp 200 miliar. Ada honor tak tepat (tak semestinya) pada non ASN sekitar Rp 120 miliar,” jelasnya.
    Dedi mengatakan, analisis anggaran yang dilakukannya itu baru sekilas. Jika dilakukan secara mendalam maka ia memprediksi makin banyak anggaran belanja tidak penting, tetapi dicantumkan.
    “Untuk itu, saya akan merombak seluruh kebijakan itu. Diarahkan kepada kepentingan publik,” jelas Dedi.
    Dia berjanji akan selalu mengumumkan secara terbuka item per item dari semua aspek anggaran yang diefisienkan.
    “Insya Allah, dalam waktu tak terlalu lama ketika saya menjabat nanti anggaran di Jabar akan berubah. Mudah-mudahan ada angka Rp 2 triliun sampai Rp 4 triliun yang bisa kami temukan dan diarahkan untuk belanja publik. Ini akan punya implikasi ekonomi yang sangat kuat,” beber Dedi.
    Lebih lanjut, dia berharap Mahkamah Konstitusi tidak masuk ke ranah teknik tanggal pelantikan. Tanggal pelantikan adalah kewenangan pemerintah, presiden, yang nanti kewenangannya diserahkan kepada Kemendagri.
    “Semoga semua orang memahami bahwa kebutuhan dasar masyarakat sangat ditunggu realisasinya dan tak buang-buang waktu hanya karena hal-hal bersifat argumentasi hukum,” jelasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program Makan Bergizi Gratis di Sulut, Tenaga Gizi dari Puskesmas Diterjunkan ke Sekolah

    Program Makan Bergizi Gratis di Sulut, Tenaga Gizi dari Puskesmas Diterjunkan ke Sekolah

    Liputan6.com, Manado – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mulai berjalan sejak, Senin 6 Januari 2025 lalu. Mendukung program tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulut menyiapkan ahli gizi.

    Sejak digulirkan dua pekan lalu, sejumlah sekolah di Manado masuk dalam gelombang pertama penerapan program MBG di Sulut. Sekolah-sekolah itu adalah TK, SD, dan SMP Katolik Hati Kudus Manado, SMKN 4 Manado, dan SMAN 9 Manado.

    “Sejauh ini program MBG di sekolah kami berjalan dengan lancar. Tidak ada keluhan berarti dari para siswa,” ungkap Kepala SMAN 9 Manado Hendra Massie.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sulut Rima F Lolong mengatakan, pihaknya menyiapkan tenaga gizi untuk mendukung Program MBG yang mulai digulirkan 6 Januari 2025.

    “Kami memiliki tenaga gizi di Puskesmas. Mereka bisa dimaksimalkan untuk menopang Program Makan Bergizi Gratis di setiap sekolah,” kata Rima F Lolong pada, Kamis (16/1/2025).

    Rima mengatakan tenaga gizi di Puskesmas nantinya akan membantu sekolah-sekolah yang berdekatan dengan lokasi Puskesmas tersebut. Mereka akan turun bersama-sama dengan tim lainnya untuk menyukseskan program itu.

    “Telah ada pertemuan-pertemuan dengan instansi terkait untuk implementasi program tersebut,” katanya.

    Dia mengatakan, jajarannya pasti akan mendukung penuh program pemerintah pusat tersebut dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki saat ini. Sejauh ini, pihaknya masih menunggu bagaimana tekhnis implementasi program ini di Sulut.

    “Tapi yang kami bisa pastikan adalah kami akan memberikan dukungan tenaga gizi di Puskesmas, memastikan standar gizi untuk makanan yang disajikan,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulut Jemmy Lampus menyebutkan Pemprov Sulut telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk menopang pelaksanaan Program MBG.

    Anggaran sebesar itu nantinya akan menyiapkan makanan bagi 4.500 hingga 5.000 siswa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang menjadi kewenangan Pemprov Sulut.

  • Istana pastikan insiden MBG di Sukoharjo ditangani sesuai SOP

    Istana pastikan insiden MBG di Sukoharjo ditangani sesuai SOP

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi (kedua kanan) berbincang dengan siswa saat meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SDN Kedung Badak 1, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis akan diterima oleh 15 juta hingga 20 juta penerima manfaat hingga Desember 2025. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Istana pastikan insiden MBG di Sukoharjo ditangani sesuai SOP
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 06:13 WIB

    Elshinta.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan insiden anak-anak diduga mengalami gejala keracunan saat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Sukoharjo, Jawa Tengah, ditangani cepat sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP) yang berlaku.

    Hasan di Jakarta, Kamis (16/1), menyebutkan 40 anak yang mual dan muntah-muntah langsung diobati di puskesmas terdekat. Kondisi mereka saat ini sudah membaik.

    “SOP yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah lapor kepada SPPG dan puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG, kemudian diganti dengan menu lain,” ujar Hasan Nasbi.

    SPPG merupakan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas mengelola dapur umum yang memasak dan mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu-ibu hamil, dan ibu menyusui serta balita di daerah sekitarnya. Dalam mengoperasikan dapur, SPPG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

    Dikatakan bahwa SOP lain yang diterapkan manakala dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ditemukan insiden atau kendala, yaitu setiap SPPG diwajibkan menyimpan sampel makanan selama 2 x 24 jam.

    Dengan demikian, jika ada kejadian yang tak diinginkan sebagaimana insiden di Sukoharjo, menurut dia, penyebabnya dapat dilacak dengan cermat.

    “Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh dinas kesehatan,” sambung Hasan.

    Ia menyatakan bahwa insiden di Sukoharjo menjadi evaluasi penting bagi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kejadian semacam ini akan menjadi evaluasi yang amat penting bagi BGN untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam setiap rantai penyiapan MBG sehingga kualitas dan kehigienisan makanan bisa terjamin,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa insiden di Sukoharjo terjadi karena kesalahan pengolahan ayam yang pada saat itu menjadi menu makan bergizi gratis di SDN Dukuh 03 Sukoharjo.

    Dadan juga menyatakan tak menunggu lama setelah anak-anak menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas kesehatan langsung bergerak cepat. Selanjutnya menu yang diedarkan kepadasiswa ditarik dan diganti.

    Sumber : Antara

  • Istana Tegaskan 40 Siswa yang Keracunan Makanan Program MBG Telah Membaik – Halaman all

    Istana Tegaskan 40 Siswa yang Keracunan Makanan Program MBG Telah Membaik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara soal makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Dukuh, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Menurut Hasan, 40 anak yang mengalami pusing dan muntah setelah makan ayam marinasi dari program MBG tersebut telah diobati.

    “Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik,” kata Hasan melalui keterangan tertulisnya, Kamis, (16/1/2025).

    Menurutnya berdasarkan SOP, apabila ada suatu kejadian dalam program MBG, maka pihak sekolah melapor ke Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG dan puskesmas.

    “(Kemudian) makanan langsung ditarik oleh SPPG dan kemudian diganti dengan menu lain,” katanya.

    SOP lainnya yang diterapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) adalah bahwa di setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2×24 jam.

    “Sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat,” katanya.

    Saat ini menurut dia sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Peristiwa yang terjadi di Sukoharjo tersebut kata Hasan akan menjadi evaluasi bagi BGN.

    “Kejadian semacam ini akan menjadi evaluasi yang amat penting bagi BGN untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam setiap rantai proses penyiapan MBG. Sehingga kualitas dan kehigienisan makanan bisa terjamin,” pungkasnya.

  • Tangis Haru Bidan Rusmiati Diberi Kunci Motor, Bakal Dipakai untuk Jemput Ibu Hamil atau Bidan Lain

    Tangis Haru Bidan Rusmiati Diberi Kunci Motor, Bakal Dipakai untuk Jemput Ibu Hamil atau Bidan Lain

    TRIBUNJATIM.COM – Bidan Rusmiati senang karena telah menerima hadiah motor.

    Rencananya motor tersebut akan dipakainya untuk melayani warga atau bisa juga digunakan oleh bidan lain.

    Setelah viral hadiah motor matic Yamaha Gear-nya ditarik Kembali oleh Pemkab Polman, kini Rusmiati sudah menerima hadiah motor baru Honda Revo pemberian pribadi dari mantan Pj Bupati Ilham Borahima.

    Motor bebek ini diserahkan langsung oleh Pj Bupati Polman yang baru, Muhammad Hamzih di pelataran parkir Kantor Bupati Polman, Jl Manuggal, Kelurahan Pekkabata, Polman pada Rabu (15/1/2025).

    Wanita bernama lengkap Rusmiati Aminuddin tak kuasa menahan tangis haru seusai diberi kunci motor. 

    Selama satu bulan lebih lamanya ia dijanjikan sepeda motor seusai pemberian sepeda motor matic sempat diberikan ditarik kembali. 

    Dia mengaku motor yang diterimanya akan digunakan bidan lain di Desa Taloba, Kecamatan Tutar.

    “Kita pakai jemput ibu hamil motornya, bisa juga dimanfaatkan oleh bidan lain, saya sangat berterima kasih atas hadiah ini,” kata Rusmiati Aminuddin. 

    Dia mengaku akan menggunakan sebaik mungkin sepeda motor hadiah itu untuk melayani masyarakat utamanya para ibu hamil di pustu, Desa Taloba, Kecamatan Tutar.

    Sekedar diketahui, Rusmiati Aminuddin merupakan bidan teladan bertugas dari Pustu Desa Taloba, Kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar).  

    Dia memperoleh penghargaan sebagai bidan teladan 2024 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

    Atas prestasinya itu dia diberi sepeda motor oleh Ilham Borahima saat masih menjabat sebagai Pj Bupati Polman. 

    Awalnya sepeda motor yang akan diberikan sifatnya pribadi bukan dinas. Namun kenyataan saat peringatan HKN ke 60 pada 12 November 2024 lalu, bidan Rusmiati justru mendapatkan motor dinas jenis Yamaha Gear.

    Motor yang sempat diterimanya ini pun kembali ditarik dengan alasan anggaran belum cair.

    Bidan teladan Rusmiati Aminuddin saat melihat sepeda motor jadi hadiah di kantor Dinkes Polman Jl Muh Yamin, Kelurahan Takatidung, Polman, Selasa (14/1/2025). (Tribun Sulbar/Fahrun Ramli)

    Dapat 3 Motor

    Selain Honda Revo pemberian Ilham Borahima, Rusmiati akan mendapat dua unit motor tambahan.

    Satu unit motor berstatus motor dinas yang akan diserahkan Pemkab Polman dalam waktu dekat.

    Sedangkan satu unit lagi dijanjikan oleh Pj Bupati Polman yang baru, Muhammad Hamzih.

    Pj Bupati Polman Muhammad Hamzih mengatakan sepeda motor diberikan ini sifatnya motor pribadi dari mantan Pj bupati lama yakni Ilham Borahima.

     “Hari ini penyerahan hadia motor dari Pj bupati yang lama, sementara motor dinas yang dijanjikan masih berproses,” kata Muhammad Hamzih kepada wartawan.

    Dia mengatakan untuk menunjang kinerja bidan teladan di Desa Taloba, maka motor dinas yang sempat dijanjikan akan segera dicairkan.

    Hamzih juga akan ikut menjanjikan akan memberikan satu unit sepeda motor lagi secara pribadi kepada bidan Rusmiati.

    “Karena polemik di media, juga satu dari saya akan berikan satu sepeda motor secara pribadi,” lanjut Hamzih. 

    Dia mengatakan sepeda motor yang dijanjikan itu jenis Honda Revo seperti yang telah diberikan Ilham Borahima. 

    Sehingga Rusmiati akan menerima tiga sepeda motor, satu sepeda motor telah bisa dibawa pulang. 

    Sepeda motor yang akan diberikan oleh Hamzih sebagai Pj Bupati Polman yang baru akan diserahkan pada Kamis (16/1/2025) besok. 

    “Kita upayakan saya serahkan sepeda motor secara pribadi paling lambat besok, ini untuk menunjang kinerja,” ungkap Hamzih.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Dinkes Garut Waspadai Virus HMPV, Ini Gejalanya

    Dinkes Garut Waspadai Virus HMPV, Ini Gejalanya

    Liputan6.com, Garut – Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat, bergegas merespon kekhawatiran hadirnya ancaman penyebaran virus Human Metapneumovirus (HMPV) yang tengah merebak di Tiongkok bagian utara, dan diduga telah ditemukan di Indonesia.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Garut, Leli Yuliani, mengatakan virus HMPV bukanlah virus baru yang mematikan, namun telah ditemukan sejak 2001 dengan karakteristik mirip flu oleh para ahli media dunia saat itu. “Sistem imunitas manusia sudah mengenal virus ini sejak lama dan mampu meresponnya dengan baik,” ujarnya, Senin (13/1/2025).

    Berdasarkan data World Health Organization (WHO), peningkatan kasus flu semacam ini umum terjadi di negara empat musim saat musim dingin. “Kementerian Kesehatan RI juga masih melakukan investigasi terkait keberadaan HMPV di Indonesia, termasuk di Garut,” ujar dia.

    Berdasarkan diagnosa awal, virus HMPV menular melalui droplet, mirip dengan virus flu lainnya. Untuk mencegah penularan, masyarakat diminta menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker di tempat umum, dan menjalani pola hidup sehat. “Langkah pencegahan paling baik adalah menjaga pola hidup sehat, sering mencuci tangan secara teratur dan menggunakan masker di tempat umum yang memang dapat mengurangi resiko tertular virus tersebut,” papar dia.

    Selain itu, beberapa langkah strategis yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan dan pengendalian HMPV di Garut, yakni memberikan informasi secara komprehensif kepada masyarakat melalui berbagai kanal media. “Kami melaporkan kurang dari 24 jam jika ada peningkatan kasus atau gejala Influenza Like Illness (ILI) sebagai tanda awal kemungkinan HMPV,” ujar dia.

    Leli menyatakan, untuk menghindari hadirnya kejadian luar biasa, lembaganya terus melakukan sistem pemantauan berbasis digital untuk mendeteksi kasus flu dan penyakit lainnya, terutama kelompok rentan terjangkit virus yakni balita, lanjut usia, serta kelompok masyarakat yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. “Kami terus memantau dan menilai informasi tentang kejadian atau resiko kesehatan dengan mendeteksi diri berupa kasus ILI termasuk HMPV di masyarakat,” ujar dia.

    Selain itu, berkaca dari pengalaman penanganan pandemi Covid-19, Pemda Garut telah memperkuat kapasitas fasilitas kesehatan di Garut, termasuk kesiapan para tenaga kesehatan dengan kualitas memadai. “Begitu pula ketersediaan obat-obatan sampai saat ini masih mencukupi kebutuhan di lapangan kecuali bila terjadi outbreak atau peningkatan secara sporadis, maka kita dengan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan secara maksimal di lapangan,” papar dia.

    Terakhir ia menghimbau warga agar tidak panik terhadap ancaman penyebaran penyakit itu. Menurutnya, HMPV bukan virus mematikan, namun hanya menyebabkan gejala seperti flu, batuk, demam, pilek, sesak napas, hingga gejala tambahan seperti mual dan sakit perut pada anak-anak. “Kami mengimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat seperti cukup istirahat, mencuci tangan secara rutin, memakai masker saat merasa tidak enak badan,” kata dia.

  • Realisasi PAD Sleman meningkat 3,17 persen

    Realisasi PAD Sleman meningkat 3,17 persen

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Realisasi PAD Sleman meningkat 3,17 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 19:08 WIB

    Elshinta.com – Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp1,184 triliun. Angka ini meningkat 3,17 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, Tina Hastani mengatakan tren PAD Kabupaten Sleman cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 lalu, tercatat PAD Kabupaten Sleman sebesar Rp792,23 miliar. Kemudian pada tahun 2021 naik menjadi Rp841,51 miliar.

    Memasuki tahun 2022, PAD Kabupaten Sleman tembus di angka Rp1,05 triliun. Selanjutnya pada tahun 2023, total PAD Kabupaten Sleman mencapai Rp1,14 triliun. Angka tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2024 ini menjadi Rp1,18 triliun.

    Adapun realisasi capaian PAD di tahun 2024 ini setara dengan 98,71% dari target Rp1,199 triliun. 

    Tina menjelaskan ada beberapa jenis pendapatan yang membentuk PAD tersebut, yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

    “Perolehan PAD itu asalnya dari beberapa sumber, di antaranya pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain PAD yang sah,” ujar Tina. 

    Pada jenis pendapatan pajak daerah, BKAD Sleman mencatat realisasinya mencapai Rp851,532 miliar. Nilai itu setara dengan 97,99% dari target Rp869,022 miliar. 

    Adapun rincian realisasi penerimaan pajak daerah sebagai berikut:
    a.    PBJT Jasa Perhotelan Rp167,045 miliar 
    b.    PBJT Makanan dan / Minuman Rp183,610 miliar 
    c.    PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Rp21,702 miliar 
    d.    PBJT Tenaga Listrik Rp145,260 miliar 
    e.    PBJT Jasa Parkir Rp3,703 miliar 
    f.    Pajak Reklame Rp12,950 miliar 
    g.    Pajak Air Tanah Rp9,185 miliar 
    h.    Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp1,677 miliar 
    i.    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2) Rp83,673 miliar
    j.    Pajak Bea Perhotelan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp222,722 miliar

    Dari 10 jenis pajak tersebut, diketahui BPHTB menjadi kontributor terbesar PAD Sleman, disusul PBJT Makan dan/Minum pada posisi kedua, dan PBJT Jasa Perhotelan di posisi ketiga. 

    Selanjutnya, realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp252,353 miliar, atau setara dengan 107,96% dari target Rp233,738 miliar. Sementara, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp43,658 miliar dari target Rp42,893 miliar. 

    Terakhir, realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah mencapai Rp36,666 miliar dari target Rp53,981 miliar. Tina menyebut, penerimaan ini bersumber dari 10 jenis pajak di antaranya bunga deposito, Dinas Kesehatan, penguatan modal, jasa giro, pendapatan denda pajak daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Lingkungan Hidup, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah.

    “Paling banyak itu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadi, realisasinya sebesar Rp12,614 miliar. Kemudian disusul bunga deposito dan pendapatan lain-lain PAD yang sah,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Rabu (15/1).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sempat Kena Prank Pemda Polman, Bidan Teladan Akhirnya Dapat 3 Motor

    Sempat Kena Prank Pemda Polman, Bidan Teladan Akhirnya Dapat 3 Motor

    Polewali Mandar, Beritasatu.com – Setelah viral di media, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, akhirnya menyerahkan hadiah sepeda motor kepada bidan teladan di Desa Taloba, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

    Penyerahan hadiah sepeda motor ini diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Polman yang baru Muhammad Hamzih kepada bidan Rusmiati Aminuddin yang berlangsung di halaman kantor Bupati setelah upacara apel koordinasi bersama seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Polman.

    Tangis haru mewarnai penyerahan hadiah sepeda motor lantaran Bidan Rusmiati tidak menyangka akan menerima sepeda motor dari penjabat bupati Polman yang baru.

    Sehingga jumlah sepeda motor yang diterima sebanyak tiga unit sepeda motor, yakni 1 sepeda motor dinas dari Pemkab Polman, satu unit sepeda motor dari Pj Bupati Polman Ilham Borahima dan satu motor dari Pj Bupati Polman yang baru Muhammad Hamzi.

    Seusai penyerahan bidan Rusmiati lalu mencoba mengendarai sepeda motor miliknya berkeliling kantor Bupati.

    Hadiah sepeda motor yang diserahkan hari ini merupakan motor jenis bebek 4 tak merek Honda Revo Fit dengan nomor pelat DC 2895 XX. Hadiah sepeda motor ini merupakan hadiah pemberian dari penjabat Bupati Polman sebelumnya Ilham Borahima. 

    Sementara dua unit motor lainnya dari penjabat bupati Polman yang baru akan diberikan dalam beberapa hari ke depan. Motor dinas dari Dinas kesehatan Polman akan diserahkan setelah anggaran dari badan keuangan telah cair.

    Penjabat (Pj) Bupati Polman Muhammad Hamzih mengatakan tiga unit hadiah sepeda motor ini akan diberikan secara bertahap. Ia memastikan akan menuntaskan polemik hadiah sepeda motor ini. 

    “Hari ini kita menyerahkan bantuan motor dari bapak Pj Bupati Polman Ilham Borahima. Beliau sudah menuntaskan janjinya makanya kami serahkan sementara motor dinas masih dalam proses, akan diserahkan setelah pencairan anggaran di badan keuangan.” kata Hamzih kepada wartawan, Rabu (15/01/2025).

    Menurutnya, ia juga akan memberikan hadiah sepeda motor yang baru kepada bidan Rusmiati untuk menunjang kinerjanya di lapangan. 

    “Saya juga akan berikan hadiah sepeda motor secara pribadi untuk menunjang kinerjanya. Saya akan berikan dalam waktu dekat. Kalau bisa hari ini kita berikan, paling lambat besok kita serahkan,” ujarnya.

    Sementara itu, bidan Rusmiati Aminuddin mengaku sangat senang dan terharu atas pemberian hadiah sepeda motor ini. Ia sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Polman dinas kesehatan ,dan media atas kerja samanya selama ini.

    “Saya sangat bahagia dan terharu karena saya tidak menyangka akan dapat tiga motor. Awalnya saya hanya diberi satu sekarang menjadi tiga,” ujarnya.

    Rencananya sepeda motor ini akan digunakan bekerja di Puskesmas Pembantu Desa Taloba Kecamatan Tutar untuk melayani pasien dalam pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. 

    Sebelumnya, seorang bidan teladan berprestasi yang bertugas di Desa Taloba, Kecamatan Tutar, terkena prank oleh pemda setempat karena memberikan hadiah sepeda motor saat Hari Kesehatan Nasional pada 12 November 2024. 

    Namun, seusai penyerahan  hadiah sepeda motor secara simbolis untuk kebutuhan foto-foto, hadiah sepeda motor tersebut kembali ditarik oleh dealer karena belum dibayar lunas oleh pemda setempat.

  • Dinkes Depok Soal Kasus HMPV: Warga Jangan Panik dan Tetap Waspada – Page 3

    Dinkes Depok Soal Kasus HMPV: Warga Jangan Panik dan Tetap Waspada – Page 3

     

     

    Liputan6.com, Jakarta – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok meminta masyarakat tidak panik dan tetap waspada terhadap virus Human Metapneumovirus (HMPV). Saat ini Kota Depok masih nol kasus dan masyarakat tetap melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan, HMPV merupakan salah satu virus yang menularkan. Penularan HMPV melalui percikan air ludah atau droplet, pada waktu pasien yang sakit batuk, bersin atau bersentuhan tangan.

    “Penyakit tersebut dapat menularkan melalui kontak dengan barang yang terkontaminasi orang yang sakit, itu bisa tertular,” ujar Mary saat ditemui Liputan6.com, di Balai Kota Depok, Rabu (15/1/2025).

    Mary menjelaskan, penyakit HMPV memiliki kemiripan dengan Covid-19 namun tidak separah penyakit tersebut. Mary meminta masyarakat tidak cemas namun perlu meningkatkan kewaspadaan untuk tidak tertular HMPV.

    “Eggak parah sebenarnya, tapi ya kita tetap waspada kalau terkena sama yang punya komorbid yang imunnya rendah, bisa jadi parah juga,” jelas Mary.

    Orang yang memiliki komorbid terkena HMPV akan mengalami sesak nafas. Penyakit tersebut berbeda dengan flu biasa. Dinkes Kota Depok meminta masyarakat tidak panik dan tetap waspada untuk mencegah tertular HMPV.

    “Pada tahap atau pada kasus yang masih masa inkubasinya (penyembuhan) 3 sampai 6 hari, ketika misalnya ada yang sakit kemudian kita kontak, ya kita bisa kena ketularan itu antara 3 sampai 6 hari setelah kita kontak dengan pasien sakit,” terang Mary.

    Mary menegaskan, masyarakat yang terkena HMPV masa penyembuhannya tergantung dari tingkat terpaparnya. Apabila HMPV terdeteksi sejak awal, maka masa penyembuhannya dapat disembuhkan dalam waktu tidak lama.

    “Enggak usah panik tapi tetap waspada, caranya dengan menjaga PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat),” ucap Mary.

    Pada masa pandemi Covid-19 memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk menerapkan PHBS. Hal itu pun dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan HMPV, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, makan gizi yang seimbang dan istirahat yang teratur, berolahraga, serta menghindari stress.

    “Kalau HMPV sementara belum ada ya di Depok, belum ada laporannya,” kata Mary.

    Mary mengungkapkan, Dinkes Kota Depok berupaya melakukan pencegahan dengan sosialisasi hingga melakukan surveilans Influenza-Like Illness (ILI). Hal itu untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya pasien terkena HMPV.

    “Surveilens ILI tetap dijalankan untuk memantau, memastikan bahwa ini flu biasa bukan HMPV,” ungkap Mary.