Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • DKI revitalisasi 16 MCK komunal pada tahun anggaran 2024

    DKI revitalisasi 16 MCK komunal pada tahun anggaran 2024

    kegiatan revitalisasi MC yang telah dilaksanakan, dapat memperkecil perilaku BABS yang terjadi di sekitar MCK

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah merevitalisasi 16 fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal pada tahun anggaran 2024 sebagai upaya menghapus perilaku buang air besar sembarangan (BABS) pada sebagian warga Jakarta.

    “Ada 16 Lokasi MCK komunal yang direvitalisasi dan tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas SDA DKI Jakarta, Robby Dwi Mariansyah saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Namun, dia belum merinci lokasi-lokasi MCK komunal yang sudah direvitalisasi tersebut.

    Dituturkan dia, kegiatan revitalisasi MC yang telah dilaksanakan, dapat memperkecil perilaku BABS yang terjadi di sekitar MCK.

    Robby berharap warga sekitar dapat memanfaatkan MCK tersebut dan menggunakannya secara tepat guna.

    Lebih lanjut terkait upaya mengurangi angka BABS di Jakarta, Dinas SDA DKI Jakarta menggandeng Dinas Kesehatan menyosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat.

    “Seiring berjalannya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas SDA dan Dinas Kesehatan ataupun Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kelurahan, masyarakat sadar akan pentingnya sanitasi untuk kesehatan terutama terkait stunting,” kata Robby.

    Dinas SDA DKI, sambung dia, juga membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat. (SPALD-T) skala permukiman dan skala perkotaan serta bekerja sama dengan Perumda PAL Jaya untuk memberikan subsidi pembangunan tangki septik rumah tangga.

    Adapun merujuk data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Dinas Kesehatan, kelurahan dengan angka BABS tertinggi per wilayah administrasi yakni Kelurahan Kapuk (Jakarta Barat), Kelurahan Mangga Dua Selatan (Jakarta Pusat).

    Lalu, Kelurahan Penjaringan (Jakarta Utara), Kelurahan Manggarai (Jakarta Selatan), dan Kelurahan Cipinang Besar Utara (Jakarta Timur).

    Sementara itu, berdasarkan data triwulan 3 tahun 2024, di DKI Jakarta terdapat 1.610 rumah tangga yang tidak memiliki jamban dan berperilaku BABS. Dari angka ini, wilayah kota Jakarta Utara tercatat menempati urutan pertama, yakni sebanyak 822 rumah tangga.

    “Kami juga membutuhkan peran dan turut serta dari masyarakat DKI Jakarta untuk mendukung penurunan angka BABS di DKI Jakarta,” ucap Robby.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • BRI Peduli Salurkan Bantuan ‘Cegah Stunting Itu Penting’ di Berbagai Wilayah di Indonesia – Page 3

    BRI Peduli Salurkan Bantuan ‘Cegah Stunting Itu Penting’ di Berbagai Wilayah di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta BRI turut mengambil bagian dalam mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menurunkan angka prevalensi stunting serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli menyalurkan bantuan “Cegah Stunting itu Penting” di berbagai wilayah di Indonesia.

    Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa program ini sekaligus dilakukan dalam memperingati Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Januari.

    BRI menyelenggarakan program ini di 25 Posyandu/Puskesmas yang tersebar di beberapa wilayah seperti di Padang, Yogyakarta, Denpasar, Malang, Makassar, Banjarmasin dan Manado. Bantuan yang diberikan berupa pemberian paket Antropometri Kit di Puskesmas dimana setiap satu paket Antropometri Kit terdiri dari Timbangan Digital, Timbangan Bayi, Infatometer, Stadiometer dan Tensi Digital.

     

    Perbesar

    Credit: BRI Peduli… Selengkapnya

    Catur menambahkan bahwa BRI Peduli ‘Cegah Stunting Itu Penting’ merupakan bentuk dukungan BRI terhadap program pemerintah dalam mencegah dan menurunkan angka prevalensi stunting serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainabilty and Development Goal’s (SDG’s) No.2 Tanpa Kelaparan.

    BRI tidak hanya mampu membantu mendorong program pemerintah dalam mencegah stunting di Indonesia, tapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kuat dan hebat untuk masa depan yang lebih baik.

    “Inisiatif ini sudah kami lakukan sejak tahun 2020 dan merupakan upaya nyata BRI mendukung penurunan angka Stunting Indonesia sekaligus mendorong generasi muda Indonesia yang berkualitas”, ungkap Catur.

    Pemberian bantuan Antropometri Kit di Puskesmas juga merupakan upaya nyata BRI dalam mendorong pelayanan kesehatan dasar yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu BRI juga menyalurkan 6000 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak-anak.

     

    Perbesar

    Credit: BRI Peduli… Selengkapnya

    Manfaat dari program BRI Peduli ‘Cegah Stunting Itu Penting” salah satunya dirasakan oleh warga di Posyandu ILP Anyelir 07, Desa Gunungsari, Kota Batu, Malang. BRI Peduli berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Batu melaksanakan kegiatan “Cegah Stunting Itu Penting” di Posyandu tersebut.

    “Program ini sangat bermanfaat untuk anak-anak dalam tumbuh kembang nya khususya Balita” ungkap Dr. Kartini Kristalina selaku Kepala Puskesmas Bumiaji.

    Sebagai informasi, pada 2024 lalu, BRI Peduli berhasil menyalurkan program ‘Cegah Stunting Itu Penting’ di 24 Pukesmas/Posyandu yang tersebar di Denpasar, Manado, Jakarta 3, Makassar dan Jayapura. BRI Peduli telah menyalurkan bantuan 70 paket Antropometri, dan 6.000 paket PMT dengan jumlah anak stunting yang terbantu sebanyak 3.661 anak dan presentase penurunan prevalensi stunting sebanyak 10%.

  • Terungkap Pemicu Puluhan Warga Jatuh Sakit di Tasikmalaya, Bukan Penyakit Misterius

    Terungkap Pemicu Puluhan Warga Jatuh Sakit di Tasikmalaya, Bukan Penyakit Misterius

    Jakarta –

    Belakangan gaduh puluhan warga Desa Kamulyan dan Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, disebut terjangkit penyakit misterius. Menurut laporan, pasien mengalami gejala demam, pusing, nyeri otot, hingga susah berdiri.

    Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya turun ke lokasi untuk mengecek kondisi warga, melakukan pemeriksaan hingga rapid test pada 25 pasien.

    “Kami turunkan tim ke lapangan sejak mendapat laporan hari Senin lalu. Hari ini ada 25 sample rapid test untuk diujikan pada warga untuk mengungkap penyakit apa,” kata Koordinator Surveilans Dinkes Kabupaten Tasikmalaya, Rina Parina pada detikjabar, Kamis (23/1/2025) siang.

    Kementerian Kesehatan RI baru-baru ini memastikan puluhan warga tersebut tidak terjangkit penyakit misterius. Hasil pemeriksaan menunjukkan penyebab pasien jatuh sakit adalah chikungunya. Infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk dan bisa menyebabkan demam mendadak hingga nyeri sendi parah.

    Laporan awal diterima Kemenkes RI pada 20 Januari, saat 37 warga mengalami gejala demam, ruam, nyeri sendi dan mual. Pasca diverifikasi, 9 orang jatuh sakit di Desa Kamulyan, 18 kasus di Desa Gunajaya, sehingga totalnya ‘hanya’ 27 pasien.

    Pasien saat ini melakukan pengobatan rawat jalan di puskesmas manonjaya, dua orang di antaranya sudah terindikasi positif chikungunya. Kemenkes RI bekerja sama dengan lintas sektor, melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan pemantauan jentik.

    Sebanyak 21 dari seluruh pasien, dinyatakan sembuh. “Masih bergejala 6 kasus dan dalam pemantauan PKM Manonjaya, jadi bukan penyakit misterius,” tegas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman kepada detikcom, Kamis (24/1/2025).

    (naf/kna)

  • Potensi cukai minuman pemanis capai Rp3,2 triliun pada APBN 2025

    Potensi cukai minuman pemanis capai Rp3,2 triliun pada APBN 2025

    Makassar (ANTARA) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan potensi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mencapai Rp3,2 triliun pada APBN 2025.

    “Potensi cukai MBDK di APBN 2025 cukup besar, sekitar Rp3,2 triliun. Agak naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1,2 triliun. Artinya pemerintah melihat sendiri ada potensi besar,” kata Peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rully Prayoga di sela Focus Discussion Group (FGD) “Pembuatan Road Map Earmarking MBDK” di Makassar, Jumat.

    Dia mengatakan, dukungan penerapan cukai MBDK di Indonesia terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Cukai sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus segera menerapkan UU tersebut dengan membuat Peraturan Pemerintah (PP) untuk penjabaran penerapan cukai MBDK di lapangan karena dampaknya mengancam generasi emas.

    Dengan adanya pengalokasian cukai MBDK ke depan, lanjut dia, maka dana bagi hasil tersebut akan dimanfaatkan di sektor kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak MBDK.

    Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Sulsel Muhammad Yusri Yunus mengatakan, fenomena di lapangan angka prevalensi penyakit diabetes militus (DM) dan jantung terus meningkat.

    “Mirisnya penyakit tidak menular itu sudah menjangkiti anak-anak usia di bawah 17 tahun yang diakibatkan obesitas karena dipicu oleh MBDK itu,” katanya.

    Bahkan, lanjut dia, didapati peningkatan kasus anak yang cuci darah karena menderita DM tipe dua itu terjadi peningkatan sekitar lima persen dari tahun ke tahun berdasarkan pemantauan Dinkes Sulsel dari tahun 2023 – 2024.

    Pada FGD membahas Earmarking Cukai MBDK turut dihadiri Plh Kadisperindag Sulsel Since Erna Lamba, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar Hariani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulsel Andi Mirna sebagai pemateri.

    Peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rully Prayoga (kedua kiri) bersama pemateri lainnya pada Focus Discussion Group (FGD) Pembuatan Road Map Earmarking MBDK yang digelar YLK SS di Makassar, Jumat (24/1/2025). ANTARA/ Suriani Mappong

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Relawan Anies Baswedan Bakal Kawal Janji Kampanye Pram-Rano Soal Sarapan Bergizi Gratis

    Relawan Anies Baswedan Bakal Kawal Janji Kampanye Pram-Rano Soal Sarapan Bergizi Gratis

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Para relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Warga Kota bakal mengawal sejumlah janji kampanye dari pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

    Utamanya, mengenai janji sarapan bergizi gratis yang menyasar para pelajar di Jakarta.

    Hal itu ditegaskan Sahrin Hamid selaku Dewan Pengarah Warga Kota saat mengelar diskusi bertajuk Sarapan Gizi Gratis dan Pelibatan Warga Miskin Kota.

    “Sebagian besar pemilih Pramono-Doel adalah rakyat kecil. Kini saatnya melibatkan mereka dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat, termasuk dalam pelaksanaan program sarapan bergizi gratis ini,” kata Sahrin, Jumat (24/1/2025).

    Sementara itu, Anggota Tim Transisi Pram-Rano, Charles Honoris menegaskan bahwa program sarapan bergizi gratis bertujuan menciptakan keadilan sosial dan memastikan setiap anak memiliki akses terhadap gizi yang baik untuk mendukung pendidikan dan kesehatan.  

    Charles mengatakan bahwa pendidikan adalah fondasi kehidupan bangsa. Namun, hal ini tidak akan maksimal tanpa didukung nutrisi dan gizi yang memadai. 

    “Banyak anak memulai hari tanpa sarapan layak karena persoalan ekonomi. Program ini menjadi sinergi antara kebijakan lokal dan pemerintah pusat untuk menjawab tantangan tersebut,” ujar Charles.  

    Ia juga menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Pram-Rano, program ini akan diselaraskan dengan program masional makan bergizi gratis. 

    “Dengan pendekatan holistik, program ini akan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memanfaatkan fasilitas sekolah sebagai pusat distribusi makanan,” kata Charles.

    Kepala Bidang Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Jakarta, Asep Erwin Djuanda memaparkan bahwa program sarapan bergizi gratis akan didanai dari anggaran Dinas Pendidikan.

    Ia merujuk pada pengalaman pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS) di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2019 yang menggunakan anggaran sebesar Rp324 miliar. 

    Program tersebut berhasil memberikan dampak positif, sehingga menjadi acuan penting dalam perencanaan sarapan bergizi gratis.  

    Adapun target utamanya dalam sarapan bergizi gratis ini adalah murid PAUD dan SD. 

    Untuk memastikan gizi yang tepat, Dinas Pendidikan akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dalam penyusunan menu yang sesuai kebutuhan anak-anak.  

    “Kami ingin program ini tidak hanya sekadar memberikan makanan, tetapi menjadi bagian dari pendekatan pendidikan holistik. Sarapan yang bergizi akan memberikan energi dan fokus lebih baik kepada siswa, sehingga prestasi akademik mereka dapat meningkat,” jelas Asep.  

    Sementara itu, Tri Bagus selaku Wakil Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat, memberikan masukan strategis agar program ini dapat berjalan secara inklusif. 

    Menurutnya, pelibatan masyarakat miskin kota harus menjadi prioritas, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksana program.  

    Ia mengusulkan pembukaan dapur-dapur di wilayah padat penduduk sebagai pusat produksi sarapan bergizi gratis ini. 

    Selain itu, kata dia, pemerintah dapat memberdayakan warga miskin untuk bekerja di dapur tersebut sebagai pengelola dan penyedia makanan.  

    “Dengan langkah ini, siswa mendapatkan asupan bergizi yang mendukung kesehatan dan pendidikan mereka, sementara warga miskin yang terlibat dalam program ini memperoleh penghasilan tambahan. 

    Pendekatan ini dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” ujar dia.
     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Bandung Barat Masih Masuk Kategori Rentan Korupsi Meski Hasil SPI Menunjukan Kenaikan

    Bandung Barat Masih Masuk Kategori Rentan Korupsi Meski Hasil SPI Menunjukan Kenaikan

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meraih skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 69,85 persen.

    Data tersebut naik sebanyak 9.69 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dengan capaian itu, Indeks Integritas Kabupaten Bandung Barat terangkat dari semula urutan paling bontot dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, naik ke urutan 14 di Jawa Barat.

    Meski begitu, skor SPI 69,85 persen masih menempatkan daerah Kabupaten Bandung Barat di zona merah atau rentan korupsi.

    BACA JUGA: Pemkab Ciamis Bentuk Satgas Kawasan Tanpa Rokok

    Jika merujuk pada data SPI yang dirilis KPK tahun 2024, sekiranya terdapat empat komponen survei penilaian integritas yakni survei komponen internal, eksternal, ekspor, serta faktor koreksi.

    Jika dirinci skor komponen internal di Kabupaten Bandung Barat meraih 71,46 persen. Dari data itu, tercatat ada beberapa Perangkat Daerah yang paling rendah hasilnya.

    Perangkat daerah yang rendah di Bandung Barat tercatat ada 5 OPD, diantaranya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 62,45, Bapelitbangda 65,67 persen, Dinas Kesehatan 66,03, Badan Keuangan dan Aset Daerah 66,57, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 66,73.

    BACA JUGA: Ketua DPC PPP Cimahi dan Anggota DPRD Fraksi Gerindra Berseteru, hingga Ancam Saling Laporkan

    Adapun 3 OPD skor SPI tertinggi diraih Dinas Perikanan dan Peternakan 79,69, BPBD 77,66 serta Dispora dengan skor 77,05.

    “Daerah di Jabar, kabupaten/kota memang masih masuk zona rentan dan waspada, dan tidak ada daerah yang masuk kategori terjaga,” ujar Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat Yadi Azhar, Jumat, 24 Januari 2025.

    Ia menyebut, jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan raihan SPI 60,16 persen, lalu sekarang menjadi 69,85 persen. Artinya ada proses perbaikan meski itupun secara bertahap.

    “Karena gak bisa instan dari zona rentan langsung berubah jadi terjaga,” katanya.

    BACA JUGA: Bupati Bandung Minta OPD Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen

    “Sementara untuk komponen internal mengapa masih ada yang rendah karena beberapa ASN di Perangkat Daerah tidak mengerti pengisian surveynya, jadi isi surveinya asal. Nah untuk tahun depan ASN agar baca baik-baik supaya tidak asal-asalan sehingga gak ada lagi skor Perangkat Daerah yang mendapat hanya 60 persen,” sambungnya.

  • Pemkab Ciamis Bentuk Satgas Kawasan Tanpa Rokok

    Pemkab Ciamis Bentuk Satgas Kawasan Tanpa Rokok

    JABAR EKSPRES – Provinsi Jawa Barat mencatatkan angka prevalensi merokok tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 32 persen, yang melebihi rata-rata nasional yang hanya mencapai 28,9 persen menurut data Riskesdas 2018.

    Situasi ini semakin diperparah dengan fakta bahwa 75,8 persen penduduk terpapar asap rokok di dalam ruangan. Selain itu, iklan dan promosi rokok yang masih aktif beredar menambah tantangan yang dihadapi dalam upaya pengendalian konsumsi rokok.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Andang Firman menyatakan keprihatinannya terhadap fenomena tingginya prevalensi merokok di wilayah Jawa Barat.

    Sebagai langkah konkret, pada awal tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400.7.1/24-Dinkes 5/25 yang mengatur penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tujuh lokasi strategis.

    BACA JUGA:Bupati Bandung Minta OPD Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen 

    Lokasi-lokasi tersebut meliputi fasilitas kesehatan, tempat belajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum.

    Dalam penjelasannya, Andang menegaskan bahwa Tempat Khusus Merokok (TKM) hanya diperbolehkan di area tempat kerja dan tempat umum, dengan syarat harus berada di luar gedung utama dan terhubung langsung dengan udara luar.

    “Surat edaran ini juga melarang tempat penjualan untuk memajang produk rokok, termasuk rokok elektronik. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok,” jelas Andang baru-baru ini.

    BACA JUGA: Pelaku Penyiraman Air Keras di KBB Ditangkap di Bali, Terancam 10 Tahun Penjara

    Andang yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) KTR, resmi melantik anggota-anggota Satgas yang akan bertugas. “Kami berharap personel Satgas KTR dapat bekerja secara optimal dalam upaya menyelamatkan masyarakat, khususnya anak-anak, dari paparan asap rokok,” ujar Andang.

    Ia menegaskan pentingnya keberanian, komitmen, dan kemauan bersama dalam menegakkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok. “Regulasi sudah ada, sekarang tinggal bagaimana kita berani dan konsisten untuk menegakkan aturan ini demi kesehatan masyarakat Ciamis,” ujarnya. (CEP)

  • Tim Transisi Pram-Doel: UMKM dilibatkan dalam program sarapan gratis

    Tim Transisi Pram-Doel: UMKM dilibatkan dalam program sarapan gratis

    Jakarta (ANTARA) – Program sarapan gratis yang dinisiasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Pramono Anung-Rano Karno (Doel) akan melibatkan ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kantin sekolah.

    Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel) Ima Mahdiah di Jakarta, Jumat, mengatakan, program sarapan gratis akan melibatkan sebanyak 2.600 pelaku UMKM dan kantin sekolah yang telah lolos uji klinis dari Dinas Keseharan DKI Jakarta.

    “Kantin UMKM itu kan diperiksa dulu dapur-dapurnya, jadi dari sekitar tiga ribuan yang ada hanya 2.600 yang lolos dari uji klinisnya Dinas Kesehatan,” katanya.

    Adapun pelibatan UMKM dan kantin sekolah dalam program sarapan gratis, kata dia, merupakan arahan dari Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Rano Karno.

    “Arahan pak gubernur dan pak wakil gubernur dipastikan untuk merekrut UMKM dan kantin-kantin sekolah diberdayakan. Kami pun kerja sama dengan Dinas Kesehatan,” ujarnya.

    Dalam program sarapan gratis itu akan diuji coba hingga beberapa bulan ke depan di beberapa sekolah di Jakarta.

    Adapun program sarapan gratis yang ditujukan bagi siswa di Jakarta dikemukakan Pramono Anung dalam kampanyenya. Program tersebut sebagai bentuk sinergi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan pemerintah pusat.

    Pramono menegaskan, program sarapan gratis ini nantinya menjadi pelapis bagi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah pusat.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program Cek Kesehatan Gratis Saat Warga Surabaya Ulang Tahun, Dimulai Februari 2025

    Program Cek Kesehatan Gratis Saat Warga Surabaya Ulang Tahun, Dimulai Februari 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya tengah mempersiapkan program pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up (MCU) gratis bagi warga masyarakat di setiap hari ulang tahun mereka. Yang mulai dilaksanakan bulan Februari 2025.

    Program MCU Gratis ini merupakan program dari pemerintah pusat, massa Presiden RI-8 Prabowo Subianto, bertujuan untuk memberi akses mudah masyarakat dalam memantau kesehatan mereka.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyampaikan kegembiraannya atas rencana pelaksanaan program MCU gratis di bulan depan. Dan berharap program ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Surabaya.

    “Kami turut memastikan program dapat berjalan dengan baik. Serta mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” kata Nanik, hari Jumat (24/1/2025).

    Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya serta Dinkes saat ini telah mempersiapkan terkait pelaksanaan pemeriksaan gratis tersebut. Nanik bilang, sudah dilakukan koordisasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen fasilitas kesehatan (faskes), Kota Surabaya.

    “Dinkes saat ini sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk pengaturan jejaring koordinasi, penyediaan fasilitas, dan sosialisasi kepada masyarakat secara luas,” jelas Nanik.

    Nanik mengungkapkan bahwa persiapan digelar oleh dinkes selama ini berjalan lancar dan efektif. Serta tinggal menunggu antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut di bulan Februari 2025 mendatang.

    “Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan deteksi dini penyakit, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan,” ucap dia.

    Diketahui, pemerintah akan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat yang berulang tahun ini mulai Februari 2025.

    Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan pedoman pemeriksaan kesehatan gratis pada Selasa (21/1/2025). Melalui Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun. (ted)

  • Program Sarapan Gratis Pramono-Rano di Jakarta Bakal Libatkan UMKM dan Kantin Sekolah – Page 3

    Program Sarapan Gratis Pramono-Rano di Jakarta Bakal Libatkan UMKM dan Kantin Sekolah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) akan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kantin sekolah dalam program sarapan pagi gratis yang digagasnya di Jakarta.

    “Arahan Pak Gubernur dan Pak Wagub itu dipastikan untuk merekrut UMKM dan kantin-kantin sekolah kita berdayakan,” kata Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Selain itu, kata Ima, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta untuk memastikan kualitas makanan. Nantinya, makanan yang disuplai UMKM dan kantin akan diperiksa terlebih dahulu oleh Dinkes.

    “Kita (akan) kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan itu sudah harus mengetahui kantin UMKM itu kan diperiksa dulu dapur-dapurnya,” ucap Ima.