Kementrian Lembaga: Dinkes

  • BPBD DKI ungkap tantangan dalam atasi meningkatnya kasus kebakaran

    BPBD DKI ungkap tantangan dalam atasi meningkatnya kasus kebakaran

    Arsip foto – Sejumlah warga saat melihat kondisi rumahnya yang terbakar di Jakarta, Selasa (21/1/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    BPBD DKI ungkap tantangan dalam atasi meningkatnya kasus kebakaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 27 Januari 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menghadapi beberapa tantangan dalam mengatasi kebakaran yang akhir-akhir ini banyak terjadi di Jakarta.

    Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan menjelaskan, tantangan yang mereka hadapi salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur yang memadai untuk menjangkau lokasi-lokasi sulit.

    “Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang risiko kebakaran,” kata Yohan saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Yohan menjelaskan, menurut data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) selama tahun 2024, lebih dari 1.200 kasus kebakaran diakibatkan oleh arus pendek listrik (korsleting). Wilayah padat penduduk sangat rentan karena banyaknya penggunaan listrik dan gas tanpa pengawasan yang memadai.

    Selain itu, penggunaan listrik yang menumpuk pada satu terminal listrik, instalasi listrik yang tidak sesuai standar dan penggunaan kabel yang tidak sesuai kapasitas hantar arus juga menjadi penyebab utama arus pendek listrik. Yohan menjelaskan, BPBD juga menghadapi tantangan dalam mengatasi kebakaran di gedung-gedung yang tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran.

    Kendati demikian, BPBD terus mengupayakan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, pihaknya telah membentuk petugas penanganan bencana atau yang biasa disebut tim reaksi cepat.

    Tim reaksi cepat ditempatkan di 267 kelurahan untuk membantu percepatan koordinasi di setiap kelurahan. BPBD melalui pusat panggilan (call center) Jakarta Siaga 112 beroperasi 24 jam nonstop untuk merespon secara cepat laporan kebakaran dari masyarakat. Apabila terdapat laporan kebakaran, BPBD juga langsung berkoordinasi dengan Dinas Gulkarmat, PLN, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan (AGD Dinkes) untuk respon cepat ke lokasi kejadian.

    “Namun, tantangan tetap ada dalam hal aksesibilitas dan sumber daya,” kata Yohan.

    Sumber : Antara

  • PPK Resmi Dibubarkan, KPU Sidoarjo Berikan Penghargaan untuk Mitra dan Penyenggara Terbaik

    PPK Resmi Dibubarkan, KPU Sidoarjo Berikan Penghargaan untuk Mitra dan Penyenggara Terbaik

    Sidoarjo (beritajatim.com) –  Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sidoarjo resmi berakhir dengan pembubaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Minggu (26/1) malam.

    Acara yang berlangsung di Hotel Aston Sidoarjo ini menandai selesainya seluruh tahapan Pilkada 2024. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo, Subandi, memimpin langsung prosesi pembubaran tersebut.

    Dalam kesempatan itu, apresiasi khusus diberikan kepada para mitra Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo, termasuk Dispendukcapil, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Satpol PP, serta Polres Sidoarjo. Penghargaan juga disampaikan kepada PPK dengan kinerja terbaik di setiap kategori.

    Subandi: Pilkada Berjalan Sukses dan Lancar
    Dalam sambutannya, Subandi mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh penyelenggara Pilkada, termasuk PPK. Menurutnya, kerja keras mereka telah memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan bertanggung jawab.

    “Alhamdulillah, penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar tanpa ada sengketa. Ini menunjukkan bahwa KPU telah sukses menjalankan tugasnya, dan demokrasi di Sidoarjo berhasil,” ujar Subandi.

    Ia juga menambahkan bahwa proses Pilkada kali ini berlangsung adil dan tanpa gesekan antar pasangan calon (paslon), sehingga mencerminkan pemilu yang transparan dan kondusif.

    Evaluasi KPU: Partisipasi Pemilih Capai 70,20 Persen
    Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, Fauzan Adim, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan tanpa konflik di tingkat akar rumput. Mulai dari tahapan sosialisasi hingga penghitungan suara, tidak ditemukan gesekan antar pendukung paslon.

    “Angka partisipasi pemilih tahun ini mencapai 70,20 persen. Memang sedikit menurun 1 persen dibandingkan Pilkada 2021, namun ini tetap angka yang cukup tinggi,” jelas Fauzan.

    Penurunan partisipasi, menurutnya, disebabkan oleh jumlah paslon yang hanya dua pada tahun ini, dibandingkan dengan tiga paslon pada Pilkada sebelumnya. Meski demikian, Fauzan menilai antusiasme masyarakat tetap tinggi. “Jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang hanya memiliki dua paslon, partisipasi di Sidoarjo masih lebih baik, bahkan mencapai 60 persen lebih,” tambahnya.

    Penghargaan untuk PPK dan Mitra KPU
    Pada malam pembubaran tersebut, KPU Sidoarjo memberikan sejumlah penghargaan untuk PPK dengan kinerja terbaik. Berikut daftar penghargaan yang diberikan:

    Indeks Partisipasi Masyarakat Tertinggi: Krembung (81,48%), Tarik (79,85%), dan Wonoayu (78,80%).
    Pengelolaan Data Pemilih Terbaik: Krian, Balongbendo, dan Tanggulangin.
    Pengelolaan Logistik Terbaik: Gedangan, Tulangan, dan Candi.
    Pelaporan Keuangan/SITAB Terbaik: Sukodono, Sedati, dan Porong.
    Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Terbaik: Prambon, Wonoayu, dan Waru.
    Manajemen Penanganan Hukum Terbaik: Sidoarjo, Buduran, dan Jabon.

    Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada mitra KPU, seperti Polresta Sidoarjo, Kodim 0816, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Bawaslu, Satpol PP, serta beberapa dinas terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

    Evaluasi Menyeluruh
    Setelah pembubaran PPK, KPU Sidoarjo berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pilkada, termasuk partisipasi dari kelompok muda, penyandang disabilitas, hingga pemilih lansia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemilu pada masa mendatang.

    Dengan berbagai apresiasi yang diberikan, KPU Kabupaten Sidoarjo berharap para mitra dan penyelenggara tetap berkomitmen mendukung proses demokrasi yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. (ted)

  • Kenaikan IPM, Kota Cilegon Beri Bukti Pembangunan yang Berkelanjutan

    Kenaikan IPM, Kota Cilegon Beri Bukti Pembangunan yang Berkelanjutan

    TRIBUNJATIM.COM– Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Cilegon, Kota Cilegon mampu meraih kenaikan signifikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada 2024 angkanya tercatat 78,83, naik 0,59 poin atau 0,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pencapaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan pembangunan kota yang berfokus pada peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

    Hal itu dikatakan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, di Car Free Day (CFD) Cilegon, Minggu (26/1/2025).

    Acara yang berlangsung antara 06:00 hingga 11:00 WIB ini tidak hanya menjadi sarana rekreasi dan olahraga, tetapi juga mendukung perekonomian lokal dengan memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk memasarkan produk mereka.

    Menurut Helldy, keberhasilan meningkatkan IPM secara konsisten ini menjadi lebih bermakna, mengingat tantangan besar yang dihadapi selama empat tahun pandemi Covid-19. 

    Meski diterpa krisis global, Kota Cilegon berhasil mempertahankan roda pembangunan dengan inovasi dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak.

    Helldy telah menginisiasi berbagai program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkokoh fondasi pembangunan kota.

    “Pandemi bukanlah penghalang, melainkan tantangan yang memacu kami untuk terus berinovasi dan beradaptasi demi memastikan Cilegon tetap maju,” ujarnya.

    Inisiatif Penting dalam Pembangunan

    Sebagai pemimpin yang berkomitmen, Helldy Agustian telah menggagas berbagai inisiatif strategis, juga telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

    Berikut adalah beberapa inisiatif yang telah dan akan dilaksanakan:

    Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

    Sebagai Sekretaris Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), Helldy Agustian menghadiri deklarasi Stop BABS di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Ia mengapresiasi pencapaian Biak Numfor yang berhasil menerapkan gerakan Stop BABS sebesar 100 persen dan mengajak kabupaten/kota lain di Papua untuk mengikuti jejak tersebut. 

    Di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Pemkot Cilegon bekerja sama dengan industri dan elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan pilar-pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Upaya ini termasuk pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak untuk masyarakat serta percepatan penurunan angka stunting. 

    Dalam kapasitasnya juga sebagai Sekretaris Umum AKKOPSI, Helldy Agustian meresmikan program penyediaan air minum yang aman dan dapat langsung diminum di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Biak Numfor. Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang sehat dan aman.

    Pendidikan: Fondasi Masa Depan yang Kokoh

    Pemerintah Kota Cilegon juga menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan. Melalui program seperti pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), dan pelatihan guru, angka partisipasi sekolah terus meningkat. 

    Tidak hanya PIP, Pemkot Cilegon fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan dengan membangun empat gedung SMP Negeri baru, memberikan beasiswa penuh hingga jenjang sarjana, memperbaiki ruang-ruang kelas, dan menyediakan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis.

    “Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang kami prioritaskan untuk memastikan masa depan generasi muda yang lebih baik,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon adalah Dra. Hj. Heni Anita Susila, M.Pd.

    Kesehatan: Meningkatkan Layanan untuk Semua

    Dengan pembangunan fasilitas kesehatan baru dan kampanye hidup sehat, angka harapan hidup di Cilegon terus meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon adalah drg. Hj. Ratih Purnamasari, M.K.M menyatakan, “Kami memastikan akses layanan kesehatan berkualitas tersedia untuk semua warga.”

    Selain itu, masyarakat Cilegon dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Atas upaya ini, Cilegon telah menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) sebanyak dua kali.

    Ekonomi: Mesin Penggerak Kemajuan Kota

    Dalam sektor ekonomi, Cilegon berhasil menarik investasi besar dan memberdayakan UMKM, yang kini menjadi salah satu pilar ekonomi kota. “Pertumbuhan ekonomi Cilegon mencerminkan potensi besar yang kami miliki, dan kami akan terus mendukungnya melalui berbagai kebijakan pro-rakyat,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Drs. Didin S. Maulana.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon berencana meresmikan gedung Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di Jalan Lingkar Selatan. Gedung ini, yang sebelumnya merupakan kantor Kejaksaan Negeri Cilegon, telah direnovasi untuk menjadi pusat UMKM dan kantor Dekranasda Kota Cilegon. 

    Selain itu, Pemkot Cilegon telah meluncurkan program Pembiayaan Amanah yang menawarkan pinjaman modal tanpa bunga hingga Rp25 juta (micro financing), serta memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan sertifikasi halal secara gratis.

    Sebagai kota industri terkemuka di Banten, Cilegon tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

    “Pencapaian ini adalah hasil kerja keras bersama. Kami akan terus berinovasi dan berkolaborasi untuk memastikan Cilegon menjadi kota yang layak huni dan penuh peluang,” pungkas Wali Kota Helldy Agustian.

  • Kementerian PAN-RB apresiasi Program Makan Bergizi Gratis CSR GoTo

    Kementerian PAN-RB apresiasi Program Makan Bergizi Gratis CSR GoTo

    Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan saat meninjau pelaksanaan Prpgram MBG di SDN Lowokwaru 3 Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (25/1/2025 (ANTARA/HO/Gojek/End)

    Kementerian PAN-RB apresiasi Program Makan Bergizi Gratis CSR GoTo
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com –  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) di SDN Lowokwaru 3 Kota Malang, Jawa Timur.

    Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan mengapresiasi Gojek dalam menjalankan program MBG yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi generasi muda. Chief Public Policy and Government Relations GoTo Ade Mulya saat dikonfirmasi di Malang, Jawa Timur, Minggu, membenarkan kunjungan Tim KemenPAN-RB tersebut di SDN Lowokwaru 3 Kota Malang sebagai penerima manfaat Program MBG pada Sabtu (25/1).

    “Melalui program CSR ini, kami mendapatkan pengalaman dan pelajaran. Kami berharap berguna dalam penerapan MBG ke depan,” ujar Ade Mulya.

    Ade mengatakan dalam pelaksanaan MBG, GoTo menggunakan pendekatan digital terintegrasi dengan memanfaatkan portal untuk pemesanan makanan dari pihak sekolah yang akan dikirimkan langsung ke mitra UMKM GoFood dan secara otomatis dikirimkan ke mitra driver Gojek ketika makanan siap diambil.

    Mitra UMKM GoFood yang berpartisipasi dalam program ini menerima pesanan paket makanan 4 hari sebelumnya dari pihak sekolah, sehingga UMKM dapat mengkaji kebutuhan belanja bahan baku agar bahan yang dipakai selalu segar. GoTo, katanya, juga memberikan pelatihan dan panduan untuk para mitra UMKM GoFood agar dapat memastikan kandungan nutrisi dan higienitas tetap terjaga.

    Ekosistem digital GoTo memungkinkan orang tua memantau proses pemesanan makanan bagi anak secara transparan, sehingga meningkatkan rasa aman. Fitur ini juga memberikan kontrol kepada orang tua untuk terlibat aktif, bahkan dapat membatalkan pesanan jika anak berhalangan hadir.

    Untuk memastikan makanan diantar tepat waktu, aplikasi mitra UMKM GoFood, yakni GoBiz secara otomatis menjadwalkan panggilan ke mitra driver Gojek mengambil makanan ketika sudah siap. Untuk memastikan keamanan, GoTo membatasi jarak pengiriman maksimal 3 km dari lokasi mitra UMKM GoFood ke sekolah.

    “Dengan menggunakan ekosistem digital GoTo yang terintegrasi, mulai dari teknologi hingga UMKM GoFood dan mitra Gojek, kami ingin mempermudah proses pengiriman dan pengantaran makanan untuk siswa, dengan higienitas yang terjaga, serta memberikan dampak ekonomi positif ke mitra kami,” ujar Ade.

    Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan menyarankan dukungannya terhadap aplikasi yang diinisiasi Gojek tersebut.

    “Kami mendukung program yang diinisiasi Gojek ini, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi konkret bagi kebijakan yang ada,” ujarnya.

    Yusuf menambahkan program MBG bertujuan memastikan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, serta mendapat akses pendidikan berkualitas. Kolaborasi dengan Gojek dalam program ini menjadi contoh penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Program MBG diharapkan dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang masih menghadapi masalah gizi.

    “Digitalisasi memberikan banyak kemudahan, tidak hanya dalam hal efisiensi waktu, tetapi juga dalam memastikan bahwa bantuan sampai pada target yang tepat.

    Penggunaan platform digital seperti yang dilakukan oleh Gojek, lanjutnya, mempermudah masyarakat untuk mengakses bantuan dengan lebih mudah, transparan, dan terjamin kualitasnya.

    “Ini adalah langkah penting dalam memastikan program-program lainnya lebih inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak orang secara efektif,” ujar Yusuf Kurniawan.

    Program MBG CSR GoTo di SDN Lowokwaru 3 Malang dimulai sejak 19 Agustus 2024. Lebih dari 34.000 paket MBG telah didistribusikan kepada siswa.

    Sejak uji coba pada 20 Mei 2024, program ini telah menjangkau 13 kota/kabupaten, termasuk Bogor, Bandung, Jakarta Timur, Malang, Surabaya, dan Medan, dengan 31 sekolah dan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat setiap harinya. GoTo menargetkan penyaluran sekitar 3 juta porsi makanan bergizi gratis.

    Direktur Utama GoTO, Patrick Walujo menjelaskan inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan sebagai karya anak bangsa.

    “Program ini merupakan salah satu wujud dari komitmen GoTo Group untuk berjuang bersama pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kami juga memanfaatkan program ini untuk mengukur dampak ekonomi, seperti efek pengganda pada UMKM dan mitra pengemudi,” katanya.

    Hasil riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa Program MBG CSR GoTo memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

    UMKM yang terlibat dalam program ini rata-rata menambah tiga tenaga kerja baru dan mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 33,7 persen per bulan dibandingkan sebelum mengikuti program. Sementara mitra pengemudi juga mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 17 persen.

    Program ini tidak hanya memberikan manfaat kepada siswa melalui makanan bergizi, tetapi juga memberdayakan UMKM dan mitra pengemudi sebagai bagian dari ekosistem GoTo. UMKM yang berpartisipasi dalam program ini telah memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) serta dipantau oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat.

    Sumber : Antara

  • DBMPR Jabar Pastikan Tak Bangun Ulang Jembatan Sumber Cirebon

    DBMPR Jabar Pastikan Tak Bangun Ulang Jembatan Sumber Cirebon

    JABAR EKSPRES – Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar Bambang Tirtoyuliono mengungkapkan, belum ada rencana pembangunan ulang untuk Jembatan Cipager Kabupaten Cirebon. Perbaikan jembatan yang dikenal dengan Jembatan Sumber itu cukup dengan penanganan darurat.

    Bambang menuturkan, penyebab utama rusaknya jembatan itu sudah jelas. “Karena tergerus debit air yang cukup deras beberapa waktu lalu,” jelasnya.

    Setalah kejadian itu, pihaknya juga bergerak cepat. Mulai dari menganalisis tingkat keparahan kerusakan hingga mengambil solusi perbaikan.

    BACA JUGA: Cairkan Saldo E-Wallet Hingga Rp230.000-an Lewat Aplikasi Penghasil Uang Termudah 2025

    “Untuk penanganan juga sudah dikerjakan,” jelasnya.

    Penanganan itu di antaranya adalah dengan memasang bronjong di sepanjang abutment jembatan. Fungsinya untuk memperkuat dan menstabilkan struktur fondasi di jembatan itu.

    Dinas juga bakal memasang batu di area yang rusak. Termasuk mengecor ulang fondasi dari jembatan itu.

    Bambang menegaskan, penanganan daruat itu dinilai sudah cukup. Artinya tidak sampai jembatan itu dibongkar dan dibangun ulang.

    BACA JUGA: Tren Kasus DBD Meningkat di Awal Tahun 2025, Dinkes KBB Minta Masyarakat Waspada

    “Belum ada (bongkar dan bangun ulang.red), cukup dengan diperkuat saja,” tegasnya.

    Bambang juga menuturkan, kerusakan itu juga hanya terjadi pada jembatan samping atau yang diperuntukkan roda dua. Sementara jembatan utama masih kokoh. “Jembatan utamanya aman,” tuturnya.

    Dalam penanganan sementara, dinas juga telah berkolaborasi dengan stakeholder lain. Yakni dalam upaya rekayasa lalu lintas. Untuk sementara kendaraan berat dialihkan untuk tidak melewati jembatan itu.(son)

  • Tren Kasus DBD Meningkat di Awal Tahun 2025, Dinkes KBB Minta Masyarakat Waspada

    Tren Kasus DBD Meningkat di Awal Tahun 2025, Dinkes KBB Minta Masyarakat Waspada

    JABAR ESKPRES – Demam Berdarah Dengue (DBD) menyerang puluhan warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Januari 2025.

    Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandung Barat, jumlah penderita DBD di wilayah itu sebanyak 51 kasus per Januari 2025.

    “Pada awal Januari 2025, tercatat ada 51 orang yang terjangkit, 25 orang laki-laki dan 26 orang perempuan,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Penanganan dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Bandung Barat, Nurul Rasyihan saat dikonfirmasi, Minggu, 26 Januari 2025.

    Ia mengatakan, dari 51 orang terjangkit DBD, mayoritas yang terserang demam berdarah dengue tersebut rata-rata berusia 15 sampai 44 tahun dengan total 28 orang.

    BACA JUGA: Fraksi PDI Perjuangan Akan Terus Kawal Penyerahan Ijazah Siswa yang Ditahan Sekolah

    “Untuk usia di bawah 1 tahun sebanyak 2 orang, 1 sampai 4 tahun sebanyak 4 orang, 5 sampai 14 tahun sebanyak 11 orang dan di atas 44 tahun sebanyak 6 orang,” katanya.

    Menurutnya dari 16 kecamatan yang ada di Bandung Barat, Padalarang dan Lembang menjadi wilayah paling tinggi jumlah warganya yang terjangkit DBD.

    “Hampir di semua kecamatan ada, warga Padalarang yang terjangkit DBD sebanyak 11 orang, sementara Lembang 10 orang,” katanya.

    BACA JUGA: Awas Modus Penipuan Rumah Subsidi Lagi Marak, Teliti, Cermat Sebelum Kasih DP!

    Ia menambahkan, peningkatan kasus DBD terjadi karena di Bandung Barat mulai memasuki musim hujan. Pada musim hujan, telur-telur nyamuk penyebab DBD menjadi lebih banyak karena banyak genangan.

    Karena itu, menindaklanjuti kasus DBD yang mulai meningkat Dinkes Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan sejumlah upaya untuk menekan angka tersebut.

    “Di antaranya adalah penguatan pelaporan sesuai pedoman dan RS maupun Puskesmas sesegera mungkin melaporkan DBD maupun Chikungunya dalam waktu 1X24 jam,” katanya.

    BACA JUGA: Ambil Saldo Dompet Elektronik Hingga Rp200.000 Main Aplikasi Penghasil Uang Terseru

    Ia menegaskan, Dinkes KBB pun berupaya maksimal mengedukasi masyarakat terkait upaya pencegahan dari potensi terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD).

    “Kami pun terus mengimbau dan mengedukasi masyarakat terkait upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan 3 M plus dengan baik,” tandasnya. (Wit)

  • Bey: Warga yang Ultah Januari Tetap Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Februari
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        25 Januari 2025

    Bey: Warga yang Ultah Januari Tetap Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Februari Bandung 25 Januari 2025

    Bey: Warga yang Ultah Januari Tetap Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Februari
    Tim Redaksi
     
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat,
    Bey Machmudin
    memastikan warga yang berulang tahun pada Januari tetap bisa mengikuti
    pemeriksaan kesehatan gratis
    yang akan dimulai pada Februari 2025.
    Menurut dia, semua warga Jabar memiliki hak yang sama bisa merasakan program pemeriksaan kesehatan gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
    “1 Februari akan dimulai dan yang ulang tahun Januari bisa juga ikut. Jadi yang ulang tahun (Januari) enggak kehilangan haknya,” ujar Bey usai meninjau lokasi banjir di Kecamatan Arjuna, Kota
    Bandung
    , Sabtu (25/1/2025).
    Bey sudah meminta Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jabar untuk berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten dan Kota untuk mengingat warganya agar mengikuti program tersebut.
    Menurut dia, apabila kesehatan warga terjaga maka akan berdampak pada peningkatan produktivitas mereka dalam pekerjaan.
    “Mengingatkan masyarakat untuk hadir, ini kan penting kesehatan masyarakat yang nantinya meningkatkan produktivitas masyarakat juga,” katanya.
    Dia menerangkan, pemeriksaan kesehatan gratis ini menyasar semua kalangan dengan berbagai macam jenis pemeriksaan yang terbagi kedalam tiga kelompok.
    Kelompok pertama, diberikan kepada bayi, balita, dan anak usia prasekolah. Kelompok kedua, untuk anak sekolah dan remaja, dan terakhir kelompok tiga menyasar dewasa dan lansia.
    Bey menjelaskan, warga yang hendak memeriksakan kesehatannya, tinggal datang ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdekat dan cukup menunjukkan KTP kepada petugas.
    Dipastikan, program pemeriksaan kesehatan tidak dipungut biaya sepeserpun, karena ini merupakan program pemerintah pusat.
    “Kita ingatkan tidak ada dipinta biaya. Ini gratis dari pemerintah,” pungkas Bey.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI revitalisasi 16 MCK komunal pada tahun anggaran 2024

    DKI revitalisasi 16 MCK komunal pada tahun anggaran 2024

    kegiatan revitalisasi MC yang telah dilaksanakan, dapat memperkecil perilaku BABS yang terjadi di sekitar MCK

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah merevitalisasi 16 fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal pada tahun anggaran 2024 sebagai upaya menghapus perilaku buang air besar sembarangan (BABS) pada sebagian warga Jakarta.

    “Ada 16 Lokasi MCK komunal yang direvitalisasi dan tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas SDA DKI Jakarta, Robby Dwi Mariansyah saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Namun, dia belum merinci lokasi-lokasi MCK komunal yang sudah direvitalisasi tersebut.

    Dituturkan dia, kegiatan revitalisasi MC yang telah dilaksanakan, dapat memperkecil perilaku BABS yang terjadi di sekitar MCK.

    Robby berharap warga sekitar dapat memanfaatkan MCK tersebut dan menggunakannya secara tepat guna.

    Lebih lanjut terkait upaya mengurangi angka BABS di Jakarta, Dinas SDA DKI Jakarta menggandeng Dinas Kesehatan menyosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat.

    “Seiring berjalannya sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas SDA dan Dinas Kesehatan ataupun Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kelurahan, masyarakat sadar akan pentingnya sanitasi untuk kesehatan terutama terkait stunting,” kata Robby.

    Dinas SDA DKI, sambung dia, juga membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat. (SPALD-T) skala permukiman dan skala perkotaan serta bekerja sama dengan Perumda PAL Jaya untuk memberikan subsidi pembangunan tangki septik rumah tangga.

    Adapun merujuk data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Dinas Kesehatan, kelurahan dengan angka BABS tertinggi per wilayah administrasi yakni Kelurahan Kapuk (Jakarta Barat), Kelurahan Mangga Dua Selatan (Jakarta Pusat).

    Lalu, Kelurahan Penjaringan (Jakarta Utara), Kelurahan Manggarai (Jakarta Selatan), dan Kelurahan Cipinang Besar Utara (Jakarta Timur).

    Sementara itu, berdasarkan data triwulan 3 tahun 2024, di DKI Jakarta terdapat 1.610 rumah tangga yang tidak memiliki jamban dan berperilaku BABS. Dari angka ini, wilayah kota Jakarta Utara tercatat menempati urutan pertama, yakni sebanyak 822 rumah tangga.

    “Kami juga membutuhkan peran dan turut serta dari masyarakat DKI Jakarta untuk mendukung penurunan angka BABS di DKI Jakarta,” ucap Robby.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • BRI Peduli Salurkan Bantuan ‘Cegah Stunting Itu Penting’ di Berbagai Wilayah di Indonesia – Page 3

    BRI Peduli Salurkan Bantuan ‘Cegah Stunting Itu Penting’ di Berbagai Wilayah di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta BRI turut mengambil bagian dalam mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menurunkan angka prevalensi stunting serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli menyalurkan bantuan “Cegah Stunting itu Penting” di berbagai wilayah di Indonesia.

    Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa program ini sekaligus dilakukan dalam memperingati Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Januari.

    BRI menyelenggarakan program ini di 25 Posyandu/Puskesmas yang tersebar di beberapa wilayah seperti di Padang, Yogyakarta, Denpasar, Malang, Makassar, Banjarmasin dan Manado. Bantuan yang diberikan berupa pemberian paket Antropometri Kit di Puskesmas dimana setiap satu paket Antropometri Kit terdiri dari Timbangan Digital, Timbangan Bayi, Infatometer, Stadiometer dan Tensi Digital.

     

    Perbesar

    Credit: BRI Peduli… Selengkapnya

    Catur menambahkan bahwa BRI Peduli ‘Cegah Stunting Itu Penting’ merupakan bentuk dukungan BRI terhadap program pemerintah dalam mencegah dan menurunkan angka prevalensi stunting serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainabilty and Development Goal’s (SDG’s) No.2 Tanpa Kelaparan.

    BRI tidak hanya mampu membantu mendorong program pemerintah dalam mencegah stunting di Indonesia, tapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kuat dan hebat untuk masa depan yang lebih baik.

    “Inisiatif ini sudah kami lakukan sejak tahun 2020 dan merupakan upaya nyata BRI mendukung penurunan angka Stunting Indonesia sekaligus mendorong generasi muda Indonesia yang berkualitas”, ungkap Catur.

    Pemberian bantuan Antropometri Kit di Puskesmas juga merupakan upaya nyata BRI dalam mendorong pelayanan kesehatan dasar yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu BRI juga menyalurkan 6000 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak-anak.

     

    Perbesar

    Credit: BRI Peduli… Selengkapnya

    Manfaat dari program BRI Peduli ‘Cegah Stunting Itu Penting” salah satunya dirasakan oleh warga di Posyandu ILP Anyelir 07, Desa Gunungsari, Kota Batu, Malang. BRI Peduli berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Batu melaksanakan kegiatan “Cegah Stunting Itu Penting” di Posyandu tersebut.

    “Program ini sangat bermanfaat untuk anak-anak dalam tumbuh kembang nya khususya Balita” ungkap Dr. Kartini Kristalina selaku Kepala Puskesmas Bumiaji.

    Sebagai informasi, pada 2024 lalu, BRI Peduli berhasil menyalurkan program ‘Cegah Stunting Itu Penting’ di 24 Pukesmas/Posyandu yang tersebar di Denpasar, Manado, Jakarta 3, Makassar dan Jayapura. BRI Peduli telah menyalurkan bantuan 70 paket Antropometri, dan 6.000 paket PMT dengan jumlah anak stunting yang terbantu sebanyak 3.661 anak dan presentase penurunan prevalensi stunting sebanyak 10%.

  • Terungkap Pemicu Puluhan Warga Jatuh Sakit di Tasikmalaya, Bukan Penyakit Misterius

    Terungkap Pemicu Puluhan Warga Jatuh Sakit di Tasikmalaya, Bukan Penyakit Misterius

    Jakarta

    Belakangan gaduh puluhan warga Desa Kamulyan dan Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, disebut terjangkit penyakit misterius. Menurut laporan, pasien mengalami gejala demam, pusing, nyeri otot, hingga susah berdiri.

    Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya turun ke lokasi untuk mengecek kondisi warga, melakukan pemeriksaan hingga rapid test pada 25 pasien.

    “Kami turunkan tim ke lapangan sejak mendapat laporan hari Senin lalu. Hari ini ada 25 sample rapid test untuk diujikan pada warga untuk mengungkap penyakit apa,” kata Koordinator Surveilans Dinkes Kabupaten Tasikmalaya, Rina Parina pada detikjabar, Kamis (23/1/2025) siang.

    Kementerian Kesehatan RI baru-baru ini memastikan puluhan warga tersebut tidak terjangkit penyakit misterius. Hasil pemeriksaan menunjukkan penyebab pasien jatuh sakit adalah chikungunya. Infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk dan bisa menyebabkan demam mendadak hingga nyeri sendi parah.

    Laporan awal diterima Kemenkes RI pada 20 Januari, saat 37 warga mengalami gejala demam, ruam, nyeri sendi dan mual. Pasca diverifikasi, 9 orang jatuh sakit di Desa Kamulyan, 18 kasus di Desa Gunajaya, sehingga totalnya ‘hanya’ 27 pasien.

    Pasien saat ini melakukan pengobatan rawat jalan di puskesmas manonjaya, dua orang di antaranya sudah terindikasi positif chikungunya. Kemenkes RI bekerja sama dengan lintas sektor, melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan pemantauan jentik.

    Sebanyak 21 dari seluruh pasien, dinyatakan sembuh. “Masih bergejala 6 kasus dan dalam pemantauan PKM Manonjaya, jadi bukan penyakit misterius,” tegas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman kepada detikcom, Kamis (24/1/2025).

    (naf/kna)