Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Wakil Kepala BGN Ingatkan Pentingnya Kerja Sama Pengelola Dapur MBG di Mojokerto

    Wakil Kepala BGN Ingatkan Pentingnya Kerja Sama Pengelola Dapur MBG di Mojokerto

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam pengelolaan dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto.

    Nanik mengatakan bahwa sinergi antara Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, relawan, serta mitra atau yayasan sangat dibutuhkan agar program MBG, program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat berjalan dengan baik, aman, dan berkelanjutan.

    “Kalau kalian malah berantem dan tidak bisa bekerja sama, bagaimana program yang sangat luar biasa ini bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya, Selasa (25/11/2025)

    Dalam forum tersebut, Nanik menyoroti adanya laporan SPPG yang terpaksa berhenti beroperasi akibat perselisihan antara mitra dan pengelola.

    Seperti yang terjadi di salah satu SPPG di Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, perbedaan pendapat membuat ahli gizi dan akuntan memilih mundur, disusul kepala SPPG yang jarang hadir.

    “Kami baru mulai 20 Oktober, tapi baru 5 hari jalan, harus berhenti,” ujar Mitra SPPG Desa Japan, Kecamatan Sooko, Syaikhu.

    Menurut Nanik, tanpa kehadiran dan kerja sama semua unsur, pengelolaan SPPG akan terhambat, termasuk proses pengajuan proposal, pencairan anggaran, hingga pemenuhan berbagai persyaratan administratif dan teknis.

    Nanik juga menyoroti masih rendahnya kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di dapur MBG wilayah Mojokerto.

    Padahal, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Mojokerto disebut telah proaktif membantu pengurusan perizinan dan pelatihan yang dibutuhkan. Di Kabupaten Mojokerto, dari 52 SPPG yang beroperasi, baru 8 SPPG yang memiliki SLHS. Sementara di Kota Mojokerto, dari 7 SPPG, baru 3 yang mengantongi sertifikat tersebut.

    “Sekarang yang penting kalian daftar dulu, saya beri waktu 30 hari. Kalau dalam 30 hari belum juga mendaftar, SPPG akan kami tutup,” tegasnya.

    Di akhir sambutannya, Nanik berpesan agar para pengelola dapur MBG tidak saling merasa lebih hebat atau mendominasi satu sama lain. Ia mengingatkan pentingnya sikap saling menghargai demi kelancaran program nasional tersebut.

    “Kalian bisa mencontoh Pak Prabowo. Beliau saja bisa merangkul semua lawan politiknya. Masak di sini cuma tetangga kampung saja sampai musuhan begitu,” katanya. [tin/ted]

  • Ibu Hamil Meninggal di Papua, Wamenkes Bandingkan Akses ke Fasilitas Kesehatan di Jawa dan Papua Nasional 25 November 2025

    Ibu Hamil Meninggal di Papua, Wamenkes Bandingkan Akses ke Fasilitas Kesehatan di Jawa dan Papua Nasional 25 November 2025

    Ibu Hamil Meninggal di Papua, Wamenkes Bandingkan Akses ke Fasilitas Kesehatan di Jawa dan Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus membandingkan akses ke fasilitas kesehatan di Pulau Jawa dan Papua saat bicara terkait kasus kasus kematian ibu hamil di Papua.
    Diketahui, seorang ibu di
    Papua
    bernama Irene Sokoy meninggal pada Senin, 17 November 2025, setelah tidak mendapatkan pelayanan memadai dari empat rumah sakit rujukan di Jayapura, Papua.
    Menurut Ben, akses masyarakat ke fasilitas kesehatan di Papua memang belum memadai dibandingkan dengan Pulau Jawa.
    Dia menjabarkan, dibutuhkan kurang dari dua jam menjangkau fasilitas kesehatan di Pulau Jawa. Hal itu dikatakan berbanding jauh dengan di Papua.
    “Orang datang ke Sarana Kesehatan kurang dari dua jam di Jawa itu, harus kurang dari dua jam itu di Jawa 99 persen. Di Papua masih 70 persen, ada yang 30 persen, daerah yang lebih dari dua jam,” kata Ben di The Grand Platinum Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).
    Ben lantas menyebut, lamanya waktu menuju fasilitas kesehatan tersebut yang meningkatkan risiko pasien meninggal.
    “Nah itu yang menjawabkan risiko meninggal pada pasien-pasien yang membutuhkan kecepatan pelayanan ke Sarana Kesehatan,” ujar Ben.
    Namun, Ben mengatakan, Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ) telah mengirimkan tiga orang ke Papua, guna melakukan investigasi terkait kasus ibu hamil tersebut.
    “Tim dari tim Kemenkes, tiga orang, dari hasilnya apa, kita bisa tahu nanti,” katanya.
    Kemudian, dia memastikan bakal ada sanksi jika hasil investigasi terbukti ada kelalaian dari fasilitas kesehatan sehingga menyebabkan Irene meninggal dunia.
    “Ya pasti dong (kena sanksi), Pak Presiden saja sudah manggil, tanya kenapa bisa terjadi. Maka kita melakukan investigasi dan itu kewajiban Kementerian Kesehatan menginvestigasi kenapa kok bisa,” ujarnya.
    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait kasus
    ibu hamil meninggal
    dunia karena ditolak empat rumah sakit di Papua.
    Menurut Tito, Menkes dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menuju Jayapura untuk melakukan audit.
    “Kemudian, Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama,” kata Tito usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 November 2025.
    Tito mengatakan, perintah audit itu berasal langsung dari Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Dia menjelaskan bahwa Prabowo membicarakan kasus itu dengan dirinya dalam kesempatan ratas usai mendapatkan laporan.
    Kemudian, Presiden meminta rumah sakit hingga para pejabat di Papua diaudit. Kepala Negara ingin penyebabnya diketahui karena menyebabkan nyawa melayang.
    “Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” ujar Tito.
    Dia pun mengungkapkan, audit internal itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat-pejabat terkait. Termasuk, pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten.
    Tak hanya itu, Tito menyebut, audit bakal dilakukan terhadap aturan-aturan di Kemendagri, termasuk peraturan kepala daerah.
    “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di Rumah Sakit Umum Provinsi,” katanya.
    Sebagaimana diberitakan, Irene Sokoy meninggal dunia pada Senin, 17 November 2025, pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
    Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, yang juga mertua korban, mengungkapkan bahwa Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu, 16 November 2025, siang.
    Kemudian, Irene dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
    Namun, di RSUD tersebut, Irene tidak ditangani cepat karena dokter tidak ada di tempat dan proses pembuatan surat rujukan berlangsung sangat lambat.
    Padahal, saat itu, kondisi Irene disebut sudah mulai memburuk.
    Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
    Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
    Setelah empat kali harus berpindah tempat pelayanan kesehatan dan tak mendapatkan pelayanan memadai, Irene akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Prabowo Langsung Perintahkan Audit

    Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Prabowo Langsung Perintahkan Audit

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.

    Perintah tersebut terkait kabar seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

    Usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo, Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa pihaknya sudah meminta Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk mengunjungi rumah korban, sekaligus memberi bantuan.

    “Perintah Beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten dan yang (rumah sakit) swasta,” kata Tito saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/5/2025).

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim dari Kemendagri juga telag berada di Jayapura untuk segera melakukan audit rumah sakit.

    Tito menjelaskan bahwa audit yang dilakukan dari Kemendagri akan mencakup tentang aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah.

    “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di rumah sakit umum provinsi namanya RSUD,” katanya.

    Sementara itu, Menkes Budi juga telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan, guna mengetahui pokok permasalahan dan segera melakukan perbaikan, baik dari segi fasilitas, tata kelola, SDM atau aturannya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua memastikan telah menangani pasien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, menyusul adanya perhatian publik terhadap kasus meninggalnya seorang ibu hamil asal Kampung Hobong.

    Direktur RSUD Yowari drg. Maryen Braweri mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Hasilnya, tim akan melakukan investigasi terhadap kasus ini. 

  • 3 Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit Nasional

    3 Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit Nasional

    Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasus ibu hamil bernama Irene Sokoy yang meninggal dunia usai ditolak empat rumah sakit di Papua kini sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto.
    Presiden Prabowo
    membicarakan kasus tersebut dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/11/2025).
    Setelah menerima laporan itu, Presiden Prabowo meminta rumah sakit hingga para pejabat di Papua diaudit.
    Kepala Negara ingin penyebabnya diketahui karena menyebabkan nyawa melayang.
    “Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” kata Tito usai bertemu Presiden Prabowo, Senin.
    Ia menyampaikan, audit internal itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat-pejabat terkait, termasuk pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten.
    Audit juga termasuk aturan-aturan di Kementerian Dalam Negeri, termasuk peraturan kepala daerah.
    “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di Rumah Sakit Umum Provinsi,” ujar Tito.
    Tito juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan audit.
    Sebagai tindak lanjut, Menkes Budi dan pihak Kemendagri sudah menuju Jayapura, Papua, kemarin.
    “Kemudian Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama,” kata Tito.
    Mendagri juga meminta
    Gubernur Papua
    Mathius D Fakhiri memberikan bantuan kepada Irene.
     “Saya sudah sampaikan, saya sudah komunikasi dengan Gubernur. Saya minta Gubernur, begitu saya dapat informasi, Gubernur Pak Mathius Fakhiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu,” kataTito.
    Sementara itu,Mathius Fakhari telah meminta maaf dan menyebut tragedi tersebut sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua dan berjanji melakukan evaluasi total.
    “Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” kata Fakhiri usai mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani, dikutip dari rilis yang diterima, Sabtu (22/11/2025).
    Mathius juga mengakui banyak fasilitas kesehatan di Papua tidak dikelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang rusak.
    Oleh karena itu, ia memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit, termasuk mengganti para direktur RS yang berada di bawah pemerintah provinsi.
    Ia juga telah meminta bantuan langsung kepada Menteri Kesehatan untuk memperbaiki layanan rumah sakit di Papua.
    “Saya mengaku banyak peralatan medis rusak karena tidak dikelola dengan baik,” ujar Mathius.
    Peristiwa nahas itu terjadi pada Minggu (16/11/2025) ketika Iren yang sedang hamil mulai merasakan kontraksi dan dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
    Sesampainya di RSUD, Irene tidak ditangani cepat padahal kondisinya memburuk.
    Proses pembuatan surat rujukan ke rumah sakit lainnya pun sangat lambat.
    Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
    Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
    Irene akhirnya meninggal dunia pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Petugas Sedot Tinja di Kota Mataram dan Upaya Wujudkan Sanitasi Aman Regional 25 November 2025

    Cerita Petugas Sedot Tinja di Kota Mataram dan Upaya Wujudkan Sanitasi Aman Regional 25 November 2025

    Cerita Petugas Sedot Tinja di Kota Mataram dan Upaya Wujudkan Sanitasi Aman
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com – 
    Lalu Barianto (39), petugas penyedot lumpur tinja UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, NTB, memulai aktivitas dengan penuh semangat pagi itu, Senin (24/11/2025).
    Satu truk pengangkut lumpur tinja berwarna kuning telah disiapkan.
    Barianto bersama Idham dengan sigap mengenakan seragam khusus dan perlengkapan keselamatan.
    Hari ini, mereka akan pergi ke rumah warga di Kelurahan Babakan,
    Kota Mataram
    , untuk menguras
    septic tank
    yang sudah penuh dan mampet.
    “Tugas kami memang tidak populer, tapi sangat penting untuk lingkungan dan
    sanitasi aman
    ,” ujar Barianto, salah seorang petugas penyedot lumpur tinja, sambil tersenyum ramah saat ditemui, Senin (24/11/2025).
    Ia menyebutkan, warga belum memahami pentingnya
    penyedotan lumpur tinja
    secara berkala.
    Padahal, kata Barianto, itu awal dari berkembangnya bakteri, mengurangi kualitas air, dan pencemaran lingkungan yang tentunya berdampak pada timbulnya penyakit seperti diare, keracunan, kolera, hingga
    stunting.
    “Apabila sanitasi buruk, dampaknya bisa sangat luas, mulai dari penyakit hingga pencemaran lingkungan,” kata Barianto.
    Ia memulai pekerjaan sebagai petugas penyedotan lumpur tinja pada 2020. 
    Ia memiliki dedikasi yang kuat sebagai pahlawan kota yang tak terlihat.
    Tantangan yang dihadapi Barianto sebagai petugas tidaklah mudah.
    Selain harus berhadapan dengan bau tak sedap, mereka harus memastikan proses penyedotan berjalan lancar dan tidak mencemari lingkungan.
    Apalagi, Pemerintah Kota Mataram belum bisa mendisiplinkan beberapa oknum swasta yang membuang limbah tinja langsung ke sungai.
    Sebagai petugas, Barianto memiliki beban ganda karena juga berperan sebagai agen edukasi di tengah masyarakat.
    Tak jarang, Barianto harus bekerja di gang-gang sempit atau area yang sulit dijangkau demi melakukan pekerjaan penyedotan lumpur tinja.
    “Kadang ada juga warga yang kurang peduli dengan kondisi
    septic tank
    -nya,” ungkap Idham, yang juga petugas penyedot lumpur tinja.
    “Ada yang sudah penuh bertahun-tahun, bahkan ada yang tidak standar, karena
    septic tank
    -nya belum kedap dan belum ada lubang penyedotan. Ini tentu menyulitkan kami,” kata Idham.
    Namun, semua tantangan itu tidak menyurutkan semangat mereka.
    Dengan berbekal peralatan modern dan pengetahuan yang memadai, mereka terus berupaya memberikan pelayanan terbaik.
    UPTD PALD
    baru dibentuk pada tahun 2024.
    Meski terbilang baru, mereka memiliki peran vital dalam mewujudkan sanitasi aman di Kota Mataram.
    Kepala UPTD PALD, Astam Wira Samsi menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan layanan dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
    “Kami tidak hanya melayani penyedotan
    on-call,
    tapi juga menawarkan layanan terjadwal,” kata Astam.
    Dengan dua armada truk pengangkut lumpur tinja dan personel yang masih terbatas, Astam berupaya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan kerjasama untuk layanan terjadwal dan
    on-call
    bersama 24 mitra usaha penyedotan lumpur tinja swasta.
    Sejalan dengan semangat memperingati Hari Toilet Sedunia, Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS), Dinas PUPR Kota Mataram, Dinas Kesehatan Kota Mataram, didukung UNICEF Indonesia dan Mitra Samya, menggelar diskusi dan kunjungan lapangan ke Tempat Penampungan Sementara Lumpur Tinja (TPSLT) Kota Mataram.
    Para peserta terdiri dari perwakilan jurnalis anggota AJI Mataram, media, dan Lembaga Pers Mahasiswa tampak antusias penuh semangat melihat langsung proses pembuangan lumpur tinja serta berdiskusi dengan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Dinas PUPR Kota Mataram.
    Astam, sekaligus fasilitator acara, mengajak para peserta melihat proses ‘transit’ (sementara) lumpur tinja yang berada di Taman Sari, Kelurahan Ampenan, sebelum dibawa ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kebon Kongok.
    Setelah itu, para peserta mengunjungi IPLT Kebon Kongok di Desa Suka Makmur, Kabupaten Lombok Barat, di mana lokasi lahan tersebut masih milik Pemkot Mataram dan menjadi pusat pengolahan lumpur tinja yang vital.
    Kunjungan ini memberikan gambaran lengkap tentang siklus pengelolaan limbah tinja, dari pengumpulan hingga pengolahan akhir.
    Acara ini menyoroti pentingnya sanitasi aman dan peran generasi muda serta media dalam mewujudkannya.
    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi layanan penyedotan lumpur tinja.
    Adapun tarif satu kali penyedotan lumpur tinja kakus (
    septic tank
    ) sesuai Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, klasifikasi pelanggan rumah tangga sebesar Rp 200.000, niaga Rp 400.000, pemerintahan Rp 300.000, sosial Rp 200.000.
    Menurut Astam, untuk tarif masih terhitung terjangkau jika dibandingkan dengan layanan swasta.
    Hal itu karena saat ini layanan masih disubsidi oleh pemerintah.
    Selanjutnya, jika dihitung bujet klasifikasi tingkat rumah tangga dengan mengeluarkan Rp 200.000 per sekali sedot lumpur tinja, tetapi bisa digunakan dalam jangka waktu maksimal tiga tahun.
    Layanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan UPTD PALD memiliki dampak positif yang besar bagi masyarakat dan lingkungan.
    Selain mencegah pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit, layanan ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas air tanah dan permukaan.
    Astam mengajak seluruh masyarakat Kota Mataram untuk lebih peduli terhadap sanitasi aman.
    Dengan berpartisipasi dalam program layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal, masyarakat turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
    “Kami berharap, ke depan, kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi semakin meningkat. Dengan dukungan dari semua pihak, kita bisa mewujudkan Kota Mataram yang bersih, sehat, dan sejahtera,” kata Astam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Dokter Kandungan RSUD Muna Keluhkan Fasilitas Operasi, Kemenkes Angkat Bicara

    Viral Dokter Kandungan RSUD Muna Keluhkan Fasilitas Operasi, Kemenkes Angkat Bicara

    Jakarta –

    Seorang dokter kandungan di RSUD LM Baharuddin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara bernama dr Ruhwati menjadi sorotan setelah mengungkapkan kurangnya fasilitas medis ketika menangani pasien operasi caesar. Curhatan yang dibagikan melalui media sosial Instagram itu akhirnya viral dan mengundang banyak perhatian.

    Melalui unggahannya , ia mengeluhkan set kain operasi tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, ia juga mengeluhkan jarum operasi yang rapuh dan benang-benangnya mudah putus. Dia juga menyoroti buruknya sistem pendingin ruangan yang kurang baik dalam menunjang operasi.

    “Klo tdk keterlaluan sy tdk akan ekspose spt ini, tp kami bicara tdk pernah di gubris. Kain sdh sangat tdk layak pake, sdh robek2 tak terbentuk. Cape mulut bicara,” tulisnya dalam salah satu unggahan di Instagram.

    Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Azhar Jaya menuturkan pihaknya akan memantau kejadian tersebut. Ia mengungkapkan kejadian ini akan menjadi perhatian khusus, lantaran memberikan layanan sesuai standar adalah hal yang sangat penting.

    Terlebih, ini juga berkaitan erat dengan keselamatan pasien yang menjalani operasi.

    “Ini tentu saja menjadi perhatian kita karena setiap tindakan medis ada standar-standar yang harus dipatuhi. Kami akan pantau kasus ini bersama sama dengan Dinkes (dinas kesehatan) dan ARSADA (asosiasi rumah sakit daerah seluruh Indonesia),” ujar Azhar ketika dihubungi detikcom, Senin (24/11/2025).

    Azhar mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan. Selain itu, ia juga telah mengeluarkan instruksi khusus untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.

    “Saya sudah minta Direktur Mutu Ditjen Keslan (kesehatan lanjutan) untuk memberi atensi soal ini,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/suc)

  • Masih Awas, Warga Diimbau Tak Aktivitas di Sungai

    Masih Awas, Warga Diimbau Tak Aktivitas di Sungai

    Liputan6.com, Jakarta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) kembali menegaskan, status Gunung Semeru hingga Senin (24/11/2025) pagi masih berada pada Level IV atau Awas.

    Status ini menunjukkan aktivitas vulkanik yang tinggi dan dinamis. Sehingga seluruh rekomendasi keselamatan wajib dipatuhi warga. Terutama yang bermukim maupun beraktivitas di sekitar sektor tenggara gunung.

    Warga yang berada di sekitar Gunung Semeru diimbau untuk selalu menggunakan masker sebagai langkah pencegahan terhadap paparan abu vulkanik dan partikel berbahaya dari awan panas.

    Abu vulkanik yang terbawa angin dan hujan dapat masuk ke saluran pernapasan, berisiko menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada anak-anak, lansia, dan orang dengan penyakit pernapasan kronis.

    Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang, dr. Rosyidah menekankan, meski erupsi masih berlangsung, warga tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman jika mematuhi protokol keselamatan.

    “Penggunaan masker secara rutin saat berada di zona terdampak dapat meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat partikel abu vulkanik dan mencegah ISPA,” ujarnya.

    Selain masker, warga disarankan menjaga jarak dari jalur awan panas, menghindari aktivitas di daerah aliran sungai yang menjadi jalur luncuran material vulkanik. Warga diimbau segera melapor ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, sesak napas, atau gejala ISPA lainnya.

    Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama tim medis dan petugas lapangan terus memantau kondisi masyarakat dan memastikan ketersediaan masker serta perlengkapan kesehatan di posko-posko pengungsian maupun titik rawan terdampak. 

    Dengan langkah ini, keselamatan dan kesehatan warga tetap menjadi prioritas utama, sekaligus menegaskan pentingnya kesadaran kolektif dalam menghadapi aktivitas vulkanik Gunung Semeru.

  • Angka Depresi DKI di Atas Rerata Nasional, Dinkes Bilang Gini

    Angka Depresi DKI di Atas Rerata Nasional, Dinkes Bilang Gini

    Jakarta –

    DKI Jakarta mencatat angka depresi lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 1,5 persen penduduk DKI Jakarta berusia di atas 15 tahun mengalami depresi, melampaui rerata nasional yang berada di 1,4 persen.

    Ketua Tim Kerja Deteksi Dini dan Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kemenkes, Yunita Arihandayani, menyebut masalah kesehatan mental pada kelompok usia di atas 15 tahun kini menduduki peringkat kedua dari 10 penyakit tertinggi di Indonesia. Jawa Barat menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi untuk masalah kesehatan jiwa, yakni 4,4 persen, sedangkan DKI Jakarta berada di angka 2,2 persen, di atas rata-rata nasional sebesar 2 persen.

    “Terkait data gangguan depresi, rata-rata nasional 1,4 persen, DKI Jakarta sedikit lebih tinggi, 1,5 persen,” beber Ketua Tim Kerja Deteksi Dini dan Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kementerian Kesehatan Yunita Arihandayani dalam diskusi daring, Jumat (21/11/2025).

    “Masih adanya stigma negatif membuat orang enggan mencari pertolongan. Misalnya, orang yang sedih terus atau tidak bersemangat sering dibilang kurang kuat iman,” lanjut Yunita.

    Kemenkes mencatat hanya 0,7 persen orang dengan gangguan cemas dan 12,7 persen penyintas depresi yang mencari pengobatan. Rendahnya angka pencarian layanan ini menjadi tantangan besar dalam upaya penanganan kesehatan mental.

    Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menyebut warga yang teridentifikasi mengalami masalah mental melalui cek kesehatan gratis akan menjalani skrining lanjutan menggunakan instrumen SRQ-29 dan konsultasi psikolog klinis. Jika ditemukan gejala lebih berat, mereka dirujuk ke psikiater di RSUD.

    Hingga 22 November 2025, Ani menyebut total sudah ada 1.953.661 warga dewasa dan lansia telah mengikuti CKG, 365.533 di antaranya mengisi skrining kesehatan jiwa (PHQ).

    Hasil yang didapatkan 10.945 orang atau 2,99 persen menunjukkan kemungkinan gejala depresi. Sementara 9.072 orang atau 2,48 persen mengeluhkan gejala kecemasan.

    Angka ini menjadi dasar pemetaan lanjutan untuk menentukan wilayah dan kelompok berisiko tinggi.

    DKI terus meningkatkan cakupan skrining kesehatan jiwa melalui CKG untuk memperoleh gambaran kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh, termasuk kondisi mental. Pihaknya juga memastikan ketersediaan tenaga psikolog klinis, yang saat ini sudah tersedia di 43 puskesmas kecamatan dan 16 RSUD.

    Dinkes DKI juga menambah jumlah psikolog klinis dengan menggandeng organisasi profesi, serta meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam tata laksana kesehatan jiwa.

    Dalam Keputusan Gubernur Nomor 165 Tahun 2025 tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), dipastikan koordinasi lintas sektor dalam memberikan dukungan dan layanan kesehatan mental sesuai kewenangan masing-masing.

    Menurut Ani, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat deteksi dini, mengurangi stigma, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental.

    “Kami berharap masyarakat semakin berani mencari pertolongan dan memanfaatkan layanan yang tersedia. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik,” ujar Ani kepada detikcom, Minggu (23/11/2025).

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: POV Ikut Kelas Mind Reset di Langkah Membumi Ecoground 2025”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/naf)

  • Viral Ibu-Bayinya Meninggal usai Ditolak 4 RS di Papua, Kemenkes Buka Suara

    Viral Ibu-Bayinya Meninggal usai Ditolak 4 RS di Papua, Kemenkes Buka Suara

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara terkait kasus meninggalnya ibu hamil, Irene Sokoy, dan bayi dalam kandungannya setelah diduga ditolak oleh empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.

    Peristiwa ini memicu duka mendalam sekaligus sorotan luas terhadap mutu pelayanan kesehatan di Papua. Kemenkes memastikan akan mengusut tuntas dugaan penolakan pasien tersebut.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman menyebut pihaknya ikut berbelasungkawa dan memastikan pemerintah pusat ikut menelusuri apa yang terjadi di balik laporan kasus terkait.

    “Kementerian Kesehatan turut berbelasungkawa dan sangat menyayangkan insiden yang terjadi,” beber Aji saat dihubungi detikcom Minggu (23/11/2025).

    Menurut Aji, Kemenkes akan mengirimkan tim dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan ke Papua untuk melakukan investigasi bersama dinas kesehatan daerah. Pemeriksaan mendalam akan dilakukan di seluruh rumah sakit yang disebut dalam laporan keluarga.

    “Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pastinya akan ada sanksi tegas yang dikenakan kepada rumah sakit yang diduga menolak pasien,” kata Aji.

    Ia menegaskan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkali-kali mengingatkan rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, bahwa tidak ada alasan untuk menolak pasien dalam kondisi gawat darurat.

    “Rumah sakit harus bertindak profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien dibanding urusan administrasi,” lanjut dia.

    Aji menambahkan, penolakan pasien oleh rumah sakit bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga melanggar Undang-Undang terkait kesehatan dan dapat berujung pada unsur pidana.

    Kemenkes menilai kasus ini sebagai peringatan serius perlunya evaluasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Papua, mulai dari ketersediaan tenaga medis, kesiapan instalasi gawat darurat, hingga fungsi manajemen rumah sakit.

    “Kami ingin memastikan kejadian seperti ini tidak terulang. Hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan harus dijamin,” kata Aji.

    Kemenkes juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk memastikan tindak lanjut perbaikan berjalan secara konkret.

    Sebelumnya diberitakan, Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, mengalami kondisi darurat pada Senin (17/11/2025) sekitar pukul 05.00 WIT. Keluarga membawanya menuju sejumlah rumah sakit, tetapi disebut empat fasilitas kesehatan tidak dapat memberikan layanan, yakni RS Dian Harapan, RSUD Yowari, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara.

    Dalam proses bolak-balik mencari pertolongan medis, Irene dan bayinya dinyatakan meninggal dunia sebelum tiba di RSUD Dok II Jayapura.

    Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, menyebut kejadian tersebut sebagai tragedi memilukan. “Kami datang meminta pertolongan medis, tapi tidak mendapatkan pelayanan yang baik,” ujarnya, dikutip dari detikSulsel.

    Suami korban, Neil Kabey, juga menyoroti absennya dokter pada saat istrinya membutuhkan penanganan segera. “Kalau saat itu di RSUD Yowari ada dokter, saya yakin istri dan anak saya masih hidup,” katanya.

  • DKI bakal adakan lagi tantangan turunkan ukuran baju tahun depan

    DKI bakal adakan lagi tantangan turunkan ukuran baju tahun depan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengadakan kembali kegiatan “Challenge Downgrade Ukuran Bajumu 3.0” pada tahun depan.

    Kegiatan merupakan bagian dari kampanye mengajak masyarakat menjalani pola hidup sehat melalui langkah sederhana, yakni menurunkan ukuran baju.

    “InsyaAllah kami akan adakan lagi. Tapi jangan gara-gara ‘challenge’ ini turun nanti setelah ‘challenge’ ini selesai naik (ukuran baju karena naik berat badan), karena yang seperti ini tidak baik buat kesehatan,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Setda Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim di Jakarta, Minggu.

    Ali mengatakan kegiatan yang sudah diadakan tiga kali sejak tahun 2023 ini menjadi upaya kreatif dan jawaban inspiratif dari Dinas Kesehatan DKI untuk mengajak masyarakat, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mahasiswa untuk hidup sehat dengan cara menyenangkan dan terukur.

    Hal ini lantaran pola hidup sehat menjadi ciri orang-orang modern yang diharapkan juga diterapkan warga Jakarta seiring DKI Jakarta menjadi kota global.

    Orang-orang yang modern mengerti tentang kesehatan. “Jangan sampai minim aktivitas fisik. Hidup yang modern bukan hidup yang malas,” kata Ali.

    “Challenge Downgrade Ukuran Bajumu 3.0” menjadi ajang kompetisi dengan diri sendiri untuk mengalahkan kebiasaan buruk lalu mengatur dan meningkatkan motivasi untuk menjadi menjalankan pola hidup sehat.

    Ali berpendapat, dalam menjalankan pola hidup yang sehat, konsistensi yang menjadi kunci. Dia berharap warga Jakarta mau menerapkan gaya hidup sehat dalam keseharian mereka.

    “Silahkan manfaatkan dalam rangka pola hidup sehat ini sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh pemerintah, berupa taman-taman. Taman-taman kita sudah mulai kita ‘upgrade’ semua supaya bagus,” kata Ali.

    Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia menyampaikan konsistensi dan semangat untuk hidup sehat tampak dimiliki dari sebagian warga Jakarta.

    Hal uni ditunjukkan setidaknya oleh 1.241 orang yang menuntaskan tantangan dalam kegiatan “Challenge Downgrade Ukuran Bajumu 3.0” dalam enam pekan.

    Adapun total peserta yang mendaftar “Challenge Downgrade Ukuran Bajumu 3.0” mencapai 4.340 orang . Lalu, dari jumlah tersebut sebanyak 2.761 orang di antaranya mengikuti tantangan yang diberikan dan 1.241 orang berhasil menuntaskan seluruh rangkaian tantangan.

    Tantangan yang diberikan, yakni melakukan jalan kaki minimal 7.500 langkah per hari, menggunakan aplikasi penghitung langkah di ponsel.

    Kemudian, menerapkan pola makan sehat dengan konsep “Isi Piringku” setiap hari, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu dan melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan setiap satu minggu sekali selama tantangan berlangsung.

    “Harapan kami, kebiasaan baik yang terbentuk selama mengikuti tantangan ini dapat terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat Jakarta semakin sehat, produktif dan siap menyongsong Jakarta sebagai Kota Global,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.