Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Kejari Tetapkan Rekanan Dinkes Kabupaten Mojokerto Jadi Tersangka

    Kejari Tetapkan Rekanan Dinkes Kabupaten Mojokerto Jadi Tersangka

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana BLUD Puskesmas di Wilayah Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2021-2022 senilai Rp5,2 miliar di Kabupaten Mojokerto memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto menetapkan satu tersangka yakni rekanan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto.

    Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana BLUD Puskesmas di Wilayah Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2021-2022 ini dinyatakan naik ke tahap penyidikan pada November 2023 lalu. Ini setelah jaksa penyidik mengantongi keterangan lebih dari 60 orang saksi termasuk para kepala puskesmas dan Kepala Dinkes Kabupaten Mojokerto.

    Hal ini menindaklanjuti surat perintah penyelidikan Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto Nomor : PRINT-1200/M.5.23.Fd.1/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023. Dari audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ditaksir kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp5 miliar lebih.

    Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Kabupaten Mojokerto, Denata Suryaningrat membenarkan, pihaknya telah menetapkan satu tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana BLUD Puskesmas di Wilayah Kabupaten Mojokerto. “Kita sudah menetapkan satu tersangka yakni rekanan Dinkes dan Puskesmas,” ungkapnya, Jumat (6/2/2025).

    Masih kata Kasi Intel, satu orang tersangka tersebut berinisial YF (34). Dari hasil audit BPK yang dilakukan dari bulan Juli sampai bulan Desember 2024 ditemukan kerugian sekitar Rp5 miliar lebih. Modus yang dilakukan tersangka bermacam-macam, mulai dari pemalsuan dokumen dan sebagiannya.

    “Ada 28 puskesmas. Puskesmas dalam kegiatan itu tidak ada kontraknya, kegiatan tersebut berupa pengiputan keuangan. Istilahnya input laporan keuangan, untuk hasilnya nanti outpunnya laporan keuangan. Seperti pendamping desa. Tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja). Jadi antara RAB yang ada dengan realisasinya itu berbeda,” jelasnya.

    Kasi Intel menjelaskan, total kerugian negara (total loss) dalam kasus tersebut mencapai Rp5 miliar lebih. Menurutnya, kemungkinan tersangka lain sangat dimungkinkan namun pihaknya menunggu proses di persidangan karena kasus tersebut murni dari rekanan Dinkes Kabupaten Mojokerto dan puskesmas.

    “Dia (tersangka) adalah koordinator rekanan. Total ada sekitar 20 rekanan, dia koordinatornya. Saat ini masih proses pemberkasan, setelah ini kita tingkatkan ke Dikkhusus. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan ulang, baru nanti pemberkasan. Setelah pemberkasan tahap II, masalah ditahan nanti tergantung pimpinan,” tegasnya.

    Tersangka YF disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [tin/kun]

  • Jaktim akan sosialisasikan program pemeriksaan kesehatan gratis

    Jaktim akan sosialisasikan program pemeriksaan kesehatan gratis

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur akan melakukan sosialisasi program pelayanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang resmi dimulai secara nasional pada 10 Februari 2025.

    “Pastinya kami sosialisasi, bersifat bertahap (sosialisasi) terkait program pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah di Jakarta, Jumat.

    Sosialisasi itu dilakukan melalui jajaran Pemkot Jakarta Timur, mulai tingkat kelurahan, kecamatan, hingga melalui daring.

    “Kita juga punya website yang kita bisa informasikan ke masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, Iin mengatakan pihaknya juga akan memastikan program ini berjalan lancar di setiap fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di kecamatan ataupun puskesmas pembantu di kelurahan.

    “Ya nanti kami akan pastikan dengan Kasudin Kesehatan, termasuk di faskes-faskes yang ada di puskesmas kecamatan maupun puskesmas pembantu di kelurahan untuk memastikan mengenai informasi ini kepada masyarakat,” ucap Iin.

    Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan sebanyak 44 puskesmas siap memberikan program pelayanan cek kesehatan gratis yang resmi akan dimulai secara nasional pada 10 Februari 2025.

    “Akan diawali persiapan di tahap satu dengan menyiapkan 44 puskesmas di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam konferensi pers yang diadakan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Jumat.

    Pada tahap berikutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 292 puskesmas pembantu.

    Pemprov DKI telah melakukan visitasi dan melakukan identifikasi sasaran PKG hari ulang tahun sesuai dengan siklus hidup. Lalu menyiapkan tenaga medis dan tenaga kesehatan, ruang pelayanan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI imbau warga registrasi daring sebelum cek kesehatan gratis 

    DKI imbau warga registrasi daring sebelum cek kesehatan gratis 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau warga Jakarta untuk melakukan registrasi secara daring (online) sebelum memanfaatkan program cek kesehatan gratis (PGK) di puskemas bagi masyarakat yang berulang tahun.

    “Untuk kelancaran pelayanan dan kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di puskesmas, kami mengimbau masyarakat telah melakukan registrasi online terlebih dahulu,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Jumat.

    Sehingga, warga bisa mendapatkan tiket layanan sebelum mengakses puskesmas yang menjadi tujuan cek kesehatan gratis.

    Adapun sebelum mendapatkan tiket, masyarakat yang ingin mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) Hari Ulang Tahun dapat mengunduh aplikasi “Satu Sehat Mobile”.

    Setelah itu, mengisi data profil secara lengkap, dan memilih tempat pemeriksaan seperti di puskesmas atau klinik yang terdaftar di “Satu Sehat Mobile”.

    Langkah berikutnya, memilih tanggal pemeriksaan yang dapat dipilih saat hari H ulang tahun sampai dengan 30 hari setelah hari ulang tahun (H+30).

    Masyarakat wajib mengisi skrining mandiri setelah mendapatkan notifikasi di aplikasi “Satu Sehat Mobile” pada H-7.

    Selanjutnya, masyarakat datang ke puskesmas atau klinik sesuai tempat dan tanggal yang telah dipilih di aplikasi itu.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan sebanyak 44 puskesmas siap memberikan program pelayanan cek kesehatan gratis yang resmi akan dimulai secara nasional pada 10 Februari 2025.

    “Akan diawali persiapan di tahap satu dengan menyiapkan 44 puskesmas di wilayah DKI Jakarta,” kata Ani.

    Nantinya, lanjut dia, pada tahap berikutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 292 puskesmas pembantu.

    PKG sendiri terbagi tiga jenis yakni PKG ulang tahun yang diberikan di puskesmas dan klinik bagi usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas dan dimulai pada 10 Februari 2025, kemudian PKG sekolah yang diadakan di tahun ajaran baru bagi usia 7-17 tahun mulai Juli 2025, serta PKG Khusus bagi ibu hamil serta bayi baru lahir.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kasus Kanker di RI Diprediksi Meningkat 70 Persen di 2050, Inikah Pemicunya?

    Kasus Kanker di RI Diprediksi Meningkat 70 Persen di 2050, Inikah Pemicunya?

    Jakarta –

    Jumlah kasus kanker di Indonesia terus mengalami peningkatan, bahkan diprediksi melonjak lebih dari 70 persen pada 2025. Hal ini bisa terjadi apabila langkah pencegahan dan deteksi dini tidak diperkuat.

    Saat ini, sekitar 400 ribu kasus baru kanker terdeteksi setiap tahunnya, dengan angka kematian mencapai 240 ribu kasus. Tanpa intervensi yang efektif, beban kanker akan semakin besar, baik dari segi kesehatan masyarakat maupun ekonomi.

    Wakil Menteri Kesehatan RI Prof Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa kanker tidak hanya menjadi tantangan medis, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang kompleks.

    Biaya pengobatan yang tinggi, hilangnya produktivitas, serta dampak psikologis bagi pasien dan keluarga menjadi beban berat yang harus ditangani.Oleh karena itu, deteksi dini menjadi strategi utama yang terus diperkuat.

    Di Indonesia, deteksi dini kanker masih menjadi tantangan. Banyak pasien datang dalam kondisi stadium lanjut, sehingga tingkat keberhasilan pengobatan menurun dan biaya perawatan meningkat.

    Padahal, hingga 50 persen kasus kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat seperti menjaga pola makan, rutin berolahraga, tidak merokok, menghindari alkohol, serta menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala.

    Di sisi lain, Kemenkes bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar skrining kanker serviks gratis selama bulan Februari di seluruh Puskesmas bagi perempuan yang sudah menikah.

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta drg Ani Ruspitawati menekankan bahwa kanker payudara dan kanker serviks menjadi jenis kanker dengan angka kejadian tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, akses masyarakat terhadap layanan skrining harus diperluas agar deteksi dini bisa dilakukan lebih masif.

    Pemerintah juga terus mendorong vaksinasi HPV bagi anak perempuan usia 11-12 tahun untuk mencegah kanker serviks sejak dini. Program ini telah menjadi bagian dari Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan terus diperluas cakupannya.

    Selain pendekatan medis, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pengendalian kanker. Stigma terhadap pasien kanker seringkali menjadi hambatan dalam deteksi dini dan pengobatan. Dukungan moral, empati, dan kepedulian dari lingkungan sekitar sangat dibutuhkan agar pasien dapat menjalani perawatan dengan lebih baik.

    Peringatan Hari Kanker Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kanker bisa dicegah dan dideteksi lebih awal. Dengan skrining rutin, pola hidup sehat, serta kolaborasi semua pihak, angka kejadian dan kematian akibat kanker dapat ditekan.

    “Jangan menunggu sakit untuk peduli terhadap kesehatan. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Mulailah dengan pola hidup sehat dan rutin lakukan pemeriksaan kesehatan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dikutip dari laman Kemenkes.

    (suc/suc)

  • Dinas Kesehatan Kediri Klarifikasi Penipuan Catut Nama Instansi

    Dinas Kesehatan Kediri Klarifikasi Penipuan Catut Nama Instansi

    Kediri (beritajatim.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kediri mengeluarkan klarifikasi terkait kasus penipuan yang mencatut nama instansinya. Modus yang digunakan pelaku adalah pemesanan makanan dan minuman melalui WhatsApp dengan mengatasnamakan Dinkes Kabupaten Kediri serta penggunaan Surat Perjanjian Kerja (SPK) palsu.

    Melalui akun Instagram resminya, Dinkes Kabupaten Kediri menyampaikan pengumuman resmi sebagai berikut:

    Kami informasikan bahwa banyak beredar pemesanan makanan atau minuman melalui chat WhatsApp yang ditujukan ke toko atau katering dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang mengatasnamakan instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

    Dengan ini kami mengklarifikasi bahwa SPK sebagaimana tertera bukan SPK yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dan nomor WhatsApp sebagaimana tertera bukan nomor WhatsApp pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

    Diimbau kepada seluruh penyedia untuk berhati-hati dan melakukan konfirmasi apabila ada kasus serupa dan nomor pemesan belum dikenal. Konfirmasi kepada Dinas Kesehatan dapat dilakukan melalui nomor WhatsApp hotline 081217191800.

    Modus Penipuan dengan SPK Palsu

    Dinkes Kabupaten Kediri juga melampirkan bukti percakapan pelaku yang menggunakan nomor WhatsApp atas nama Agus Sulis, SKM. Dalam aksinya, pelaku berkomunikasi dengan pelaku usaha katering dan memesan makanan untuk sebuah acara di Gedung Bagawanta, yang disebutnya sebagai acara Dinas Kesehatan Provinsi. Pelaku juga melampirkan empat SPK yang telah dipastikan palsu.

    Rincian pemesanan dalam SPK palsu tersebut antara lain:

    SPK pertama: 60 dus air mineral 600 ml seharga Rp46.800 per dus dengan total Rp2.808.000.

    SPK kedua: 90 paket bakery seharga Rp20.000 per paket dengan total Rp1.800.000.

    SPK ketiga: 85 nasi box seharga Rp60.000 per box dengan total Rp5.100.000.

    SPK keempat: 35 paket snack thinwall seharga Rp35.500 per paket dengan total Rp1.242.500. Lalu, 50 paket snack mika seharga Rp25.500 per paket dengan total Rp1.275.000.

    SPK palsu tersebut bertanggal 4 Februari 2025 dan mencantumkan tanda tangan Kasi Perencanaan dan Pengelolaan Aset atas nama Agus Sulistyorini. Dokumen tersebut juga mencatut tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Ahmad Khotib, serta stempel resmi Dinkes Kabupaten Kediri.

    Dalam dokumen palsu tersebut, pihak kedua yang disebut dalam SPK meliputi Marwah Mart, Laksanajaya Swalayan, Sutra Catering, dan Marins Cake.

    Peringatan dari Dinkes Kabupaten Kediri

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Achmad Khotib, membenarkan adanya penipuan ini. “Inggih Betul,” ujar Achmad Khotib kepada beritajatim.com, pada Kamis (6/2/2025).

    Lebih lanjut, ia mengimbau pelaku usaha katering dan penyedia layanan makanan agar lebih berhati-hati dan selalu melakukan konfirmasi sebelum memenuhi pesanan yang mengatasnamakan Dinkes.

    “Dengan kami unggah ke medos, diharapkan para penyedia atau pengusaha katering lebih waspada dan melakukan konfirmasi ke Dinkes sebelum memenuhi SPK agar tidak ada korban penipuan tersebut,” paparnya.

    Dinkes Kabupaten Kediri menegaskan agar masyarakat tetap waspada terhadap modus serupa dan segera melakukan konfirmasi melalui kanal resmi sebelum melayani pemesanan atas nama instansi pemerintah. [nm]

  • Kunjungi SDN Pasirkaliki, Panglima TNI Jendral Agus Subiyanto Tinjau Langsung Program MBG

    Kunjungi SDN Pasirkaliki, Panglima TNI Jendral Agus Subiyanto Tinjau Langsung Program MBG

    JABAR EKSPRES – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau langsung implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Pasirkaliki Mandiri 2, Cimahi Utara, pada Kamis (6/2/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

    Panglima TNI didampingi oleh Pj Wali Kota Cimahi, Benny Bachtiar disambut meriah oleh ratusan siswa yang mengibarkan bendera merah putih.

    Benny mengatakan bahwa Agus sangat memperhatikan implementasi program MBG, termasuk mengevaluasi kekurangan yang perlu dibahas dalam rapat pimpinan di tingkat pusat.

    “Makanya hari ini beliau meninjau apa saja kekurangan-kekurangan yang akan dibahas dalam rapat pimpinan di tingkat pusat,” ujar Benny seusai mendampingi kunjungan Agus.

    BACA JUGA:Legislator PKB Maulana Yusuf Erwinsyah: Usulkan Anggaran MBG Daerah Jabar Dialihkan untuk Biaya Pembebasan Ijazah

    Kemudian, Benny menjelaskan bahwa dalam mendukung program ini, Pemkot Cimahi tidak perlu menyiapkan anggaran khusus karena pembiayaan sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat.

    Namun, pihaknya tetap berperan dalam memastikan kelayakan program melalui Dinas Kesehatan. “Kami mensupport dari sisi kelayakan SPPG (Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi). Jadi kami berkolaborasi dari sisi lain, karena anggaran dan pelaksanaannya dari pusat semua,” kata Benny.

    Saat ini, SDN Pasirkaliki Mandiri 2 menjadi satu-satunya sekolah di Cimahi yang telah menerima program MBG, karena penyedia layanan baru tersedia di wilayah tersebut.

    Sementara itu, dapur SPPG di Kodim 0609 Cimahi belum dapat mengimplementasikan program karena masih menghadapi kendala fasilitas, seperti belum tersedianya freezer untuk penyimpanan bahan makanan.

    BACA JUGA:PGN Pasok Gas Bumi di SPPG Gagaksipat Boyolali, Dukung 6.000 Porsi MBG per Hari

    “Mudah-mudahan segera dipenuhi. Kemarin Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) juga hadir untuk melihat permasalahannya, dan kami siap menyiapkan segala yang diperlukan,” ujarnya.

    Benny menegaskan bahwa percepatan implementasi program ini bergantung pada kesiapan penyedia dan Kodim dalam memenuhi kebutuhan teknis.

    “Intinya, kepada penyedia dan Kodim untuk segera mengakselerasi dan melaporkan apa saja yang dibutuhkan agar program MBG bisa lebih masif di sekolah-sekolah di Cimahi,” tuturnya.

  • Tim Psikolog Beri Trauma Healing Siswa dan Guru Pendamping Outing Class SMPN 7 Kota Mojokerto

    Tim Psikolog Beri Trauma Healing Siswa dan Guru Pendamping Outing Class SMPN 7 Kota Mojokerto

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mohammad Romadoni

    TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO – Pemkot Mojokerto terus melakukan pendampingan kepada korban pasca kecelakaan laut yang menewaskan empat siswa SMPN 7 Kota Mojokerto, saat rangkaian kegiatan outing class di Pantai Drini, Gunungkidul, Yogyakarta.

    Pendampingan termasuk trauma healing untuk siswa SMPN 7 Kota Mojokerto, yang difokuskan mengurangi dampak negatif usai kejadian kelam, dengan metode psikoedukasi oleh para psikolog dari Dinkes PPKB Kota Mojokerto dan Dinsos P3A.

    Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, mengatakan, Tim Trauma Healing dibentuk dari sekumpulan psikolog untuk mengurangi trauma siswa akibat dampak peristiwa tersebut.

    Kegiatan trauma healing dilaksanakan selama empat hari yang bertempat di SMPN 7 Kota Mojokerto, Jalan Karyawan.

    Termasuk, 9 korban yang selamat dan siswa MZ (13) usai menjalani perawatan intensif di RSUP dr Sardjito Sleman, Yogyakarta.

    “Trauma healing kepada korban kita fokuskan. Kita melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan menggandeng Kemenag untuk memberikan penguatan spritual,” ucap Ali Kuncoro, Rabu (5/2/2025).

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo, mengungkapkan, kegiatan trauma healing siswa SMPN 7 Kota Mojokerto sudah dimulai, pada Selasa (4/2/2025) kemarin.

    Rencananya, siswa akan mendapat trauma healing selama beberapa hari, termasuk guru-guru pendamping outing class.

    “Trauma healing sesuai jadwal sudah mulai kita laksanakan, untuk siswa kelas 7 dan kelas 8,” jelasnya.

    Sesuai jadwal kegiatan pendampingan psikologis, di hari pertama menyasar siswa kelas 7A-E yang diawali dengan skrining, materi psikoedukasi PFA/DPA dan dilanjutkan siswa kelas 8A-E, Selasa (4/2/2025) pukul 09.45-12.30 WIB.

    Hari kedua adalah regulasi emosi untuk siswa kelas 7A-E dan kelas 8A-E, pada Rabu (5/2/2025).

    “Skrining dass untuk 16 guru, psikoedukasi dan regulasi emosi, dilaksanakan Kamis,” ucap 
    Ruby Hartoyo.

    Disingung terkait orang tua korban yang melapor ke Polres Gunungkidul atas kejadian tersebut,
    Kepala Dikbud Kota Mojokerto, mengaku pihaknya menghargai langkah hukum yang dilakukan oleh salah satu keluarga korban.

    “Pendampingan (hukum) sekolah, kita mengikuti proses hukum di (Polres) Gunungkidul. Kalau masalah tuntutan-tuntutan, nanti keputusannya dari Gunungkidul bagaimana kesimpulannya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, belasan siswa SMPN 7 Kota Mojokerto terseret ombak di Pantai Drini, Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (28/1/2025).

    Empat korban tewas, dan 9 korban ditemukan dalam keadaan selamat.

    Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, mengatakan, pihak sekolah mengadakan outing class di Yogyakarta.

    Musibah terjadi saat para siswa berada di Pantai Drini, sekitar pukul 07.00 WIB.

  • Dinkes Jayapura Dorong Perempuan Manfaatkan Program PKG untuk Deteksi Kanker Regional 5 Februari 2025

    Dinkes Jayapura Dorong Perempuan Manfaatkan Program PKG untuk Deteksi Kanker Regional 5 Februari 2025

    Dinkes Jayapura Dorong Perempuan Manfaatkan Program PKG untuk Deteksi Kanker
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura mendorong perempuan memanfaatkan program
    Pemeriksaan Kesehatan Gratis
    (
    PKG
    ) guna mendeteksi kanker payudara dan kanker serviks.
    Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang, dalam keterangan yang diterima Kompas.com pada Rabu (5/2/2025).
    “Kami berharap yang perempuan, karena ada kasus seperti kanker payudara dan kanker serviks atau kanker leher rahim yang perlu diminimalisir,” ujar Edward.
    Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan alat ultrasonografi (USG) di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Jayapura.
    “Dengan USG kita bisa mendeteksi kanker rahim yang dialami oleh perempuan secara dini dan bisa melakukan langkah-langkah pencegahannya,” tuturnya.
    PKG di Kabupaten Jayapura dijadwalkan akan dimulai pada 11 Februari 2025.
    “Kami akan launching atau kick off PKG ini di Puskesmas Sentani,” tambahnya.
    Dia berharap, adanya PKG membuat masyarakat dapat memanfaatkannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap 21 jenis penyakit.
    “Kalau ditotal bisa sampai 2 jutaan kalau lakukan pemeriksaan, tapi dengan PKG ini semoga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Jayapura secara baik,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pasang Sandbag hingga Gunakan Pompa, Ini Langkah-langkah Pemkot Semarang Atasi Banjir di Genuk Regional 5 Februari 2025

    Pasang Sandbag hingga Gunakan Pompa, Ini Langkah-langkah Pemkot Semarang Atasi Banjir di Genuk Regional 5 Februari 2025

    Pasang Sandbag hingga Gunakan Pompa, Ini Langkah-langkah Pemkot Semarang Atasi Banjir di Genuk
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memperhatikan banjir yang melanda Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk akhir-akhir ini.
    Wali Kota (Walkot) Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, banjir di wilayah Kudu bukanlah kejadian baru. 
    Banjir terjadi akibat meluapnya sungai di wilayah tersebut, yang dikenal warga dengan nama Kali Kudu. 
    Salah satu penyebab utama adalah tersendatnya aliran air menuju laut karena pintu air di muara Kali Dumbo, Kabupaten Demak harus ditutup akibat kondisi pasang. 
    Hal itu menyebabkan air tertahan dan menggenangi permukiman di Kelurahan Kudu, terutama di RW 7 yang terdampak di 11 RT. 
    Secara geografis, Kali Kudu sejajar dengan jalan utama sehingga ketika debit air meningkat dan tidak dapat langsung mengalir ke laut. Oleh karenanya, air cenderung meluap ke jalan dan pemukiman warga. 
    Sementara itu, infrastruktur yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam sistem pengendalian air di muara sungai. 
    Walkot yang akrab disapa Mbak Ita itu menegaskan, permasalahan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat kota.
    Dia menilai, penyelesaian masalah banjir di Kudu memerlukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 
    “Kami tidak bisa saling menyalahkan. Yang perlu kami lakukan adalah mencari solusi bersama agar kejadian ini tidak terus berulang,” jelasnya dalam siaran pers, Rabu (5/2/2025). 
    Adapun Mbak Ita turut turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi terkini serta memastikan langkah-langkah cerdas strategis yang akan diambil guna mengatasi permasalahan banjir di Kudu. 
    Pertama
    ,
    Pemkot Semarang
    mengambil sejumlah langkah konkret, di antaranya pemasangan
    sandbag
    atau karung pasir yang digunakan untuk menahan limpasan air agar tidak semakin meluas ke pemukiman. 
    Sandbag
    akan ditempatkan di sepanjang aliran Kali Kudu yang berpotensi meluap. 
    Kedua
    , peninggian pintu air dan pompa kolam retensi PDAM. PDAM memiliki kolam retensi di wilayah tersebut.
    Namun, pintu air PDAM masih kurang tinggi sehingga tidak mampu menahan air dengan optimal. 
    Merespons hal itu, Pemkot Semarang tengah melakukan peninggian pintu air agar kapasitas pengendalian air lebih maksimal. 
    Ketiga
    , penyedotan air dengan pompa. Air yang tidak dapat mengalir ke laut akibat kondisi pasang memerlukan penyedotan air. Pompa pun menjadi solusi utama agar genangan cepat surut. 
    Lebih lanjut, Mbak Ita mengatakan, solusi darurat saja tidak cukup. Untuk itu, pihaknya menegaskan pentingnya pembangunan
    sheet pile
    (dinding penahan tanah) di sepanjang Kali Kudu. 
    Saat ini,
    sheet pile
    sudah dibangun di Sayung, Kabupaten Demak, tetapi belum menjangkau wilayah Kelurahan Kudu. 
    “Kami sudah meminta kepada BBWS untuk melanjutkan pembangunan
    sheet pile
    di wilayah ini,” ungkapnya. 
    Namun, kata dia, Pemkot Semarang memahami bahwa ada kendala anggaran yang harus diperhitungkan. 
    “Oleh karena itu, sambil menunggu pembangunan ini, kami akan terus mencari alternatif solusi yang lebih cepat,” ujarnya. 
    Untuk merespons dampak banjir, Pemkot Semarang memastikan bahwa warga terdampak mendapatkan bantuan yang cukup. 
    Dinas Sosial Kota Semarang juga menyalurkan sembako dan siap membuka dapur umum jika diperlukan. 
    Kemudian, Dinas Kesehatan Kota Semarang menugaskan tim medis dari Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Genuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat banjir, seperti gatal-gatal dan penyakit perut. 
    Banjir yang terjadi di Kelurahan Kudu itu pun menjadi pengingat bahwa persoalan tata kelola air memerlukan solusi komprehensif dan kolaboratif. 
    Pemkot Semarang menegaskan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah sekitar, serta berbagai
    stakeholder
    lainnya guna memastikan permasalahan banjir dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Banyuwangi Perkuat Program Rantang Kasih untuk Lansia Sebatang Kara di 2025

    Pemkab Banyuwangi Perkuat Program Rantang Kasih untuk Lansia Sebatang Kara di 2025

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Program Rantang Kasih masih menjadi salah satu program prioritas yang terus dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi pada 2025. Program ini menyediakan makanan siap saji bergizi setiap hari bagi lansia sebatang kara yang hidup dalam keterbatasan.

    “Saat ini masih dilakukan pematangan dan pemantapan kembali, kami melakukan verifikasi dan masih menyusun pengajuan anggaran,” ujar Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Henik Setyorini, Rabu (5/2/2025).

    Program yang telah berjalan sejak 2017 ini telah menjangkau lebih dari 3.000 lansia miskin di seluruh Banyuwangi. Berbeda dengan program bantuan pangan dari pemerintah pusat yang lebih fokus pada anak-anak, Rantang Kasih secara khusus menyasar pemenuhan gizi lansia yang hidup seorang diri.

    Skema pelaksanaan program ini juga melibatkan pemberdayaan warung-warung lokal yang berada di sekitar kediaman lansia penerima bantuan. Makanan didistribusikan dua kali dalam sehari kepada para lansia yang telah terdaftar dalam program.

    Program Rantang Kasih dijalankan oleh berbagai sektor. Pemerintah kecamatan dan desa bertindak sebagai koordinator penyaluran makanan, sementara Dinas Kesehatan berperan dalam supervisi gizi serta higienitas makanan yang diberikan.

    Pada tahun 2024, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan anggaran sekitar Rp 6,1 miliar untuk program ini, mencakup bantuan kepada 848 lansia. Selain dari APBD, program ini juga mendapat dukungan dari pemerintahan desa, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banyuwangi, serta Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan.

    “Kami tidak sendiri, namun juga didukung pemerintahan desa, Baznas, maupun dari sejumlah korporasi lewat CSR. Jadi misal ada lansia yang tidak tercover dari APBD bisa dicover oleh teman-teman badan zakat tersebut. Banyak yang ikut mendukung dan membantu program ini agar sasarannya lebih luas lagi,” tambah Henik.

    Henik menegaskan bahwa saat ini timnya masih dalam tahap verifikasi data lansia untuk memastikan program berjalan maksimal dan tepat sasaran. “Lewat program ini, kami ingin memastikan tidak ada lansia sebatangkara yang tidak bisa makan,” pungkasnya. [alr/suf]