Hasil Cek Kesehatan Gratis Kurang Baik, Apa yang Harus Dilakukan?
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Kepala Puskesmas Beji, Hilma Handayani menyampaikan, hasil
cek kesehatan gratis
(CKG) peserta yang tidak normal akan langsung ditindaklanjuti.
“(Jika hasilnya) mengharuskan dia berkunjung kembali (ke puskesmas), kunjungan kembalinya ya sebagai pasien, bukan sebagai peserta CKG,” ucap Hilma kepada
Kompas.com,
Selasa (11/2/2025).
Alurnya, para peserta yang hasil CKG-nya kurang baik akan dijadikan dasar penanganan dokter saat pendaftaran sebagai pasien.
“Nanti akan ada dokter mengarahkan, apakah dikasih obat, atau dia dikasih rujukan (ke rumah sakit),” tutur Hilma.
Sebaliknya, jika hasil CKG dikatakan normal dan baik, maka puskesmas hanya memberikan sejumlah edukasi agar menjaga pola hidup sehat dan beberapa tips agar kesehatannya tetap terjaga.
Puskesmas juga akan mengingatkan peserta untuk kembali melakukan skrining kesehatan satu tahun lagi.
“Misalnya hasil CKG peserta sehat, (dari kami) mengimbau silahkan jaga pola hidup. Nanti diskrining lagi satu tahun ke depan, edukasi lah (intinya),” ujar Hilma.
Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Depok Yuliandi menerangkan, standarisasi pemberian rujukan ke rumah sakit atas hasil CKG yang tidak bagus tergantung pada diagnosa penyakit peserta.
Umumnya, setiap puskesmas tercatat harus memenuhi kesanggupan menangani 140 penyakit.
Jika diagnosis penyakit peserta CKG tidak termasuk ke dalam cakupan penyakit itu, maka peserta akan memperoleh surat rujukan ke rumah sakit untuk tindakan selanjutnya.
“Ketika diagnosisnya itu mengarah ke 140 penyakit yang termasuk dalam data penanganan puskesmas, mereka akan langsung ditindaklanjuti,” kata Yuliandi saat dihubungi
Kompas.com,
Selasa.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah memulai program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis secara serentak pada Senin (10/2/2025).
Masyarakat dapat mengaksesnya di puskesmas terdekat, dengan terlebih dahulu mendaftar online melalui aplikasi SATUSEHAT mobile atau datang langsung ke puskesmas bagi wilayah yang kesulitan internet.
Program cek kesehatan gratis
ini terbagi menjadi tiga jenis, yakni CKG Ulang Tahun, CKG Sekolah, dan CKG Khusus.
Program yang dimulai hari ini adalah CKG ulang tahun yang ditujukan untuk masyarakat berusia enam tahun ke bawah dan 18 tahun ke atas.
Sementara anak berusia 7-17 tahun, baru bisa mengikuti CKG pada Juli 2025, sesuai tahun ajaran baru dan dilakukan di sekolah masing-masing.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Dinkes
-

Sleman Berstatus KLB Keracunan Pangan: Kronologi Kejadian, Dugaan Penyebab, dan Jumlah Korban – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan atau Makanan.
Informasi itu disampaikan Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Pengendalian Lingkungan Dinas Kesehatan Sleman, Khamidah Yuliati.
Informasi itu disampaikan pada Selasa (11/2/2025).
“Iya, KLB keracunan pangan atau makanan,” ujarnya pada Selasa ini.
Kronologi dan Dugaan Penyebab
Kasus keracunan terjadi di dua tempat, yaitu Padukuhan Krasakan, Kapanewon Tempel, dan Padukuhan Sanggrahan, Mlati.
Diduga penyebab keracunan adalah siomai.
Penyedia siomai pada Sabtu (8/2/2025) membuat tiga pesanan di lokasi berbeda.
Namun, hingga saat ini kasus keracunan dilaporkan di dua lokasi.
Setelah memakan siomai, ratusan orang di Padukuhan Krasakan, Tempel mengeluh demam hingga diare.
Para korban diduga keracunan makanan yang disantap saat hajatan.
Siomai itu dikonsumsi warga pada Sabtu (8/2/2025) malam.
Sementara gejala keracunan mulai terasa pada Minggu (9/2/2025) dinihari.
Jumlah Korban
Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Pengendalian Lingkungan Dinas Kesehatan Sleman, Khamidah Yuliati mengungkapkan tercatat jumlah korban dari dua tempat di Sleman mencapai ratusan orang.
Dengan rincian
Padukuhan Krasakan, Kapanewon Tempel
Jumlah Korban
162 orang
Opname
47 orang
Rawat Jalan
115 orang
Padukuhan Sanggrahan, Mlati
Jumlah Korban
Bergejala
39 orang
Opname
5 orang
-

Warga di 2 Tempat di Sleman Keracunan, Penyebabnya Diduga dari Makanan Siomay, Korbannya Ratusan – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Terjadi keracunan di dua tempat sekaligus di Sleman, DI Yogyakarta.
Keracunan pertama terjadi di Dusun Krasakan, Kelurahan Lumbungrejo, Tempel, usai acara pernikahan.
Total ada 160 orang yang alami keracunan usai menyantap makanan dari acara pernikahan.
Kedua terjadi di Dusun Sanggrahan, Tlogoadi, Mlati dalam acara arisan.
Keracunan yang ada di acara arisan terjadi setelah 37 warga memakan siomay.
Dari 37 warga, hanya 1 orang yang tidak keracunan karena menggoreng siomay sebelum dimakan.
Mengutip TribunJogja.com, ternyata Siomay yang dikonsumsi di dua tempat tersebut berasal dari tempat yang sama.
Kapolresta Sleman, Kombes Edy Setyanto Erning Wibowo menuturkan, sudah ada delapan saksi yang diperiksa.
“Kami sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi, periksa penyelenggara hajatan dan penyedia makanan. Perkara ini ditangani Satreskrim. Yang diperiksa sudah 8 orang,” kata Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo, Senin (10/2/2025).
Diketahui, keracunan massal yang terjadi di Tempel, Sleman terjadi pada Sabtu (8/2/2025).
Kepala Puskesmas Tempel 1, Diana menuturkan, keracunan massal terjadi setelah para korban menghadiri acara hajatan.
Saat acara resepsi, sebagian makanan dibagikan ke warga setempat pada siang hari.
Namun, pada malam harinya, sebagian warga yang menyantap makanan tersebut mulai mengalami gejala keracunan ringan.
“Mereka baru ke RSUD Sleman pagi harinya (Minggu pagi),”
“Karena jumlahnya banyak terus lapor ke Dinas Kesehatan dan diteruskan ke kami di Puskesmas Tempel,”
“Kami lakukan penyelidikan epidemiologi dan kami dirikan posko di sini,” ujar Diana, dikutip dari TribunJogja.com.
Diana juga menyebut, sampel makanan seperti bakso, sate siomay, hingga es krim dan krecek diambil.
Sementara itu, keracunan yang terjadi di Mlati, Sleman terjadi juga pada hari yang sama.
Total ada 37 orang yang mengonsumsi siomay.
Siomay tersebut merupakan hidangan yang dibagikan untuk dibawa pulang.
“Yang makan siomay berjumlah 37 orang. Sedangkan yang bergejala 36 orang. Karena yang 1 orang menggoreng siomay sebelum dikonsumsi,” kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sleman, Yuli Khamidah.
Tiga orang bahkan harus dirawat intensif di rumah sakit.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Kabar Terbaru Keracunan Massal di Tempel dan Mlati Sleman, Dua Tempat Sama-sama Makan Siomay
(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJogja.com, Ahmad Syarifudin/Christi Mahatma Wardhani)
-

Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Bisa Sekalian Skrining Kejiwaan
Jakarta –
Program cek kesehatan gratis (CKG) ulang tahun Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) juga menyasar kesehatan mental masyarakat. Skrining kejiwaan bisa didapatkan para peserta di puskesmas.
Kepala Puskesmas Tanah Abang, Jakarta Pusat, dr Ovi Norfiana, MKM, mengatakan skrining kejiwaan ini bisa didapatkan melalui Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK).
“Dengan skrining SRQ (Self Reporting Questionnaire) dan SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) melalui aplikasi ASIK,” kata dr Ovi saat dihubungi detikcom, Selasa (11/2/2025).
dr Ovi menambahkan nantinya peserta akan mendapatkan bantuan dari petugas di masing-masing puskesmas. Aplikasi ASIK ini juga terkoneksi dengan SATUSEHAT Mobile.
“Jadi untuk kesehatan mental ada empat pertanyaan di skrining mandiri di SATUSEHAT,” kata dr Ovi.
“Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan petugas melalui aplikasi ASIK. Ini bukan aplikasi terpisah, melainkan memang tools yang digunakan untuk CKG. Bersamaan dengan pertanyaan skrining yang lain,” sambungnya.
Terkait cek kesehatan gratis yang telah dimulai di 10.200 puskesmas, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi mengakui tidak semua fasilitas kesehatan memiliki alat lengkap.
“Kita kan sekitar 60 persen puskesmas kita peralatannya lengkap. Mungkin sekitar 40 persen yang masih kurang. Kalau di sini nggak ada (alat), nanti dinas kesehatannya akan memandu supaya orang tersebut tetap mendapatkan pemeriksaan,” kata Endang.
“Misalnya di puskesmas sebelah atau ke laboratorium, nanti itu dari dinkes masing-masing. Kita akan memenuhi alat-alat kesehatannya dalam 2-3 tahun ke depan,” tutupnya.
(dpy/up)
-

Menteri Wihaji Sebut Cek Kesehatan Gratis Bentuk Negara Hadir untuk Warganya – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, meninjau program cek kesehatan gratis yang berlangsung perdana pada Senin (10/2/2024).
Wihaji meninjau langsung ke Puskesmas Periuk Jaya, Kota Tangerang, Banten, untuk melihat proses pelayanan.
“Negara hadir dengan cek kesehatan gratis sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk warga negara,” kata Wihaji dalam keterangannya, Senin.
Dia menekankan pentingnya deteksi dini sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai penyakit.
“Mencegah lebih baik daripada mengobati dengan minimal mengetahui rekam medis. Jika sehat alhamdulillah, namun jika tidak akan ditindaklanjuti secara intensif,” ujarnya.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), kata dia, mendukung pelaksanaan program ini sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wihaji menegaskan, Kemendukbangga berfokus pada pencegahan dan edukasi kesehatan di lini terdepan.
“Kemendukbangga memiliki fokus mencegah dan mengedukasi melalui pasukan terdepan,” ucapnya.
Dia menuturkan bahwa secara keseluruhan, program cek kesehatan gratis sudah berjalan baik, tetapi harus tetap dipantau.
“Sudah dibedakan antara reguler dan gratis, tahapan proses pendaftaran hingga pengecekan berjalan sistematis dan terstruktur,” tutur Wihaji.
Wihaji menambahkan bahwa masyarakat dapat mengunduh aplikasi SATUSEHAT untuk lebih mudah mengakses rekam medis.
Namun, program cek kesehatan gratis hanya untuk mendeteksi tanda awal gangguan kesehatan, sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jakarta, Ani Ruspitawati.
Ani menjelaskan, program cek kesehatan gratis ini sebatas untuk pemeriksaan awal, tidak mencakup pengobatan maupun tindakan medis oleh dokter setelah pemeriksaan.
“Namanya cek kesehatan gratis, jadi bukan pengobatan,” kata Ani Ruspitawati di Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).
Selanjutnya, kata dia, apabila pasien mengalami penyakit serius, maka akan diarahkan ke pelayanan reguler di puskesmas atau rumah sakit.
Adapun anggaran selanjutnya dibebankan kepada pasien, baik dengan biaya mandiri maupun menggunakan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
-

Polres Kediri Kota Gelar Operasi Semeru 2025 dengan 11 Fokus Penindakan
Kediri (beritajatim.com) – Polres Kediri Kota resmi menggelar Operasi Keselamatan Semeru 2025 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 10 hingga 23 Februari 2025.
Operasi terpusat ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas guna menekan angka kecelakaan dan pelanggaran jalan raya.
Kegiatan ini diawali dengan apel gelar pasukan dan penyematan pita operasi di Lapangan Mapolres Kediri Kota, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas menjelang Bulan Suci Ramadhan 1446 H.
Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si., dalam sambutan yang dibacakan Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si menyatakan tertib berlalu lintas sebagai upaya bersama untuk menekankan pentingnya disiplin berkendara sebagai langkah preventif menekan angka kecelakaan lalu lintas.
“Tertib berlalu lintas sebagai upaya bersama untuk menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas korban,” kata AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si, Selasa (11/2/2025).
Kecelakaan Lalu Lintas: Masalah Serius yang Harus Dicegah
Berdasarkan data WHO, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian ketiga setelah penyakit jantung koroner dan TBC.Di Jawa Timur sendiri, data Dit Lantas Polda Jatim menunjukkan tren positif dengan penurunan angka kecelakaan sebesar 12,37% dan korban meninggal dunia turun 9,66% pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, angka pelanggaran masih tinggi, terutama oleh pengendara roda dua yang kerap melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, hingga tidak memakai helm berstandar SNI.
Target Prioritas Operasi Keselamatan Semeru 2025
Dalam operasi ini, beberapa pelanggaran menjadi fokus utama penindakan, antara lain:Penggunaan helm tidak SNI
Melawan arus
Menggunakan HP saat berkendara
Berkendara di bawah pengaruh alkohol/narkoba
Melebihi batas kecepatan
Pengendara di bawah umur
Kendaraan tidak sesuai spesifikasi teknis (termasuk knalpot brong)
Balap liar
Boncengan lebih dari satu orang
Tidak memakai sabuk keselamatan
Menerobos lampu merahSinergi untuk Keselamatan Lalu Lintas
Apel gelar pasukan dihadiri oleh TNI, Dishub, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Kota Kediri, menunjukkan dukungan penuh dari berbagai pihak. Dengan tema “Tertib Berlalu Lintas Guna Terwujudnya Asta Cita”, operasi ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan secara signifikan di Jawa Timur.
Semoga Operasi Keselamatan Semeru 2025 menjadi langkah nyata dalam menciptakan budaya berkendara yang aman dan tertib bagi seluruh masyarakat. (ted)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5127971/original/045240500_1739196474-IMG-20250210-WA0009.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tinjau Cek Kesehatan Gratis, Menpar Widiyanti Sampaikan Pesan Prabowo ke Warga – Page 3
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, di puskesmas Jakarta simulasi cek kesehatan gratis kado ulang tahun menghabiskan waktu tidak lebih 30 menit per peserta.
Hal ini disampaikan Ani usai meninjau pemeriksaan kesehatan gratis kado ulang tahun di Puskesmas Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).
“Ya dari hasil simulasi kami, sebetulnya satu peserta itu tidak lebih dari 30 menit. Karena itu kami membuat alurnya, terutama untuk Pulogadung,” kata Ani.
Adapun di wilayah Jakarta program cek kesehatan gratis berlangsung di 44 puskesmas. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga menyiapkan 292 puskesmas pembantu.
Menurut Ani, Puskesmas Pulogadung adalah salah satu puskesmas dengan tingkat kunjungan yang sangat tinggi di Jakarta. Untuk program pemeriksaan kesehatan gratis kado ulang tahun, pihaknya menyediakan alur khusus yang berbeda dengan pasien umum.
“Sehingga kemudian kita buat alur tersendiri, dan setiap kelompok ada lantainya berbeda-beda, pemeriksaannya berbeda-beda untuk memecah, dan supaya pemeriksaan cek kesehatan gratisnya bisa dilakukan dengan cepat,” jelas Ani.
-

Perdebatan Data BPJS PBI di Pacitan : Transparansi atau Privasi yang Lebih Penting?
Pacitan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan bersama DPRD setempat meminta data penerima BPJS Kesehatan yang tercover dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menolak dengan alasan data tersebut bersifat privasi.
Permintaan data itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi 2 DPRD Pacitan dengan BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung. Pemkab menilai data by name by address sangat penting untuk memastikan pembayaran iuran tepat sasaran.
“Kebutuhan kami tidak hanya menyisir warga miskin, tapi juga memastikan pembayaran PBI BPJS ini tepat sasaran. Jika ada peserta yang sudah meninggal, bisa dialihkan ke warga lain yang lebih membutuhkan,” ujar Asisten 1 Setda Pacitan, Khemal Pandu Pratikna, Senin (10/02/2025).
Khemal menjelaskan, tambahan iuran kelas 3 sebesar Rp2.800 per peserta menjadi beban bagi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan data akurat berupa nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar bisa dimasukkan ke dalam aplikasi SIAP milik RSUD dr. Darsono.
Namun, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, Fitriyah Kusumawati, menegaskan bahwa data tersebut tidak bisa diberikan karena menyangkut privasi peserta. “Data tersebut adalah privasi pelanggan yang tidak bisa disampaikan. Nanti terkait data akan kami sampaikan dalam pertemuan berikutnya,” ujarnya.
Saat ini, jumlah warga Pacitan yang tercover BPJS Kesehatan mencapai 83 persen, baik yang aktif maupun tidak aktif. Namun, hanya 63 persen yang berstatus aktif.
Ketua Komisi 2 DPRD Pacitan, Rudi Handoko, menilai masih ada ketidakjelasan dalam pertemuan ini. “Salah satu yang tidak kita inginkan adalah masih adanya peserta yang sudah meninggal tapi iurannya tetap dibayarkan. Dengan data yang jelas, kita bisa menilai bagaimana kondisi sebenarnya,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan Dinas Kesehatan, RSUD, serta puskesmas dalam menghadapi perubahan regulasi. “Dari pertemuan ini saya melihat masalah masih dilempar-lempar. Sosialisasi dan komunikasi harus lebih ditingkatkan,” tegasnya.
Pertemuan ini belum menghasilkan keputusan final. Pemkab dan DPRD Pacitan masih akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas terkait pelayanan BPJS dan persiapan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC. (end/kun)
/data/photo/2025/02/11/67ab15253e796.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)